SIPPD. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

SIPPD Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

PT. Lexion Indonesia

Jl. Bendul Merisi Selatan IV No 72 Surabaya Phone. 031- 8431081. Mobile. 0811 340 7175 www.lexion.co.id - Email: [email protected]

PROPOSAL APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) “Mengintegrasikan kebijakan (Musrenbang, RKPD dan RPJMD) dengan perencanaan anggaran melalui dokumen KUA dan PPAS”

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - SIPPD Integrasi Proses Musrenbang, Forum SKPD, RKPD dan KUA-PPAS

Hal. 2

BAB I PENDAHULUAN “Sistem informasi perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar strategi pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif”

1.1.

LATAR BELAKANG Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan: 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan


Hal. 1

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk itu integrasi proses perencanaan kegiatan dan anggaran perlu disinergikan dan diintegrasikan, mulai dari proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUAPPAS.

1.2.

LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari Pedoman Pembuatan Aplikasi SIPPD ini adalah: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan Telematika di Indonesia”; 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)”; 3. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” 4. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang “Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah“ 5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Hal. 2

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengintegrasikan Proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUA-PPAS. 1.3.2. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan SIPPD antara lain: 1. Menyediakan alat bantu penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD pada masing masing dinas. 2. Menyediakan alat bantu penyusunan Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA di BAPPEDA yang merupakan kumpulan Renja SKPD pada masing - masing dinas.

3. Mempermudah penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA. 4. Menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien.

1.4.

MANFAAT

Manfaat yang bisa diperoleh pemerintah dengan mengimplementasikan SIPPD antara lain: 1. Penyusunan Musrenbang, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA lebih terstruktur, rapi, dan efektif. 2. Perbaikan penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan (secara teknis, bukan secara kebijakan). 3. Proses penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPA yang lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia. 4. Pengendalian, kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik.


Hal. 3

1.5.

SASARAN Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh organisasi, satuan kerja, unit kerja dan

perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi SIPPD akan membantu terjadinya standarisasi format usulan dan pelaporan seluruh SKPD.

1.6.

KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1. Software Aplikasi SIPPD 2. Buku Panduan Menjalankan Aplikasi SIPPD 3. Pelatihan Menjalankan Aplikasi SIPPD

1.7.

LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan pekerjaan Penyusunan Aplikasi SIPPD mencakup :

a. Melakukan evaluasi implementasi pelaksanaan perencanaan selama ini, meliputi : 1) Menginventarisasi hasil perencanaan selama ini 2) Menginventarisasi format usulan program dan kegiatan pembangunan 3) Mengidentifikasikan permasalahan dan merekomendasikan perbaikannya; b. Menyusun Aplikasi SIPPD dengan memperhatikan: 1) Situasi dan kondisi infrastruktur jaringan internet yang ada;

1.8.

WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan pekerjaan pengembangan Aplikasi SIPPD ini ditetapkan selama 3

(tiga) bulan.


Hal. 4

BAB II DESAIN SISTEM “Aplikasi SIPPD berusaha menjamin terjadinya sinkronisasi, efisien dan efektifitas perencanaan kegiatan dengan anggaran tetapi tetap mengacu dan sesuai dengan Permendagri 59 Th. 2007 ”

2.1. KONSEP DESAIN SISTEM APLIKASI SIPPD Secara sederhana jalannya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Alur Aplikasi SIPPD


Hal. 5

1. SIPPD SKPD 

Dengan hanya satu kali kerja, yaitu memasukkan Renja SKPD, maka pekerjaan pekerjaan lain akan diselesaikan oleh komputer, seperti :



-

Output Renja - SKPD

-

Rekap Laporan Renja SKPD per Program - Urusan

-

Laporan Belanja Dekonsentrasi

-

Laporan analisis perencanaan

Dari Kegiatan / RKA-SKPD yang sudah dibuat sebelumnya, secara otomatis akan dibuatkan PPA SKPD di akhir proses perencanaan, sehingga tidak perlu membuat PPA SKPD secara manual

2. SIPPD Bappeda 

BAPPEDA menerima Renja SKPD dari masing - masing dinas melalui Internet.



Renja SKPD yang diterima dari masing - masing dinas akan tergabung secara otomatis menjadi perencanaan tingkat kabupaten.



Bila terdapat Kegiatan yang harus diubah atau diperbaiki, Bappeda bisa melakukan perubahan secara langsung kemudian menginformasikan hasil perubahannya kembali ke dinas atau meminta dinas untuk mengubahnya secara langsung.



Setelah melalui serangkaian proses pembahasan (Musrenbang Kabupaten), Renja SKPD ditransfer menjadi RKPD, dan RKPD menjadi KUA-PPA

2.2. HIRARKI PENGGUNA APLIKASI Adapun hirarki pengguna Aplikasi SIPPD terdiri atas: 1.

Administrator Sistem


Hal. 6

Pada tingkatan ini, pengguna memiliki kewenangan dalam mengatur kebutuhan data yang akan digunakan dalam Aplikasi ini. Kewenangan tersebut meliputi membuat, mengubah dan atau menghapus data. 2.

Client/User/Operator Pengguna pada tingkat ini memiliki kewenangan untuk memasukkan data usulan kegiatan. Pada tingkatan ini, pengguna hanya bersifat aktif terhadap data dan form yang telah disediakan melalui aplikasi tanpa bisa mengubah dan bahkan menghapus master data tersebut.

2.3. SPESIFIKASI PLATFORM APLIKASI Aplikasi SIPPD ini dibangun menggunakan platform Open Source baik dari bahasa pemrograman maupun database. SIPPD dijalankan menggunakan Operating System Linuxmaupun Windows di sisi server dan Windows/Linux di sisi client. a.

Open Source

:

Pemakai tidak dipungut biaya untuk membayar lisensi, berbeda dengan sistem operasi lainnya dimana setiap komputer yang

menggunakan

sistem

operasi

tersebut

diwajibkan untuk membayar lisensi Selain itu, penggunaan platform open source ini untuk mendukung dan mengikuti kebijakan Indonesia Go Open Source – IGOS. b.

Linux Aman

:

Digunakan dalam jaringan dan aplikasi web dan desktop serta aman dari virus apapun

c.

Linux Handal

:

Banyak komputer dengan sistem operasi Linux yang berjalan tahunan tanpa pernah sekalipun crash dan ini menunjukkan


Hal. 7

kehandalannya karena terhindar dari blue sreen dan reboot yang terlalu sering d. Linux Fleksibel

:

Linux tidak bermasalah walaupun dipakai dengan komputer sederhana dan linux sudah banyak dipakai dalam sistem informasi pemerintah karena keunggulannya yang stabil dan tahan terhadap virus

2.4. SPESIFIKASI TEKNIK PEMROGRAMAN Spesifikasi teknik pemrograman Aplikasi SIPPD direkomendasikan menggunakan spesifikasi: a. Bahasa Pemrograman menggunakan PHP b. Menggunakan database MySQL


Hal. 8

BAB III APLIKASI SIPPD “Aplikasi SIPPD merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam menyusun buku Musrenbang, Renja SKPD, RKPD dan KUA dan PPA melalui proses rekapitulasi dan simulasi untuk menghasilkan skenario perencanaan anggaran yang optimal ”

Ruang lingkup perencanaan daerah yang dicakup dalam SIPPD meliputi:

Musrenbangkec

Renja SKPD

RKPD

KUA-PPA (S)

Gambar 2. Proses Perencanaan

Proses perencanaan dari aplikasi SIPPD secara sederhana adalah sebagai berikut : 1. Persiapan Persiapan dimulai dengan merancang perencanaan sebaik mungkin. 2. Mempersiapkan Data untuk Kecamatan Kecamatan mempersiapkan data yang akan di masukkan ke dalam aplikasi, dengan data ini nantinya akan mengisi hasil musrenbang kecamatan. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - SIPPD Integrasi Proses Musrenbang, Forum SKPD, RKPD dan KUA-PPAS

Hal. 9

Setelah semua hasil musrenbang kecamatan masuk ke dalam aplikasi, maka dinas teknis terkait memperoleh usulan kegiatan dari kecamatan yang terkait dengan tupoksinya. Usulan dari kecamatan tersebut merupakan sumber perencanaan Renja SKPD dinas teknis yang bersangkutan. Adapun Bappeda, juga memperoleh keseluruhan database musrenbang kecamatan 3. Mempersiapkan Data untuk Renja SKPD SKPD mempersiapkan data yang akan di masukkan ke dalam aplikasi, dengan ini nantinya akan mengisi data pada Renja SKPD. Setelah semua hasil Renja SKPD masuk ke dalam aplikasi, maka Bappeda mempunyai keseluruhan database Renja SKPD. 4. Input Data Musrenbang Kecamatan 5. Input Data Renja SKPD 6. Menyusun RKPD Dari hasil Renja SKPD yang telah masuk ke Bappeda dari masing - masing SKPD, Bappeda akan menyusun RKPD. Secara prosedural, penyusunan RKPD dari Renja SKPD akan melewati pembahasan - pembahasan. Secara sistem software dengan SIPPD, Bappeda cukup meng-copy / mentransfer semua Renja SKPD menjadi RKPD, kemudian menghapus beberapa, dan mengubah beberapa kegiatan. 7. Menyusun PPAS Dari hasil RKPD, Bappeda akan menyusun PPAS, sama seperti penyusunan RKPD dari Renja, penyusunan PPAS dari RKPD akan melewati pembahasan - pembahasan.


Hal. 10

BAB IV FEATURE APLIKASI SIPPD “Aplikasi SIPPD berbasis internet online sehingga lebih fleksibel dan terintregasi ”

1.

Menu Halaman Depan Merupakan halaman utama ketika pertama kali user membuka aplikasi SIPPD, terdapat

beberapa fitur yang dapat di gunakan user seperti pencarian data atau berita (Search), kotak dialog login untuk masuk ke dalam aplikasi.

Gambar 1. Halaman Depan


Hal. 11

2.

Menu Data Dasar Menu ini merupakan halaman utama untuk administrator, terdapat seluruh master

data yang akan menjadi standarisasi data dan integrasi dalam proses perencanaan.

Gambar 2. Menu Data Dasar

Di dalam Menu Master terdapat beberapa Sub Menu yang memudahkan user untuk menstandarisasi dan mengintegrasikan data, diantaranya adalah: 

Sub Menu RPJMD



Sub Menu Permendagri 59



Sub Menu Wilayah



Sub Menu SKPD



Sub Menu Prioritas

3.

Menu Musrenbang Kecamatan Berfungsi untuk menampung usulan kegiatan dari seluruh masyarakat yang di fasilitasi

melalui proses musrenbang kecamatan. Output laporan dari menu ini dapat cetak sesuai dengan kebutuhan. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - SIPPD Integrasi Proses Musrenbang, Forum SKPD, RKPD dan KUA-PPAS

Hal. 12

Gambar 3. Menu Musrenbang Kecamatan

Di dalam Menu Musrenbang Kecamatan ini terdapat sub menu, diantaranya: 

Sub Menu Usulan



Sub Menu Laporan; yang terdiri dari: -

Form Lampiran II. Laporan Usulan Kecamatan yang Sudah di transfer ke SKPD

-

Form Lampiran II. Laporan Usulan Kecamatan yang Belum di transfer ke SKPD

-

Laporan Semua Usulan. Semua Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan

-

Laporan Rekap PIK [Pagu Indikatif Kecamatan]


Hal. 13

4.

Menu Forum SKPD Berfungsi menerima usulan kegiatan dari Musrenbang Kecamatan untuk disesuaikan

dengan usulan kegiatan dari internal SKPD, yang nantinya menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD dan akan dibawah pada Musrenbang Kabupaten.

Gambar 4. Menu Forum SKPD

Di dalam Menu Forum SKPD ini terdapat beberap sub menu, diantaranya adalah: 

Sub Menu Usualan Renja SKPD



Sub Menu Forum SKPD



Sub Menu Laporan yang terdiri dari: o

Draft Rancangan RENJA SKPD

o

Rancangan Renja SKPD

o

Rekap PIS [Pagu Indikasi SKPD]


Hal. 14

5.

Menu RKPD Berfungsi menampung usulan dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD untuk

kemudian diformulasikan dan diproses dalam forum Musrenbang Kabupaten/Kota dan Tim RKPD Bappeda, yang untuk selanjutnya menjadi RKPD.

Gambar 5. Menu RKPD

Didalam menu RKPD ini terdapat beberapa sub menu, diantaranya adalah: 

Sub Menu Rancangan RKPD (Bahan Musrenbang Kabupaten)



Sub Menu Draft Rancangan Akhir (Hasil Musrenbang Kabupaten)



Sub Menu Rancangan Akhir RKPD (Hasil Pengolahan Tim RKPD ke Kepala Daerah)



Sub Menu Final RKPD



Sub Menu Final Renja



Sub Menu Laporan yang terdiri dari: o

Laporan Rancangan

o

Laporan Draft Rancangan Akhir

o

Laporan Rancangan Akhir

o

Laporan Final RKPD


Hal. 15

6.

Menu KUA-PPAS Berfungsi mendetailkan usulan kegiatan yang ada di RKPD maupun usulan Tim

Anggaran menjadi Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Modal, dll) serta menghasilkan berbagai laporan khusus sesuai standar dokumen KUA-PPAS.

Gambar 6. Menu KUA-PPAS

Didalam menu PPAS terdapat beberapa sub menu, adalah sebagai berikut: 

Sub Menu Rancangan PPAS



Sub Menu Draft Rancangan Akhir PPAS



Sub Menu Rancangan Akhir PPAS



Sub Menu Final PPAS



Sub Menu Draft RKA



Sub Menu Evaluasi Renja



Sub Menu Laporan untuk cetak Dokumen KUA_PPAS yang terdiri dari: o

Laporan Tabel II.1, Tabel III.1, Tablel IV.1, Tabel IV.2, Tabel IV.3 dan Tabel V.


Hal. 16

BAB V PENUTUP “ Semakin baik dokumen perencanaan yang dihasilkan, akan memudahkan Pemerintah dalam menyusun APBD serta evaluasi dan monitoring anggaran dan kebijakan pembangunan”

Suatu kehormatan bila sistem ini dapat meningkatkan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Dan kami merasa masih banyak yang harus kita diskusikan untuk lebih mematangkan konsep dan aplikasi ini.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. LEXION Indonesia Direktur,

Moch. Alimin, ST. MBA Hp. 0811 340 7175 Emai. [email protected] Web. www.lexion.co.id

NB Referensi Aplikasi Online: - http://sippd.tanjabtimkab.go.id/tanjungjabungtimur/ - http://sippd.lexion.co.id/trenggalek/ - http://sippd.lexion.co.id/pacitan/ - http://sippd.lexion.co.id/kutaibarat/


Hal. 17

Leading in Innovation of Technology and Information


Hal. 18

SIPPD. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommend Documents