SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

BUKU MANUAL SIMAN PENGGUNA USER : UAKPB dan UAPBB-W FITUR : PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN (v1.1) TANGGAL : 17 AGUSTUS 2015

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ......................................................................................................

1

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

2

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................

3

BAB II

PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG …………………………………............................................

BAB III

7

PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH …………………................................................

19

BAB IV

LAIN-LAIN …………………………………………………………….

23

BAB V

RINGKASAN ……................................................................................

25

BAB VI

HELPDESK SIMAN ..............................................................................

26

2 |SIMAN Perencanaan Kebutuhan BMN – DJKN, Kemenkeu 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN. SIMAN menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Tujuan Pengembangan SIMAN adalah : 1. Membangun sistem informasi manajemen aset negara yang standar untuk Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 2. Membangun database aset terpusat dengan memberikan otorisasi akses kepada masingmasing user sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membangun sistem otomasi proses pengajuan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan,

pemusnahan

dan

penghapusan

aset

sehingga

pengelolaan BMN menjadi lebih akurat, cepat, efisien serta terdokumentasi secara digital. 4. Membangun sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat penyajian informasi terkait pengelolaan BMN secara akurat, dan up to date. 5. Membangun sistem monitoring online dan realtime yang dapat diakses Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 6. Meningkat efektitas, efisiensi serta optimalisasi pengelolaan BMN. SIMAN dibagi menjadi dua, yaitu SIMAN Pengelola dan SIMAN Pengguna. SIMAN Pengguna adalah SIMAN yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan Pengguna Barang, yang meliputi 4 (empat) level user, yaitu : 1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1), 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).


Sedangkan SIMAN Pengelola adalah SIMAN yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan Pengelola Barang, yang meliputi 3 (tiga) level user, yaitu : 1. Kantor Pusat DJKN, 2. Kantor Wilayah DJKN, dan 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). SIMAN Pengguna terdiri dari 6 (enam) fitur utama meliputi Master Aset, Perekaman SK, Pemutakhiran Data, Perencanaan Kebutuhan BMN, Pengelolaan BMN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta 4 (empat) fitur tambahan meliputi Penelusuran Aset, Inventarisasi, Monitoring dan Dashboard). Adapun fitur yang telah dapat diimplementasikan adalah Master Aset, Perekaman SK, Pemutakhiran Data, Perencanaan Kebutuhan BMN dan Fitur Penelusuran Aset. Salah satu fitur SIMAN Pengguna yang sangat penting adalah fitur Perencanaan Kebutuhan BMN. Fitur ini dibangun untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Maksud dan

Tujuan Perencanaan Kebutuhan BMN adalah

mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SIMAN Fitur Perencanaan BMN bagi Pengguna Barang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengadaan dan Pemeliharaan, untuk monitoring status RKBMN serta untukdigitalisasi dokumen perencanaan kebutuhan BMN, sedangkan bagi Pengelola Barang digunakan untuk alat bantu penelaahan RKBMN. Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN, yaitu : 1. Penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN, meliputi : •

Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor;

•

Tanah untuk Bangunan Rumah Negara;

•

Bangunan Gedung Kantor; dan

•

Bangunan Rumah Negara;


2. Penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, meliputi: •

BMN dengan kondisi baik (BB) atau rusak ringan (RR) yang masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

•

Selain tanah dan/atau bangunan dilakukan atas BMN dengan kategori sebagai berikut: a. BMN berupa Alat Angkutan Bermotor; dan b. BMN selain Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per unit minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

•

RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: a. Bangunan yang dalam kondisi rusak berat b. Bangunan yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan c. Bangunan yang sedang dalam status penggunaan sementara d. Bangunan yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain e. Bangunan yang sedang dalam status dimanfaatkan. f. Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah)

•

RKBMN untuk pemeliharaan BMN dalam status pinjam pakai, dioperasionalkan pihak lain, dan/atau pemanfaatan lainnya dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Berikut ini adalah alur perencanaan kebutuhan BMN menggunakan SIMAN:


Keterangan : No

User

Keterangan

1

KPB 1. Menyusun usulan RKBMN untuk Pengadaan dan (Satuan Kerja) Pemeliharaan, 2. Menyampaikan usulan RKBMN ke unit diatasnya secara berjenjang.

2

PPB-W (Koordinator Wilayah)

1. Mengkonsolidasikan usulan RKBMN dari Satker, 2. Menyampaikan usulan RKBMN ke unit diatasnya secara berjenjang.

3

PPB-E1 (Kordinator Eselon I)

1. Mengkonsolidasikan usulan RKBMN dari Kordinator Wilayah, 2. Dapat Meneliti RKBMN sesuai kewenanganya, 3. Menyampaikan usulan RKBMN ke Unit diatasnya secara berjenjang.

4

Pengguna Barang

1. Mengkonsolidasikan usulan RKBMN dari Kordinator Eselon 1, 2. Melakukan penelitian usulan RKBMN, 3. Menyusun usulan RKBMN tingkat Pengguna Barang (RKBMN PB) 4. Meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan Review atas Usulan RKBMN PB 5. Menyampaikan usulan RKBMN PB kepada Pengelola Barang

5

Pengelola Barang

1. Melakukan penelahaan usulan RKBMN, 2. Menyampaikan hasil penelaahan RKBMN Pengguna Barang


kepada

BAB II PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG Langkah untuk melakukan penyusunan RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) mengunakan SIMAN fitur Perencanaan BMN, adalah sebagai berikut: 1. Menggunakan SIMAN Plugin Identitas, untuk : a. Identitas User, satker harus merubah passwordnya secara berkala demi keamanan, jika lupa maka KPKNL akan melakukan reset agar kembali ke default NIP. b. Unit kerja, lengkapi unit kerja karena akan berpengaruh pada penandatangan RKBMN, Laporan Wasdal dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN. c. Komposisi Pegawai, isi dengan jumlah pegawai pada tahun anggaran 2015. d. Profil Satuan Kerja, dapat digunakan untuk melihat di Profil Satuan Kerja. 2. Mengunakan SIMAN fitur Pemutakhiran Data, untuk : a. Melakukan rekonsiliasi BMN tingkat satuan dengan Semester I Tahun 2015 dan telah diberi nomor BAR oleh KPKNL. b. Melakukan sinkronisasi SIMAK-SIMAN jika sudah ada transaksi SIMAK BMN semester II Tahun 2015. 3. Satker telah melengkapi SIMAN Fitur Master Aset, yaitu : a. Master Aset Bangunan, 1) Detail, alamat provinsi dan kabupaten, dan luas bangunan dan luas dasar bangunan harus diisi. 2) Detail , mengisi status penggunaan. 3) Foto, size foto harus di kecilkan. Cara mengecilkan foto ada di bab IV. b. Master Aset Tanah, Khususnya Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor dan Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, berupa; 1) Detail , alamat provinsi dan kabupaten, dan luas harus diisi. Alamat lain diisi lengkap seperti alamat lengkap dengan nama kota. 

Luas tanah  otomatis muncul dari nilai kuantitas dari transaksi SIMAK BMN sehingga tidak perlu diisi.




Luas dasar bangunan  otomatis muncul dari luas dasar bangunan pada Master Aset, oleh karena itu detail Master Aset Bangunan harus diisi dahulu.



Luas tanah untuk sarana lingkungan di rekam.



Luas tanah kosong, otomatis muncul dari perhitungan, Luas tanah dikurangi Luas dasar bangunan dikurangi Luas tanah untuk sarana lingkungan.

2) Detail , mengisi status penggunaan. 3) Foto, upload diberi keterangan agar mengambarkan kondisi sesungguhnya dari obyek foto. 4) Bangunan, merekam semua bangunan yang BMN (baik milik sendiri maupun punya satker lain). Sebelum merekam pastikan data bangunan sudah disiapkan, untuk bangunan milik sendiri kode satker, kode barang, nup dan kib sudah ada dapat diperoleh dengan export data excel pada master aset bangunan. 5) Dokumen sebelum diupload, filenya dicompress terlebih dahulu menggunakan aplikasi Compress PDF. c. Master Aset Rumah Negara 1) Detail , alamat provinsi dan kabupaten, dan luas dasar bangunan harus diisi. 2) Detail , mengisi status penggunaan. 3) Foto, harus diupload sizenya dikecilkan . 4) Penghuni, merekam penghuni rumah negara. d. Master Aset Kendaraan Bermotor 1) Detail , lengkapi detail kendaraan bermotor. 2) Detail , mengisi status penggunaan. 3) Foto, harus diupload sizenya dikecilkan 4) Pemakai, merekam pemakai kendaraan bermotor, jabatan pemakai akan direkam di tab pemakai untuk keperluan penghitungan SBSK alat angkutan. e. Master Aset Peralatan Mesin Diatas 100 juta 1) Detail , lengkapi detail kendaraan bermotor 2) Foto, harus diupload sizenya dikecilkan 3) Pemakai, merekam pemakai


4. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN tingkat satker dengan berpedoman pada Renstra-K/L yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Langkah-langkah menggunakan SIMAN fitur Perencanaan Kebutuhan BMN tingkat Satker adalah sebagai berikut: a. Login ke SIMAN, gunakan user dan password Koordinator UAKPB.

Jika belum memiliki user SIMAN, maka lakukan resgistrasi untuk memperoleh user dan password dari KPKNL. b. Klik Plugin Perencanaan Kebutuhan BMN.

Pastikan gunakan plugin update terbaru, cek di Web SIMAN. c. Maka akan muncul menu utama yang terdiri dari 



Perencanaan -

Permohonan Perencanaan

-

Perencanaan selesai

Bangunan & Referensi.


d. Untuk menyusun Rencana Kerja BMN (RKBMN) Tingkat Kuasa Pengguna Barang, klik menu Perencanaan>>Permohonan Perencanaan. Kemudian klik tombol Tanda Tambah untuk membuat tiket RKBMN KPB.

e. Setelah disimpan maka akan muncul grid tiket. Salah satu kolomnya berisi status. Kolom status ini, dapat digunakan oleh Satker untuk memonitoring permohonan perencanaan.

f. Menyusun RKBMN Pengadaan Rencana pengadaan disusun berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Saat ini peraturan yang sudah diterbitkan adalah PMK. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan.


Dalam PMK tersebut diatur SBSK Tanah dan Gedung Kantor Pemerintahan serta Rumah Negara. Cara menyusun RKBMN pengadaan adalah sebagai berikut: 1) Menyusun rencana pengadaan a) Menyusun pengadaan Tanah dan Bangunan 

Isi form pengadaan Tanah dan Bangunan

1

2 Keterangan: Program Kegiatan Jenis Pengadaan Jenis Kantor

Setiap Eselon 1 mempunyai satu Program, sehingga setiap satker otomatis muncul satu program. Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker TB untuk pengadaan Tanah dan Bangunan RN untuk pengadaan Rumah Negara Dipilih sesuai dengan jenis kantor Satker


Lokasi Kabupaten/ Kota Tujuan

Pilih lokasi tempat pengadaan bangunan.

Kode Output

Diisi sesuai kode Output Tanah dan Bangunan Gedung pada masing-masing Kementerian/Lembaga Satu jenis pengadaan dapat digunakan untuk dua jenis output. Contoh: TB-01 : Satu paket pengadaan, dapat hanya terdiri dari :  Tanah  Bangunan  Tanah dan Bangunan TB-02 : dst …..

Uraian Output Akun Belanja Akun Neraca Kode Barang Uraian Barang Usulan Keterangan

Pilih Tanah atau Bangunan

Pilih yang sesuai Contoh Kasus: 1. Satker mempunyai Tipe Kantor E1 (Pejabat tertinggi setingkat Eselon III), maka:  Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) maka pilihan tujuan yang muncul adalah PERLUASAN.  Pada Master Aset tidak terdapat kode barang 4010101001, maka pilih tujuan yang muncul adalah PEMBANGUNAN BARU dan PERLUASAN. 2. Satker mempunyai Tipe Kantor D (Pejabat tertinggi setingkat Eselon II), maka:  Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) maka pilihan tujuan yang muncul adalah PENAMBAHAN UNIT dan PERLUASAN.  Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001, maka pilih tujuan yang muncul adalah PEMBANGUNAN BARU.

Otomatis Otomatis Pilih Kode Barang yang sesuai Otomatis Diisi luas usulan Diisi jika perlu.


Untuk pengadaan yang terdiri dari satu paket tanah dan bangunan maka setelah selesai rekam tanah dilanjutkan dengan rekam bangunan dengan klik tombol Tambah, sebagaimana berikut ini :



Menghitung Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) 1) Menghitung Hitung SBSK Rencana, masukan jumlah pegawai rencana, jenis ruangan pelayanan, nisbah luas netto dan koefisian dasar bangunan kemudian simpan dan hitung SBSK. 2) Menghitung SBSK Existing, klik tombol generate TB untuk mengambil data tanah bangunan yang ada di master aset. Kemudian masukan jumlah pegawai rencana, jenis ruangan pelayanan, nisbah luas netto dan koefisian dasar bangunan kemudian simpan dan hitung SBSK.

3


Berikut ini adalah tampilan hasil penghitungan SBSK:

Hasil perhitungan SBSK Tanah/Bangunan akan muncul pada grid.

b. Menyusun rencana pengadaan rumah negara


Isi form pengadaan Rumah Negara , dengan cara : 

Klik tomboh Tanda tambah.



Pilih Jenis pengadaan rumah negara klik tombol RN. Satu jenis pengadaan dapat digunakan untuk dua jenis output.



Pilih Jenis Rumah Negara



Pilih lokasi Kabupaten/Kota



Pilih tujuan apakah pembangunan baru, penambahan unit atau perluasan



Input kode output, tanah atau pembangunan



Pilih Gedung Bangunan Kantor Pemerintah



Isi Usulan



Isi Keterangan



Simpan, maka akan muncul grid Rumah Negara



Klik Kolom Aksi untuk menghitung SBSK Rumah Negara, maka akan muncul tampilan gambar berikut ini:



Klik Hitung SBSK, dan Klik generate RN untuk melihat jumlah Rumah Negara yang Existing.


c. Lakukan Pencetakan RKBMN pengadaan.

2) Menyusun rencana pemeliharaan Pada fitur ini semua batasan pemeliharaan pada PMK150/MK.06/2014 secara otomatis difilter oleh aplikasi. Pada fitur ini semua batasan pemeliharaan pada PMK150/MK.06/2014 secara otomatis difilter oleh aplikasi. Cara menyusun RKBMN pemeliharaan adalah sebagai berikut: 

Klik Tombol Generate, maka seluruh data BMN yang ada di Master Aset otomatis akan muncul di grid.



Jika ada BMN tidak diusulkan, lakukan UNCHECK pada barang. refresh



Jika ada BMN tidak diusulkan karena Digunakan Oleh Satker lain, Klik Barang, ke Pop Up status. Pilih status Penggunan Sementara



Jika ada BMN, status dioperasional pihak lain, namun tetap dipelihara, Klik Barang

muncul Pop UP, ubah status menjadi dioperasional pihak lain.

SIMPAN. Tandain Uncheck pada ceklist, ubah menjadi Check, isi Keterangan.




Salah Satu Barang berupa Gedung, status sebagian digunakan satker lain, status digunakan sendiri, Klik Barang

muncul Pop UP, ubah Isian

Pemanfaatan, Usulan dan Keterangan. SIMPAN. 

Jika ada BMN pihak ketiga yang digunakan oleh Satker, maka klik tombol Pihak ketiga kemudian rekam.

Selanjutnya lakukan perekaman barang pihak ketiga jika ada dan edit status pemanfaatan BMN jika ada dan dilanjutkan dengan 

Cetak RKBMN Pemeliharaan.


3) Upload dokumen Setelah RKBMN pengadaan dan pemeliharaan di cetak, selanjutnya bersama dengan surat pengantar RKBMN di tandangani penanggung jawab Kuasa Pengguna Barang. Kemudian di scan dan diupload ke Tab Dokumen.

4) Selanjutnya lakukan pengiriman tiket ke Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Setelah tiket dikirim maka Satker tidak dapat mengubah data.


BAB III PROSES PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT WILAYAH Pembantu Pengguna Barang Wilayah melaksanakan konsolidasi dan penyusunan RKBMN tingkat wilayah yang bersumber dari RKBMN tingkat Satker yang berada diwilayah kerjanya masing-masing.

Langkah-langkah menggunakan SIMAN fitur Perencanaan

Kebutuhan BMN tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah adalah sebagai berikut: 1. Menggunakan SIMAN Plugin Identitas, untuk : a. Identitas User, satker harus merubah passwordnya secara berkala demi keamanan, jika lupa maka Kanwil DJKN akan melakukan reset agar kembali ke default NIP. b. Unit kerja, lengkapi unit kerja karena akan berpengaruh pada penandatangan RKBMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN. c. Profil Satuan Kerja, dapat digunakan untuk melihat di Profil Satuan Kerja. 2. Login ke SIMAN, gunakan user dan password Koordinator UAPPB-W

3. Klik Plugin Perencanaan Kebutuhan BMN, jika plugin belum terbaru lakukan update terlebih dahulu.


Maka akan muncul menu utama yang terdiri dari Perencanaan dan sub menu RKBMN KPB dan RKBMN Kanwil.

Pada submenu RKBMN KPB akan muncul tiket-tiket yang dikirim oleh Satker.

4. Klik dua kali pada grid, maka Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah dapat memeriksa RKBMN KPB.

a. Jika dalam RKBMN KPB ada yang harus diperbaiki, maka Pembantu Pengguna Barang Wilayah dapat membuat notifikasi (catatan) kepada Satker untuk diperbaiki klik Tombol Simpan dan klik Tombol Kirim ke Satker.


Pada saat ada notifikasi dari Pembantu Pengguna Barang Wilayah, maka dilevel Satker dapat melakukan perubahan RKBMN dan mengirimkan kembali tiket tersebut ke Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Setelah tiket Satker terkirim, maka

Pembantu Pengguna Barang Wilayah dapat

memeriksa kembali RKBMN KPB. Jika RKBMN KPB sudah dianggap benar klik Tombol Terima Menjadi RKBMN Korwil, maka secara otomatis tike diterima menjadi RKBMN Korwil.

b. Jika setelah dikompilasi ternyata tiket satker tersebut ingin dibatalkan, klik tombol Kembalikan RKBMN KPB.


c. Jika seluruh tiket satker sudah selesai dikonsolidasi, lakukan pencetakan RKBMN pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

d. Setelah RKBMN pengadaan dan pemeliharaan dicetak, selanjutnya bersama dengan surat pengantar RKBMN di tandangani penanggung jawab Kuasa tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Kemudian di scan dan diupload ke Tab Dokumen.


BAB IV RINGKASAN Berikut ini adalah ringkasan penjelasan singkat alur Perencanaan Kebutuhan BMN dari mulai penyusunan RKMN tingkat Kuasa Pengguna Barang sampai dengan Penelaahan oleh Pengelola Barang : NO

UNIT KERJA 1 Kuasa Pengguna Barang (KPB/Satker)

2 Pembantu Pengguna Barang Wilayah (Koordinator Wilayah)

URAIAN KEGIATAN 1. Klik menu PERENCANAAN, klik tanda Tambah untuk membuat Tiket RKBMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang. 2. Pada Tab Pengadaan menyusun rencana usulan pengadaan BMN dan menghitung Standard Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), selanjutnya cetak RKBMN Pengadaan. 3. Pada Tab Pemeliharaan menyusun daftar BMN yang akan dilakukan pemeliharaan, selanjutnya cetak RKBMN Pemeliharaan. 4. Penanggung jawab UAKPB menandatangani Surat Pengantar RKBMN, RKBMN Pengadaan dan/atau RKBMN Pemeliharaan. 5. Pada Tab Dokumen, Isi Nomor Surat dan upload scan dokumen Surat Pengantar RKBMN, RKBMN Pengadaan dan/atau RKBMN Pemeliharaan. 6. Klik Tombol Ajukan RKBMN KPB agar Tiket RKBMN terkirim ke Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah. 1. Klik menu RKBMN KPB, kemudian pilih tiket RKBMN KPB yang telah dikirim KPB, selanjutnya a. Pada Tab Pengadaan meneliti rencana usulan pengadaan BMN dan SBSK. b. Pada Tab Pemeliharaan meneliti daftar BMN yang akan dilakukan pemeliharaan. c. Pada Tab Dokumen, meneliti scan dokumen Surat Pengantar RKBMN, RKBMN Pengadaan dan/atau RKBMN Pemeliharaan. d. Pada Tab Notifikasi, apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh KPB, berikan catatan kemudian klik Tombol Kirim ke Satker. e. KPB dapat memperbaiki RKBMN sesuai dengan catatan Korwil, dan klik kembali Tombol Ajukan RKBMN KPB agar Tiket RKBMN terkirim ke Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah. f. Jika RKBMN KPB sudah dianggap benar klik Tombol Terima Menjadi RKBMN Kanwil.


3 Pembantu Pengguna Barang Wilayah (Koordinator Eselon1) 4 Pengguna Barang)

Lakukan kegiatan tersebut terhadap semua tiket KPB. Pastikan tidak ada KPB yang belum mengirimkan tiket, karena tidak dimungkinkan untuk melakukan susulan tiket KPB. 2. Klik Menu RKBMN KORWIL, selanjutnya a. Pada Tab Tiket Satker, cetak RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan. Tetapi jika ternyata masih ada tiket satker yang dianggap salah maka klik tombol Kembalikan RKBMN KPB agar dapat dikembalikan lagi ke satker (kembali ke nomor 1d). b. Penanggung jawab PPB-W menandatangani Surat Pengantar RKBMN tingkat Wilayah, RKBMN Pengadaan dan/atau RKBMN Pemeliharaan tingkat Wilayah. c. Pada Tab Dokumen Pengajuan, isi nomor dan tanggal dokumen serta dan upload scan dokumen Surat Pengantar RKBMN, RKBMN Pengadaan dan/atau RKBMN Pemeliharaan tingkat wilayah. 3. Klik Tombol Ajukan RKBMN Korwil agar Tiket RKBMN terkirim ke Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon 1. Proses Penyelesaian

Proses Penyelesaian


BAB V LAIN-LAIN 1. Cara mengecilkan foto, yaitu: a. Klik kanan pada file foto yang akan dikecilkan sizenya, pilih Open With>>

Microsoft Office Picture Manager

b. Klik tombol Edit Pictures, maka disebelah kanan akan muncul menu Change Picture

Size kemudian klik Resize c. Pilih option Predefined width x height, kemudian pilih Web - Small, kemudian

klik OK

d. Kemudian Klik Menu File>>Save As, untuk membentuk file baru


BAB VI HELPDESK SIMAN Untuk mempermudah komunikasi antara pengembang SIMAN dengan user SIMAN, maka user SIMAN dapat menghubungi helpdesk pada Email : [email protected]. Sedangkan untuk mengikuti perkembangan update SIMAN dapat mengakses website : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/


SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

Recommend Documents