A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
KATA PENGANTAR Penerbitan buku Delapan Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah Kota Bontang tahun 2011 - 2013, adalah hasil kerja Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kota Bontang, yang merupakan bagian dari Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah. Buku ini adalah himpunan dari 8 (delapan) Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2011 – 2013 yang bersumber dari instansi/dinas/lembaga tingkat Kota Bontang yang disajikan sebagai data numerik yang secara garis besar menggambarkan data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi, Ekonomi dan Keuangan, Politik, Hukum dan Keamanan serta data Insidentil. Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data, saran dan pendapat sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah Kota Bontang, sebagai narasumber data diharapkan agar selalu memberikan data/informasi yang akurat dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya. Bontang,
November 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG Kepala,
ttd Ir. Zulkifli, MT NIP. 196207311993011001
8 (Delapan) Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2013
1. DATA UMUM 1.1 1.2
Geografi Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara dan Administrasi Kepegawaian)
2. SOSIAL BUDAYA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Demografi Kesehatan Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kesejahteraan Sosial Agama
3. SUMBER DAYA ALAM 3.1 3.2 3.3
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan,Peternakan, dan Perkebunan Pertambangan dan Energi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
4. INFRASTRUKTUR 4.1 4.2 4.3 4.4
Perumahan dan Pemukiman Pekerjaan Umum Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika Perhubungan, Transportasi dan Meteorologi
5. INDUSTRI, PERDAGANGAN, LEMBAGA KEUANGAN, KOPERASI, USAHA, INVESTASI 5.1 5.2
Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi Pengelolaan Aset / Barang Daerah
6. EKONOMI DAN KEUANGAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah PDRB APBD Pajak dan Retribusi Dana Perimbangan Pendapatan Asli Daerah Pinjaman Daerah
7. POLITIK, HUKUM DAN HAM 7.1 7.2 7.3
Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Hukum Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum
8. INSIDENSIAL 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
Pengungsi Bencana Alam Penyakit Menular Pencurian Ikan Kebakaran Hutan Pencurian dan Penyelundupan Kayu
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2011-2013
No 1 2
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
1. GEOGRAFI 497,57
497,57
497,57
Km2
Bappeda
3
1). Daratan
147,80
147,80
147,80
Km2
Bappeda
4
2). Laut 12 Mil dari Darat
349,77
349,77
349,77
Km2
Bappeda
5
3). Panjang Garis Pantai
24,40
24,40
24,40
Km2
Bappeda
6 7
I. Luas Wilayah
II. Topografi 1). Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng
8
1. Datar (0-2 Derajat)
-
7,211
7,211
Ha
Bappeda
9
2. Bergelombang (2-15 Derajat)
-
4,001
4,001
Ha
Bappeda
10
3. Curam (15-40 Derajat)
-
3,568
3,568
Ha
Bappeda
-
0 - 120
0 - 120
m
Bappeda
1,218
1,218
2,936
Ha
DPKP
83
75
50
Ha
DPKP
82,50
-
70
Ha
DPKP
14,48
-
-
Ha
DPKP
104,39
-
7,81
Ha
DPKP
21,37
-
2,33
Ha
DPKP
-
50
-
Ha
DPKP
11 12 13 14 15 16 17 18
2). Ketinggian di atas Permukaan Laut III. Luas Lahan 1). Luas Lahan Hutan 1. Hutan Bakau 2). Jumlah Lahan Persawahan 1. Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi 3). Jumlah Lahan Kering 1. Perkebunan
19
4). Lahan Pertambangan
20
5). Danau/Telaga Alam
21
6). Waduk (Buatan)
22
7). Luas Alih Fungsi Hutan
23 24 25
1. Hutan Menjadi Lahan Sawah IV. Keadaan Iklim Rata-Rata 1). Suhu
26
1. Suhu Terendah
20
23,95
23
°C
Dinas Perhubungan, Kominfo
27
2. Suhu Tertinggi
35
32,16
34
°C
Dinas Perhubungan, Kominfo
28
2). Kelembaban Udara
29
1. Kelembaban Udara Terendah
46
57,09
51
%
Dinas Perhubungan, Kominfo
30
2. Kelembaban Udara Tertinggi
91
88,09
98
%
Dinas Perhubungan, Kominfo
31
3). Curah Hujan
32
1. Curah Hujan Terendah
202
203,30
160
mm/th
Dinas Perhubungan, Kominfo
33
2. Curah Hujan Tertinggi
205
225,20
171,40
mm/th
Dinas Perhubungan, Kominfo
16,10
16,08
16
Knot
Dinas Perhubungan, Kominfo
18
18,02
18
Knot
Dinas Perhubungan, Kominfo
5
2
2
Pulau
Bagian Pemerintahan, Setda
-
-
315
Jiwa
Bagian Pemerintahan, Setda
34
4). Kecepatan Angin
35
1. Kecepatan Angin Terendah
36
2. Kecepatan Angin Tertinggi
37 38 39
V. Jumlah Pulau 1). Pulau Berpenghuni 1. Jumlah Penduduk Halaman 1 dari 34
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
40
2. Jumlah KK
-
91
84
KK
Bagian Pemerintahan, Setda
41
3. Luas Daratan Pulau Berpenghuni
-
103,125
103,125
m2
Bagian Pemerintahan, Setda
42
4. Jumlah Mercusuar
1
1
1
Buah
Bagian Pemerintahan, Setda
43
2). Pulau Tidak Berpenghuni
11
14
14
Pulau
Bagian Pemerintahan, Setda
44
3). Pulau Bernama
16
16
16
Pulau
Bagian Pemerintahan, Setda
45
1. Jumlah Penduduk
-
-
315
Jiwa
Bagian Pemerintahan, Setda
46
2. Jumlah KK
-
91
84
KK
Bagian Pemerintahan, Setda
47
3. Luas Daratan Pulau Bernama
-
1.582.125
1.582.125
m2
Bagian Pemerintahan, Setda
48
4. Jumlah Mercusuar
-
1
1
Buah
Bagian Pemerintahan, Setda
8
16
16
Buah
Bagian Pemerintahan, Setda
49
4). Pulau-Pulau Kecil (Luas di bawah 100 km2)
50
1. Jumlah Penduduk
-
91
91
Jiwa
Bagian Pemerintahan, Setda
51
2. Luas Daratan Pulau - Pulau Kecil
-
1.582.125
1.582.125
m2
Bagian Pemerintahan, Setda
52
3. Jumlah Mercusuar
-
1
1
Buah
Bagian Pemerintahan, Setda
53
VI. Fisiografi Lahan
54
1). Luas Area Berbukit-Bukit
-
75,69
75,69
Km2
Bappeda
55
2). Luas Area Dataran
-
72,11
72,11
Km2
Bappeda
56
3). Luas Area Pesisir
-
480,37
349,77
Km2
Bappeda
57 58
2. PEMERINTAHAN (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian) 1. Administrasi Pemerintahan
59
1). Jumlah Kecamatan
3
3
3
Kec.
Bagian Pemerintahan, Setda
60
2). Jumlah Kelurahan
15
15
15
Kel.
Bagian Pemerintahan, Setda
61
3). Jumlah RT
488
488
491
RT
Bagian Pemerintahan, Setda
62
2. Aparatur Negara
63
1). Jumlah PNS
3,153
3,113
3,074
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
64
1. Golongan I
89
87
85
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
65
2. Golongan II
1,167
1,119
1,063
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
66
3. Golongan III
1,415
1,433
1,449
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
67
4. Golongan IV
482
474
477
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
483
506
510
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
68
2). Jumlah Pejabat Struktural
69
1. Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
70
2. Eselon II
31
30
30
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
71
3. Eselon III
111
111
112
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
72
4. Eselon IV
341
365
368
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
2,670
2,607
2,563
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
9
17
34
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
73
3). Jumlah Pejabat Fungsional
74
4). Jumlah Pensiunan PNS
75
1. Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
76
2. Eselon II
1
6
7
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
77
3. Eselon III
1
2
9
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
78
4. Eselon IV
7
2
4
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
820
792
715
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
79 80
5). Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten / Kota 1. SLTA dan Sederajat
Halaman 2 dari 34
No 81
2. Diploma
82
3. S1
83
4. S2 dan Diatas nya
84
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
702
672
597
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1,354
1,367
1,441
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
155
161
207
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
13
9
0
Unit
Bagian Hukum, Setda
1
0
0
Unit
Bagian Hukum, Setda
3. Perda dan Perijinan
85
1). Jumlah Perda Yang Diterbitkan
86
2). Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW
87
3). Perda Yang Dikeluarkan
88
1. Jumlah Peraturan Daerah Untuk RTRW
89
2. Jumlah IMB Yang Dikeluarkan
1
0
0
Unit
Bagian Hukum, Setda
1,733
478
361
Unit
90
BPPM
3. Jumlah Ijin Prinsip Yang Dikeluarkan
7
6
13
Unit
BPPM
91
4. Jumlah Ijin Usaha Yang Di Keluarkan
990
1,113
895
Unit
BPPM
92
5. Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan
2
1
1
Unit
BPPM
93
6. Jumlah ijin Untuk Hak Pengusahaan Pertambangan
2
1
0
Unit
BPPM
94
7. Jumlah Perijinan Investasi PMA Yang Dikeluarkan/Setujui
5
2
1
Unit
BPPM
95
8. Jumlah Perijinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui
6
0
0
Unit
BPPM
96
9. Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
1
1
1
Unit
Bappeda
97
10. Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
1
1
1
Unit
Bappeda
98
11. Jumlah dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
1
1
1
Unit
Bappeda
99
12. Jumlah program RKPD tahun berkenaan
554
590
565
Unit
Bappeda
100
13. Jumlah izin lokasi
4
5
0
Unit
BPPM
101
14. Jumlah pemohon izin lokasi
5
4
2
Orang
BPPM
102
15. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
12
12
15
Unit
BPPM
103
16. Jumlah Pelanggaran Perda
1,440
1,800
2,160
Unit
Bagian Hukum, Setda / Satpol PP
104
17. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda
1,008
1,350
1,296
Unit
Bagian Hukum, Setda / Satpol PP
105 106 107 108 109 110 111 112
4. POLRI 1). Kepolisian Resort Kabupaten 1. Jumlah Anggota 2). Kepolisian Sektor Kota 1. Jumlah Anggota 3). Kepolisian 1. Jumlah Anggota
1
1
1
245
245
245
Unit
Polres
Orang
2
2
Polres
2
Unit
90
Polres
90
90
Orang
Polres
0
0
3
Unit
Polres
0
0
70
Orang
Polres
5. TNI
113
1). TNI AD
378
-
337
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
114
2). TNI AL
7
-
-
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
1
1
1
Unit
115 116 117
6. Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan 1). Kantor Bupati/Walikota
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
118
1). Golongan I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
119
2). Golongan II
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
120
3). Golongan III
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
121
4). Golongan IV
6
5
6
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
Halaman 3 dari 34
No 122
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
2. Jumlah Pejabat Struktural
123
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
124
2). Eselon II
5
4
5
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
125
3). Eselon III
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
126
4). Eselon IV
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
127
3. Jumlah Pejabat Fungsional
128
4. Jumlah Pensiunan PNS
129
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
130
2). Eselon II
0
1
3
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
131
3). Eselon III
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
132
4). Eselon IV
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1
1
1
Unit
133 134
2). Kantor Setda
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan
135
1). Tamat SD atau Sederajat
6
5
5
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
136
2). SMP dan Sederajat
8
7
7
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
137
3). SMA dan Sederajat
46
43
41
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
138
4). Akademi (DI, DII dan DIII)
20
18
18
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
139
5). Sarjana (S1)
46
39
13
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
140
2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
141
1). Golongan I
12
11
10
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
142
2). Golongan II
60
55
57
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
143
3). Golongan III
54
49
43
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
144
4). Golongan IV
15
16
16
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
145
3. Jumlah Pejabat Struktural
146
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
147
2). Eselon II
3
4
4
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
148
3). Eselon III
9
9
9
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
149
4). Eselon IV
25
26
26
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
105
92
87
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
150
4. Jumlah Pejabat Fungsional
151
5. Jumlah Pensiunan PNS
152
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
153
2). Eselon II
0
4
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
154
3). Eselon III
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
155
4). Eselon IV
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1
1
1
Unit
156
3). Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD
157
4). Kantor Inspektorat
158
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan
159
1). Tamat SD atau Sederajat
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
160
2). SMP dan Sederajat
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
161
3). SMA dan Sederajat
10
9
10
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
162
4). Akademi (DI, DII dan DIII)
3
4
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
Halaman 4 dari 34
No 163 164
Nilai
Nama
2011
5). Sarjana (S1)
2012 21
Satuan
2013 18
Sumber
13
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
165
1). Golongan I
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
166
2). Golongan II
12
12
12
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
167
3). Golongan III
25
18
18
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
168
4). Golongan IV
5
5
5
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
169
3. Jumlah Pejabat Struktural
170
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
171
2). Eselon II
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
172
3). Eselon III
4
4
4
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
173
4). Eselon IV
11
2
3
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
27
29
20
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
174
4. Jumlah Pejabat Fungsional
175
5. Jumlah Pensiunan PNS
176
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
177
2). Eselon II
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
178
3). Eselon III
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
179
4). Eselon IV
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1
1
1
Unit
180 181
5). Kantor Bappeda
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan
182
1). SMP dan Sederajat
2
2
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
183
2). SMA dan Sederajat
10
9
9
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
184
3). Akademi (DI, DII dan DIII)
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
185
4). Sarjana (S1)
16
18
9
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
186
2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
187
1). Golongan I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
188
2). Golongan II
10
10
10
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
189
3). Golongan III
19
20
22
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
190
4). Golongan IV
5
4
3
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
191
3. Jumlah Pejabat Struktural
192
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
193
2). Eselon II
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
194
3). Eselon III
4
4
4
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
195
4). Eselon IV
8
8
8
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
21
21
22
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
196
4. Jumlah Pejabat Fungsional
197
5. Jumlah Pensiunan PNS
198
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
199
2). Eselon II
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
200
3). Eselon III
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
201
4). Eselon IV
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
202
6). Kantor Dinas Daerah
13
13
13
Unit
203
1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Halaman 5 dari 34
Bagian Umum, Setda
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
204
1). Tamat SD atau Sederajat
19
28
26
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
205
2). SMP dan Sederajat
29
34
33
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
206
3). SMA dan Sederajat
272
422
342
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
207
4). Akademi (DI, DII dan DIII)
134
348
277
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
208
5). Sarjana (S1)
299
1,017
968
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
209
2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
210
1). Golongan I
32
45
45
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
211
2). Golongan II
326
505
471
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
212
3). Golongan III
362
986
989
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
213
4). Golongan IV
82
393
397
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
214
3. Jumlah Pejabat Struktural
215
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
216
2). Eselon II
14
13
13
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
217
3). Eselon III
52
52
52
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
218
4). Eselon IV
120
145
124
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1,180
1,719
1,609
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
6
2
7
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
219
4. Jumlah Pejabat Fungsional
220
5. Jumlah Pensiunan PNS
221
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
222
2). Eselon II
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
223
3). Eselon III
0
1
4
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
224
4). Eselon IV
5
0
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
7
7
7
Unit
225 226
7). Kantor Lembaga Teknis Daerah
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan
227
1). Tamat SD atau Sederajat
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
228
2). SMP dan Sederajat
5
6
6
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
229
3). SMA dan Sederajat
63
59
50
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
230
4). Akademi (DI, DII dan DIII)
30
28
29
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
231
5). Sarjana (S1)
98
98
53
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
232
2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
233
1). Golongan I
5
6
6
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
234
2). Golongan II
85
79
80
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
235
3). Golongan III
105
107
109
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
236
4). Golongan IV
26
24
22
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
237
3. Jumlah Pejabat Struktural
238
1). Eselon I
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
239
2). Eselon II
5
5
5
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
240
3). Eselon III
24
23
24
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
241
4). Eselon IV
43
47
48
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
149
141
140
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1
2
11
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
0
0
0
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
242
4. Jumlah Pejabat Fungsional
243
5. Jumlah Pensiunan PNS
244
1). Eselon I
Halaman 6 dari 34
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
245
2). Eselon II
0
0
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
246
3). Eselon III
0
1
7
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
247
4). Eselon IV
1
1
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
3
3
3
Unit
248 249
8). Kantor Camat
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah Aparat Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
250
1). Tamat SD atau Sederajat
2
2
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
251
2). SMP dan Sederajat
1
1
1
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
252
3). SMA dan Sederajat
30
27
28
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
253
4). Akademi (DI, DII dan DIII)
9
7
8
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
254
5). Sarjana (S1)
18
20
19
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
15
15
15
Unit
255 256
9). Kantor Lurah
Bagian Umum, Setda
1. Jumlah Aparat Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
257
1). Tamat SD atau Sederajat
1
2
2
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
258
2). SMP dan Sederajat
10
15
14
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
259
3). SMA dan Sederajat
99
113
107
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
260
4). Akademi (DI, DII dan DIII)
22
23
18
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
261
5). Sarjana (S1)
87
79
77
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
1
1
1
Unit
Bagian Umum, Setda
1
1
1
Unit
Bagian Umum, Setda
1
1
1
Unit
Bagian Umum, Setda
1
1
1
Unit
Bagian Umum, Setda
262 263
7. Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan 1). Kantor Bupati/Walikota
264
1. Gabung
265
2). Kantor Setda
266 267 268 269 270 271
1. Gabung 3). Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD 1. Milik Sendiri 4). Kantor Inspektorat 1. Gabung 5). Kantor Bappeda
272
1. Pinjam
1
1
0
Unit
Bagian Umum, Setda
273
2. Gabung
0
0
1
Unit
Bagian Umum, Setda
274
6). Kantor Dinas Daerah
275
1. Milik Sendiri
-
-
2
Unit
Bagian Umum, Setda
276
2. Sewa
-
-
1
Unit
Bagian Umum, Setda
277
4. Gabung
-
-
8
Unit
Bagian Umum, Setda
278
7). Kantor Lembaga Teknis Daerah
279
1. Milik Sendiri
-
-
1
Unit
Bagian Umum, Setda
280
2. Pinjam
-
-
6
Unit
Bagian Umum, Setda
-
-
3
Unit
Bagian Umum, Setda
281
8). Kantor Camat
282
1. Milik Sendiri
283
10). Kantor Lurah
284
1. Milik Sendiri
-
-
12
Unit
Bagian Umum, Setda
285
2. Sewa
-
-
3
Unit
Bagian Umum, Setda
Halaman 7 dari 34
No 286
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
3. DEMOGRAFI
287
I. Kependudukan dan Catatan Sipil
288
1). Jumlah penduduk wajib KTP
289
2). Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin
125,402
133,229
116,318
Orang
Disdukcapil
95,622
105,310
96,322
Orang
Disdukcapil
290
1. Laki-Laki
52,581
58,082
52,115
Orang
Disdukcapil
291
2. Wanita
43,041
47,228
44,207
Orang
Disdukcapil
95,586
105,274
96,278
Orang
Disdukcapil
292
3). Jumlah Penduduk > 17 yang ber-KTP Berdasarkan Jenis Kelamin
293
1. Laki-Laki
52,575
58,077
52,107
Orang
Disdukcapil
294
2. Wanita
43,011
47,197
44,171
Orang
Disdukcapil
295
4). Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah
80,179
84,868
77,026
Orang
Disdukcapil
296
5). Jumlah pasangan nikah berakta nikah
27,770
30,471
29,791
Pasang
Disdukcapil
297
6). Jumlah keseluruhan pasangan nikah
80,217
84,907
77,062
Pasang
Disdukcapil
298
7). Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK
54,926
59,575
52,005
Orang
Disdukcapil
299
8). Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran
112,833
82,586
78,015
Orang
Disdukcapil
300
II. Persentase Penduduk Memiliki Lahan
301
III. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
149,230
154,604
163,651
Orang
BPS
302
1). Laki-Laki
78,166
81,827
85,597
Orang
BPS
303
2). Perempuan
71,064
72,777
78,054
Orang
BPS
304
3). Sex Ratio
109,99
112,44
109,66
Poin
BPS
149,230
154,604
163,651
Orang
BPS
305
IV. Jumlah Penduduk Menurut Usia
306
1). 0-14 Tahun
50,197
49,319
51,506
Orang
BPS
307
2). 15-64 Tahun
97,514
103,353
110,069
Orang
BPS
308
3). Di atas 65 Tahun
1,519
1,932
2,076
Orang
BPS
53,03
49,59
48,68
%
BPS
996
1,032
1,092
Org/km2
BPS
996
1,032
1,092
Org/km2
BPS
309
V. Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)
310
VI. Kepadatan Penduduk
311
1). Kawasan Perkotaan
312
VII. Pertumbuhan Penduduk
313
1). Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun)
3,86
3,60
5,85
%
BPS
314
2). Angka Kematian Bayi (IMR)
0,93
-
-
%
Disdukcapil / BPS
315
3). Angka Kematian Ibu (MMR)
3
-
-
Jiwa
Disdukcapil / BPS
316
4). Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar)
317
1. Jumlah Migrasi Masuk
7,943
11,422
7,154
Jiwa
Disdukcapil
318
2. Jumlah Migrasi Keluar
2,568
4,473
32,369
Jiwa
Disdukcapil
319
5). Jumlah Kelahiran Hidup
2,448
2,696
1,437
Jiwa
Disdukcapil
320
6). Rata-rata Anak Yang Dilahirkan Hidup
2,45
2,60
2,65
%
321
Disdukcapil / BPS
VIII. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
322
1). Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan
4,583
6,797
-
Orang
BPS
323
2). Pertambangan dan Penggalian
6,203
10,480
-
Orang
BPS
324
3). Industri Pengolahan
6,558
6,814
-
Orang
BPS
325
4). Listrik, Gas dan Air
1,234
1,112
-
Orang
BPS
326
5). Bangunan
5,730
6,882
-
Orang
BPS
Halaman 8 dari 34
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
327
6). Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel
14,326
20,663
-
Orang
BPS
328
7). Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi
2,873
2,843
-
Orang
BPS
329
8). Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
2,620
2,724
-
Orang
BPS
330
9). Jasa Kemasyarakatan
15,272
2,545
-
Orang
BPS
331
IX. Ketenagakerjaan
332
1). Penduduk 15 Tahun Ke atas
99,032
105,288
-
Orang
BPS
333
2). Angkatan Kerja
62,257
76,422
-
Orang
BPS
334
3). Kesempatan Kerja
2,084
2,124
1,736
Orang
BPS
335
4). Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftarkan
9,922
9,775
5,831
Orang
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
336
5). Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
1,969
2,151
1,490
Orang
BPS
337
6). Jumlah Pengangguran :
7,23
14,32
7,95
%
BPS
4,502
10,942
-
Orang
BPS
797
1,133
1,244
Orang
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
8,095
8,442
19,793
Orang
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
338 339
1. Pengangguran Terselubung 7). Tenaga Kerja Dalam Negeri
340
1. Tenaga Kerja Wanita
341
2. Tenaga Kerja Pria
342
8). PHK
343
1. Kasus PHK
344
2. Orang Terkena PHK
13
24
15
Kasus
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
465
223
33
Orang
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
345
9). Rata-Rata Kebutuhan Minimum/Bulan
1.828.023
-
-
Rupiah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
346
10). Rata-Rata Upah Minimum Regional/Bulan
1.165.300
1.298.000
1.765.000
Rupiah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
347
11). Pencari Kerja
12,44
14,32
7,95
%
BPS
328.880.574,02
355.781.786,46
346.481.687,03
Rp
BPS
%
BPS
Poin
BPS
348
X. Tingkat Pendapatan, Pengeluaran dan Tabungan
349
1). Pendapatan per Kapita
350
2). Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Lapisan Bawah
351
3). Indeks Harga Konsumen
138,22
144,87
160,35
352
4). Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Indeks Daya Beli)
636,97
639,88
-
Rp
BPS
1.272.676
-
-
Rp
BPS
73,60
72,78
72,96
Tahun
BPS
353
8,97
1. Tingkat Rataan Daya Beli (Rp Ribu/Kapita/Tahun)
354
XI. Rata-Rata Angka Harapan Hidup
355
XII. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
356
1). Tidak Tamat SD
24,791
25,317
21,135
Orang
Disdukcapil / BPS
357
2). Tamat SD
27,455
28,049
23,937
Orang
Disdukcapil / BPS
358
3). Tamat SMP
26,932
27,978
24,133
Orang
Disdukcapil / BPS
359
4). Tamat SMA
55,216
57,944
50,299
Orang
Disdukcapil / BPS
360
5). Diploma
5,855
6,040
13,789
Orang
Disdukcapil / BPS
361
6). Sarjana S1
7,934
8,426
7,594
Orang
Disdukcapil / BPS
362
7). Sarjana S2
581
592
530
Orang
Disdukcapil / BPS
363
8). Sarjana S3
30
30
24
Orang
Disdukcapil / BPS
54,926
59,575
52,005
KK
Disdukcapil/ BPS
3
3
3
Orang
Disdukcapil/ BPS
341
-
-
RT
364
XIII. Jumlah Keluarga (KK)
365
XIV. Ukuran Rumah Tangga (Orang/RT)
366
XV. Petani dan Nelayan
367
1). Jumlah Rumah Tangga Petani
Halaman 9 dari 34
BPS
No 368 369 370 371
2). Jumlah Rumah Tangga Nelayan
2,991
Satuan
2013 -
1). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) I. Sarana Kesehatan 1). Posyandu
374
2). Puskesmas
375 376 377
380
2012
Sumber
-
RT
BPS
26
%
BPPKB
4. KESEHATAN
373
379
2011
XVI. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
372
378
Nilai
Nama
106
104
108
Unit
Dinas Kesehatan
1. Induk
3
6
6
Unit
Dinas Kesehatan
2. Pembantu
2
2
2
Unit
Dinas Kesehatan
3. Keliling
2
2
0
Unit
Dinas Kesehatan
1
1
1
Unit
Dinas Kesehatan
Unit
Dinas Kesehatan
3). Rumah Sakit Umum Daerah 2. Tipe B 4). Rumah Sakit Umum Swasta
381
1. Tipe C
2
2
2
Unit
Dinas Kesehatan
382
2. Tipe D
1
1
2
Unit
Dinas Kesehatan
26
26
26
Unit
Dinas Kesehatan
0
0
0
Unit
Dinas Kesehatan
12,665
15,170
16,357
0
1
1
Unit
Dinas Kesehatan
383
5). Klinik/Praktek Dokter
384
6). Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
385
7). Layanan Air Bersih
386 387
1. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Air Bersih
RT
PDAM
II. Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi
388
1). Gudang Farmasi
389
III. Kesehatan Masyarakat
390
1). Jumlah Orang Sakit Jiwa
0
163
22
Orang
Dinas Kesehatan
391
2). Jumlah Balita Kurang Gizi
52
48
21
Balita
Dinas Kesehatan
392
3). Jumlah Anak Balita 0 - 3 Thn
14,382
6,322
8,452
Balita
Dinas Kesehatan
393
4). Rata-Rata Jumlah Penduduk Yang Sakit
2,77
3,23
0,10
%
Dinas Kesehatan
394
5). Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk (Kurang Energi Kronis/KKE)
0
0
203
Jiwa
Dinas Kesehatan
395
6). Jumlah Peserta Program KB Aktif
12,689
17,633
10,004
Jiwa
Dinas Kesehatan
396
7). Jumlah Akseptor KB
12,689
17,633
10,004
Jiwa
Dinas Kesehatan
397
8). Jumlah Pasangan Usia Subur
23,295
24,426
45,121
Pasang
Dinas Kesehatan
398
9). Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB
11,785
16,207
5,175
Pasang
Dinas Kesehatan
399
10). Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4
2,916
3,325
1,225
Jiwa
Dinas Kesehatan
400
11). Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
99,20
95,70
31,10
%
Dinas Kesehatan
401
12). Pelayanan Anak Balita
7,782
8,762
3,755
Orang
Dinas Kesehatan
402
13). Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
-
79,62
78,05
%
Dinas Kesehatan
403
14). Pelayanan Nifas
3,401
3,141
1,400
Orang
Dinas Kesehatan
404
15). Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
281
369
161
Orang
Dinas Kesehatan
405
16). Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
3,242
2,444
-
Orang
Dinas Kesehatan
406
17). Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan
7
7
8
Kali
Dinas Kesehatan
14
14
17
Unit
Dinas Kesehatan
407 408
IV. Pedagang Kesehatan 1). Apotek
Halaman 10 dari 34
No 409
Nilai
Nama
2011
2). Toko Obat
2012
Satuan
2013
Sumber
14
14
32
Unit
Dinas Kesehatan
1). Dokter Umum
87
86
96
Orang
Dinas Kesehatan
2). Dokter Spesialis
23
25
26
Orang
Dinas Kesehatan
413
3). Dokter Gigi
34
25
27
Orang
Dinas Kesehatan
414
4). Perawat
491
496
492
Orang
Dinas Kesehatan
415
5). Bidan
104
97
106
Orang
Dinas Kesehatan
416
6). Ahli Penyehatan Lingkungan
17
15
15
Orang
Dinas Kesehatan
417
7). Rasio Dokter/Penduduk
0,00102
0,00095
0,00095
Poin
Dinas Kesehatan
418
8). Sarjana Farmasi
21
32
38
Orang
Dinas Kesehatan
419
9). Ahli Kesehatan Masyarakat
29
40
42
Orang
Dinas Kesehatan
420
10). Apoteker
14
19
22
Orang
Dinas Kesehatan
421
11). Ahli Gizi
12
14
9
Orang
Dinas Kesehatan
422
12). Analis Laboratorium
26
38
46
Orang
Dinas Kesehatan
423
13). Ahli Rontgen
13
14
20
Orang
Dinas Kesehatan
424
14). Mantri Kesehatan
0
2
3
Orang
Dinas Kesehatan
410
V. Tenaga Kesehatan
411 412
425 426
VI. Cakupan Komplikasi Kebidanan 99,20
94,40
35,30
%
Dinas Kesehatan
427
1. Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan
3,152
3,419
1,329
Orang
Dinas Kesehatan
428
2. Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin
3,177
3,441
3,760
Orang
Dinas Kesehatan
132,70
148,30
45,40
%
Dinas Kesehatan
429
1). Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
2). Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani
430
1. Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan
946
1,032
358
Orang
Dinas Kesehatan
431
2. Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan
713
696
788
Orang
Dinas Kesehatan
100
100
100
%
Dinas Kesehatan
15
15
15
Desa
Dinas Kesehatan
432 433 434 435
VII. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 1). Jumlah Desa/Kelurahan UCI VIII. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:
37
44
22
%
Dinas Kesehatan
436
1. Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati
110
135
71
Orang
Dinas Kesehatan
437
2. Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA
295
301
313
Orang
Dinas Kesehatan
33
127
79
Orang
Dinas Kesehatan
438 439 440
1). TBC BTA
2). DBD 1. Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati 3). Acute Flacid Paraly
441
1. Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemukan dan Diobati
2
1
0
Orang
Dinas Kesehatan
442
2. Jumlah Perkiraan Penderita Baru Acute Flacid Paraly
1
1
1
Orang
Dinas Kesehatan
443
IX. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
21,71
28,81
13,29
%
Dinas Kesehatan
444
1). Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strategis
51,482
46,349
25,796
Orang
Dinas Kesehatan
153
148
74,75
%
Dinas Kesehatan
72,90
94,40
38,90
%
Dinas Kesehatan
445
X. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
446
XI. Cakupan Kunjungan Bayi
447
1). Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2,360
2,984
1,392
Bayi
Dinas Kesehatan
448
2). Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama
3,238
3,161
3,582
Bayi
Dinas Kesehatan
0
3
0
Desa
Dinas Kesehatan
449
XII. Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemi
Halaman 11 dari 34
No 450 451 452 453
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
5. PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA I. Pendidikan Umum 1). Jumlah Sekolah/Perguruan Agama 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
454
1). Swasta
4
4
4
Unit
Kementerian Agama
455
1. Layak
3
3
3
Buah
Kementerian Agama
456
2. Tidak Layak
1
1
1
Buah
Kementerian Agama
457
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
458
1). Swasta
5
5
5
Unit
Kementerian Agama
459
1. Layak
5
5
5
Buah
Kementerian Agama
460
2. Tidak Layak
0
0
0
Buah
Kementerian Agama
461
3. Madrasah Aliyah (MA)
462
1
1
1
Unit
Kementerian Agama
463
1. Layak
1
1
1
Buah
Kementerian Agama
464
2. Tidak Layak
0
0
0
Buah
Kementerian Agama
465
1). Negeri
4. P.Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)
466
1). Swasta
1
1
1
Unit
Kementerian Agama
467
1. Layak
1
1
1
Buah
Kementerian Agama
468
2. Tidak Layak
0
0
0
Buah
Kementerian Agama
469 470
2). Jumlah Sekolah 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
471
1). Negeri
3
3
3
Buah
Dinas Pendidikan
472
2). Swasta
44
45
50
Buah
Dinas Pendidikan
473
2. Sekolah Luar Biasa (SLB)
474
1). Negeri
1
1
1
Buah
Dinas Pendidikan
475
2). Swasta
2
2
2
Buah
Dinas Pendidikan
476
3. Sekolah Dasar (SD)
477
1). Negeri
30
30
30
Buah
Dinas Pendidikan
478
2). Swasta
22
25
25
Buah
Dinas Pendidikan
479
4. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP)
480
1). Negeri
8
8
8
Buah
Dinas Pendidikan
481
2). Swasta
21
21
20
Buah
Dinas Pendidikan
482
5. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA)
483
1). Negeri
3
3
3
Buah
Dinas Pendidikan
484
2). Swasta
7
7
8
Buah
Dinas Pendidikan
485
7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
486
1). Negeri
3
3
3
Buah
Dinas Pendidikan
487
2). Swasta
7
8
10
Buah
Dinas Pendidikan
488 489 490
8. Perguruan Tinggi (PT) 1). Swasta 9. Lembaga Pendidikan Ketrampilan
Halaman 12 dari 34
4
4
4
Buah
Dinas Pendidikan
25
52
70
Unit
Dinas Pendidikan
No 491
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
3). Jumlah Kelas
492
1. TK dan Sejenisnya
201
221
223
Unit
Dinas Pendidikan
493
2. SD dan Sejenisnya
494
538
550
Unit
Dinas Pendidikan
494
3. SMP dan Sejenisnya
256
297
303
Unit
Dinas Pendidikan
495
4. SMA dan Sejenisnya
144
145
143
Unit
Dinas Pendidikan
496
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
90
121
131
Unit
Dinas Pendidikan
497
4). Jumlah Siswa / Mahasiswa
498
1. Taman Kanak-Kanak (TK)
499
1). Negeri
518
502
430
Orang
Dinas Pendidikan
500
2). Swasta
4,342
4,283
4,477
Orang
Dinas Pendidikan
501
2. Sekolah Luar Biasa (SLB)
502
1). Negeri
58
84
81
Orang
Dinas Pendidikan
503
2). Swasta
96
70
74
Orang
Dinas Pendidikan
504
3. Sekolah Dasar (SD)
505
1). Negeri
12,765
12,827
12,883
Orang
Dinas Pendidikan
506
2). Swasta
6,656
6,309
6,698
Orang
Dinas Pendidikan
507
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)
508
1). Negeri
3,159
3,212
3,521
Orang
Dinas Pendidikan
509
2). Swasta
4,290
4,450
4,596
Orang
Dinas Pendidikan
510
5. Sekolah Menengah Atas (SMA)
511
1). Negeri
1,494
1,907
1,696
Orang
Dinas Pendidikan
512
2). Swasta
2,106
1,937
1,913
Orang
Dinas Pendidikan
513
6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
514
1). Negeri
1,583
1,688
1,759
Orang
Dinas Pendidikan
515
2). Swasta
2,087
2,049
1,973
Orang
Dinas Pendidikan
516 517
5). Jumlah Guru, Dosen dan Kepala Sekolah 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
518
1). Negeri
20
26
23
Orang
Dinas Pendidikan
519
2). Swasta
319
340
307
Orang
Dinas Pendidikan
15
16
Orang
Dinas Pendidikan
19
Orang
Dinas Pendidikan
520
2. Sekolah Luar Biasa (SLB)
521
1). Negeri
15
522
2). Swasta
26
523
3. Sekolah Dasar (SD)
524
1). Negeri
606
610
606
Orang
Dinas Pendidikan
525
2). Swasta
432
477
421
Orang
Dinas Pendidikan
526
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)
527
1). Negeri
237
234
233
Orang
Dinas Pendidikan
528
2). Swasta
291
346
290
Orang
Dinas Pendidikan
529
5. Sekolah Menengah Atas (SMA)
530
1). Negeri
135
160
132
Orang
Dinas Pendidikan
531
2). Swasta
153
157
160
Orang
Dinas Pendidikan
Halaman 13 dari 34
No 532
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
533
1). Negeri
176
178
178
Orang
Dinas Pendidikan
534
2). Swasta
110
146
120
Orang
Dinas Pendidikan
535 536
6). Jumlah Siswa / Mahasiswa Perguruan Agama 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
537
1). Negeri
0
0
0
Orang
Kementerian Agama
538
2). Swasta
768
796
833
Orang
Kementerian Agama
539
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
540
1). Negeri
0
0
0
Orang
Kementerian Agama
541
2). Swasta
777
805
844
Orang
Kementerian Agama
542
3. Madrasah Aliyah (MA)
543
1). Negeri
256
328
352
Orang
Kementerian Agama
544
2). Swasta
0
0
0
Orang
Kementerian Agama
545
4. P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)
546
1). Negeri
0
0
0
Orang
Kementerian Agama
547
2). Swasta
215
94
97
Orang
Kementerian Agama
548 549
7). Jumlah Guru/Dosen 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
550
1). Negeri
3
0
0
Orang
Kementerian Agama
551
2). Swasta
57
64
71
Orang
Kementerian Agama
552
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
553
1). Negeri
13
13
0
Orang
Kementerian Agama
554
2). Swasta
55
68
83
Orang
Kementerian Agama
555
3. Madrasah Aliyah (MA)
556
1). Negeri
22
27
28
Orang
Kementerian Agama
557
2). Swasta
6
0
0
Orang
Kementerian Agama
558
4. P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)
559
1). Negeri
0
0
0
Orang
Kementerian Agama
560
2). Swasta
22
18
18
Orang
Kementerian Agama
561
8). Angka Partisipasi Kasar
562
1. Jenjang SD/MI/Sederajat
113,53
106,54
104,81
%
Dinas Pendidikan
563
2. Jenjang SMP/MTs/Sederajat
106,47
100,57
107,01
%
Dinas Pendidikan
564
9). Angka Partisipasi Murni
565
1. Jenjang SD/MI/Paket A
99,29
93,77
91,49
%
Dinas Pendidikan
566
2. Jenjang SMP/MTs/Paket B
78,35
72,03
77,62
%
Dinas Pendidikan
567
3. Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C
68,80
67,68
67,74
%
Dinas Pendidikan
13
3
8
Orang
Dinas Pendidikan
1
1
15
Orang
Dinas Pendidikan
568 569 570 571 572
13). Angka Putus Sekolah 1. APS SD/MI 1). Jumlah seluruh APS SD/MI 2. APS SMP/MTS 1). Jumlah seluruh APS SMP/MTS
Halaman 14 dari 34
No 573 574 575 576
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
3. APS SMA/SMK/MA 1). Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA
22
17
7
Orang
Dinas Pendidikan
14). Angka Kelulusan 1. SD/MI
577
1). Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
2,805
2,944
2,967
Orang
Dinas Pendidikan
578
2). Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya (peserta ujian)
2,805
2,944
2,967
Orang
Dinas Pendidikan
579
2. SMP/MTS
580
1). Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
2,419
2,448
2,679
Orang
Dinas Pendidikan
581
2). Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya (peserta ujian)
2,419
2,448
2,680
Orang
Dinas Pendidikan
582
3. SMA/SMK/MA
583
1). Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
2,007
2,226
2,256
Orang
Dinas Pendidikan
584
2). Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya (peserta ujian)
2,011
2,228
2,259
Orang
Dinas Pendidikan
0,79
0,78
-
%
BPS
99,21
99,22
-
%
BPS
585
15). Angka Buta Huruf
586
16). Angka Melek Huruf
587
17). Angka Melanjutkan
588
1. Jenjang SD/MI ke SMP/MTs
589
1). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
2,925
3,069
3,056
Orang
Dinas Pendidikan
590
2). Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
2,805
2,994
2,967
Orang
Dinas Pendidikan
591
2. Jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
592
1). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
2,706
2,604
2,751
Orang
Dinas Pendidikan
593
2). Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
2,419
2,448
2,680
Orang
Dinas Pendidikan
594
18). Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
595
1. 4 - 6
10,881
11,277
9,783
Orang
Disdukcapil/ BPS
596
2. 7 - 12
22,138
22,564
18,767
Orang
Disdukcapil/ BPS
597
3. 13 - 15
4,563
4,974
4,228
Orang
Disdukcapil/ BPS
598
4. 16 - 18
4,438
4,465
3,857
Orang
Disdukcapil/ BPS
599
5. 19 - 24
10,339
10,711
9,350
Orang
Disdukcapil/ BPS
600
II. Kebudayaan 49
54
59
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
0
5
5
Kali
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
7
14
7
Kali
BPPM
601
1). Jumlah Group kesenian
602
2). Jumlah Gedung kesenian
603
III. Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun
604
VI. Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa
605
1). SD/MI/Sederajat
100
100
100
%
Dinas Pendidikan
606
2). SMP/MTs/Sederajat
100
100
100
%
Dinas Pendidikan
607
3). SMA/MA
100
100
100
%
Dinas Pendidikan
608
4). SMK
100
100
100
%
Dinas Pendidikan
609
V. Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan
610
1). SD/MI/Sederajat
90
92
95
%
Dinas Pendidikan
611
2). SMP/MTs/Sederajat
90
92
95
%
Dinas Pendidikan
612
3). SMA/MA
90
92
95
%
Dinas Pendidikan
613
4). SMK
90
92
95
%
Dinas Pendidikan
Halaman 15 dari 34
No 614
I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
616
II. Jumlah Penduduk miskin
618 619 620
1). Perkotaan
Satuan
2013
Sumber
77,52
77,85
-
Poin
BPS
6,859
-
-
Orang
BPS
335,764
-
-
Jiwa
BPS
9,270
-
-
Jiwa
BPS
6,859
-
KK
BPS
1). Garis Kemiskinan 1. Garis Kemiskinan Perkotaan 2). Penduduk Di bawah Garis Kemiskinan
622
3). Beras Untuk Penduduk Miskin
624
2012
III. Kemiskinan
621 623
2011
6. KESEJAHTERAAN SOSIAL
615 617
Nilai
Nama
1. KK Penerima Raskin IV. Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
625
1). Keluarga Prasejahtera
1,644
1,212
-
KK
BPS
626
2). Keluarga Sejahtera Tahap 1
3,482
2,767
-
KK
BPS
627
V. Penduduk Penyandang Masalah Sosial
628
1). Penduduk rawan Sosial dan Sarana
629
1. Anak Jalanan
0
1
2
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
630
2. Penderita Sakit Jiwa
5
-
-
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
631
3. Gepeng (Gembel dan Pengemis)
20
19
-
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
632
4. Jumlah Penderita HIV/AIDS
26
65
-
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
633
5. Sarana Rehabilitasi Sosial
1
1
1
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
634
6. Fakir Miskin
8,348
8,621
7,310
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
635
7. Bayi Terlantar
1
1
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
636
8. Anak Terlantar
2
1
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
637
9. Lanjut Usia Terlantar
1,194
1,194
1,561
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
638
10. Penyandang Cacat
333
340
302
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
639
11. Penyandang Cacat Jiwa
2
2
6
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
640
12. Pengungsi dan Korban Bencana
1,124
1,181
5,520
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
641
13. Tuna Susila
120
207
216
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
642
14. Bekas Narapidana
210
84
-
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
643
15. Pengidap HIV/AIDS
26
65
25
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
644
16. Korban Penyalahgunaan NAPZA
0
41
-
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
645
2). Jumlah Panti Asuhan
646
1. Panti Sosial Asuhan Anak
6
6
8
Buah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
647
4. Panti Sosial Tresna Wirda
0
0
1
Buah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
0
0
2
Lembaga
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
648 649
3). Rumah singgah VI. Jumlah PMKS
650
1). PMKS Yang Tertangani
651
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan
652
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan
653 654
15
64
80
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
7,310
7,310
7,310
KK
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
0
2,119
1,529
KK
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
16
16
16
Lembaga
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
VII. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1). Karang Taruna
Halaman 16 dari 34
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
655
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
70
64
69
Jiwa
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
656
3). Organisasi Sosial
6
6
20
Lembaga
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
657
4). Lembaga swadaya masyarakat
2
2
2
Yayasan
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
0
0
6
Kali
Badan Kesbangpol & Linmas
185,830
153,861
162,503
Orang
Kementerian Agama
165,217
131,807
142,056
Orang
Kementerian Agama
658 659 660
VIII. Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 7. AGAMA I. Jumlah Pemeluk Agama
661
1). Islam
662
2). Kristen
16,914
17,115
16,698
Orang
Kementerian Agama
663
3). Katolik
3,202
4,178
3,254
Orang
Kementerian Agama
664
4). Hindu
366
540
372
Orang
Kementerian Agama
665
5). Budha
125
221
123
Orang
Kementerian Agama
666
6). Konghucu
6
0
0
Orang
Kementerian Agama
667
II. Sarana Ibadah
668
1). Masjid
90
102
103
Buah
Kementerian Agama
669
2). Langgar/Mushola
60
74
73
Buah
Kementerian Agama
670
3). Gereja Kristen
35
48
49
Buah
Kementerian Agama
671
4). Gereja Katolik/Kapel
4
5
5
Buah
Kementerian Agama
672
5). Pura/Kuil/Sanggah
1
1
1
Buah
Kementerian Agama
1,125
1,500
1,600
Orang
Kementerian Agama
143
137
110
Orang
Kementerian Agama
130
109
Orang
Kementerian Agama
673
III. Jumlah Jemaah Haji
674
1). Kuota
675
2). Pemberangkatan
676
IV. Jumlah KUA
677
1). Total
3
3
3
Buah
Kementerian Agama
678
2). Rusak Berat
0
1
1
Buah
Kementerian Agama
679
3). Rusak Ringan
2
1
0
Buah
Kementerian Agama
187
134
127
Buah
Kementerian Agama
680 681
V. Jumlah Penyuluh Agama 1). PNS/Non PNS
682
VI. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan
683
1). Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
140
147
144
Buah
Kementerian Agama
684
2). Sekolah Minggu
0
0
50
Buah
Kementerian Agama
685
3). Pondok Pesantren
4
5
5
Buah
Kementerian Agama
686
1. Kapasitas Kurang dari 100 Santri
2
4
4
Buah
Kementerian Agama
687
2. Kapasitas antara 100-500 Santri
1
1
1
Buah
Kementerian Agama
688
3. Kapasitas lebih dari 500 Santri
1
0
0
Buah
Kementerian Agama
689
4. Jumlah Pondok
4
5
5
Buah
Kementerian Agama
690
5. Jumlah Santri
0
0
558
Orang
Kementerian Agama
691 692 693
8. PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN 1. Pertanian a. Padi Sawah
694
1). Luas Panen
695
2). Produksi Gabah
Halaman 17 dari 34
21
21
36
Ha
DPKP
113,82
113,82
115
Ton
DPKP
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
696
3). Produksi Beras
68,292
68,292
72,000
Ton
DPKP
697
4). Jumlah Konsumsi Beras
19,698
20,408
21,632
Ton
DPKP
698
b. Jagung
699
1). Luas Panen
5
-
1
Ha
DPKP
700
2). Produksi
5
-
1
Ton
DPKP
701 702
2. Kehutanan a. Hasil Hutan Non HPH
703
1). Kayu Bulat
249,29
262,81
31,72
M3
DPKP
704
2). Kayu Gergajian
229,67
190.616
324
M3
DPKP
705
b. Luas Lahan Reboisasi
525
50
-
Ha
DPKP
706
c. Luas Lahan Penghijauan
87,50
50
-
Ha
DPKP
8,384
8,512
10,234
Ton
DPKP
1
1
1
Unit
DPKP
-
-
7.860,80
Ton
DPKP
707 708
3. Kelautan dan Perikanan a. Perikanan Laut
709
1). Jumlah Tangkapan Ikan
710
2). Jumlah Kapal Penangkap Ikan
711 712 713 714 715 716
3). Jumlah Tempat Pelelangan Ikan b. Hasil Laut 1). Produksi a. Rumput Laut c. Perikanan Darat 1). Tambak
717
a. Luas Areal
148,7
113,50
105,5
Ha
DPKP
718
b. Jumlah Produksi Udang Windu
-
-
3,3
Ton
DPKP
719
c. Jumlah Produksi Udang
-
-
5,1
Ton
DPKP
720
d. Jumlah Produksi Ikan Bandeng
-
-
5,8
Ton
DPKP
721
e. Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya
-
-
0,1
Ton
DPKP
722
2). Kolam Air Deras
723
a. Jumlah Produksi Ikan Mas
-
-
2,5
Ton
DPKP
724
b. Jumlah Produksi Ikan Mujair
-
-
0,1
Ton
DPKP
725
3). Kolam Air Tenang
726
a. Luas Areal
28,0
28,0
29,1
Ha
DPKP
727
b. Jumlah Produksi Ikan Nila
-
-
3,5
Ton
DPKP
728
c. Jumlah Produksi Ikan Lele
-
-
27
Ton
DPKP
729
d. Jumlah Produksi Ikan Gurami
-
-
0,9
Ton
DPKP
730
e. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya
-
-
658,408
Ton
DPKP
731
4). Keramba/Siring
732
a. Luas Areal
733
b. Jumlah Karamba
734
c. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya
735 736
4. Peternakan a. Ternak Sapi Potong
Halaman 18 dari 34
-
8,30
8,30
Ha
DPKP
78
63
63
Petak
DPKP
-
-
0,4
Ton
DPKP
No
Nilai
Nama
2011
2012
737
1). Jumlah Populasi
738
2). Jumlah Pemotongan per Tahun
739
3). Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun
2
2
740
4). Rata-Rata Kepemilikan per KK
3
741 742 743
484
Satuan
2013 624
Ekor
DPKP
4,069
Ekor
DPKP
2
%
DPKP
3
3
Ekor
DPKP
9
9
7
Ekor
DPKP
317
358
411
Ekor
DPKP
25
38
20
Ekor
DPKP
2,563
1,775
2,306
Ekor
DPKP
4,127
602
Sumber
4,221
b. Ternak Sapi Perah 1). Jumlah Populasi c. Ternak Kecil
744
1). Jumlah Populasi Kambing
745
2). Jumlah Populasi Domba
746
3). Jumlah Populasi Babi
747
4). Jumlah Populasi Kerbau
29
33
38
Ekor
DPKP
748
7). Jumlah Populasi Kelinci
30
690
506
Ekor
DPKP
72,423
72,550
77,500
Ekor
DPKP
749
d. Unggas
750
1). Jumlah Ayam Buras
751
2). Itik
752
a. Jumlah Populasi
841
2,585
2,108
Butir
DPKP
753
b. Jumlah Peternak
43
123
210
Orang
DPKP
754
c. Jumlah Produksi
227,070
224,767
-
Ekor
DPKP
755
d. Rata-Rata Kepemilikan per Peternak
20
25
10
Ekor
DPKP
575
694
1,138
Ekor
DPKP
100
110
400
Ekor
DPKP
75
82
105
Ekor
DPKP
1
1
1
Unit
DPKP
-
1
1
Ha
DPKP
-
30
38
Ha
DPKP
-
4
5
Ha
DPKP
756
3). Itik Manila
757
a. Jumlah
758
4). Burung Dara
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
a. Jumlah 5). Angsa a. Jumlah e. Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) 5. Perkebunan a. Kopi 1). Luas Areal b. Sawit 1). Luas Areal c. Kakao 1). Luas Areal d. Kelapa
771
1). Luas Areal
-
26,5
26,5
Ha
DPKP
772
2). Jumlah Produksi
-
29,5
-
Ton
DPKP
773
6. Kelompok Sumber Daya Sosial
774
a. Kelompok Tani
-
31
35
Kelompok
DPKP
775
b. Kontak Tani Nelayan Andalan
1
1
1
Kelompok
DPKP
776
c. Lembaga Penyuluh Pertanian
1
1
1
Kelompok
DPKP
777
d. Kelompok Usaha Ternak
12
-
24
Kelompok
DPKP
Halaman 19 dari 34
No 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
Satuan
2013
Sumber
1). Minyak Bumi dan Gas Alam 1. Minyak Mentah 1). Realisasi Lifting
-
-
651.139,27
-
-
1.884.523,52
Barel
Disperindakop & UMKM
MMBTU
Disperindakop & UMKM
2. Gas Alam 2). Realisasi Lifting II. Energi 1). Sumber Energi Listrik 1. PLTMG PLN 1). Jumlah 2). Kapasitas
790
4a. PLTD PLN
791
1). Jumlah
792
2). Kapasitas
795
2012
I. Pertambangan
789
794
2011
9. PERTAMBANGAN DAN ENERGI
788
793
Nilai
Nama
2
2
5
13,940
13,940
16,940
Unit
PLN
Kva/Kwh
PLN
12
12
12
Unit
PLN
16,450
16,450
16,450
Kva/Kwh
PLN
30,497
34,548
36,922
KK
PLN
2). Jangkauan Pelayanan Energi Listrik 1. Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN) 3). Sarana Pelayanan Bahan Bakar
796
1. SPBU
4
3
3
Buah
Disperindakop & UMKM
797
2. Depo/Agen Minyak Tanah
1
1
1
Buah
Disperindakop & UMKM
798
3. UPPDN Pertamina
0
1
1
Buah
Disperindakop & UMKM
799
4. Agen LPG
0
0
2
Buah
Disperindakop & UMKM
800 801 802
10. LINGKUNGAN HIDUP, TATA RUANG DAN PERTANAHAN I. Lingkungan Hidup 1). Jumlah Kawasan Lindung
803
1. Taman Nasional
1
1
1
Buah
BLH
804
2. Hutan Lindung
1
1
1
Buah
BLH
1
1
1
Ha
BLH
14
11
11
Jenis
BLH
6
6
6
Jenis
BLH
805 806 807
2). Pencemaran 1. Laut 3). Plasma Nutfah dilindungi
808
1. Hewan
809
2. Tumbuhan
810
4). Plasma Nutfah Terancam Punah
811
1. Hewan
2
6
6
Jenis
BLH
812
2. Tumbuhan
0
1
2
Jenis
BLH
6,234
6,294
-
Ha
Dinas Tata Ruang Kota
6,234
1,478
5,611
Ha
Dinas Tata Ruang Kota
9.206,29
-
Ha
Dinas Tata Ruang Kota
1.773,60
1.773,60
-
Ha
Dinas Tata Ruang Kota
477,60
477,60
-
Ha
Dinas Tata Ruang Kota
813 814
II. Tata Ruang 1). Luas Kawasan Lindung
815
1. Hutan
816
2. Bukan Hutan
817
2). Luas Kawasan Pemukiman
818
3). Luas Kawasan Industri
Halaman 20 dari 34
No 819
4). Luas Lahan Produktif
820
3). Bangunan / Gudang Bersertifikat
821
1). Jumlah
823
2). Luas
2012
5.499,05
Satuan
2013
5.548,54
-
2,825
3,830
17,257
771,515
1.071.005
-
144
191
4,924
1.096.916
1.108.101
-
Ha
Sumber Dinas Tata Ruang Kota
Bidang
BPN
Ha
BPN
Bidang
BPN
Ha
BPN
2. Hak Guna Bangunan
825
1). Jumlah
826
2). Luas
827
2011
1. Hak Milik
822 824
Nilai
Nama
III. Sampah
828
1). Jumlah Tempat Pembuangan Sampah
829
2). Jumlah Daya Tampung TPS
2,813
3,576
3,578
Unit
DKPP
120,42
142,47
145,17
Ton
830
DKPP
3). Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
1
1
1
Unit
DKPP
831
4). Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
1
1
1
Unit
DKPP
832
5). Volume Sampah Yang Ditangani
91,02
98,99
97,95
Ton
DKPP
-
-
3
Unit
BLH
1. Rumah Milik Sendiri
64,75
61,55
64,20
%
BPS
2. Rumah Sewa
26,50
26,66
25,10
%
BPS
3. Lainya
8,75
11,78
10,70
%
BPS
839
2). KPR/BTN
855
1,066
-
Unit
Dinas Tata Ruang Kota
840
3). Real Estate
855
1,066
-
Unit
Dinas Tata Ruang Kota
841
4). Jumlah Rumah Berdasarkan Jenis Bangunan 16,146
16,616
-
Unit
Dinas Tata Ruang Kota
287
287
-
Unit
Dinas Tata Ruang Kota
833 834 835 836 837 838
IV. Air Limbah 1). Sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat 11. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN I. Perumahan 1). Status Kepemilikan Rumah
842
1. Jumlah Rumah Bangunan Permanen
843
2. Jumlah Rumah Non Permanen
844
5). Penyediaan Jaringan/Instalasi
845
1. Jumlah Jaringan/Instalasi PLN
846
2. Jumlah Jaringan/Instalasi PDAM
847
II. Luas Areal Pemukiman
848
III. Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis
849 850 851 852 853
-
121,14
124,72
Unit
PLN
10
13
13
Unit
PDAM
1.773,60
1.773,60
-
m2
Dinas Tata Ruang Kota
2,19
126
-
Ha
Dinas Tata Ruang Kota
-
-
126,89
Ha
PLN
1). Tingkat Kekumuhan Pemukiman 1. Luas Areal Pemukiman Kumuh IV. Jumlah Ruang Publik 12. PEKERJAAN UMUM I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas
854
1). Jalan Nasional
9,04
9,04
9,04
Km
Dinas Pekerjaan Umum
855
2). Jalan Propinsi
0,00
0,00
0,00
Km
Dinas Pekerjaan Umum
856
3). Jalan Kabupaten/Kota
194,46
194,46
194,46
Km
Dinas Pekerjaan Umum
857
II. Kondisi Jalan
Halaman 21 dari 34
No 858
1). Aspal
859
2). Hotmix (Aspal Beton)
860 861 862
Sumber
79,62
79,62
Km
Dinas Pekerjaan Umum
106,07
Km
Dinas Pekerjaan Umum
3). Kerikil
1,49
1,49
1,49
Km
Dinas Pekerjaan Umum
4). Tanah
21,30
21,30
16,82
Km
Dinas Pekerjaan Umum
152,23
152,23
157,15
Km
Dinas Pekerjaan Umum
51,27
51,27
46,37
Km
Dinas Pekerjaan Umum
0,84
0,84
0,84
Km
Dinas Pekerjaan Umum
57
57
57
Buah
Dinas Pekerjaan Umum
1
1
1
Buah
Dinas Perhubungan, Kominfo
1
1
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
III. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi 2). Jalan Sedang IV. Jembatan
866
1). Panjang
867
2). Jumlah
870
Satuan
2013
101,09
1). Jalan Baik
869
2012 79,62
864
868
2011 101,09
863 865
Nilai
Nama
VI. Terminal Darat 1). Terminal Penumpang VII. Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi
871
1). Arteri
37,57
37,57
9,07
Km
Dinas Pekerjaan Umum
872
2). Kolektor
18,49
18,49
47,03
Km
Dinas Pekerjaan Umum
873
VIII. Panjang jalan yang memiliki:
874
1). Trotoar
19,09
19,09
20,24
Km
Dinas Pekerjaan Umum
875
2). Drainase/Saluran Pembuangan Air
19,09
19,09
20,24
Km
Dinas Pekerjaan Umum
194,46
194,46
194,46
Km
Dinas Pekerjaan Umum
9,04
9,04
9,04
Km
Dinas Pekerjaan Umum
108,67
108,67
111,87
M2
DKPP
4,20
4,20
4,20
M2
DKPP
15
15
15
Unit
PDAM
876
IX. Status Jalan
877
2). Kabupaten
878
3). Nasional
879
X. Luas Tempat Pemakaman
880
1). Tempat Pemakaman Umum
881
2). Tempat Pemakaman Bukan Umum
882 883 884 885 886 887
XI. Sumber Air Minum 1). Sumur (air bawah tanah_deep well) XVII. Status Mutu Air 13. PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I. Pariwisata 1). Jumlah Obyek Wisata
888
1. Alam
889
2. Buatan
890
2). Jumlah Hotel
3
3
3
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
15
15
15
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
891
1. Hotel Bintang Tiga
2
2
2
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
892
2. Hotel Bintang Dua
1
1
1
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
893
3. Hotel Non Bintang
20
15
17
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
3
3
3
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2
2
2
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
894
3). Jenis Objek Wisata
895
1. Wisata Marina
896 897 898
1). Total Objek Wisata 2. Wisata Tirta 1). Total Objek Wisata
Halaman 22 dari 34
No 899 900 901 902 903
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
3. Suaka Alam 1). Total Objek Wisata
1
1
1
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
21,875
21,950
21,975
Jiwa
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
4). Jumlah Wisatawan 1. Domestik (Nasional) 5). Jumlah dan Tingkat Hunian Kamar Penginapan Hotel
904
1. Jumlah Kamar Penginapan Hotel/Penginapan
869
671
-
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
905
2. Jumlah Rata-rata Penggunaan Kamar Hotel/Penginapan
295
300
-
Hari
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
906
3. Jumlah Kamar Hotel/Penginapan yang Terisi
485
500
-
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
907
4. Jumlah dan Tingkat Hunian Kamar Penginapan Hotel
23
25
-
Buah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
908
6). Tempat Hiburan/Rekreasi
909
1. Tempat Hiburan/Rekreasi Bahari
910
2. Tempat Hiburan/Rekreasi Non Bahari
911
3. Tempat Hiburan/Rekreasi Budaya
912
4. Lainnya
913
3
3
3
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
25
25
25
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2
2
2
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
20
20
20
Unit
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
3
3
3
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
II. Pos dan Telekomunikasi
914
1). Kantor Pos
915
2). Telekomunikasi
916
1. Kapasitas Sentral
18,000
18,000
18,001
SST
Dinas Perhubungan, Kominfo
917
2. Kapasitas Terpasang
18,000
18,000
18,001
SST
Dinas Perhubungan, Kominfo
918
3. Kapasitas Terpakai
13,500
13,500
13,500
SST
Dinas Perhubungan, Kominfo
919
4. Pelanggan
13,500
13,000
14,000
SST
Dinas Perhubungan, Kominfo
920
5. Wartel
120
120
120
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
921
6. Warnet
25
65
65
SST
Dinas Perhubungan, Kominfo
922
7. Jumlah Rumah Tangga Yang Berlangganan Telepon
13,000
13,000
14,000
RT
Dinas Perhubungan, Kominfo
923
8. Stasiun Radio
13
13
13
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
924
9. Website Daerah
1
1
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
925
III. Jenis Surat Kabar Yang Masuk ke Daerah
926
1). Lokal
1
2
2
Buah
Dinas Perhubungan, Kominfo
927
2). Nasional
7
7
7
Buah
Dinas Perhubungan, Kominfo
33
33
33
Channel
Dinas Perhubungan, Kominfo
54
54
54
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
1
1
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
928 929 930 931 932
IV. Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Daerah 1). TV 14. PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI I. Perhubungan 1). Transportasi Darat
933
1. Angkutan Darat
934
2. Terminal
935 936
1). Kelas B 3. Angkutan Penyeberangan
937
1). Komersil
2
2
2
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
938
2). Kapal Ferry
1
1
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
15
80
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
939
4. Jumlah pemasangan rambu-rambu
Halaman 23 dari 34
No 940 941 942
Nilai
Nama
2011
5. Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia
2012
Satuan
2013
Sumber
314
77
237
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
2
2
2
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
2). Transportasi Laut 1. Yang Diusahakan
943
1). Non Peti Kemas
944
2. Yang Tidak Diusahakan
945
1). Pendaratan Ikan
2
2
2
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
946
2). Pelni
0
0
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
1
1
1
Buah
Dinas Perhubungan, Kominfo
254
254
254
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
39
50
27
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
947 948 949 950
3). Transportasi Udara 1. Jumlah Bandara 1). lokal II. Angkutan Umum
951
1). Jumlah Angkutan Umum
952
2). Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan
953
3). Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
127
180
130
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
954
4). Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR
133
74
124
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
955
5). Lama Pengujian KIR
1
1
1
Hari
Dinas Perhubungan, Kominfo
956
6). Biaya Pengujian KIR
45,000
45,000
45,000
Rp
Dinas Perhubungan, Kominfo
957
III. Pelayanan Transportasi
958
1). Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll)
959
2). Fasilitas Perlengkapan Jalan (halte, trotoar)
1
1
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
12
12
18
Unit
960
Dinas Perhubungan, Kominfo
3). Jaringan Jalan dan Perambuan
2
2
3
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
961
4). Jaringan Pelayanan Angkutan
2
2
2
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
962
5). Pelayanan Angkutan
1
1
1
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
963
6). Penerangan Jalan Lingkungan
-
1,059
1,059
Unit
Dinas Perhubungan, Kominfo
964 965 966
15. INDUSTRI, PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, LEMBAGA KEUANGAN DAN KOPERASI I. Industri 1). Industri Kecil
967
1. Unit Kerja
961
710
710
Unit
Disperindakop & UMKM
968
2. Tenaga Kerja
1,541
1,859
1,859
Orang
Disperindakop & UMKM
969
3. Nilai Produksi
30.275,79
-
-
Rp Juta
Disperindakop & UMKM
970
4. Jumlah Industri Kecil per Jenis Kerajinan
971
1). Kayu
30
46
46
Unit
Disperindakop & UMKM
972
2). Logam/Logam Mulia
2
9
9
Unit
Disperindakop & UMKM
973
3). Anyaman/Gerabah/Keramik
1
1
1
Unit
Disperindakop & UMKM
974
4). Industri Makanan/Minuman
171
258
258
Unit
Disperindakop & UMKM
Unit
Disperindakop & UMKM
Orang
Disperindakop & UMKM
975
2). Industri Besar
976
1. Unit Kerja
977
2. Tenaga Kerja
978
3). Rumah Tangga
979 980
II. Perdagangan 1). Sarana Perdagangan
Halaman 24 dari 34
5
5
5
4,434
1,859
1,859
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
981
1. Pasar Tradisional
3
3
3
Buah
Disperindakop & UMKM
982
2. Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba
8
45
45
Buah
Disperindakop & UMKM
983
3. Pasar Grosir
1
-
-
Buah
Disperindakop & UMKM
984
4. Mal/Plaza
1
3
3
Buah
Disperindakop & UMKM
985
8. Pertokoan/Warung/Kios
800
-
-
Buah
Disperindakop & UMKM
986
2). Restoran dan Rumah Makan
987
1. Restoran
3
-
-
Unit
Disperindakop & UMKM
988
2. Rumah Makan
6
-
-
Unit
Disperindakop & UMKM
3
3
3
Buah
Disperindakop & UMKM
989 990 991 992
3). Jenis Bangunan Pasar 1. Pasar Bangunan Permanen/Semi Permanen III. Pengembangan Usaha Nasional 1). Koperasi
993
1. Jumlah Koperasi Aktif
93
83
95
Buah
Disperindakop & UMKM
994
2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif
28
39
14
Buah
Disperindakop & UMKM
995
3. Jumlah Koperasi Primer
121
122
109
Buah
Disperindakop & UMKM
996
4. Jumlah KUD
1
1
1
Buah
Disperindakop & UMKM
997
5. Jumlah Non KUD
120
120
108
Buah
Disperindakop & UMKM
998
2). Jumlah Pengusaha
999
1. Pengusaha Kecil
2,108
182
23
Orang
Disperindakop & UMKM
1000
2. Pengusaha Menengah
72
75
27
Orang
Disperindakop & UMKM
1001
3. Pengusaha Besar
87
45
Orang
Disperindakop & UMKM
1002
IV. Nilai Ekspor dan Impor Non Migas
1003
1). Ekspor
597.029.814,65
468.128.832,93
11.608.813.627,60
Rp Juta
Disperindakop & UMKM
1004
2). Impor
11.640.950,91
19.711.914,39
22.836.562,55
Rp Juta
Disperindakop & UMKM
1005 1006
V. Lembaga Keuangan 1). Jumlah Perbankan
1007
1. Milik Pemerintah
4
2
-
Buah
Disperindakop & UMKM
1008
2. Swasta Nasional
5
-
-
Buah
Disperindakop & UMKM
1009
3. Swasta Asing
0
3
-
Buah
Disperindakop & UMKM
1010
4. Milik Pemerintah Daerah
1
-
-
Buah
Disperindakop & UMKM
1
-
-
Unit
Disperindakop & UMKM
24
27
103
Unit
BPPM
0
9
9
Unit
BPPM
83,070
102,068
-
Unit
DPPKA
-
-
-
Unit
DPPKA
356.170,06
445.438,51
450.346,88
Rp Juta
DPPKA
1011 1012 1013
2). Lembaga Non Perbankan 1. Modal Ventura VI. Lembaga Perijinan
1014
1). PTSP
1015
2). PTSP yang Menerapkan SPIPISE
1016
16. PENGELOLAAN ASET ATAU BARANG DAERAH
1017
I. Jumlah Aset Daerah
1018
1). Aset Bergerak
1019
2). Aset Tidak Bergerak
1020
II. Nilai Aset/Barang Daerah
1021
1). Aset Bergerak
Halaman 25 dari 34
No 1022 1023 1024 1025
2). Aset Tidak Bergerak I. Jumlah Proyek PMA
2012
Satuan
2013
2.864.116,38
3.233.134,18
3.268.646,70
0
4
462.024.000 850,000
Sumber
Rp Juta
DPPKA
2
buah
BPPM
655.798.451
863.734.875
US$
BPPM
873,615
93.607,87
US$
BPPM
0
5
2
buah
BPPM
1). Realisasi Investasi PMA per Sektor 1. Industri Pengolahan (migas dan non migas)
1027
2. Jasa-Jasa
1029
2011
17. BUMD, PERBANKAN DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH
1026 1028
Nilai
Nama
II. Jumlah Proyek PMDN 1). Realisasi Investasi PMDN per Sektor
1030
1. Industri Pengolahan (migas dan non migas)
4.367.920
6.552.429
6.495.552
Rp Juta
BPPM
1031
2. Listrik, Gas dan Air Bersih
0
5,000
5,000
Rp Juta
BPPM
1032
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran
0
10,000
5,000
Rp Juta
BPPM
1033
4. Pengangkutan dan Komunikasi
0,00
0,00
21,91
Rp Juta
BPPM
1034
5. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
25.548.133
0,00
0,00
Rp Juta
BPPM
1035
III. Jumlah BPD
1
1
1
Buah
BPPM
1036
IV. Jumlah BPR
2
1
1
Buah
BPPM
1037
V. Jumlah PDAM
1
1
1
Buah
BPPM
1038
VI. Jumlah Investor Berskala Nasional 2
2
3
Unit
BPPM
1039 1040 1041
1). PMA 1. Swasta Asing 2). PMDN
1042
1. BUMD
2
2
-
Unit
BPPM
1043
2. BUMN
1
1
1
Unit
BPPM
1044
3. Swasta
1
1
1
Unit
BPPM
1045
VII. Jasa keuangan
1046
1). Lembaga Keuangan Non Bank
1047
2). Lembaga Keuangan Bank
1048
6
7
7
Unit
BPPM
13
15
15
Unit
BPPM
18. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
1049
I. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
1050
1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
62,05
68,51
70,43
Rp Miliar
BPS
47.857,47
55.290,04
60.360,28
Rp Juta
BPS
24.553,83
26.735,57
29.270,02
Rp Juta
BPS
1.062,47
1.179,25
1.366,26
Rp Juta
BPS
1051
1. Tanaman Bahan Makanan
1052
2. Tanaman Perkebunan
1053
3. Peternakan
10.161,59
12.507,26
13.341,11
Rp Juta
BPS
1054
4. Perikanan
12.079,57
14.867,96
16.328,89
Rp Juta
BPS
77.164,49
80.366,20
83.467,46
Rp Juta
BPS
4.049,36
3.872,94
3.806,96
Rp Juta
BPS
73.135,13
76.495,25
66.735.782,18
Rp Juta
BPS
52.505.682,56
57.517.932,79
57.973.318,85
Rp Juta
BPS
108.670,14
171.016,93
167.100,65
Rp Juta
BPS
52.505.682,56
57.517.932,79
57.806.218,20
Rp Juta
BPS
38.411,06
36.547,82
40.990,96
Rp Juta
BPS
36.518,25
36.547,82
38.717,46
Rp Juta
BPS
1055
2). Pertambangan dan Penggalian
1056
1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
1057
2. Penggalian
1058
3). Industri Pengolahan (migas dan non migas)
1059
1. Pengilangan Minyak Bumi
1060
2. Gas Alam Cair
1061 1062
4). Listrik, Gas dan Air Bersih 1. Listrik
Halaman 26 dari 34
No 1063
Nilai
Nama
2011
2. Air Bersih
2012
Satuan
2013
Sumber
1.892,82
2.081,88
2.273,50
Rp Juta
BPS
1.409.616,27
1.535.059,66
1.671.339,48
Rp Juta
BPS
6). Perdagangan, Hotel dan Restoran
845.603,48
922.727,78
1.021.542,38
Rp Juta
BPS
1066
1. Perdagangan Besar dan Eceran
845.603,48
922.727,78
988.114,38
Rp Juta
BPS
1067
2. Hotel
817.595,02
892.208,29
5.141,45
Rp Juta
BPS
1068
3. Restoran
23.692,75
25.854,93
28.286,55
Rp Juta
BPS
162.019,53
206.940.24
225.015.72
Rp Juta
BPS
1064
5). Bangunan
1065
1069
7). Pengangkutan dan Komunikasi
1070
1. Angkutan Jalan Raya
18.089,41
19.393,35
2.586,02
Rp Juta
BPS
1071
2. Angkutan Laut
63.356,77
67.923,72
72.756,54
Rp Juta
BPS
1072
3. Angkutan Udara
-
32.850,00
35.360,24
Rp Juta
BPS
1073
4. Jasa Penungkatan Angkutan
27.188,69
29.540,37
32.215,15
Rp Juta
BPS
1074
5. Komunikasi
53.384,66
57.232,79
63.889,58
Rp Juta
BPS
239.112,09
267.091,16
208,19
Rp Juta
BPS
89.945,76
107.768,13
2.730,16
Rp Juta
BPS
2.438,27
2.590,43
2.730,16
Rp Juta
BPS
27.188,69
29.540,37
32.215,15
Rp Juta
BPS
139.611,83
148.324,32
160.056,95
Rp Juta
BPS
7.116,24
8.408,28
9.768,37
Rp Juta
BPS
225.662,89
264.394,21
262.885,35
Rp Juta
BPS
Rp Juta
BPS
Rp Juta
BPS
1075
8). Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan
1076
1. Bank
1077
2. Lembaga Keuangan Non Bank
1078
3. Jasa Penunjang Keuangan
1079
4. Real Estate
1080
5. Jasa Perusahaan
1081
9). Jasa-Jasa
1082
1. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan
1083
2. Jasa Pemerintahan Lainnya
1084
3. Jasa Sosial Kemasyarakatan
1085
4. Jasa Hiburan dan Rekreasi
1086
5. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
1087
II. PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Berlaku
1088
III. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
197.731,55
243.905,52
262.885,35
6.477,59
6.731,05
7.009,57
Rp Juta
BPS
352,80
381,06
408,80
Rp Juta
BPS
21.100,95
22.642,05
2.236,72
Rp Juta
BPS
9.543.416,81
11.320.211,51
12.461.992,85
Rp Juta
BPS
1089
1). Konsumsi Rumah Tangga
1.802.782,06
2.043.459,77
-
Rp Juta
BPS
1090
2). Konsumsi Pemerintah
1.261.932,11
1.618.534,35
-
Rp Juta
BPS
1091
3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
8.026.625,98
8.981.970,03
-
Rp Juta
BPS
1092
4). Perubahan Stok/Inventori
1.356.119,49
1.586.291,50
-
Rp Juta
BPS
1093
5). Ekspor Barang dan Jasa
110.711.380,86
121.861.284,63
-
Rp Juta
BPS
1094
6). Impor Barang dan Jasa
61.106.478,39
67.582.976,88
-
Rp Juta
BPS
415.791.864,79
443.668.089,04
430.422.781,77
Rp
BPS
63.941.933,3
71.151.311,18
76.149.811,79
Rp
BPS
21.037.449,34
19.534.569,21
18.204.336,39
Rp Juta
BPS
28.551,12
28.801,42
29.953,78
Rp Juta
BPS
11.793,11
11,972
12.139,4
Rp Juta
BPS
914,22
934,72
960,06
Rp Juta
BPS
1095
IV. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
1096
V. PDRB per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Berlaku
1097
VI. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha
1098
1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
1099
1. Tanaman Bahan Makanan
1100
2. Tanaman Perkebunan
1101
3. Peternakan
7.261,12
7.358,68
7.475,50
Rp Juta
BPS
1102
5. Perikanan
8.582,66
8.907,35
9.378,82
Rp Juta
BPS
53.295,17
52.692,32
53.098,93
Rp Juta
BPS
1103
2). Pertambangan dan Penggalian
Halaman 27 dari 34
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
1104
1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
3.273,27
3.079,09
2.955,70
Rp Juta
BPS
1105
3. Penggalian
50.021,9
50.081,36
50.143,23
Rp Juta
BPS
19.079.828,89
17.468.536,36
16.034.234,13
Rp Juta
BPS
25.730,09
37.844,99
117.230,62
Rp Juta
BPS
17.835.324,58
16,092.541,79
14.544.052,69
Rp Juta
BPS
1.218.774,22
1.338.149,58
1.452.336,46
Rp Juta
BPS
15.835,24
15.917,36
16.513,14
Rp Juta
BPS
14.643,94
14.637,79
15.143,31
Rp Juta
BPS
1.191,30
1.279,57
1.369,83
Rp Juta
BPS
1.043.396,71
1.094.284,43
1.152.925,31
Rp Juta
BPS
1106
3). Industri Pengolahan (migas dan non migas)
1107
1. Pengilangan Minyak Bumi
1108
2. Gas Alam Cair
1109
3. Industri Bukan Migas
1110
4). Listrik, Gas dan Air Bersih
1111
1. Listrik
1112
2. Air Bersih
1113
5). Bangunan
1114
6). Perdagangan, Hotel dan Restoran
472.869,92
4939.84,58
515.321,91
Rp Juta
BPS
1115
1. Perdagangan Besar dan Eceran
454.217,79
474.520,99
495.034,52
Rp Juta
BPS
1116
2. Hotel
2.844,15
2.932,40
3.004,96
Rp Juta
BPS
1117
3. Restoran
15.807,99
16.531,19
17.282,42
Rp Juta
BPS
114.393,47
134.815,05
141.670,28
Rp Juta
BPS
1118
7). Pengangkutan dan Komunikasi
1119
1. Angkutan Jalan Raya
12.403,65
12.899,55
13.312,83
Rp Juta
BPS
1120
2. Angkutan Laut
49.617,22
51.546,91
53.579,78
Rp Juta
BPS
1121
3. Angkutan Udara
-
15.116,7
16.268,59
Rp Juta
BPS
1122
4. Jasa Penungkatan Angkutan
17.615,11
18.199,94
18.825,66
Rp Juta
BPS
1123
5. Komunikasi
34.757,49
37.051,96
39.683,41
Rp Juta
BPS
130.271,32
137.949,47
146.562,3
Rp Juta
BPS
30.796,66
34.287,47
38.640,89
Rp Juta
BPS
2.000,38
2.057,62
2.102,39
Rp Juta
BPS
93.060,34
96.550,63
100.083,09
Rp Juta
BPS
4.413,94
5.053,74
5.735,92
Rp Juta
BPS
99.007,50
106.748,76
114.056,60
Rp Juta
BPS
1124
8). Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan
1125
1. Bank
1126
2. Lembaga Keuangan Non Bank
1127
3. Real Estate
1128
4. Jasa Perusahaan
1129
9). Jasa-Jasa
1130
1. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan
78.192,21
85.203,85
91.834,10
Rp Juta
BPS
1131
2. Jasa Pemerintahan Lainnya
78.192,22
85.203,86
91.834,11
Rp Juta
BPS
1132
3. Jasa Sosial Kemasyarakatan
5.273,63
5.378,73
5.490,81
Rp Juta
BPS
1133
4. Jasa Hiburan dan Rekreasi
261,40
272,30
280,96
Rp Juta
BPS
1134
5. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
15.280,25
15.893,88
16.450,73
Rp Juta
BPS
3.173.121
3.401.103.34
3.619.483,01
Rp Juta
BPS
1135
VII. PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
1136
VIII. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Pengeluaran
1137
1). Konsumsi Rumah Tangga
709.594,12
735.565,27
-
Rp Juta
BPS
1138
2). Konsumsi Pemerintah
378.792,10
409.928,82
-
Rp Juta
BPS
1139
3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
3.792.834,07
4.156.566,86
-
Rp Juta
BPS
1140
4). Perubahan Stok/Inventori
424.016,96
458.404,73
-
Rp Juta
BPS
1141
5). Ekspor Barang dan Jasa
37.271.166,64
33.764.158,09
-
Rp Juta
BPS
1142
6). Impor Barang dan Jasa
21.538.954,55
19.990.054,55
-
Rp Juta
BPS
140.964.823,82
126.507.759,74
111.238.772,68
Rp
BPS
18.703.795,39
19.401.309,07
19.487.181,96
Rp
BPS
1143
IX. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
1144
X. PDRB per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Halaman 28 dari 34
No
Nilai
Nama
1145
XI. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Konstan Tahun 2000
1146
XII. Kontribusi Terhadap PDRB
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
-8,36
-7,14
-6,81
%
BPS
1147
1). Sektor Pertanian (Palawija)
0,04
0,04
0,04
%
BPS
1148
2). Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)
0,00
0,01
0,01
%
BPS
1149
3). Sektor Kehutanan
%
BPS
1150
4). Sektor Pariwisata
1151
5). Sektor Perdagangan
1152
6). Sektor Industri
1153 1154 1155
0,00060
0,00001
0,00001
%
BPS
1,31
1,3
1,41
%
BPS
95,10
95,07
94,75
%
BPS
1.247.338,56
1.484.501,94
743.588.21
Rp Juta
DPPKA
88.169.80
96.732,45
64.033,70
Rp Juta
DPPKA
27.908,40
36.145,57
30.749,92
Rp Juta
DPPKA
19. RINGKASAN APBD I. Pendapatan Daerah 1). Pendapatan asli daerah
1156
1. Pajak Daerah
1157
2. Retribusi Daerah
3.663,36
4.512.25
3.401.82
Rp Juta
DPPKA
1158
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
9.816,80
7.061,09
7.243,46
Rp Juta
DPPKA
1159
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
46.781,22
49.013,52
22.638,48
Rp Juta
DPPKA
1160
5. Rasio Kemandirian
7,61
6,97
9,45
%
DPPKA
1161
6. Rasio Efektifitas
131,13
113,81
75,60
%
DPPKA
1162
7. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja APBD
9,04
7,66
12,93
%
DPPKA
1163
8. Persentase Pertumbuhan PAD
45,60
8,85
-33,80
%
DPPKA
1164
9. Pelampauan Penerimaan PAD
20.928,87
11.736,54
-20,6664
Rp Juta
DPPKA
1165
10. Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah
15.062,80
6.133,10
-11.061,51
Rp Juta
DPPKA
976.947,60
1.136.383,76
542.818,88
Rp Juta
DPPKA
878.192,76
1.001.840,03
437.736,88
Rp Juta
DPPKA
1166 1167
2). Dana perimbangan 1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1168
1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan
89,89
88,16
80,64
%
DPPKA
1169
2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah
70,41
67,49
58,87
%
DPPKA
1170
3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Total Belanja APBD
78,48
65,02
29,02
%
DPPKA
1171
4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
18,12
14,08
-56,31
%
DPPKA
939.345,45
134.543,72
105.081,99
Rp Juta
DPPKA
1172
2. Dana Alokasi Umum
1173
1). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan
9,62
11,84
19,36
%
DPPKA
1174
2). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah
7,53
9,06
14,13
%
DPPKA
1175
3). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Belanja APBD
8,39
8,73
6,97
%
DPPKA
1176
4). Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum
8,39
43,23
-21,90
%
DPPKA
4.820,30
-
-
Rp Juta
DPPKA
1177
3. Dana Alokasi Khusus
1178
1). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan
0,49
-
-
%
DPPKA
1179
2). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah
0,39
-
-
%
DPPKA
1180
3). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD (Pendapatan)
0,42
-
-
%
DPPKA
1181
4). Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus
-
-
-
%
DPPKA
1182
4. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Belanja APBD
87,31
73,76
35,99
%
DPPKA
1183
5. Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan
29,02
16,32
-52,23
%
DPPKA
182.221,14
251.385,72
136.735,62
Rp Juta
DPPKA
25.663,92
9.100,43
0,00
Rp Juta
DPPKA
1184 1185
3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1. Hibah
Halaman 29 dari 34
No 1186
Nilai
Nama
2011
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
2012
Satuan
2013
Sumber
122.571,50
138.015,74
95.124,53
Rp Juta
DPPKA
67,27
54,90
69,57
%
DPPKA
2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah
9,83
9,30
12,79
%
DPPKA
1189
3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD
10,95
8,96
6,31
%
DPPKA
1190
4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
28,85
12,60
-31,08
%
DPPKA
33.245,87
21.445,33
12.347,11
Rp Juta
DPPKA
18,24
8,53
9,03
%
DPPKA
1187
1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah
1188
1191
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1192
1). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
1193
2). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah
2,67
1,44
1,66
%
DPPKA
1194
3). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD
2,97
1,39
0,82
%
DPPKA
1195
4). Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0,00
-35,49
-42,43
%
DPPKA
23.790,10
91.004,31
27.400,20
Rp Juta
DPPKA
182.221,15
251.385,72
136.735,62
Rp Juta
DPPKA
111,47
96,35
49,30
%
DPPKA
28,50
19,01
-49,91
%
DPPKA
974.961,95
1.262.164,57
495.105,43
Rp Juta
DPPKA
375.000,71
404.599,29
209.099,73
Rp Juta
DPPKA
225.720,54
264.218,22
177.634,80
Rp Juta
DPPKA
1196
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1197
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah
1198
7. Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total Belanja APBD
1199
8. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan
1200 1201 1202
II. Belanja Daerah 1). Belanja Tidak Langsung 1. Belanja tidak langsung pegawai
1203
1). Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung
37,62
30,81
62,11
%
DPPKA
1204
2). Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah
23,15
20,93
35,88
%
DPPKA
1205
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai
15,09
17,06
-32,77
%
DPPKA
1206
2. Belanja subsidi
12.619,67
3.140,53
0,00
Rp Juta
DPPKA
1207
3. Belanja hibah
115.023,19
133.709,50
31.378,56
Rp Juta
DPPKA
1208
4. Belanja bantuan sosial
21.182,53
2.418,17
84,32
Rp Juta
DPPKA
1209
8. Belanja Tidak Terduga
454,77
637,91
2,05
Rp Juta
DPPKA
1210
9. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daerah
38,46
32,06
42,23
%
DPPKA
1211
10. Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
8,17
7,89
-48,32
%
DPPKA
1212
11. Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
375.000,71
404.599,29
209.099,73
Rp Juta
DPPKA
121.314,74
136.821,97
99.528,71
Rp Juta
DPPKA
97.126,08
120.725,90
74.818,22
Rp Juta
DPPKA
1213
1). Belanja Gaji dan Tunjangan
1214
2). Belanja Tambahan Penghasilan
1215
3). Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH
2.277,40
2.289,99
1.501,46
Rp Juta
DPPKA
1216
4). Belanja Pemungutan Pajak Daerah
5.002,33
3.772,78
1.375,37
Rp Juta
DPPKA
599.961,24
857.565,27
286.005,71
Rp Juta
DPPKA
31.557,11
49.020,31
18.138,60
Rp Juta
DPPKA
1217
12. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
1218
1). Belanja Honorariun PNS
1219
2). Belanja Uang Lembur
1.590,25
1.301,98
546,81
Rp Juta
DPPKA
1220
3). Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.955,51
2.318,05
518,97
Rp Juta
DPPKA
1221
4). Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
11.584,57
13.316,01
5.061,88
Rp Juta
DPPKA
1222
5). Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
12.019,44
20.222.27
9.565,18
Rp Juta
DPPKA
1223
6). Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
730,52
3.743,14
112,65
Rp Juta
DPPKA
1224
7). Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
2.620,48
4,622
2.319,26
Rp Juta
DPPKA
1225
8. Belanja Perjalanan Dinas
70.978,15
89.958,26
42.113,57
Rp Juta
DPPKA
1226
9). Belanja Pemulangan Pegawai
674
1.162,40
0,00
Rp Juta
DPPKA
Halaman 30 dari 34
No 1227 1228 1229
10). Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain 2). Belanja Langsung 1. Belanja langsung pegawai
1230
1). Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung
1231
2). Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah
1232
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai
1233
Nilai
Nama
2. Belanja barang dan jasa
Satuan
2013
Sumber
2011
2012
266.211,08
410.146,75
72.552,10
Rp Juta
DPPKA
599.961,24
857.565,27
286.005,71
Rp Juta
DPPKA
79.726,88
106.082,16
33.426,38
Rp Juta
DPPKA
13,29
12,37
11,69
%
DPPKA
0,08
8,40
6,75
%
DPPKA
-3,61
33,06
-68,49
%
DPPKA
254.023,27
341.336,37
180.027,23
Rp Juta
DPPKA
1234
1). Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung
42,34
39,80
62,95
%
DPPKA
1235
2). Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah
26,05
27,04
36,36
%
DPPKA
1236
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa
14,54
34,37
-47,26
%
DPPKA
266.211,08
410.146,75
72.552,11
Rp Juta
DPPKA
1237
3. Belanja modal
1238
1). Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung
44,37
47,83
25,37
%
DPPKA
1239
2). Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
27,30
32,50
14,65
%
DPPKA
1240
3). Persentase Pertumbuhan Belanja Modal
-2,01
54,07
-82,31
%
DPPKA
1241
4. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
272.376,61
222.337,38
0,00
Rp Juta
DPPKA
1242
5. Rasio Belanja Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daerah
61,54
67,94
57,77
%
DPPKA
1243
6. Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung
4,13
42,94
-66,65
%
DPPKA
1244
7. Persentase Pertumbuhan Total Belanja
5,65
29,46
-60,77
%
DPPKA
18.655,80
243.241,85
457.579,22
Rp Juta
DPPKA
18.655,80
243.241,85
457.579,22
Rp Juta
DPPKA
18.655,80
243.241,85
457.579,22
Rp Juta
DPPKA
47.790,57
8,000
0,00
Rp Juta
DPPKA
0,00
8,000
0,00
Rp Juta
DPPKA
47.790,57
0,00
0,00
Rp Juta
DPPKA
243.241,85
457.579,22
701.227,77
Rp Juta
DPPKA
1245 1246 1247 1248
III. Pembiayaan Daerah 1). Penerimaan pembiayaan 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 2). Pengeluaran pembiayaan
1249
1. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
1250
2. Pembayaran pokok utang
1251
3). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
1252
20. PAJAK DAERAH
1253
I. Pajak Hotel
926,20
1.154,63
552,80
Rp Juta
DPPKA
1254
II. Pajak Restoran
3.567,48
5.834,28
3.402,95
Rp Juta
DPPKA
1255
III. Pajak Hiburan
223,23
205,62
210,64
Rp Juta
DPPKA
1256
IV. Pajak Reklame
361.785,00
423,71
381,18
Rp Juta
DPPKA
1257
V. Pajak Penerangan Jalan
16.308,83
20.196,47
9.943,86
Rp Juta
DPPKA
1258
VI. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
131,08
0,70
84,72
Rp Juta
DPPKA
1259
VII. Pajak Parkir
76,65
70,74
42,88
Rp Juta
DPPKA
1260
VIII. Pajak Air Tanah
4.244,58
5.958,22
5.605.27
Rp Juta
DPPKA
1261
IX. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
0,00
0,00
8.248,85
Rp Juta
DPPKA
1262
X. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
2.068,58
2.301,21
2.276,78
Rp Juta
DPPKA
1263 1264
21. RETRIBUSI DAERAH 1.605,22
2.062,12
1.672,59
Rp Juta
DPPKA
1265
I. Retribusi Jasa Umum 1). Retribusi Pelayanan Kesehatan
94,82
370,85
629,79
Rp Juta
DPPKA
1266
2). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
23,74
238,93
180,67
Rp Juta
DPPKA
1267
3). Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
503,40
526,36
348,19
Rp Juta
DPPKA
Halaman 31 dari 34
No
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
1268
4). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
247,55
23,60
16,72
Rp Juta
DPPKA
1269
5). Retribusi Pelayanan Pasar
294,12
328,27
252,75
Rp Juta
DPPKA
1270
6). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
421,14
551,03
228,21
Rp Juta
DPPKA
1271
7). Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
20,44
23,08
16,25
Rp Juta
DPPKA
27,14
381,18
352,09
Rp Juta
DPPKA
27,14
23,66
15,08
Rp Juta
DPPKA
1272
II. Retribusi Jasa Usaha
1273
1). Retribusi Terminal
1274
2). Retribusi Tempat Khusus Parkir
0,00
209,50
219,34
Rp Juta
DPPKA
1275
3). Retribusi Rumah Potong Hewan
0,00
117,92
112,07
Rp Juta
DPPKA
1276
4). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
0,00
30,10
5,60
Rp Juta
DPPKA
2.031,01
2.068,96
1.377,14
Rp Juta
DPPKA
1277
III. Retribusi Perizinan Tertentu
1278
1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1,76
1.702,06
1.162,49
Rp Juta
DPPKA
1279
2). Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
0,00
1,.05
0,00
Rp Juta
DPPKA
1280
3). Retribusi Izin Gangguan (HO)
233,80
354,15
206,67
Rp Juta
DPPKA
1281
4). Retribusi Izin Trayek
8,08
12,26
7,98
Rp Juta
DPPKA
1282
6). Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
23,38
0,00
0,00
Rp Juta
DPPKA
1283
7). Retribusi Jasa Konstruksi
3,75
0,00
0,00
Rp Juta
DPPKA
976.947,61
1.136.383,76
542.818,88
Rp Juta
DPPKA
1284
22. DANA PERIMBANGAN
1285
I. Dana Perimbangan
1286
1). Jumlah Dana Alokasi Khusus
1287
1. Pagu
4.820,30
-
-
Rp Juta
DPPKA
1288
2. Realisasi
4.820,30
-
-
Rp Juta
DPPKA
1289
2). Jumlah Dana Alokasi Umum
1290
1. Pagu
93.935,55
134.543,72
140.109,33
Rp Juta
DPPKA
1291
2. Realisasi
93.935,55
134.543,72
105.081,99
Rp Juta
DPPKA
1292
3). Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
1293
1. Pagu
159.520,53
173.813,77
163.200,00
Rp Juta
DPPKA
1294
2. Realisasi
168.004,45
169.111,11
63.721,90
Rp Juta
DPPKA
1295
4). Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
1296
1. Pagu
649.189,39
661.834,74
707,066
Rp Juta
DPPKA
1297
2. Realisasi
710.188,30
832.728,92
374.014,99
Rp Juta
DPPKA
1298
5). Jumlah Dana Perimbangan (a+b+c+d)
1299
1. Pagu
907.465,77
970.192,28
1.010.375,32
Rp Juta
DPPKA
1300
2. Realisasi
976.948,60
1.136.383,76
542.818,88
Rp Juta
DPPKA
69.482,83
166.191,48
-467.556,45
Rp Juta
DPPKA
1301
6). Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
1302
7). Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota
1303
1. Pagu
107.946,46
128.207,42
142.619,52
Rp Juta
DPPKA
1304
2. Realisasi
122.571,49
138.015,74
95.124,53
Rp Juta
DPPKA
31.790,10
0,00
63.637,60
Rp Juta
DPPKA
1305 1306
8). Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota (Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi) 23. POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN
1307
I. Jumlah Anggota DPRD
1308
II. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin
Halaman 32 dari 34
No
Nilai
Nama
1309
1). Pria
1310
2). Perempuan
1311
III. Jumlah Fraksi DRPD
1312
IV. Partai Politik
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
19
-
19
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
6
-
6
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
5
5
5
Fraksi
Badan Kesbangpol & Linmas
22
22
38
Partai
Badan Kesbangpol & Linmas
1313
1). Jumlah Parpol Daerah
21
0
0
Partai
Badan Kesbangpol & Linmas
1314
2). Jumlah Parpol Peserta Pemilu
44
14
12
Partai
Badan Kesbangpol & Linmas
114,515
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
62,029
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
1315 1316 1317 1318 1319
V. Karakteristik Politik Masyarakat 1). Jumlah Pemilih
106,496
VI. Tingkat Partisipasi Pemilih 1). Jumlah Pemilih VII. Organisasi Kemasyarakatan
1320
1). Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi
17
20
0
Buah
Badan Kesbangpol & Linmas
1321
2). Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama
14
3
0
Buah
Badan Kesbangpol & Linmas
23
17
0
Buah
Badan Kesbangpol & Linmas
5
2
0
Buah
Badan Kesbangpol & Linmas
0
0
5
Kegiatan
Badan Kesbangpol & Linmas
768
531
393
Perkara
Polres
35
39
42
Perkara
Polres
1322
VIII. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
1323
1). Jumlah LSM Lokal
1324
2). Jumlah LSM Nasional
1325 1326 1327 1328
IX. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 24. HUKUM I. Perkara Hukum 1). Jumlah Perkara Dilaporkan :
1329
1. Pidana
1330
2. Lalu Lintas
1331
2). Jumlah Perkara Terselesaikan:
1332
1. Pidana
486
340
200
Perkara
Polres
1333
2. Lalu Lintas
35
39
42
Perkara
Polres
1334
3. Perlindungan perempuan dan anak
32
27
34
Perkara
Polres
1335
4. Langgar / Tilang
6,234
3,470
1,708
Tilang
Polres
286
171
193
Perkara
Polres
4
8
1
Kasus
Polres
1336 1337
3). Jumlah Perkara Tidak Terselesaikan: 1. Pidana
1338
II. Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan
1339
III. Kelembagaan
1340
1). Jumlah Pengadilan Agama
1
1
1
Buah
Bagian Hukum, Setda
1341
2). Jumlah Pengadilan Negeri
1
1
1
Buah
Bagian Hukum, Setda
1342
3). Lembaga Pemasyarakatan
0
0
1
Buah
Bagian Hukum, Setda
1343
4). Kejaksaan Negeri
1
1
1
Buah
Bagian Hukum, Setda
1344
IV. Jumlah Tindak Kriminal 37
24
16
Kasus
Polres
1
2
Kasus
Polres
1345
1). Jumlah kasus narkoba
1346
2). Jumlah kasus pembunuhan
1347
3). Jumlah kasus seksual
16
9
25
Kasus
Polres
1348
4). Jumlah kasus penganiayaan
54
40
25
Kasus
Polres
1349
5). Jumlah kasus pencurian
190
175
48
Kasus
Polres
Halaman 33 dari 34
No 1350
6). Jumlah kasus penipuan
1351
7). Jumlah kasus pemalsuan uang
1352 1353 1354 1355
Nilai
Nama
2011
2012
Satuan
2013
Sumber
92
42
32
Kasus
Polres
0
1
-
Kasus
Polres
25. KEAMANAN I. Keamanan, Ketertiban Masyarakat 1). Unjuk Rasa 17
11
5
Kasus
Polres
1356
2). Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja
2. Bidang Ekonomi
11
30
0
Kasus
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
1357
3). Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Ppemerintah Daerah
11
30
0
Kasus
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
1358
4). Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda
11
30
0
Kasus
Dinas Sosial & Tenaga Kerja
1359
5). Aparat dan Sarana Keamanan 356
356
405
Orang
Polres
45
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
1360
1. Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)
1361
2. Jumlah Aparat Linmas
1362
3. Jumlah Pos Keamanan (Polisi)
3
3
6
Unit
Polres
1363
4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran
9
9
10
Unit
DKPP
1364
5. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran
1
1
1
Unit
DKPP
1365
6. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
750
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
1366
6). Jumlah Kejadian Kebakaran
27
12
18
Kasus
DKPP
1367
7). Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran
18
8
9
Kasus
DKPP
1368 1369 1370
26. BENCANA ALAM I. Jumlah Pengungsi Akibat 0
25
0
Orang
Badan Kesbangpol & Linmas
1371
II. Jumlah Pengungsi yang telah kembali ke Lokasi Asal
0
25
0
Jiwa
Badan Kesbangpol & Linmas
1372
III. Jumlah Lokasi Bencana
0
0
7
Lokasi
Badan Kesbangpol & Linmas
1373
IV. Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana
0
0
3
Kec
Badan Kesbangpol & Linmas
1374 1375
1). Banjir
27. PENYAKIT MENULAR I. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Manusia
1376
1). Kolera/Diare
0
10
20
Kasus
Dinas Kesehatan
1377
2). Lainnya
1
21
1
Kasus
Dinas Kesehatan
1378
28. PENCURIAN IKAN
1379
I. Jumlah Kasus Pencurian Ikan
0
0
1
Kasus
Polres
1380
II. Jumlah Lokasi Pencurian Ikan
0
0
1
Lokasi
Polres
4
5
6,5
Ha
DPKP
1381 1382 1383
29. KEBAKARAN HUTAN I. Luas Areal Hutan yang Terbakar 30. PENCURIAN DAN PENYELUNDUPAN KAYU
1384
I. Volume Kayu yang Dicuri
132,6
-
-
M3
Polres
1385
II. Jumlah Kasus
7
-
-
Kasus
Polres
1386
III. Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup
2
-
-
Lokasi
Polres
Halaman 34 dari 34