SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA FITUR PERENCANAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA FITUR PERENCANAAN v3.0.5 - 2016

EDISI USER UAKPB dan UAPBB-W

Web SIMAN - https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/ Email - [email protected] Helpdesk - http://www.djkn.kemenkeu.go.id/helpdesktik/

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................

1

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

2

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................

3

BAB II

PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG …………………………………............................................

BAB III

7

PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH …………………...............................................

34

HALAMAN PENUTUP ...............................................................................................

39

BAB I PENDAHULUAN Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan aplikasi yang digunakan untuk otomasi kegiatan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN. SIMAN menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Tujuan Pengembangan SIMAN adalah : 1. Membangun sistem informasi manajemen aset negara yang standar untuk Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 2. Membangun database aset terpusat dengan memberikan otorisasi akses kepada masingmasing user sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membangun sistem otomasi proses pengajuan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih akurat, cepat, efisien serta terdokumentasi secara digital. 4. Membangun sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat penyajian informasi terkait pengelolaan BMN secara akurat, dan up to date. 5. Membangun sistem monitoring online dan realtime yang dapat diakses Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 6. Meningkat efektitas, efisiensi serta optimalisasi pengelolaan BMN. SIMAN pada Pengguna Barang terdiri dari 4 (empat) level user, yaitu : 1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1), 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Sedangkan pada SIMAN Pengelola Barang, terdiri dari 3 (tiga) level user, yaitu : 1. Kantor Pusat DJKN, 2. Kantor Wilayah DJKN, dan 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). SIMAN Pengguna terdiri dari 6 (enam) fitur utama meliputi Master Aset, Perekaman SK, Pemutakhiran Data, Perencanaan Kebutuhan BMN, Pengelolaan BMN dan Surat Berharga

3 |SIMAN Perencanaan Kebutuhan BMN – DJKN, Kemenkeu 2016

Syariah Negara (SBSN) serta 4 (empat) fitur tambahan meliputi Penelusuran Aset, Inventarisasi, Monitoring dan Dashboard). Adapun fitur yang telah dapat diimplementasikan adalah Master Aset, Perekaman SK, Pemutakhiran Data, Perencanaan Kebutuhan BMN dan Fitur Penelusuran Aset. Salah satu fitur SIMAN Pengguna yang sangat penting adalah fitur Perencanaan Kebutuhan BMN. Fitur ini dibangun untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Maksud dan

Tujuan Perencanaan Kebutuhan BMN adalah mewujudkan

efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, yang diatur pada : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Dinas Bermotor Operasional Jabatan Dalam Negeri. RKBMN dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, RKBMN pengadaan dan pemeliharaan. Adapun ruang lingkup RKBMN untuk pengadaan BMN, meliputi : 1. Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Pemerintah; 2. Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara; dan 3. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri. Penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, meliputi: 1. BMN berupa Bangunan Gedung dan Alat Angkutan Bermotor. 2. BMN selain Bangunan Gedung dan Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per unit minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3. RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap : 

BMN yang dalam kondisi rusak berat



BMN yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan



BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara




BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain



BMN yang sedang dalam status dimanfaatkan.



BMN berupa Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah)

4. RKBMN untuk pemeliharaan BMN dalam status pinjam pakai, dioperasionalkan pihak lain, dan/atau pemanfaatan lainnya dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Fungsi SIMAN Fitur Perencanaan BMN bagi Pengguna Barang adalah untuk penyusunan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengadaan dan Pemeliharaan, untuk monitoring status pengiriman RKBMN dan untuk digitalisasi dokumen RKBMN. Sedangkan bagi Pengelola Barang digunakan untuk proses penelaahan RKBMN. Berikut ini adalah alur perencanaan kebutuhan BMN menggunakan SIMAN:

Keterangan : NO 1

USER

KETERANGAN

UAKPB 1. Menyusun RKBMN untuk Pengadaan dan (Satuan Kerja) Pemeliharaan, 2. Menyampaikan RKBMN ke unit diatasnya secara berjenjang.


2

UAPPB-W (Koordinator Wilayah)

1. Mengkonsolidasikan RKBMN dari Satker, 2. Menyampaikan RKBMN ke unit diatasnya secara berjenjang.

3

UAPPB-E1 (Kordinator Eselon I)

1. Mengkonsolidasikan RKBMN dari Kordinator Wilayah, 2. Melakukan penelitian atas RKBMN sesuai kewenanganya, 3. Menyampaikan RKBMN ke Unit diatasnya secara berjenjang.

4

UAPB (Pengguna Barang)

1. Mengkonsolidasikan RKBMN dari Kordinator Eselon 1, 2. Melakukan penelitian RKBMN, 3. Menyusun RKBMN tingkat Pengguna Barang (RKBMN PB) 4. Meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan Review atas RKBMN PB 5. Menyampaikan RKBMN PB kepada Pengelola Barang

5

Pengelola Barang

1. Melakukan penelahaan RKBMN, 2. Menyampaikan hasil penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang


BAB II PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT SATUAN KERJA

Langkah untuk melakukan penyusunan RKBMN tingkat Satuan Kerja mengunakan SIMAN fitur Perencanaan BMN, terdiri dari: A. TAHAP PERSIAPAN a. Instalasi Aplikasi SIMAN Aplikasi SIMAN yang digunakan untuk penyusunan RKBMN minimal menggunakan SIMAN Versi 3.0.10. Installer untuk Aplikasi SIMAN versi terbaru dapat di unduh melalui website: www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman. b. Login SIMAN Login ke SIMAN, dengan menggunakan user dan password Koordinator UAKPB.

Jika belum memiliki user SIMAN, maka lakukan proses registrasi secara online pada aplikasi SIMAN. KPKNL akan memberikan persetujuan user. Setelah login maka akan muncul tampilan sebagai berikut :


c. Lengkapi Plugin Identitas Unit Kerja Menggunakan SIMAN Plugin Identitas, untuk : 1) Identitas User, satker harus merubah passwordnya secara berkala demi keamanan, jika lupa password maka KPKNL akan melakukan reset agar kembali ke default NIP. 2) Unit kerja, lengkapi unit kerja karena akan berpengaruh pada penandatangan RKBMN, Laporan Wasdal dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN. 3) Komposisi Pegawai, diisi sesuai komposisi pegawai pada unit yang bersangkutan. d. Update Plugin Aplikasi untuk penyusunan RKBMN 1) PLUGIN PEMUTAKHIRAN Agar data pada master aset SIMAN sama dengan SIMAK BMN, maka satuan kerja harus melakukan update plugin Pemutakhiran minimal versi 09 Agustus 2016. Selanjutnya melakukan sinkronisasi data SIMAK BMN semester 2 tahun 2016 ke dalam aplikasi SIMAN. Sebelum melakukan pengiriman file SIMAK semester II Tahun 2016, pastikan data SIMAK BMN sudah di backup terlebih dahulu. 2) PLUGIN MASTER ASET Agar data BMN yang digunakan untuk penyusunan RKBMN valid, maka satuan kerja harus melakukan update plugin Master Aset minimal tanggal 15 Juni 2016. Selanjutnya Satker melakukan kegiatan melengkapi data Master Aset

sebagai

berikut: a) Master Aset Bangunan, i.

Detail, alamat provinsi dan kabupaten, luas bangunan dan luas dasar bangunan.(wajib isi)

ii. Foto, size foto harus di kecilkan. Cara mengecilkan foto ada di bab IV. iii. Export bangunan ke format excel. (wajib isi) b) Master Aset Tanah, Khususnya Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor dan Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, berupa: i.

Detail, alamat provinsi dan kabupaten, dan luas harus diisi. Alamat lain diisi lengkap seperti alamat lengkap dengan nama kota. (wajib isi) 

Luas tanah  otomatis muncul nilai kuantitas dari data SIMAKBMN.



Luas dasar bangunan  otomatis muncul dari luas dasar bangunan pada Master Aset. Untuk itu, detail Master Aset Bangunan harus diisi dahulu.



Luas tanah untuk sarana lingkungan di rekam.




Luas tanah kosong  otomatis muncul dari perhitungan (Luas tanah Luas dasar bangunan - Luas tanah untuk sarana lingkungan).

ii. Foto, upload diberi keterangan agar mengambarkan kondisi BMN. iii. Bangunan, merekam semua bangunan (milik sendiri maupun satker lain). Data Bangunan dapat dicopykan dari export excel pada Master Aset Bangunan (wajib isi). iv. Dokumen, Sebelum diupload sebaikannya filenya diperkecil mengunakan Aplikasi Compress PDF. c) Master Aset Rumah Negara i.

Detail, alamat provinsi dan kabupaten, dan luas dasar bangunan. (wajib isi)

ii. Foto, harus diupload sizenya dikecilkan . iii. Penghuni, merekam penghuni rumah negara. d) Master Aset Kendaraan Bermotor i.

Detail , lengkapi detail kendaraan bermotor. (wajib isi)

ii. Detail , mengisi status penggunaan. (wajib isi) iii. Foto, harus diupload sizenya dikecilkan. iv. Pemakai, untuk kendaraan yang digunakan untuk dinas jabatan. (wajib isi) e) Master Aset Peralatan Mesin Diatas 100 juta 1. Detail, lengkapi detail kendaraan bermotor. 2. Foto, harus diupload sizenya dikecilkan . (wajib diupload) 3. Pemakai, merekam pemakai. 3) PLUGIN PERENCANAAN Satuan Kerja harus melakukan update plugin Perencanaan Versi 3.0.5. Bagi satuan kerja yang menyusun menggunakan versi sebelumnya, maka harus mengulang.

B. TAHAP PENYUSUNAN Dalam penyusunan RKBMN, Satker berpedoman pada Renstra-Kementerian/Lembaga yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Langkah-langkah menggunakan SIMAN fitur Perencanaan Kebutuhan BMN tingkat Satker adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Aplikasi  Klik plugin Perencanaan


Pastikan sudah menggunakan plugin versi 3.0.5 (di atas 11 Agustus 2016) atau yang lebih baru, cek update aplikasi di www.djkn.kemenkeu.go.id/WebSIMAN secara periodik.  Buat Tiket Perencanaan Untuk

pembuatan

tiket

RKBMN

Tingkat

Satker,

klik

menu

Perencanaan>>Permohonan Perencanaan. Kemudian klik tombol Tanda Tambah untuk membuat tiket RKBMN KPB baru. Masukan tahun anggaran RKBMN. Pada penyusunan RKBMN tahun 2016, masukan tahun anggaran 2018. Kemudian klik Tombol SIMPAN.

Setelah disimpan maka akan muncul grid tiket. Salah satu kolomnya berisi status. Kolom status ini, dapat digunakan oleh Satker untuk memonitoring progres pengiriman RKBMN.

Selanjutnya klik dua kali pada grid atau klik Tombol Detail

, maka masuk ke

form penyusunan RKBMN. Tampilan form penyusunan RKBMN adalah sebagai berikut :


Menu utama pada fitur Perencanaan BMN terdiri menu perencanaan terdiri dari Permohonan Perencanaan, Perencanaan Selesai dan Menu Bangunan & Referensi. 2. Penyusunan RKBMN Pengadaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Pemerintah  Klik Tambah, untuk membuat usulan baru gedung kantor pemerintah  Klik pada Kode Nomor Pengadaan (TB-0X), untuk melanjutkan/koreksi penyusunan RKBMN gedung kantor pemerintah.  Isi form pengadaan Tanah dan Bangunan \

Keterangan Gambar: Program

Setiap Eselon 1 mempunyai satu program, sehingga setiap satker otomatis muncul satu program.

Kegiatan

Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker

Jenis Pengadaan

TB untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Nomor Pengadaan (TB-01) yang sama untuk satu paket usulan pengadaan. Apabila akan membuat paket usulan pengadaan yang berbeda, kode nomor pengadaan dapat dirubah sesuai urutan yang berlaku. Contoh : TB-02, TB-03 dst.


Jenis Kantor

Dipilih sesuai dengan jenis kantor Satker

Lokasi Kabupaten/ Kota

Pilih lokasi tempat rencana pengadaan bangunan.

Tujuan

Tujuan Pengadaan : 1. Pembangunan Baru, untuk usulan pengadaan BMN berupa Bangunan Gedung Kantor oleh satker yang belum mempunyai kantor sendiri. 2. Penambahan Unit, untuk usulan pengadaan BMN berupa penambahan unit Gedung Kantor baru oleh satker yang sudah mempunyai kantor sendiri. 3. Perluasan, untuk usulan pengadaan BMN berupa perluasan gedung kantor dikuasai sendiri. Tujuan Pengadaan disesuaikan dengan status kewenangan dan type kantor pada satker yang bersangkutan. Contoh Kasus: 1. Satker mempunyai Tipe Kantor E1 (Pejabat tertinggi setingkat Eselon III), maka:  Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) maka pilihan tujuan yang muncul adalah PERLUASAN.  Pada Master Aset tidak terdapat kode barang 4010101001, maka pilih tujuan yang muncul adalah PEMBANGUNAN BARU. 2. Satker mempunyai Tipe Kantor D (Pejabat tertinggi setingkat Eselon II), maka:  Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) maka pilihan tujuan yang muncul adalah PENAMBAHAN UNIT dan PERLUASAN.  Pada Master Aset tidak terdapat kode barang 4010101001, maka pilih tujuan yang muncul adalah PEMBANGUNAN BARU.

Kode Output

Diisi kode Output, disesuaikan dengan kode yang tercantum pada RKAKL masing-masing satker.

Uraian Output

Pilih Bangunan dan/atau Tanah Usulan pengadaan tanah hanya dapat diusulkan bersamaan dengan usulan pengadaan bangunan. Sehingga pilihan output pertama yang dapat dipilih adalah BANGUNAN, kemudian di nomor pengadaan yang sama dibuat


Usulan untuk TANAH. Nomor pengadaan dapat dirubah, untuk menyesuaikan paket usulan pengadaan yang diajukan, satu paket usulan dibuatkan satu nomor pengadaan. Contoh: TB-01 : Satu paket pengadaan, terdiri dari :  Bangunan Gedung Kantor Pemerintah  Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Pemerintah TB-02 : Bangunan Gedung Kantor Pemerintah. TB-03 : dst. Akun Belanja

Otomatis pada saat output dipilih

Akun Neraca

Otomatis pada saat output dipilih

Kode Barang

Pilih Kode Barang yang sesuai. Pilihan kode barang difilter berdasarkan jenis pengadaan dan output terpilih.

Uraian Barang

Otomatis pada saat kode dipilih.

Usulan

Diisi luas Bangunan dan/atau Tanah yang direncanakan akan dibangun.

Keterangan

Diisi jika perlu, jika tidak diperlukan isian keterangan dapat diisi (-).

 Untuk usulan pengadaan yang terdiri dari satu paket bangunan dan tanah maka prosedur setelah selesai rekam bangunan, langsung dilanjutkan dengan rekam tanah dengan klik tombol Tambah, sebagaimana berikut ini :

 Langkah selanjutnya Perhitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Perhitungan SBSK terdiri dari (1) SBSK Rencana, yaitu proses perhitungan berdasarkan rumus SBSK untuk mendapatkan standar maksimum (batas tertinggi) atas rencana pengadaan yang akan diusulkan dalam RKBMN. Data yang diisikan untuk menghitung SBSK


rencana adalah data perkiraan komposisi pegawai yang akan mengisi gedung baru (direncanakan). 

Klik SBSK TB pada grid Utama, sehingga muncul halaman dibawah.



Klik pada Kolom HITUNG maka akan muncul form REKAM DATA SBSK:

Cara melakukan perekaman 1. Rekam Pegawai

Diisi jumlah pejabat/pegawai sesuai level dimaksud.  Untuk Tujuan Perluasan dan Pembangunan Baru, diisikan jumlah pegawai eksisting ditambah penambahan pegawai yang akan direncanakan.  Untuk Tujuan Penambahan Unit, diisi jumlah pegawai yang direncanakan akan menempati gedung baru.


2. Jenis Ruang Pelayanan

3. Nisbah Luas Netto 4. Jumlah Lantai 5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Diisi jumlah pengunjung yang dilayani, dihitung jumlah rata-rata terbanyak dalam sehari. Khusus untuk isian pengunjung lebih dari 201 orang, luas ruang pelayanan dapat dirubah sesuai kebutuhan berdasarkan analisa kebutuhan yang wajar. Isian minimal 151 m2. Pilih Jenis kantor yang direncanakan untuk SBSK Rencana atau Jenis kantor eksisting untuk perhitungan SBSK Eksisting. Diisi jumlah lantai gedung bangunan kantor yang direncanakan/eksisting Diisi persentase KDP yang berlaku di daerah lokasi kantor, isian persentase beserta Nomor dan tanggal Perda sebagai dasar pedoman KDB yang berlaku

Selesai melengkapi isian form REKAM SBSK RENCANA, klik SIMPAN dan teruskan dengan menjalankan tombol HITUNG SBSK.



Lakukan

verifikasi

perhitungan

pada

KERTAS

KERJA

HASIL

PERHITUNGAN SBSK Rencana.

Keterangan Luas Bangunan Bruto (LBB) Luas Minimum Lahan (L.Min) Luas Maksimum Lahan (L.Max)

Luas hasil perhitungan SBSK untuk BMN berupa Bangunan Luas Tanah minimal yang boleh diadakan. Luas Tanah maksimum yang boleh diadakan.

Proses perhitungan SBSK Rencana selesai. 15 |SIMAN Perencanaan Kebutuhan BMN – DJKN, Kemenkeu 2016

(2) SBSK Eksisting, yaitu proses perhitungan berdasarkan rumus SBSK untuk mendapatkan informasi terkait efisiensi penggunaan gedung kantor eksisting (yang dikuasai).  Klik tombol GENERATE (kanan) pada grid perhitungan SBSK, sehingga muncul BMN Eksisting pada Master Aset.

Proses GENERATE hanya

dapat dilakukan sekali perhitungan SBSK Eksisting. Sebelum melakukan generate eksisting yang harus diperhatikan adalah :  Sebelum menghitung SBSK Eksisting, pastikan pada Master Aset Tanah, seluruh tanah Bangunan Gedung Kantor telah direlasikan dengan seluruh bangunan diatasnya .  Untuk tujuan penambahan unit berupa tanah dan bangunan, seluruh bangunan eksisting harus dihitung SBSK eksisting. Pada saat merekam form SBSK Eksisting selain Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Semi Permanen, maka jumlah pegawai tidak perlu diisi.

Jika terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian perhitungan SBSK Eksisting, operator Satker harus keluar dari halaman perhitungan SBSK Eksisting, kemudian masuk lagi ke halaman SBSK dengan melakukan doubel klik pada Cell SBSK TB yang sesuai. 

Pilih BMN eksisting yang akan dijadikan SBSK Eksisting dengan mengisi ceklis pada kolom SBSK Eksisting.




Tanda ceklis pada kolom SBSK Eksisting menunjukan bahwa BMN Eksisting terpilih untuk menjadi dasar perhitungan SBSK Eksisting pada Usulan di nomor pengadaan tersebut.



Klik HITUNG pada baris BMN Eksisting, maka akan muncul Form REKAM DATA SBSK. Rekam isiannya SBSK Eksisting. Format perhitungan SBSK Eksisting dan Kertas Kerja Perhitungan SBSK Eksisting bentuknya sama dengan SBSK Rencana.



Hasil perhitungan SBSK akan muncul pada grid SBSK dan Grid Utama

Keterangan Perhitungan SBSK -

Hasil perhitunngan SBSK Rencana menjadi nilai yang muncul pada kolom SBSK Usulan.

-

Hasil perhitungan SBSK Eksisting menjadi nilai yang muncul pada kolom SBSK Eksisting.

-

Luas Eksisting dikurangi SBSK Eksisting menjadi Luas Optimalisasi.

-

Hasil perhitungan SBSK Usulan dikurangi Luas Optimalisasi akan memunculkan nilai Kebutuhan Riil pada kolom Kebutuhan Riil.


3. Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara 

Klik tomboh Tambah, kemudian isikan detil usulan pengadaan BMN berupa Tanah dan/atau bangunan untuk Rumah Negara, sebagaimana contoh dibawah:

Keterangan isian detil usulan RUMAH NEGARA: Program Kegiatan Jenis Pengadaan

Jenis Rumah Negara

Lokasi Kabupaten/ Kota Tujuan

Setiap Eselon 1 mempunyai satu Program, sehingga setiap satker otomatis muncul satu program. Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker RN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara. Nomor Pengadaan (RB-01) yang sama untuk satu paket usulan pengadaan. Apabila akan membuat paket usulan pengadaan yang berbeda, kode nomor pengadaan dapat dirubah sesuai urutan yang berlaku. Dipilih sesuai dengan jenis Rumah Negara yang akan diusulkan. Jenis rumah negara yang diusulkan harus disesuikan dengan tujuan pembangunan dan manfaatnya bagi kantor satker yang bersangkutan. Pilih lokasi tempat rencana pengadaan bangunan.

Tujuan Pengadaan : 1. Pembangunan Baru, untuk usulan pengadaan BMN berupa tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara oleh satker yang belum mempunyai BMN Eksisting berupa Rumah Negara. 2. Penambahan Unit, untuk usulan pengadaan BMN berupa penambahan bidang/unit tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara oleh satker yang sudah mempunyai BMN Eksisting berupa Rumah Negara.


Kode Output Uraian Output

Akun Belanja Akun Neraca Kode Barang Uraian Barang Usulan Keterangan

Diisi kode Output, disesuaikan dengan kode yang tercantum pada RKAKL masing-masing satker. Pilih Bangunan dan/atau Tanah Usulan pengadaan tanah hanya dapat diusulkan satu paket bersamaan dengan usulan pengadaan bangunan. Sehingga pilihan output pertama yang dapat dipilih adalah BANGUNAN, kemudian di nomor pengadaan yang sama dibuat Usulan untuk TANAH. Nomor pengadaan dapat dirubah, untuk menyesuaikan paket usulan pengadaan yang diajukan, satu paket usulan dibuatkan satu nomor pengadaan. Contoh: RN-01 : Satu paket pengadaan, terdiri dari :  Bangunan Rumah Negara  Tanah untuk Bangunan Bangunan Rumah Negara RN-02 : Bangunan Rumah Negara. RN-03 : dst. Otomatis pada saat output dipilih Otomatis pada saat output dipilih Pilih Kode Barang yang sesuai. Pilihan kode barang difilter berdasarkan jenis pengadaan dan output terpilih. Otomatis pada saat kode dipilih. Diisi luas Bangunan dan/atau Tanah yang direncanakan akan dibangun Diisi jika perlu, jika tidak diperlukan isian keterangan dapat diisi (-).



Klik Hitung SBSK RN untuk menghitung SBSK Rumah Negara, dan



Klik GENERATE RN untuk melihat jumlah Rumah Negara yang Existing.


4. Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN berupa Alat Angkutan Darat Bermotor untuk Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (AADB)  Klik tambah, untuk membuat usulan AADB, kemudian pilih Kode pengadaan AA-0X.  Atau Klik pada Nomor Pengadaan (AA-0X), untuk melanjutkan/koreksi penyusunan RKBMN berupa AADB.  Isi form pengadaan AADB atau ubah isian jika diperlukan koreksi/perubahan, kemudian klik SIMPAN

Keterangan isian detil usulan AADB: Program Kegiatan Jenis Pengadaan

Setiap Eselon 1 mempunyai satu Program, sehingga setiap satker otomatis muncul satu program. Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker AA untuk pengadaan Alat Angkutan Bermotor Darat Untuk Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (AADB), Nomor Pengadaan (AA0X). Satu paket usulan pengadaan (satu nomor pengadaan), berlaku untuk level jabatan dan jenis kendaraan sama, apabila terdapat usulan dengan jabatan dan/atau jenis kendaraan berbeda maka nomor pengadaan harus dibuat baru, sesuai urutan nomor yang berlaku.

Pejabat Pemakai

Level jabatan yang akan dibuatkan usulan AADB

Jumlah Pejabat

Jumlah pejabat eksisting pada satker ybs, sesuai level jabatan yang dipilih. Jenis kendaraan yang akan dipilih sebagai kendaraan dinas jabatan, pilihan sudah difilter sesuai kategori maksimum berdasarkan PMK 76 Tahun 2015. Setelah dipilih, maka uraian jenis kendaraan muncul secara otomatis. Diisi kode Output, disesuaikan dengan kode yang tercantum pada RKAKL masing-masing satker. Pilih Kendaraan Bermotor Otomatis pada saat output dipilih Otomatis pada saat output dipilih Pilih Kode Barang yang sesuai

Jenis Kendaraan

Kode Output Uraian Output Akun Belanja Akun Neraca Kode Barang


Uraian Barang Usulan

Pilihan kode barang difilter berdasarkan jenis pengadaan dan output terpilih. Otomatis pada saat kode dipilih. Diisi jumlah Kendaraan Bermotor yang akan diadakan

 Selanjutnya menghitung Kendaraan Dinas Eksisting dan Rencana, caranya KLIK SBSK AA pada GRID UTAMA sesuai usulan AADB yang akan dihitung.

 Setelah Klik SBSK AA, maka akan muncul Form Hitung Eksisting AADB sebagai berikut:


 Untuk menampilkan Data Eksisting kendaraan bermotor pada satker yang bersangkutan Klik GENERATE AA

 CEKLIS menunjukan bahwa kendaraan tersebut pada periode berjalan sedang digunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan untuk pejabat yang diusulkan.  Data BMN eksisting yang bisa di CEKLIS, adalah Kendaraan dengan Status DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK DINAS JABATAN, apabila status kendaraan masih DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL harus dilakukan perubahan STATUS. Warna KUNING menunjukkan bahwa alat angkutan bermotor tersebut sudah bersetatus sebagai DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK DINAS JABATAN, sedangkan yang tidak berwarna PUTIH.  Apabila Satker belum mengupdate Status Penggunaan Kendaraan, dapat dilakukan melalui PLUGIN MASTER ASET atau tombol UBAH STATUS.  Hanya Kendaraan yang Ter-CEKLIS yang dapat dihitung RENCANA, terkait usulan pengadaan AADB tersebut. RENCANA disini maksudnya adalah tindakan yang akan dilakukan pada kendaraan dinas jabatan eksisting, terkait permintaan usulan pengadaan kendaraan dinas jabatan yang baru.  Untuk menampilkan isian FORM RENCANA AADB, di Klik RENCANA.


 Pada FORM RENCANA AADB, satker memilih opsi RENCANA untuk Kendaraan Dinas Jabatan Eksisting, dengan pilihan sebagai berikut : (1) Status Tetap, artinya Kendaraan Dinas Jabatan eksisting akan tetap digunakan oleh pejabat ybs sebagai kendaraan dinas jabatan; (2) Penghapusan, artinya Kendaraan Dinas Jabatan eksisting akan direncanakan untuk dihapuskan pada jarak waktu kurang dari 2 tahun yang akan datang. (3) Alih Fungsi Penggunaan, artinya Kendaran Dinas Jabatan eksisting akan di alihkan fungsinya menjadi kendaraan operasional; (4) Alih Pejabat Pengguna, artinya Kendaraan Dinas Jabatan eksisting akan dialihkan penggunaannya oleh pejabat lain yang sesuai; (5) Alih Status Penggunaan, artinya Kendaraan Dinas Jabatan eksisting akan ditransfer ke satker lain.  Apabila Pilihan pada Status Tetap, maka akan menjadi unit yang akan dioptimalisasi, sehingga mengurangi jumlah Kebutuhan Riil satker yang bersangkutan. Pilihan selain Status Tetap, menjadi SBSK Eksisting pada perhitungan SBSK Usulan AADB.

 USULAN adalah jumlah usulan pengadaan AADB sesuai detil pada nomor pengadaan tersebut.  SBSK USULAN adalah jumlah maksimal AADB menurut PMK SBSK AADB.  EKSISTING adalah jumlah AADB eksisting.  SBSK Eksisting adalah jumlah AADB eksisting yang sudah direncanakan akan di pindahfungsikan terkait usulan AADB berikut.  OPTIMALISASI adalah jumlah AADB yang statusnya tetap.  KEBUTUHAN RIIL adalah jumlah SBSK USULAN dikurangi jumlah yang di OPTIMALISASIKAN.


5.

Penyusunan RKBMN Untuk Pemeliharaan Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan berdasarkan PMK No. 150/PMK.06/2014 dan KMK No. 174/KM.6/2016, sebagian besar prosesnya sudah didukung dalam Aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan BMN. Filter otomatis yang dilakukan oleh Aplikasi dalam RKBMN untuk Pemeliharaan terhadap objek RKBMN dengan data-data sebagai berikut: 1) Kodefikasi BMN objek pemeliharaan, yaitu Bangunan, Kendaraan Bermotor dan Selain Bangunan dan Kendaraan Bermotor dengan Nilai perolehan >100 Juta. 2) Kondisi BMN, yang dapat diusulkan pemeliharaannya adalah yang kondisinya Baik dan Rusak Ringan. 3) Penguasaan BMN, untuk BMN dengan status dihentikan penggunaan operasional, BMN Dekon/TP yang sudah diserahkan, BMN berstatus BPYBDS, BMN dengan status KSP dan dalam status sedang diusulkan penghapusannya tidak dapat diusulkan pemeliharaannya dalam RKBMN untuk Pemeliharaan. Untuk filter yang belum diotomasi pada saat penarikan data, dilakukan verifikasi manual dan bertahap secara prosedural dalam aplikasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga proses bisnis di aplikasi sudah dikondisikan agar dalam proses penyusunan RKBMN Satker untuk Pemeliharaan sudah berdasarkan prinsip efektif dan efisiensi BMN dan Anggaran. Tahapan penyusunan RKBMN Satker untuk Pemeliharaan, adalah sebagai berikut: 1) Penarikan Data  Klik Tombol Generate untuk menampilkan data BMN yang akan di masukan dalam Usulan RKBMN untuk Pemeliharaan.

 Data BMN berasal dari Master Aset yang termasuk objek RKBMN untuk Pemeliharaan. Data yang ditampilkan sudah sesuai prinsip, objek dan ruang lingkup RKBMN untuk Pemeliharaan berdasarkan kategori di atas.


 Proses Generate dapat diulangi jika terdapat data/informasi yang disajikan dalam Grid Pemeliharaan dianggap belum Up to Date dengan kondisi BMN yang sekarang.  Apabila terdapat data BMN yang disajikan belum memenuhi syarat untuk diusulkan pemeliharaannya, misal: masih ada Luas Bangunan 0 atau 1 (nol/satu), satker harus melakukan koreksi di Master Aset kemudian diproses kembali Tombol Generate pada Fitur RKBMN untuk Pemeliharaan.

 Apabila masih ada data yang belum ditampilkan di GRID Pemeliharaan, Satker menekan Tombol Lebih Banyak untuk menampilkan data BMN yang belum muncul pada saat proses Generate. 2) Verifikasi Data Verifikasi data dilakukan terhadap Data BMN, sebagai berikut: a) Sudah sesuai dengan laporan BMN dalam SIMAK BMN; b) Kondisi BMN yang diusulkan riil sesuai kondisi sebenarnya (Up to Date); c) Status

BMN

yang

diusulkan

memenuhi

persyaratan

untuk

diusulkan

pemeliharaannya; d) Pastikan semua BMN yang berhak dan memenuhi persyaratan sudah diusulkan dalam RKBMN untuk Pemeliharaan. Prosedur verifikasi pada Aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan untuk Pemeliharaan dilakukan sebagai berikut:  apabila terdapat BMN yang tidak perlu diusulkan pemeliharaannya, satker dapat menghilangkan tanda CEK pada kolom CEKLIS.


 Apabila terdapat BMN dengan status selain DIGUNAKAN SENDIRI satker dapat melakukan update status penggunaan BMN dengan Double KLIK pada data BMN yang akan dikoreksi statusnya. Setelah muncul PopUp Ubah Data Pemeliharaan, satker dapat merubah status BMN menjadi sesuai kondisi riil-nya.  Untuk melengkapi isian status penggunaan BMN sesuai form di atas, jika BMN yang dipilih dalam status: a. Digunakan Sendiri, maka satker dapat memberikan penjelasan atas usulan pemeliharaan tersebut; b. Penggunaan Sementara, Dioperasionalkan oleh Pihak Lain, dan Dimanfaatkan, maka satker wajib menginformasikan periode tahun pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, contoh: 2015 – 2018 c. Rencana Penghapusan, Rencana Pemindahtanganan dan Rencana Pemanfaatan, maka satker wajib menyampaikan informasi tahun rencana akan dilaksanakan. Contoh: 2018.  Untuk isian SELAIN status penggunaan Digunakan Sendiri, maka satker wajib mengisi keterangan berupa informasi pihak ketiga yang memanfaatkan BMN tersebut. Contoh: di pinjamkan pada satker XXA.  KLIK Detil Aset, untuk melihat data detil BMN untuk verifikasi yang lebih terperinci, satker dapat membuka detil BMN tersebut sesuai update terakhir di Fitur Master asset.

3) Barang Tambahan Barang Tambahan digunakan untuk memasukan ke dalam Usulan Pemeliharaan atas BMN dan/atau Non BMN yang tidak/belum tercatat dalam data Master Aset, namun secara peraturan dan prinsip penyusunan RKBM untuk Pemeliharaan memenuhi syarat untuk diusulkan rencana pemeliharaannya. 26 |SIMAN Perencanaan Kebutuhan BMN – DJKN, Kemenkeu 2016

Contoh Barang Tambahan yang dapat diusulkan pemeliharaannya adalah: a) Barang dalam status penggunaan sementara, dimana usulan ini dibuat oleh pemakai BMN; b) BMN belum tercatat yang akan pasti dibeli ditahun berikutnya setelah tahun penyusunan; c) BMN pinjaman dari pihak lain, dimana dalam perjanjian pinjampakainya harus dipelihara oleh satker yang bersangkutan. KLIK Barang Tambahan, Untuk mulai memasukan Barang Tambahan.

Isikan informasi yang diminta pada Form Isian Pemeliharaan Barang Tambahan tersebut. Keterangan Isian Form Pemeliharaan Barang Tambahan adalah sebagai berikut: a) Nomor tiket, terisi otomatis sesuai tiket pengadaan di tahun tersebut; b) Kode-Nama Akun, pilih kode dan uraian akun neraca yang sesuai dengan barang yang akan diinput; c) Kode – Nama Barang, pilih kode dan uraian barang sesuai klasifikasi (pengkodean) dan uraian barang menurut peraturan perundangan tentang kodefikasi BMN; d) NUP, isikan No Asetnya jika yang diusulkan Barang Tambahan masih status BMN, dan isikan kode 99 jika bukan BMN; e) Kode–Nama Lokasi, isikan lokasi dimana barang tersebut berada/disimpan/ dimanfaatkan/dipakai; f) Merk-Type, isikan merk/jenis/type barang sesuai dengan yang tertulis/riil; g) Kondisi Barang, pilih kondisi barang sesuai keadaan riil terkini barang tersebut; h) Status, diisi Barang Tambahan.


i) Nilai Perolehan diisi nilai perolehan barang tersebut, bila tidak terdapat dokumen yang menunjukan adanya nilai perolehan dapat diisikan nilai taksiran (nilai wajar); j) Tanggal perolehan, diisi tanggal perolehan barang tersebut; k) Luas eksisting, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan Jembatan, yaitu ukuran kuantitas total dalam satuan luas atas barang-barang tersebut; l) Luas Pemanfaatan, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan Jembatan, yaitu luas bagian yang dimanfaatkan dari luas total (eksisting). m) Luas Usulan, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan Jembatan, yaitu luas bagian yang diusulkan dari luas total (eksisting). n) Luas Riil, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan Jembatan, yaitu luas total (eksisting) dikurangi Luas Pemanfaatan. o) Sisa Waktu Bulan, yaitu waktu sisa kerjasama pemanfaatan BMN dihitung mulai dari tanggal berlakunya RKBMN. p) Jumlah, diisi untuk usulan BMN selain berupa Bangunan, Jalan dan Jembatan. q) Keterangan, diisi informasi lain yang diperlukan. Setelah selesai input KLIK Simpan, jika semua Barang Tambahan sudah selesai dimasukan KLIK Keluar.


C. TAHAP PELAPORAN Sebelum dilakukan proses cetak, satker melakukan verifikasi atas RKBMN untuk Pengadaan dan Pemeliharaan. Usulan RKBMN yang dapat dicetak melalui aplikasi adalah: 1. Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Untuk Pengadaan RKBMN untuk Pengadaan yang sudah final dapat dicetak melalui aplikasi dengan KLIK Cetak pada Tab Pengadaan.

Peringatan akan muncul jika terdapat data BMN Eksisting yang belum dihitung SBSK Eksisting-nya. Sebaiknya jika muncul pesan seperti itu, satker memverifikasi kembali perhitungan SBSK Eksisting disesuaikan dengan jenis usulan pengadaan yang direncanakan. SBSK Eksisting wajib dihitung untuk tujuan perluasan pada data BMN Eksisting yang akan diperluas, sedangkan untuk tujuan penambahan unit, satker harus menghitung SBSK Eksisting untuk seluruh data BMN Eksisting yang terpilih.


Contoh Cetakan Usulan RKBMN untuk Pengadaan:

TTD


2. Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Untuk Pemeliharaan RKBMN untuk Pemeliharaan yang sudah final dapat dicetak melalui aplikasi dengan KLIK Cetak pada Tab Pemeliharaan.

Pesan di atas tampil jika pada usulan pemeliharaan terdapat BMN berupa Bangunan, Jalan atau Jembatan dengan luas usulan 0 (nol) atau 1 (satu). Agar dapat melanjutkan proses cetak RKBMN untuk Pemeliharaan, satker harus memperbaiki satuan luas untuk bangunan-bangunan yang tercetak luasnya 0 (nol) atau 1 (satu) dengan luas yang sebenarnya. Perbaikan luas dilakukan di master asset, setelah proses koreksi luas di master asset telah selesai satker harus melakukan generate ulang di tab pemeliharaan. Contoh Cetak RKBMN untuk Pemeliharaan:


3. Daftar Detil Usulan RKBMN untuk Pemeliharaan. Daftar Detil berfungsi untuk alat bantu verifikasi detil per barang, dicetak dengan meng-KLIK Cetak Detil. Contoh Cetak Detil BMN untuk Pemeliharaan:

D. TAHAP DOKUMENTASI DAN PENGIRIMAN Setelah

semua

dokumen

kelengkapan

RKBMN

dilengkapi,

satker

harus

mendokumentasikannya ke dalam dokumen elektronik sebelum dilakukan pengiriman dokumen secara hardcopy. Proses digitalisasi dokumen tersebut dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang wajib maunpun pelengkap (tambahan/lampiran), dalam rangka proses penyusunan RKBMN tingkat Satker. Langkah Digitalisasi tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Scan Dokumen; dan Adalah proses pembuatan dokumen elektronik dari dokumen hardcopy yang sudah dilegalisasi (disahkan) dengan tandatangan penanggungjawab dan stempel resmi.


2. Upload Dokumen Proses penyimpanan dokumen elektronik (digital) kedalam server SIMAN, penyimpanan dokumen ini dilakukan dalam rangka mempermudah prosedur pelaporan dan verifikasi oleh unit di atasnya, secara realtime. Proses upload dilakukan dengan aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan pada menu Tab Dokumen.

Keterangan isian: a. b. c. d. e. f. g.

Asal Dokumen, terisi otomatis sesuai nama satker yang bersangkutan; Tujuan Dokumen, diisi tujuan pengiriman satker; Penanda tangan, terisi otomatis sesuai penanggung jawab satker; NIP, terisi otomatis sesuai NIP penanggungjawab satker; Nomor Dokumen, diisi nomor dokumen pada surat pengantar RKBMN; Tanggal Dokumen, diisi tanggal dokumen pada surat pengantar RKBMN; Jenis Dokumen, pilih jenis dokumen yang akan diupload, tdd: 1) Surat Pengantar; 2) RKBMN untuk Pengadaan; 3) RKBMN untuk Pemeliharaan; 4) Surat Pernyataan Bertanggungjawab; 5) Dokumen Pelengkap AADB;dan 6) Lampiran Lainnya (bila ada). h. File Dokumen, cari file yang akan diupload; i. Upload File, proses upload file. Tahap terakhir dalam penyusunan RKBMN Satker adalah pengiriman Data ADK dari satker ke unit di atasnya. Pengiriman ini dilakukan jika seluruh dokumen RKBMN sudah diupload. Untuk melakukan pengiriman KLIK Ajukan RKBMN.


BAB III PROSES PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT WILAYAH

Pembantu Pengguna Barang Wilayah melaksanakan konsolidasi dan penyusunan RKBMN tingkat wilayah yang bersumber dari RKBMN tingkat Satker yang berada diwilayah kerjanya masing-masing.

Langkah-langkah menggunakan SIMAN fitur Perencanaan

Kebutuhan BMN tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah adalah sebagai berikut: 1. Menggunakan SIMAN Plugin Identitas, untuk : a. Identitas User, satker harus merubah passwordnya secara berkala demi keamanan, jika lupa maka Kanwil DJKN akan melakukan reset agar kembali ke default NIP. b. Unit kerja, lengkapi unit kerja karena akan berpengaruh pada penandatangan RKBMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN. c. Profil Satuan Kerja, dapat digunakan untuk melihat di Profil Satuan Kerja. 2. Login ke SIMAN, gunakan user dan password Koordinator UAPPB-W

3. Klik Plugin Perencanaan Kebutuhan BMN, jika plugin belum terbaru lakukan update terlebih dahulu.


Maka akan muncul menu utama yang terdiri dari Perencanaan dan sub menu RKBMN KPB dan RKBMN Kanwil.

Pada submenu RKBMN KPB akan muncul tiket-tiket yang dikirim oleh Satker.

4. Klik dua kali pada grid, maka Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah dapat memeriksa RKBMN KPB.

a. Jika dalam RKBMN KPB ada yang harus diperbaiki, maka Pembantu Pengguna Barang Wilayah dapat membuat notifikasi (catatan) kepada Satker untuk diperbaiki klik Tombol Simpan dan klik Tombol Kirim ke Satker.


Pada saat ada notifikasi dari Pembantu Pengguna Barang Wilayah, maka dilevel Satker dapat melakukan perubahan RKBMN dan mengirimkan kembali tiket tersebut ke Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Setelah tiket Satker terkirim, maka

Pembantu Pengguna Barang Wilayah dapat

memeriksa kembali RKBMN KPB. Jika RKBMN KPB sudah dianggap benar klik Tombol Terima Menjadi RKBMN Korwil, maka secara otomatis tike diterima menjadi RKBMN Korwil.

b. Jika setelah dikompilasi ternyata tiket satker tersebut ingin dibatalkan, klik tombol Kembalikan RKBMN KPB.


c. Jika seluruh tiket satker sudah selesai dikonsolidasi, lakukan pencetakan RKBMN pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

d. Setelah RKBMN pengadaan dan pemeliharaan dicetak, selanjutnya bersama dengan surat pengantar RKBMN di tandangani penanggung jawab Kuasa tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Kemudian di scan dan diupload ke Tab Dokumen.


SIMAN merupakan aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara bagi pengguna dan pengelola barang, yang mengintegrasikan proses bisnis perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN dengan menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis internet.

SIMAN dikembangkan oleh : Direktorat PKNSI dan Direktorat BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Alamat Kantor : Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 3169 Alamat Website : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/ Alamat Helpdesk : http://www.djkn.kemenkeu.go.id/helpdesktik/ Alamat Email : [email protected]


SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA FITUR PERENCANAAN

Recommend Documents