SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

2014

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG Terbitnya Buku ―Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014‖ ini saya sambut gembira karena buku ini memuat series data mulai tahun 2000 sampai tahun 2014. Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014 pada dasarnya adalah gambaran atau potret kinerja pembangunan dalam bentuk data kuantitatif yang dapat menunjang kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai, demand, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan keamanan. Oleh Karena itu saya minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, agar muatan data series 2000-2014 yang telah disajikan tersebut harus terus diperbaharui agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam menyusun dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang akan datang. Selanjutnya kepada Dinas/Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun Swasta sebagai nara sumber data diharapkan dapat selalu memberikan informasi data yang terbaru,

akurat, dan

tepat waktu

serta dapat

dipertanggungjawabkan untuk publikasi yang akan datang. Semoga Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak guna menunjang pembangunan Kota Bontang lebih cepat.

Bontang, November 2014 WALIKOTA BONTANG

Ir. H. ADI DARMA, M. Si.

i

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang

KATA PENGANTAR Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014 (SIMREDA) merupakan publikasi yang disusun berdasarkan

kerjasama

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda) Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang. Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014 ini yaitu jenis data untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah seperti; SDM, SDA, prasarana dan sarana, potensi pertanian, aglomerasi kota-kota, sistem kotakota, perkembangan dan penyebaran investasi, ekspor, impor, perdagangan antar daerah, kemampuan aparatur, kemampuan keuangan, kemampuan kelembagaan, dan keamanan. Data dimasukkan kedalam formulir-formulir yang tersedia, selanjutnya akan dimasukkan kedalam pangkalan data Simreda agar dapat diakses oleh para pelaku perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu dilengkapi dengan perangkat analisis untuk perencanaan pembangunan daerah seperti; Analisis LQ, Shifshare, ICOR, Indeks Williamson, Analisis Ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Analisis Indikator Pembangunan Daerah (IPD), dan Analisis Sektor Pertanian. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Instansi Pemerintah maupun Swasta atas kerjasamanya dalam memberikan data dan informasi untuk menyusun buku ini. Disadari bahwa penyusunan buku ini terdapat banyak kekurangan dan untuk penyempurnaan publikasi

berikutnya, kritik dan saran sangat

diharapkan.

Bontang, November 2014 Kepala BAPPEDA Kota Bontang

ii

Ir. Zulkifli, MT. NIP. 196207311993011001


KATA PENGANTAR Publikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014 (SIMREDA) ini merupakan serial publikasi yang mengacu pada Sistem Informasi Manajmen perencanaan pembangunan Nasional (SIMRENAS). Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan data akurat dan lengkap dari tahun 2000-2014 yang merupakan sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah. Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Dalam penyusunan Publikasi SIMREDA ini, data yang dihimpun selain bersumber dari data primer juga bersumber dari data sekunder, baik dari instansi pemerintah BUMD, maupun swasta. Meskipun telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, namun masih terasa belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat serta kritik yang kosntruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. Kepada semua Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kota Bontang khususnya yang telah membantu penyediaan data hingga tersusunnya publikasi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Bontang, November 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Drs. Basiran Suwandi NIP. 19601005 198203 1 004

iii


Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF konsumsi pangan rumah tangga Kota Bontang, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang berada pada angka yang cukup tinggi. Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kota Bontang adalah sebesar 1.989,20 kkal/kapita/hari, yaitu sebesar 99,46 persen dari Angka Kecukupan Energi ideal. Sementara, Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang adalah 53,97 gram/kapita/hari, yaitu 114,17 persen dari Angka Kecukupan Protein ideal. Dari segi pelayanan publik dengan melihat data aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil/PNS) yang ada di Kota Bontang pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3.265 orang. Apabila dirinci berdasarkan golongan PNS terdapat PNS Golongan I sebanyak 84 Orang, golongan II sebanyak 1.133 golongan III sebanyak 1.566 dan golongan IV sebanyak 482 orang. Jika di rinci berdasarkan Eselon terdapat PNS Eselon II sebanyak 31 Orang, Eselon III dan Eselon IV masing-masing sebanyak 112 Orang dan 366 orang. Sedangkan dengan melihat segi keuangan daerah, ternyata adanya pemberlakuan otonomi daerah berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Besaran PAD di tahun 2013 sebesar 125,7milyar rupiah atau mengalami peningkatan 29,9 persen. Andil terbesar dalam pembentukan PAD bersumber pendapatan lainnya sebesar 50,6 persen dan dari pajak daerah sebesar 37,3 persen. Sedangkan andil terkecil bersumber dari retribusi sebesar 4,7 persen. Dari segi perekonomian Kota Bontang sampai dengan tahun 2013 masih di dominasi oleh sektor industri pengolahan dengan nilai mencapai 94,69 persen. Selanjutnya sektor bangunan atau konstruksi 2,47 persen, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,47 persen dan selebihnya sektor lain hanya memberi kontribusi dibawah 1 persen. Pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar (7,19) persen, namun jika pertumbuhan tanpa migas mencapai 6,43 persen. Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 350 juta rupiah dan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan mencapai 110 juta rupiah.

iv

Jumlah penduduk Kota Kota Bontang pada tahun 2013 sebesar 163.651 jiwa masih terkonsentrasi di Kecamatan Bontang Utara sebesar 44,51 persen, Bontang Selatan 38,96 persen dan Bontang Barat 16,98 persen. Dari total penduduk tersebut jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas berjumlah 112.505 jiwa yang terdiri atas 58.963 laki-laki dan 53.542 perempuan. Apabila dilihat dari komposisi jumlah penduduk yang `termasuk angkatan kerja di tahun 2013 sebesar 71.838 jiwa dimana persentase angkatan kerja jumlah laki-laki mencapai 66 persen dibandingkan perempuan yang hanya sekitar 34 persen. Nilai TPAK Kota Bontang tahun 2013 sebesar 65,86 persen Pada tahun 2013, tingkat pengangguran di Kota Bontang diperkirakan sebesar 11,1 persen, atau dengan kata lain jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah sebesar 89,9 persen. Semakin meningkatnya jumlah penduduk ternyata diikuti pula oleh kulaitas pembangunan manusia Kota Bontang. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian angka IPM Kota Bontang relatif terus membaik Pada tahun 2012 angka IPM Kota Bontang mencapai 77,85 dan kemudian menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di tahun 2013 menjadi 78,40 atau mengalami reduksi shortfall sebesar 2,45 per tahunnya. Dari Nilai IPM tahun 2012 apabila dilihat menurut komposisinya capaian indeks pendidikan berupa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah masingmasing sebesar 99,25 persen dan 10,45 tahun; angka harapan hidup 73,12 tahun sedangkan angka konsumsi perkapita yang sudah di sesuaikan sebesar 645.880 rupiah. Sedangkan Indikator untuk melihat fasilitas publik dapat digambarkan salah satunya melalui pelayanan publik bidang kesehatan. Dari data rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk di tahun 2013 sebesar 0,937 yang berarti bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh satu dokter. Sedangkan untuk tenaga perawat dengan rasio 2,877 dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh perawat sebanyak 2 orang. Untuk fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu dari tahun 2012 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5, 6 dan 2 buah. Namun demikian jumlah dokter mengalami peningkatan 5,3 persen dari tahun 2012. Jika kita melihat pola konsumsi berdasarkan hasil penghitungan kuantitas


Istilah Statistik

ISTILAH STATISTIK Istilah Anak di Bawah Lima Tahun Anak Lahir Hidup Anak Masih Hidup Anak yang baru lahir Anak yang masih hidup Anggota Rumah Tangga

Angka Beban Tanggungan Angka Buta Huruf

Deskripsi Anak di bawah lima tahun (balita) adalah anak laki-laki atau perempuan yang berumur 0-59 bulan. Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tandatanda kehidupan seperti jantung berdenyut, bernafas, menangis, dan tandatanda hidup lainnya walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu yang pada saat pencacahan masih hidup, baik yang tinggal bersama-sama maupun yang tinggal di tempat lain. Anak yang pada saat dilahirkan telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tandatanda kehidupan lainnya. Anak yang lahir dalam keadaan hidup dan masih hidup pada saat tertentu, tanpa menghiraukan apakah mereka hidup dengan orang tuanya atau terpisah. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Angka Buta Huruf adalah ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis.

Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur

Angka kelahiran menurut kelompok umur adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita dari golongan umur tertentu.

Angka Kelahiran Total

Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka Kelulusan, Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama , dinyatakan dalam presentase. Angka kematian bayi adalah persentase bayi lahir yang meninggal sebelum berusia satu tahun. Angka migrasi keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Angka migrasi netto adalah banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk provinsi tersebut.

Angka Kelulusan Angka Kematian Bayi Angka Migrasi Keluar Angka Migrasi Masuk Angka Migrasi Netto Angka Partisipasi Kasar

Angka Putus Sekolah Angkatan Kerja

Angka partisipasi kasar adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, GER Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

v


Istilah Statistik Istilah Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Bagian Laba BUMD Balas Jasa Pegawai

Deskripsi Penerimaan bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hasil Hutan (IHH), Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH), Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC), Dana Rehabilitasi Kopra (DRK), pemberian hak atas tanah pemerintah, kompensasi bahan bakar minyak (BBM), bagi hasil landrent, dan lainnya. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Balas jasa pegawai yang dicakup di sini terdiri dari unsur-unsur: a. upah dan gaji dalam bentuk uang; b. upah dan gaji dalam bentuk barang; c. iuran untuk dana jaminan sosial; d. iuran untuk dana pensiun;

Bantuan Bantuan Sosial

Banyaknya sambungan telepon wartel Barang Antara (Producers Material) Barang Konsumsi (Consumer s Good) Barang Modal (Capital Good)

Batubara Bea Masuk

Bebas Setelah Dimuat Bekerja

Belanja Barang

e. asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, tabungan hari tua dan lain-lain yang sejenisnya. Bantuan adalah semua jenis bantuan atas dasar Instruksi Presiden(Inpres) yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Tingkat I. Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Banyaknya sambungan telepon wartel adalah banyaknya pesawat telepon dalam satuan sambungan telepon yang dapat digunakan untuk bertelepon melalui warung telekomunikasi (wartel). Barang Antara (Producer s Material) meliputi bahan baku maupun bahan penolong yang belum melalui proses pengolahan ataupun sudah melalui proses pengolahan dan biasanya habis dipakai dalam proses produksi atau umur pemakaiannya relatif pendek (kurang dari satu tahun). Barang Konsumsi (Consumer s Good) meliputi semua jenis barang tahan lama maupun tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Barang Modal (Capital Good) meliputi semua jenis barang tahan lama yang digunakan untuk keperluan kelancaran atau kelangsungan suatu kegiatan produksi. Barang modal biasanya dapat dipakai berulang-ulang dan umur pemakaiannya relatif lama (lebih dari satu tahun) serta harga per unit relatif tinggi. Batubara adalah batubara dengan kalori kotor senilai di atas 5.700 kcal/kg. Brown coal/lignite adalah batubara dengan kalori kotor 5.700 kcal/kg atau lebih. Bea masuk adalah pajak yang diterapkan pemerintah pada barang-barang impor sebagai suatu cara melindungi industri domestik dari kompetisi asing, yang tujuannya membantu menghemat devisa suatu negara dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Free on Board (F.O.B.) adalah cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional di mana biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung pembeli. Bekerja, merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi. Pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) untuk belanja barang tersebut terdiri dari: a. pembelian alat-alat tulis, barang cetakan, dan alat-alat rumah tangga; b. kantor; c. sewa gudang dan kantor; d. biaya pengepakan, pengiriman, dan penyimpanan barang; e. biaya rapat;

vi

f. biaya penerimaan tamu; g. biaya listrik, telepon, teleks, dan air; h. biaya pemeliharaan gedung dan kantor;


Istilah Statistik Istilah

Deskripsi i. biaya pemeliharaan kendaraan dan inventaris kantor; j. biaya perjalanan dinas; k. bunga dan cicilan hutang dalam negeri, yang sebagian besar merupakan pembayaran atas tunggakan rekening telepon, listrik, air dan lain-lain, dan l. pengeluaran rutin lainnya.

Belanja Pembangunan

Belanja Rutin Belum Kawin Biaya Antara Blok Sensus

Belanja pembangunan terdiri dari bermacam-macam pengeluaran, seperti pengeluaran pembangunan untuk SD, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan dan pengeluaran pembangunan melalui Inpres seperti Inpres pasar, Inpres jalan, dan Inpres reboisasi. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi kepada daerah otonom, subsidi kepada perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya. Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan Biaya Antara, Biaya Antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaiaan perkerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara. Blok Sensus merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah surveisurvei yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel blok sensus terpilih Susenas 2005 sudah ditentukan oleh BPS pada saat penentuan sampel terpilih. Suatu blok sensus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus. b. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seoerti: RT, RW, dusun, lingkungan, dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan). c. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Budidaya Sapi Perah Budidaya Ternak Bukan Angkatan Kerja

Bukan Tenaga Kerja Buta Huruf

Cerai Hidup

Cerai Mati Cerutu Daerah Perkotaan

Dana Alokasi Umum/DAU Desa

Budidaya sapi perah adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah dengan tujuan utama pemerahan susu. Budidaya ternak adalah kegiatan pemeliharaan ternak dengan tujuan utama pembesaran /penggemukan ternak. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan. Penduduk berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja, adalah mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya. Buta huruf adalah tidak dapat membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis adalah dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braile. Orang cacat yang pernah bisa membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi. Cerutu adalah rokok buatan pabrik berupa gulungan daun tembakau.


vii

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Dana Alokasi Umum/DAU merupakan selisih antara penghitungan Kebutuhan(fiscal need) dan kapasitas fiscal (fiscal capacity). Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Ciri utama desa adalah kepala desanya dipilih oleh masyarakat setempat.


Deskripsi

Distribusi PDRB harga berlaku Distribusi PDRB menurut penggunaan

Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Distribusi PDRB menurut penggunaan, menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran. adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaanpekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta "studi kelayakan" dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan. Ekspor adalah pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli. Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata dan jasa lainnya. Natural gas termasuk dua jenis gas alam yang tidak berkaitan (yakni yang berasal dari hasil lapangan, hidrokarbon dalam bentuk gas); gas alam gabungan (yang berasal dari hasil lapangan berupa cairan dan gas hidrokarbon) dan juga ethene yang dikupas dari lapisan atas pada tambang batubara dan gas buangan. Gas minyak diesel meliputi minyak gas, minyak bakar domestik. Ini dipakai sebagai bahan bakar untuk pembakaran dalam mesin-mesin diesel, sebagai penyala bahan bakar dalam instalasi pemanas seperti furnaces (perapian, dapur untuk melebur logam dan gelas). Hasil produk ini umumnya disebut minyak bakar, minyak diesel, solar, minyak residu, dan minyak gas.

Eksploitasi

Eksplorasi

Ekspor Ekspor dan Impor

Gas Alam

Gas Minyak Diesel

Gasoline Alam Gas Work Gini Ratio Guru Tetap Guru Tidak Tetap Harga Harga eceran

Harga eceran pedesaan

Harga Perdagangan Besar Harga produsen

viii

Harga yang dibayar petani

Natural gasoline sering digabungkan dengan minyak mentah, dan digunakan pada pengilangan minyak dan pabrik petrokimia. Gas work termasuk hasil karbonisasi (juga gas produksi pembakaran kokas pada pabrik gas kota), pemecahan gas alam dan pembentukan/pencampuran sederhana dari gas. Ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Guru tetap adalah guru yang sebagian besar waktunya dipergunakan di sekolah bersangkutan, atau guru dengan status pegawai negeri, atau calon pegawai negeri, yang diperbantukan sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Guru tidak tetap adalah guru yang hanya menggunakan sebagian kecil waktunya di sekolah bersangkutan, dan sisa waktu yang terbanyak dipergunakan di sekolah/kantor lain. Jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu kesatuan benda tertentu, misalnya harga sepotong kue adalah Rp50. adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli untuk tiap jenis barang yang diecerkan menurut satuan setempat. Karena satuan setempat yang digunakan di tiap daerah mungkin berbeda, oleh karena itu pencatatan dilakukan sesuai dengan harga eceran di dalam satuan setempat yang lazim dipakai di daerah masing-masing. Sedangkan harga yang dicatat di dalam daftar isian adalah harga yang telah dikonversikan ke dalam satuan baku yang tercantum dalam daftar isian. adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain. Harga yang dicatat adalah harga modus (yang terbanyak muncul atau harga rata-rata biasa dari beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya Harga perdagangan besar adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang. adalah harga transaksi antara petani (penghasil) dan pembeli (pedagang pengumpul/tengkulak) untuk setiap komoditas menurut satuan setempat. adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau diberi petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih.


Istilah Statistik Istilah Harga yang diterima petani

Hasil Minyak Bumi Lainnya Hortikultura Hortikultura

Hotel

ICOR

Impor Impor dan Ekspor Energi

Imunisasi

Deskripsi adalah rata-rata harga produsen dari hasilproduksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut Farm Gate (harga di sawah/ladang setelah pemetikan). Pengertian harga rata-rata adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diterima petani tersebut. Data harga tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani produsen. Hasil minyak bumi lainnya adalah produk dari minyak bumi (termasuk bagian dari produk pengilangan) yang tidak disebutkan di atas. Tanaman yang termasuk sayur-sayuran (bawang putih, kentang, kubis, sawi, wortel, cabe, bawang merah, dan lain-lain.) dan buah-buahan (pisang, mangga, pepaya, nanas, jeruk, semangka, rambutan dan lain-lain.) Konsep dan definisi yang disajikan hanya mencakup hal-hal yang sesuai dengan karakteristik yang ditanyakan dalam SP IIA (tanaman sayuran dan buah-buahan semusim) dan SP IIIA (tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan), yaitu : a. Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim : 1. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari setahun. 2. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. 3. Tanaman yang dipanen sekaligus adalah tanaman yang biasanya pemanenannya dilakukan sekali dan kemudian dibongkar untuk diganti dengan tanaman lain seperti bawang daun, bawang merah, bawang putih, kentang, lobak, kubis, sawi, wortel dan kacang-kacangan. 4. Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali) adalah tanaman yang biasanya pemanenannya lebih satu kali dan biasanya dibongkar apabila panenan terakhir sudah tidak memadai lagi. Termasuk kategori ini adalah buncis, cabe, terung ketimun, tomat, labu siam, kangkung, bayam dan sebaginya. Luas panen untuk tanaman yang dipanen berkali-kali merupakan penjumlahan panenan per bulan dan dapat berakhir pada tanaman dipanen habis/dibongkar. 5. Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per bulan. b. Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan : 1. Tanaman buahbuahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain ynag dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. 2. Tanaman sayuran tahunan adalah tanamn sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya yang berumur lebih dari satu tahun serta berbentuk pohon. 3. Tanaman yang menghasilkan adalah tanaman yang pada triwulan yang bersangkutan dipetik hasilnya. 4. Bentuk produksi Bentuk produksi buah-buahan dinyatakan dalam buah segar. Khusus untuk pisang dihitung dengan tandan dan nenas dengan mahkotanya (jambul). 5. Luas disajikan dalam luas kotor. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata atau Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).


ix

ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output/pendapatan (delta Y) yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal (delta K). ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya ineficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Impor adalah pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Sejumlah energi primer dan sekunder yang dikirim atau diterima dari negara lain. Impor dan ekspor minyak mentah termasuk di dalamnya feedstocks dan hasil pengilangan dari minyak mentah. Dalam format neraca energi impor selalu ditandai positif dan ekspor dengan tanda negatif. Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh.

Istilah Statistik Istilah Indeks Harga Konsumen (IHK) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Tendensi Bisnis (ITB)

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Industri Industri Besar Industri Kecil

Deskripsi Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu. Indeks harga perdagangan besar adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang pada tingkat perdagangan besar atau penjualan secara partai besar. Indeks harga ini merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian secara umum serta sebagai bahan dalam analisa pasar dan moneter, dan disajikan dalam bentuk indeks umum dan juga sektoral yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, impor, dan ekspor. Jumlah besar artinya tidak atau bukan eceran. Di sini memang sulit untuk menentukan tentang batasan jumlah besar di dalam suatu perdagangan, karena biasanya dilihat dari dua matra yang kadang-kadang tidak selalu bisa dipertemukan. Matra yang dimaksud adalah kuantitas dan nilai,pengertian jumlah besar tidak bisa diukur dengan kuantitas karena kuantitas yang besar belum tentu menjamin tingkat perdagangan besar. Indeks Ketimpangan Williamson merupakan Perhitungan disparitas dilakukan dengan pendekatan wilayah dan rumah tangga. Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Williamson yaitu Indeks Disparitas Williamson dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah. Indeks Tendensi Bisnis dihitung dari dari hasil Survei Tendensi Bisnis yang dilakukan setiap triwulan. Unit pencacahan adalah perusahaan sedang dan besar di seluruh sektor kecuali pertanian. Jumlah sampel sekitar 1700 perusahaan dengan dengan sebaran 300 perusahaan di Jabotabek dan 1400 perusahaan di luar Jabotabek. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) dihitung dari hasil Survei Tendensi konsumen yang dilakukan setiap triwulan. Unit pencacahan adalah rumahtangga kelas menengah keatas. Jumlah sampel tiap triwulannya kurang lebih 1000 rumahtangga. Survei dilakukan di wilayah Jabotabek. Merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang.

Industri Pengolahan

didefinisikan sebagai unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerning struktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dari kegiatan tersebut.

Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang.

Industri Sedang Inflasi

Inflasi Administered Prices Inflasi Inti

x

Inflasi Volatile Goods

Inflasi merupakan indicator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun ― keranjang ― barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Inflasi Administered Prices adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Trend suatu inflasi umum, yaitu komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (persisten). Inflasi Volatile Goods adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun 2002, inflasi volatile goods masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai volatile foods.


Istilah Statistik Istilah Indeks Pembangunan Manusia ( IPM)

Jalan

Jalan Kelas I

Jalan Kelas II

Jalan Kelas III A

Jalan Kelas III B

Jalan Kelas III C

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah Hari-Orang Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan Jumlah Keperluan Energi Jumlah Lulusan Jumlah telepon tersambung untuk pengguna berbayar (Line in Service) Kapasitas Sentral Telepon Kategori Perusahaan

Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) adalah suatu indeks komposit yang terakumulasi dari komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada Prinsipnya Strategi pembangunan endingnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, Disamping itu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus terus diupayakan. IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum. Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian jalan tersebut didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan jenis angkutan secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing jenis angkutan, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Jalan kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jalan kelas II adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. Jalan kelas III A adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas III B adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas IIIC adalah jalan lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan sumbu muatan terberat yang diizinkan 8 ton. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja. Jam kerja adalah jumlah kerja mereka yang bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Jumlah keperluan energi merupakan persediaan energi di dalam negeri yang digunakan untuk konsumsi akhir ataupun dikonversikan menjadi bentuk energi lain. Jumlah lulusan adalah jumlah murid dari tingkatan kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu yang lulus dalam ujian akhir yang diselenggarakan pada akhir tahun ajaran. Jumlah telepon tersambung untuk pengguna berbayar (Line in Service) adalah banyaknya telepon subscriber dan public phone (pay phone dan wartel). Kapasitas Sentral Telepon adalah banyaknya telepon yang tersedia (enable capacity) yang telah dipasarkan dan siap untuk dipasarkan. Kategori perusahaan adalah penggolongan berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya.

tingkatan-tingkatan

kantor

xi


Istilah Statistik Istilah Kawasan Berikat

Kawin

Kebutuhan Fisik Minimum Kecacatan Kecelakaan

Kegiatan Terbanyak yang Dilakukan Kegiatan Utama Kelas Kelompok Segmen Kelompok Usia Narapidana

Deskripsi Kawasan berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari lokasi lain di dalam daerah pabean Indonesia tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor, impor, atau reekspor. Kawin adalah status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri. Kebutuhan fisik minimum (KFM) adalah kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin, dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan syarat-syarat kesehatan. Kecacatan adalah hilangnya atau abnormalitas dari fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi. Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter. Kegiatan terbanyak yang dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan utama adalah salah satu kegiatan dari perusahaan yang menghasilkan output paling besar. Kelas adalah sekelompok murid dari satu tingkatan dengan lama waktu belajar sama untuk tiap kelompok. Kelompok segmen adalah satu atau gabungan beberapa segmen yang berdekatan, dengan jumlah rumah tangga sekitar 70. Usia narapidana dibagi dalam tiga kelompok: a. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun; b. Pemuda adalah mereka yang berumur 16-18 tahun; c. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun.

Keluhan Kesehatan

Kelurahan

Kemiskinan absolut

Kemiskinan relatif Kemiskinan Struktural

Kendaraan Bermotor

xii

Kepadatan Penduduk

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan adalah kepala kelurahannya (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihitung dengan standarisasi nilai uang suatu negara yang disepakati bersama, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Garis kemiskinan dengan menggunakan nilai uang ini tidak berubah, walaupun nilai barang mengalami perubahan setiap saat. Garis kemiskinan absolut ini dapat digunakan untuk membandingkan kemiskinan antar daerah. Kemiskinan relatif diartikan bahwa kemiskinan seseorang timbul dikarenakan faktor pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kemiskinan Struktural adalah Kemiskinan yang dinilai dari kultur dan adat budaya setempat yang mengelompokkan manusia dalam berbagai tingkatan kehidupan. Kemiskinan struktural lebih bersifat menetes ke bawah (trickle down effect) dikarenakan penataan arah pembangunan yang tidak merata sehingga suatu daerah, atau kelompok masyarakat akan tetap berada didalam kondisi miskin. Sebagai contoh adalah terisolirnya tempat tinggal penduduk dari berbagai akses guna pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk suatu satuan luas, misalnya banyaknya penduduk per kilometer persegi.



Deskripsi

Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

Ketidakmampuan

Ketidakmampuan adalah keterbatasan atau berkurangnya kemampuan akibat kecacatan untuk melakukan aktivitas normal. Baik kecacatan maupun ketidakmampuan, keduanya merupakan keterbatasan akibat penyakit, cacat lahir atau cedera. Gangguan sementara yang dialami responden seperti gangguan setelah persalinan atau khitan tidak tergolong dalam kecacatan atau ketidakmampuan. Kilometer penumpang adalah jumlah kilometer dari semua penumpang yang berangkat. Besaran ini merupakan penjumlahan jarak tujuan masing-masing penumpang. Kilometer Ton adalah jumlah kilometer semua ton yang diangkut. Besaran ini merupakan hasil penjumlahan jarak asal tujuan masing-masing dalam ton.

Kilometer penumpang Kilometer Ton Kolam/Tebat/Empang

Kolam/tebat/empang adalah lahan yang dipergunakan pemeliharaan/pembenihan ikan dan biota air lainnya.

Komoditas

Komoditas adalah seluruh barang ekonomi yang dipergunakan.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain.

Kondom/Karet KB

Kondom adalah alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar isterinya/pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir (jadi ia terlindung). Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membincangkan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.

Konstruksi

Konsultasi Konsultasi kesehatan

Konsumi Kalori atau Protein Konsumsi Akhir Konsumsi Bukan untuk Energi/Bahan Baku Konsumsi dari Sektor Industri, Pertambangan dan Konstruksi Konsumsi dari Sektor Rumah Tangga dan Konsumen Lainnya

Konsumsi dari Sektor Transpor

adalah datang ke pemberi pelayanan kesehatan, mencari informasi melalui telepon, korespondensi melalui media cetak dan media elektronik untuk membincangkan masalah keluhan kesehatan, jadi bukan untuk mendapat pengobatan, termasuk konsultasi keluarga berencana (KB) dan konsultasi ke dokter. Banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Konsumsi akhir adalah konsumsi oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, transport, rumah tangga, dan konsumen lainnya. Konsumsi bukan untuk energi/bahan baku adalah produk energi untuk industri kimia atau lainnya yang hasilnya bukan untuk kegunaan energi (misalnya feedstock untuk protein plant, pupuk, dan lain-lain). Konsumsi dari sektor industri, pertambangan, dan konstruksi tidak termasuk yang dipakai oleh sektor energi dan digunakan sebagai input dalam industri konversi energi. Konsumsi pada industri kimia hanya yang digunakan sebagai bahan bakar. Konsumsi dari sektor rumah tangga dan konsumen lainnya termasuk di dalamnya rumah tangga, pertanian, penerangan di rumah tangga sendiri, dan sektor-sektor lain. Sektor pertanian di dalamnya termasuk berburu, kehutanan, dan nelayan. Konsumen lain termasuk perdagangan, komunikasi, jasa, dan aktivitas lain yang belum disebut. Konsumsi dari sektor transpor termasuk yang dipakai untuk pelayaran dalam negeri dan pesawat udara untuk penerbangan domestik. Bahan bakar yang digunakan oleh peralatan pertanian dimasukkan dalam konsumsi untuk sektor pertanian. Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa.


xiii

Konsumsi Rumah Tangga

untuk

Istilah Statistik Istilah Konsumsi Sektor Energi Kontrak Pembiayaan Konsumen Konsumsi Pemerintah

Kontrak Sewa Guna Usaha Kontraktor Utama Koperasi

Korban Kejahatan

Deskripsi Konsumsi sektor energi meliputi konsumsi energi oleh produsen atau energi untuk operasi instalasinya. Termasuk di dalamnya konsumsi untuk kompresor dan stasiun pompa. Kontrak pembiayaan konsumen adalah kontrak yang telah ditandatangani atas persetujuan bersama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen perorangan/perusahaan. Konsumsi Pemerintah, Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup pemerintah umum yang terdiri dari pemerintah pusat yang meliputi unit departemen, lembaga non-departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan daerah dibawahnya. Kontrak sewa guna usaha adalah perjanjian sewa guna usaha atas pemakaian suatu barang modal yang disewagunakan. Kontrak ini dibuat antara penyewa (lessee) dengan perusahaan sewa guna usaha (lessor) selama periode tertentu. Main kontraktor adalah perusahaan yang bergerak dalam pelayanan jasa konstruksi. Koperasi adalah perusahaan yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk badan hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh Departemen Koperasi. Korban kejahatan adalah orang yang menderita kerugian baik badan, jiwa, harta benda (baik milik sendiri atau orang lain), kehormatan, dan lainnya akibat dari suatu tindak kejahatan. Bila tindak kejahatan tersebut ditujukan kepada harta benda milik rumah tangga (bukan milik pribadi anggota rumah tangga), maka yang dicatat sebagai korban kejahatan adalah kepala rumah tangga.

Lahan Rusak

Luas dari tanaman yang mengalami kerusakan akibat organisme dan bencana alam (Produksi berkurang sebesar 10 % dari produksi normal.

Lahan Sawah

Lahan sawah mencakup sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, sawah rembesan, lebak dan sebagainya yang utamanya digunakan menanam padi. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar atau batas, tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila lahan sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, dimasukkan ke dalam kebun/tegal. Lahan untuk tanaman kayu-kayuan adalah lahan yang ditumbuhi kayukayuan/bambu, baik yang tumbuh sendiri maupun yang disengaja ditanami, misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Di sini tidak termasuk lahan kehutanan. Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi dengan nilai pada tahun ke (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lama bepergian ialah lamanya seseorang melakukan satu kali perjalanan dihitung dalam malam, jadi kalau kurang dari satu malam dianggap tidak bermalam atau 0 malam. Lama tahun ajaran adalah waktu normal (tanpa mengulang di suatu tingkatan kelas) yang diperlukan oleh seorang murid untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sehingga mendapat ijazah/surat tanda tamat belajar. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Termasuk LPG adalah penyaringan hidrokarbon dengan mengupas gas alam pada sumber minyak mentah/gas alam, penyaringan hidrokarbon dengan memisahkan dari instalasi gas alam impor di negara importir, dan produksi hidrokarbon yang berasal dari pengilangan atau di luar pengilangan pada saat pemrosesan minyak mentah.

Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitarnya Lahan untuk Tanaman Kayu-kayuan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Lama Bepergian Lama Tahun Ajaran Lapangan Usaha

xiv

Liquified Petroleum Gases/LPG


Istilah Statistik Istilah Listrik

Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi Luas Lantai Masih Bersekolah Medis Operasi Pria/Sterilisasi Pria /Vasektomi Medis Operasi Wanita/Sterilisasi Wanita/Tubektomi

Mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja Mencari Pekerjaan Migran

Deskripsi Produksinya adalah produksi kotor, yaitu termasuk konsumsi yang dipakai stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan/tranformer dianggap sebagian dari stasiun. Listrik umum adalah listrik yang dihasilkan untuk tujuan dijual dengan memproduksi, mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik. Ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta, koperasi, pemerintah daerah/desa, dan pemerintah pusat. Listrik yang diproduksi dan digunakan sendiri adalah listrik yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya, rumah tangga atau perusahaan industri yang memproduksi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Penggunaan pada stasiun pembangkit dan yang hilang termasuk konsumsi oleh stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan dianggap sebagai bagian dari pembangkit energi listrik. Listrik tenaga air dan panas bumi terdiri dari tenaga listrik yang dibangkitkan dari tenaga air dan tenaga panas bumi. Tenaga listrik ini merupakan energi primer. Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masih bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Medis Operasi Pria (MOP) adalah suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya. Medis Operasi Wanita (MOW) adalah operasi yang dilakukan pada wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu mengikat saluran telur agar wanita itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk memberikan perlindungan agar wanita tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar seorang wanita tidak bisa mempunyai anak lagi. Mereka yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja untuk beberapa alasan selama seminggu yang lalu Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu. Migran adalah penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei.

Migran Lokal Kota

Migran lokal kota adalah penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima tahun sebelum survei masih di wilayah kota.

Migran Luar Kota

Migran luar kota adalah penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima (5)tahun sebelum survei berada di luar wilayah kota. Migran luar kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. dari perkotaan jika desa/kelurahan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu termasuk klasifikasi daerah perkotaan; b. dari pedesaan jika desa/kelurahan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu termasuk klasifikasi daerah pedesaan. Migran risen adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran risen yang juga merupakan bagian dari migrasi total, hanya saja waktunya dalam kurun 5 tahun terakhir. Migran semasa hidup adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahnya. Dalam teori ini migrasi diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda maka termasuk migrasi semasa hidup. Migran total adalah mereka yang pernah pindah, sehingga tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Keterangan ini diperoleh dari tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal sekarang. Ada kemungkinan tempat tinggal sebelumnya sama dengan tempat lahir dan ada juga kemungkinan tidak sama sehingga migrasi semasa hidup termasuk migrasi total.

Migran Risen

Migran Semasa Hidup

Migran Total

Minyak Mentah dan Natural Gas Liquid


xv

Minyak mentah dan natural gas liquid (NGL) meliputi produk cair yang diperoleh dari sumur minyak, sebagian besar berupa hidrokarbon non aromatic. Termasuk juga sejumlah yang dipakai sendiri pada proses produksi dan juga untuk transformasi energi. Data ini adalah produksi dari onshore dan offshore, termasuk di dalamnya oil shale dan kondensat. Natural gas liquid meliputi natural gasoline, LPG dari pabrik khusus (untuk membedakan dari pengilangan), dan dari pabrik kondensat.

Istilah Statistik Istilah Minyak Pelumas

Minyak Residu

Minyak Tanah Mobil Bus Mobil Gerobak/Truk Mobil Penumpang

Deskripsi Minyak pelumas adalah campuran pada penyulingan hidrokarbon, volumenya kurang dari 30% pada 300 derajat Celcius dengan titik alir lebih rendah dari 30 derajat centigrade. Merupakan cairan berat yang didapat dari pengilangan minyak mentah dan digunakan untuk pelumasan. Minyak residu adalah sisa minyak mentah yang diperoleh dari proses operasi pengilangan minyak mentah setelah gasoline, minyak tanah, minyak diesel dan minyak gas dikeluarkan. Pada umumnya digunakan oleh kapal dan industri besar dengan instalasi pemanas sebagai bahan bakar pada oven dan boiler/ketel. Minyak tanah adalah minyak mentah meliputi campuran hidrokarbon dengan titik nyala 38 derajat Celcius. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi baik dilengkapi/tidak dilengkapi dengan bagasi. Mobil gerobak/truk adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain dari mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor beroda dua. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi/tidak dilengkapi dengan bagasi.

Modal Pemerintah/Swasta Nasional/Asing/Lainnya Modal Ventura

Modal pemerintah/swasta nasional/asing/lainnya adalah besarnya modal atau saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah/swasta nasional/asing/lainnya. Modal ventura adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

Motor Gasoline

Motor gasoline (mogas) meliputi campuran hidrokarbon yang mudah menguap dengan atau tanpa sejumlah kecil tambahan, yang telah dicampur membentuk bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan pengapian pada pembakaran dalam mesin. Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri.

Muat/Ekspor Barang Murid yang Mengulang Naptha

Nilai absolut

Nilai Produksi Nilai Tambah Nilai Tukar Petani

Norplant/Susuk KB

xvi

Obyek Wisata

Murid yang mengulang adalah murid yang tidak naik kelas pada tahun ajaran yang lalu dan masih tercatat sebagai murid pada kelas tersebut untuk tahun ajaran sekarang. Naptha adalah pemurnian yang berasal dari minyak mentah atau gas alam dengan titik didih kira-kira berada di antara 27 dan 221 derajat Celcius. Bila dicampur dengan bahan lain akan menjadi motor gasoline atau jet fuel dengan mutu yang lebih tinggi. Juga digunakan sebagai bahan baku untuk gas kota, atau membuat berbagai jenis produk kimia atau digunakan sebagai bahan pelarut, tergantung pada sifat dari turunan naptha dan permintaan berjenis-jenis industri. Nilai absolut yang digunakan adalah dengan 2 nilai yaitu: US $1 /kapita/hari dan US 2$/kapita/hari. US`$ yang digunakan adalah nilai tukar terhadap kemampuan daya beli standar (Purchasing Power Parity) dan bukan nilai tukar resmi yang digunakan didalam perdagangan komersial antar negara (Exchange rate). Nilai produksi adalah perkiraan nilai di tingkat petani. Apabila petani menjual hasil pertaniannya di pasar maka nilai penjualan harus dikurangi dengan ongkos membawa ke pasar (pemasaran). Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Norplant adalah enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang ditubuhnya kurang dari lima tahun sebelum pencacahan. Obyek wisata adalah suatu obyek yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam/pegunungan, pantai, fauna, flora, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, dan candi-candi.


Istilah Statistik Istilah Output

Padi dan Palawija

Paid Connection Telephone Pajak Daerah

Pajak Langsung

Deskripsi Output, output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya. Konsep dan definisi hanya mencakup hal-hal yang sesuai dengan karakteristik yang ditanyakan dalam SP IA(Laporan tanaman padi) dan SP IB (Laporan tanaman palawija), yaitu : a. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah. Termasuk padi sawah ialah padi rendengan, padi gadu, padi gogo rancah, padi pasang surut, padi lebak, padi rembesan dan lain-lain. b. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan sawah mencakup pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebah dan lain sebagainya. c. Padi ladang adalah padi yang ditanam di tegal/kebun/ladang atau huma. d. Palawija terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. e. Luas bersih adalah luas sawah secara keseluruhan (luas kotor) dikurangi dengan luas pematang/galengan dan luas saluan air. f. Luas panen berhasil (Luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11%) yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam. Mencabut bibit ini tidak termasuk sebagai memungut hasil dan tidak boleh dimasukkan dalam laporan ini. g. Luas panen muda adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya sebelum waktunya (belum cukup tua). Tanaman yang dipanen muda hanya tanaman jagung dan kedelai. h. Luas rusak (Tak Berhasil) adalah jika tanaman mengalami serangan organisme pengganggu tumbuhan, bencana alam, sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% keadaan normal. i. Luas penanaman adalah luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan tersebut tanaman baru tadi dibongkar kembali. Paid Connection Telephone ialah jenis sambungan telepon untuk pelanggan tertentu dimana setiap kali pelanggan melakukan pembicaraan telepon maka ia harus membayarnya. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua obyek pajak seperti orang/badan dan benda bergerak/tak bergerak. Pajak langsung adalah pungutan pemerintah yang berkenaan dengan pendapatan bersih dari seseorang atau perusahaan, seperti pajak perseroan, yaitu pungutan pemerintah atas keuntungan perusahaan yang disetor ke kas negara secara teratur. Pajak langsung dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: a. pajak perseroan minyak; b. pajak perseroan selain minyak/pajak penghasilan c. pajak pendapatan, yang terdiri dari: pajak rumah tangga; pajak balik nama;


xvii

setengah dari pajak kendaraan; pajak perponding; pajak bangsa asing; opsen atas pajak kekayaan; pajak anjing; pajak jalan. d. pajak langsung lainnya, yang terdiri dari: delapan puluh satu persen dari pajak lainnya pemerintah pusat; sepertiga dari pajak bumi dan bangunan; lima puluh persen dari pajak lainnya yang diambil dari daftar keuangan pemerintah daerah; dua puluh persen dari penerimaan rutin lainnya untuk penerimaan daerah.

Istilah Statistik Istilah Pajak Tak Langsung

Deskripsi Pajak tak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah melalui konsumen berkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi, dijual, dikirim, atau digunakan. Umumnya pajak tak langsung tersebut dibebankan pada biaya produksi dari barang dan jasa yang bersangkutan. Dalam neraca ini pajak tak langsung di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu: a. pajak impor; b. pajak barang-barang produksi dalam negeri; c. pajak tak langsung lainnya. Yang termasuk dalam masing-masing kelompok di atas adalah: Pajak impor terdiri dari:

Pajak Tak Langsung Neto

Pariwisata

- pajak penjualan barang impor; - bea masuk Pajak barang-barang produksi dalam negeri terdiri dari: - pajak penjualan; - cukai; - pajak ekspor; pendapatan penjualan minyak dalam negeri; - setengah (50 persen) dari pajak kendaraan bermotor; - pajak radio; - pajak pengusahaan hasil hutan; - pajak izin penangkapan ikan; - pajak tontonan; - pajak pembangunan; - pajak pemotongan hewan; - pajak reklame; - pajak minuman keras; - pajak registrasi perusahaan; pungutan desa. Pajak tak langsung lainnya terdiri dari: - sembilan belas persen dari pajak lainnya untuk pemerintah pusat; - lima puluh persen dari pajak tak langsung lainnya yang diambil dari daftar keuangan pemerintah daerah; - tiga puluh persen dari penerimaan rutin lainnya untuk penerimaan daerah; duapertiga dari pajak bumi dan bangunan. Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi. Pajak tak langsung yang dibayar pemerintah hanya pajak atau retribusi atas kegiatan di sektor real estate dan pajak atas commodities produced. Data mengenai pajak yang dibayarkan pemerintah sampai sekarang belum tersedia, sehingga perincian ini masih kosong. Pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa bermaksud mencari nafkah tetap.

Pedagang Besar

Pedagang besar adalah pengusaha/pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan.

Pedagang Besar Pertama

Pedagang besar pertama adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil. Pada sektor pertanian yang dimaksud pedagang besar pertama adalah pedagang sesudah petani, sedangkan pada sektor pertambangan/penggalian pedagang besar pertama adalah pedagang sesudah pengusaha pertambangan/penggalian, demikian pula untuk sektor industri pedagang besar pertamanya adalah pedagang sesudah produsen. Untuk sektor impor pedagang besar pertamanya adalah importir, demikian pula untuk barang ekspor pedagang besar pertamanya adalah eksportir itu sendiri. Pekerja yang terdaftar dan bekerja serta menerima upah dan gaji baik berupa uang atau lainnya. Pegawai yang setiap bulannya menerima gaji dan tidak tergantung pada jumlah jam kerja per bulan. Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik uang maupun barang. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup statistik ini adalah ikatan dinas, pelatih, pekerja dalam masa percobaan, pekerja muda, pekerja rumahan, pekerja musiman, dan pekerja sementara dan semua pegawai yang tidak masuk kerja tanpa dibayar, yang masih dalam perdebatan perusahaan, dsb. Pekerja administrasi adalah pekerja yang menangani administrasi keuangan/akunting kepegawaian dan umum. Adalah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan , tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Pekerjaan ini diklasifikasikan menurut Standard Klasifikasi Kerja Indonesia (kji) .

Pegawai Pegawai Tetap Pekerja Pekerja

Pekerja Administrasi Pekerjaan

xviii

Pekerja Harian Lepas/Borongan

Pekerja Honorer

Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja. Pekerja honorer adalah mereka yang bekerja secara tidak tetap yang dibayar secara bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut.


Istilah Statistik Istilah Pekerja/Karyawan Pekerja Keluarga

Pekerja Lainnya Pekerja Paruh Waktu Pekerja Perikanan

Pekerja Teknis

Pekerja Tetap Pekerja Tetap Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Tidak Tetap Pelabuhan

Pelabuhan Bongkar/Pelabuhan Impor Pelabuhan Khusus

Pelabuhan Laut Pelabuhan Muat/Pelabuhan Ekspor Pelabuhan Strategis

Pelabuhan Umum Pelabuhan yang Diusahakan Pelabuhan yang Tidak Diusahakan

Pekerja/karyawan adalah semua pekerja/karyawan yang secara aktif bekerja dalam usaha operasional perusahaan dengan menerima upah/gaji secara langsung dari perusahaan baik berupa uang maupun barang. Pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seseorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Pekerja lainnya adalah pekerja yang sifat pekerjaannya mendukung kegiatan operasional perusahaan/usaha, seperti pekerja operator telepon, binatu, keamanan dan tukang kebun. Mereka yang bekerja secara harian dan menerima upah menurut jumlah jam kerja atau hari kerja, atau menurut jumlah barang atau jasa yang diselesaikan. Pekerja perikanan adalah mereka yang bekerja pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/perusahaan dan namanya terdaftar serta menerima upah/gaji langsung dari TPI/perusahaan, baik berupa uang maupun barang. Pekerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja tetap/honorer dan pekerja harian/lainnya. Pekerja teknis adalah pekerja yang bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan/usaha. Seperti pekerja pemasaran/humas, pemeliharaan, perbaikan, resepsionis/informasi, juru masak, petugas kamar, petugas bar, dan restoran. Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji secara tetap baik ada kegiatan ataupun tidak. Pekerja tetap adalah pekerja yang dibayar tetap pada suatu periode tertentu dan tidak tergantung pada hari masuk kerjanya. Pekerja tidak dibayar adalah mereka yang bekerja secara rutin di perusahaan dengan tidak memperoleh upah/gaji. Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang dibayar sesuai dengan hari masuk kerjanya. Pekerja kontrak/pekerja diperbantukan dimasukkan pada pekerja tidak tetap. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan di mana surat izin bongkar (terhadap barang yang datang di pelabuhan tersebut), dikeluarkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Pelabuhan khusus didirikan karena bongkar muat barangbarang yang dibutuhkan oleh perusahaan dan hasil produksinya tersebut tidak dapat dilakukan di pelabuhan umum. Jumlah pelabuhan khusus saat ini sebanyak 501 buah. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kebiatan angkutan laut. Pelabuhan di mana surat izin muat (terhadap barang yang akan diberangkatkan dari pelabuhan tersebut), dikeluarkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. Pelabuhan strategis adalah pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, di antaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang, serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan lain-lain. Pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan laut yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kepelabuhanan Kanwil Departemen Perhubungan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan tugas dan fungsinya sama dengan pelabuhan yang diusahakan, tetapi fasilitas yang dimiliki belum selengkap pelabuhan yang diusahakan. Pelanggan berbayar (Subscriber)adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.


xix

Pelanggan berbayar (Subscriber)

Deskripsi

Istilah Statistik Istilah Pelanggan Telepon Pembentukan Modal Tetap Bruto

Deskripsi Pelanggan Telepon adalah seseorang atau institusi yang menjadi pelanggan layanan telepon. Jika seseorang atau sebuah institusi berlangganan dua sambungan telepon, dianggap sebagai dua pelanggan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Pemerintahan Umum

Dalam menyusun neraca pemerintah umum Indonesia, sektor pemerintahan umum dibagi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun dinas vertikalnya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.

Pemilik Barang

Pemilik barang adalah perorangan atau badan hukum Indonesia yang menguasai/memiliki barang untuk dikirimkan melalui perusahaan pelayaran. meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1.untuk jam kerja biasa atau untuk pekrjaan yang telah diselesaikan, dan 2.untuk lembur Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas,dan penerimaan lain-lain. Pendapatan nasional merupakan produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Nasional Pendapatan Nasional Per Kapita Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan Rutin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Penduduk miskin Penduduk Usia Kerja Penduduk yang Menganggur Penerimaan dari Dinasdinas

xx

Penerimaan dari Jasa

Pendapatan rutin meliputi penerimaan pemerintah dari pajak langsung, pajak tak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan dari dinas-dinas, yang mencakup perincian seperti penerimaan dinas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, penerimaan kejaksaan dan pengadilan, penerimaan dinas luar negeri, penerimaan dari hasil kekayaan negara, dan lain-lain. Mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas, seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi jika mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Untuk tingkat akademi/universitas adalah mereka yang mendapat gelar Sarjana Muda/Sarjana (BA, BSc, BcHk, Dr, Dra, Drs, Ir, SH dan sebagainya). Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk Usia Kerja, Penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. Penerimaan dari dinas-dinas adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan lain lain. Yang dimaksud dengan penerimaan dari jasa adalah penerimaan pemerintah dari kegiatan jasa yang disediakan untuk masyarakat. Yang termasuk dalam kategori penerimaan dari jasa adalah: a. penerimaan pendidikan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari hasil kegiatan sekolah-sekolah, uang pendaftaran, dan uang ujian menjalankan praktek;



Deskripsi b. penerimaan dari rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya yang diusahakan oleh pemerintah; c. penjualan karcis dan biaya masuk ke tempat-tempat hiburan yang diusahakan oleh pemerintah; d. penerimaan jasa tenaga kerja dan pekerjaan; e. penerimaan proyek-proyek, f. setengah (50 persen) dari sewa, penggantian benda-benda tak bergerak seperti rumah dinas, rumah negeri, benda-benda bergerak, seperti alat-alat besar dan sebagainya; g. setengah (50 persen) dari penerimaan bukan pajak dari luar negeri;

Penerimaan Kekayaan

h. empat puluh persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat. Penerimaan kekayaan adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari kekayaan yang dimiliki pemerintah, yang terdiri dari tiga jenis penerimaan: a. bunga, b. laba saham, c. sewa tanah dan royalti. Dalam hal tanah bengkok, perlakuannya tanpa memandang apakah tanah tersebut dikerjakan sendiri atau disewakan pada pihak lain, tetap dimasukkan pada perincian ini.

Penerimaan Lain-lain

Yang termasuk dalam penerimaan lain-lain antara lain hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro (kas daerah), dan lain-lain. Bagian bagi hasil pajak terdiri dari: a. Penerimaan pajak bumi dan bangunan; b. Bagi hasil pajak lainnya.

Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan terdiri dari penerimaan yang berasal dari dalam negeri berupa tabungan negara dan dari luar negeri berupa bantuan proyek dan bantuan program. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan Pembangunan Daerah Tingkat II yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan. Penerimaan tersebut dirinci menurut sumber pinjaman sebagai berikut: a. Pinjaman Pemda untuk bantuan kredit pasar, kredit pertokoan, dan lain-lain yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; b. Pinjaman untuk BUMD.

Penerimaan Pembangunan

Penganggur Pengangguran

Penganggur kentara Pengeluaran

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Pengangguran, adalah angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha (MP), tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa (sebelumnya dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja) dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai Bekerja). seorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi pemerintah sama dengan produksi pemerintah yang dikonsumsi sendiri, yaitu produksi bruto pemerintah dikurangi penerimaan dari produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan.

xxi


Istilah Statistik Istilah Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pertanian

Pengeluaran Perusahaan Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Pengeluaran Rutin

Pengendalian Harga Penggalian

Penggolongan Industri Pengolahan

Deskripsi Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor/sub sektor. Proyek-proyek di setiap sektor adalah Industri; Pertanian dan Kehutanan; Sumber Daya Air dan Irigasi; Tenaga Kerja; Perdagangan; Pengembangan Usaha Daerah; Keuangan Daerah dan Koperasi; Transportasi; Pertambangan dan Energi; Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah; Pembangunan Daerah dan Pemukiman; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga; Kependudukan dan Keluarga Berencana; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja; Perumahan dan Pemukiman; Agama; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Hukum; Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa; Keamanan dan Ketertiban Umum; dan Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan. Pengeluran pertanian adalah yang benar-benar digunakan untuk mendapatkan produksi tersebut dan bukan yang dibeli atau dicadangkan. Pengeluaran tidak mencakup nilai bagi hasil, sewa tanah, dan perkiraan sewa tanah milik sendiri dan biaya selamatan. Pengeluaran perusahaan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mengelola perusahaan selama setahun. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Belanja rutin harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri sesuai pasal 64 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dari pos-pos pengeluaran rutin Pemda Tingkat II yang ada kemudian dirinci menurut sepuluh jenis belanja rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang & bunga, ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah bawahan, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka. Pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menetapkan suatu harga maksimum untuk barang atau jasa tertentu tindakan mana dapat bersifat selektif atau universal. Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak bumi dan bahan radio aktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Kegiatan pemecahan, peleburan, pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri. Kegiatan persiapan tempat penambangan penggalian seperti pembuatan jalan, jembatan dari dan ke arah lokasi penambangan, pengerukan, pemasangan pipa penyaluran dan sebagainya termasuk ke dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan penelitian mengenai prospek barang tambang dan mineral termasuk ke dalam jasa penambangan. Kegiatan pengambilan, pembersihan, dan pemurnian air untuk dijadikan air bersih termasuk dalam sektor air minum. Industri Pengolahan digolongkan menjadi empat kategori berdasarkan jumlah orang yang terlibat tanpa memperhatikan penggunaan tenaga mesin sebagaimana nilai kapital yang dimiliki oleh industri tertentu. Empat kategori tersebut adalah: Besar : 100 dan lebih pekerja Sedang : 20 - 99 pekerja Kecil : 5 - 19 pekerja Rumah Tangga : 1 - 4 pekerja

xxii

Perkebunan

Perkebunan adalah lahan yang memiliki status legal untuk dibuat perkebunan tanaman secara komersil pada lahan tersebut, berdasarkan pada undangundang yang dijamin oleh pemerintah. Dengan kata lain, seperti perkebunan tanaman pribadi yang tidak mempunyai hak untuk mengeksploitasi dengan mempertimbangkan perkebunan rakyat. Komoditas yang dihasilkan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, kina, tebu, tembakau dan rosela. data yang dikumpulkan terdiri dari produksi, lahan dan persediaan komoditas.


Istilah Statistik Istilah Perkebunan Besar Pertambangan

Perubahan Stok

Perusahaan

Perusahaan atau Usaha Industri

Perusahaan Daerah Perusahaan Industri Pengolahan Perusahaan Negara

Produk Domestik Bruto PDB atas dasar harga berlaku PDB harga konstan (riil)

Produk Nasional Bruto

Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum di atas tanah negara yang mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang. Di luar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair, dan gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan bumi (tambang terbuka) maupun di bawah tanah (tambang dalam) termasuk penggalian, pengerukan, dan penyedotan dengan tujuan mengambil benda padat, cair atau gas yang ada di dalamnya. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, dan bijih mangan. Stok terdiri dari bermacam-bermacam barang yang akan dipakai, yang sedang dalam proses pengerjaan dan barang-barang yang sudah jadi tetapi belum dijual. Dengan demikian pemegang stok sebagian besar adalah perusahaan, termasuk perusahaan pemerintah dan pemerintah sendiri. Yang merupakan stok pemerintah adalah persediaan barang-barang strategis, seperti bahan pangan. Nilai perubahan stok pada tahun tertentu adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Data perubahan stok barang-barang strategis pemerintah belum tersedia. Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT (Persero), Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan. Perusahaan atau Usaha Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertangggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu : Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 Perusahaan Negara terdiri dari Perusahaan Jawatan (Departemental Agency), Perusahaan Umum (Public Enterprises), dan Perusahaan Perseroan (Public Company). a. Perusahaan Jawatan (Departemental Enterprise) Perusahaan Jawatan adalah perusahaan yang seluruh modalnya termasuk bagian dari anggaran belanja yang menjadi hak dari suatu departemen; b. Perusahaan Umum (Public Enterprise) Perusahaan Umum adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; c. Perusahaan Perseroan (Public Company) Perusahaan Perseroan adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Produk Domestik Bruto, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku (at current market prices) atau nominal, PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan. PDB harga konstan (riil), merupakan PDB atas dasar harga berlaku, namun tingkat perubahan harganya telah ―dikeluarkan‖ . Peningkatan besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor . Produk nasional bruto merupakan produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu negara yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh dari negara tersebut yang harus dibayarkan ke luar negeri. PNB harga berlaku, menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk


xxiii

PNB harga berlaku

Deskripsi


Deskripsi dinikmati oleh penduduk suatu negara.

Produk Nasional Neto Produk Nasional Neto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi

Produksi Produksi Punya Pekerjaan tetapi Sementara Tidak Bekerja

Rasio Anak-Wanita Rasio Jenis Kelamin Rasio Kelas terhadap Ruang Belajar Rasio Murid terhadap Guru Rasio Murid terhadap Kelas Rasio Murid terhadap Sekolah Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Tenaga Kerja Per Usaha Rata-rata Upah

Rawat Inap Rawat Jalan/Berobat Jalan

Retribusi Daerah

xxiv

Ruang Kelas/Ruang Belajar Rumah Tahanan Negara/Rutan Rumah Tangga

Produk nasional neto merupakan produk nasional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu periode (setahun). Produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Produksi adalah semua barang yang dihasilkan/diproses oleh suatu perusahaan. Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit. Punya pekejaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok, termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Rasio anak-wanita adalah rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-49 tahun). Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Rasio kelas terhadap ruang belajar adalah angka perbandingan antara banyaknya kelas dengan banyaknya ruang belajar. Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. Rasio murid terhadap kelas adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya kelas. Rasio murid terhadap sekolah adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya sekolah. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Rata-rata tenaga kerja per usaha adalah hasil bagi jumlah tenaga kerja pada usaha akomodasi (sesuai dengan klasifikasi) dengan jumlah usaha akomodasi (yang termasuk ke dalam klasifikasi/kelompok tersebut). Penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama. Sedangkan indeks perkembangan rata-rata upah menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau jenis tanaman perkebunan adalah dengan membandingkan besar upah antara semester/tahun berjalan dengan upah pada semester/tahun dasar dengan penimbang tetap hari kerja pekerja. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan (pergi berobat) dan harus menginap. Rawat jalan/berobat jalan adalah upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar/pemakai. Ruang kelas (ruang belajar) adalah ruangan yang dibatasi oleh dinding, atau sekat, dan dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar. Rumah tahanan negara/rutan adalah tempat penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa, di antaranya:



Deskripsi orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya; orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang; pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri. 2. Rumah Tangga Khusus (Special Household) adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. a. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tanga biasa, diantaranya : orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; rt yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta art lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri. b. Rumah tangga khusus

Rumah Tangga Pertanian

Sekolah Sektor Industri Pengolahan

adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehariharinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam Susenas. Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu orang anggota rumah tangga melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Kegiatan dimaksud meliputi bertani/berkebun, beternak ikan dikolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, dan mengusahakan ternak/unggas. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan. Sektor ini mencakup semua perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi baik dengan tangan maupun mesin dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada konsumen akhir.

xxv


Istilah Statistik Istilah Sektor Publik

Sensus Penduduk

Sensus Pertanian

Setengah penganggur

Setengah penganggur kentara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Sistem Perdagangan Khusus

xxvi

Sistem Perdagangan Umum Status Gizi Status Pekerjaan

Deskripsi Sektor publik dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemerintahan umum dan kelompok badan usaha negara. Pemerintahan umum pada dasarnya mencakup semua departemen dan non- departemen, badan dan lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan dan semua pengadaan pelayanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang tidak ditarik pembayaran atau pembayarannya di bawah biaya produksi. Juga dicakup: a. badan-badan yang tidak mencari untung seperti sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, museum, perpustakaan, dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai dari keuangan pemerintah; b. instansi pemerintah yang memproduksi barang dan jasa sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta yang berkaitan erat dengan kegiatan instansi tersebut dan keuangannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama instansi itu seperti unit-unit percetakan di kantor-kantor pemerintah yang menjual publikasi, kartu pos bergambar dan reproduksi karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan dan lain-lain. Penjualan yang dimaksud di sini hanya bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga tersebut; c. instansi yang menyediakan pelayanan finansial tetapi tidak berwenang untuk melakukan transaksi finansial sendiri. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai, biasanya bukan saja meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia,bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sensus Pertanian merupakan sensus yang bertujuan untuk: 1. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia. 2. Mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin. 3. Memperoleh informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, luas tanam tanaman pangan, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya. Dengan demikian, hasil sensus pertanian juga dapat digunakan sebagai data dasar untuk memperbaiki perkiraan produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk juga populasi pohon atau ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian rutin. adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah pengangguran yang dimaksudkan definisi itu disebut sebagai setengah penganggur terpaksa. Sedangkan orang yang bekerja di bawah 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain dikelompokkan sebagai setengah penganggur sukarela. seseorang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaanlain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu dari anggaran rutin itu sendiri yang digunakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) merupakan suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang merangkum berbagai variabel ekonomi dan sosial di dalam suatu kerangka data sehingga tidak saja mencakup kinerja ekonomi, seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga interaksi antara kinerja ekonomi dengan kondisi sosial masyarakat, seperti distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan (kesempatan kerja). SNSE disusun untuk dapat menjawab kebutuhan data yang dapat memberikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan dalam suatu kerangka data yang komprehensif, terintegrasi dan konsisten. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja merupakan masalah-masalah yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak terhadap distribusi pendapatan dan juga terhadap kesempatan kerja. Sistem perdagangan khusus adalah sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, kecuali penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai luar negeri. Sistem perdagangan umum adalah sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai dalam negeri. Status gizi yang dimaksud adalah keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari tinggi/berat badan menurut umur. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, Status tersebut diklasifikasikan dalam: 1. Berusaha sendiri tanpa rekan kerja atau bantuan orang lain.



Deskripsi 2. Berusaha sendiri dibantu oleh anggota keluarga atau karyawan sementara. 3. Pengusaha dengan pekerja tetap 4. Karyawan 5. Pekerja tidak dibayar

Subsidi

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Survei Usaha Terintegrasi (SUSI)

Tamat Sekolah

Tanaman Buah-buahan Tegal/Kebun/Ladang/ Huma Telekomunikasi Telepon

Tempat Lahir

Tempat lahir responden adalah Provinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkannya.


xxvii

Tempat Kelahiran

Dalam subsidi termasuk semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui : Kesempatan kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; Pengangguran dan setengah pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Pada kegiatan Sensus Ekonomi pengumpulan data dari usaha kecil tidak berbadan hukum selain pertanian dilakukan secara terpadu 10 tahun sekali, sehingga belum diperoleh series data tahunan. Untuk menyediakan series data sektor non formal, yaitu data dari usaha kecil dan menengah yang berkesinambungan, maka BPS melaksanakan survei terpadu yang diberi nama Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), meliputi sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi serta sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi. Secara umum tujuan dari kegiatan SUSI sektor angkutan adalah tersedianya data tentang keadaan ekonomi mutakhir yang terinci menurut sub sektor, regional dan nasional, sedangkan tujuan khususnya adalah : Tersedianya data tentang struktur perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, baik menurut sub sektor maupun wilayah; Tersedianya informasi secara rinci tentang karakteristik dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga dari sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi; Tersedianya data ekonomi mikro yang berupa profil dan ciri dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum termasuk usaha rumah tangga dalam setiap sub sektor. Secara umum tujuan dari kegiatan SUSI sektor perdagangan adalah tersedianya data tentang keadaan ekonomi mutakhir yang terinci menurut sub sektor, regional dan nasional. Sedangkan tujuan khususnya adalah : Tersedianya data tentang struktur perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga sektor perdagangan, baik menurut sub sektor maupun wilayah; Tersedianya informasi secara rinci tentang karakteristik dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga dari sektor perdagangan; Tersedianya data ekonomi mikro yang berupa profil dan ciri dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum termasuk usaha rumah tangga dalam setiap sub sektor. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah. Tanaman buah-buahan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah umumnya merupakan tanaman tahunan. Tegal/kebun/ladang/huma adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan seperti padi ladang, palawija/hortikultura dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan atau segala jenis tanda, isyarat, tulisan gambar, suara, atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektonik. Telepon adalah suatu sistem telekomunikasi yang diadakan untuk meneruskan berita dengan percakapan. Tempat ibu kandungnya melahirkannya.

Istilah Statistik Istilah Tempat Pelelangan Ikan

Tenaga Kerja Tenaga Kerja Dibayar Tenaga Kerja Tidak Dibayar Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak Sekolah Lagi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat upah/gaji Tipe Daerah

Umur Perkawinan Pertama Untuk Indonesia kemiskinan Upah/Gaji

xxviii

Usia

Wanita Pasangan Usia Subur

Deskripsi TPI adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi, atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah); b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan; c. Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan; d. Mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja. Tenaga kerja dibayar adalah semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang. Tenaga kerja tidak dibayar adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan tidak menerima upah dan gaji sebagaimana yang berlaku di perusahaan tersebut. Tenaga kerja ini biasanya berasal dari pekerja pemilik/pengusaha dan pekerja keluarga lainnya. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD. Tidak sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Mengacu pada tingkat upah minimum dan lainnya, seperti yang telah ditentukan dalam peraturan atau hukum mengenai upah. Untuk menetukan apakah suatu desa tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel : kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum. Daftar variabel dan cara penghitungan skor suatu desa dapat dilihat pada publikasi Profil Statistik Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tahun 2005. Umur perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Untuk Indonesia kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum makanan yang didekati dengan kebutuhan 2100 kkalori ditambah dengan kebutuhan bukan makanan. Upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden. Wanita pasangan usia subur adalah wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.


Istilah Statistik Istilah Wanita Pernah Kawin Wilayah Pencacahan

Deskripsi Yang dimaksud dengan wanita pernah kawin adalah penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Wilayah pencacahan (wilcah) adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang pada umumnya merupakan wilayah kerja seorang pencacah. Wilcah harus mempunyai batas yang jelas, baik alam maupun buatan, dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Sebuah wilcah pada umumnya mencakup sekitar 200-300 rumah tangga atau bangunan fisik bukan tempat tinggal, atau gabungan dari rumah tangga dan bangunan fisik bukan tempat tinggal.

xxix


Daftar Isi

DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG ............................................................................................ i KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ iii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................... iv ISTILAH STATISTIK ......................................................................................................................... v DAFTAR ISI .................................................................................................................................. xxx DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... xxxii DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................................... xxxv DAFTAR PETA.......................................................................................................................... xxxvii BAB I….. .......................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 1 1.3. Hasil Yang di harapkan .......................................................................................... 1 BAB II……....................................................................................................................................... 2 PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN ............................................................................. 2 2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan ................................................................ 2 BAB III…… ..................................................................................................................................... 4 DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN ....................................................................... 4 3.1. Data Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................................ 4 3.2. Lembaga Penyedia Data Pembangunan Daerah ................................................... 4 3.3. Penggunaan Data dan Informasi Untuk Kebijakan Pembangunan .................... 5 BAB IV…… ..................................................................................................................................... 7 JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN ................................................................ 7 4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai. ...................................................................... 7 4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand ................................................................... 16 4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah ...................... 18 4.4. Sistem Keuangan/Perbankan ............................................................................... 21 4.5. Data Keamanan ..................................................................................................... 21 BAB V…… .................................................................................................................................... 22 TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN ................................................................................ 22 5.1. Location Quotient (LQ) ......................................................................................... 23 5.2. Cor (Capital-Output Ratio) .................................................................................. 24

xxx

5.3. Shift Share .............................................................................................................. 25 5.4. Ketenagakerjaan .................................................................................................... 32 5.5 Ketimpangan Pembangunan Wilayah .................................................................. 33 5.5.1 Gini Rasio .................................................................................................... 36 5.5.2

Indeks Williamson .................................................................................. 38

5.5.3

Indeks Entrophy Theil ............................................................................ 39


Daftar Isi 5.5.4Angka Inflasi ................................................................................................ 40 5.6. Indikator Pembangunan Daerah ......................................................................... 42 5.7. Perangkat Analisis Bidang Pertanian ................................................................... 45 BAB VI……. .................................................................................................................................. 47 ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................................................................... 47 6.1. Struktur Perekonomian Kota Bontang ................................................................. 47 6.2. Analisis Location Quotient (LQ)........................................................................... 49 6.3. Analisis Shift Share ................................................................................................ 53 6.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ........................................................... 58 6.5 Gini Ratio ................................................................................................................ 60 6.6. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) .................. 63 6.7. Indeks Entropy Theil (IET) .................................................................................... 66 6.8. Angka Inflasi .......................................................................................................... 68 6.9. Analisis Ketenagakerjaan ...................................................................................... 70 6.10. Analisis Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) ............................................... 76 6.10.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang ...................................... 77 6.10.2 Angka Harapan Hidup ............................................................................ 78 6.10.3 Angka Melek Huruf ................................................................................ 80 6.10.4 Rata-rata Lama Sekolah .......................................................................... 81 6.10.5 Rata-rata Pengeluaran Riil ..................................................................... 82 6.11. Indikator Pembangunan Daerah ...................................................................... 86 6.11.1. Indikator untuk menilai Kapabilitas Aparat ........................................ 86 6.11.2. Indikator untuk menilai Keuangan Daerah......................................... 87 6.11.3. Indikator untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan .......... 94 6.11.4. Indikator Untuk Menilai Fasilitas Publik ............................................ 98 6.11.5 Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: ................................................................................................113 6.11.6. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam:...........................116 6.11.7. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah :...................................127 6.11.8. Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya:.........140 6.12. Analisis Pertanian.............................................................................................146 6.13. Pola Konsumsi ...................................................................................................151 BAB VII…… ................................................................................................................................155 KESIMPULAN ..............................................................................................................................155

xxxi


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang 2007-2013 (%) ..................................................................................................................................... 48 Tabel 6.2 Perbandingan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang ..................................................................................................................................... 48 Tabel 6.3 PDRB ADHK Sektoral Kota Bontang Tahun 2009 – 2013 (Juta Rp) ....................... 50 Tabel 6.4 PDRB ADHK Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (Juta Rp) 51 Tabel 6.5 Nilai LQ Sektoral Kota Bontang Tahun 2009 – 2013 .............................................. 52 Tabel 6.6 PDRB ADHK Sektoral Kota Bontang Tahun 2012 dan 2013................................... 54 Tabel 6.7 PDRB ADHK Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2013 ........... 54 Tabel 6.8 Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Bontang dan Kalimantan Timur 2013 (%) ............................................................................................................................... 55 Tabel 6.9 Analisis Shift-share Klasik untuk Kota Bontang, 2009 dan 2013 .......................... 56 Tabel 6.10 Analisis Shift-share Modifikasi Esteban Marquillas untuk Kota Bontang, 2012 dan 2013 .................................................................................................................... 57 Tabel 6.11 Analisis ICOR Kota Bontang, 2005 - 2013 ............................................................. 59 Tabel 6.12 Garis kemiskinan Kota Bontang Tahun 2008-2012 ..................................... 63 Tabel 6.13 Distribusi Persentase Pembagian Total Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio Kota Bontang Tahun 2011-2013 ............................................................ 63 Tabel 6.14 Proporsi Penduduk menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013 (%) ............................................................................................. 63 Tabel 6.15 PDRB Perkapita menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013................................................................................................................. 64 Tabel 6.16 Indeks Williamson Tahun 2010-2013 ................................................................... 64 Tabel 6.17 Proporsi PDRB Perkapita Kab/Kota Terhadap PDRB Perkapita Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013.................................................................. 66 Tabel 6.18 Indeks Entrophy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2011 .............. 67 Tabel 6.19 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Nasional, Kaltim, dan Kota, 2006-2014*) ..................................................................................................................................... 69 Tabel 6.20 Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Bulan Nopember Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 ................................................................................................... 70 Tabel 6.21 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang Tahun 2011-2013 ............................................................. 71

xxxii

Tabel 6.22 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang 2009-2013 ................................................................................................. 72

Tabel 6.23 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2013 .................................... 73


Daftar Tabel Tabel 6.24 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang 2010-2013 ........................................................................ 74 Tabel 6.25 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 2011-2013................................................................................................................. 76 Tabel 6.26 Perkembangan Indikator Dan Reduksi Sortfall IPM Kota Bontang, Tahun 20052013 ........................................................................................................................... 84 Tabel 6.27 Jumlah Pegawai di Kota Bontang 2000-2014........................................................ 87 Tabel 6.28 Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang dari Pos PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2000-2014 ............................................................................. 89 Tabel 6.29 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000 - 2014 ..................................................................................................................................... 90 Tabel 6.30 Struktur Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 20002014 ........................................................................................................................... 92 Tabel 6.31 Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bontang Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2011—2014........................................................................... 95 Tabel 6.32 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Infomasi Tahun 2011—2013 .................................................................................. 97 Tabel 6.33 Indikator Layanan Kesehatan/Desa, Persentase Fasilitas kesehatan terhadap Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Bontang Tahun 2014........................................ 99 Tabel 6.34 Sarana Kesehatan di Kota Bontang 2000-2014 ..................................................... 99 Tabel 6.35 Indikator Tenaga Kesehatan/desa, Jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Bontang Tahun 2014 ............................................................... 100 Tabel 6.36 Jumlah Tenaga Kesehatan dan rasio dokter, perawat terhadap penduduk di Kota Bontang Tahun 2000-2013........................................................................... 100 Tabel 6.37 Struktur Penduduk dan Dependency ratio di Kota Bontang Tahun 2006-2013 ................................................................................................................................... 101 Tabel 6.38 Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2000-2013 . 104 Tabel 6.39 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Bontang 2004-2013 ........................... 105 Tabel 6.40 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Bontang, Tahun 2013 ......................................................................................................................... 107 Tabel 6.41 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Tahun 2013 ........................................................ 108 Tabel 6.42 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan....... 110 Tabel 6.43 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang .............. 114 Tabel 6.44 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per KapitaKota Bontang Tahun 2000 Tabel 6.45 Populasi Ternak di Kota Bontang, 2011-2014..................................................... 119 Tabel 6.46 Rumah Tangga Perikanan Tahun 2011-2013 ..................................................... 119 Tabel 6.47 Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2000-2014 ................................................... 123


xxxiii

– 2013* ..................................................................................................................... 116

Daftar Tabel Tabel 6.48 Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, sumber Air Baku dan Tenaga Kerja di Kota Bontang 2001-2014 ........................................................... 123 Tabel 6.49 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mandi/Cuci yang digunakan di Kota Bontang 2000-2013 ....................................................................................... 126 Tabel 6.50 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan persebaran serta kepadatan penduduk Kota Bontang Tahun 2000—2014 ........................................................................ 128 Tabel 6.51 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang 2000—2014 ..................................................................... 129 Tabel 6.52 Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang ..... 131 Tabel 6.53 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bontang 2000—2013 ............................................................................................. 132 Tabel 6.54 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang ................................................................................................................................... 133 Tabel 6.55 Tingkat pengangguran di Kota Bontang 2000-2013 .......................................... 134 Tabel 6.56 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Kota Bontang 2000—2013 ................................................................................ 136 Tabel 6.57 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 2000—2013 ............................................................................................................ 138 Tabel 6.58 Penduduk bekerja menurut Sektor Formal dan Informal di Kota Bontang 2001—2013 ............................................................................................................ 140 Tabel 6.59 Sarana Peribadatan di Kota Bontang 2000-2014 ................................................ 141 Tabel 6.60 Potensi Wisata Alam di Kota Bontang 2014 ......................................................... 142 Tabel 6.61 Sarana dan Prasarana Wisata di Kota Bontang 2000-2014 ............................... 142 Tabel 6.62 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran di Kota BontangTahun 20052013 ......................................................................................................................... 144 Tabel 6.63 Jumlah Tindak Kejahatan di Kota Bontang 2005-2013 ...................................... 144 Tabel 6.64 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 20102014 ......................................................................................................................... 145 Tabel 6.65 Luas Panen dan Produksi Padi Bontang Tahun 2012 - 2013 ............................. 147 Tabel 6.66 Luas panen dan Produksi Ubi Kayu Bontang Tahun 2012-2013 ...................... 150 Tabel 6.67 Luas panen dan Produksi Ubi Jalar Bontang Tahun 2012-2013 ....................... 150 Tabel 6.68 Luas panen dan Produksi Ubi Jalar Bontang Tahun 2012-2013 ....................... 152 Tabel 6.69 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Makanan di Kota Bontang..................................................................................................................... 152 Tabel 6.70 Persentase Kontribusi Konsumsi Kelompok Makanan terhadap Total Energi dan Protein Tahun 2013 ................................................................................................ 153

xxxiv

Tabel 6.71 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kelompok Bahan Makanan Tahun 2013 ......................................................................................................................... 154


Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK Grafik 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Kota Bontang Tahun 2013 (persen) ............................ 47 Grafik 6.2 Perkembangan ICOR Kota Bontang, 2005– 2013 .................................................. 59 Grafik 6.3 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013..................... 65 Grafik 6.4 Indeks Entropy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 - 2011 ............... 67 Grafik 6.5 Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional ................................................... 68 Grafik 6.6 Andil Inflasi Kalimantan Timur Bulan Nopember Tahun 2014 (%) .................... 70 Grafik 6.7 Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2012 dan 2013 (Tahun)............................................. 79 Grafik 6.8 Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (persen) .............................................................. 80 Grafik 6.9 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (Tahun) .............................................................. 82 Grafik 6.10 Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (000 Rupiah) ..................................................... 83 Grafik 6.11 Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2004-2013 (Persen) ........................ 85 Grafik 6.12 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2014 ................................................................................................................................... 91 Grafik 6.13 Persentase Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2014 ......... 91 Grafik 6.14 Perkembangan Jumlah Sekolah menurut jenjang pendidikan Kota Bontang .. 103 Grafik 6.15 Perkembangan Jumlah Murid menurut jenjang pendidikan Kota Bontang .... 103 Grafik 6.16 Perkembangan Jumlah Guru menurut jenjang pendidikan Kota Bontang ..... 103 Grafik 6.17 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Pendidikan Yang Ditamatkan, 2013 ........................................................... 106 Grafik 6.18 Banyaknya Pelanggan PDAM Kota Bontang 2003-2013 (pelanggan) ............ 109 Grafik 6.19 Jumlah Air Baku Utama dan Air yang disalurkan PDAM Kota Bontang 20092013 (000m3) ........................................................................................................ 110 Grafik 6.20 Persentase Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2013 .. 111 Grafik 6.21 Persentase tenaga Listrik yang terjual menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2013 ........................................................................................................................ 111 Grafik 6.22 Perkembangan Total Panjang Jalan di Kota Bontang 2004-2014 (km)........... 113 Grafik 6.23 Struktur Perekonomian Kota BontangTahun 2013 (%)..................................... 115 Grafik 6.24 Perkembangan Luas Hutan menurut fungsi hutan di Kota Bontang,2004-2013 ................................................................................................................................. 118 2013 ........................................................................................................................ 147 Grafik 6.26 Luas Tanam Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2013 ............................................................................................................ 148


xxxv

Grafik 6.25 Luas Panen Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun

Daftar Grafik Grafik 6.27 Luas Tanam dan luas Panen padi, kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar dan jagung Bontang ...................................................................................................... 148 Grafik 6.28 Perbandingan Luas Panen dan Luas Panen Muda Jagung Berdasarkan Sub

xxxvi

Round, 2013........................................................................................................... 149


Daftar Peta

DAFTAR PETA Peta 6.1 Peta Sebaran Penduduk Kota Bontang Tahun 2013................................................. 60

xxxvii


Bab 1 Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan telah diberlakukannya otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah memerlukan data untuk membantu pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Bontang adalah : 1. Memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai,

demand, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan keamanan. 2. Menyusun format standar tentang data dan informasi yang mesti dikumpulkan oleh daerah dalam mendukung Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

1.3. Hasil Yang di harapkan Tersusunnya sistem informasi mengenai kondisi suplai, permintaan, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan data keamanan yang berguna untuk perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang akan digunakan oleh aparatur di daerah.

1


Bab 2 Perlunya Perencanaan Pembangunan

BAB II PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Istilah perencanaan pembangunan (khususnya pembangunan ekonomi) sudah sangat umum didengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian dalam berbagai literatur tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut. Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan

berbagai alternatif

penggunaan

sumberdaya

untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni: •

Merencanakan berarti memilih," Definisi ini dikenalkan oleh Yulius

Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan sangat erat sehingga banyak literatur perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan uruturutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. •

Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. Penggunaan istilah "sumberdaya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumberdaya disini mencakup sumberdaya alam (tanah, air. hasil tambang, dan sebagainya), sumberdaya manusia, sumberdaya modal, dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumberdaya tersebut berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara berbagai

2

pilihan tindakan-tindakan yang ada.


Bab 2 Perlunya Perencanaan Pembangunan •

Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat diartikulasikan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuantujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

•

Perencanaan untuk masa depan. Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

3


Bab 3 Data Untuk Perencanaan Pembangunan

BAB III DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.1. Data Perencanaan Pembangunan Daerah Data untuk perencanaan daerah dapat dibedakan menjadi berbagai aspek menurut tinjauan yang diinginkan.

Hal ini disebabkan tujuan dari

perencanaan itu sendiri juga berbagai macam. Sebagaimana dijelaskan di depan inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang diinginkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah adanya tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumberdaya yang ada. Untuk menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mudah, mengingat bahwa tujuan dari pembangunan seringkali abstrak dan sangat ideal. Sedangkan apa yang dihadapi saat ini dengan melihat sumberdaya yang ada seringkali masih jauh dari apa yang diinginkan. Untuk itulah perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam khasanah ilmu pengetahuan. Seringkali dalam ilmu perencanaan, dibedakan menjadi perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/regional. Bagaimana data dapat membantu proses pembuatan perencaaan? Menurut beberapa ahli ekonomi bahwa penggunaan paling penting dari data atau indikator-indikator pembangunan adalah untuk menyediakan target-target untuk perencanaan. Beberapa contoh misalnya indikator pendapatan perkapita yang ingin dicapai oleh suatu daerah sering dijadikan target dari kemajuan pembangunan yang diinginkan. Selain itu target-target pengurangan angka kemiskinan juga menjadi proyek atau program yang relatif strategis bagi daerah.

3.2. Lembaga Penyedia Data Pembangunan Daerah Berbicara mengenai lembaga penyedia data tidak terlepas dari sistem perstatistikan nasional Indonesia. Di Indonesia lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS secara struktural bertangung jawab langsung kepada Presiden.

4

Di samping berada di pusat BPS juga mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan instansi vertikal yang disebut BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota.


Bab 3 Data Untuk Perencanaan Pembangunan Berkaitan dengan penyediaan data untuk perencanaan pembangunan di daerah maka mekanisme yang berjalan semala ini adalah berkoordinasinya BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/kota dengan pemerintah daerah. Untuk itu upaya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan haruslah melibatkan pihak-pihak tersebut. Secara teknis data yang diolah dan kemudian didiseminasikan oleh BPS provinsi atau kabupaten/kota diperoleh dengan cara survei dan laporan/catatan rutin dari instansi pemerintah daerah.

3.3.

Penggunaan Data Pembangunan

dan

Informasi

Untuk

Kebijakan

Selama ini, proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Sebelum era desentralisasi proses perencanaan pembangunan daerah lebih bersifat sentralistik. Dalam proses ini pemerintah daerah menerima agenda perencanaan pembangunan dari pusat untuk selanjutnya menjalankannya dalam kerangka memenuhi jadwal atau agenda perencanaan yang telah menjadi pola baku yang ditetapkan pemerintah pusat. Implikasi lebih jauh dari proses ini adalah ketergantungan yang semakin besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam era desentralisasi proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini sudah mulai dilakukan proses bottom up planing pada taraf yang lebih intensif dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian pada tataran pelaksanaan pembangunan juga sudah lebih melihat kepentingan daerah dan lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diharapkan ke depan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kemudian juga akan menumbuhkan kemandirian dalam pendanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian dengan semakin intens-nya peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diterima antara lain: a. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan kelengkapan database yang lebih lengkap lagi, agar setiap tahapan pembangunan didasarkan pada data yang semakin aktual. b. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. c. Dibutuhkan semakin besarnya partisipasi dari masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan.

5


Bab 3 Data Untuk Perencanaan Pembangunan d. Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Hal ini untuk mengimbangi pertumbuhan

6

pembangunan daerah yang semakin pesat.


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan

BAB IV JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN Jenis data untuk perencanaan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu data spasial (keruangan) dan non spasial. Kedua data tersebut juga masih bisa dikembangkan menjadi dua macam dalam hal manajemennya, yaitu data fisik yang bersifat statis dan data sosial-ekonomi yang dinamis sehingga penting untuk selalu di update. Namun dari sisi substansi pembangunan ekonomi, data perencanaan pembangunan juga bisa dilihat dari perspektif suplai dan demand. Dengan melihat dari dua sisi ini diharapkan akan dapat memenuhi dua aspek penting pembangunan . Dalam SIMREDA ini jenis-jenis data yang tercakup tidak hanya mengambil dari salah satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek, guna kelengkapan dan keluasan kegunaan dari yang yang dihimpun.

4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai. Dilihat potensi dan prospek sumberdaya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana fisik, aglomerasi kegiatan ekonomi, serta sistem kotakota yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan daerah. A. Sumber daya manusia (SDM) Data tentang SDM digunakan untuk melihat seberapa jauh ketersediaan dan kualitas SDM, mobilitas SDM untuk melihat pola penyebaran dan pola migrasi, dan produktivitas SDM daerah. Data yang dibutuhkan adalah : No. 1

Variabel/Aspek Kependudukan Kuantitas

Data Dasar jumlah penduduk per kecamatan

Keterangan Menggambarkan perkembangan Kependudukan suatu daerah agar antisipasi dan perencanaan lebih baik

Sumber Data BPS setempat

Penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Menunjukan struktur penduduk

BPS setempat

Untuk melihat dinamika kependudukan

BPS setempat


BPS setempat

7

kepadatan penduduk (jml pddk per luas wilayah) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Angka kelahiran dan kematian

Data Turunan Perkembangan jumlah penduduk Laju pertumbuhan penduduk

Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan No.

Variabel/Aspek

Kualitas

2

Ketenagakerjaan

Data Dasar Angka kematian bayi Jumlah penduduk setiap wilayah (perdesaan dan perkotaan) daerah asal (tempat tinggal sebelum di wilayah yang sekarang) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan

Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama Jumlah angkatan kerja Tingkat pengangguran (presentase penduduk yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja)

Jumlah permintaan tenaga kerja

Data Turunan Persebaran penduduk di setiap wilayah

Keterangan Melihat tingkat kesehatan masyarakat Melihat peta persebaran penduduk dalam struktur ruang wilayah

Mobilitas penduduk antar wilayah (migran) Tingkat pendidikan

Proporsi penduduk berpendidikan tinggi Lama sekolah Proporsi tenaga kerja terhadap penduduk

Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah pengangguran

Proporsi tenaga kerja sektor primer Proporso tenaga kerja sektor sekunder Proporsi tenaga kerja sektor tersier Pertumbuhan kesempatan kerja dibagi pertumbuhan penduduk usia produktif

Sumber Data BPS setempat BPS setempat

BPS setempat

Menunjukan kemampuan manusia sebagai pelaku pembangunan

BPS setempat

BPS setempat

Menunjukan potemsi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut

BPS setempat dari Sakernas (survei Angkatan Kerja Nasional)

Menyatakan potensi angkatan kerja yang siap masuk pasar kerja Menunjukan beban, sekaligus target bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menunjukan upaya peningkatan kesempatan kerja daerah

Dinas kependuduka n dan ketenaga kerjaan setempat

B. SUMBER DAYA ALAM (SDA) Data tentang SDA digunakan untuk melihat potensi dan pola ketersediaan, penyebaran dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Data yang dibutuhkan adalah: No.

8

1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Pertambangan dan Penggalian Bahan galian gol. A, B, C, (Tabel 12)

Potensi emas, perak, timah,

Perkembangan produksi bahan

Menunjukan potensi, produksi,

BPS atau Dinas Pertambangan



Variabel/Aspek

2

Migas

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

tembaga, batu bara, dll.

galian

dan perkembangan produksinya

dan Penggalian

Produksi bahan tambang (Tabel 13) Potensi bahan galian berdasarkan wilayah (Tabel 13) Potensi minyak bumi (tabel 15)

Perkembangan produksi bahan tambang Wilayah persebaran potensi bahan galian gol. C ( Tabel 14)

Potensi Gas alam (Tabel 15) Wilayah persebaran minyak bumi (Tabel 16) Wilayah persebaran Gas alam (Tabel 16) Kontribusi PDRB sektor pertambangan (Tabel 17)

3e

Kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB

Bagi hasil SDA (Tabel 18)

Nilai Bagi Hasil SDA

Luas hutan

Luas hutan produksi Luas hutan tanaman industri Pertumbuhan luas hutan

Luas wilayah

Proporsi luas hutan Proporsi luas perkebunan Pertumbuhan luas perkebunan

Produksi

Produksi Hutan Produksi perkebunan luas kawasan lindung jenis, luas, dan lokasi objek wisata Jumlah kunjungan wisatawan

Untuk kebijaksanaan pengembangan wilayah Menunjukan potensi, produksi, dan persebaran migas di setiap wilayah

Departemen energi dan sumber daya mineral

Melihat peranan pertambangan dalam perekonomian daerah Bagi hasil SDA yang diterima selama ini

BPS setempat

Melihat potensi hutan berdasarkan peruntukannya Menunjukan perkembangan luas hutan untuk kebijakan pelestarian Luas hutan dibagi luas wilayah. Perkembangan data ini akan menunjukan upaya yang telah dilakukan untuk pelestarian

BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat

Bappeda/Dinas Pendapatan Daerah

Kehutanan

Kawasan lindung 4

Potensi wisata alam

Jumlah objek wisata

BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat

BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat BPS atau Dinas Pariwisata

C. Prasarana Dan Sarana Data prasarana dan sarana wilayah berguna untuk melihat seberapa jauh


9

ketersediaan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, listrik,

Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan kesehatan, pendidikan dna peribadatan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Data yang dibutuhkan : NO 1

Variabel/Aspek Prasarana Transformasi darat

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Panjang jalan

Pertumbuhan panjang jalan Panjang jalan per klasifikasi (jalan Provinsi,kabupaten, kec,jalan usaha tani,dll)

Luas wilayah

panjang jalan per luas wilayah

Kondisi jalan

panjang jalan menurut kelas jalan

Perkembangan pembangunan fisik jalan dan manajemen pengelolaaan/pemeliharaan . Juga ntuk kebijakan penurnan biaya transportasi hasil pertanian Menunjukan kerapatan jalan (mencirikan wilayah perkotaan/pedesaan) mantap,sedang,tidak mantap.

panjang jalan menurut jenis permukaan jalan panjang jalan menurut kualitas panjang jalan menurut fungsi jalan panjang jalan menurut kelas jalan Kepadatan jaringan jalan Lalu-lintas harian rata-rata Waktu tempuh rata-rata jam/Km Jumlah jembatan

2

10

3

Sarana Transformasi Darat

Prasarana dan sarana Transformasi Sungai dan laut

Jumlah sungai besar Panjang jembatan Kondisi jembatan Panjang rel kereta api Jumlah Kendaraan menurut Golongan(I,II,III,I V) per ras Kapasitas angkut kereta api Frekuensi armada angkutan Biaya/tarip transportasi yang berlaku didaerah Jumlah terminal Panjang sungai

Jumlah pelabuhan laut

Aspal,batu kerikil,tanah. baik,sedang,rusak arteri,kolektor,lokal kelas I,II,III,IV,V Peningkatan manajemen lalu-lintas oleh daerah

Perkembangan lalu-lintas

jumlah jembatan yang seharusnya ada Jumlah jembatan yang terbangun

Menunjukan upaya meniadakan keterisolasian wilayah terpencil

Panjang jalan per luas wilayah untuk melihat komposisi ideal menurut prasarana jalan yang ada

Breakdown per jenis armada

Terminal menurut jenis dan kelas pelayanannya Jumlah armada angkutan sungai Jumlah penumpang angkutan sungai jumlah barang yang dibongkar muat dari angkutan sungai Jumlah armada yang melakukan bongkar muat

Melihat skala pelayaran armada angkutan sungai dibandingkan panjang sungai yang ada

Menunjukan kapasitas pelabuhan yang ada untuk


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan NO

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan Jumlah penumpang angkutan laut jumlah barang yang dibongkar muat di pelabuhan laut Kualitas pelayanan angkutan laut(kecepatan bongkar muat,dsb)

4

5

Prasarana dan sarana perhubungan udara Prasarana listrik

6

Prasarana telekomunikasi

7

Sarana Kesehatan

Keberadaan bandara Banyaknya penerbangan dari dan ke daerah bersangkutan Kapasitas listrik terpasang

Ketersediaan listrik selain PLN Sarana Telekomunikasi yang tersedia didaerah

Jumlah Rumah sakit Jumlah Puskesmas/ Posyandu Jumlah balai/klinik pengobatan Jumlah tenaga medis

Sarana Pendidikan

Jumlah sekolah Jumlah Kelas Jumlah tenaga pengajar/ pendidik Jumlah murid

perencanaan pengembangan pelabuhan

Untuk pembenahan manajemen pelabuhan. Bila terdapat beberapa pelabuhan akan diketahui prioritas penanganan

Klas bandara yang dimiliki Jumlah penerbangan,jumlah penumpang dan kota tujuan.

Menunjukan Mobilitas penumpang angktan udara

tingkat elektrifikasi suatu daerah Jumlah RT pelanggan listrik Distribusi pemakaian daya menurut kelas pelanggan kapasitas listrik non PLN

Ketersediaan energi listrik bagi pembangunan industri, ekonomi, masyarakat dan kegiatan lain

Produksi pulsa Jumlah pelanggan telepon tetap Jumlah operator telepon seluler yang ada Jumlah pelanggan/pengguna telepon seluler Perkembangan jumlah kamar RS Perkembangan jumlah Puskesmas

Menunjukan tingkat kemajuan teknologi informasi yang ada dimasyarakat. Salah satu indikator perkembangan ekonomi bisnis di suatu wilayah

Puskesmas menurut jenis pelayanan Perkenbangan jumlah balai/klinik pengobatan Rasio sarana kesehatan (RS,Puskesmas,dll) per 1000 penduduk Perkembangan jumlah dokter Perkembangan jumlah bidan Perkembangan jumlah mantri kes/paramedis lain Perkembangan apotik/toko obat

8

Keterangan


Tingkat pelayanan sarana kesehatan Ketersediaan tenaga medis di suatu wilayah

Ketersediaan sarana penunjang kesehatan masyarakat Ketersediaan Ruang bagi pendidikan masyarakat dan kapasitasnya Kecukupan dari sisi kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/pendidik

Kecukupan atau kelayakan dan sarana yang ada

11

Jumlah sekolah menurut jenjang sekolah (SD,SLTP,SLTA,PT) Jumlah ruang kelas setiap jenjang sekolah Jumlah pendidik/pengajar menurut jenjang pendididkan Kualitas guru(tingkat pendidikan,dll) Perkembangan jumlah murid Raso guru : murid pada setiap jenjang pendidikan

Menunjukan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan

Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan NO

9

Variabel/Aspek

Sarana air bersih

Data Dasar

Data Turunan

Sumber air bersih tama masyarakat

Air baku utama PDAM

Keterangan

disetiap wilayah

terhadap jumlah pengguna

Prosentase penduduk yang terlayani air bersih cakupan pelayanan PDAM (%) Jmlah pelanggan Asal sumber air baku PDAM Kapasitas produksi Debit yang dihasilkan

Pemenuhan kebuthan dasar kehidupan masyarakat,baik untuk air minum,masak,mandi,cuci dan sebagainya Kinerja PDAM dalam melayani air bersih bagi masyarakat

D. POTENSI PERTANIAN Potensi pertanian berguna untuk melihat potensi dan prospek komoditi unggulan baik untuk domestik dan ekspor serta penyebarannya. Data yang dibutuhkan No. 1

Variabel/Aspek Pertanian

Data Dasar

Data Turunan

umum PDRB tahunan (Tabel 19) Tenaga Kerja (tahunan) (Tabel 19) Rumah Tangga Petani (Tahunan) (Tabel 19) Lahan (Tabel 20)

PDRB setiap subsektor pertanian Perkembangan jumlah tenaga kerja disetiap sub-sektor Perkembangan rumah tangga petani Lahan baku pertanian Jenis irigasi Bencana banjir

12

Konversi lahan pertanian kelahan nonpertanian

Input produksi pertanian (Tabel 19)

Kepemilikan lahan (Tabel 21) Jumlah RT pemilik lahan : a. 0,1-0,5 b. 0,6-0,9 c.1-1,99 d. > 2 (Tabel 21) Kebutuhan pupuk per bulan atau per tahun. Lebih terperinci

Keterangan Pertanian dimaksud adalah dalam arti luas, meliputi sub-sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan,Hortikultura, Kehutanan, dan Kelautan Perikanan Data yang berlaku bagi semua subsektor pertanian Peranan pertanian secara lebih terperinci dalam perekonomian wilayah Untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan di suatu wilayah

Sumber Data

BPS BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

Teknis, semiteknis, tadah hujan, dll. Luas area banjir yang tejadi diarea pertanian (Umum) menunjukan peralihan lahan yang terjadi di wilayah bersangkutan untuk masukan kebijakan tata ruang dan pengembangan wilayah Bahan kebijakan pemberdayaan petani (pemilik dan Buruh tani) Menunjukan tingkat kepemilikan lahan oleh petani. Untuk pembuatan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan Buruh tani kebijakan penyediaan sarana produksi pertanian

BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

BPS atau Dinas pertanian Dinas Pertanian

BPS atau Dinas pertanian



Variabel/Aspek

Data Dasar

Jumlah penyuluh pertanian (Tabel 19) Jumlah organisasi petani (Tabel 19) Pembiayaan kredit (Tabel 19) alokasi anggaran pembangunan (Tabel 19) Kemiskinan

Data Turunan sesuai jenis pupuk kebutuhan akan pestisida Jumlah penyuluh pertanian untuk setiap subsektor Kelompok Tani P3A,dll Alokasi kredit perbankan Realisasi kredit perbankan Alokasi APBD untuk sektor pertanian Pendapatan rumah tangga petani Pemenuhan pangan keluarga

Keterangan

Sumber Data

Kebijakan pemberdayaan petani


Kemampuan masyarakat petani mengorganisasikan diri. Upaya mengefektifkan pemberdayaan petani Menunjukan peranan perbankan dalam membantu permodalan petani


Menunjukkan komitmen pemda dalam peningkatan sektor pertanian Untuk kebijakan peningkatan pendapatan petani


Melihat produktivitas pertanian sebagai input kebijakan pengembangan produk unggulan di suatu wilayah


masukan bagi kebijakan tata ruang Menunjukan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan

BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap komoditas


Menunjukan pola tanam dari waktu ke waktu Menunjukan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya


Mengetahui komoditas unggulan subsektor perkebunan untuk bahan kebijakan pengembangan




Luas Lahan non-sawah (tabel 22) Kehutanan dan perkebunan (Tabel 23) 2

Tanaman Pangan Untuk setiap komoditas (misal: padi, jagung, kedelai, dll)

Produksi

Data produksi komoditas bulanan

Produktivitas

Data produktivitas per ha bulanan perkembangan luas area tanam Konsumsi setiap komoditas per kapita agregrat dari konsumsi komoditas setiap wilayah Jumlah rumah tangga para petani setiap komoditas Perkembangan IP per tahun Pendapatan petani setiap komoditas

Luas area tanam Konsumsi per kapita Konsumsi Total

Jumlah Rumah Tangga petani Intensitas Penanaman Pendapatan petani 3

Perkebunan Untuk setiap komoditas (misal: Kelapa sawit, tebu/gula, kakao, dll.) (Tabel 25)

Produksi Produktivitas


13

Data produksi komoditas bulanan Data produktivitas per ha bulanan


Variabel/Aspek

Data Dasar Luas area tanam Konsumsi per kapita Konsumsi Total

Jumlah Rumah Tangga petani Pendapatan petani 4

Keterangan Masukan bagi kebijakan tata ruang manunjukan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan

Sumber Data BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap komoditas


Menunjukan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya


Data produksi setiap hasi ternak data populasi di wilayah bersangkutan Konsumsi setiap jenis hasil ternak per kapita Agregat dari konsumsi hasil ternak setiap wilayah Pendapatan peternak setiap hasil ternak

Menunjukan jenis ternak unggulan daerah Perkembangan populasi ternak akan menjadi input pengembangan Menunjukan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan


Menunjukan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya


Data produksi komoditas bulanan data produktivitas setiap komoditas di wilayah bersangkutan perkembangan luas area tanam

Menunjukan komoditas buah dan sayuran unggulan daerah


Persebaran dan perkembangan luas area tanam menjadi input bagi kebijakan pemetaan komoditas di wilayah bersangkutan Dapat menunjukan tingkat konsumsi untuk setiap komoditas dan menunjukan pasar potensial bagi pengembangan komoditas yang bersangkutan


Peternakan Untuk setiap jenis hasil ternak (misal: telur, daging, susu, dll.) (Tabel 26)

Produksi Populasi Konsumsi per kapita Konsumsi total

Pendapatan peternak 5

Data Turunan perkembangan luas area tanam Konsumsi setiap komoditas per kapita agregrat dari konsumsi komoditas setiap wilayah Jumlah rumah tangga para petani setiap komoditas Pendapatan petani setiap komoditas


Hortikultura Untuk setiap jenis komoditas buah dan sayuran (misal: buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dll.)

Produksi Produktivitas

Luas area tanam

Konsumsi per kapita Konsumsi Total

Konsumsi setiap komoditas per kapita agregat dari setiap komoditas di wilayah bersangkutan


E. AGLOMERASI EKONOMI Data aglomerasi ekonomi berguna untuk melihat konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dari pola penyebaran industri dan perdagangan.

14

Data yang dibutuhkan :


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan No. 1

Variabel/Aspek Industri

Data Dasar

Data Turunan

Jumlah industri

Perkembangan jumlah per jenis industri

Perkembangan jenis industri

Jumlah kelompok industri diperinci berdasarkan lokasi atau wilayah

Jumlah kawasan industri

Perkembangan kawasan industri

Luas kawasan Industri

Perkembangan luas kawasan industri

Keterangan

Sumber Data

Menunjukan peta industri berdasarkan jenisnya dan jumlah pelaku usaha industri Berkumpulnya industri-industri sejenis/tidak dalam suatu kawasan tertentu tanpa pengelolaan. Berkumpulnya industri yang dikelola sebagai kawasan industri untuk input kebujakan panataan ruang dan tata kota.

Dinas Perdagangan dan Industri

Persebaran kawasan industri Kontribusi

2

Perdagangan

Jumlah kelomp. Pertokoan & perdagangn Persebaran pusat perdagangan jumlah pasar

Kontribusi PDRB sektor perdagangan

Kontribusi industri pada PDRB (diperinci berdasarkan klasifikasi industri) Diperinci berdasaran skala usaha Diperinci berdasaran daerah sampai terkecil (desa atau kecamatan) Jumlah pasar diperinci berdasarkan jenis pasar dan lokasi atau wilayah Kontribusi perdagangan pada PDRB (perinci berdasarkan berbagai klasifikasi perdagangan)

Peranan sektor industri dalam perekonomian daerah Aglomerasi di bidang perdagangan yang direncanakan

Memperlihatkan persebaran lokasi pasar dalam konstelasi wilayah perencanaan Peranan perdagangan dalam perekonomian

Dinas Perdagangan dan Industri

Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri BPS setempat

Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri

F. SISTEM KOTA-KOTA Data sistem kota-kota berguna untuk melihat keterkaitan kota-desa, mana yangberperan sebagai agent of development dan hinterland. Data yang dibutuhkan : No.

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

1

Sistem kota-kota

Jumlah penduduk pedesaan per tahun

Pertumbuhan penduduk perdesaan

Melihat latar belakang penduduk di perdesaan

BPS setempat

Mobilitas penduduk

Jumlah penduduk perkotaan pertahun

Jumlah penduduk terlibat dalam pertanian Jumlah penduduk terlibat dalam nonpertanian pertumbuhan penduduk perkotaan

BPS setempat BPS setempat Melihat pengaruh pertumbuhan perdesaan terhadap perkotaan

BPS setempat

15



Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

jumlah penduduk musiman di perkotaan

Jumlah penduduk musiman setiap kota atau daerah perkotaan

Menunjukan mobilitas penduduk ke wilayah perkotaan

BPS setempat dari sensus penduduk atau SUPAS

Migran permanen Migran non permanen

Perkembangan angkanya munujukan pola migrasi antarwilayah di daerah bersangkutan. Mengetahui latar belakang dan alasan migrasi penduduk. Untuk input kebijakan perekonomian wilayah perdesaan dan perkotaan.


angka migrasi

life time migrant (migran semasa hidup)

Latar belakang Migran

Tingkat pendidikan penduduk migran Pekerjaan tetap migran untuk mengetahui presentase petani yang migran pada saat paceklik


4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand Potensi konsumsi dan daya beli masyarakat untuk melihat kemampuan daya beli dalam menyerap produksi daerah itu sendiri A. Perkembangan dan penyebaran investasi Perkembangan dan persebaran investasi berguna untuk melihat pola penyebaran investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan daerah. Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Investasi

Pembentukan modal Tetap Domestik Bruto

ICOR = PMTDP / perubahan PDRB

Menunjukan efisiensi dari investasi

Perkembangan PMA

Jumlah investasi asing yang masuk setiap tahun anggaran Perkembangan PMDN per tahun

Menunjukan iklim investasi bagi investor asing. Menunjukan iklim investasi bagi investor dalam negeri.

BKPMD atau Badan yang mengurusi investasi daerah BKPMD atau Badan yang mengurusi investasi daerah

Perkembangan PMDN

Laju investasi Data Perkembangan Proyek PMA Berdasarkan Sektor dan Bidang Usaha

Menunjukan sektor prioritas yang cenderung menarik bagi investasi asing

A. Perkembangan Ekspor Data perkembangan ekspor berguna untuk melihat potensi permintaan pasar internasional, peluang diversifikasi produk ekspor dan diversifikasi negara tujuan, analisis perkembangan harga pasar internasional terhadap

16

produk unggulan daerah.


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/ Aspek Perkemban gan ekpor

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Ekspor barang dan jasa (juta Rp)

Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa (juta Rp)

Menujukan potensi permintaan pasar internasional terhadap komoditas daerah

BPS setempat atau Dinas perdagangan Bisa juga diperoleh dari Asosiasi eksportir komoditas tertentu yang telah ada.

B. Perkembangan impor Data perkembangan impor berguna untuk melihat permintaan daerah, penjajagan pasar domestik. Data yang dibutuhkan : No.

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

1

Perkembangan impor

Impor barang dan jasa (juta Rp)

Pertumbuhan Impor barang dan jasa (juta Rp) Perkembangan impor berdasarkan negara asal

Menujukan potensi permintaan pasar dalam negeri perkembengn impor berdasarkan jenis komoditas

BPS setempat atau Dept. Perindustrian dan Dinas perdagangan

Impor berdasarkan negara asal Impor berdasarkan komoditas

Untuk input kebijakan subtitusi impor bila memungkinkan

C. Perdagangan Antar Daerah Data perdagangan antar daerah berguna untuk melihat hubungan ekonomi antar daerah. Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek Perdagangan antar daerah

Data Dasar Jenis komoditas yang diperdagangkan antara daerah

Data Turunan

Nilai barang yang diperdagangkan ke luar daerah Modal angkutan utama untuk perdagangan antar daerah

Keterangan Atau data lain yang bisa menunjukan hubungan ekonomi antar daerah Biasanya data yang ada antar kota/pelabuhan besar, maka perlu justifikasi untuk dikelompokkan menjadi daerah administrasi

Sumber Data BPS setempat atau Dept. Perindustrian dan Dinas perdagangan

17


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan 4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah A. Kemampuan aparat Data tentang kemampuan aparat berguna untuk melihat kemampuan, efisiensi, dan produktivitas. Data yang dibutuhkan: No. 1

Variabel/Aspek kemampuan aparat

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Jumlah Pegawai berdasarkan kelompok umur

Rasio aparat terhadap penduduk

Menunjukan kecukupan aparat dalam melayani masyarakat

Badan Kepegawaian yang ada di daerah

Menunjukan keterwakilan masyarakat dalam politik Menunjukan kualitas pegawai

DPRD setempat

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional di setiap sektor Jumlah Anggota Legislatif

2

Kualitas (Manajemen dan profesionalisme) aparat

Misal pertanian (penyuluh,mantri, dll)

Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan Jumlah Anggota legislatif berdasarkan tingkat pendidikan Rasio Komputer terhadap jumlah pegawai

Menunjukan kualitas wakil masyarakat (input)

Jumlah keluhan masyarakat dalam hal pelayanan publik

Banyaknya Komplain masyarakat terhadap layanan publik.

Ketersediaan sarana penunjang pelayanan masyarakat Menunjukkan kinerja aparat (perlu survey/pencatatan rutin terhadap laporan masyarakat

Badan Kepegawaian yang ada di daerah DPRD setempat

Badan Kepegawaian yang ada di daerah

B. Kemampuan keuangan Kemampuan keuangan daerah berguna untuk melihat kemandirian daerah,

18

ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat.


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan Data yang dibutuhkan : No.

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

1

Penerimaan asli daerah

PAD

PAD per PDRB PAD Per PDRB

Menunjukan kapasitas keuangan daerah

2

dana Perimbangan

DAU DAK Reboisasi dan Non Reboisasi Bagi hasil

Perkembangan DAU Perkembangan DAK

Menunjukan tingkat ketergantungan anggaran daerah

Statistik Keuangan Daerah BPS atau Statistik PDRB Statistik Keuangan Daerah BPS atau Statistik APBD

3

Pinjaman Daerah

Belanja Wajib Daerah Angsuran Pokok Pinjaman

Bagi hasil pajak, sumberdaya alam, PBB dan BPHTB Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Menunjukan Sumber pendanaan pembangunan yang lain

Statistik Keuangan Daerah BPS atau APBD

Bunga Pinjaman Biaya-biaya lain (biaya komitmen, biaya Bank, dll)

C. Kemampuan Kelembagaan Kemampuan kelembagaan daerah berguna untuk melihat kelembagaan dengan pelayanan publik. Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Kemampuan Kelembagaan

Jumlah dinas/instansi daerah

Jumlah dinas yang seharusnya ada

Kecakupan terhadap bidang yang ditangani

Analisis berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi pemda Perda tentang Struktur Organisasi Pemerintah daerah Menunjukan kelayakan pelayanan dalam keamanan Kepolisian daerah setempat BPSempat atau PDAM setempat

Jumlah dinas yang ada

Jumlah polisi yang bertugas

2

Pelayanan Publik

Air bersih

Telekomunikasi

Kelistrikan

Rasio penduduk per polisi

Menunjukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Menunjukan tingkat aktivitas ekonomi

Rasio elektrifikasi (jumlah penduduk dibagi jumlah pelanggan listrik)

Menunjukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat


BPS setempat atau PT Telkom setempat BPS setempat atau PLN setempat

19

Perkembangan penduduk yang terlayani air bersih (PDAM) jumlah penduduk dibagi satuan sambungan telepon


Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Pasar dan Pusat perdagangan

Jumlah pasar (tradisional) di bagi jumlah penduduk di kawasan perdesaan

Menunjukan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar baik tradisional maupun modern

Dinas atau UPT yang mengurusi Pasar tradisional di daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas Jalan Raya setempat Dinas Sosial setempat

Jumlah pusat perdagangan berdasarkan skala usaha dan skala pelayanan Angkutan Umum

Jumlah penduduk dibagi jumlah angkutan umum massal yang ada di perkotaan

Bila memungkinkan diperinci berdasarkan jenis alat transportasi yang ada

Sosial

jumlah kantongkantong kemiskinan

Pelayanan Standard perkotaan

Ketersediaan dinas pemadam kebakaran

Kesehatan

Jumlah puskesmas Jumlah rumah sakit

Input bagi upaya jaring pengaman sosial masyarakat Perlu dilihat juga kecukupan melayani persebaran kawasan permukiman dan kawasan komersial/industri Menunjukkan kecukupan fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat

Dinas yang menangani Pemadam Kebakaran setempat Dinas Kesehatan

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Kebijakan pemerintah daerah berguna untuk melihat dukungan terhadap kesempatan berusaha dan menggerakkan investasi daerah. data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Kebijakan Pemda

Peraturan Darah (Perda)

Aturan perijinan dibidang usaha perdagangan Aturan tentang penunjukkan badan tertentu dalam perdagangan komoditas pertanian Aturan dibidang persaingan usaha Aturan tentang keharusan menanam komoditas tertentu kepada petani Aturan perpajakan daerah (pungutan/retribusi)

Menunjukkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur sistem perdagangan, persaingan usaha dan tekanan terhadap petani

Perda-perda tentang atau yang terkait dengan perdagangan

Mendeteksi adanya perda yang distorsif terhadap iklim usaha di daerah Menunjukan Kepastian hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah

Perda Pajak Daerah dan Retribusi

Perpajakan dan Retribusi Kepastian Hukum

Penegakan Hukum Konsistensi Peraturan

20

Pungli di luar Birokrasi

Analisis terhadap situasi kepastian hukum (bisa melalui survey atau FGD)


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan 4.4. Sistem Keuangan/Perbankan Sistem keuangan dalam hal ini berkaitan dengan aspek perbankan berguna untuk melihat kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan daerah sejauh mana mempengaruhi alokasi faktor produksi. Data yang dibutuhkan: No. 1

2

3

Variabel/Aspek Dana Pihak Ketiga (DPK) Kredit Perbankan

Data Dasar Perimbangan Masyarakat (lokal)Masyarakat (Asing) Plafon/rencana total (akumulasi)

Data Turunan Rasio / kredit DPK

Keterangan

Sumber Data Bank Indonesia

Breakdown berdasarkan:

Mengetahui sektor prioritas yang menerima kredit perbankan

Bank Indonesia

-Sektor ekonomi - jenisPenggunaan: Investasi, Modal Kerja, Konsumsi. -UKM dan Non-UKM -Bentuk Bank

Realisasi total (akumulasi) Kredit Baru (bulanan) Emisi Obligasi Korporasi BPD BUND lainnya Emisi Obligasi PEMDA (municipalbonds) Nilai kapitalisasi pasar obligasi - koorporasi - Pemda

Obligasi

Bank Indonesia Bank Indonesia Bank Indonesia

4.5. Data Keamanan Data tentang keamanan ini digunakan untuk melihat kepastian hukum dan gangguan keamanan yang terjadi di suatu daerah. Data yang dibutuhkan: No. 1

Variabel/Aspek Politik dan Keamanan

Data Dasar Tingkat kriminalitas

Data Turunan jumlah peristiwa kriminal diperinci menurut jenis kasus kriminal

Keterangan Menunjukan tingkat keamanan di suatu wilayah

Perhatian terhadap hukum

Prosentase biaya penegakan hukum terhadap pengeluaran total daerah Jumlah peristiwa konflik sosial dalam setahun terakhir

Perhatian pemerintah terhadap penegakan hukum dan keamanan Tingkat kerawanan sosial suatu wilayah

Konflik sosial

Sumber Data Data Podes (BPS) atau Kepolisian setempat APBD

Dinas sosial atau yang sejenis

21


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan

BAB V TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN Pembahasan mengenai tool analisis untuk perencanaan pembangunan sangatlah luas cakupannya. Namun dengan menampilkannya sebagian dari

tool-tool yang ada diharapkan akan memperkaya wawasan pengguna modul dan sekaligus dapat mempraktekkan secara langsung metode analisis yang berkaitan dengan data atau indikator yang ditampilkan. Berbagai tool analisis yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan seringkali langsung berhubungan dengan indikator yang ada. Misalnya dengan menggunakan indikator investasi ingin dilakukan analisis mengenai efisiensi investasi di suatu wilayah. Dalam istilah umum seringkali tools analisis yang dimaksud dalam modul ini disebut sebagai indikator pembangunan. Misalnya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) walaupun dalam modul ini disebut sebagai tools analisis, dalam istilah umum juga dijadikan indikator pembangunan ekonomi. Jadi dalam penyebutan indikator dan tools analisis seringkali masih terjadi kerancuan. Hal ini terjadi karena sebagai sebuah indikator memang seharusnya mengindikasi perubahan dari suatu ukuran. Dan dalam prakteknya, indikator itu tidak selalu dapat diperoleh secara langsung dari data sekunder, melainkan harus dihitung terlebih dahulu dengan tools analisis tertentu. Dalam modul ini tools analisis yang akan ditampilkan adalah tools yang sederhana dan umum digunakan dalam pembuatan perencanaan pembangunan, antara lain : • LQ • ICOR • Shift Share • Analisis Ketenagakerjaan • Gini Ratio • dll Selain itu juga akan diberikan indikator pembangunan lainnya, seperti • IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

22

• IPD (Indikator Pembangunan Daerah) • Indeks Williamson • Indeks Entropy Theil


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan 5.1. Location Quotient (LQ) Location Quotien (LQ) adalah suatu metode yang didasarkan pada teori basis ekonomi untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tingkatan di atas daerah tersebut, atau dengan kata lain pada tingkat provinsi. Atau menghitung perbandingan antara share output sektor i di kabupaten/kota terhadap share output sektor i di provinsi:

dengan X = output (PDRB); super skrip r = kabupaten dan n = provinsi. LQ>1 mengindikasikan adanya kegiatan/kemampuanuntuk ekspor bagi sektor tersebut atau sektor basis (B) dengan kata lain bahwa suatu daerah tersebut lebih berspesialisasi memproduksi sektor i dibanding wilayah di atasnya. Sedangkan LQ<1 disebut sektor non basis (NB) yang artinya bahwa suatu daerah tersebut tidak berspesialisasi memproduksi sektor i dibanding wilayah diatasnya sehingga memerlukan pasokan/impor dari luar daerah. Jika LQ = 1 mengindikasikan bahwa baik daerah tersebut maupun wilayah diatasnya sama-sama derajatnya memproduksi sektor i. Dalam analisis LQ, ekonomi diasumsikan tertutup. Dengan demikian hasilnya hanya dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi, tidak dapat digunakan untuk proyeksi kedepan.. Keunggulan Metode LQ Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain 1. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung 2. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend. Kelemahan Metode LQ Beberapa kelemahan dari Metode LQ adalah : 1. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan bangsa, bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap pekerja 2. Tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.


23

dalam industri-industri nasional.


5.2. Cor (Capital-Output Ratio) Konsep capital-output ratio (COR) atau sering juga disebut koefisien modal menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dengan nilai output. Konsep COR ini dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Konsep COR ini ada 2 macam yaitu average capital-output ratio (ACOR) dan incremental capital-output ratio (ICOR). ACOR menunjukkan, hubungan antara stok modal yang ada dengan aliran output lancar yang dihasilkan. Sedangkan ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output/pendapatan (delta Y) yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal (delta K). ICOR dapat digambarkan sebagai delta K/delta Y. atau dirumuskan sebagai berkut : ICOR = dK/dY Dengan kata lain, ACOR menunjukkan hubungan antara segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dengan keseluruhan pendapatan. Sedangkan ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal atau pendapatan. ACOR merupakan konsep statis, sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah COR sebagaimana sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan dengan ICOR. Nilai rasio ini biasanya bergerak antara 3 dan 4 dan menunjuk pada suatu periode waktu. Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai sektor perekonomian. Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor yang teknik produksinya bersifat padat modal, COR-nya akan tinggi. Sebaliknya sektor dengan teknik produksi padat karya COR-nya akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, perhubungan, perumahan dan industri barang modal akan mempunyai COR sektoral yang relatif tinggi. Tingginya COR pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi yang bersifat lebih padat modal ketimbang sektor-sektor lain. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sektor-sektor tersebut memiliki COR yang tinggi. Sementara COR di sektor pertanian, industri barang konsumsi manufaktur

24

(misalnya tekstil atau rokok), dan industri jasa pada umumnya relatif rendah. Rendahnya nilai COR tersebut merupakan konsekuensi dari teknik produksi yang relatif padat karya, sehingga kebutuhan modal yang


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan diperlukan tidak seperti sektor-sektor yang menggunakan teknik produksi yang cenderung lebih padat modal. Nilai COR keseluruhan dari suatu negara adalah rata-rata dari semua rasio sektoral tersebut.

5.3. Shift Share Analisis shift–share dipergunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa pergeseran struktur perekonomian

daerah

dalam

hubungannya

dengan

peningkatan

perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya maka perekonomian daerah tersebut akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah diatasnya. Data yang biasa dipergunakan untuk analisis shift-share adalah pendapatan per kapita (Y/P), PDRB (Y) atau Tenaga kerja (e) dengan tahun pengamatan pada rentang tertentu misalnya 1993-1997, 1997 - 2002. Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen : 1. Provincial share, dipakai untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tingi (provinsi). Hasil perhitungan ini akan menggambarkan besarnya peranan wilayah provinsiyang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan

pertumbuhan

provinsimaka

peranannya

terhadap

provinsitetap. 2. Proportional (Industry-Mix) Shift, adalah pertumbuhan Nilai Tambah Bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. 3. Differential Shift (Sd), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten) dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

shift (Sp dan Sd) ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang


25

Menurut Glasson (1977), mengkaji lebih jauh bahwa kedua komponen

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan bersifat eksternal dan internal. Sp merupakan akibat pengaruh unsurunsur eksternal yang bekerja secara nasional(provinsi), sedangkan Sd adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan (Paul Sitohang, 1977). Apabila nilai Sd maupun Sp bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan dalam perekonomian di daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya bilai nilainya negatif menunjukkan

bahwa sektor tersebut dalam perekonomian

masih

memungkinkan untuk diperbaiki dengan membandingkannya terhadap struktur perekonomian provinsi(Harry W. Richardson, 1978, 202) Untuk sektor-sektor yang memiliki differential shift yang positif maka sektor tersebut memiliki keunggulan dalam arti komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Dan untuk sektor-sektor yang memiliki

proportional shift positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila negatif maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban. Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional disebut pengaruh pangsa (share). Pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah dianalisis dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap variabel regional sektor/industri daerah yang diamati. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Diharapkan bahwa apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka akan

26

berdampak positif terhadap perekonomian daerah.


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Gambar 1 Diagram Konsep Mix dan Share

Mengenai pegaruh Bauran Industri (Industry Mix) dan pengaruh Regional Shares, kedua pengaruh tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 1. Untuk mempermudah pengertian, notasi-notasi yang ada diberikan contoh sebagai berikut. 1. Industri 1  Sektor 1 di tingkat provinsi 2. Industri 2  Sektor 2 di tingkat provinsi 3. Industri 3  Sektor 3 di tingkat provinsi 4. 1r  Sektor 1 di Kabupaten r 5. 2r  Sektor 2 di Kabupaten r 6. 3r  Sektor 3 di Kabupaten r Pengaruh Bauran Industri disebut proportional shift atau bauran komposisi. Analisis proportional shift dilakukan dengan membandingkan suatu sektor sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan sektor tersebut sebagai bagian dari perekonomian nasional. Komponen ini menunjukkan apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara nasional. Pengaruh bauran industri akan positif apabila pertumbuhan variabel total sektor di tingkat nasional. Sebaliknya bauran industri akan negatif apabila

pertumbuhan

variabel


regional

suatu

sektor

lebih

kecil

27

regional suatu sektor lebih besar daripada pertumbuhan variabel regional

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan dibandingkan pertumbuhan variabel tersebut di tingkat nasional. Nilai positif atau negatif tersebut akan menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor, yaitu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat terhadap perekonomian nasional. Jadi, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional akan memiliki pengaruh bauran industri yang positif. Demikian juga sebaliknya, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat secara nasional akan memiliki pengaruh bauran industri yang negatif. Secara matematis, Bauran Industri dapat diekspresikan sebagai berikut.

relatif terhadap

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Bauran Industri Sektor 1 dianalisis dengan membandingkan Sektor 1 di Kabupaten r sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan Sektor 1 sebagai bagian dari perekonomian provinsi. Apabila Sektor 1 adalah Sektor Pertanian, maka pengaruh Bauran Sektor Pertanian Kabupaten r adalah perbandingan antara nilai variabel regional Sektor Pertanian di Kabupaten r dibandingkan nilai variabel regional Sektor Pertanian secara provinsi. Sementara itu, pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan differential

shift atau regional share. Differential Shift menjelaskan tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor tersebut secara nasional. Komponen ini mengukur perubahan dalam suatu industri di suatu daerah karena adanya perbedaan antara pertumbuhan industri di daerah tersebut dengan pertumbuhan industri tersebut

secara

nasional.

Differential Shift yang bernilai positif

menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut kompetitif. Secara matematis, Regional Shares (differential shift) dapat diekspresikan sebagai berikut.

28

Pada permulaan periode, yang relatif terhadap

Pada akhir periode


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Berdasarkan ilustrasi di atas, makaRegional Shares Sektor 1 dianalisis dengan membandingkan variabel regional Sektor 1 di Kabupaten r dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Dengan demikian, analisis Shift-share akan dapat memberikan dua indikator positif sebagai berikut. 1. suatu wilayah mengadakan spesialisasi

di sektor-sektor yang

berkembang secara nasional (industry-mix effect) 2. sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor tersebut (competitive

advantage effect) Model Analisis Shift-share Dalam uraian berikut akan dijelaskan model analisis Shift-share klasik beserta modifikasinya. Analisis Shift-share Klasik Secara ringkas, dengan analisis

Shift-share dapat dijelaskan bahwa

perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif (Bendavid-Val, 1983; Hoover, 1984). Dij = Nij + Mij + Cij Keterangan: Dij

: perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun waktu tertentu

Nij

: komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j

Mij : bauran industri sektor i di wilayah j Cij

: keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

Bila analisis itu diterapkan pada variabel regional, misalnya kesempatan kerja, maka tiap komponen dapat didefinisikan sebagai berikut. Perubahan suatu variabel regional suatu sektor sektor di suatu wilayah tertentu juga merupakan perubahan antara kesempatan kerja pada tahun akhir analisis dengan kesempatan kerja pada tahun dasar. Dij = E*ij – Eij Keterangan: E*ij : kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun akhir analisis Eij : kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun dasar.

29


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Komponen pertumbuhan nasional suatu sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai dengan laju pertumbuhan nasional. Nij = Eij.rn Keterangan: rn: laju pertumbuhan provinsi Komponen bauran industri suatu sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersebut di tingkat Provinsi dengan laju pertumbuhan provinsi. Sementara itu, komponen keunggulan kompetitif suatu sektor di suatu wilayah merupakan kesempatan kerja yang tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersbut di wilayah tersebut dengan laju pertumbuhan sektor tersebut secara provinsi. Mij = Eij (rin – rn) Cij

= Eij (rij – rin)

Keterangan: rn : laju pertumbuhan provinsi rin : laju pertumbuhan sektor i wilayah j Masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan sebagai berikut. 1. mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j rij = (E*ij – Eij)/Eij 2. mengukur laju pertumbuhan sektor i perekonomian nasional rin = (E*in – Ein)/Ein 3. mengukur laju pertumbuhan provinsi rn = (E*n – En)/En Keterangan: E*in : kesempatan kerja sektor i di tingkat provinsi pada tahun terakhir analisis Ein

: kesempatan kerja sektor i di tingkat provinsipada suatu tahun dasar tertentu

E*n : kesempatan kerja provinsipada tahun terakhir analisis En

: kesempatan kerja provinsipada suatu tahun dasar tertentu

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan provinsi,

bauran industri, dan

keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu sektor (i) atau dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah.

30

Persamaan Shift-share untuk sektor i di wilayah j adalah : Dij = Eij.rn + Eij (rin – rn) + Eij (rij – rin)


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Persamaan ini membebankan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Persamaan diatas menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor sebaiknya memiliki tingkat pertumbuhan yang paling kecil sama dengan laju pertumbuhan provinsi(rn). Perbedaan

antara

pertumbuhan

suatu

variabel

wilayah

dengan

pertumbuhan provinsimerupakan net gain atau net loss (atau shift) wilayah bersangkutan (Supomo, 1993). Bila tiap komponen (pengaruh)

Shift-share dijumlahkan untuk semua

sektor, maka tanda hasil penjumlahan itu akan menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja tingkat provinsi. Pengaruh bauran industri total akan positif/negatif/nol di semua wilayah bila kesempatan kerja suatu sektor tumbuh di atas/di bawah/sama dengan kesempatan kerja tingkat provinsi. Demikian pula, pengaruh keunggulan kompetitif total akan positif/negatif/nol di wilayah-wilayah, dimana kesempatan kerja berkembang lebih cepat/lebih lambat atau sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja sektor yang bersangkutan di tingkat provinsi. Keunggulan Analisis Shift-Share Ada beberapa keunggulan dari analisis shift share, antara lain : 1. Analisis shift share adalah sederhana, tetapi secara mudah memberikan gambaran kepada kita akan perubahan struktur ekonomi yang terjadi. 2. Bagi seorang pemula dalam mempelajari struktur perekonomian akan terbantu dengan cepat. 3. Gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur yang diberikan cukup akurat. Kelemahan analisis Shift-Share Ada beberapa kelemahan analisis shift-share yaitu:  Hanya bisa digunakan untuk analisis ex-post.  Masalah Benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t, t+1 tidak dapat dijelaskan dengan baik.  Ada data di tengah tahun pengamatan periode waktu yang tidak terungkap.  Analisis ini sangat berbahaya untuk alat peramalan, mengingat bahwa

regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.  Tidak bisa dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.


31

 Tidak ada keterkaitan antar daerah.

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Untuk analisis lebih rinci mengenai differensial shift yang terdapat dalam analisis Shift share, dapat menggunakan modifikasi Esteban Marquillas yang dibagi menjadi dua bagian yaitu :  Regional Shift Effect (RSE)  Allocation Effect (AE) Hasil penghitungan RSE dapat menggambarkan seberapa kompetitif sektorsektor yang ada di Bontang dibandingkan sektor-sektor yang sama di level Kalimantan Timur. Jika suatu sektor nilai RSE-nya positif, maka dapat diketahui bahwa sektor tersebut cukup kompetitif dalam pergerakan perekonomian regional. Sedangkan penghitungan AE digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai spesialisasi sektor-sektor Bontang terhadap perekonomian regional. Sektor yang memiliki nilai AE positif berarti memiliki spesialisasi konstribusi dalam perekonomian.

5.4. Ketenagakerjaan A. Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun atau lebih atau akhir-akhir ini menjadi penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah: sekolah, mengurus

32

rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Klasifikasi Penduduk Menurut Ketenagakerjaan (ILO) Angkatan kerja dibedakan dua, yaitu: • penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja), dan


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan • penduduk yang tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan besarnya angkatan kerja adalah TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dengan tenaga kerja.

B. Produktivitas Pekerja Produktivitas pekerja dapat diukur dengan menggunakan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio nilai tambah dengan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marjinal pekerja yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marjinalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. Secara praktis untuk mengukur produktivitas pekerja dapat menggunakan data nilai tambah suatu daerah yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

5.5 Ketimpangan Pembangunan Wilayah Tujuan dari penulisan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat; a. Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat b. Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita c. Memberi gambaran kemajuan wilayah d. Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk e. Menggambarkan ketimpangan antar wilayah Sumber data yang digunakan dalam data hasil survei Susenas BPS Kota Bontang tahun 2011. Untuk melengkapi kajian digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB, IPM, dan lain-lain tahun sebelumnya sebagai gambaran awal dalam membuat kajian analisis keterbandingan. Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang prediksi tentanghubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional


33

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan suatu negara denganketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenalsebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008). Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses iniakan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bilaproses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008). Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah

yang

mendorongberkembangnya

pembangunan

terpusat

di

wilayah-wilayah yang memiliki harapanlaba tinggi, sementara wilayahwilayah yang lainnya tetap terlantar. Lincolin Arsyad (1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yangmelakukan ekspansi tersebut. Ketimpangan

pada

kenyataannya tidak dapat

dihilangkan

dalam

pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yangterbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauhtertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain

itu

daerah-daerah tersebut

akan

bersaingguna

meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebutberupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, sertaketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004). Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah depat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan beberapa metode yaitu Gini Ratio yang menggunakan pendekatan pengeluaran

34

perkapita dan indeks Williamson serta indeks Entrophy Theil yang menghitung ketimpangan berdasarkan pendapatan perkapita dengan proxy konsep PDRB perkapita relatif.



Pengertian Ketimpangan Kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi Aspek ―keadilan dan pemerataan‖ selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000). Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti: Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini. Tidak tergantung pada jumlah penduduk ( population size independence). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalamkriteria ini, transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini. Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut : Dapat didekomposisi Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (subgroup). Dapat diuji secara statistik Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk. Pada saat membahas kesejangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep ―garis kemiskinan ― (poverty line) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi (absolute poverty) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi


35

kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada digaris kemiskinan

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya.

5.5.1 Gini Rasio Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, gambarlah grafik persentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Garis

diagonal

mewakili

pemerataan

sempurna.

Koefisien

Gini

didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. Perhatikan gambar berikut!

Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari

36

total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut ―garis kemerataan sempurna‖. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan kedudukan

prosentase

penduduk

yang

sama

dengan

prosentase

penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Perhatikan tabel 5.5.1. Tabel 5.5.1.1 Patokan Nilai Koefisien Gini Nilai Koefisien < 0,4

Distribusi Pendapatan

Tingkat ketimpangan rendah

0,4 – 0,5

Tingkat ketimpangan

> 0,5

Tingkat ketimpangan tinggi

Rumus untuk menghitung gini ratio: k

G  1  i 1

dengan:

Pi (Qi  Qi 1 ) 10.000

Pi

: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi

: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio: 

Jumlah rumahtangga atau penduduk



Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumahtangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Selain penggunaan Koefisien Gini, untuk melihat distribusi pendapatan dapat menggunakan kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank). Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia (dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk) yang dibagi menjadi 3, yaitu: → kelompok kurang beruntung

 40 % kedua

→ kelompok menengah


37

 40 % pertama

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan  20 % ketiga

→ kelompok kaya

Menurut teori neoklasik, perbedaan kepemilikan faktor produksi, lama kelamaan akan hilang atau berkurang melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Bila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Kedua sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan redistribusi pendapatan. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya),

oleh

pemerintah

digunakan

untuk

membiayai

roda

pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses

redistribusi pendapatan yang

akan

mengurangi terjadinya

ketimpangan. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga

dibagi

dengan

banyaknya

anggota

rumahtangga.

Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

5.5.2

Indeks Williamson Ukuran ketimpangan pendapatan/pengeluaran lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/ daerah dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :

38

Untuk IW tingkat kabupaten, pendekatan pendapatan melalui PDRB perkapita tidak dapat dilakukan karena hingga saat ini, di Kota Bontangbelum tersedia data PDRB per kecamatan. Sehingga penghitungan IW Kota Bontangmenggunakan pendekatan pengeluaran.



Rumus Indeks Williamson

IW 

(y

i

 Y )2

ni n

Y

Tingkat Provinsi yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi ni = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi Tingkat kabupaten/kota yi = Pengeluaran perkapita di kecamatan I Y = Pengeluaran perkapita rata-rata kab/kota ni = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota

5.5.3

Indeks Entrophy Theil Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika

kita

mengkaji

gambaran

yang

lebih

rinci

mengenai

kesenjangan/ketimpangan spasial. Adapun rumus untuk menghitung Indeks Entrophy Theil untuk melihat kesenjangan didalam wilayah adalah sebagai berikut :

( )

∑( )

⁄ [

]

Di mana : Tingkat Provinsi I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : PDRB per kapita kota/kabupaten j Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi xj : Jumlah penduduk kota/kabupaten j X : Jumlah penduduk Provinsi


39

Tingkat Kabupaten/kota I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : Pengeluaran per kapita kecamatan j Y : Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan xj X

: Jumlah penduduk kecamatan j : Jumlah penduduk kabupaten

Sedangkan untuk menghitung Indeks Entrophy Theil untuk melihat kesenjangan antar wilayah adalah sebagai berikut : ( )

∑( )

[ ⁄ ]

Di mana : Tingkat Provinsi I(w) : Indeks Entrophy Theil antar Wilayah Xi : PDRB per kapita kota/kabupaten j Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi xj : Jumlah penduduk kota/kabupaten j X : Jumlah penduduk Provinsi

Tingkat Kabupaten/kota I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : Pengeluaran per kapita kecamatan j Y : Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten xj : Jumlah penduduk kecamatan j X : Jumlah penduduk kabupaten

Sama hanya dengan Indeks Willamson, Indeks Entrophy Theil berkisar antara 0 < IET < 1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti.

5.5.4Angka Inflasi Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa. Tidak semua kenaikan harga selalu diidentikan dengan inflasi, misalnya kenaikan harga pada hari Lebaran, ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus-menerus. Setiap negara pasti mengalami inflasi dengan tingkat yang berbeda-beda, inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-

40

impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta.


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan indek harga konsumen. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah IHK dan GDP Deflator. Ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakanuntuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu (PratamaRahardja, Mandala Manurung: 2004): a. Indeks harga konsumen Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. IHK dihitung berdasarkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Inflasi dapat diperoleh dengan rumus :

b. Indeks harga perdagangan besar (wholesale price index) Berbeda dengan metode perhitungan IHK yang melihat

inflasi dari

segikonsumen, indeks harga perdagangan (IHPB) melihat inflasi dari segi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah:

c. Indeks harga implisit (GDP Deflator) Perhitungan

inflasi

menggunakan

IHK

dan

IHPB

mempunyai

keterbatasan,karena hanya memperhitungkan beberapa ratus barang dari tidak hanya barang yang diperhitungkan saja, namun masih banyak barang


41

beberapa puluh kota saja. Padahal barang yang diproduksi dan dikonsumsi

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan yang mungkin belum dimasukkan dalam perhitungan padahal barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Kegiatan ekonomi juga tidak terjadi di beberapa kota saja, melainkan di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu, untuk mendapatkan gambaran inflasi yang mendekati keadaan sebenarnya, maka para ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator) atau disingkat IHI. Untukmenghitung IHI kita dapat menggunakan rumus berikut ini: IHI = (Harga tahun t : Harga tahun t-1) x 100% Prinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHI adalah sebagai berikut:

Indeks

Harga

Implisit

adalah

suatu

indeks

harga

yang

mengambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan,sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat inflasi yang terjadidalam suatu periode.Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkatinflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti IndeksHarga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan IndeksHarga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen,harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

5.6. Indikator Pembangunan Daerah a. Pengertian umum Indikator

Pembangunan

Daerah

adalah

suatu

konsep

ukuran

pembangunan. Dengan demikian, IPD haruslah dapat diukur berdasarkan

42

indikator-indikator yang tersedia. Ketiga konsep pembangunan yang dijadikan kriteria di atas adalah sesuatu konsep pembangunan yang sifatnya abstrak. Untuk itu kita perlu mengurangi ‗kadar‘ keabstrakannya tersebut agar dapat sampai kepada sesuatu yang sifatnya riil dan terukur.


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Masing-masing kriteria diatas dapat dipecah-pecah lagi menurut beberapa aspek/unsur. Misalkan untuk kriteria Keberdayaan pemerintahan, aspekaspek yang tercakup didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Begitu pula dengan kedua kriteria pembangunan yang lain. Setiap kriteria pembangunan, pada dasarnya dapat kita lihat dari berbagai aspek. Aspekaspek yang menjelaskan kriteria-kriteria tersebut disebut subkriteria. Untuk kriteria Keberdayaan Pemerintah memiliki subkriteria : • Kapabilitas Aparat • Keuangan Daerah • Sarana dan Prasarana Pemerintah Untuk kriteria Perkembangan Wilayah memiliki sub kriteria: • Fasilitas Publik • Ekonomi Wilayah • Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam. Sedangkan kriteria yang terakhir, yaitu Keberdayaan Masyarakat memiliki sub kriteria: • Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Kesejahteraan masyarakat • Sosial, Politik dan Budaya b. Definisi dari Kriteria dan Sub Kriteria Definisi untuk Keberdayaan Pemerintah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan atau hasil pemberdayaan pemerintah (reinventing government) di suatu daerah. Sedangkan Perkembangan Wilayah definisinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi ekonomi wilayah, penyediaan fasilitas publik dan potensi fisik dan lingkungan suatu daerah. Sedangkan untuk kriteria yang terakhir yaitu Keberdayaan

Masyarakat

definisinya

adalah

segala

sesuatu

yang

berhubungan dengan upaya dan hasil pemberdayaan masyarakat di suatu daerah. Kriteria yang pertama yaitu Keberdayaan Pemerintah memiliki subkriteria Kapabilitas Aparat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan dan kemampuan aparat pemerintah di adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi keuangan daerah


43

suatu daerah. Sedangkan sub kriteria yang kedua yakni Keuangan Daerah

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan dan pengelolaan keuangan di suatu daerah. Sub kriteria terakhir adalah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas bagi kelancaran pemerintahan daerah. Kriteria yang kedua yaitu Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria Fasilitas Publik, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu daerah. Sub kriteria yang kedua adalah Ekonomi Wilayah yang memiliki definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah. Sedangkan yang terakhir adalah Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup. Kriteria yang terakhir yakni Keberdayaan Masyarakat memiliki subkriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah. Subkriteria yang kedua adalah Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup masyarakat di suatu daerah. Sedangkan Sosial, Politik dan Budaya adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial politik dan budaya di suatu daerah. Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang di atas. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kapabilitas Aparat adalah: 1. Indikator Pendidikan PNS 2. Indikator Jumlah PNS 3. Indikator Kreativitas PNS Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Keuangan Daerah adalah: 1. Indikator Tax Effort 2. Indikator Investasi Pemerintah 3. Indikator Transfer Pusat Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah: 1. Indikator Belanja Non Pegawai 2. Indikator Rentang Kendali Desa

44

3. Indikator Sarana Komunikasi Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Fasilitas Publik: 1. Indikator Pelayanan Kesehatan


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan 2. Indikator Pelayanan Pendidikan 3. Indikator Pelayanan Jalan Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: 1. Indikator PDRB per kapita 2. Indikator ICOR 3. Indikator Akses Keuangan Indikator-indikator

yang

digunakan

untuk

menilai

Kondisi

Fisik,

LingkunganHidup, dan Sumber Daya Alam: 1. Indikator Kawasan Lindung 2. Indikator Pencemaran Air 3. Indikator Pencemaran Udara Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah : 1. Indikator TPAK 2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja 3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja Indikator-indikator

yang

digunakan

untuk

menilai

KesejahteraanMasyarakat: 1. Indikator Penduduk Miskin 2. Indikator Angka Kematian Bayi 3. Indikator Konsumsi Non Makanan Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya: 1. Indikator Aktivitas Sosial 2. Indikator Pengaman Sosial 3. Indikator Partisipasi Pemuda

5.7. Perangkat Analisis Bidang Pertanian Model yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan sektor pertanian di daerah adalah pendekatan/taksiran pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) sektor pertanian. Taksiran pertumbuhan sektor pertanian thaun ke-t dihitung dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar harga yang berlaku (current price). Dalam pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun. Perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t dari masing-masing komoditi (sub sektor). Nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh tahun ke-t. dengan cara serupa akan diperoleh nilai nominal menurut sub


45

dari nilai penjumlahan nilai nominal tahun ke t-1 dan nilai tambah pada

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan sektor dan sektor pertanian. Laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke t-1 pada harga konstan. PDB nasional sektor pertanian merupakan penjumlahn (agregasi) dari PDRB sektor pertanian secara keseluruhan. Perhitungan Nilai Investasi di sektor Pertanian Perhitungan teknis: 1. taksiran pertumbuhan sektor pertanian di daerah tahun ke-t dihitung dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar harga yang berlaku 2. perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan dari taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t dari masing-masing komoditi. 3. nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh dari penjumlahan nilai nominal tahun ke-t dan nilai tambah pada tahun ket 4. dengan cara serupa akan diperoleh nilai nominal menurut sub sektor dan sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan perkebunan, dll) pada tahun ke-t 5. laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke-(t-1) pada harga konstan. 6. Bila dikaitkan dengan besarnya investasi yang dibutuhkan maka rumusnya : ICOR = dI/dY, atau dI = ICOR * dY Dengan demikian besaran ICOR sangat menentukan besarnya investasi di sektor pertaian. Hasil studi menunjukkan bahwa ICOR sektor pertanian berada pada kisaran 0,8 – 1,4 Interpretasi Hasil Perhitungan Dengan skenario beberapa nilai ICOR dan target pertumbuhan sektoral di daerah (PDRB) yang ingin dicapai, maka melalui rumus di atas dapat

46

dihitung berapa besarnya nilai investasi yang dibutuhkan.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 6.1. Struktur Perekonomian Kota Bontang Perubahan struktur perekonomian Kota Bontang dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Perubahan struktur perekonomian yang ditunjukkan dengan kontribusi sektor ekonomi terhadap nilai PDRB digunakan sebagai salah satu ukuran dalam perekonomian regional Kota Bontang. Oleh karena itu, dengan mencermati struktur ekonomi di Kota Bontang diharapkan dapat diketahui potensi ekonomi yang menjadi karakteristik wilayah tersebut. Grafik 6.1

Kontribusi Sektoral PDRB Kota Bontang Tahun 2013 (persen)

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0.06%

5. BANGUNAN 2.47%

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 0.44%

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 94.69%

1. PERTANIAN 0.09%

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 1.47%

9. JASA-JASA 0.44%

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0.32%

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0.01%

Seperti hal nya tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2013 yang memberikan kontribusi sektoral terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan nilai mencapai 94,69 persen. Selanjutnya sektor bangunan atau konstruksi 2,47 persen, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,47 persen dan selebihnya sektor lain hanya memberi kontribusi dibawah 1 persen.

47


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang 2007-2013 (%) Sektor Ekonomi

2007

(1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa TOTAL

2008

2009

2010

2011r

2012 r

2013*

(2) 0,08 0,13

(3) 0,06 0,09

(4) 0,08 0,14

(5) 0,09 0,14

(6) 0,08 0,12

(7) 0,08 0,12

(8) 0,09 0,01

96,28 0,05

97,12 0,04

95,37 0,06

94,98 0,07

95,09 0,06

95,10 0,06

94,69 0,06

1,85 0,93 0,22

1,42 0,72 0,17

2,21 1,20 0,26

2,35 1,34 0,28

2,27 1,36 0,26

2,31 1,35 0,30

2,47 1,47 0,32

0,26

0,22

0,35

0,39

0,39

0,39

0,44

0,20 100,00

0,15 100,00

0,34 100,00

0,37 100.00

0,36 100,00

0,40 100,00

0,44 100,00

Sejak berdirinya Kota Bontang, sektor industri pengolahan selalu memberikan kontribusi yang dominan khususnya industri pengolahan gas alam cair dan ada kecenderungan selalu meningkat hingga tahun 2008. Namun mulai tahun 2009 industri pengolahan mulai mengalami penurunan seiring dengan menurunnya suplai produksi gas alam dari Muara Badak – Kabupaten Kutai Kertanegara. Tabel 6.2 Perbandingan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang dan Provinsi (%)

Sektor Ekonomi (1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa TOTAL

Kota Bontang (2) 0,09 0,01 94,69 0,06 2,47 1,47 0,32 0,44 0,44 100.00

Kalimantan Timur (3) 5,87 50,00 23,35 0,26 2,64 8,02 3,59 2,37 3,91 100.00

Jika kita lihat kontribusi sektor pada tabel 6.2 terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan paling dominan di Kota Bontang, lain halnya dengan di Provinsi Kalimantan Timur sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto Kalimantan Timur. Sedangkan sektor lainnya hanya

48

berkontribusi 0 – 23 persen.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.2. Analisis Location Quotient (LQ) Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan fokus pada pengembangan sektor ekonom yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap daerah lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan adalah metode Location Quotient (LQ). Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Secara matematik, Location Quotient atau lebih populer disebut dengan LQ diformulasikan sebagai perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektoryang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis LQ salah satunya dilakukan untuk menentukan sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Walaupun pada perkembangannya analisis LQ juga digunakan dengan berbasis pada data tenaga kerja dan pendapatan. Secara matematis, LQ diformulasikan sebagai berikut:

⁄ ⁄ dimana: : PDRB sektor i di Kota Bontang : PDRB total di Kota Bontang : PDRB sektor i di Provinsi Kalimantan Timur : PDRB total di Provinsi Kalimantan Timur Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi sektor basis antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Sedangkan kelemahannya adalah analisis LQ tidak bisa menjawab apa yang menyebabkan sebuah sektor menjadi sektor unggulan. Selain itu, dalam analisis LQ juga diperlukan data pembanding antara dua wilayah pada periode yang sama

49


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.3 PDRB ADHK Sektoral Kota Bontang Tahun 2009 – 2013 (Juta Rp) Sektor Ekonomi

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Pertanian

27.896,41

28.028,63

29.346,80

2. Pertambangan dan Penggalian

53.791,13

53.103,78

54.503,64

21.990.997,84

21.094.472,24

19.079.828,88

13.249,15

14.809,83

15.835,24

5. Konstruksi

943.918,01

987.484,09

1.043.396,71

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

434.001,62

451.648,15

472.869,93

7. Angkutan dan Komunikasi

104.594,53

109.434,17

114.393,47

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

116.494,34

123.014,72

130.271,32

91.086,41

95.713,87

99.007,49

23.776.029,45

22.957.709,48

21.039.453,48

3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih

9. Jasa-jasa TOTAL PDRB

Sektor Ekonomi (1)

2012r)

2013*)

1. Pertanian

(5) 31.388,08

(6) 33.724,76


12.256,57

5.478,63

17.468.536,35

16.122.583,01

15.917,36

16.527,13

1.124.559,32

1.180.865,70


493.984,58

515.321,90


134.815,06

141.670,27

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

137.949,46

146.562,29

106.748,76

114.056,60

19.526.155,54

18.276.790,29

3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi

50

TOTAL PDRB


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.4 PDRB ADHK Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (Juta Rp)

Sektor Ekonomi

2009

(1)

2010

2011

(2) 6.947.066,07

(3) 7.355.265,80

(4) 7.834.257,26


42.446.807,25

45.971.874,14

48.879.152,38

3. Industri Pengolahan

31.666.162,47

30.779.603,93

29.021.996,02

337.693,15

364.354,35

404.892,36

5. Konstruksi

3.977.671,32

4.337.922,36

4.818.297,60


8.909.854,79

9.862.236,46

10.901.155,51


5.851.249,61

6.392.724,49

7.055.233,94

3.277.736,27

3.578.785,44

4.023.774,78

2.150.696,65

2.310.684,83

2.551.092,86

105.564.937,57

110.953.451,79

115.489.852,70

1. Pertanian

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa TOTAL PDRB

Sektor Ekonomi

2012 r)

2013*

(1)

(5)

(6)

1. Pertanian

8.277.793,63

8.664.167,47


51.357.320,57

51.237.177,08


27.306.336,33

26.232.253,67

437.758,27

457.313,95

5.496.676,53

6.053.292,83

11.802.269,32

12.502.436,60


7.891.160,49

8.487.588,42


4.693.670,89

5.300.570,77

9. Jasa-jasa

2.822.769,91

3.055.684,90

120.085.755,95

121.990.485,69

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

TOTAL PDRB

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang Keterangan : r) angka revisi, *) angka sementara

51


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung nilai LQ tahun 2009-2013 sebagai berikut : Tabel 6.5 Nilai LQ Sektoral Kota Bontang Tahun 2009 – 2013

LQ Sektor Ekonomi (1)

2009

2010

2011

2012r)

2013*)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Pertanian

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03


0,01

0,01

0,01

0,00

0,00


3,08

3,31

3,61

3,93

4,10

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,17

0,20

0,21

0,22

0,24

5. Konstruksi

1,05

1,10

1,19

1,26

1,30


0,22

0,22

0,24

0,26

0,28


0,08

0,08

0,09

0,11

0,11


0,16

0,17

0,18

0,18

0,18

9. Jasa-jasa

0,19

0,20

0,21

0,23

0,25

Berdasarkan hasil analisis LQ Kota Bontang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sektor Industri Pengolahan di Kota Bontang memiliki kemampuan atau daya saing yang lebih tinggi dibanding sektor yang sama di tingkat Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat pada rentang tahun 2009 - 2013. Nilai LQ sebesar 4,10 berarti bahwa proporsi penciptaan nilai tambah sektor Industri Pengolahan di Kota Bontang 4,10 kali lebih besar dari pada proporsi penciptaan nilai tambah sektor yang sama di Provinsi Kalimantan Timur. Nilai tambah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2009 nilai LQ sektor Industri Pengolahan Kota Bontang sebesar 3,08 dan menjadi 4,10 pada tahun 2013. Kota Bontang merupakan daerah yang dikelilingi industri - industri yang berskala nasional dan internasional. Kota Bontang memiliki 2 (dua) perusahaan besar, yaitu PT. Pupuk Kaltim (PKT) yang bergerak dibidang industri pupuk urea dan amoniak, dan PT. Badak NGL yang konsentrasi usahanya pada industri pengolahan gas alam. Selain itu, terdapat juga beberapa perusahaan lainnya di Kota Bontang, diantaranya PT. Kaltim Methanol Industri (KMI), PT. Kaltim Pasifik Amoniak (KPA), dan PT. Kaltim Parna Industri (KPI). Dan masih banyak lagi industri - industri sedang dan kecil lainnya di Kota Bontang. Selain sektor Industri Pengolahan, proporsi penciptaan nilai tambah sektoral di Kota Bontang yang lain dan juga mengalami kenaikkan walaupun tidak

52

cukup signifikan adalah sektor Konstruksi. Nilai LQ sektor Konstruksi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan, dari 1,05 pada tahun


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 2009 menjadi 1,30 pada tahun 2013, hasil penghitungan LQ selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.5.

6.3. Analisis Shift Share Konsep dasar Shift Share berkaitan dengan kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah perlu untuk menentukan sektor-sektor prioritas agar kebijakan pengeluaran yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana. Namun demikian, pemerintah daerah sering dihadapkan pada kendala keterbatasan data dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, analisis Shift-share dapat menjadi salah satu alternatif. Analisis

Shift-share

dapat

membantu

para

pengambil

kebijakan

(pemerintah daerah) untuk membuat keputusan dengan mudah. Hal ini dikarenakan analisis Shift-share memiliki metode yang sederhana dan mudah digunakan untuk menggambarkan perubahan ekonomi suatu daerah. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk menganalisis juga relatif mudah didapatkan.Analisis Shift-share merupakan suatu analisis dengan metode yang sederhana dan sering dilakukan oleh praktisi dan pembuat keputusan baik lokal maupun regional di seluruh dunia untuk menetapkan target industri/sektor dan menganalisis dampak ekonomi. Analisis Shift-share memungkinkan pelaku analisis untuk dapat mengidentifikasi keunggulan daerahnya dan menganalisis industri/sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah. Analisis Shift-share juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Analisis Shift-share menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah yang lebih besar/Provinsi. Bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian Provinsi, maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian Provinsi beserta sektorsektornya. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut (Soepono, 1993:44) Analisis Shift-share dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943). Analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi (misalnya pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan) suatu variabel regional sektor/industri dalam suatu daerah. Variabel atau data yang dapat digunakan dalam analisis adalah tenaga kerja atau kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan, Pendapatan Regional Domestik Bruto


53

(PDRB), jumlah penduduk, dan variabel lain dalam kurun waktu tertentu.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.6 PDRB ADHK Sektoral Kota Bontang Tahun 2012 dan 2013

Nilai PDRB Kota Bontang Sektor Ekonomi

(1)

2012 (Juta Rp) Eij

2013 (Juta Rp) Eij

(2) 31.388,08

(3) 33.724,76

12.256,57

Perubahan Absolut Persen (Juta Rp) (4) (5)

2.336,68

7,44

5.478,63

-6.777,94

-55,30

17.468.536,35

16.122.583,01

15.917,36

16.527,13

1.124.559,32

1.180.865,70

6. Perdagangan

493.984,58

515.321,90

7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

134.815,06

141.670,27

-1.345.953,34 609,77 56.306,38 21.337,32 6.855,21

-7,71 3,83 5,01 4,32 5,08

137.949,46

146.562,29

8.612,83

6,24

106.748,76

114.056,60

19.526.155,54

18.276.790,29

7.307,84 -1.249.365,25

6,85 -6,40

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi

TOTAL

Tabel 6.7 PDRB ADHK Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2013

Sektor Ekonomi (1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan dan Jasa Pershan 9. Jasa-jasa TOTAL

Analisis

Shift-share

2012 (Juta Rp) Eij (2)

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur 2013 Perubahan (Juta Rp) Absolut Persen Eij (3) (4) (5)

8.277.793,63

8.664.167,47

386.373,83

4,67

51.357.320,57

51.237.177,08

-120.143,49

-0,23

27.306.336,33

26.232.253,67

-1.074.082,66

-3,93

437.758,27

457.313,95

19.555,68

4,47

5.496.676,53

6.053.292,83

556.616,30

10,13

11.802.269,32

12.502.436,60

700.167,28

5,93

7.891.160,49

8.487.588,42

596.427,93

7,56

4.693.670,89

5.300.570,77

606.899,89

12,93

2.822.769,91

3.055.684,90

232.914,98

8,25

120.085.755,95

121.990.485,69

1.904.729,74

1,59

untuk perekonomian Kota Bontang dilakukan dengan

menggunakan variabel regional PDRB ADHK sektoral Kota Bontang dan PDRB ADHK sektoral Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 dan 2013. Nilai PDRB ADHK sektoral

54

Kota Bontang tahun 2012 dan 2013 disajikan dalam Tabel 6.7. Pada Tabel 6.7, nilai


Bab 6 Analisis dan Pembahasan PDRB ADHK sektoral Kota Bontang dihitung perubahannya, yaitu selisih antara nilai PDRB tahun dasar dengan tahun analisis. Hal yang sama dilakukan juga pada nilai PDRB ADHK Propinsi Kalimantan Timur, disajikan pada Tabel 6.7. Berdasarkan data tersebut, nilai PDRB ADHK sektoral Kota Bontang telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1,25 trilyun rupiah atau turun sebesar 6,40 persen. Sedangkan perekonomian provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,90 triliun rupiah atau sebesar 1,59 persen. Tabel 6.8 Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Bontang dan Kalimantan Timur 2013 (%)

Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi

sektor i di Bontang rij

sektor i di Kalimantan Timur rin

Kalimantan Timur rn

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan

7,44

4,67

-55,30

-0,23

-7,71

-3,93

4. Listrik, gas, dan Air Bersih

3,83

4,47

5. Konstruksi

5,01

10,13

6. Perdagangan

4,32

5,93


5,08

7,56

8. Keuangan dan Jasa Perusahaan

6,24

12,93

9. Jasa-jasa

6,85

8,25

-6,40

1,59

JUMLAH

1,59

Analisis Shift-share mensyaratkan untuk menghitung laju pertumbuhan variabel regional yang dianalisis (PDRB sektoral) baik dalam perekonomian daerah maupun dalam perekonomian wilayah. Selain itu, dihitung juga laju pertumbuhan untuk perekonomian tingkat wilayah. Tabel 6.8 menyajikan perhitungan tersebut. Setelah rumus dasar yang diperlukan dalam analisis Shift-share dihitung, masing-masing komponen pembentuk rumus dapat dihitung.

55


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.9 Analisis Shift-share Klasik untuk Kota Bontang, 2009 dan 2013

Pergeseran Struktur Ekonomi

Komponen Sektor Ekonomi

(1)

Pertumbuhan Kalimantan Timur Nij

Bauran Industri Mij

Keunggulan Kompetitif Cij

Pertumbuhan Dij

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pertanian

497,86

967,21

871,61

2.336,68


194,41

-223,08

-6.749,27

-6.777,94

277.075,67

-964.192,82

-658.836,19

-1.345.953,34

252,47

458,59

-101,30

609,77

17.837,10

96.040,45

-57.571,17

56.306,38

6. Perdagangan

7.835,29

21.470,24

-7.968,22

21.337,32


2.138,36

8.051,20

-3.334,35

6.855,21


2.188,07

15.649,03

-9.224,28

8.612,83

1.693,19 309.712,41

7.114,97 -814.664,20

-1.500,31 -744.413,47

7.307,84 -1.249.365,25

-24,79%

65,21%

59,58%

100,00%

3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi

9. Jasa-jasa JUMLAH Prosentase Thd Pertumbuhan Dij

Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2013, nilai PDRB sektoral Kota Bontang telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh menurun sebesar 1,25 trilyun rupiah atau sebesar 6,40 persen. Sedangkan perekonomian Kaltim tumbuh sebesar 1,90 triliun rupiah atau sebesar 1,59 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan wilayah (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij). Menurut perhitungan komponen pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sebesar 309,71 milyar rupiah. Namun disaat yang bersamaan pertumbuhan Bontang turun 1,25 triliun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan Bontang, yaitu bauran industri (proporsional shift) dan

regional share (differensial shift). Komponen bauran industri menunjukkan nilai penurunan sebesar 814,66 milyar yang berarti secara agregat sektor-sektor di Bontang tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan agregat di Kalimantan Timur. Namun jika dilihat per sektor, ternyata hanya industri pengolahan yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor di Kalimantan Timur. Kondisi ini wajar,

56

karena nilai tambah yang dihasilkan industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan di Bontang. Sedangkan untuk sektor yang lain tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di level Kalimantan Timur. Untuk regional


Bab 6 Analisis dan Pembahasan share yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa sektor-sektor di Bontang tidak memiliki aktivitas yang kompetitif. Jika dilihat per sektor, hampir semua sektor tidak memiliki daya saing yang kuat dibandingkan sektor yang sama di level Kalimantan Timur. Tabel 6.10 Analisis Shift-share Modifikasi Esteban Marquillas untuk Kota Bontang, 2012 dan 2013 Komponen Sektor Ekonomi

Regional Shift Effect (RSE)

Allocation Effect (AE)

spesialis

kompetitif

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37.376,46

-36.504,85

-1.314.595,75

0,03

-4.598.490,48

4.591.741,21

-8.338.534,26

-0,55

-167.459,43

-491.376,76

13.028.477,94

-0,04

-452,98

351,68

-55.262,91

-0,01

5. Konstruksi

-45.756,01

-11.815,16

230.790,03

-0,05

6. Perdagangan

-30.955,55

22.987,33

-1.425.085,21

-0,02


-31.735,05

28.400,69

-1.148.301,54

-0,02


-51.032,90

41.808,62

-625.249,70

-0,07

-6.450,89

4.950,57

-352.238,60

-0,01

-1.559.077,66

4.150.543,35

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, gas, dan Air Bersih

9. Jasa-jasa JUMLAH

Untuk melihat lebih rinci digunakan analisis Shift-share Modifikasi Esteban Marquilas. Dalam analisis ini regional share dibagi menjadi dua bagian yaitu Regional

Shift Effect (RSE) dan Allocation Effect (AE). RSE yang bernilai negatif memberikan informasi bahwa sektor-sektor di Bontang memang tidak kompetitif jika dibandingkan sektor-sektor yang sama di level Kalimantan Timur. Nilai AE yang bernilai positif memberikan informasi bahwa sektor-sektor di Bontang memiliki spesialisasi. Berdasarkan Tabel 6.10 ternyata hanya sektor industri pengolahan dan konstruksi memiliki spesialisasi di Bontang. Berdasarkan uraian analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kota Bontang dalam menggerakkan roda perekonomiannya sangat bergantung kepada sektor industri pengolahan dan konstruksi. Sehingga jika terjadi pergeseran nilai di sektor ini akan berimbas signifikan terhadap perekonomian secara makro. Sektor-sektor lain tumbuh positif, namun share-nya terhadap perekonomian masih kecil. Perlu dicari


57

solusi dan gagasan untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor-sektor

Bab 6 Analisis dan Pembahasan diluar

sektor

industri

pengolahan

ataupun

konstruksi,

sehingga

mengikis

ketergantungan Bontang terhadap sektor ini.

6.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya ineficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Dalam konsep ICOR, investasi yang dimaksud adalah total dari pembentukan modal tetap (fixed capital formation) dan stok barang yang terdiri dari gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan barang modal lainnya. Sedangkan output adalah nilai tambah bruto (NTB) yang merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya–biaya untuk bahan baku dan penolong. Dalam penggunaan koefisien ICOR diasumsikan bahwa faktor faktor lain yang dapat meningkatkan tambahan output seperti penambahan tenaga kerja dan penggunaan teknologi pada mesin mesin produksi dianggap konstan. Dalam menghitung ICOR, faktor penambahan tenaga kerja dan penerapan teknologi diasumsikan tetap. Dengan kata lain, diasumsikan penambahan output terjadi karena adanya tambahan investasi. Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan modal (investasi) terhadap tambahan output. ICOR dapat dinotasikan sebagai berikut:

dimana : dK = Investasi atau penambahan kapasitas

58

dY = Pertumbuhan output


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.11 Analisis ICOR Kota Bontang, 2005 - 2013

TAHUN (1) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 r) 2013*)

PMTB ADHK PDRB ADHK Tanpa Migas Tanpa Migas ICOR lag 0 (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) (2) (3) (4) 1.545.786,11 4.100.445,13 6,50 1.833.620,78 4.673.365,13 4,86 2.155.522,55 5.350.881,47 4,81 2.500.511,05 6.436.823,73 10,36 2.814.072,48 7.137.927,97 2,61 3.053.118,69 8.259.067,96 6,76 3.428.942,75 9.542.072,83 7,31 3.825.818,64 10.956.492,45 6,60 4.160.175,70 12.441.669,50 6,43

ICOR

ICOR

ICOR

ICOR

lag 1

lag 2

lag 5

lag 10

(5) 6,96 9,20 9,59 4,51 16,75 6,33 5,68 6,07 5,91

(6) 5,84 7,76 8,16 3,89 14,88 5,83 5,05 5,44 5,43

(7) 1,80 3,38 3,86 1,93 7,72 3,20 3,04 3,42 3,55

(8)

0,83 1,12 1,38 1,52

Nilai Koefisien ICOR lag 0 Kota Bontang tahun 2013 sebesar 6,43 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) 1 juta rupiah output diperlukan tambahan modal Rp 6,43 juta pada tahun sama. Sedangkan ICOR yang menggunakan lag 10 dapat disebutkan bahwa untuk setiap investasi sebesar 1,52 juta Rupiah pada tahun ini (diharapkan) akan mendatangkan penambahan output sebesar 1 juta Rupiah pada sepuluh tahun kemudian. Dari nilai ICOR di atas menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi, dalam hal ini proses investasi untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Bontang sudah dalam kondisi relatif efisien. Pada analisis ini menggunakan PDRB atas harga konstan dengan menghilangkan terlebih dahulu komponen Migas/industri pengolahan migas, karena sejak tahun 2002 produksi pengolahan migas/LNG terus mengalami penurunan. Grafik 6.2 Perkembangan ICOR Kota Bontang, 2005– 2013 Lag 0

Lag 1

Lag 2

Lag 5

Lag 10

18.00 16.75

16.00 14.00 12.00 10.00

9.20

9.59

8.00 6.00 4.00 2.00

7.72

6.96

6.33 3.38

3.86

6.07

5.91

3.20

3.04

3.42

3.55

0.83

1.12

1.38

1.52

2010

2011

2012

2013*)

1.93

1.80

2005

5.68

4.51

2006

2007

2008

2009

pertumbuhan ekonomi atau kenaikan output nasional merupakan indikator terhadap


59

Model pertumbuhan ICOR dari Harrod-Domar, berasumsi bahwa

Bab 6 Analisis dan Pembahasan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya tambahan atau perluasan investasi, mampu menciptakan

multiplier dari pengeluranan investasi tersebut, dan juga melalui efek penetesan ke bawah (trickling down effect). Indikator makro ekonomi seperti PDRB/PDB dihubungkan dengan variabel ekonomi di Kota Bontang

6.5 Gini Ratio Ketersediaan data pendapatan perkapita untuk daerah di Indonesia dapat dikatakan tidak tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (proxy) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Perkapita. Walaupun kedua nilai tersebut tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Tingkat pendapatan pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi pula apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat tinggi. Sebaran Penduduk tahun 2013 di Kota Bontang dapat dilihat pada sebaran peta berikut ini.

60

Peta 6.1 Peta Sebaran Penduduk Kota Bontang Tahun 2013


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Persebaran jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 dapat dilihat pada peta ini, penduduk Kecamatan Bontang Utara masih menjadi pusat konsentrasi yang tertinggi yaitu 44,51 persen dari total penduduk Kota Bontang. Disusul Kecamatan Bontang Selatan dihuni oleh sekitar 38,96 persen penduduk kemudian Kecamatan Bontang Barat tercatat mempunyai 16,53 persen jumlah penduduk.

Ukuran Kemiskinan Menurut Andre Bayo Ala, 1981 kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya kebutuhan manusia itu bermacam – macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek antara lain : 1). Aspek Primer berupa : -

Miskin aset.

-

Organisasi sosial politik.

-

Pengetahuan dan Keterampilan.

2). Aspek Sekunder berupa : -

Jaringan sosial

-

Sumber Keuangan dan Informasi.

Penyebab Kemiskinan : ∗ Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam

(berbeda)

ditambah

dengan

kemajuan

ekonomi

dan

pertumbuhan ekonomiyang masih rendah. ∗ Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum dan dikenal antara lain : 1. Kemiskinan Absolut Konsep

kemiskinan

pada

umumnya

selalu

dikaitkan

dengan

pendapatan

dankebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ). Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu : a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar. b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada


61

waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk ―termiskin‖, misalnya

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok inimerupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduksehingga dengan menggunakan definisi ini berarti ―orang miskin selalu hadir bersama kita‖. Dalam hal analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga yang bersumber dari Susenas sebagai proksi pendapatan. Ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio) ukuran Bank Dunia. Dalam analisis ini hanya digunakan dua ukuran yaitu koefisien Gini atau Gini Ratio.

Koefisien Gini (Gini Ratio) Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, garafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertical ini menghasilkan kurva Lorenz. Indeks Gini menunjukkan bahwa Gini ratio selama periode 2011-2013 cenderung sedikit mengalami perubahan yaitu sebesar 0,3694 (2011) menjadi 0,3913 di tahun 2012 dan

0,3564 pada tahun 2013. Sehingga ketimpangan distribusi

pendapatan Kota Bontang termasuk kategori sedang. Kriteria Bank Dunia (relative

inequality), tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Bontang selama dua tahun terakhir tergolong relatif tinggi (high inequality). Hal ini ditunjukkan pada kelompok 20% dari penduduk berpendapatan tinggi dapat menikmati pendapatan rata-rata mencapai 46,81 persen, di tahun 2011 menjadi 47,20 persen tahun 2012, kemudian menurun 43,64 persen di tahun 2013. Namun demikian porsi pendapatan yang diterima golongan penduduk berpendapatan rendah sedikit meningkat 18,43 persen, yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat selama periode

62

tersebut semakin meningkat.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.12 Garis kemiskinan Kota Bontang Tahun 2008-2012 Tahun

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

(1)

(2)

2008 2009 2010 2011 2012

240.748 285.402 313.718 347.312 383.200

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.13 Distribusi Persentase Pembagian Total Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio Kota Bontang Tahun 2011-2013 Distribusi Pembagian Pendapatan (1)

40% Rendah 40%Sedang 20%Rendah Gini Ratio

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

18,99 34,20 46,81 0,3694

16,78 36,02 47,20 0,3913

18,43 37,93 43,64 0,3564

6.6. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Perhitungan disparitas dilakukan dengan pendekatan wilayah dan rumah tangga. Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Williamson yaitu Indeks Disparitas Williamson dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah. Perhitungan Indeks Disparitas Williamson ini merupakan koefisien variasi yang diberi penimbang proporsi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Kalimantan Timur. Tabel 6.14 Proporsi Penduduk menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 20102013 (%) Kabupaten/Kota (1) 1. Paser 2. Kutai Barat 3. Kutai Karta 4. Kutai Timur 5. Berau 6. Malinau 7. Bulungan 8. Nunukan 9. Penajam P . U 10. Tana Tidung 11. Balikpapan 12. Samarinda 13. Tarakan 14. Bontang

2011 (3) 6.48 4.65 17.64 7.19 5.04 1.76 3.17 3.96 4.02 0.43 15.69 20.47 5.44 4.04 100,00


2012 (4) 6.48 4.53 17.65 7.32 5.06 1.79 3.17 4.04 3.98 0.45 15.60 20.39 5.51 4.04 100,00

2013 (5) 6.40 3.69 17.50 7.54 5.06 1.83 3.97 4.17 3.85 0.49 15.23 20.64 5.64 4.00 100,00

63

Jumlah

2010 (2) 6.48 4.65 17.64 7.19 5.04 1.76 3.17 3.96 4.02 0.43 15.69 20.47 5.44 4.04 100,00

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.15 PDRB Perkapita menurut kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 20102013 Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasir

24.620.852 176.686.863 46.545.942 66.416.718 25.699.098 11.085.608 9.743.422 10.147.846 13.883.739 12.531.505 29.063.646 16.156.957 13.686.546 159.780.277 31.226.847

Kutai Barat Kutai Karta Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Penajam PU Tana Tidung Balikpapan Samarinda Tarakan Bontang PROPINSI

26.021.578 171.550.971 45.193.071 71.255.261 26.705.561 11.884.194 9.948.823 10.427.484 14.928.325 12.964.333 30.063.389 17.929.372 14.181.929 140.978.253 31.293.653

2013 (5)

27.032.152 21.703.779 44.945.235 76.216.483 27.734.829 12.567.164 10.496.597 10.667.822 15.094.423 12.906.434 29.949.122 17.986.857 14.452.027 126.453.272 31.422.275

29.128.569 211.954.502 44.684.348 74.947.865 29.187.153 13.095.080 8.651.800 10.513.921 15.860.636 12.255.828 31.598.113 18.370.657 14.648.103 117.179.193 31.253.463

Rumus Indeks Williamson

IW 

(y Y)

2

i

ni n

Y

Tingkat kabupaten/kota : yi Y ni n

= = = =

Rata-Rata Pengeluaran perkapita di kecamatan i Rata-Rata Pengeluaran perkapita rata-rata kab/kota jumlah penduduk di kecamatan i jumlah penduduk di kab/kota

Tingkat Provinsi: yi Y ni n

= = = =

PDRB perkapita di kab/kota i PDRB perkapita provinsi jumlah penduduk di kab/kota i jumlah penduduk di provinsi

64

Tabel 6.16 Indeks Williamson Tahun 2010-2013

Tahun

Indeks Williamson

(1) 2010 2011

(2) 1,40 1,30

2012

0,81

2013

1,35


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.3 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013

1.40

1.35

1.30

0.81

2010

2011

2012

2013

Indeks Williamson

Data di atas menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2005 – 2012. Data di atas juga menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2012 distribusi pendapatan Propinsi Kaltim belum merata (Indeks Williamson masih jauh dari nol). Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson yang menjauhi nol (0), dengan nilai rata-rata indeks sebesar 1,22. Ketimpangan terbesar adalah pada tahun 2010 yaitu 1,40. Sedangkan yang Indeks Williamson paling kecil adalah di tahun 2012, yaitu sebesar 0,81. Ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010 – 2013 masih terjadi berfluktuatif, walaupun tahun 2010-2012 antar kabupaten/kota mengalami penurunan namun kembali terjadi peningkatan ketimbpangan di tahun 2013 ini. Tingginya nilai indeks ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa rata – rata tingkat produk domestik regional bruto per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami ketimpangan yang cukup melebar. Dan perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain cukup besar. Hal lain yang menjadi pemicu adalah kondisi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup berbeda. Ada yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas yang cukup besar. Sedangkan yang lainnya hanya daerah pertanian yang tidak mempunyai sektor unggulan untuk dikembangkan. Akibatnya ketimpangan yang terjadi jauh lebih besar. Tingginya tingkat ketimpangan produk domestik regional bruto (PDRB) tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ada yang baik dan ada


65

perkapita antar kabupaten/kota, tidak berarti secara otomatis menerangkan bahwa

Bab 6 Analisis dan Pembahasan yang sangat buruk dibandingkan daerah lain. Karena indeks williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB perkapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB perkapita yang didistribusikan tersebut dengan rata – rata PDRB daerah lainnya. Tabel 6.17 Proporsi PDRB Perkapita Kab/Kota Terhadap PDRB Perkapita Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013

Kabupaten/ Kota

2010

2011

2012r

2013*

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasir Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Penajam P U Tana Tidung Balikpapan Samarinda Tarakan Bontang PROPINSI

78,85 565,82 149,06 212,69 82,30 35,50 31,20 32,50 44,46 40,13 93,07 51,74 43,83 511,68 100,00

83,15 548,20 144,42 227,70 85,34 37,98 31,79 33,32 47,70 41,43 96,07 57,29 45,32 450,50 100,00

86,03 69,07 143,04 242,56 88,26 39,99 33,40 33,95 48,04 41,07 95,31 57,24 45,99 402,43 100,00

93,20 678,18 142,97 239,81 93,39 41,90 27,68 33,64 50,75 39,21 101,10 58,78 46,87 374,93 100,00

6.7. Indeks Entropy Theil (IET) Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi

Theil maka

66

semakinbesar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.7.1. Indeks Entropy Theil Tingkat Provinsi Pengukuran pola konsentrasi geografis kemiskinan dalam penelitian iniakan

menggunakan

indeks

entropi

Theil

untuk

mengukur

tingkat

kesenjangankemiskinan antar daerah dengan menggunakan pangsa jumlah penduduk sebagai pembobot (weights). Indeks ini mula-mula diperkenalkan oleh Henri Theil (1969). Nilai indeks entropi yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Tabel 6.18 Indeks Entrophy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2011

TAHUN (1)

Indeks Entropy Theil Provinsi (2)

2006

0,1932

2007

0,1920

2008

0,1842

2009

0,1639

2010

0,1610

2011

0,1757

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks makasemakin merata terjadinya pembangunan. Dengan demikian dari tahun 2006 hingga tahun 2011, perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dengan baik ditandai dengan semakin meratanya pembangunan antar kabupaten/kota. Nilai indeks entropy theil diharapkan pada tahun-tahun berikutnya selalu memiliki kecenderungan menurun. Tetapi pada tahun 2011, sama halnya dengan Indeks Williamson, IET juga semakin besar. Artinya ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota semakin besar pada tahun 2011 dibanding tahun 2010. Grafik 6.4 Indeks Entropy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 - 2011 00.250 00.200 00.150 00.100 00.050 00.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

67


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.8. Angka Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di Propinsi Kalimantan Timur terdapat tiga kota yang sudah menghitung inflasi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Tarakan. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan perkembangan inflasi ketiga kota tersebut. Inflasi Kalimantan Timur pada bulan November 2014 sebesar 1,18 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,29 pada bulan Oktober 2014 menjadi 117,66 pada bulan November 2014. Sehingga sampai pada bulan November 2014 Inflasi tahun kalender mencapai 5,10 persen dan Inflasi year on

year sebesar 5,69 persen. Jika dirinci menurut kota, pada bulan November 2014, Kota Samarinda mengalami Inflasi sebesar 1,15 persen, Kota Balikpapan mengalami Inflasi 1,03 persen dan Kota Tarakan mengalami Inflasi 1,70 persen. Sampai dengan bulan November 2014 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 4,12 persen, Kota Balikpapan 5,00 persen dan Kota Tarakan 9,19 persen. Inflasi year on year Kota Samarinda mencapai 4,36 persen, Kota Balikpapan 5,97 persen dan Kota Tarakan 10,01 persen. Pola pergerakan inflasi bulanan Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Tarakan serta Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik 6.5 berikut ini. Grafik 6.5 Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional

68

Bulan Januari 2013 –November 2014


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sedangkan jika dilihat pergerakan inflasi tahun kalender di Kota Samarinda, Balikpapan, Tarakan juga mengalami trend yang fluktuatif. Sampai dengan akhir tahun 2013 Inflasi Kota Samarinda dan Kota Tarakan mengalami inflasi jauh diatas Propinsi maupun Nasional sebesar 10,37 persen dan 10,35 persen. Namun untuk inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Nopember 2014 hanya Kota Tarakan yang masih mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding Propinsi maupun Nasional sebesar 9,19 persen. Inflasi tahun kalender Kalimantan Timur sampai dengan bulan November 2014 adalah sebesar 5,10 persen. Sementara Inflasi tahun kalender periode dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 8,88 persen dan tahun 2012 sebesar 4,83 persen. Inflasi year on year Kalimantan Timur pada bulan November 2014 sebesar 5,69 persen. Sementara Inflasi year on year periode dua tahun sebelumnya sebesar 9,68 persen dan 5,44 persen. Tabel 6.19 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Nasional, Kaltim, dan Kota, 2006-2014*)

Tahun (1)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

Samarinda (2)

5.52 7.27 11.3 4.06 7.38 6.45 6.41 10.37 4.36

Inflasi Tahunan Balikpapan Tarakan (3)

5.52 7.27 11.3 4.06 7.38 6.45 5.52 8.56 5.97

Kaltim

Nasional

(4)

(5)

(6)

19.85 7.21 7.92 6.43 5.99 10.35 9.19

6.04 8.30 13.06 4.31 7.28 6.35 5,60 8.38 5.10

6.6 6.59 11.06 2.78 6.96 3.79 4.3 9.65 6.23

Sumber : Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur Ket : *) s/d Bulan Nopember 2014

Adanya inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pada tabel 6.20 laju inflasi menurut kelompok komoditi bulan Nopember 2014 terlihat bahwa kelompok transport dan komunikasi mengalami inflasi tertinggi di Propinsi Kalimantan Timur sebesar 3,66 persen. Pergerakan inflasi tersebut juga diikuti oleh Kota Samarinda, Kota Balikpapan. Namun untuk Kota Tarakan komoditi bahan makanan yang mengalami inflasi tertinggi dibanding paket komoditas lainnya sebesar 4,25 persen. Secara andil kelompok komoditi terhadap inflasi di Propinsi Kalimantan Timur pada bulan Nopember 2014, kelompok transport dan komunikasi memiliki andil sebesar 0,62 persen disusul oleh kelompok bahan makanan sebesar 0,33 persen. Andil ketiga diberikan oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,14 persen; kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki andil yang paling kecil yaitu 0,02 persen .


69

memberikan andil sebesar 0,06 persen dan kelompok sandang dan kelompok kesehatan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.20 Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Bulan Nopember Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Kelompok/Sub Kelompok

Samarinda

I.

(1) Bahan Makanan

II.

Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau

III.

Perumahan

IV.

Sandang

V.

Kesehatan

VI.

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

VII.

Transpor dan Komunikasi

Balikpapan

(2)

(3)

Tarakan

Kaltim

(4)

(5)

0.79

1.54

4.25

1.54

0.55

0.00

0.27

0.31

0.78

0.27

0.13

0.51

0.67

0,02

-0.22

0.30

0.39

0.38

0.27

0,37

(0.01)

0.00

0.00

0.00

3.69

3.43

4.17

3.66

Grafik 6.6 Andil Inflasi Kalimantan Timur Bulan Nopember Tahun 2014 (%) andil % 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Umum

Bahan Makanan

Makanan Perumahan Jadi, Rokok dan Tembakau

Sandang

Kesehatan Pendidikan, Transpor Rekreasi dan dan Olahraga Komunikasi

6.9. Analisis Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Sehingga salah satu sasaran dalam pembangunan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai. Hal itu

70

ditujukan agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Banyak permasalahan yang bisa timbul akibat pengelolaan tenaga kerja yang tidak terencana, yang diawali dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Sebagai Kota yang baru berusia empat belas tahun, Kota Bontang terus berkembang dan bergerak untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Berbagai kebijakan pembangunan pun telah ditetapkan, dan salah satunya adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan di bidang ini mendesak untuk dilaksanakan karena dampaknya yang luar biasa bagi kebangkitan bangsa. Pembangunan ketenagakerjaan yang baik dan terencana diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang dapat pula berimplikasi pada pengurangan tingkat kemiskinan yang selama ini telah menjadi momok bagi semua daerah, termasuk Kota Bontang. Memperluas kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak gejolak sosial misalnya kriminalitas

yang

terjadi

disebabkan

oleh

banyaknya

pengangguran.

Untuk

mengantisipasi hal tersebut, maka setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri dalam dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek. Oleh karena itu, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi oleh penambahan kesempatan kerja akan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan. Tabel 6.21 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang Tahun 2011-2013 Kelompok Umur (1)

L (2)

2011 P (3)

L+P (4)

L (5)

2012 P (6)

L+P (7)

L (8)

2013 P (9)

L+P (10)

11.491

11.720

23.211

13.682

12.962

26.644

13.735

12.818

26.553

13.978

15.566

29.544

13.131

12.816

25.947

15.409

14.897

30.306

11.968

11.718

23.686

13.403

12.859

26.262

13.016

13.660

26.676

45-54 55-59

9.402

6.610

16.012

10.918

7.667

18.585

11.726

8.903

20.629

1.689

1.405

3.094

2.575

1.393

3.968

2.976

1.478

4.454

60+ Jumlah

2.061

1.424

3.485

2.097

1.783

3.880

2.101

1.786

3.887

50.589

48.443

99.032

55.806

49.480

105.286

58.963

53.542

112.505

15-24 25-34 35-44

Sumber :

Badan Pusat Statistik Kota Bontang& Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Tabel 6.21 di atas memberikan informasi tentang terus meningkatnya


71

jumlah penduduk usia kerja baik laki-laki maupun perempuan. Jika pada tahun 2011

Bab 6 Analisis dan Pembahasan jumlah penduduk usia kerja adalah sekitar 99.032 jiwa, maka pada tahun 2013 angka tersebut meningkat sebesar 13,60 persen. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan yang lebih besar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin lakilaki naik sekitar 16,55 persen, sedangkan jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan naik sekitar 10,52 persen. Tabel 6.22 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang 2009-2013

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Angkatan Kerja Laki-laki Perempuan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

72,96 27,04

75,59 24,54

71,37 28,63

66,08 33,92

66,19 33,81

Bukan Angkatan kerja Laki-laki Perempuan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

21,28 78,72

21,33 78,67

13,18 86,82

17,04 82,96

27,24 72,76

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS) Tabel 6.22 di atas memperlihatkan bahwa komposisi angkatan kerja selama lima tahun terakhir didominasi oleh angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki. Meskipun terlihat berfluktuasi, namun secara keseluruhan, persentase angkatan kerja berkenis kelamin laki-laki hampir dua kali persentase angkatan kerja berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut berbanding lurus dengan kondisi perekonomian di Kota Bontang yang ditopang oleh adanya dua perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimatan Timur dan PT. Badak NGL, serta letak Kota Bontang yang berdekatan dengan beberapa lokasi pertambangan batubara. Secara umum, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan tersebut lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki daripada tenaga kerja perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut sejalan dengan komponen penduduk bukan angkatan kerja yang salah satunya adalah penduduk yang aktivitas utama sehari-harinya adalah mengurus rumah tangga. Selain mengurus rumah

72

tangga, aktivitas utama penduduk bukan angkatan kerja adalah bersekolah atau lainnya


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.23 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2013 Uraian (1) Angkatan Kerja Bekerja Mencari Pekerjaan Bukan Angkatan kerja Mengurus rumah tangga Sekolah Lainnya Total Sumber :

2011

2012

2013

(2) 68,00 85,84 14,16 32,00 73,48 19,98 6,54 100.00

(3) 73,00 85,61 14,39 27,00 62,08 31,40 6,52 100.00

(4) 65,86 88,95 11,05 34,14 57,38 34,20 8,42 100.00

Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Tabel 6.23 menyajikan keadaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Bontang Tahun 2011-2013 menurut kegiatan utamanya. Angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan (pengangguran), sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga, bersekolah, atau lainnya (biasanya merupakan penduduk usia lanjut atau penduduk yang sakit/cacat sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang merupakan indikator tingkat kesempatan kerja (TKK) masih cukup tinggi di Kota Bontang. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 85,84 persen angkatan kerja Kota Bontang berstatus mempunyai pekerjaan, kemudian meningkat menjadi sekitar 88,95 persen pada tahun 2013. Kebalikan dari tingkat kesempatan kerja adalah indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan terhadap keseluruhan angkatan kerja. Pada tahun 2011 dan 2012 tingkat pengangguran di Kota Bontang masih cukup tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 14,16 persen dan 14,39 persen. Pada tahun 2013 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu menjadi sekitar 11,05 persen. Penurunan angka pengangguran tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pengurangan jumlah pengangguran telah memberikan hasil yang cukup baik. Pengangguran memang tidak dapat dikatakan identik dengan kemiskinan, namun pengangguran dapat menjadi pemicu peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pengurangan angka pengangguran masih harus tetap ditingkatkan. Apalagi apabila dilihat dari sumber pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bontang yang lebih banyak disebabkan oleh arus migrasi yang kebanyakan adalah mereka yang berusia kerja dan dengan motivasi untuk mencari pekerjaan. Jumlah penduduk usia kerja yang terus meningkat berakibat juga terhadap peningkatan para pencari kerja. Disinilah diperlukan perencanaan yang matang agar pertumbuhan usia kerja yang berjalan alamiah dapat dibarengi dengan penciptaan


73

lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat di tekan. Jika pertumbuhan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan penduduk usia kerja hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja maka hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Artinya bahwa setiap tahun akan selalu terjadi penambahan pengangguran baik itu terbuka atau setengah terbuka jika penciptaan lapangan kerja berjalan stagnan. Tabel 6.24 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang 2010-2013 Sektor/Lapangan Pekerjaan Utama (1) Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Lainnya Total

2010* Jumlah % (2) (3) 3.584 6,93 5.143 9,95 5.513 10,66 1.057

2,04

5.794 10.210

11,21 19,75

2.624

5,07

1.286

2,49

13.088 3.408 51.707

25,31 6,59 100,00

2011 Jumlah % (4) (5) 6.326 10,49 4.794 7,95

2012 Jumlah (6) 5.959 5.195

% (7) 8,97 7,82

2013* Jumlah % (8) (9) 7.514 11,76 5.343 8,36

2.815

4,67

3.329

5,01

2.511

3,93

372

0,62

131

0,20

324

0,51

7.660

12,70

5.099

7,68

7.484

11,71

17.063

28,29

17.793

26,80

19.407

30,37

2.561

4,25

2.984

4,49

3.270

5,12

4.047

6,71

3.969

5,98

2.267

3,55

14.678 60.316

24,34 100,00

21.940 66.399

33,04 100,00

15.779 63.899

24,69 100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS) * = Sensus Penduduk 2010 Selanjutnya, penduduk bekerja dapat dilihat berdasarkan lapangan usaha pekerjaannya. Tabel 6.24 di atas memperlihatkan bahwa pada rentang waktu tiga tahun terakhir, terdapat 3 sektor yang selalu paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Bontang, yaitu Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Sektor Jasa-jasa. Pada tahun 2011 ketiga sektor tersebut berturut-turut menyerap tenaga kerja Kota Bontang sebesar 12,70 persen, 28,29 persen, 24,34 persen. Pada tahun 2012 terjadi sedikit perubahan yaitu persentase tenaga kerja Sektor Bangunan menurun menjadi sebesar 7,69 persensehingga berada di bawah persentase tenaga kerja Sektor Pertanian yang sebesar 8,97 persen. Persentase tenaga kerja Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran juga mengalami penurunan di tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 26,80 persen, sementara persentase tenaga kerja Sektor Jasa-jasa mengalami kanaikan yang cukup signifikan menjadi sebesar 33,04 persen.

74

Selanjutnya pada tahun 2013, persentase tenaga kerja Sektor Pertanian dan Sektor Bangunan terlihat berimbang, yaitu masing-masing sebesar 11,76 persen dan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 11,71 persen. Sedangkan persentase tenaga kerja Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran kembali meningkat menjadi sebesar 30,37 persen, namun hal sebaliknya terjadi pada persentase tenaga kerja Sektor Jasa-jasa yang turun cukup signifikan menjadi sebesar 24,69 persen. Terdapat suatu hal yang menarik mengenai tenaga kerja di Kota Bontan, yaitu tenaga kerja Sektor Pertambangan yang persentasenya berkisar antara 7—9 persen dari keseluruhan angkatan kerja. Padahal apabila dilihat struktur perekonomiannya, Sektor Pertambangan tidak memiliki peranan dalam pembentukan nilai tambah bruto Kota Bontang. Lapangan Usaha Pertambangan tersebut sebenarnya adalah milik wilayah Kabupaten yang letaknya berada di sekitar Kota Bontang. Sedangkan para pekerjanya banyak yang menetap dan tinggal sebagai penduduk Kota Bontang, karena lebih dekat dengan berbagai fasilitas yang cukup layak, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, kuliner, maupun hiburan. Di Kota Bontang terdapat dua perusahaan industri berskala internasional, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL. Kedua perusahaan ini memiliki peran yang besar bukan hanya terhadap penyerapan tenaga kerja namun juga terhadap perekonomian Kota Bontang. Pada tahun 2013 sektor ini menyerap sekitar 3,93 persen tenaga kerja yang ada di Kota Bontang. Keberadaan kedua perusahan tersebut, memicu munculnya berbagai kegiatan perekonomian lainnya sebagai penunjang kegiatannya, terutama kegiatan di Sektor Jasa Perusahaan. Hal itu tentu saja berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja di Sektor Jasa-jasa yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 24—33 persen dari keseluruhan tenaga kerja Kota Bontang selama kurun waktu empat tahun terakhir. Di lain

pihak, Sektor Konstruksi/Bangunan merupakan sektor yang

menerima efek positif dari aktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan. Banyaknya pendatang yang mengadu nasib di Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan tentunya menaikkan permintaan akan tempat tinggal. Sektor Bangunan mampu menyerap tenaga kerja di Kota Bontang sebesar 11,71 persen pada tahun 2013, atau meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 7, 68 persen. Telah dipahami bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik. Untuk mengetahui kualitas penduduk usia kerja salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan penduduk dapat diasumsikan bahwa kualitas tenaga kerja tersebut makin baik, karena tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan pun meningkatkan daya saing para pencari kerja di bursa kerja, sehingga mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

75


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.25 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 20112013

N o. (1 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perminta an Tenaga Kerja Menurut Pendidika n (2) SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Lainnya Jumlah

2011

2012

2013

Lakilaki

Perem -puan

Lakilaki + Perem -puan

Lakilaki

Perem -puan


Lakilaki

Perem -puan


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

84 245 746 142

2 8 190 11

86 253 936 153

283 329 1.214 26

0 0 178 27

283 329 1.392 53

285 232 1.319 40

0 0 162 15

285 232 1.481 65

496 1.713

45 256

541 1.969

23 1.875

44 249

67 2.124

92 1.968

43 220

135 2.198

Sumber : Disosnaker Kota Bontang (Bontang Dalam Angka 2014)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6.25 di atas, terlihat bahwa ketersediaan peluang kerja di Kota Bontang didominasi oleh posisi yang mensyaratkan tingkat pendidikan setingkat sekolah menengah, yaitu mencapai sekitar 67,38 persen dari keseluruhan permintaan tenaga kerja. Apabila dibandingkan dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 yang sebesar 10,45 tahun, maka terlihat bahwa masih banyak posisi lowongan pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi oleh penduduk Kota Bontang. Hal itu tentu saja menyebabkan posisi tersebut akan diisi oleh penduduk di luar Kota Bontang yang juga berdampak pada meningkatnya migrasi masuk ke kota ini. Permintaan tenaga kerja berpendidikan setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga masih terlihat stabil dalam rentang 3 tahun terakhir. Sementara itu, permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan sarjana muda atau sarjana terlihat mengalami kenaikan pada tahun 2013 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin tenaga kerja yang dibutuhkan, terlihat bahwa permintaan terhadap tenaga kerja laki-laki masih jauh lebih tinggi dari pada

permintaan

terhadap

tenaga

kerja

perempuan.

Lebih

lanjut,

dengan

membandingkan tingkat pendidikan yang diinginkan, terlihat bahwa permintaan tenaga kerja perempuan adalah minimal setingkat SLTA. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja perempuan adalah untuk posisi yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir dari pada tenaga.

76

6.10. Analisis Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Manusia

merupakan

unsur

utama

dari

seluruh

kepentingan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan pembangunan yang menempatkan posisinya pada dua peran yaitu sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karenanya tuntutan ke arah terciptanya

manusia

yang

berkualitas

melalui

pendidikan

sebagai

modal

pembangunan makin besar. Dengan dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan bukan berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaan sudut pandang pembangunan manusia, adalah semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan berpolitik maupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

6.10.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Penerapan otonomi wilayah memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya dengan menetapkan prioritasprioritas yang akan didahulukan. Hal tersebut berdampak cukup positif pada pembanguna

Kota Bontang, terlihat pada perkembangan indeks pembangunan

manusianya yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai kota baru hasil pemecahan Kabupaten Kutai, Kota Bontang juga menerapkan sistem prioritas di dalam pembangunan. Kegiatan pembangunan di Kota Bontang dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang berperan dalam pembangunan sumber daya manusia, secara tidak langsung dapat sebagai pemacu peningkatan kualitas manusia. Contoh pembangunan infrastruktur yang terlihat cukup jelas adalah terbangunnya sarana jalan yang membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan terbukanya akses ini, pemerintah berharap masyarakat dapat secara aktif menggunakannya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraannya. Kecepatan mencapai nilai IPM ideal (reduksi shortfall) selama kurun waktu 2012-


77

2013 mencapai angka 2,45 persen. Hal tersebut menunjukkan kecepatan capaian

Bab 6 Analisis dan Pembahasan angka IPM ideal Kota Bontang dalam istimasi dua tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup tinggi. Berdasarkan peringkat, apabila dibandingka dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kota Bontang konsisten berada pada peringkat ketiga, berada dibawah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang menempati posisi pertama dan kedua. Berdasarkan kajian analisis IPM Kota Bontang, apabila dilihat berdasarkan komponennya, komponen yang menguatkan nilai indeks IPM Kota Bontang terletak pada komponen capaian Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-rata Lama Sekolah. Ketiga indikator ini pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan dengan indeks masing-masing AHH sebesar 73,12, AMH (99,25) dan rata-rata lama sekolah (10,45), lebih baik dari pada capaian Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan kecuali pada komponen rata-rata la sekolah yang sedikit lebih rendah dari Kota Balikpapan. Dari keempat komponen pembentuk IPM, komponen daya beli masyarakat masih sedikit tertinggal apabila dibandingkan dengan tiga kota lainnya. Hal itu, salah satunya karena variasi konsumsi komoditas masyarakat Kota Bontang tidak berbeda dengan variasi komoditas yang direkomendasikan UNDP, yaitu sebanyak 27 komoditas yang disesuaikan sampai dengan tahun 2018 (setara harga Kota Jakarta Selatan).

6.10.2 Angka Harapan Hidup Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal itu didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. Perbandingan agka harapa hidup (AHH) Kota Bontang dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

78

ditunjukkan oleh Grafik 6.7 di bawah ini.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.7 Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2012 dan 2013 (Tahun)

Bontang

73.12

72.78

Tarakan Samarinda

71.62

72.76

72.61

72.81

72.76

PPU Nunukan

72.19

71.92

Balikpapan KTT

72.19

71.80 72.01

72.01

2013 73.32

Bulungan Malinau

68.62

Kutai Kartanegara

68.17

69.17 68.39 70.61

Kutai Barat

70.63

73.79

Pasir 64.00

2012

70.73

70.43 69.03

73.32

68.62

Berau Kutai Timur

71.94

66.00

68.00

73.99

70.00

72.00

74.00

Terlihat bahwa angka harapan hidup Kota Bontang menempati urutan ketiga tertinggi di bawah Kabupaten Paser dan Kabupaten Bulungan. Angka harapan hidup Kota Bontang mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin dari sebesar 72,78 tahun pada tahun 2012 menjadi sebesar 73,12 tahun pada tahun 2013. Angka tersebut masih berada di atas angka harapan hidup Provisi Kalimantan Timur yang sebesar 71,78 pada tahun 2013. Pembangunan yang dilakukan Kota Bontang dalam mewujudkan Bontang Sehat dengan memberikan fasilitas pengobatan gratis ikut mendongkrak kenaikan nilai komponen angka harapan hidup. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Bontang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

79


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.10.3 Angka Melek Huruf Proses pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan tersebut penting bagi seseorang sebagai sarana untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peluang orang tersebut untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik demi menunjang kesejahteraannya. Kemampuan membaca dan menulis dapat diukur dengan angka melek huruf, yang merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bontang mencapai 99,25 yang artinya sebanyak 99,25 persen penduduk Kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya. Dengan kata lain, hanya sekitar 0,75 persen saja penduduk Kota Bontang yang belum bisa membaca dan menulis. Angka ini membaik jika dibandingkan dengan angka melek huruf tahun 2012 yang sebesar 99,22 persen. Penduduk yang belum melek huruf diperkirakan adalah penduduk berusia lanjut yang memiliki peluang cukup kecil untuk belajar membaca dan menulis. Perbandingan angka melek huruf kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperlihatkan oleh Grafik 6.8 di bawah ini. Grafik 6.8 Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (persen)

80

Bontang Tarakan Samarinda Balikpapan KTT PPU Nunukan Bulungan Malinau Berau Kutai Timur Kutai Kartanegara Kutai Barat Pasir 86.00

99.25 98.98 98.62 98.99 91.39 95.81 94.82 95.97 94.11 97.85 99.32 98.34 97.12 97.13 88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Di antara kabupaten/kota lainnya, Kota Bontang masih menempati urutan kedua teratas dalam angka melek huruf, satu tingkat di bawah Kabupaten Kutai Timur. Meskipun angka melek huruf penduduk Kota Bontang telah mencapai angka ideal yaitu di atas 90 persen, namun belum berarti tugas pemerintah telah usai. Terdapat tantangan baru yaitu untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi tersebut. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan telah dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang. Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT.Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

6.10.4 Rata-rata Lama Sekolah Di samping kemampuan dasar membaca dan menulis, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Pada tahun 2013 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai angka 10,45 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam

pendidikan hingga jenjang SLTA selama lebih dari 1 tahun. Perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disajikan oleh Grafik 6.9 di bawah ini.

81


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.9 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (Tahun) Bontang Tarakan Samarinda Balikpapan KTT PPU Nunukan Bulungan Malinau Berau Kutai Timur Kutai Kartanegara Kutai Barat Pasir

10.45 9.50 10.38 10.49 7.65 7.82 7.57 8.24 8.54 8.82 8.63 8.89 8.43 8.35 -

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata lama sekolah Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin. Namun peningkatan itu belum mampu menyalip capaian Kota Balikpapan yang sekitar 10,49, sehingga Kota Bontang masih harus berpuas diri berada di posisi kedua seperti tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang tahun lalu pun masih jauh lebih tinggi dari pada capaian kabupaten/kota lain di tahun tahun 2013. Tentu saja hal ini merupakan suatu prestasi yang cukup menggembirakan dan menjadi suatu modal positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

6.10.5 Rata-rata Pengeluaran Riil Rata-rata pengeluaran riil merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Jika dibandingkan dengan tiga kota lainnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang masih tertinggal, seperti terlihat pada Grafik 6.10. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh variasi konsumsi masyarakat yang umumnya masyarakat pinggiran

82

(pantai) yang kurang sesuai dengan rekomendasi UNDP terhadap 27 komoditas yang disesuaikan sampai dengan tahun 2018. Ke depannya, langkah intervensi yang dapat


Bab 6 Analisis dan Pembahasan dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau. 2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga. 3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Grafik 6.10 Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (000 Rupiah)

666

670

650 640

660

657

660

649 640 638

647

646

656

650 644

641

636

630

629

620 610

Namun demikian, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 639.880 rupiah, kemudian meningkat sekitar empat ribu rupiah pada tahun 2013 menjadi 643.880 rupiah. Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier. Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang

83


Bab 6 Analisis dan Pembahasan mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut. a. Produktivitas, PDRB per kapita. b. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi. c. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder. d. Status pekerjaan. Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya beli ini ditekankan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan paket komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan di DKI Jakarta (lihat tabel 3). Perkembangan masingmasing komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang setiap tahunnya disajikan oleh Tabel 6.26 di bawah ini.

Tabel 6.26 Perkembangan Indikator Dan Reduksi Sortfall IPM Kota Bontang, Tahun 2005-2013 Indikator

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1) Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (MYS/Tahun) Konsumsi per kapita di sesuaikan (000 Rp) IPM/HDI Kecepatan pencapaian Angka Ideal (Reduksi Shortfall) per tahun :

71,7

71,8

71,89

72,11

72,26

72,42

72,6

72,78

73,12

98,1

98,1

98,12

98,34

99,08

99,2

99,21

99,22

99,25

9,9

9,9

9,91

9,97

10,01

10,04

10,38

10,40

10,45

617,1 74,90

619,56 75,13

625,25 75,61

628,37 76,08

630,41 76,52

633,43 76,88

636,97 77,52

639,88 77,85

643,88 78,40

0,95

0,92

1,93

1,93

1,84

1,55

2,75

1,49

2,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Sejalan

dengan

perkembangan

masing-masing

komponen

pembentuknya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama sepuluh tahun terakhir pun mengalami kecenderungan yang positif setiap tahunnya. Di tahun 2005 tercatat IPM Kota Bontang menyentuh angka 74,90 persen, kemudian naik menjadi 75,13 persen pada tahun 2006, dan terus meningkat hingga menyentuh angka 77,85 pada tahun 2012 dan 78,40 pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa

84

pembangunan manusia di Kota Bontang cukup berhasil. Pola perkembangan IPM Kota Bontang secara lebih jelas diperlihatkan oleh Grafik 6.11 di bawah ini.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.11 Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2004-2013 (Persen)

Nilai ideal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah adalah 100 persen. Sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM pada hakikatnya adalah untuk mendekati angka ideal tersebut. Kecepatan perkembangan nilai IPM menuju nilai ideal dapat diukur dengan suatu indikator yang disebut reduksi

shortfall. Tabel 6.26 di atas juga menyajikan perkembangan reduksi shortfall IPM Kota Bontang setiap tahunnya. Tingkat kecepatan perkembangan IPM Kota Bontang menuju angka IPM ideal (100 persen) dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 2,45 persen. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dari kecepatan perkembangan IPM yang diraih oleh Kabupaten Berau (3,11) dan kecepatan perkembangan IPM Kabupaten Paser dan Kabupaten Malinau (2,65). Reduksi shortfall yang diraih oleh Kota Bontang pada tahun 2013 menyamai pencapaian Kota Samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentu saja merupakan kondisi yang cukup menggembirakan mengingat pada tahun sebelumnya reduksi shortfall IPM Kota Bontang sempat tertinggal apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun demikian, tentu saja Kota Bontang tidak boleh terlalu cepat berpuas diri. Untuk mencapai angka IPM ideal memerlukan waktu yang relatif panjang. Diperlukan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, menjaga lingkungan hidup yang sehat, berpendidikan formal dan non formal, tersedianya sarana-prasarana yang memadai serta kemudahan aksesnya. Mengingat semua daerah akan melakukan hal yang sama untuk mencapai derajat predikat yang tinggi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia maka Kota Bontang juga sudah melakukan hal itu. Hasilnya adalah keberhasilan Kota Bontang menempati posisi ketiga selama sembilan tahun terakhir, dan terus berusaha keras untuk mencapai yang lebih baik lagi.

85


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.11. Indikator Pembangunan Daerah Dalam IPD, yang diukur adalah konsep atau kriteria pembangunan suatu daerah. Minimal ada 3 kriteria untuk mengukurnya. Kriteria pertama, Keberdayaan pemerintahan, aspek-aspek yang tercakup didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Kriteria yang kedua yaitu Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria Fasilitas Publik, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu daerah. Sub kriteria yang kedua adalah Ekonomi Wilayah yang memiliki definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah. Sedangkan yang terakhir adalah Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup. Kriteria yang terakhir yakni Keberdayaan Masyarakat memiliki subkriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah. Subkriteria yang kedua adalah Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup masyarakat di suatu daerah. Sedangkan Sosial, Politik dan Budaya adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial politik dan budaya di suatu daerah.

6.11.1. Indikator untuk menilai Kapabilitas Aparat A. Indikator Kualitas PNS B. Indikator Jumlah PNS C. Indikator Kreativitas PNS Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan

berkeadilan,

diperlukan

penataan kembali administrasi dan

manajemen

pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai dan paradigma baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bontang sebagai daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi dan tugasnya adalah sebagai pengelola pemerintahan di Kotanya. Untuk pemerintah Kota diberi wewenang untuk

86

menjalankan/mengatur rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya daerah demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Dari data aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil/PNS) yang ada di Kota Bontang sampai dengan bulan Agustus 2014 terdapat sebanyak 3.265 orang yang terdiri atas PNS Golongan I sebanyak 84 Orang, golongan II sebanyak 1.133 orang, golongan III sebanyak 1.566 dan golongan IV sebanyak 477 orang. Apabila di rinci berdasarkan jabatan, terdapat 509 orang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebagai pejabat fungsional. Apabila dirinci berdasarkan eselon, terdapat 31 Orang PNS Eselon II, 112 orang Eselon III dan 366 orang Eselon IV. Tabel 6.27 Jumlah Pegawai di Kota Bontang 2000-2014 Tahun

I (2)

II (3)

Golongan III (4)

(1) 2000 25 419 661 2001 28 450 745 2002 29 518 830 2003 20 479 842 2004 15 533 941 2005 10 625 1.026 2006 49 724 906 2007 61 789 948 2008 83 1.045 1.145 2009 114 1.225 1.365 2010 2011 89 1.172 1.410 2012 87 1.119 1.433 2013 85 1.063 1.449 2014*) 84 1.133 1.566 Keterangan : *) Kondisi s/d bulan September 2014 Sumber : BKD Kota Bontang

IV (5) 60 95 104 137 157 176 349 356 414 423 480 474 477 482

Jumlah (6)

Rasio Pegawai/ Penduduk (7)

1.165 1.318 1.481 1.478 1.646 1.837 2.028 2.154 2.687 3.127 3.151 3.113 3.074 3.265

1.13 1.25 1.26 1.25 1.36 1.47 1.56 1.61 1.96 2.18 2.11 2.03 1.83 1.99

Dari jumlah Pegawai sebanyak 3.265 tersebut harus melayani jumlah penduduk sebanyak 163.651 orang. Kondisi rasio pelayanan pegawai terhadap penduduk dari tahun ke tahun naik. Apabila dilihat dari jumlah pejabat struktural yang sebanyak 509 orang, ini berarti setiap pejabat eselon II rata-rata membawahi jumlah pejabat struktural eselon III sebanyak 3 orang, dan eselon III membawahi pejabat struktural Eselon IV sebanyak rata-rata 3 orang.

6.11.2. Indikator untuk menilai Keuangan Daerah 1. Indikator Tax Effort 2. Indikator Investasi Pemerintah 3. Indikator Transfer Pusat A. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2014 Perlakuan sistem pemerintahan yang sentralistik yang berjalan cukup lama menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah dan mengakibatkan beberapa


87

daerah mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Kota Bontang berada di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur dimana infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, infrastruktur sarana pendidikan, sarana kesehatan, air dan listrik serta jaringan komunikasi masih tertinggal bila dibandingkan dengan Kota Samarinda maupun Balikpapan. Namun setelah adanya gerakan reformasi, kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan mengalami perubahan, dimana kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini mulai berkurang secara bertahap. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah pusat telah memberlakukan UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur tentang pelimpahan beberapa tugas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU tersebut pada tanggal yang sama juga mulai diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai perkembangan dan struktur pendapatan daerah Pemerintah Kota Bontang, serta kontribusi setiap komponen sumber pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Kota Bontang selama tahun 20002014. B. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Bontang Dalam ulasan ini disajikan data pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2000-2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan komponen Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak adalah unsur yang penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, dana perimbangan masih merupakan komponen dominan yang terutama bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Secara lengkap gambaran tentang prospek pendapatan daerah Kota

88

Bontang dapat dilihat pada tabel berikut.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.28 Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang dari Pos PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2000-2014 Sumber Pendapatan

2000

(1)

(3)

(4)

9.827.273.882,73 253.627.297.267,18

14.921.129.376,97 306.292.422.155,70

18.769.987.424,05 354.409.990.096,45

3. Lain-lain Yang Sah Jumlah

238.528.860,00 34.317.447.356,19

4.652.836.208,93 268.107.407.358,84

5.313.945.090,89 326.527.496.623,56

11.755.520.375,90 384.935.497.896,40

Pendapatan (1)

1. PAD 2. Perimbangan 3.Lain-lain Yang Sah Jumlah Sumber Pendapatan (1)

4.

2003

7.768.980.407,00 26.309.938.089,19

Sumber

1.PAD 2.Perimbangan 3.Lain-lain Yang Sah Jumlah

(2)

2002

PAD Perimbangan

1. 2.

3.

2001

2004

2005

(5)

2006

2007

(6)

(7)

(8)

17.261.436.161,74 373.452.689.370,50 14.453.490.525,00

19.407.575.620,18 534.819.367.758,10 15.003.587.200,00

27.456.823.546,71 711.084.748.194,40 25.358.304.200,00

37.544.459.801,54 581.655.634.409,00 34.582.586.000,00

(9)

405.167.616.057,24

569.230.530.578,28

763.899.875.941,11

653.782.680.210,54

2008

2009

2010

2011

(10)

(11)

(12)

32.449.302.859,01 763.375.922.261,00 50.578.697.000,00

65.024.474.843,46 564.622.632.474,00 51.380.350.990,00

60.557.108.974,03 757.194.227.798,00 60.834.982.500,00

88.169.806.581,23 976.947.605.197,00 122.571.499.000,00

846.403.922.120,01

681.027.458.307,46

878.586.319.272,03

1.187.688.910.778,23

Sumber Pendapatan

2012

(1)

(14)

2013

(13)

2014*)

1.PAD 96.732.453.663,73 125.658.166.386,67 109.718.759.102,16 2.Perimbangan 1.136.383.763.043,00 1.004.128.296.521,00 684.283.554.453,00 3.Lain-lain Yang 138.015.740.000,00 166.434.296.600,00 88.149.991.973,00 Sah Jumlah 1.484.501.942.787,61 1.296.220.759.507,6 882.152.305.528,16 Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang Keterangan : *) data sampai dengan bulan September 2014

C. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Pemberlakuan otonomi daerah juga ternyata berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. PAD pada tahun 2000 sebesar 7,7milyar rupiah juga meningkat menjadi 9,8 milyar rupiah di tahun 2001. Kondisi ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2009 sebesar 65,02 milyar, kemudian menurun di 2010 sebesar 60,5 milyar rupiah. Pada tahun 2011 dan 2012 kembali meningkat menjadi 88,16 milyar rupiah dan 96,7 milyar rupiah.Sedangkan di tahun


89

2013 kenaikan PAD mencapai 29,9persen dari tahun 2012 atau sebesar 125,6 milyar

Bab 6 Analisis dan Pembahasan rupiah sedangkan sampai dengan bulan September 2014 besaran PAD sudah mencapai 109,7 milyar rupiah. Tabel 6.29 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000 - 2014 Sumber PAD

2000 Rupiah

%

1. Retribusi 2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 4. Pendapatan Lainnya Jumlah

386.998.974,00 7.381.981.433,00 -

4,98 95,02 -

2.263.720.548,90 6.958.568.374,83 604.994.959,00

23,03 70,81 6,16

1.691.302.753,48 9.831.588.249,30 1.883.295.267,19 1.514.943.107,00

11,33 65,89 12,62 10,15

7.768.980.407,00

100,00

9.827.283.882,73

100,00

14.921.129.376,97

100,00

%

2005 Rupiah

%

2.057.054.036,01 12.012.047.144,20 3.703.166.068,32 997.720.175,52

10,96 64,00 19,73 5,32

2.065.817.450,69 11.109.221.102,00 3.171.230.573,64 915.167.035,41

11,97 64,36 18,37 5,30

2.621.289.726,89 11.509.557.383,60 2.634.948.862,65 2.641.779.647,04

13,51 59,30 13,58 13,61

18.769.987.424,05

100,00

17.261.436.161,74

100,00

19.407.575.620,18

100,00

2007 Rupiah

%


2.102.901.205,50 14.208.450.200,99 2.143.771.965,60 9.001.700.174,66

7,66 51,75 7,81 32,78

2.549.897.478,00 14.629.144.970,68 4.529.572.945,39 15.835.844.407,47

6,79 38,96 12,06 42,18

3.255.166.857,43 16.572.114.060,08 6.425.456.126,81 6.196.565.814,69

10,03 51,07 19,80 19,10

27.456.823.546,71

100,00

37.544.459.801,54

100,00

32.449.302.859,01

100,00

%

3.686.696.546,88 16.006.408.602,88 9.562.661.861,28 35.768.707.832,42

5,67 24,62 14,71 55,01

2.968.851.624,50 15.126.014.339,75 8.921.906.736,86 33.540.336.272,92

4,90 24,98 14,73 55,39

3.663.367.153,00 27.908.404.760,41 9.816.808.264,20 46.781.226.403,62

4,15 31,65 11,13 53,06

65.024.474.843,46

100,00

60.557.108.974,03

100,00

88.169.806.581,23

100,00

(1)

(26)

1. Retribusi 2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 4. Pendapatan Lainnya

4.512.252.870,63 36.145.578.819,82 7.061.099.486,67 49.013.522.486,61

(27)

(28)

% (29)

2014*) Rupiah (30)

(25)

% (31)

5.729.690.011,51 51.768.747.070,00 7.243.464.076,64 60.916256.228,62

4,56 41,19 5,76 48,49

3.153.685.629,38 71.604.312.862,48 6.300.524.567,09 28.660.236.043,21

2,87 65,26 5,74 26,13

Jumlah 89.671.354.177,06 100,00 125.658.166.386,87 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang

100,00

109.718.759.102,61

100,00

90

5,03 40,31 7,87 54,66

2013 Rupiah

(24)

%


%

(23)

2011 Rupiah

(19)

(20)

2012 Rupiah

(22)

%

(18)

(1)

Sumber PAD

(21)

2010 Rupiah

(17)

%

(14)

2009 Rupiah

(16)

2008 Rupiah

(13)

(1)

Sumber PAD

(15)

(12)

%


%

(11)

(7)

(8)

2006 Rupiah

(10)

(6)

(1)

Sumber PAD

(9)

2004 Rupiah

(5)

%

(2)

2003 Rupiah

(4)

2002 Rupiah

%

(1)

Sumber PAD

(3)

2001 Rupiah


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.12 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2014

80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0 Retribusi

Pajak Daerah

Peningkatan PAD di tahun 2000 sampai 2014 sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan pendapatan lainnya. Dalam grafik terlihat, bahwa sejak tahun 2000 kenaikan maupun penurunan PAD lebih dipengaruhi oleh fluktuasi pos pajak daerah sebagai kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD. Selama kurun waktu 2000-2014 pos pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 52,41% per tahunnya. Sedangkan untuk pos pendapatan lainnya sebagai penyumbang kedua terhadap pembentukan PAD rata-rata menyumbang sebesar 28,2persen per tahunnya. Sedangkan untuk pos PAD yang berasal dari retribusi hanya memberikan sumbangan rata-rata sebesar 8,5% per tahunnya. Grafik 6.13 Persentase Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2014

3% 26%

Retribusi Pajak Daerah Laba BUMD/hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

6%

Pendapatan Lainnya

65%

91


Bab 6 Analisis dan Pembahasan D. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang Sangat dominannya peranan dana perimbangan dalam struktur APBD Pemerintah Kota Bontang, merupakan cerminan begitu besarnya ketergantungan Pemerintah Kota Bontang terhadap bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di Kota Bontang. Pada tahun 2000 dimana dana perimbangan hanya berupa bagi hasil pajak dari pajak bumi dan bangunan (IPEDA), bagi hasil sumber daya alam dari pengusahaan sektor kehutanan dan landrent, serta subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan. Peranan dana perimbangan dalam struktur penerimaan Pemerintah Kota Bontang saat itu sudah mencapai 76,67 persen.Kemudian sejak diberlakukannya PP No. 104 tahun 2000 pada tahun 2001, dimana komponen pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan mengalami penambahan dua komponen, yaitu komponen bagi hasil pajak perorangan pasal 21, serta komponen bagi hasil bukan pajak yang merupakan bagi hasil potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan bumi dan gas alam. Tabel 6.30 Struktur Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2014 Sumber Perimbangan (!)

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah

2000

2001

Rp

%

Rp

%

(2)

(3)

(4)

(5)

5.056.835.802,00 571.647.695,00

19,22 2,17

21.800.467.314,14 153.959.666.953,04

8,60 60,70

3.041.664.255,19 17.639.790.337,00 26.309.938.089,19

11,56 67,05 100,00

75.720.000.000,00 2.147.163.000,00 253.627.297.267,18

29,85 0,85 100,00

2002 Sumber Perimbangan (!)


Sumber Perimbangan (!)

92


2003

Rp

%

(6)

(7)

Rp

%

(8)

(9)

28.884.354.136,00 195.315.929.269,70

9,43 63,77

59.474.625.150,00 212.784.387.946,45

16,78 60,04

82.092.138.750,00 306.292.422.155,70

26,80 100,00

79.048.750.000,00 3.102.227.000,00 354.409.990.096,45

22,30 0,88 100,00

2004

2005

Rp

%

Rp

%

(10)

(11)

(12)

(13)

73.258.282.324,00 214.932.219.690,50

19,62 57,55

107.574.966.673,16 343.140.187.333,00

20,11 64,16

78.085.187.356,00 7.177.000.000,00 -

20,91 1,92 -

77.531.000.000,00 6.573.213.751,94 -

14,50 1,23 -

373.452.689.370,50

100,00

534.819.367.758,10

100,00


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.30 2006

Sumber Perimbangan (!)


2007

Rp

%

Rp

%

(2)

(3)

(4)

(5)

115.361.800.706,40 499.876.127.878,00

16,22 70,30

135.036.844.376,00 371.884.123.370,00

23,22 63.94

82.027.833.333,00 13.818.986.277,00 711.084.748.194,40

11,54 1,94 100,00

69.408.166.663,00 5.326.500.000,00 581.655.634.409,00

11,93 0,92 100,00

Rp

%

Rp

%

(!)

(14)

(15)

(16)

(17)


143.537.080.786,00 563.519.359.475,00

18,80 73,82

137.462.885.650,00 137.462.885.650,00

24,35 71,39

48.929.482.000,00 7.390.000.000,00 763.375.922.261,00

6,41 0,97 100,00

16.421.023.000,00 7.667.000.000,00 564.622.632.474,00

2,91 1,36 100,00

Rp

%

Rp

%

(!)

(18)

(19)

(20)

(21)

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi

164.117.777.073,00 579.345.897.586,00

21,67 76,51

168.004.452.390,00 710.188.307.807,00

17,20 72,69

13.730.553.139,00 -

1,81 -

93.934.545.000,00 4.820.300.000,00 -

9,62 0,49 -

Jumlah

757.194.227.798,00

100,00

976.947.605.197,00

100,00

Sumber Perimbangan

Sumber Perimbangan

Sumber Perimbangan (1)

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah Sumber Perimbangan (1)

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi

2009

2010

2011

2012

2013

Rp

%

Rp

%

(22)

(22)

(23)

(24)

169.111.114.841,00

8,59

166.853.217.666,00

16,62

832.728.924.202,00

42,29

697.165.750.855,00

69,42

134.543.724.000,00 -

6,83 -

140.109.328.000,00

13,96 -

1.136.383.763.043,00

100,00

1.004.128.296.521,00

100,00

2014*) Rp

%

(22)

(22)

90.481.179.244,00

13,22

466.147.565.209,00

68,12

127.654.810.000,00 -

18,66 -

684.283.554.453,00

100,00

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang


93

Jumlah

2008

Bab 6 Analisis dan Pembahasan ealisasi penerimaan dana perimbangan Kota Bontang, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di tahun 2000 yang hanya mencapai 26 milyar rupiah kemudian cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali di tahun 2007 dan 2009, tercatat pada tahun 2013 nilai dana perimbangan menjadi 1,0 triliun rupiah dan sampai dengan bulan September 2014 dana perimbangan mencapai 684,2 milyar rupiah. Komponen pajak bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam memberikan andil terbesar terhadap dana perimbangan yaitu sebesar 47,74%. Sedangkan peranan bagi hasil pajak meskipun secara relatif menurun namun secara riil mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tercatat bagi hasil pajak di tahun 2000 hanya sebesar 5,05milyar rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 461 milyar selama kurun waktu 14 tahun atau menjadi 466,1milyar rupiah sampai dengan bulan September 2014.

6.11.3. Indikator untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1. Indikator Belanja Non Pegawai 2. Indikator Rentang Kendali Desa 3. Indikator Sarana Komunikasi 1. Indikator Belanja Non Pegawai Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bontang secara garis besar digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Setelah diterapkannya sistem anggaran berdasarkan kepada pendekatan kinerja sejak tahun 2002, belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing-masing terdiri atas 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan. Pada bagian Belanja Pelayanan Publik, selain terdiri atas 3 (tiga) kelompok belanja tersebut di atas juga termasuk di dalamnya adalah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Pengeluaran Tidak Tersangka/Terduga. Kelompok Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan, masing-masing terdiri atas belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Sedangkan kelompok Belanja Modal terdiri atas 19 jenis belanja modal, antara lain belanja modal tanah; jalan dan jembatan; bangunan air (irigasi); instalasi; jaringan; bangunan gedung; monumen; alat-alat besar; alat-alat angkutan; alat-alat bengkel; alat-alat pertanian;

94

alat-alat kantor dan rumah tangga; alat-alat studio dan alat-alat konsumsi; alat-alat kedokteran; alat-alat laboratorium; buku/perpustakaan; barang bercorak kesenian dan kebudayaan hewan, ternak serta tanaman; dan persenjataan/keamanan.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sejak tahun 2008 terjadi perubahan jenis pengeluaran pemerintah daerah, yaitu menjadi Belanja Modal, Belanja Operasi dan Belanja Tak terduga. Belanja modal terdiri atas Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Biaya Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Belanja Aset tetap lainnya dan Belanja Aset lainnya. Sedangkan Belanja Operasi dirinci menjadi Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Tabel 6.31 Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bontang Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2011—2014 Kontribusi No.

Jenis Pengeluaran

(1)

(2)

A.

Belanja Modal

1.

Belanja Tanah

2.

Belanja Peralatan dan Mesin

3.

Belanja Gedung dan Bangunan

4.

Belanja Jalan, Irigasi,dan Jaringan

5.

Belanja Aset tetap lainnya

6.

Belanja Aset lainnya

B.

Belanja Operasi

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.

Belanja Bunga

4.

Belanja Subsidi

5.

Belanja Hibah

6.

Belanja Bantuan Sosial

7.

Belanja Bantuan Keuangan

C.

Belanja Tak Terduga TOTAL

2012

2013

(Nilai Rp.000)

(Nilai Rp.000)

(3)

2014*)

(%)

(Nilai Rp.000)

(4)

(5)

2012

2013

2014*)

(6)

(7)

(8)

410,146,745.27

553,846,322.53

75,861,555.12

32.50

37.21

12.80

88,808,993.51

27,604,162.42

10,947,190.00

7.04

1.85

1.85

69,758,113.78

51,022,366.98

12,130,493.06

5.53

3.43

2.05

86,470,471.35

167,491,751.80

30,373,536.55

6.85

11.25

5.12

158,489,862.89

296,694,943.52

21,057,693.08

12.56

19.94

3.55

1,454,405.44

452,817.50

29,200.00

0.12

0.03

0.00

5,164,898.30

10,580,280.30

1,323,442.43

0.41

0.71

0.22

851,379,911.46

932,621,097.30

516,856,748..24

67.45

62.67

87.20

370,300,377.77

383,291,320.15

259,022,459.69

29.34

25.75

43.70

341,336,368.83

451,579,892.68

251,198,200.23

27.04

30.34

42.38

-

-

-

-

-

-

3,140,527.50

-

-

0.25

-

-

133,709,495.34

95,959,399.08

6,492,470.00

10.59

6.45

1.10

2,418,165.50

1,332,086.00

143,618.31

0.19

0.09

0.02

474,976.52

458,399.39

-

0.04

0.03

-

637,909.64

1,793,138.14

-

0.05

0.12

592,718,303.35

100,00

100,00

1,262,164,566.37

1,488,260,558.66

100,00

*) Data sampai Bulan September Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang

Realisasi belanja daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2011, yaitu dari 974 milyar rupiah pada tahun 2011 menjadi 1,26 triliun rupiah pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 29,46 persen. Peningkatan ini lebih banyak disebabkan oleh peningkatan belanja modal yang meningkat sekitar 54,07 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja modal terutama pada belanja tanah, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset lainnya. Peningkatan belanja modal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk meningkat infrastruktur.

95


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sedangkan belanja operasi naik sekitar 20,20 persen dari belanja operasi tahun 2011. Kenaikan belanja yang lebih lambat apabila dibandingkan dengan kenaikan belanja modal menyebabkan proporsi belanja operasi sedikit menurun pada tahunn 2012, yaitu dari sebesar 72,65 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 67,45 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013, realisasi belanja masih didominasi oleh belanja operasi yaitu mencapai 62,67 persen dari keseluruhan belanja Pemerintah Kota Bontang. Sedangkan belanja operasi sampai Bulan September 2014 hanya sebesar 87,20 persen dari belanja keseluruhan. 2. Indikator Rentang Kendali Desa Komponen rentang kendali menunjukkan keterjangkauan sebuah desa ke pusat pemerintahan kabupaten/kota, yaitu Berapa jarak dan waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai pusat pemerintahan. Dalam hal ini sarana transportasi dan kondisi jalan digunakan sebagai komponen utama yang dinilai. Berdasarkan hal tersebut, di Kota Bontang rentang kendali ini tidak terlalu bervariasi, karena cukup mudah mengakses pusat pemerintahan dari hampir semua wilayah di Kota Bontang. 3. Indikator Sarana Komunikasi Kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sosial budaya di daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku sosialnya, baik ekonomi maupun budaya setempat. Era globalisasi yang terjadi di dunia saat ini dirasakan sangat luar biasa. Tantangan ini menyebabkan penyebaran informasi makin cepat dan memberikan kehidupan yang makin transparan. Keadaan ini dapat dirasakan dengan makin gencarnya informasi ke segala pelosok dunia, baik melalui media elektronik seperti radio dan televisi, maupun melalui media cetak seperti surat kabar atau majalah. Segi positif informasi adalah membuka cakrawala berpikir masyarakat sehingga menerima tantangan perubahan zaman dengan keterbukaan dan menjadikan masyarakat yang makin dewasa. Segi negatifnya, informasi cenderung merusak budaya dan tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat. Bahkan informasi tanpa batas yang diterima oleh masyarakat tanpa kedewasaan cenderung meracuni generasi muda. Dampaknya rasa peduli terhadap sesama makin menipis, rawan kenakalan remaja, dan tindakan kriminalitas makin tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka meraih kemajuan, konsekuensinya kita harus menyiapkan segala sesuatu guna menghadapi tantangan

96

informasi.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Secara umum masyarakat Kota Bontang yang mengakses teknologi komunikasi cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya jumlah rumah tangga yang menggunakan perangkat komunikasi seperti telepon dan komputer seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6.35 di bawah ini. Tabel 6.32 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Infomasi Tahun 2011—2013 Akses Terhadap Teknologi dan Informasi (1) Telepon rumah Handphone Komputer/desktop Laptop/notebook

Rumah Tangga Pengguna 2011 (2) 9.149 38.275 6.535 13.231

2012 (3) 7.394 39.123 7.798 11.313

2013 (4) 8.226 39.470 7.393 15.056

Rumah Tangga Bukan Pengguna 2011 (5) 30.048 923 32.667 25.967

2012 (6) 32.590 861 32.186 28.671

2013 (7) 31.363 392 32.469 24.806

Sumber : BPS Kota Bontang (SUSENAS 2011 dan 2012,2013) Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013, terdapat sekitar 8.226 rumah tangga yang menggunakan telepon rumah , sedangkan jumlah rumah tangga yang menggunakan telepon genggam mencapai 39.407 rumah tangga.Rumah tangga yang menggunakan computer/desktop hanya mencapai 7.393 rumah tangga dan untuk rumah tangga pengguna laptop/notebook sebesar 13.231 rumah tangga. Perbedaan yang sangat signifikan antara rumah tangga pengguna telepon rumah dan rumah tangga pengguna telepon genggam bisa jadi sangat dipengaruhi oleh sifat telepon genggam yang bisa dibawa ke mana-mana serta tarif pemakaiannya yang cukup terjangkau. Hal tersebut terlihat pula pada peningkatan jumlah rumah tangga pengguna telepon genggam yang disertai dengan penurunan rumah tangga pengguna telepon rumah pada tahun 2013 apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2012. Selain telepon, perangkat telekomunikasi dan teknologi yang sudah cukup marak digunakan oleh masyarakat Kota Bontang adalah laptop/notebook. Tercatat di tahun 2012, jumlah rumah tangga yang memiliki laptop/notebook adalah sebanyak 11.313 rumah tangga dan mengalami peningkatan di tahun 2013 yang besarannya mencapai 15.056 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga pengguna computer/desktop dari 7.798 rumah tangga di tahun 2012 menjadi 15.056 rumah tangga di tahun 2013. Seperti halnya telepon genggam, penggunaan komputer jinjing lebih tinggi dari pada penggunaan komputer meja karena sifatnya yang bisa dibawa ke mana-mana dan dapat terhubung dengan mudah ke internet menggunakan modem atau wifi. Selain peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah rumah tangga pengguna berbagai perangkat teknologi dan komunikasi ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup, kebutuhan komunikasi, dan tuntutan perkembangan zaman.

97


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.11.4. Indikator Untuk Menilai Fasilitas Publik 1. Indikator Pelayanan Kesehatan 2. Indikator Pelayanan Pendidikan 3. Indikator Pelayanan Jalan 1. Pelayanan Kesehatan Dalam penentuan keberhasilan peningkatan kesejahteraan digunakan berbagai indikator kesejahteraan yang bersifat input dan output. Indikator input berupa proses yang mempengaruhi tercapainya indikator output.

Indikator input adalah

variabel-variabel yang bersifat investasi berupa pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi guna tercapainya suatu output kesejahteraan rakyat. Implementasi dari indikator input dan output, bila terjadi kesenjangan antara variabel input dengan implementasi hasil (output) yang diharapkan, dapat diartikan bahwa arah kebijakan yang diambil dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah terjadi kekeliruan. Dan sebaliknya jika terjadi kesinergisan antara indikator input dan output maka program kesejahteraan diartikan berhasil mengena pada kebutuhan masyarakat. Indikator lainnya tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah fasilitas kesehatan. Gambaran mengenai terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan masih terkendala oleh minimnya informasi yang ada. Untuk melihat terpenuhinya sarana tersebut masih dibutuhkan berbagai variabel mengingat jauhnya jarak antar kecamatan dan masih minimnya sarana transportasi yang ada, maka diperlukan pos-pos kesehatan atau puskesmas pembantu yang menyebar di kelompokkelompok daerah tempat tinggal penduduk. Untuk rumah sakit diperlukan informasi mengenai jumlah tempat tidur pasien rawat inap, perawat dan tenaga medis lainnya seperti bidan, apoteker. Dari data yang ada, terlihat jumlah rumah sakit pada tahun 2000 hanya ada 2 buah dan meningkat menjadi 4 buah di tahun 2012. Jumlah puskesmas sebanyak 3 di tahun 2000 menjadi 6 puskesmas dan 2 puskesmas pembantu di tahun 2014 yang tersebar merata di 3 kecamatan. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) juga terus mengalami peningkatan dari 62 di tahun 2000 menjadi 112 buah di tahun 2014. Jumlah ini sudah cukup ideal untuk mencakup 15 kelurahan karena idealnya setiap kelurahan mempunyai minimal 1 unit posyandu yang bertujuan peningkatan kesehatan ibu, ibu hamil/menyusui dan

98

anak balita.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.33 Indikator Layanan Kesehatan/Desa, Persentase Fasilitas kesehatan terhadap Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Bontang Tahun 2014

Indikator kesehatan/desa (1) Klinik/Balai Pengobatan Puskesmas Puskesmas pembantu

Satuan (2) Persen Persen Persen

Ratio (3) 26 40 13,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang

Tabel 6.34 Sarana Kesehatan di Kota Bontang 2000-2014

Tahun

Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Jumlah Apotek

Jumlah Toko Obat

Jumlah Klinik/Bala i Pengobatan

Jumlah Posyandu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 6 6

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 5 2 6 6 5 6 6 6 13 13 15 15 18 22

33 34 33 31 32 28 16 32 32 32 32 32 32 20 22

5 3 2 2 4 4 3 3 3 8 8 9 3 4 4

62 62 62 64 88 88 88 94 94 97 100 102 102 108 112

Sumberdata :Dinas Kesehatan Kota Bontang Keterangan : *) data s/d bulan September 2014

1.1. Tenaga Kesehatan Pada tahun 2013 jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) berjumlah 149 orang, namun sampai dengan bulan September 2014 sebesar 157 orang,

atau

mengalami peningkatan 5,4 persen. Namun apabila dilihat dari persebaran tenaga kesehatan yang ada di Kota Bontang sudah cukup memadai, dilihat dari rasio jumlah dokter pada tahun 2014, setiap kecamatan memiliki 42 dokter, atau sekitar 8 dokter untuk setiap desa/kelurahan. Sedangkan jumlah tenaga perawat sampai dengan bulan September tahun 2014 adalah 482 orang berkurang 10 orang dari tahun 2013.

99


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.35 Indikator Tenaga Kesehatan/desa, Jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Bontang Tahun 2014

Indikator kesehatan/desa

Rasio

(1) Dokter Tenaga perawat Tenaga Non Medis Tenaga Non Perawat Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang

(2) 0,937 2,877 3,056 0,573

Dari tabel 6.35 dapat kita ketahui bahwa rasio antara dokter dengan jumlah penduduk di tahun 2014 sebesar 0,937 yang berarti bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh satu dokter. Sedangkan untuk tenaga perawat dengan rasio 2,877 dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh perawat sebanyak 2 orang. Untuk melihat perkembangan rasio jumlah dokter dengan jumlah perawat terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel 6.36 berikut ini. Tabel 6.36 Jumlah Tenaga Kesehatan dan rasio dokter, perawat terhadap penduduk di Kota Bontang Tahun 2000-2013

Dokter Tahun (1)

Dokter Umum

Dokter Gigi

Dokter Spesialis

(2)

(3)

(4)

Jumlah Dokter

Jumlah Perawat

(5)

(6)

2000 15 5 7 27 2001 20 8 7 35 2002 25 12 26 63 2003 38 14 26 78 2004 47 17 14 78 2005 40 20 26 86 2006 41 20 26 87 2007 52 21 18 91 2008 78 39 28 145 2009 78 42 22 142 2010 79 40 23 142 2011 87 34 23 144 2012 86 25 25 136 2013 96 27 26 149 2014 101 25 31 157 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang, Badan Pusat Statistik

56 142 186 215 253 302 307 333 336 464 451 513 496 492 482

Rasio terhadap Penduduk Dokter (7)

(8)

0,271 0,340 0,596 0,666 0,659 0,710 0,695 0,702 1,086 1,034 0,988 9,650 0,879 0,910 0,937

0,562 1,383 1,759 1,836 2,139 2,494 2,452 2,567 2,517 3,378 3,139 3,437 3,208 3,006 2,877

1.2 Angka Beban Tanggungan (ABT) Pengelompokkan penduduk berdasarkan stuktur penduduk usia muda,

100

Perawat

produktif dan tua, memberikan suatu gambaran sosial ekonomi bahwa menurut indikator demografi, Kota Bontang masih dapat berkembang dikarenakan kondisi


Bab 6 Analisis dan Pembahasan struktur penduduknya sebagian besar merupakan penduduk yang masih mampu melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam suatu indikator untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif dapat membantu dalam pemenuhan ekonomi struktur umur muda dan tua yang disebut sebagai kelompok umur yang belum/tidak dapat berproduksi lagi secara ekonomi biasa disebut dengan angka beban ketergantungan (ABT) yang biasa disebut dengan dependency ratio. Usia produktif yang digunakan di Indonesia adalah usia 1564 tahun. Tabel 6.37 Struktur Penduduk dan Dependency ratio di Kota Bontang Tahun 2006-2013 Kel. Umur

2006

(1) non produktif produktif Jumlah Dependency Ratio

2007

2008

2009

2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

44.877 80.310 125.187 55,88

42.349 87.351 129.700 48,48

44.421 89.091 133.512 49,86

46.459 90.888 137.347 51,12

47.521 96.162 143.683 49,42

51,716 102,888 154.604 53,03

2012

2013

(8)

(9)

53,222 110,429 163,651 49,59

54,481 113,015 167,496 48,20

Sumber : BPS Kota Bontang dan BPS Provinsi Kalimantan Timur Dari jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) mencapai 113.015 jiwa sedangkan penduduk non produktif sebesar 54.481 jiwa sehingga di dapat angka

Dependency Ratio (DR) Kota Bontang tahun 2013 sebesar 48,20, yang artinya bahwa terdapat 48 orang usia non produktif yang ditanggung oleh 100 orang usia produktif, atau bisa dikatakan setiap 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif. 2. Indikator Pelayanan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. Namun SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, skill, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun non formal yang tepat sasaran. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk umtuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam Sistem Pendidikan Nasional dapat dibedakan atas struktur Pada bahasan ini lebih ditekankan pada pendidikan umum, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.


101

pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti pendidikan menengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, dibidang pendidikan telah direncanakan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 beserta amandemennya menyatakan bahwa setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan. Di tingkat regional. 2.1. Sekolah, Guru, Murid, dan Sarana Pendidikan Berdasarkan data empiris, yang paling menentukan keberhasilan suatu pembelajaran adalah sarana pendidikan berupa gedung sekolah dan prasarananya juga sosok guru (Jurnal Pendidikan, Mei 2006). Guru sebagai tokoh sentral serta tenaga profesional dibidang pendidikan mempunyai peran yang penting dalam membimbing peserta didiknya dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Selama kurun waktu tahun 2000-2014 telah terjadi peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru menurut jenjang pendidikan, dimana jumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di tahun 2012 sebanyak 38 SD menjadi 59 buah sekolah, jumlah Murid SD bertambah sebanyak 45,36 persen dari 14.005 orang tahun 2000 menjadi 20.359 orang di tahun 2014, dan untuk jumlah guru bertambah sebanyak 605 orang menjadi 1.088 orang guru selama kurun waktu 2000-2014. Untuk jenjang pendidikan SLTP baik negeri maupun swasta, dalam kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan jumlah sekolah sebanyak 12 unit menjadi 33 unit atau meningkat sebesar 57 persen, jumlah Murid bertambah sebanyak 3.767 orang menjadi 9.269 orang atau meningkat 68 persen, dan jumlah guru meningkat sebanyak 217 orang menjadi 602 guru. Untuk jenjang pendidikan SMU dan SMK negeri dan swasta sampai dengan bulan September 2014 terdapat 25 sekolah, dengan 7.382 murid

102

dan 628 guru.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.14 Perkembangan Jumlah Sekolah menurut jenjang pendidikan Kota Bontang Tahun 2000-2014 (unit) 70 60 50 40 30 20 10 0

TK

SD

SMP

SMU

SMK

Grafik 6.15 Perkembangan Jumlah Murid menurut jenjang pendidikan Kota Bontang Tahun 2008-2014 (orang)

25,000 20,000 15,000

TK SD

10,000

SMP

5,000

SMU/SMK 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*)

Grafik 6.16 Perkembangan Jumlah Guru menurut jenjang pendidikan Kota Bontang Tahun 2008-2014 (orang) 2014*) 2013 2012

SMU/SMK

2011

SMP

2010

SD TK

2009

-

200

400

600


800

1,000

1,200

103

2008

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 2.2. Tingkat Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis seseorang menjadi modal dasar untuk meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dianggap berhasil apabila mampu menurunkan angka buta huruf.

Program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun (SD 6 tahun + SLTP 3 tahun) dan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan dan peningkatan pendidikan di Indonesia umumnya dan Bontang khususnya. Trend angka melek huruf Kota Bontang masih menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Angka Melek Huruf Kota Bontang juga masih cukup tinggi, hal ini terlihat di tahun 2013 angka melek huruf mencapai 99,22 persen. Angka ini mngindikasikan di setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Bontang, kurang dari 1 persen saja yang buta huruf. Tabel 6.38 Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2000-2013

Kemampuan membaca/menulis

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Buta huruf Mampu Jumlah

3,75 96,25 100,00

2,5 97,5 100,00

1,7 98,3 100,00

1,9 98,1 100,00

1,9 98,1 100,00

2,09 97,91 100,00

1,9 98,1 100,00

Kemampuan membaca/menulis

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Buta huruf Mampu Jumlah

1,9 98,1 100,00

1,66 98,34 100,00

0,92 99,08 100,00

0,80 99,20 100,00

0,79 99,21 100,00

0,78 99,22 100,00

Sumber : BPS Kota Bontang (SUSENAS) 2.3. Rata-rata Lama Sekolah Indikator lain selain Angka Melek Huruf yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Ratarata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Pada tahun 2013 angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang sebesar 10,45 tahun, atau dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Bontang menduduki jenjang pendidikan

104

kelas 3 SLTP sampai kelas 1 SLTA.


0,75 99,25 100,00

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.39 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Bontang 2004-2013 Tahun

Rata-rata Lama Sekolah

(1)

(2)

2004

1,02

2005

9,90

2006

9,90

2007

9,90

2008

9,97

2009

10,01

2010

10,04

2011

10,38

2012

10,40

2013

10,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik Provinsi KalimantanTimur

2.4 Tingkat Partisipasi Sekolah Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Salah satu indikator mengukur pemerataan akses pendidikan adalah tingkat partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu penduduk yang tidak/belum bersekolah, penduduk yang masih bersekolah, dan penduduk yang sudah tidak sekolah lagi. Indikator ini dihitung pada kelompok penduduk berusia 5 tahun keatas, hal ini disebabkan karena pendidikan yan dimaksud adalah pendidikan formal yang diawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, sehingga jenjang pendidikan di bawah itu seperti Taman Kanak-Kanak, Play Group atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak diperhitungkan. Berdasarkan hasil susenas 2013, persentase penduduk 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 6.17. Pada grafik terlihat bahwa sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas adalah penduduk dengan tamatan menengah ke atas/SMA yaitu 42,25 persen, dan yang lulus pendidikan SLTP sebesar 23,05 persen; lulusan Perguruan tinggi 14,57 persen, tamatan SD 12,96 persen dan sisanya lulusan SD sebesar 7,16 persen. Sedangkan menurut jenis kelamin laki-laki secara absolut lebih banyak berpendidikan SLTA sebesar 23,5 persen, lulusan SLTP 23,05 persen, lulusan Perguruan Tinggi 8,33 persen dan lulusan SD 2,84 persen.

105


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.17 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Pendidikan Yang Ditamatkan, 2013

100% 90%

8,647

6,484 5 Perguruan Tinggi

80% 70% 60%

24,412

19,461

4 SLTA 3 SLTP

50% 40% 30% 20% 10%

11,181

2 Tamat SD

12,758 6,214 2,952

7,244

1 Tidak/blm pernah sekolah/tidak/blm tamat SD

4,486

0% L

P

Indikator partisipasi sekolah diatas tidak membedakan penduduk berdasarkan kelompok umur, sehingga penghitungannya tidak memisahkan antara penduduk yang masih usia sekolah,

dengan penduduk yang tidak berusia sekolah ataupun belum

memasuki usia sekolah. Indikator yang memperhitungkan kelompok umur yang sering digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proposi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Kesesuaian masing-masing jenjang pendidikan yang disepakati adalah usia 7-12 tahun untuk jenjang SD/sederajat, usia 13-15 tahun untuk jenjang SLTP/sederajat, usia, dan usia 19-24 tahun untuk jenjang Perguruan Tinggi. Dengan demikian, APK untuk SD/sederajat adalah perbandingan antara penduduk yang masih bersekolah di jenjang SD/sederajat dengan seluruh penduduk yang berusia 7-12 tahun. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) memperhitungkan kesesuaian antara kelompok usia dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sehingga APM untuk SLTP/sederajat adalah perbandingan antara penduduk berusia 13-15 tahun dan sedang bersekolah di jenjang SLTP/sederajat dengan seluruh penduduk usia 13-15

106

tahun. Sementara itu, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga tidak memperhitungkan kesesuaian antara usia dengan jenjang pendidikan, namun hanya


Bab 6 Analisis dan Pembahasan melihat status penduduk yang masih bersekolah pada masing-masing kelompok usia. Misalnya, APS untuk SLTA/sederajat adalah perbandingan antara penduduk berusia 1618 tahun yang berstatus masih sekolah (tanpa melihat di SD/SLTP/SLTA/PT) dengan seluruh penduduk berusia 16-18 tahun. Nilai APK, APM dan APS untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kota Bontang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6.40 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Bontang, Tahun 2013

JenjangPendidikan (1) SD/sederajat

APK

APM

(2)

APS

(3)

(4)

98,72

91,64

98,72

SLTP/sederajat

93,84

77,01

96,00

SLTA/sederajat

101,05

80,62

82,60

9,13

6,96

8,40

Perguruan Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, Susenas 2012,2013 Nilai APK pada tingkat SD/sederajat pada tahun 2013 adalah 98,72 persen atau dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat tanpa melihat usianya hamper mencapai 100 persen. Nilai APK pada tingkat SLTP/sederajat merupakan yang tertinggi yaitu 93,84 persen , sedangkan APK SLTA/sederajat adalah 101,05 persen dan APK pada jenjang Perguruan Tinggi yang paling rendah yaitu 9,13 persen. Nilai APM untuk masing-masing jenjang pendidikan lebih rendah dibanding dengan nilai APK yaitu, 91,64 persen untuk jenjang SD/sederajat; 77,01 persen untuk jenjang SLTP/sederajat; 80,62 persen untuk jenjang SLTA/sederajat dan 6,96 persen untuk jenjang Perguruan tinggi.

Sedangkan Nilai APS untuk masing-masing jenjang

pendidikan adalah 98,72 persen; 96,00 persen; 82,60 persen dan 8,40 persen untuk masing-masing jenjang SD/sederajat, SLTP/sederajat, SLTA/sederajat dan Perguruan tinggi. 2.5. Pendidikan yang Ditamatkan Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Para analis mengandalkan pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat sebagai gambaran keterampilan yang mereka peroleh dan keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk


107

suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Pada tabel 6.41 dibawah ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 persentase penduduk Kota Bontang berusia 15 tahun ke atas terbanyak adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi pada tingkat SLTA/sederajat, yaitu sebesar 42,25 persen. Terbanyak kedua adalah persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi SLTP/sederajat yaitu 23,05 persen, dan urutan ketiga adalah penduduk yang tamat Perguruan Tinggi yaitu 14,57 persen, disusul penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi SD/sederajat yaitu 12,96 persen, dan persentase penduduk Kota Bontang terkecil adalah penduduk yang belum/tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 7,16 persen. Tabel 6.41 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Tahun 2013 Pendidikan (1) Belum/tdk sekolah/tdk tamat Sd SD/sederajat SLTP/sederajat SMU/sederajat PT/sederajat TOTAL

Laki-laki (2)

5.37 11.30 23.20 44.40 15.73 100.00

Perempuan (3)

Total (4)

9.18 14.83 22.89 39.83 13.27 100.00

7.16 12.96 23.05 42.25 14.57 100.00

Sumber : BPS Bontang 2.6. Rasio Murid – Guru Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung rendah. Rasio murid – guru SD Negeri pada tahun 2014 sekitar 21 murid per guru sedangkan SD swasta sekitar 16 murid per guru, rasio murid – guru SLTP Negeri sekitar 15 murid per guru sedangkan SLTP swasta sekitar 15 murid per guru, dan SMU/SMK negeri sekitar 11 murid per guru sedangkan rasio SMU/SMK swasta sekitar 12 murid per guru. 2.7. Indikator Pelayanan Jalan dan Pelayanan publik lainnya Berdasarkan uraian konseptual yang telah dipaparkan diatas, gambaran Kota Bontang dalam hal melihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat menggunakan kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang diimplikasikan berupa indikator input investasi pemenuhan kebutuhan akan layanan publik seperti pemenuhan air bersih, listrik, fasilitas keamanan kebakaran, pendidikan dan transportasi. Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan publik seperti air

108

bersih, listrik dan sarana kesehatan terlihat berfluktuasi. Fluktuasi ini lebih dikarenakan pertambahan jumlah rumahtangga masih belum diimbangi dengan pertambahan peningkatan sarana layanan publik.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 2.8. Pelayanan Air dan Listrik Air dan listrik merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan tersalurnya air secara merata, terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80% kebutuhan fisik manusia adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap melakukan kegiatan sosial ekonomi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. Grafik 6.18 Banyaknya Pelanggan PDAM Kota Bontang 2003-2013 (pelanggan) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

17,055 15,170

9,053

9,795

10,784

12,622 11,567 12,087

7,343 4,720 2003

5,444 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah pelanggan air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) 10 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan,

Tahun 2012

jumlah

pelanggan PDAM baik rumah tangga maupun non rumah tangga adalah 15.170 pelanggan dan meningkat sebesar 12,43 persen di tahun 2013 menjadi 17.055 pelanggan. Sedangkan sampai dengan Bulan Agustus 2014 tercatat 18.245 pelanggan yang mendapat layanan air bersih dari PDAM. Peningkatan jumlah pelanggan harus selalu diiringi dengan peningkatan penyediaan air bersih, tapi sayangnya trend peningkatan penyediaan air baku dan air yang disalurkan tidak sepesat peningkatan jumlah pelanggan. Pada tahun 2012 PDAM menyediakan air baku 5.690.016

m3, dan air disalurkan sebesar 5.803.454 m3,

sedangkan di tahun 2013 baik jumlah air baku utama yang tersedia maupun air yang disalurkan turun masing-masing sebesar 12,31 persen dan 6.38 persen menjadi 4.989.534 m3 dan 5.433.147 m3.

Kondisi ini sangat menghawatirkan karena

seharusnya kemampuan PDAM menyediakan air baku tiap tahunnya terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan. Sehingga untuk pemerataan penyaluran air bersih kepada pelanggan, PDAM Kota Bontang untuk saat ini menerapkan strategi pemadaman bergilir selain harus terus berusaha mencari sumber baru.

109


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.19 Jumlah Air Baku Utama dan Air yang disalurkan PDAM Kota Bontang 2009-2013 (000m3)

6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200

5,803

5,789

5,690 5,433

5,397

5,254

5,227 4,963

4,990

4,854

2009

2010

2011

Air Baku Utama (000 M3)

2012

2013

Jumlah Air Yang disalurkan (000 M3)

Tabel 6.42 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan Tahun 2012-2013 Sumber Air Minum 2012 2013 (1) (2) (3) Air dalam kemasan bermerk 3.69 5.41 Ledeng Meteran/air isi ulang 89.17 88.83 Ledeng Eceran 4.13 2.24 Sumur bor/pompa 0.85 0.70 Sumur terlindung 1.03 2.57 Sumur tak terlidung 1.01 0.17 Lainnya 0.12 0.09 Total 100,00 100,00 Sumber

: BPS Kota Bontang(hasil Susenas)

Dari tabel 6.42 terlihat rumahtangga pengguna air bersih untuk minum tidak hanya bersumber dari PDAM, tidak sedikit rumahtangga yang menggunakan air kemasan bermerk dan sumur tidak terlindung. Pada tahun 2013 persentase rumahtangga yang mengunakan ledeng meteran dan air isi ulang menduduki urutan tertinggi yaitu 88,83%, disusul rumah tangga yang mengkonsumsi air dalam kemasan bermerk sebesar 5,41%, kemudian rumah tangga pengguna sumur terlindung sebesar 2,57% dan ledeng eceran yaitu sebesar 2,24%, sementara yang menggunakan sumur bor tak terlindung dan lainnya masing-masing adalah 0,17% ; 0,7% dan 0,09%. Untuk kebutuhan listrik masyarakat Kota Bontang, berdasarkan hasil Susenas 2013 sekitar 90 persen masyarakat di Bontang sudah terlayani listrik PLN sedangkan 9 persennya menggunakan listrik non PLN yaitu yang bersumber dari

110

pasokan PT Pupuk Kaltim dan PT Badak.

Sementara itu masih ada 0,31 persen

masyarakat di kota Bontang yang menggunakan sumber lainnya.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.20 Persentase Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2013

Usaha 7.92% Other 3.34%

Rumah Tangga 88.74%

Sosial 2.70% Industri 0.03% Umum 0.62%

Jumlah seluruh pelanggan listrik PLN pada tahun 2013 adalah 44.162 pelanggan dengan total tenaga listrik terjual adalah 83.235.266 kwh. Apabila dirinci per jenis pelanggan maka pelanggan rumah tangga menempati urutan pertama dengan persentase 88,74% sedangkan pelanggan pemilik usaha sebesar 7,92%, dan selebihnya 3,34% digunakan untuk industri, sosial dan penerangan fasilitas umum. Namun apabila dilihat tenaga listrik yang terjual, pelanggan rumah tangga menyerap 69,23% dari total listrik, pelanggan pemilik usaha menggunakan 19,66% dari total tenaga listrik, selebihnya untuk penerangan umum, sosial, dan industri masing-masing 4,23%, 4,14% dan 2,75%.

Grafik 6.21 Persentase tenaga Listrik yang terjual menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2013

Usaha 19.66%

Other 11.12% Rumah Tangga 69.23%

Sosial 4.14% Industri 2.75%

Umum 4.23%

2.10. Perumahan

dengan pembangunan nasional di segala bidang secara berimbang. Dalam bidang


111

Peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas masyarakat diwujudkan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan perumahan, pembangunan tidak hanya menyangkut segi kuantitatif, melainkan juga kualitatif yang memungkinkan terselenggaranya perumahan sesuai dengan hakekat dan fungsinya. Kondisi perumahan dan lingkungan mencerminkan kondisi penduduk yang tinggal di perumahan dan lingkungan tersebut. Gambaran kondisi perumahan dan lingkungan tidak hanya dilihat secara fisik saja tetapi juga harus dilihat dari akses penghuni rumah ke berbagai fasilitas perumahan, seperti air bersih, pembuangan sampah/kotoran, listrik, dsb. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi selain pangan dan sandang. Rumah dalam kehidupan berfungsi sebagai temapt tinggal yang diperlukan manusia untuk memasyarakatkan diri. Kondisi fisik sebuah bangunan mencakup lantai, atap dan dinding. Rumah merupakan pusat kegiatan budaya manusia dalam rangka mencapai tujuan dan kesempurnaan hidup. Luas lantai yang dihuni rumahtangga menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk. Semakin luas lantai yang dihuni oleh suatu rumahtangga, maka semakin baik pula kondisi rumah tangga tersebut. Pada tahun 2013 sebagian besar rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah dengan status milik sendiri, yaitu sebesar 61,08 persen, namun tidak sedikit juga yang menempati rumah dengan status menyewa atau kontrak yaitu masingmasing sebesar 26,86 persen dan 3,51 persen, sisanya 8,56 persen menempati rumah dengan status bebas sewa dan rumah dinas. 2.11. Pelayanan Jalan Pembangunan transportasi di Kota Bontang memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Sehingga pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal dalam upaya pemerataan pembangunan di semua sektor. Prasarana Jalan Sarana dan prasarana transportasi di Kota Bontang sangat memadai, hampir semua jalan baik negara, alan provinsi dan jalan kota kondisinya baik dan sedang. Seiring dengan pembangunan infrastruktur prasarana jalan, selama kurun waktu 10 tahun terakhir terus mengalami trend positif walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2013 total panjang jalan sebesar 203.492 km dan di tahun 2014 menjadi 204.193 km dengan peningkatan sebesar 0,34 persen.

112

Apabila dirinci per jenis jalan pada tahun 2014 ini, dari total jalan 204.193 km di Kota Bontang ini 9,036 km merupakan Jalan Negara dan 195,157 km serta jalan kabupaten 195,157 km.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.22 Perkembangan Total Panjang Jalan di Kota Bontang 2004-2014 (km)

196,148 158,810

161,580 158,790 161,580

196,148

203,492 203,492

203,492

203,492 204,193

Kondisi permukaan jenis jalan di Kota Bontang, untuk jalan negara sebagian besar berpermukaan aspal, jalan provinsi sebagian besar aspal dan jalan kabupaten sebagian besar aspal dan lainnya. Sementara itu kondisi jalan negara sebagian besar pada kondisi baik, jalan provinsi dalam kondisi baik, dan jalan kabupaten sebagian besar kondisinya juga baik.

6.11.5 Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Struktur Ekonomi 1.3 Indikator PDRB per kapita

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 adalah sebesar 69,41 triliun rupiah atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 68,48 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas nilainya meningkat dari 10,96 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 12,44 triliun rupiah pada tahun 2013. 1.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan migas masih negatif setiap

tahunnya selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2013 perekonomian Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 7,19 persen dibanding tahun sebelumnya.. Apabila sektor migas tidak disertakan dalam penghitungan, perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2013 perekonomian Kota Bontang tanpa tahun 2012 lalu.


113

migas tumbuh sebesar 6,43 persen, walaupun angka ini tidak sebesar laju pertumbuhan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Angka pertumbuhan ini memberikan gambaran yang bersifat makro bahwa perekonomian Kota Bontang di tahun 2013, terus menguat jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tanpa unsur migas, perekonomian Kota Bontang tumbuh positif, tetapi jika dengan unsur migas pertumbuhannya menjadi negatif. Namun, demikian sampai saat ini perekonomian Kota Bontang masih di dominasi oleh industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 94,69 persen. Tabel 6.43 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2000-2013(Juta Rp) Tahun

Perkembangan PDRB (Juta Rp) (2) 27,344,124 29,455,025 27,113,012 29,226,189 36,062,525 48,165,234 50,865,149 53,842,570 52,664,325 53,366,144 62,051,947 68,481,634 69,416,637 52,664,325

(1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (3) 10,53 4,25 -5,09 -0,36 -2,67 -0,26 -2,94 -4,27 0,84 -3,03 -3.44 -8.36 -7.19 -6.40

Sumber : BPS Kota Bontang Pada tahun 2012 dari 9 lapangan usaha sektor ekonomi pembentuk PDRB, tercatat semua sektor menghasilkan pertumbuhan yang positif, kecuali sub sektor Pertambangan dan penggalian (-55,3%) dan Industri Pengolahan (-7,71%) Sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 7,44%, sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang berkisar antara 3 ,83% sampai 6,85% 1.2.

Struktur Ekonomi Besarnya peranan atau kontribusi suatu sektor terhadap sektor lainnya

dapat dilihat dari distribusi persentase atau peranan suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kota Bontang. Selama lebih dari 10 tahun, sejak tahun 2003 hingga tahun 2013, sumbangan sektor industri pengolahan dengan komoditi andalannya LNG terus menjadi penyumbang terbesar dalam perjalanan perekonomian Kota Bontang.

Setiap tahun kontribusi sektor ini mencapai 95 persen, walaupun

pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan.

Pada tahun 2008 sektor ini

114

mencapai kontribusi tertinggi yaitu 97,12% dan pada tahun 2013 kontribusinya berada di angka 94,69%. Angka ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor lainnya selain industri pengolahan tidak lebih dari 6%.



Grafik 6.23 Struktur Perekonomian Kota BontangTahun 2013 (%)

0.32% 0.44%

94.70%

0.44%

2.47% 2.83%

0.09% 0.06% 1.47% 0.01%

1. Pertanian 3. Industri Pengolahan 5. Konstruksi 7. Angkutan dan Komunikasi 9. Jasa-jasa

2. Pertambangan dan Penggalian 4. Listrik. gas. dan Air Bersih 6. Perdagangan 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan

Pada tahun 2013 sektor Industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Bontang yaitu sebesar 94,69%. Sektor yang kontribusinya terbesar kedua adalah bangunan dan konstruksi. Peran sektor Industri pengolahan dalam struktur perekonomian Bontang sejak tahun 2000 sampai 2013 selalu menjadi yang terbesar. Pada tahun 2000 peran sektor ini sebesar 96,23 %, tahun 2008 sebesar 97,12 %, dan 2013 sebesar 94,69 persen Adapun sumbangan sektor-sektor lainnya pada perekonomian Kota Bontang masih dibawah 3% yaitu sektor bangunan dan konstruksi dengan share sebesar 2,47%, perdagangan 1,4%, keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa masing-masing 0,44%. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari sektor angkutan dan komunikasi 0,32%, listrik, gas, dan air minum 0.06%, pertanian 0,09%, dan sektor pertambangan dan penggalian 0,01%. 1.3.

PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita Angka Produk Domestik Regional Bruto Per kapita diperoleh dengan membagi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah (wilayah penghitungan PDRB). PDRB per kapita Kota Bontang pada tahun 2013 adalah sebesar 445,06 juta rupiah atau turun sebesar 1,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan regional per kapita Kota Bontang juga turun dari 356,57 juta rupiah pada


115

tahun 2012 menjadi 350,12 juta rupiah pada tahun 2013, sehingga dapat dikatakan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Bontang mampu menciptakan nilai tambah 350 juta rupiah pada tahun 2013. Tabel 6.44 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per KapitaKota Bontang Tahun 2000 – 2013* Tahun

PDRB Per Kapita (Rp)

Pendapatan Regional Per Kapita (Rp)

(1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012r

(2) 266,444,411 279,823,153 251,902,407 249,621,538 307,383,378 399,376,737 406,313,348 415,131,611 559,622,896 383,434,351 371,415,853 417,948,293 450,081,061

(3) 200,639,997 200,117,885 173,874,241 172,731,618 219,683,639 312,580,235 320,865,120 329,195,370 468,822,851 302,332,708 294,100,729 330,867,972 356,573,445

2013*

445,055,471

350,119,768

Sumber : BPS Kota Bontang Sejalan dengan distribusi persentase PDRB yang dipisahkan menurut PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara, maka akan terlihat besaran PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita apabila unsur migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan.

6.11.6. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam: 1. Indikator Kawasan Lindung 2. Indikator Pencemaran Air 3. Indikator Pencemaran Udara A. Indikator Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Sebagai daerah pemekaran, Kota Bontang dihadapkan pada tantangan internal yakni bagaimana mengembangkan wilayah pedesaan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya ekspor non migas, memperkuat SDM, meningkatkan pelayanan prasarana dasar, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi SDA, memperkuat manajemen dan kelembagaan daerah serta mengembangkan pola

116

pemukiman. Sementara itu berkaitan dengan arus globalisasi dan akan diberlakukannya pasar bebas, merupakan tantangan eksternal yang mau tidak mau harus dihadapi


Bab 6 Analisis dan Pembahasan dimasa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, daya saing wilayah merupakan kunci yang harus digali dan dikembangkan dalam rangka pembangunan wilayah Kota Bontang. 1. Potensi Aktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya yang dinamis melalui berbagai usaha pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharan, pengendalian keseimbangan unsur-unsurnya secara berkesinambungan. Dengan demikian untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan generasi sekarang sampai generasi yang akan datang. Potensi jumlah luasan dan sub sektor sumber daya alam yang dimanfaatkan antara lain: 1.1. Kehutanan Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di bumi ini, baik segi ekologi maupun ekonomi. Bermacam-macam fungsi hutan antara lain; penyedia sumberdaya kayu dan produk hutan lainnya; rekreasi dan pengaturan bagi ekosistem tanah, udara dan air; tempat tumbuh berkembangnya keanekaragaman hayati; sebagai paru-paru dunia yang mengubah gas karbon monoksida menjadi oksigen segar yang siap dikonsumsi bagi hewan dan manusia. Dampak dari aktivitas atau tekanan manusia terhadap hutan telah mengganggu keseimbangan daya dukung sumberdaya hutan. Beragam jenis hutan yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya (tegakan dan luasan) akibat eksploitasi yang berlebih (overexploitation) dan Overharvesting, dan konversi hutan menjadi hutan produksi atau lahan lainnya (perambahan, perkebunan, permukiman). Tetapi tekanan aktivitas manusia terhadap hutan juga datang dari berbagai segi seperti pembebasan lahan kehutanan untuk pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan), telekomunikasi, energi listrik, perluasan lahan pertanian (misalnya program satu juta Ha lahan gambut), pencemaran udara dan kebakaran hutan. Pengelolaan

sumberdaya

hutan

yang

berkelanjutan

dengan

tetap

memperhatikan fungsi hutan sebagai penghasil kayu, paru-paru dunia, konservasi kehidupan keanekaragaman hayati dan sebagai penyeimbang ekosistem lahan, tata guna air dan udara agar tetap berlangsung harus diusahakan.Indikator yang disajikan untuk mengukurnya adalah:  Produksi kayu per luas hutan produksi (m3/Ha). Indikator ini digunakan untuk kayu olahan) pada periode tertentu per satuan Ha per Provinsi.


117

melihat perkembangan intensitas pemanenan hutan (kayu gergajian, kayu lapis dan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan  Luas kebakaran hutan menurut fungsi hutan (hutan lindung, produksi, wisata alam, taman nasional, Tahura, hutan penelitian, hutan kota, hutan buru dan hutan masyarakat)  Luas kebakaran hutan menurut jenis vegetasi hutan (hutan sekunder, hutan tanaman industri, tegakan campuran, reboisasi, HPH, hutan primer, eks HPH dan lainnya) Luas hutan secara keseluruhan di Kota Bontang pada tahun 2013 adalah 5.925 ha atau

sekitar 40 % dari luas total wilayah kota tersebut yang seluas 14.780 hektar.

Menurut fungsinya, hutan di Kota Bontang yaitu hutan lindung luasnya sekitar 32 % serta hutan suaka alam dan wisata sekitar 86%. Grafik 6.24 Perkembangan Luas Hutan menurut fungsi hutan di Kota Bontang,2004-2013

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Yang Dapat dikonfersi

1.2

2009

2010

2011

2012

2013

Hutan Suaka Alam dan Wisata Hutan Tetap

Pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan pertanian dan perkebunan di

Kota Bontang adalah 18 Ha yaitu 16 ha di kecamatan Bontang Selatan dan 2 ha di kecamatan Bontang Barat. Jenis pengairan untuk lahan sawah dan bukan sawah di kota Bontang keseluruhan masih menggunakan sistem tadah hujan. Sedangkan populasi

118

ternak di kota Bontang sebagai berikut:


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.45 Populasi Ternak di Kota Bontang, 2011-2014 No.

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

Populasi Ternak Akhir: Sapi

Ekor

460

602

712

686

Sapi Perah

Ekor

9

9

9

7

Kerbau

Ekor

31

33

22

39

Kambing

Ekor

177

358

493

518

Domba

Ekor

18

36

11

21

Babi

Ekor

1,761

1,775

3,343

3,510

Kuda

Ekor

1

-

1

0

Ayam Kampung

Ekor

72,550

72,550

76,673

Ayam Ras Pedaging

Ekor

-

-

-

Ayam Ras Petelur

Ekor

-

-

-

Itik

Ekor

985

3,079

5,030

Populasi Unggas:

Sumber : DPKP Kota Bontang

Sementara sektor perikanan merupakan lapangan pekerjaan sebagian besar penduduk pesisir kota Bontang, karena wilayah kota Bontang sebagian besar berbatasan dengan laut. Tabel 6.46 Rumah Tangga Perikanan Tahun 2011-2013 No

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

Rumah Tangga Perikanan: Perikanan Laut

RT

2,850

Perikanan Perairan Umum

RT

-

Tambak

RT

81

81

81

Kolam

RT

86

86

86

Keramba

RT

63

63

63

Budidaya Pantai/Sawah

RT

397

397

397

Perikanan Laut

Ton

812

Perikanan Perairan Umum

Ton

-

Tambak

Ton

12.3

14.2

14.2

Kolam

Ton

28

34.6

34.6

Keramba

Ton

14.8

14.8

14.8

Budidaya Pantai/Sawah

Ton

5,531.50

7,811.90

7,811.90

Produksi Hasil Perikanan:

119


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.46 No

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ribu Rp Ribu Rp Ribu Rp Ribu Rp Ribu Rp Ribu Rp

292,418,765

Perahu tanpa motor

3

Nilai Produksi Hasil Perikanan Perikanan Laut Perikanan Perairan Umum

-

-

-

456,460.0

492,748

492,748

957,856

925,508

925,508

349,659

349,474

349,474

unit

64

60

64

Perahu motor tempel

unit

446

616

633

Kapal Motor

unit

660

577

585

Banyaknya Alat penangkap ikan laut Pukat

buah

40

28

Jaring Insang

buah

402

390

Jaring Angkat

buah

26

22

Pancing

buah

642

620

Perangkap

buah

1,324

1,302

Lainnya

buah

75

240

Tambak Kolam Keramba Budidaya Pantai/Sawah 4

5

6

Banyaknya rumah tangga perairan umum Tanpa perahu

RT

-

-

Perahu tanpa motor

RT

-

-

Perahu motor tempel

RT

-

-

Kapal motor

RT

-

-

Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum Perahu tanpa motor

unit

-

60

64

Perahu Motor Tempel

unit

-

616

633

Kapal Motor

unit

-

577

585

120

7

Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan Laut


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.46 No

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8

9

10

Banyaknya alat penangkap di perairan umum Pukat

buah

-

28

Jaring Insang

buah

-

390

Jaring Angkat

buah

-

22

Pancing

buah

-

620

Perangkap

buah

-

1,302

Lainnya

buah

-

240

Banyaknya rumah tangga perikanan budidaya Tambak air payau

RT

81

81

Kolam air tawar

RT

85

85

Keramba

RT

63

63

Budidaya laut/pantai

RT

39

397

Luas Kotor

ha

1,135.00

1,135.00

Luas Bersih air

ha

1,135.00

1,135.00

Luas kotor

ha

33

33

Luas bersih air

ha

28.3

28.3

8.3

8.3

476

476

Luas usaha pemeliharaan ikan budidaya Tambak

Kolam

Keramba Luas Kotor

ha

Luas Bersih air

ha

Budidaya Laut/Pantai Luas Kotor

ha

Luas Bersih air

ha

Kondisi Fisik Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam B.

Indikator Pencemaran Air Kualitas air, termasuk kuantitas merupakan aspek penting dipandang dari

sudut ekonomi, lingkungan dan sosial. Peranan air begitu kompleks dalam kehidupan, ditinjau dari aspek fisik, kimiawi, mikrobiologi dan biologisnya. Juga kegunaan yang vital bagi kehidupan di daratan dan makhluk akuatik, baik perairan umum, pantai maupun lautan. Walaupun wilayah Indonesia memiliki 6 persen persediaan air dunia dalam mendapatkan air bersih dan layak pakai mulai menjadi masalah yang menggejala


121

atau sekitar 21 persen persediaan air di Asia Pasifik, namun kelangkaan dan kesulitan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan di banyak tempat di negeri ini terutama di saat tibanya musim kemarau. Kecenderungan konsumsi air semakin meningkat secara eksponensial sedangkan ketersediaan air bersih cenderung menurun akibat penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan sumberdayanya sebagai dampak aktivitas manusia (pembangunan) yang tidak terkendali. Pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC), limbah rumah sakit, limbah peternakan dan pertanian, limbah domestik dan sebagainya telah menurunkan kualitas air sungai dan perairan umum seperti danau dan muara. (Lihat Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004, KLH 2005). Potensi sumberdaya air Indonesia yang besar baik air permukaan dan air tanah serta pasokan air dari curah hujan yang tinggi ternyata belum cukup untuk memenuhi besarnya kebutuhan air bersih karena pencemaran yang terjadi. Kualitas air hujan yang telah tercemar di beberapa titik pengamatan berdasarkan parameter yang dipantau seperti nilai pH yang rendah (hujan asam) menyebabkan potensi air pasokan ini semakin memprihatinkan. Semakin tinggi tekanan terhadap lingkungan (udara dan tanah) yang tidak bisa dikendalikan semakin berpotensi mengurangi (deplisi) dan merusak (degradasi) kualitas sumberdaya air. Disinilah arti pentingnya pembangunan berkelanjutan terhadap sumberdaya air, air permukaan (sungai, danau, situ, bendungan), air tanah dan perbaikan kualitas air hujan dengan pengendalian kualitas udara, terutama di wilayah yang padat kendaraan bermotor (perkotaan), kawasan industri dan pengendalian kebakaran hutan/lahan dengan mengurangi titik-titik api atau hot spot pada beberapa provinsi .Indikator yang disajikan dalam dalam nenilai kualitas air adalah: 

Pengukuran status kualitas air sungai pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) tertentu berdasarkan klasifikasi memenuhi, cemar ringan-sedang, cemar sedang, cemar berat, cemar ringan, cemar ringan-berat, cemar sedang-berat. Indikator ini menunjukkan derajat pencemaran yang terjadi pada air sungai yang dipantau berdasarkan parameter kualitas air sungai yang terukur.



Derajat keasaman (pH) air hujan di beberapa kota yang dipantau, Indikator ini menunjukkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang dengan daur hidrologi terbawa oleh air hujan.



Pengukuran kualitas air laut/Pelabuhan Utama

berdasarkan parameter utama

122

yaitu pH, temperatur, Daya Hantar Listrik (DHL) dan salinitas.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.47 Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2000-2014

Air Baku Utama (m3)

Tahun

(1)

Jumlah Pelanggan PDAM (Pelanggan)

Kapasitas Produksi (Liter/detik)

(3)

(4)

(2)

Jumlah Air Yang disalurkan (M3)

Cakupan Layanan PDAM Terhadap Rumah Tangga (%)

(5)

(6)

2000

988,271.00

3,174.00

31.43

961,300.00

-

2001

977,600.00

4,041.00

31.43

960,120.00

-

2002

1,663,971.00

4,492.00

53.5

1,646,754.00

-

2003

1,813,817.00

4,720.00

58.31

1,784,353.00

-

2004

2,799,171.00

5,444.00

89.99

2,683,157.00

-

2005

3,939,577.00

7,343.00

126.66

3,656,401.00

-

2006

4,459,867.00

9,053.00

143.39

4,163,250.00

45.79

2007

4,833,235.00

9,795.00

215.48

4,468,222.00

47.63

2008

5,066,672.00

10,784.00

196.81

4,693,910.00

50.72

2009

5,227,348.00

11,567.00

243.05

4,854,458.00

52.72

2010

5,396,500.00

12,087.00

233.51

4,963,173.00

52.57

2011

5,789,495.00

12,622.00

251.06

5,254,410.00

53.09

2012

5,690,016.00

15,170.00

180.81

5,803,454.00

60.82

2013

4,989,534.46

17,055.00

182.09

5,433,147.00

154.604

2014*)

4,156,744.00

18,245.00

221.32

3,929,920.00

64.01

Sumber: Kantor PDAM Kota Bontang Catatan: *) Kondisi s/d bulan Agustus 2014

Tabel 6.48 Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, sumber Air Baku dan Tenaga Kerja di Kota Bontang 2001-2014 Uraian

Satuan

2001

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Jumlah Perusahaan

Buah

1

1

1

1

Jumlah Kantor Cabang

Unit

-

-

-

-

2. Status Perusahaan

Buah

Perusda

Perusda

Perusda

Perusda

2.1. Pemerintah

Buah

1

1

1

1

2.2. Swasta

Buah

-

-

-

-

3. Kapasitas

Ltr/Detik

3.1. Potensial

Ltr/detik

50,00

75,00

90,00

240,00

3.2. Efektifitas Produksi

Ltr/detik

31,43

53,50

58,31

89,99

4. Volume Air Baku M3

-

-

-

-

4.2. Danau

M3

-

-

-

-

4.3. Mata Air

M3

-

-

-


123

4.1. Sungai

-

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.48 Uraian (1)

Satuan

2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.4. Waduk 4.5. Artesis 4.6. Lainnya 5. Jumlah Tenaga Kerja

M3 M3 M3 Orang

977.660,00 29

1.663.971,00 30

1.813.817,00 32

2.799.171,00 35

5.1. Pekerja Teknis

Orang

14

14

15

15

5.2. Pekerja Non Teknis

Orang

15

15

16

16

5.3. Pekerja Dipl/S1

Orang

4

4

10

11

5.4. Pekerja tidak tetap

Orang

0

1

1

4

6. Jumlah Pelanggan

KK

4,041

4,492

4,720

5,444

7. Volume Air Yang disalurkan 8. Jumlah Desa yang dialiri

M3

-

1,391,006

1,676,722

1,928,243

15

15

15

15

Uraian (1)

Desa/Kel

Satuan

2005

(2)

(7)

2006

2007

(8)

2008

(9)

(10)


Buah

1

1

1

1


Unit

-

-

-

-

Buah

Perusda

Perusda

Perusda

Cabang Kukar

2.1. Pemerintah

Buah

1

1

1

1

2.2. Swasta

Buah

-

-

-

-


3. Kapasitas

Ltr/Detik

3.1. Potensial

Ltr/detik

277,20

375,00

375,00

345


Ltr/detik

126,66

143,39

21,48

196.81

4. Volume Air Baku 4.1. Sungai

M3

-

-

-

-

4.2. Danau

M3

-

-

-

-

4.3. Mata Air

M3

-

-

-

-

4.4. Waduk

M3

-

-

-

-

4.5. Artesis

M3

-

-

-

-

4.6. Lainnya

M3

393.577,00

4.459.867,00

4.833.235,00

5,066,672.00

5. Jumlah Tenaga Kerja

Orang

51

54

55

54

5.1. Pekerja Teknis

Orang

27

24

24

24


Orang

17

25

25

25


Orang

12

14

14

14


Orang

7

5

6

5

6. Jumlah Pelanggan

KK

7,343

9,053

9,795

10,784

7. Volume Air Yang disalurkan

M3

2,519,911

3,093,165

3,245,186

3,793,236

15

15

15

15

124

8. Jumlah Desa yang dialiri

Desa/Kel


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.48 Uraian

Satuan

2009

(1) 1. Jumlah Perusahaan

(2) Buah

(11)


2010

2011

(12)

2012

(13)

(14)

1

1

1

1

Unit

-

-

-

-


Buah

Perusda

Perusda

Perusda

Perusda

2.1. Pemerintah

Buah

1

1

1

1

2.2. Swasta

Buah

-

-

-

-

3. Kapasitas

Ltr/Detik

3.1. Potensial

Ltr/detik

315

315

315

300


Ltr/detik

243.05

233.51

251.06

180.81

4. Volume Air Baku 4.1. Sungai

M3

-

-

-

-

4.2. Danau

M3

-

-

-

-

4.3. Mata Air

M3

-

-

-

-

4.4. Waduk

M3

-

-

-

-

4.5. Artesis

M3

-

-

-

-

4.6. Lainnya

M3

5,227,348.00

5,396,500.00

5,789,495.00

5,690,016.00


Orang

57

58

59

59

5.1. Pekerja Teknis

Orang

24

24

24

24


Orang

25

25

23

23


Orang

14

18

18

18


Orang

8

9

12

12

6. Jumlah Pelanggan

KK

11,567

12,087

12,665

15,170


M3

3,944,273

4,362,560

4,852,509

5,803,454

15

15

15

15

8. Jumlah Desa yang dialiri Uraian (1)

Desa/Kel Satuan

2013

(2)

(15)

2014*) (16)


Buah

1

1


Unit

-

-


Buah

Perusda

Perusda

2.1. Pemerintah

Buah

1

1

2.2. Swasta

Buah

-

-

3. Kapasitas

Ltr/Detik

3.1. Potensial

Ltr/detik

315

315


Ltr/detik

182.09

221.32

4. Volume Air Baku M3

-

-

4.2. Danau

M3

-

-


125

4.1. Sungai

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.48 Uraian

Satuan

2013

(2)

(15)

(1)

2014*) (16)

4.3. Mata Air

M3

-

-

4.4. Waduk

M3

-

-

4.5. Artesis

M3

-

-

4.6. Lainnya

M3

4,989,534.46

4,156,744.00


Orang

59

76

5.1. Pekerja Teknis

Orang

24

39


Orang

23

37


Orang

18

39


Orang

12

33

6. Jumlah Pelanggan

KK

17,055

18,245


M3

5,433,147

3,929,920

15

15

8. Jumlah Desa yang dialiri

Desa/Kel

Sumber Data : Kantor PDAM Kota Bontang (*) Data sampai Agustus 2014 Tabel 6.49 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mandi/Cuci yang digunakan di Kota Bontang 2000-2013

No. (1) 1

Sumber Air Minum (2)

2

Air Dalam Kemasan/Isi Ulang Ledeng Meteran

3

Ledeng Eceran

4

9

Sumur Bor/Pompa Sumur Terlindung Sumur Tidak terlindung Mata Air terlindung Mata Air Tak terlindung Air Sungai

10

Air Hujan

5 6 7 8

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.39

0.4

1.49

3.85

9.33

3.32

63.2

66

67.8

76.9

71.8

80.5

-

-

-

6.08

-

-

4.17

7.5

4.89

-

-

-

6.25

14.4

20.7

6.76

9.48

9.76

12.5

8.5

4.62

4.08

6.99

5.84

12.5

3.2

0.14

0

2.38

0.58

100

100

100

100

100

100

126

JUMLAH

2000


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.49

2

Sumber Air Minum (2) Air Dalam Kemasan/Isi Ulang Ledeng Meteran

3

Ledeng Eceran

13.9

8.03

4.1

6.03

5.82

8.19

10.7

4

9.33

5.56

2.54

1.46

11

4.6

3.97

2.95

6.59

1.76

1.66

6.68

8.41

7.24

7.03

3.4

8.98

8.94

3.26

1.35

1.19

-

-

-

-

-

0.74

-

-

-

-

-

-

-

0.15

9

Sumur Bor/Pompa Sumur Terlindung Sumur Tidak terlindung Mata Air terlindung Mata Air Tak terlindung Air Sungai

-

-

-

-

-

-

-

10

Air Hujan

0.21

0.32

0.01

2.08

-

0.38

0.36

JUMLAH

100

100

100

100

100

100

100

No. (1) 1

5 6 7 8

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(10) 9.98

(11) 3.26

(12) 1.95

(13) 7.69

(14) 0.6

(15) 0.59

(16)

55.6

72.9

80.7

72.1

72.6

75.8

76.4

Sumber : BPS Kota Bontang (Hasil SUSENAS)

Bila sumber daya air yang ada ditangani dengan bijaksana dan berbagai aktivitas

pembangunan

dilakukan

dengan

memperhatikan

aspek

kebersihan

lingkungan, sebenarnya Kota Bontang tidak mungkin kekurangan air bersih. Walaupun sesungguhnya air di daerah ini jumlahnya tetap, namun karena terjadinya perubahan lingkungan menyebabkan perputaran air semakin hari semakin berubah, sehingga terjadi ketidakmerataan penyebaran stok air. Ketidakseimbangan tata guna air ini sangat rawan, karena dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam. Pada musim penghujan terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Hal ini memang tidak terjadi dengan sendirinya. Penyimpangan pembangunan dari perencanaan tata ruang dan tata wilayah dan berkurangnya penahan air seperti hutan dan pepohonan, menyebabkan aliran air (tata air) dan tanahtanah gundul di berbagai tempat. Tanah-tanah gundul seperti akibat pembukaan lahan baru pertanian tidak lagi mampu menyerap air hujan, akibatnya air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan langsung mengalir di atas permukaan tanah, meluapkan sumber-sumber air dan menggenangi permukiman dan perumahan dulu sebelum mengalir ke laut.

6.11.7.

Indikator-indikator yang digunakan untuk Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah :

menilai

1. Indikator TPAK 3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja


127

2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja


A. Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jumlah penduduk Kota Bontang mengalami kenaikan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 diperkirakan penduduk Kota Bontang adalah sebesar 129.700 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi 167.496 jiwa pada tahun 2014. Dengan kata lain, selama periode tujuh tahun penduduk Bontang bertambah sebanyak 37.796 jiwa atau rata-rata bertambah sebanyak 5.399 jiwa pertahun. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya pada periode 2007—2014 tidak merata, yaitu berkisar antara 1,023 persen sampai 4,61 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk Kota Bontang juga tidak merata di antara tiga kecamatan yang ada. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu sebanyak 73.981 jiwa atau sebesar 44,11 persen dari seluruh penduduk Kota Bontang pada tahun 2014. Sementara itu jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bontang Barat yaitu sebanyak 28.448 jiwa atau sebesar 16,98 persen dari seluruh penduduk Bontang pada tahun 2014. Tabel 6.50 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan persebaran serta kepadatan penduduk Kota Bontang Tahun 2000—2014 Uraian (1) Jumlah Penduduk Pertambahan jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk

Satuan (2) Jiwa Jiwa

Jiwa/ Km2

674

Uraian (1) Jumlah Penduduk Pertambahan jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk

Satuan (2) Jiwa Jiwa

2006 (9) 125.187 4.105

2007 (10) 129.700 4.513

Persen

2,41

Jiwa/ Km2

876

Uraian (1) Jumlah Penduduk

2000 (3) 99.617

2001 (4) 102.853 3.236

2002 (5) 105.696 2.843

2003 (6) 117.082 11.386

2004 (7) 118.232 1.150

2005 (8) 121.082 2.850

3,05

2,96

10,77

0,98

715

792

800

819

2008 (11) 133.512 3.812

2009 (12) 137.349 3.837

2010 (13) 143.683 6.334

2011 (14) 149.230 5.547

3,29

3,71

2,94

2,87

4,61

878

903

929

972

1.010

Persen 695

Satuan

2012

(2) Jiwa

(15) 154.604

2013

2014*)

(16) 163.651

(17) 167.496

128

Pertambahan jumlah Jiwa 5.374 9.047 3.845 Penduduk Pertumbuhan Penduduk Persen 3,86 3,60 2,35 Kepadatan Penduduk Jiwa/km2 1,046 1,107 1,133 Sumber : Bontang Dalam Angka, Bontang Dalam Angka Tahun 2000 - Tahun 2014 *) Berdasarkan angka proyeksi


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Konsep dasar yang digunakan dalam penggolongan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja mengacu pada konsep Labour Force Approach (LFA) yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan digolongkan ke dalam angkatan kerja. Sementara itu, penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, digolongkan menjadi bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja biasanya memiliki aktivitas utama berupa bersekolah, mengurus rumah tangga,

dan melaksanakan kegiatan

lainnya. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tabel 6.51 di bawah ini memperlihatkan perkembangan penduduk usia kerja di Kota Bontang dari tahun ke tahun. Tabel 6.51 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang 2000—2014

Kelompok Umur

2000 L

P

2001 L+P

L

P

2002 L+P

L

P

L+P

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+

10,032 12,243 9,532 3,652 514 703

9,539 11,183 6,554 1,909 337 593

19,571 23,426 16,086 5,561 851 1,296

7,814 11,469 11,003 3,963 743 889

10,890 10,108 6,078 2,174 449 472

18,704 21,577 17,081 6,137 1,192 1,361

9,171 11,226 10,317 5,084 795 849

9,815 11,094 8,192 2,625 240 980

18,986 22,320 18,509 7,709 1,035 1,829

Jumlah

36,676

30,115

66,791

35,881

30,171

66,052

37,442

32,946

70,388

129


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.51 Kelompok Umur

2003 L

P

2004 L+P

L

P

2005 L+P

L

P

L+P

(1)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+

8,396 12,065 12,541 4,597 757 715

9,641 14,183 9,860 1,559 332 494

18,037 26,248 22,401 6,156 1,089 1,209

9.25 11,098 12,281 5,726 829 857

9,095 13,284 9,741 3,043 503 1,152

18,345 24,382 22,022 8,769 1,332 2,009

10,624 10,540 11,288 7,060 1,532 910

10,450 12,461 11,481 3,982 454 685

21,874 23,001 22,769 11,042 1,986 1,595

Jumlah

39,071

36,069

75,140

40,041

36,818

76,859

41,954

39,513

81,467

Kelompok Umur

2006 L

P

2007 L+P

L

P

2008 L+P

L

P

L+P

(1)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+

9,504 11,591 11,955 6,436 1,104 1,350

9,714 13,488 10,058 4,169 490 979

19,372 25,439 22,013 10,605 1,594 2,329

12,203 10,700 11,955 6,834 2,326 2,129

13,434 10,632 10,474 5,815 1,330 1,447

25,637 21,332 22,429 12,649 3,656 3,576

12,045 12,509 9,986 10,029 1,700 1,632

10,785 12,319 10,527 7,129 844 1,201

22,830 24,828 20,513 17,158 2,544 2,833

Jumlah

42,300

39,052

81,352

46,147

43,132

89,279

47,901

42,805

90,706

Kelompok Umur

2009 L

P

2010 L+P

L

P

2011 L+P

L

P

L+P

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

11,884 11,125 12,369 8,542 2,154 2,363

12,230 11,435 12,283 5,491 1,354 1,006

24,114 22,560 24,652 14,033 3,508 3,369

12,759 14,487 12,007 8,834 1,955 1,613

12,115 13,954 11,406 6,201 1,045 1,378

24,874 28,441 23,413 15,035 3,000 2,991

11,491 13,978 11,968 9,402 1,689 2,061

11,720 15,566 11,718 6,610 1,405 1,424

23,211 29,544 23,686 16,012 3,094 3,485

Jumlah

48,437

43,799

93,236

51,655

46.099

97,754

50,589

48,443

99,032

130

(1)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan tabel 6.51 Kelompok Umur

2012 L

2013

P

L+P

L

(40)

2014*)

P

L+P

L

(43)

P

L+P

(1)

(38)

(39)

(41)

(42)

(44)

(45)

15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+

13,682 13,131 13,403 10,918 2,575 2,097

12,962 12,816 12,859 7,667 1,393 1,783

26,644 25,947 26,262 18,585 3,968 3,880

13,735 15,409 13,016 11,726 2,976 2,101

12,818 14,897 13,660 8,903 1,478 1,786

26,553 30,306 26,676 20,629 4,454 3,887

14,048 15,760 13,314 11,969 3,044 2,175

13,091 15,246 14,065 9,095 1,514 1,829

(46)

Jumlah

55,806

49,480 105,286

58,963

53,542 112,505

60,310

54,840 115,150

27,139 31,006 27,379 21,064 4,558 4,004

Sumber : BPS Kota Bontang Keterangan : *) Data Diolah

Tabel 6.51 di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kota Bontang cenderung

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013

diperkirakan penduduk usia kerja berjumlah 112.505 jiwa dan meningkat sebesar 2,35 persen menjadi 115.150 jiwa pada tahun 2014. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, kenaikan jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Penduduk laki-laki mengalami kenaikan sebesar 10,31 persen, sedangkan penduduk perempuan meningkat sebesar 2,05 persen. Hal tersebut boleh jadi dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja di Kota Bontang dan sekitarnya adalah yang utamanya diperuntukkan bagi laki-laki, seperti pabrik dan pertambangan. Tabel 6.52 berikut ini memperlihatkan perkembangan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kota Bontang. Tabel 6.52 Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang 2000—2013

Uraian

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Angkatan 38,772 36,568 38,328 47,702 45,922 52,305 50,331 54,296 Kerja Laki-laki 31,745 - 40,057 49,679 38,131 28,043 Perempuan 7,027 5,865 2,626 12,200 26,253 Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Angkatan 55,238 53,497 55,780 70,264 77,557 71,838 Kerja Laki-laki 29,166 39,034 42,109 50,149 51,251 47,550 Perempuan 26,072 14,463 13,671 20,115 26,306 24,288


131

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang (SAKERNAS), Data Diolah

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dalam kurun waktu 12 tahun terakhir nilai TPAK Kota Bontang mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2012 namun di tahun 2013 terjadi penurunan. Pada tahun 2010 nilai TPAK Kota Bontang diperkirakan sebesar 57,06 persen, kemudian meningkat menjadi 73 persen pada tahun 2012 dan menjadi 65,86 persen pada tahun 2013. Peningkatan nilai TPAK tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang sedang dan siap terlibat di dalam usaha produktif di Kota Bontang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentu saja hal ini hendaknya diiringi pula oleh peningkatan ketersediaan lapangan usaha. Tabel 6.53 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bontang 2000—2013

No

Uraian

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Angkatan Kerja/AK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK

2

No (1)

1 2

Uraian (2)

Angkatan Kerja/AK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK

38,772 36,568 38,328 47,702 45,922 52,305 50,331 54,296 58.05

54.45

55.19

55.62

58.36

64.2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

61.87

55,238 53,497 55,780 70,264 77,557 71,838

60.9

58

57.24

68

73

65.86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang (SAKERNAS)

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Setengah Menganggur Tingkat pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Penambahan angkatan kerja mengindikasikan adanya penambahan penduduk yang siap terlibat di dalam aktivitas usaha produktif. Namun apabila penambahan angkatan kerja lebih rendah atau tidak sejalan dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja, maka akan mengakibatkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha produktif (pengangguran). Tabel 6.54 di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja

132

yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan mengalami peningkatan selama periode 2000—2013. Pada tahun 2000 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 37.123 orang dari seluruh angkatan kerja. Sekitar 58.8 persen terserap di lapangan usaha


60.75

Bab 6 Analisis dan Pembahasan sekunder, sedangkan pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja naik menjadi 63.899 orang namun lapangan usaha telah didominasi oleh kelompok tersier yakni sebesar 67.5 persen . Tabel 6.54 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang 2000—2013

Kelompok Sektor/Lap. Usaha (1)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Primer Sekunder Tersier

9,011 24.3 6,811 18.5 4,609 12.6 6,872 21,708 58.5 22,288 60.4 22,864 62.3 24,036 6,404 17.3 7,826 21.2 9,248 25.2 10,749

Jumlah

37,123

100 36,925

100 36,721

17 9,761 12.7 11,266 14.1 58 49,513 64.4 44,888 56.1 26 17,585 22.9 23,917 29.9

100 41,657 100 76,859

100 80,071

100

Kelompok Sektor/Lap. Usaha

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(1)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

2006

2007

2008

2009

2010

2011


5,696 14 7,365 16 7,069 13.9 8,876 17.6 8,727 16.9 11,120 18.4 23,972 58.7 22,030 47.9 26,754 52.8 24,527 48.6 25,198 48.7 10,847 18 11,161 27.3 16,590 36.1 16,877 33.3 17,060 33.8 17,782 34.4 38,349 63.6

Jumlah

40,829

100 45,985

100 50,700

Kelompok Sektor/Lap. Usaha

Jumlah

%

Jumlah

%

(1)

(26)

(27)

(28)

(29)

2012

100 50,463

100 51,707

100 60,316

100

2013


11,154 18.5 12,857 21.3 8,559 14.2 10,319 17.1 46,686 77.4 40,723 67.5

Jumlah

66,399

100 63,899

100


Dari keseluruhan angkatan kerja yang tersedia, hanya sebagian yang terserap ke dalam lapangan kerja dan menyisakan para pencari pekerjaan yang harus menjadi perhatian besar bagi para pemegang kebijakan untuk mengatasinya. Selain angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang menyiapkan suatu usaha, terdapat pula angkatan kerja yang sudah bekerja namun dalam jumlah jam kerja yang rendah. Jam kerja normal yang disepakati adalah paling sedikit 35 jam dalam satu minggu. Oleh sebab itu, selain angkatan kerja yaitu tingkat setengah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka


133

tingkat pengangguran terbuka, terdapat indikator lain yang menunjukkan kondisi

Bab 6 Analisis dan Pembahasan (TPT) merupakan persentase pencari kerja terhadap keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan setengah pengangguran adalah persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam rentang waktu tahun 2000 sampai 2014, tingkat pengangguran terbuka Kota Bontang mengalami fluktuasi dari 5,80 persen hingga 24,43 persen. Jumlah pencari kerja di Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh tingkat migrasi Kota Bontang yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh adanya dua perusahaan besar yang beroperasi di Kota Bontang sehingga meningkatkan minat para pencari kerja dari daerah lain untuk mencoba bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan di kota ini. Di antara penduduk yang bekerja, masih terdapat penduduk yang bekerja dalam jumlah jam kerja yang rendah (di bawah jam kerja normal). Makin tinggi tingkat setengah pengangguran dapat mengindikasikan makin rendah pemanfaatan sumber saya manusia yang ada. Namun hal tersebut tidak selalu berlaku mutlak. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran di Kota Bontang diperkirakan sebesar 14,44 persen, atau dengan kata lain jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah sebesar 87,56 persen. Tingkat pengangguran menurun pada tahun 2013 yaitu menjadi 11,1 persen. Dari keseluruhan angkatan kerja, terdapat sekitar 10,71 persen penduduk yang bekerja dalam jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu pada tahun 2011. Angka tersebut meningkat menjadi 14,49 persen pada tahun 2012. Terkait dengan tingkat setengah pengangguran, ada hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu metodologi dan waktu pelaksanaan survei. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan pada Bulan Agustus dan menanyakan mengenai aktivitas responden dalam rentang waktu satu minggu yang lalu dihitung mundur dari hari pendataan. Oleh sebab itu, selain karena memang jam kerja yang rendah, angka setengah pengangguran bisa pula disebabkan karena pada saat pendataan, responden dalam kondisi cuti, sakit, atau mogok bekerja. Termasuk pula di dalam ini tenaga kerja keluarga yang bekerja membantu anggota rumah tangga lainnya secara paruh waktu, misalnya anak yang kegiatan utamnya bersekolah bekerja membantu orang tua berjualan setelah pulang dari sekolah, atau ibu rumah tangga yang kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga membantu usaha suaminya di sela-sela kegiatan utamanya. Tabel 6.55 Tingkat pengangguran di Kota Bontang 2000-2013

No.

Variabel

(1)

(2)

134

1 2

Angka pengangguran Angka setengah menganggur

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (3) 10.8

(4) 5.8

2006

2007

(9)

(10)

(5)

(6)

(7)

(8)

11.5

11.5

24.4

23.9 18,13

15.2


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.55 No. (1)

1 2

Variabel (2)

Angka pengangguran Angka setengah menganggur

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

8.22

5.49

17.1

14.2

14.4

11.1

8.49

13.8

22.2


C. Kompetitif/kemampuan bersaing Tenaga Kerja Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan apabila penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja (menjadi angkatan kerja) tersebut memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Tingkat daya saing penduduk usia kerja dapat dilihat antara lain dari keterampilan dan tingkat pendidikannya. Makin tinggi tingkat keterampilan dan tingkat pendidikannya, dapat diasumsikan makin baik kualitas tenaga kerja yang tersedia, karena pada umumnya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja. Sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Bontang selalu mengalami peningkatan yaitu dari 65.660 orang pada tahun 2000 menjadi sebanyak 145.852 orang pada tahun 2012. Penduduk usia kerja Kota Bontang didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA/sederajat yaitu sekitar 40 persen pada setiap tahunnya. Sedangkan penduduk usia kerja yang berpendidikan tertinggi setingkat perguruan tinggi juga mengalami kenaikan yang cukup berarti, yaitu dari sekitar 7,14 persen pada tahun 2000, meningkat menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2009 dan kembali meningkat menjadi sekitar 10,96 persen pada tahun 2012. Hal itu menandakan bahwa kualitas calon pekerja di Kota Bontang mengalami peningkatan sehingga diharapkan akan lebih siap bersaing. Jumlah dan persentase penduduk usia kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan diperlihatkan oleh Tabel 6.56 berikut ini.

135


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.56 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Kota Bontang 2000—2013

No.

Tingkat Pendidikan

2000

2001

2002

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Tidak/blm pernah sekolah/tidak/blm tamat SD

1,900

2,441

4,341

1,560

2,487

4,047

1,220

2,533

3,753

2

Tamat SD

6,745

7,876 14,621

6,792

8,253 15,045

6,839

8,629 15,468

3

SLTP

7,531

6,998 14,529

8,009

7,910 15,919

8,487

8,821 17,308

4

SLTA

17,128 10,356 27,484 16,925 10,071 26,996 16,722

9,785 26,507

5

Perguruan Tinggi TOTAL

No.

Tingkat Pendidikan

2,860

1,825

4,685

3,317

2,134

5,451

3,774

2,442

6,216

36,164 29,496 65,660 36,603 30,855 67,458 37,042 32,210 69,252

2003

2004

2005

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

8,784

(1)

(2)

1

1,455

2,533

3,988

2,453

3,872

6,325

3,337

5,447

2

Tidak/blm pernah sekolah/tidak/blm tamat SD Tamat SD

6,440

7,829 14,269

5,620

7,154 12,774

7,090

9,294 16,384

3

SLTP

8,302

9,926 18,228

8,589

9,766 18,355

8,435

9,026 17,461

4

SLTA

5

Perguruan Tinggi

18,916 12,696 31,612 18,802 13,101 31,903 17,378 12,564 29,942

TOTAL

No.

Tingkat Pendidikan

3,115

2,493

5,608

4,251

2,124

6,375

4,803

3,770

8,573

38,228 35,477 73,705 39,715 36,017 75,732 41,043 40,101 81,144 2006

2007

2008

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(1)

(2)

1

2,927

3,745

6,672

3,478

5,756

9,234

3,726

5,644

9,370

2

Tidak/blm pernah sekolah/tidak/blm tamat SD Tamat SD

6,465

8,100 14,565

6,648

7,128 13,776

4,144

5,581

9,725

3

SLTP

8,869

9,832 18,701

9,338

9,309 18,647 10,020

4

SLTA

5

Perguruan Tinggi

20,458 13,212 33,670 20,213 15,619 35,832 23,179 15,534 38,713 2,757

2,501

5,258

5,292

3,809

9,101

5,013

4,202

9,215

41,476 37,390 78,866 44,969 41,621 86,590 46,082 40,818 86,900

136

TOTAL

9,857 19,877



No.

2009

Tingkat Pendidikan

2010

2011

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

7,359

(1)

(2)

1


3,175

5,043

8,218

2,066

2,812

4,878

2,458

4,901

2

Tamat SD

8,126

8,860 16,986

8,345

8,736 17,081

6,938

8,297 15,235

3

SLTP

9,490

9,674 19,164

8,556 10,946 19,502

4

SLTA

5

Perguruan Tinggi

9,080 11,476 20,556

19,906 15,838 35,744 24,911 15,952 40,863 27,539 16,883 44,422 4,053

TOTAL

No.

4,845

8,898

6,880

6,312 13,192

6,770

5,527 12,297

44,750 44,260 89,010 50,758 44,758 95,516 52,785 47,084 99,869 Tingkat Pendidikan

(1)

(2)

1


2 3 4 5

Tamat SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi TOTAL

2012

2013

L

P

L+P

L

P

L+P

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

4,478

6,301 10,779

2,952

4,486

7,438

6,874 6,758 13,632 6,214 7,244 11,818 9,889 21,707 12,758 11,181 24,565 17,963 42,528 24,412 19,461 5,398 5,212 10,610 8,647 6,484

13,458 23,939 43,873 15,131

53,133 46,123 99,256 54,983 48,856 103,839

Sumber : *) Badan Pusat Statistik Kota Bontang (susenas)

Sementara itu data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa jumlah permintaan tenaga kerja dalam rentang waktu 2001 sampai 2013 didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SLTA/sederajat. Dari 2.124 permintaan tenaga kerja pada tahun 2012, sebanyak 1.392 merupakan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan SLTA/sederajat atau sekitar 65,54 persen dari seluruh permintaan. Persentase ini meningkat menjadi 77,65 persen pada tahun 2013, yaitu sebanyak 1.348 permintaan tenaga kerja berpendidikan SLTA/sederajat dari 1.736 permintaan yang ada. Namun demikian, permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan setingkat perguruan tinggi, baik sarjana muda maupun sarjana juga mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, yaitu dari sebesar 5,65 persen pada tahun 2012 menjadi 10,48 persen pada tahun 2013. Apabila dilihat dari jenis kelamin tenaga kerja yang dibutuhkan, tenaga kerja laki-laki masih kerja berpendidikan setingkat perguruan tinggi lebih tinggi pada tenaga kerja


137

sangat dominan. Namun yang menarik adalah bahwa persentase permintaan tenaga

Bab 6 Analisis dan Pembahasan perempuan. Pada tahun 2012 sebanyak 28,51 persen permintaan tenaga kerja perempuan adalah yang berpendidikan perguruan tinggi, sedangkan pada permintaan tenaga kerja laki-laki hanya sekitar 2,61 persen. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2013 yaitu sebanyak 35 persen permintaan tenaga kerja perempuan adalah yang berpendidikan perguruan tinggi, sedangkan permintaan tenaga kerja laki-laki berpendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 8,33 persen. Makin tingginya tingkat pendidikan tenaga kerja yang diinginkan mengharuskan penduduk usia kerja di Kota Bontang untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya. Jika tidak, maka akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain yang berusaha bersaing di dalam bursa tenaga kerja di kota ini. Tabel 6.57 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 2000— 2013

No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

No.

Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (2) SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Lainnya Jumlah

2000 L (3) -

2001

P

L+P

(4) -

(5) -

L

(6) (7) 11 2 20 9 34 45 21 33 19 16 3 5 108 110

2003 L (12) 187 316 536 43 27 14 1.123

P

P

2002 L+P

L

P

L+P

(8) 13 29 79 54 35 8 218

(9) 144 103 597 34 64 13 948

(10) 41 8 13 1 63

(11) 144 103 638 42 7 14 948

2004 L+P

(13) (14) 187 316 8 544 50 93 48 75 23 37 129 1.252

L

P

2005 L+P

(15) (16) (17) 210 210 50 50 487 84 571 48 25 73 85 65 150 33 5 38 913 179 1.092

L

P

L+P

(18) 230 220 1 12 463

(19) 10 6 16

(20) 230 230 1 18 479

138

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (2) SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Lainnya Jumlah



No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (2) SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Lainnya Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (2) SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Lainnya Jumlah

2006 L (21) 1.190 54 410 9 23 2 1.688

P

2007 L+P

(22) (23) - 1.190 54 10 420 11 20 9 32 1 1 31 1.717

L

(30) 100 12 37 29 19 37 234

P (31) 3 132 8 11 154

L+P

L

(24) (25) (26) (27) 15 15 1 67 67 48 374 211 585 815 75 60 135 230 85 63 148 339 53 45 88 125 669 379 1.038 1.558

2009 L

P

2008

2010 P

P

L+P

(28) (29) 0 1 5 53 38 853 13 243 116 455 9 134 181 1.739

2011

L+P

L

L+P

L

(32) 100 15 169 29 27 48 388

(33) (34) (35) (36) 42 7 49 84 86 6 92 245 216 347 563 746 259 146 405 142 - 496 603 506 1.109 1.713

P

L+P

(37) (38) 2 86 8 253 190 936 11 153 45 541 256 1.969

Permintaan 2012 2013 Tenaga Kerja Menurut L P L+P L P L+P Pendidikan (1) (2) (39) (40) (41) (42) (43) (44) 1. SD 283 283 285 285 2. SLTP 329 329 232 232 3. SLTA 1.214 178 1.392 1.319 162 1481 4. Sarjana Muda 26 27 53 40 15 65 5. Sarjana 23 44 67 92 43 135 6. Lainnya Jumlah 1.875 249 2.124 1.968 220 2.198 Sumber : Dinas Tenaga Kerja No.

D. Kualitas Tenaga Kerja Terdapat beberapa indikator/parameter untuk mengukur kualitas tenaga kerja di antaranya adalah tingkat output yang dihasilkan, produktivitas tenaga kerja, dan

sektor

pekerjaan

yang

dijadikan

sandaran.

Menurut

sektornya,

suatu

pekerjaan/usaha dapat dikelompokkan menjadi sektor formal dan sektor informal. Sektor formal biasanya ditandai dengan kelengkapan administrasi dan persyaratansektor informal biasanya tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti ijin usaha dan


139

persyaratan formal yang diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Sebaliknya,

Bab 6 Analisis dan Pembahasan pencacatan keuangan. Sektor informal juga ditandai oleh jumlah tenaga kerja yang tidak banyak, modal yang tidak besar, teknologi yang digunakan masih sederhana, dan biasanya tidak memerlukan pendidikan formal di dalam menjalankan usahanya. Dalam rentang waktu 2001 sampai 2012, penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor formal, yaitu berkisar antara 66,76 persen sampai 79,04 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor informal berkisar antara 20,96 persen sampai 33,24 persen. Sektor informal yang biasanya merupakan sektor riil merupakan sektor yang cukup resisten terhadap krisis karena pada umumnya kebergantungan sektor ini terhadap lembaga keuangan cukup rendah. Hal tersebut terlihat secara jelas pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 1998. Tabel 6.58 Penduduk bekerja menurut Sektor Formal dan Informal di Kota Bontang 2001—2013

No.

Sektor

(1) 1

(2) Formal

2

2001 Jumlah

2002 %

Jumlah

%

Jumlah

2004 %

Jumlah

2005 %

Jumlah

36,102

8,403 22.9 13,067 31.8 11,295

100 36,758

2006

100 41,061

2007

100 37,774

2008

30 11,170

26

100 42,984

100

2009

2010

No.

Sektor

(1) 1

(2) Formal

(13) (14) 28,644 74.2

(15) 25.16

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 66,76 34,438 79 33,638 71.5 37,897 72.4

2

Informal

9,965 25.8

12.52

33,24

TOTAL

No.

Sektor

(1) 1

(2) Formal

2

Jumlah

38,609

%

100

2011 Jumlah

Jumlah

%

Jumlah

2012 %

Jumlah

%

9,135

37.68 100,00 43,573

Jumlah

%

Jumlah

100 47,033

100 52,318

2013 %

Jumlah

60,316

100 66,399

%

30 18,985 29.7 100 63,899

%

21 13,395 28.5 14,421 27.6

(23) (24) (25) (26) (27) (28) 43,625 72.3 46,452 70 44,914 70.3

Informal 16,691 27.7 19,947 TOTAL

100

Sumber : Sakernas, Badan Pusat Statistik Kota Bontang

6.11.8. Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya: 1. Indikator Aktivitas Sosial 2. Indikator Pengaman Sosial

140

%

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 25,218 69.9 28,355 77.1 27,994 68.2 26,479 70 31,814 74

Informal 10,884 30.2 TOTAL

2003

3. Indikator Partisipasi Pemuda 1. Aktivitas Sosial


100

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sampai dengan Agustus tahun 2014, persentase mayoritas penduduk Kota Bontang beragama Islam mencapai 89,1 persen dari total penduduk, kemudian diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan16.889 jiwa, Katolik 3.319 jiwa, Hindu 369 jiwa dan Budha135 jiwa. Jumlah sarana ibadah meningkat setiap tahunnya, masjid/musholla/langgar yang pada tahun 2000 berjumlah 60 unit, pada tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi 200 unit atau dalam kurun waktu 14 tahun bertambah sebanyak 140 unit atau 233,3 persen. Pada tahun 2000 jumlah gereja sebanyak 27 unit dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 57 unit atau selama periode tersebut mengalami pertambahan sebanyak 30 unit atau 111,1 persen. Sementara untuk pura dan vihara tidak mengalami peningkatan selama periode yang sama. Lihat Tabel.6.59 berikut. Tabel 6.59 Sarana Peribadatan di Kota Bontang 2000-2014 No. (1) 1. 2. 3. 4.

Sarana Ibadah (2) Masjid/Musholla/ Langgar Gereja Kristen Protestan dan Kristen Katolik Pura Vihara Jumlah

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(3) 60

(4) 92

(5) 94

(6) 111

(7) 113

(8) 132

(9) 132

(10) 143

27

18

27

34

34

39

39

43

1 88

1 111

1 122

1 146

1 148

1 172

1 172

1 187

No.

Sarana Ibadah

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*)

(1)

(2)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Pertamb ahan 20002014 (Unit) (18)

Persent ase (%) (19)

1.

Masjid/Musholla/ Langgar

94

146

147

174

193

195

200

140

233,3

2.

Gereja Kristen Protestan dan Kristen Katolik

44

39

52

52

53

54

57

30

111,1

3.

Pura

1

1

1

1

1

1

1

0

0

4.

Vihara

139

186

200

227

247

250

258

170

193,2

Jumlah

Sumber : Kementerian Agama Kota Bontang *) Data sampai dengan bulan Agustus

Dari segi potensi wisata di Kota Bontang memang belum tergarap dengan baik, walaupun sebenarnya obyek wisata tersebut dapat dijadikan salah satu instrumen sumber pendapatan daerah. Berbagai obyek wisata alam seperti pantai dan hutan telah menarik perhatian wisatawan domestik maupun asing yang datang berkunjung. Pada tahun 2013 sebanyak 15.800 wisatawan domestik yang telah berkunjung ke tempat mengunjungi obyek wisata hutan. Dengan


keberadaan obyek wisata tersebut para

141

wisata dimana 60,8 persen mengunjungi objek wisata pantai dan 39,2 persen telah

Bab 6 Analisis dan Pembahasan wisatawan tidak perlu khawatir kesulitan untuk mendapatkan tempat menginap, karena telah tersedia fasilitas hotel yang memadai dan jumlahnya pun cukup memadai. Dalam waktu beberapa tahun (2000-2013) perkembangan jumlah hotel dan akomodasi meningkat menjadi 27 unit atau mengalami peningkatan sebesar 35 persen. Tabel 6.60 Potensi Wisata Alam di Kota Bontang 2014

No

Jenis Objek Wisata

(1) 1 2 3

(2)

Jumlah Pengunjung (Orang) 2010 (3) 9.500

2011 (4) 9.500

2012 (5) 9.550

2013 (6) 9.600

5.000

5.600

5.800

6.200

Jumlah 14.000 15.100 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang

15.350

15.800

Pantai Pegunungan Hutan

Tabel 6.61 Sarana dan Prasarana Wisata di Kota Bontang 2000-2014 No. (1)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. No. (1)

1.

142

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Saran dan Prasarana Wisata

2000

2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

23 663 1.000

24 661 1.015

Akomodasi Hotel Jumlah Kamar Jumlah Tempat Tidur Taman Wisata Alam Event Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Museum Art Galeri Taman Budaya Desa Kerajinan Tradisional Taman Nasional Taman Hutan raya Taman Wisata Laut Taman Buru Hutan Manggrove

20 560 860


2005

2006

2007

2008

2009

(2)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

28 815 1.077

28 748 1.097

28 748 1.097

25 727 1.124

Akomodasi Hotel Jumlah Kamar Jumlah Tempat Tidur Taman Wisata Alam Event Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Museum Art Galeri Taman Budaya Desa Kerajinan Tradisional Taman Nasional Taman Hutan raya

26 695 1.019


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.61 No.


2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

11. 12. 13.

Taman Wisata Laut Taman Buru Hutan Manggrove

No.


2010

2011

2012

2013

2014*)

(1)

(2)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Akomodasi Hotel 26 27 27 Jumlah Kamar 643 671 671 912 Jumlah Tempat Tidur 944 968 968 1.016 2. Taman Wisata Alam 1 4 3. Event Budaya 3 3 4. Peninggalan Sejarah 9 9 dan Purbakala 5. Museum 6. Art Galeri 4 6 7. Taman Budaya 3 3 8. Desa Kerajinan Tradisional 9. Taman Nasional 1 1 10 Taman Hutan raya 1 1 11. Taman Wisata Laut 3 3 12. Taman Buru 13. Hutan Manggrove 3 3 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang *)Data s/d bulan Agustus

Perkembangan Pertambahan Persentase 2000-2014 (%) (Unit) (18)

(19)

1.

1.

4 3

4 3

400 300 900

9

9

3

-

-

3

300

1 1 3 4

1 1 1 3 4

100 100 100 300 400

Pengaman Sosial Pengamanan sosial di daerah ini terutama pada banyaknya peristiwa kejahatan

relatif bervariasi setiap tahun karena angkanya tidak cenderung turun dan naik dalam arti di tahun tertentu angkanya naik dan tahun lainnya turun. Pada tahun 2005 jumlah kejahatan sebanyak 157 kali kemudian tahun 2006 jumlahnya naik menjadi 235 kali dan selanjutnya hingga tahun 2013 angkanya naik turun menjadi 309 kali, 96 kali, 64 kali, 185 kali, 434 kali, 304 kali, dan 107 kali. Pada tahun 2013, kejahatan yang paling dominan adalah pencurian, penipuan, dan penganiayaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka peristiwa kejahatan di Kota Bontang sangat jauh berkurang. Jika pada tahun 2012 peristiwa pencurian mencapai 175 kasus, maka pada tahun 2013 turun menjadi 48 peristiwa pencurian. Begitu juga dengan kasus penipuan dan penganiayaan yang masing-masing turun 10 peristiwa dan 15 peristiwa. Secara total, peristiwa kejahatan dan pelanggaran turun menjadi 107 kasus. Sementara itu untuk jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan juga jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012. Jika tahun 2012 jumlah pengaduan mencapai 8.344


143

kali, maka pada tahun 2013 jumlah menjadi 772 kasus saja.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.62 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran di Kota BontangTahun 2005-2013

Jenis Kejahatan/ Pelanggaran (1)

2005 2006 2007 (2)

I. Kejahatan Pembakaran Kebakaran Memalsukan Materai/Surat/Merk Perzinahan Perjudian Penculikan Pembunuhan Penganiayaan Pencurian Pemerasan Penggelapan Penipuan Merusak Penadahan Pemerkosaan Jumlah

(3)

(4)

2008 2009 2010 (5)

(6)

(7)

1 4

1

20

128

7

32 83 13 24 39

1 34 94 10 10 19

1 19 50 1 2 7

1 8 26 2 9 6

20 235

1 11 309

9 96

1 7 65

4 9 1 14 91 3 12 18 1 6 2 157

2011 2012 2013 (9)

(8)

(10)

0 1

1 14

4

5

8

1

3 2 0 0 28 91 5 16 27 5 4 0 187

3 16 0 0 54 192 35 92 18 1 434

10 1 1 40 175 1 28 42

2 25 48

32

1 304

107

Sumber : Polresta Kota Bontang

Tabel 6.63 Jumlah Tindak Kejahatan di Kota Bontang 2005-2013 No.

Uraian Tindak Kejahatan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Jumlah Tindak Pidana Yang Dilaporkan Jumlah Tunggakan Perkara tindak Kejahatan Jumlah Tindak Pidana Yang Diselesaikan Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan

145

296

391

127

119

1.268

8.344

772

141

159

205

96

92

561

8.482

815

2. 3. 4.

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kota Bontang 3. Partisipasi Pemuda Salah satu komponen penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan adalah jumlah dan struktur demografi penduduk. Dari sisi perencanaan data jumlah dan struktur penduduk memberikan gambaran mengenai jumlah tenaga kerja yang tersedia yang dapat disertakan dalam proses pembangunan. Di sisi lain, perencanaan output pembangunan

144

membutuhkan tersedianya informasi jumlah dan struktur penduduk untuk menentukan jenis dan jumlah kelompok sasaran pembangunan. Sejalan dengan itu, data mengenai jumlah dan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan struktur demografis pemuda merupakan bahan dasar dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan kepemudaan. Kondisi pemuda di Indonesia, dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, dapat dilihat melalui komposisi jumlah penduduk usia 15-35 tahun dengan berbagai karakteristiknya. Pada bagian ini akan dilihat gambaran mengenai struktur demografis pemuda dari beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga, sedangkan kualitas pemuda dapat dilihat pada pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibahas pada bab-bab berikutnya. 3.1. Jumlah Pemuda Generasi muda atau pemuda di Indonesia hingga saat ini masih merupakan bagian terbesar dari populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil susenas 2013, jumlah penduduk Kota Bontang mencapai 163.651 jiwa. Dari jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia 15-34 tahun, diperkirakan berjumlah sekitar 56.859 jiwa atau 34,74 persen dari jumlah penduduk seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Bontang didominasi oleh golongan penduduk usia muda. Di sisi lain, persentase jumlah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 34 tahun masing-masing hanya sebesar 21,47 persen dan 31,25 persen. Mengingat jumlah pemuda yang relatif besar, merupakan potensi yang besar sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan. Pemuda akan menempati posisi penting dan strategis, baik sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan. Tabel 6.64 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2014 Kelompok Umur

2010 L

P

2011 L+P

L

P

2012 L+P

L

P

L+P

(34) 24,70 28,18 23,12 17,04 3,02

(35) 26,12 30,53 24,67 13,39 2,56

(36) 25,37 29,29 23,85 15,32 2,81

(37) 22,71 27,63 23,65 18,58 3,33

(38) 24,19 32,13 24,18 13,64 2,90

(39) 23,43 29,83 23,91 16,16 3,12

(40) 24,52 23,53 24,01 19,56 4,61

(41) 26,17 25,90 25,98 15,49 2,81

(42) 25,30 24,64 24,94 17,65 3,76

60+ Jumlah

3,92 100,00

2,71 100,00

3,35 100,00

4,07 100,00

2,93 100,00

3,51 100,00

3,75 100,00

3,60 100,00

3,68 100,00

Kelompok Umur (1) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+ Jumlah

L (34) 23,29 26,13 22,07 19,89 5,05 3,56 100,00

2013 P (35) 23,94 27,82 25,51 16,63 2,76 3,34 100,00

L+P (36) 23,60 26,94 23,71 18,34 3,96 3,45 100,00

L (37) 23,29 26,13 22,08 19,85 5,05 3,61 100,00

2014*) P (38) 23,87 27,80 25,65 16,58 2,76 3,34 100,00

L+P (39) 23,57 26,93 23,78 18,29 3,96 3,48 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2010-2013 *) berdasarkan angka proyeksi


145

(1) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 3.2. Struktur Pemuda menurut Jenis Kelamin SDM merupakan faktor mendasar dan strategis bagi pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek akan mendukung peningkatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. SDM merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya saing tinggi dalam berbagai aspek akan mendukung peningkatan pembangunan, baik di

bidang

ekonomi

maupun

di

bidang

sosial

dan

budaya.

Untuk memenangkan dan menangkap peluang yang ada, maka pengembangan SDM merupakan suatu keniscayaan. Pengembangan SDM harus ditekankan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang pada gilirannya akan mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan SDM seperti yang dicitacitakan tersebut diperlukan kerja keras karena akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang berat. Untuk tercapainya pemberdayaan SDM yang berkualitas, perlu pendidikan yang menyeluruh terhadap pemuda. Karena pemuda merupakan populasi terbesar dari penduduk suatu wilayah. Yang dikelompokkan dalam pemuda adalah penduduk yang berumur 15 – 34 tahun. Dari perkembangan pemuda di Kota Bontang dari tahun 2010-2013 terlihat bahwa jumlah laki-laki lebih dominan dibanding jumlah perempuan. Pada tahun 2013 tercatat laki-laki berjumlah 29.144 orang, sedangkan perempuan berjumlah 27.175 orang.

6.12. Analisis Pertanian 1.Padi Palawija Sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, adalah wajar jika pemerintah Indonesia fokus terhadap komoditi tanaman padi. Demikian halnya dengan kota Bontang. Meski tergolong sebagai kota industri hilir, Bontang tidak mau ketinggalan dalam

146

peran sertanya untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui produksi padinya.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.25 Luas Panen Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2013

Kacang Tanah 11%

Jagung 3% Ubi Jalar 15%

Padi 53%

Ubi Kayu 18%

Di antara kelompok tanaman padi dan palawija, padi memiliki persentase luas panen paling besar pada tahun ini. Komoditas padi memiliki persentase luas panen lebih dari separuh dari total luas panen padi palawija, yaitu sebesar 53%. Sementara urutan kedua hanya sebesar 18% diduduki oleh komoditas ubi kayu. Berkebalikan dengan padi, kacang tanah dan jagung memiliki luas panen paling sedikit diantara komoditas padi-palawija yaitu sebesar 11% dan 3%. Tabel 6.65 Luas Panen dan Produksi Padi Bontang Tahun 2012 - 2013 Uraian

Satuan

Jan-April

Mei-Agust

Sep - Des

Jan-Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahun 2012 Luas Panen Produksi Tahun 2013 Luas panen Produksi Persentase perubahan(%) Luas panen Produksi

Hektar

4

44

2

50

Ton

13

145

7

165

Hektar

2

22

-

24

Ton

9

65

-

74

Hektar

(50,00)

(50,00)

(100)

(33,33)

Ton

(30,76)

(55,17)

(100)

(32,65)

Namun demikian, meski masih memegang rekor sebagai tanaman dengan luas

147

panen terbesar, produksi padi di bontang pada tahun 2013 mengalami penurunan produksi jika dibandingkan produksi tahun 2012. Penurunan produksi padi ini yaitu sebesar 91 ton,


Bab 6 Analisis dan Pembahasan sebagai makanan pokok hal ini cukup menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Bontang. Hal lain yang cukup menarik adalah periode masa panen di tahun 2013 mengalami pergeseran jika dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2013 ini sebagian besar panen dilakukan pada sub round kedua, yaitu antara bulan Mei-Agustus. Jika padi bisa memegang rekor sebagai tanaman dengan luas panen paling besar, hal ini sebanding dengan luas tanam nya. Padi memegang hampir 53% dari total luas tanam tanaman padi-palawija. Sementara, jagung memiliki persentase sebesar 22% dari kelima komoditas padi-palawija yang ada di Bontang. Grafik 6.26 Luas Tanam Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2013

Kacang Tanah 3.4% Ubi Jalar 14.2%

Padi 41.2% Jagung 22.3%

Ubi Kayu 18.9%

Gambar 6.23 menunjukan bahwa luas panen jagung jauh lebih kecil dari luas tanamnya. Sementara, luas panen padi jauh lebih besar daripada luas tanamnya. Meski sekilas terlihat mirip, namun kedua perbandingan luas panen dan luas tanam merupakan fenomena yang berbeda. Perbedaan luas tanam dan luas panen pada tanaman padi ini dijelaskan oleh periode masa tanam, dimana banyak tanaman yang dipanen tahun ini sebenarnya telah ditanam pada tahun sebelumnya. Ini signifikan dengan tabel 6.65 yang menunjukan bahwa sebagian besar panen dilakukan di antara bulan januari dan april. Grafik 6.27 Luas Tanam dan luas Panen padi, kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar dan jagung Bontang Tahun 2013 70

61

60 50 40 30

33

28

24

19

20 10

21

17 5

3

3

0

148

Padi

Jagung

Ubi Kayu Luas Tanam

Ubi Jalar

Kacang Tanah

Luas Panen


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sementara itu, kecilnya luas panen jagung dibandingkan dengan luas tanamnya lebih disebabkan karena sebagian besar tanaman jagung dipanen muda. Perbandingan panen tua dan panen muda bisa dilihat pada Grafik 6.28. Dari ketiga subround (periode) komoditas jagung, sub round pertama dan ketiga memiliki luas panen muda yang berbeda drastis dibandingkan dengan luas panennya. Pada sub round 1 luas panen muda pada komoditas jagung yaitu sebesar 7 hektar dan pada sub round ke tiga memiliki luas panen muda muda sebesar 14 hektar. Hanya pada subround kedua komoditas jagung memiliki selisih yang sedikit antara luas panen dan luas panen mudanya. Grafik 6.28 Perbandingan Luas Panen dan Luas Panen Muda Jagung Berdasarkan Sub Round, 2013 14

15 9

10

7 Luas Panen

5

1

1

Luas Panen Muda

1

0 Sub I

Sub II

Sub III

Selain jagung, kacang tanah adalah komoditas yang memiliki luas panen lebih kecil daripada luas tanamnya. Jika kecilnya luas panen jagung dikarenakan banyak tanaman jagung yang dipanen muda, lain halnya dengan kacang tanah. Kacang tanah baru mulai ditanam dibontang pada tahun 2010, sehingga pada tahun 2012 ada peningkatan hasil panen yang berasal dari penanaman tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi di tahun 2013 luas panen kacang tanah sebagian besar di awal subround 1 berasal dari penanaman di tahun sebelumnya. Produksi ubi kayu pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu Bontang bisa memproduksi sebesar 119 ton, tahun 2013 naik menjadi 680 ton. Kenaikan tajam produksi ubi kayu pada yahun 2013 ini disebabkan karena pada tahun ini banyak petani yang beralih menanam jenis baru bibit ubi kayu asli Kalimantan yang biasa disebut ―Singkong Gajah‖ dari pada jenis ubi kayu lokal yang biasa mereka tanam. Keunggulan ubi kayu jenis baru ini adalah memiliki umbi yang sangat besar diatas rata-rata umumnya ubi kayu yang ditanam petani. Karena keunikan nya ini ―singkong Gajah‖ menjadi primadona jenis baru yang banyak ditanam oleh petani dengan rata-rata hasil per pohon yang jarak tanam normal dan umur tanam 7 bulan mencapai 25 - 35 kg.

149


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.66 Luas panen dan Produksi Ubi Kayu Bontang Tahun 2012-2013

Uraian

Satuan

Jan-April

Mei-Agust

Sep-Des

Jan-Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahun 2012 Luas Panen

Hektar

Produksi

3

0

3

6

59,5

0

59,5

119

4

2

13

19

Ton

113

76

491

680

Hektar

33

-

333

217

89,9

-

725

471

Ton

Tahun 2013 Luas panen

Hektar

Produksi Persentase perubahan(%) Luas panen Produksi

Ton

Komoditas ubi jalar pada tahun 2013 terjadi kenaikan baik produksi maupun luas panen nya. Pada tahun 2013 luas panen ubi jalar mencapai 17 hektar cenderung naik sebesar 146,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan produksinya pada tahun 2013 mengalami kenaikan 133,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 147 ton. Tabel 6.67 Luas panen dan Produksi Ubi Jalar Bontang Tahun 2012-2013

Uraian

Satuan

Jan-April

Mei-Agust

Sep-Des

Jan-Des

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahun 2012 Luas Panen Produksi Tahun 2013 Luas panen Produksi Persentase perubahan(%) Luas panen Produksi

Hektar

2

2

3

7

Ton

18

18

27

63

Hektar

3

4

10

17

Ton

25

34

88

147

Hektar

50

100

234

143

Ton

39

89

226

134

Produksi ubi jalar bervariasi untuk masing-masing subround. Produksi tertinggi ada pada subround ketiga, yaitu sebesar 88 ton. Ini sejalan dengan kondisi tahun sebelumnya

150

dimana produksi tertinggi juga terjadi pada subround ketiga, yaitu sebesar 63 ton. Bervariasinya produksi dan luas panen ubi jalar untuk masing-masing subround mengakibatkan persentase perubahan masing-masing subround memiliki angka yang


Bab 6 Analisis dan Pembahasan berkebalikan. Pada subround pertama, yaitu bulan Januari-April, produksi ubi jalar naik 39%. Sedangkan pada subround terakhir produksi naik sebesar 226 %.

6.13. Pola Konsumsi Analisis pola konsumsi sangat berperan penting dalam menggambarkan taraf hidup masyarakat. Data pola konsumsi dapat dijadikan acuan dalam memprediksi indikatorindikator kesejahteraan penduduk seperti status kesehatan penduduk, gizi, ataupun kemiskinan penduduk. Pola konsumsi juga merupakan masalah perilaku penduduk yang berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan, sehingga analisis pola konsumsi dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk yang berkaitan dengan keadaan sumber daya manusia yang merupakan modal dasardalam pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian tingkat kesejahteraan tidak terlepas dari bagaimana faktor-faktor dari karakteristik tersebut di atas mempengaruhi perilaku dan pola komsumsi dari masyarakat. Penentuan pola konsumsi pangan pokok rumah tangga didasarkan pada sumbangan energi dari setiap komoditas pangan pokok terhadap total energi pangan pokok. Kriteria yang digunakan seperti berikut : pola pangan pokok beras apabila sumbangan energi dari beras lebih besar dari 90 persen, sedangkan pola pangan pokok beras + komoditas lain bila masing-masing komoditas lain menyumbang lebih dari 5 persen. Keanekaragaman konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan ketahanan pangan dan dalam upaya peningkatan, pemanfaatan dan penyediaan pangan. Diversifikasi konsumsi ini diharapkan menuju ke arah yang semakin beragam dalam memenuhi kebutuhan pangan. Keragaman ini jugalah yang menentukan status gizi serta perbaikan gizi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian ragam diversifikasi konsumsi pangan ini dapat diukur dengan Pola Pangan Harapan (PPH), sehingga akan diketahui tingkat diversifikasi pangan di daerah tersebut. Kompleksitas masalah pola konsumsi pangan baik meliputi gizi buruk atau rendahnya kualitas gizi pangan dapat menyebabkan terjadinya kelaparan dan busung lapar. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pola pangan tunggal dan ketergantungan akan beras yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola dan kuantitas tingkat konsumsi pangan (energi dan protein) pada masyarakat perlu mendapat perhatian. Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Selama ini sebagian besar kasus di berbagai daerah di Indonesia, pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi. Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka kebijakan di bidang ketahanan pangan melalui

151

pendekatan Pola Pangan Harapan dalam rangka perencanaan kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan yang berbasis sumber daya pangan lokal.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.68 Luas panen dan Produksi Ubi Jalar Bontang Tahun 2012-2013

Jenis Energi

Satuan

Jumlah

AKG

%AKG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kalori

Kal

Protein

gram

1.989,20

2.000

99,46

59,37

52

114,17

Berdasarkan hasil penghitungan kuantitas konsumsi pangan rumah tangga Kota Bontang, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang bervariasi kondisinya bila dibandingkan dengan AKE dan AKP yang dianjurkan. Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kota Bontang adalah sebesar 1.989,20 kkal/kapita/hari, yaitu sebesar 99,46 persen dari Angka Kecukupan Energi ideal. Sementara, Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang adalah 59,37 gram/kapita/hari, yaitu 114,17 persen dari Angka Kecukupan Protein ideal. Kedua angka ini mengindikasikan bahwa kuantitas dan kualitas konsumsi pangan di Kota Bontang relatif berada pada standar normatif yang diharapkan. Potensi perikanan laut Kota Bontang memiliki peran yang penting terhadap pencapaian kecukupan gizi Kota Bontang ini. Tabel 6.69 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Makanan di Kota Bontang Tahun 2013

No

Kelompok Makanan

(1) 1

(2) Padi-padian

Konsumsi Energi (Kal) (3)

Protein (gram) (4)

986,60

21,56

2

Umbi-umbian

34,48

0,19

3

Pangan hewani

339,32

27,62

4

Minyak & lemak

302,08

0,11

5

Buah/biji berminyak

21,44

0,31

6

Kacang-kacangan

59,77

5,06

7

Gula

119,77

0,13

8

Sayur & buah

88,68

2,52

9

Lain-lain

37,05 1.989,20

1,87 59,37

Jumlah

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa menunjukkan sumbangan masing-masing kelompok makanan terhapan konsumsi energi dan kalori penduduk Kota Bontang. Dari table di atas terlihat

152

bahwa beras masih menjadi menjadi pangan utama bagi masyarakat Kota Bontang. Dari 1.989,20 konsumsi energi masyarakat Kota Bontang; 986,60 kalorinya disumbang oleh padi-padian atau beras. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi hampir di semua daerah di Indonesia. Ini


Bab 6 Analisis dan Pembahasan dikarenakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadikan nasi sebagai bahan makanan pokok utama. Namun hal yang membedakan Bontang dengan sebagian wilayah lain di Indonesia adalah jenis pangan yang menjadi pokok kedua. Jika di kebanyakan daerah lain di Indonesia, umbiumbian, jagung, pisang dan sagu merupakan jenis pangan yang menduduki urutan pokok kedua, di Kota Bontang pangan hewani merupakan makanan yang menjadi pokok kedua, yaitu sebesar 339,32 kalori. Tabel 6.70 Persentase Kontribusi Konsumsi Kelompok Makanan terhadap Total Energi dan Protein

Tahun 2013 No

Kelompok Makanan

(1) 1

(2) Padi-padian

Konsumsi Energi (%) (3) 49,60

Protein (%) (4) 36,31

2

Umbi-umbian

1,73

0,32

3

Pangan hewani

17,06

46,53

4

Minyak & lemak

15,19

0,19

5

Buah/biji berminyak

1,08

0,52

6

Kacang-kacangan

3,00

8,53

7

Gula

6,02

0,22

8

Sayur & buah

4,46

4,24

9

Lain-lain

1,86

3,16

100

100

Jumlah

Separuh lebih wilayah Botang adalah laut. Ini membuat Bontang menjadi daerah potensi penghasil berbagai jenis ikan laut yang besar. Disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, beberapa hasil perikanan Kota Bontang ini juga dikirim untuk memenuhi kebutuhan perikanan di beberapa wilayah di sekitar Botang. Di negara maju, sudah banyak orang yang mengubah pola konsumsi pangan hewaninya, dari red meat (daging-dagingan) ke white meat (ikan-ikanan). Ikan dipercaya lebih menyehatkan daripada makan daging. Kebiasaan masyarakat Bontang dalam mengkonsumsi ikan, harusnya dapat menjadi contoh wilayah lain di Indonesia. Dimana di sebagian besar wilayah di Indonesia, tingkat partisipasi konsumsi daging masih tinggi dan cenderung meningkat, apalagi untuk daging ayam. Konsumsi daging sapi masih rendah karena harga daging relatif mahal sehingga tidak semua lapisan masyarakat mampu membelinya. Ada jugadaerah yang justru masyarakatnya cenderung meninggalkan ikan dan menyenangi daging yang bahan baku pakan ternaknya masih diimpor. Kecenderungan ini perlu mendapat perhatiandari semua pihak terutama dari pemerintah. Orientasi kebijakan ekspor ikan untuk memperoleh devisa jangan sampai menyebabkan harga ikan domestik menjadi mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Padahal peranan

153

ikan dalam peningkatan kualitas sumberdaya sangat erat, karena asam amino yang diperlukan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan untuk kecerdasan pada ikan lebih lengkap dan juga efek sampingnya lebih sedikit. Mengkonsumsi ikan dapat terhindar dari penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya.

Tabel 6.71 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kelompok Bahan Makanan Tahun 2013 No

Kelompok Makanan

Bobot

(1)

(2)

(3)

% terhadap Total Energi (4)

Skor PPH (5)

Skor Maksimal (6)

1

Padi-padian

0,50

49,60

24,8

25

2

Umbi-umbian

0,50

1,73

0,9

2,5

3

Pangan hewani

2,00

17,06

34,1

24

4

Minyak & lemak

0,50

15,19

7,6

5

5

Buah/biji berminyak

0,50

1,08

0,5

1

6

Kacang-kacangan

2,00

3,00

6,0

10

7

Gula

0,50

6,02

3,0

2,5

8

Sayur & buah

5,00

4,46

22,3

30

9

Lain-lain

0,00

1,86

0,0

0

100

99,2

100

Tabel 6.71 menunjukan skor pola pangan harapan yang diraih oleh Kota Bontang. Dari skor maksimal 100 persen, skor Pola Pangan Harapan Kota Bontang ada pada angka 99,2. Angka ini terbilang tinggi mendekati angka sempurna. Ada tiga kelompok makanan masyarakat Kota Bontang yang berada di atas skor maksimal PPH, yaitu pangan hewani sebesar 34,1 dari skor maksimal 24, minyak dan lemak sebesar 7,6 dari skor maksimal 5, serta gula sebesar 3 dari skor maksimal 2,5. Sementara kelompok yang lain ada dibawah skor maksimal. Skor padi-padian sendiri adalah 24,8 ; sementara skor maksimal untuk padi-padian adalah 25. Sedangkan umbiumbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah berturut turut adalah 0,9; 0,5;

154

6,0; 22,3; sementara skor maksimalnya berturut-turut adalah 2,5; 1 , 10 , serta 30.


Bab 7 Kesimpulan

BAB VII KESIMPULAN 1. Dengan perekonomian Kaltim yang tumbuh sebesar 1,90 triliun rupiah atau sebesar 1,59 persen ternyata telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sebesar 309,71 milyar rupiah. Namun disaat yang bersamaan pertumbuhan Bontang turun 1,25 triliun rupiah. 2. Sektor industri pengolahan sejak berdirinya Kota Bontang selalu memberikan kontribusi yang dominan khususnya industri pengolahan gas alam, dan ada kecenderungan selalu meningkat hingga tahun 2008. Namun mulai tahun 2009 industri pengolahan mulai mengalami penurunan seiring dengan menurunnya suplai produksi gas alam dari Muara Badak – Kabupaten Kutai Kertanegara. 3. Sektor yang kontribusinya terbesar kedua adalah bangunan dan konstruksi, namun Peran sektor Industri pengolahan dalam struktur perekonomian Bontang sejak tahun 2000 sampai sekarang selalu menjadi yang terbesar. Pada tahun 2000 peran sektor ini sebesar 96,23 %, tahun 2009 sebesar 95,37 %, tahun 2010 94,98 %, tahun 2011 95,09 %, tahun 2012 sebesar 95,10 % dan tahun 2013 turun menjadi 94,69 %. 4. Pada tahun 2013, meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan migas masih negatif, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012 perekonomian Kota Bontang mengalami sedikit kenaikan yaitu sekitar 0,79 persen. Pertumbuhan positif terjadi jika unsur migas diabaikan. Pada tahun 2013 perekonomian Kota Bontang tanpa migas tumbuh sebesar 6,43 persen, walaupun angka ini mengalami penurunan 0,17 persen dari tahun sebelumnya. 5. Berdasarkan hasil analisis LQ Kota Bontang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sektor Industri Pengolahan di Kota Bontang memiliki kemampuan atau daya saing yang jauh lebih tinggi dibanding sektor yang sama di tingkat Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat pada rentang tahun 2009 - 2013. 6. Nilai LQ sebesar 4,10 berarti bahwa proporsi penciptaan nilai tambah sektor Industri Pengolahan di Kota Bontang 4,10 kali lebih besar dari pada proporsi penciptaan nilai tambah sektor yang sama di Provinsi Kalimantan Timur. 7. Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2013, nilai PDRB sektoral Kota Bontang telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut menurun sebesar 1,29 triliun rupiah atau sebesar negatif 6,40 persen. 8. ICOR Kota Bontang tahun 2013 dengan lag 0 sebesar 6,43 yang dapat diartikan investasi sebesar 6,43 juta satuan pada tahun yang sama, sedangkan ICOR lag 10


155

bahwa untuk menghasilkan output sebesar 1 juta satuan diperlukan input atau

Bab 7 Kesimpulan memiliki arti bahwa untuk mendapatkan 1 juta satuan diperlukan investasi sebesar 1,52 juta satuan selama kurun waktu 10 tahun. 9. Nilai ICOR Kota Bontang tahun 2013 merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan waktu lag 0 hingga lag 10 dan asumsi dengan menghilangkan unsur PDRB Migas dan industri pengolahan migas, dimana perhitungan ICOR menggunakan data PDRB menurut harga konstan. 10. Sejak tahun 2010 ICOR Kota Bontang mengalami peningkatan efisiensi dalam hal investasi. 11. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks ketimpangan Williamson tingkat provinsi mengalami penurunan rata-rata 1,22 yang memiliki arti bahwa ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antar kabupaten/kota seKalimantan Timur berlahan mulai mengalami pemerataan, walaupun cukup lambat. 12. Jumlah penduduk kota bontang terus meningkat dari tahun ke tahun dan di tahun 2014 jumlah penduduk kota Bontang sebanyak 167.496 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk juga cenderung meningkat, namun di tahun 2014 tingkat pertumbuhan penduduk kota Bontang mengalami penurunan yakni dari 3,6 persen menjadi 2,35 persen. 13. Jumlah penduduk usia kerja di Kota Bontang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 diperkirakan penduduk usia kerja berjumlah 112.505 jiwa dan meningkat sebesar 2,35 persen menjadi 115.150 jiwa pada tahun 2014. Apabila dilihat menurut

jenis kelamin, kenaikan jumlah penduduk usia kerja

berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Penduduk laki-laki mengalami kenaikan sebesar 10,31 persen, sedangkan penduduk perempuan meningkat sebesar 2,05 persen. Hal tersebut boleh jadi dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja di Kota Bontang dan sekitarnya adalah yang utamanya diperuntukkan bagi laki-laki, seperti pabrik dan pertambangan. 14. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Bontang pada tahun 2013 tercatat sebesar 88,95 persen atau naik sekitar 3,90 persen apabila dibandingkan dengan TKK tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan TKK, tingkat pengangguran Kota Bontang tahun 2013 mengalami penurunan dari sebesar 14,39 persen pada tahun 2012 menjadi sekitar 11,05 persen pada tahun 2013. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh arus migrasi tenaga kerja yang berusaha mencari pekerjaan di Kota Bontang. 15. Pada tahun 2013 struktur persentase tenaga kerja Kota Bontang berdasarkan lapangan usaha sedikit mengalami pergeseran. Sektor Jasa-jasa yang pada tahun

156

2012 menempati urutan pertama dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Bontang yaitu sekitar 33,04 persen bergeser ke posisi dua dengan persentase penyerapan sebesar 24,69. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja


Bab 7 Kesimpulan di Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dari sebesar 26,80 persen pada tahun 2012 menjadi sekitar 30,37 persen pada tahun 2013. 16. Pertambahan penduduk Kota Bontang diiringi oleh pertambahan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelaminnya, pertambahan angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dari pertambahan angkatan kerja perempuan. 17. Dependency Ratio (DR) Kota Bontang tahun 2013 tercatat sebesar 48,20 yang mengandung makna bahwa terdapat sekitar 48-49 orang penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif. Dengan kata lain, setiap satu orang penduduk usia non produktif ditanggung oleh dua orang penduduk produktif. 18. Permintaan tenaga kerja di Kota Bontang didominasi oleh permintaan terhadap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan setingkat SLTA. Permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan sarjana muda atau sarjana juga mengalami peningkatan di tahun 2013. Khusus untuk tenaga kerja perempuan, tidak ada permintaan terhadap tenaga kerja yang berpendidikan di bawah SLTA. 19. Dalam sepuluh tahun terakhir, tenaga kerja Kota Bontang yang bekerja di sektor informal masih jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor formal. 20. Sektor Pertambangan dan Penggalian tidak terdapat di dalam struktur perekonomian Kota Bontang, namun sekitar 8,36 persen tenaga kerja di kota ini bekerja pada Sektor Pertambangan dan Penggalian (tahun 2013). Hal itu disebabkan oleh dekatnya posisi Kota Bontang dengan lokasi beberapa area pertambangan batubara yang secara administrasi merupakan bagian wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sehingga para pekerja pertambangan tersebut banyak yang menetap dan tinggal sebagai penduduk Kota Bontang. 21. Untuk Sarana pendidikan pada tahun 2012, Kota Bontang sudah memiliki 59 unit Sekolah Dasar baik Negeri maupun swasta, 33 unit SLTP negeri dan swasta serta memiliki 25 unit SLTA negeri dan swasta. Dengan jumlah tenaga pengajar 1.088, 602 dan 628 orang masing masing untuk tenaga pengajar di SD, SLTP dan SLTA. 22. Selama periode 2000-2013 secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang mengalami peningkatan dengan tingkatan status menengah atas. Pada tahun 2013 IPM Kota Bontang mencapai angka 78,40 persen atau lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yang sebesar 77,85 persen. 23. Pada tahun 2013 seluruh komponen IPM mengalami kenaikan. Angka harapan hidup meningkat sebesar 0,34 poin dari tahun sebelumnya. Komponen angka melek huruf mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dan komponen rata-rata lama sekolah naik sebesar 0,05 poin. Sementara itu komponen pengeluaran riil 24. Capaian pembangunan bidang kesehatan salah satunya diindikasikan oleh angka harapan hidup yang selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Hal


157

perkapita mengalami peningkatan sekitar 4.000 rupiah.

Bab 7 Kesimpulan tersebut menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Pada tahun 2013 angka harapan hidup Kota Bontang adalah selama 73,12 tahun, meningkat dari angka harapan hidup tahun 2012 yang sekitar 72,78 tahun. 25. Sarana Kesehatan yang ada di Kota Bontang tahun 2014 terdiri dari rumah sakit berjumlah 5 unit, puskesmas berjumlah 6 unit, dan balai pengobatan berjumlah 4 unit. Sedangkan jumlah toko obat dan Apotek masing-masing berjumlah 22 unit. Sementara untuk Tenaga kesehatan, Kota Bontang memiliki 157 dokter (101 dokter umum, 25 dokter gigi, dan 31 dokter spesialis) dan memiliki 482 tenaga perawat. 26. Angka Melek Huruf Kota Bontang sudah sangat tinggi mendekati angka ideal, yaitu mencapai angka 99,25 persen pada tahun 2013. Hal itu menunjukkan bahwa kurang dari 1 persen penduduk Kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas yang belum bisa membaca dan menulis (buta huruf). 27. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 sudah mencapai 10,45 tahun atau sekitar kelas 2 SLTA. Hal tersebut sudah melampaui target program wajib belajar sembilan tahun. 28. Nilai APK pada tingkat SD/sederajat pada tahun 2013 adalah 98,72 persen sedangkan Nilai APK pada tingkat SLTP/sederajat yaitu 93,84 persen dan APK SLTA/sederajat merupakan yang tertinggi adalah 101,05 persen dan APK pada jenjang Perguruan Tinggi yang paling rendah yaitu 9,13 persen. Nilai APM untuk masing-masing jenjang pendidikan lebih rendah dibanding dengan nilai APK yaitu, 91,64 persen, 77,01 persen; 80,62 persen dan 6,96 persen masing-masing SD/sederajat, SLTP/sederajat, SLTA/sederajat dan Perguruan tinggi.

Sedangkan

Nilai APS untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah 98,72 persen untuk SD/sederajat;

96.00

persen

untuk

SLTP/sederajat;

82,60

persen

untuk

SLTA/sederajat dan 8,04 persen APS untuk Perguruan tinggi. 29. Pada tahun 2013 sebagian besar rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah dengan status milik sendiri, yaitu sebesar 61,08 persen, namun tidak sedikit juga yang menempati rumah dengan status menyewa atau kontrak yaitu masing-masing sebesar 26,86 persen dan 3,51 persen, sisanya 8,56 persen menempati rumah dengan status bebas sewa dan rumah dinas 30. Di bidang ekonomi juga terjadi peningkatan, yang diindikasikan oleh kenaikan rata-rata pengeluaran riil perkapita. Pada tahun 2010 rata-rata pengeluaran riil perkapita Kota Bontang adalah sebesar 633.430 rupiah meningkat menjadi 639.880 rupiah di tahun 2012 dan terus meningkat menjadi sebesar 643.880 rupiah pada tahun 2013. 31. Mayoritas penduduk Kota Bontang beragama Islam dengan persentase 89,1 persen,

158

kemudian diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan16.889 jiwa, Katolik 3.319 jiwa, Hindu 369 jiwa dan Budha135 jiwa. 32. Pada tahun 2013 peristiwa kejahatan di Kota Bontang sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2012. Jika pada tahun 2012 peristiwa pencurian


Bab 7 Kesimpulan mencapai 175 kasus, maka pada tahun 2013 turun menjadi 48 peristiwa pencurian. Begitu juga dengan kasus penipuan dan penganiayaan yang masingmasing turun 10 peristiwa dan 15 peristiwa. Secara total, peristiwa kejahatan dan pelanggaran turun menjadi 107 kasus dari sebelumnya mencapai 304 kasus. 33. Dari data aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil/PNS) yang ada di Kota Bontang pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3.265 orang.

Apabila dirinci berdasarkan

golongan PNS terdapat PNS Golongan I sebanyak 84 Orang, golongan II sebanyak 1.113 orang, golongan III sebanyak 1.566 dan golongan IV sebanyak 482 orang. Apabila di rinci berdasarkan eselon, terdapat 31 Orang PNS Eselon II, 112 orang Eselon III dan 366 orang Eselon IV. 34. Belanja Pemerintah Kota Bontang didominasi oleh belanja operasi sampai dengan Bulan September sekitar 87,20 persen dari keseluruhan belanja Pemerintah Kota Bontang. 35. Pada tahun 2014 jumlah pelanggan PDAM kota Bontang mengalami peningkatan dari 17.055 menjadi 18.245. Kapasitas

produksi juga meningkat, yakni dari

182,09 Liter/detik pada tahun 2013 menjadi 221,32 liter/detik pada tahun 2014. Namun

peningkatan jumlah pelanggan dan kapasitas produksi tersebut tidak

diikuti dengan peningkatan jumlah air yang disalurkan dan cakupan layanan PDAM terhadap rumah tangga. Pada tahun 2014 jumlah air yang disalurkan oleh PDAM menurun hingga 1.503.227 m3, dan sekarang PDAM hanya bisa menyalurkan air sebesar 3.929.920 m3 dengan cakupan layanan terhadap rumah tangga 64 persen. 36. Jumlah seluruh pelanggan listrik PLN pada tahun 2013 adalah 44.162 pelanggan dengan total tenaga listrik terjual adalah 83.235.266 kwh. 37. Pada tahun 2013 total panjang jalan sebesar 203.492 km dan di tahun 2014 menjadi 204.193 km dengan peningkatan sebesar 0,34 persen. 38. Analisis

pertanian

di

Kota

Bontang

menunjukkan

perkembangan

yang

menggembirakan. Produksi padi selama tahun 2012 di Kota Bontang mencapai 165 Ton GKG atau sekitar 105,4 Ton beras karena konversi GKG ke beras adalah 63,90 persen. 39. Padi memegang rekor sebagai tanaman dengan luas panen paling besar, hal ini sebanding dengan luas tanam nya. Padi memegang hampir 53% dari total luas tanam tanaman padi-palawija. Sementara itu, kecilnya luas panen jagung dibandingkan dengan luas tanamnya lebih disebabkan karena sebagian besar tanaman jagung dipanen muda. Kacang tanah baru mulai ditanam dibontang pada tahun 2010, sehingga pada tahun 2013 ada peningkatan hasil panen yang berasal dari penanaman tahun sebelumnya. Produksi ubi kayu pada tahun 2013 Jika pada tahun lalu Bontang bisa memproduksi sebesar 119 ton, tahun 2013 naik menjadi 680 ton. Kenaikan tajam produksi ubi kayu disebabkan karena petani


159

mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bab 7 Kesimpulan beralih jenis bibit ubi kayu yang ditanam yaitu jenis yang biasa disebut ―Singkong

Gajah‖. 40. Keanekaragaman konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan ketahanan pangan dan dalam upaya peningkatan, pemanfaatan dan penyediaan pangan. Diversifikasi konsumsi ini diharapkan menuju ke arah yang semakin beragam dalam memenuhi kebutuhan pangan. Keragaman ini jugalah yang menentukan status gizi serta perbaikan gizi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian ragam diversifikasi konsumsi pangan ini dapat diukur dengan Pola Pangan Harapan (PPH), sehingga akan diketahui tingkat diversifikasi pangan di daerah itu. 41. Hasil penghitungan kuantitas konsumsi pangan rumah tangga Kota Bontang, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang berada pada angka yang cukup tinggi. Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kota Bontang adalah sebesar 1989,20 kkal/kapita/hari, yaitu sebesar 99,46 persen dari Angka Kecukupan Energi ideal. Sementara, Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang adalah 59,37 gram/kapita/hari, yaitu 114,17 persen dari Angka Kecukupan Protein ideal. Kedua angka ini mengindikasikan bahwa kuantitas dan kualitas konsumsi pangan di Kota Bontang sudah memenuhi standar normatif yang diharapkan. Bahkan kecukupan protein di Bontang sudah melebihi standar yang telah ditetapkan. Potensi perikanan laut Kota Bontang mungkin merupakan jawaban dari tingginya Angka Kecukupan Protein di wilayah ini. 42. Beras masih menjadi menjadi pangan pokok bagi masyarakat Kota Bontang. Dari

1.989,20 konsumsi energi masyarakat Kota Bontang, 986,60 kalori-nya disumbang oleh padi-padian atau beras. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi hampir di semua daerah di Indonesia. Namun hal yang membedakan Bontang dengan sebagian wilayah lain di Indonesia adalah jenis pangan yang menjadi pokok kedua. Di Kota Bontang pangan hewani merupakan makanan yang menjadi pokok kedua, yaitu sebesar 339,32 kalori. Separuh lebih wilayah Botang adalah laut. Ini membuat Bontang menjadi daerah potensi penghasil berbagai jenis ikan laut yang besar. Disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, beberapa hasil perikanan Kota Bontang ini juga dikirim untuk memenuhi kebutuhan perikanan di beberapa

160

wilayah di sekitar Bontang.


SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

Recommend Documents