SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

2015

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG Terbitnya Buku ―Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2015‖ ini saya sambut gembira karena buku ini memuat series data mulai tahun 2000 sampai tahun 2015. Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2014 pada dasarnya adalah gambaran atau potret kinerja pembangunan dalam bentuk data kuantitatif yang dapat menunjang kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai, demand, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan keamanan. Oleh Karena itu saya minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, agar muatan data series 2000-2015 yang telah disajikan tersebut harus terus diperbaharui agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam menyusun dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang akan datang. Selanjutnya kepada Dinas/Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun Swasta sebagai nara sumber data diharapkan dapat selalu memberikan informasi data yang terbaru,

akurat, dan

tepat waktu

serta dapat

dipertanggungjawabkan untuk publikasi yang akan datang. Semoga Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak guna menunjang pembangunan Kota Bontang lebih cepat. Bontang, Desember 2015 WALIKOTA BONTANG

Ir. H. ADI DARMA, M. Si.

i

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang

KATA PENGANTAR Buku Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2015 (SIMREDA) merupakan publikasi yang disusun berdasarkan

kerjasama

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda) Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang. Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2015 ini yaitu jenis data untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah seperti; SDM, SDA, prasarana dan sarana, potensi pertanian, aglomerasi kota-kota, sistem kotakota, perkembangan dan penyebaran investasi, ekspor, impor, perdagangan antar daerah, kemampuan aparatur, kemampuan keuangan, kemampuan kelembagaan, dan keamanan. Data dimasukkan kedalam formulir-formulir yang tersedia, selanjutnya akan dimasukkan kedalam pangkalan data Simreda agar dapat diakses oleh para pelaku perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu dilengkapi dengan perangkat analisis untuk perencanaan pembangunan daerah seperti; Analisis LQ, Shifshare, ICOR, Analisis Ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Analisis Indikator Pembangunan Daerah (IPD), dan Analisis Sektor Pertanian. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Instansi Pemerintah maupun Swasta atas kerjasamanya dalam memberikan data dan informasi untuk menyusun buku ini. Disadari bahwa penyusunan buku ini terdapat banyak kekurangan dan untuk penyempurnaan publikasi

berikutnya, kritik dan saran sangat

diharapkan. Bontang, Desember 2015 Kepala BAPPEDA Kota Bontang

ii

Ir. Zulkifli, MT. NIP. 196207311993011001


Istilah Statistik

ISTILAH STATISTIK Istilah Anak di Bawah Lima Tahun Anak Lahir Hidup Anak Masih Hidup Anak yang baru lahir Anak yang masih hidup Anggota Rumah Tangga

Angka Beban Tanggungan Angka Buta Huruf

Deskripsi Anak di bawah lima tahun (balita) adalah anak laki-laki atau perempuan yang berumur 0-59 bulan. Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tandatanda kehidupan seperti jantung berdenyut, bernafas, menangis, dan tandatanda hidup lainnya walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu yang pada saat pencacahan masih hidup, baik yang tinggal bersama-sama maupun yang tinggal di tempat lain. Anak yang pada saat dilahirkan telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tandatanda kehidupan lainnya. Anak yang lahir dalam keadaan hidup dan masih hidup pada saat tertentu, tanpa menghiraukan apakah mereka hidup dengan orang tuanya atau terpisah. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Angka Buta Huruf adalah ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis.

Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur

Angka kelahiran menurut kelompok umur adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita dari golongan umur tertentu.

Angka Kelahiran Total

Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka Kelulusan, Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama , dinyatakan dalam presentase. Angka kematian bayi adalah persentase bayi lahir yang meninggal sebelum berusia satu tahun. Angka migrasi keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Angka migrasi netto adalah banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk provinsi tersebut.

Angka Kelulusan Angka Kematian Bayi Angka Migrasi Keluar Angka Migrasi Masuk Angka Migrasi Netto Angka Partisipasi Kasar

Angka Putus Sekolah Angkatan Kerja


iii

Angka partisipasi kasar adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, GER Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Istilah Statistik Istilah Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Bagian Laba BUMD Balas Jasa Pegawai

Deskripsi Penerimaan bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hasil Hutan (IHH), Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH), Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC), Dana Rehabilitasi Kopra (DRK), pemberian hak atas tanah pemerintah, kompensasi bahan bakar minyak (BBM), bagi hasil landrent, dan lainnya. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Balas jasa pegawai yang dicakup di sini terdiri dari unsur-unsur: a. upah dan gaji dalam bentuk uang; b. upah dan gaji dalam bentuk barang; c. iuran untuk dana jaminan sosial; d. iuran untuk dana pensiun;

Bantuan Bantuan Sosial

Banyaknya sambungan telepon wartel Barang Antara (Producers Material) Barang Konsumsi (Consumer s Good) Barang Modal (Capital Good)

Batubara Bea Masuk

Bebas Setelah Dimuat Bekerja

Belanja Barang

e. asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, tabungan hari tua dan lain-lain yang sejenisnya. Bantuan adalah semua jenis bantuan atas dasar Instruksi Presiden(Inpres) yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Tingkat I. Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Banyaknya sambungan telepon wartel adalah banyaknya pesawat telepon dalam satuan sambungan telepon yang dapat digunakan untuk bertelepon melalui warung telekomunikasi (wartel). Barang Antara (Producer s Material) meliputi bahan baku maupun bahan penolong yang belum melalui proses pengolahan ataupun sudah melalui proses pengolahan dan biasanya habis dipakai dalam proses produksi atau umur pemakaiannya relatif pendek (kurang dari satu tahun). Barang Konsumsi (Consumer s Good) meliputi semua jenis barang tahan lama maupun tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Barang Modal (Capital Good) meliputi semua jenis barang tahan lama yang digunakan untuk keperluan kelancaran atau kelangsungan suatu kegiatan produksi. Barang modal biasanya dapat dipakai berulang-ulang dan umur pemakaiannya relatif lama (lebih dari satu tahun) serta harga per unit relatif tinggi. Batubara adalah batubara dengan kalori kotor senilai di atas 5.700 kcal/kg. Brown coal/lignite adalah batubara dengan kalori kotor 5.700 kcal/kg atau lebih. Bea masuk adalah pajak yang diterapkan pemerintah pada barang-barang impor sebagai suatu cara melindungi industri domestik dari kompetisi asing, yang tujuannya membantu menghemat devisa suatu negara dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Free on Board (F.O.B.) adalah cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional di mana biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung pembeli. Bekerja, merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi. Pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) untuk belanja barang tersebut terdiri dari: a. pembelian alat-alat tulis, barang cetakan, dan alat-alat rumah tangga; b. kantor; c. sewa gudang dan kantor; d. biaya pengepakan, pengiriman, dan penyimpanan barang; e. biaya rapat;

iv

f. biaya penerimaan tamu; g. biaya listrik, telepon, teleks, dan air; h. biaya pemeliharaan gedung dan kantor;


Istilah Statistik Istilah

Deskripsi i. biaya pemeliharaan kendaraan dan inventaris kantor; j. biaya perjalanan dinas; k. bunga dan cicilan hutang dalam negeri, yang sebagian besar merupakan pembayaran atas tunggakan rekening telepon, listrik, air dan lain-lain, dan l. pengeluaran rutin lainnya.

Belanja Pembangunan

Belanja Rutin Belum Kawin Biaya Antara Blok Sensus

Belanja pembangunan terdiri dari bermacam-macam pengeluaran, seperti pengeluaran pembangunan untuk SD, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan dan pengeluaran pembangunan melalui Inpres seperti Inpres pasar, Inpres jalan, dan Inpres reboisasi. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi kepada daerah otonom, subsidi kepada perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya. Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan Biaya Antara, Biaya Antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaiaan perkerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara. Blok Sensus merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah surveisurvei yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel blok sensus terpilih Susenas 2005 sudah ditentukan oleh BPS pada saat penentuan sampel terpilih. Suatu blok sensus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus. b. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seoerti: RT, RW, dusun, lingkungan, dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan). c. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Budidaya Sapi Perah Budidaya Ternak Bukan Angkatan Kerja

Bukan Tenaga Kerja Buta Huruf

Cerai Hidup

Cerai Mati Cerutu Daerah Perkotaan

Dana Alokasi Umum/DAU Desa

Budidaya sapi perah adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah dengan tujuan utama pemerahan susu. Budidaya ternak adalah kegiatan pemeliharaan ternak dengan tujuan utama pembesaran /penggemukan ternak. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan. Penduduk berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak termasuk dalam tenaga kerja, adalah mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya. Buta huruf adalah tidak dapat membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis adalah dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braile. Orang cacat yang pernah bisa membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi. Cerutu adalah rokok buatan pabrik berupa gulungan daun tembakau.


v

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administatif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Dana Alokasi Umum/DAU merupakan selisih antara penghitungan Kebutuhan(fiscal need) dan kapasitas fiscal (fiscal capacity). Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Ciri utama desa adalah kepala desanya dipilih oleh masyarakat setempat.


Deskripsi

Distribusi PDRB harga berlaku Distribusi PDRB menurut penggunaan

Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Distribusi PDRB menurut penggunaan, menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran. adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaanpekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta "studi kelayakan" dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan. Ekspor adalah pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli. Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata dan jasa lainnya. Natural gas termasuk dua jenis gas alam yang tidak berkaitan (yakni yang berasal dari hasil lapangan, hidrokarbon dalam bentuk gas); gas alam gabungan (yang berasal dari hasil lapangan berupa cairan dan gas hidrokarbon) dan juga ethene yang dikupas dari lapisan atas pada tambang batubara dan gas buangan. Gas minyak diesel meliputi minyak gas, minyak bakar domestik. Ini dipakai sebagai bahan bakar untuk pembakaran dalam mesin-mesin diesel, sebagai penyala bahan bakar dalam instalasi pemanas seperti furnaces (perapian, dapur untuk melebur logam dan gelas). Hasil produk ini umumnya disebut minyak bakar, minyak diesel, solar, minyak residu, dan minyak gas.

Eksploitasi

Eksplorasi

Ekspor Ekspor dan Impor

Gas Alam

Gas Minyak Diesel

Gasoline Alam Gas Work Gini Ratio Guru Tetap Guru Tidak Tetap Harga Harga eceran

Harga eceran pedesaan

Harga Perdagangan Besar Harga produsen

vi

Harga yang dibayar petani

Natural gasoline sering digabungkan dengan minyak mentah, dan digunakan pada pengilangan minyak dan pabrik petrokimia. Gas work termasuk hasil karbonisasi (juga gas produksi pembakaran kokas pada pabrik gas kota), pemecahan gas alam dan pembentukan/pencampuran sederhana dari gas. Ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Guru tetap adalah guru yang sebagian besar waktunya dipergunakan di sekolah bersangkutan, atau guru dengan status pegawai negeri, atau calon pegawai negeri, yang diperbantukan sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Guru tidak tetap adalah guru yang hanya menggunakan sebagian kecil waktunya di sekolah bersangkutan, dan sisa waktu yang terbanyak dipergunakan di sekolah/kantor lain. Jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu kesatuan benda tertentu, misalnya harga sepotong kue adalah Rp50. adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli untuk tiap jenis barang yang diecerkan menurut satuan setempat. Karena satuan setempat yang digunakan di tiap daerah mungkin berbeda, oleh karena itu pencatatan dilakukan sesuai dengan harga eceran di dalam satuan setempat yang lazim dipakai di daerah masing-masing. Sedangkan harga yang dicatat di dalam daftar isian adalah harga yang telah dikonversikan ke dalam satuan baku yang tercantum dalam daftar isian. adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain. Harga yang dicatat adalah harga modus (yang terbanyak muncul atau harga rata-rata biasa dari beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya Harga perdagangan besar adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang. adalah harga transaksi antara petani (penghasil) dan pembeli (pedagang pengumpul/tengkulak) untuk setiap komoditas menurut satuan setempat. adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau diberi petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih.


Istilah Statistik Istilah Harga yang diterima petani

Hasil Minyak Bumi Lainnya Hortikultura Hortikultura

Hotel

ICOR

Impor Impor dan Ekspor Energi

adalah rata-rata harga produsen dari hasilproduksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut Farm Gate (harga di sawah/ladang setelah pemetikan). Pengertian harga rata-rata adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diterima petani tersebut. Data harga tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani produsen. Hasil minyak bumi lainnya adalah produk dari minyak bumi (termasuk bagian dari produk pengilangan) yang tidak disebutkan di atas. Tanaman yang termasuk sayur-sayuran (bawang putih, kentang, kubis, sawi, wortel, cabe, bawang merah, dan lain-lain.) dan buah-buahan (pisang, mangga, pepaya, nanas, jeruk, semangka, rambutan dan lain-lain.) Konsep dan definisi yang disajikan hanya mencakup hal-hal yang sesuai dengan karakteristik yang ditanyakan dalam SP IIA (tanaman sayuran dan buah-buahan semusim) dan SP IIIA (tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan), yaitu : a. Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim : 1. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari setahun. 2. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. 3. Tanaman yang dipanen sekaligus adalah tanaman yang biasanya pemanenannya dilakukan sekali dan kemudian dibongkar untuk diganti dengan tanaman lain seperti bawang daun, bawang merah, bawang putih, kentang, lobak, kubis, sawi, wortel dan kacang-kacangan. 4. Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali) adalah tanaman yang biasanya pemanenannya lebih satu kali dan biasanya dibongkar apabila panenan terakhir sudah tidak memadai lagi. Termasuk kategori ini adalah buncis, cabe, terung ketimun, tomat, labu siam, kangkung, bayam dan sebaginya. Luas panen untuk tanaman yang dipanen berkali-kali merupakan penjumlahan panenan per bulan dan dapat berakhir pada tanaman dipanen habis/dibongkar. 5. Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per bulan. b. Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan : 1. Tanaman buahbuahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain ynag dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. 2. Tanaman sayuran tahunan adalah tanamn sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya yang berumur lebih dari satu tahun serta berbentuk pohon. 3. Tanaman yang menghasilkan adalah tanaman yang pada triwulan yang bersangkutan dipetik hasilnya. 4. Bentuk produksi Bentuk produksi buah-buahan dinyatakan dalam buah segar. Khusus untuk pisang dihitung dengan tandan dan nenas dengan mahkotanya (jambul). 5. Luas disajikan dalam luas kotor. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata atau Dinas Pariwisata Daerah (Diparda). ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output/pendapatan (delta Y) yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal (delta K). ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya ineficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Impor adalah pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Sejumlah energi primer dan sekunder yang dikirim atau diterima dari negara lain. Impor dan ekspor minyak mentah termasuk di dalamnya feedstocks dan hasil pengilangan dari minyak mentah. Dalam format neraca energi impor selalu ditandai positif dan ekspor dengan tanda negatif. Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh.


vii

Imunisasi

Deskripsi

Istilah Statistik Istilah Indeks Harga Konsumen (IHK) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Tendensi Bisnis (ITB)

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Industri Industri Besar Industri Kecil

Deskripsi Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu. Indeks harga perdagangan besar adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang pada tingkat perdagangan besar atau penjualan secara partai besar. Indeks harga ini merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian secara umum serta sebagai bahan dalam analisa pasar dan moneter, dan disajikan dalam bentuk indeks umum dan juga sektoral yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, impor, dan ekspor. Jumlah besar artinya tidak atau bukan eceran. Di sini memang sulit untuk menentukan tentang batasan jumlah besar di dalam suatu perdagangan, karena biasanya dilihat dari dua matra yang kadang-kadang tidak selalu bisa dipertemukan. Matra yang dimaksud adalah kuantitas dan nilai,pengertian jumlah besar tidak bisa diukur dengan kuantitas karena kuantitas yang besar belum tentu menjamin tingkat perdagangan besar. Indeks Ketimpangan Williamson merupakan Perhitungan disparitas dilakukan dengan pendekatan wilayah dan rumah tangga. Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Williamson yaitu Indeks Disparitas Williamson dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah. Indeks Tendensi Bisnis dihitung dari dari hasil Survei Tendensi Bisnis yang dilakukan setiap triwulan. Unit pencacahan adalah perusahaan sedang dan besar di seluruh sektor kecuali pertanian. Jumlah sampel sekitar 1700 perusahaan dengan dengan sebaran 300 perusahaan di Jabotabek dan 1400 perusahaan di luar Jabotabek. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) dihitung dari hasil Survei Tendensi konsumen yang dilakukan setiap triwulan. Unit pencacahan adalah rumahtangga kelas menengah keatas. Jumlah sampel tiap triwulannya kurang lebih 1000 rumahtangga. Survei dilakukan di wilayah Jabotabek. Merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang.

Industri Pengolahan

didefinisikan sebagai unit produksi yang menyangkut kegiatan ekonomi, produksi barang atau jasa, yang bertempat di suatu bangunan atau lokasi tertentu, keeping business records concerning struktur upah dan produksi, dan mempunyai satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dari kegiatan tersebut.

Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang.

Industri Sedang Inflasi

Inflasi Administered Prices Inflasi Inti

viii

Inflasi Volatile Goods

Inflasi merupakan indicator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun ― keranjang ― barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Inflasi Administered Prices adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Trend suatu inflasi umum, yaitu komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (persisten). Inflasi Volatile Goods adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun 2002, inflasi volatile goods masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai volatile foods.


Istilah Statistik Istilah Indeks Pembangunan Manusia ( IPM)

Jalan

Jalan Kelas I

Jalan Kelas II

Jalan Kelas III A

Jalan Kelas III B

Jalan Kelas III C

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah Hari-Orang Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan Jumlah Keperluan Energi Jumlah Lulusan Jumlah telepon tersambung untuk pengguna berbayar (Line in Service) Kapasitas Sentral Telepon Kategori Perusahaan

Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) adalah suatu indeks komposit yang terakumulasi dari komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada Prinsipnya Strategi pembangunan endingnya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, Disamping itu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus terus diupayakan. IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum. Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian jalan tersebut didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan jenis angkutan secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing jenis angkutan, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Jalan kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jalan kelas II adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. Jalan kelas III A adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas III B adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas IIIC adalah jalan lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan sumbu muatan terberat yang diizinkan 8 ton. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja. Jam kerja adalah jumlah kerja mereka yang bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Jumlah keperluan energi merupakan persediaan energi di dalam negeri yang digunakan untuk konsumsi akhir ataupun dikonversikan menjadi bentuk energi lain. Jumlah lulusan adalah jumlah murid dari tingkatan kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu yang lulus dalam ujian akhir yang diselenggarakan pada akhir tahun ajaran. Jumlah telepon tersambung untuk pengguna berbayar (Line in Service) adalah banyaknya telepon subscriber dan public phone (pay phone dan wartel). Kapasitas Sentral Telepon adalah banyaknya telepon yang tersedia (enable capacity) yang telah dipasarkan dan siap untuk dipasarkan. Kategori perusahaan adalah penggolongan berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya.

tingkatan-tingkatan

kantor

ix


Istilah Statistik Istilah Kawasan Berikat

Kawin

Kebutuhan Fisik Minimum Kecacatan Kecelakaan

Kegiatan Terbanyak yang Dilakukan Kegiatan Utama Kelas Kelompok Segmen Kelompok Usia Narapidana

Deskripsi Kawasan berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari lokasi lain di dalam daerah pabean Indonesia tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor, impor, atau reekspor. Kawin adalah status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri. Kebutuhan fisik minimum (KFM) adalah kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin, dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan syarat-syarat kesehatan. Kecacatan adalah hilangnya atau abnormalitas dari fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi. Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter. Kegiatan terbanyak yang dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan utama adalah salah satu kegiatan dari perusahaan yang menghasilkan output paling besar. Kelas adalah sekelompok murid dari satu tingkatan dengan lama waktu belajar sama untuk tiap kelompok. Kelompok segmen adalah satu atau gabungan beberapa segmen yang berdekatan, dengan jumlah rumah tangga sekitar 70. Usia narapidana dibagi dalam tiga kelompok: a. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun; b. Pemuda adalah mereka yang berumur 16-18 tahun; c. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun.

Keluhan Kesehatan

Kelurahan

Kemiskinan absolut

Kemiskinan relatif Kemiskinan Struktural

Kendaraan Bermotor

x

Kepadatan Penduduk

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan adalah kepala kelurahannya (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihitung dengan standarisasi nilai uang suatu negara yang disepakati bersama, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Garis kemiskinan dengan menggunakan nilai uang ini tidak berubah, walaupun nilai barang mengalami perubahan setiap saat. Garis kemiskinan absolut ini dapat digunakan untuk membandingkan kemiskinan antar daerah. Kemiskinan relatif diartikan bahwa kemiskinan seseorang timbul dikarenakan faktor pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kemiskinan Struktural adalah Kemiskinan yang dinilai dari kultur dan adat budaya setempat yang mengelompokkan manusia dalam berbagai tingkatan kehidupan. Kemiskinan struktural lebih bersifat menetes ke bawah (trickle down effect) dikarenakan penataan arah pembangunan yang tidak merata sehingga suatu daerah, atau kelompok masyarakat akan tetap berada didalam kondisi miskin. Sebagai contoh adalah terisolirnya tempat tinggal penduduk dari berbagai akses guna pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk suatu satuan luas, misalnya banyaknya penduduk per kilometer persegi.



Deskripsi

Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

Ketidakmampuan

Ketidakmampuan adalah keterbatasan atau berkurangnya kemampuan akibat kecacatan untuk melakukan aktivitas normal. Baik kecacatan maupun ketidakmampuan, keduanya merupakan keterbatasan akibat penyakit, cacat lahir atau cedera. Gangguan sementara yang dialami responden seperti gangguan setelah persalinan atau khitan tidak tergolong dalam kecacatan atau ketidakmampuan. Kilometer penumpang adalah jumlah kilometer dari semua penumpang yang berangkat. Besaran ini merupakan penjumlahan jarak tujuan masing-masing penumpang. Kilometer Ton adalah jumlah kilometer semua ton yang diangkut. Besaran ini merupakan hasil penjumlahan jarak asal tujuan masing-masing dalam ton.

Kilometer penumpang Kilometer Ton Kolam/Tebat/Empang

Kolam/tebat/empang adalah lahan yang dipergunakan pemeliharaan/pembenihan ikan dan biota air lainnya.

Komoditas

Komoditas adalah seluruh barang ekonomi yang dipergunakan.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain.

Kondom/Karet KB

Kondom adalah alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar isterinya/pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir (jadi ia terlindung). Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membincangkan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.

Konstruksi

Konsultasi Konsultasi kesehatan

Konsumi Kalori atau Protein Konsumsi Akhir Konsumsi Bukan untuk Energi/Bahan Baku Konsumsi dari Sektor Industri, Pertambangan dan Konstruksi Konsumsi dari Sektor Rumah Tangga dan Konsumen Lainnya

Konsumsi dari Sektor Transpor Konsumsi Rumah Tangga

untuk

adalah datang ke pemberi pelayanan kesehatan, mencari informasi melalui telepon, korespondensi melalui media cetak dan media elektronik untuk membincangkan masalah keluhan kesehatan, jadi bukan untuk mendapat pengobatan, termasuk konsultasi keluarga berencana (KB) dan konsultasi ke dokter. Banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Konsumsi akhir adalah konsumsi oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, transport, rumah tangga, dan konsumen lainnya. Konsumsi bukan untuk energi/bahan baku adalah produk energi untuk industri kimia atau lainnya yang hasilnya bukan untuk kegunaan energi (misalnya feedstock untuk protein plant, pupuk, dan lain-lain). Konsumsi dari sektor industri, pertambangan, dan konstruksi tidak termasuk yang dipakai oleh sektor energi dan digunakan sebagai input dalam industri konversi energi. Konsumsi pada industri kimia hanya yang digunakan sebagai bahan bakar. Konsumsi dari sektor rumah tangga dan konsumen lainnya termasuk di dalamnya rumah tangga, pertanian, penerangan di rumah tangga sendiri, dan sektor-sektor lain. Sektor pertanian di dalamnya termasuk berburu, kehutanan, dan nelayan. Konsumen lain termasuk perdagangan, komunikasi, jasa, dan aktivitas lain yang belum disebut.


xi

Konsumsi dari sektor transpor termasuk yang dipakai untuk pelayaran dalam negeri dan pesawat udara untuk penerbangan domestik. Bahan bakar yang digunakan oleh peralatan pertanian dimasukkan dalam konsumsi untuk sektor pertanian. Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa.

Istilah Statistik Istilah Konsumsi Sektor Energi Kontrak Pembiayaan Konsumen Konsumsi Pemerintah

Kontrak Sewa Guna Usaha Kontraktor Utama Koperasi

Korban Kejahatan

Deskripsi Konsumsi sektor energi meliputi konsumsi energi oleh produsen atau energi untuk operasi instalasinya. Termasuk di dalamnya konsumsi untuk kompresor dan stasiun pompa. Kontrak pembiayaan konsumen adalah kontrak yang telah ditandatangani atas persetujuan bersama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen perorangan/perusahaan. Konsumsi Pemerintah, Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup pemerintah umum yang terdiri dari pemerintah pusat yang meliputi unit departemen, lembaga non-departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan daerah dibawahnya. Kontrak sewa guna usaha adalah perjanjian sewa guna usaha atas pemakaian suatu barang modal yang disewagunakan. Kontrak ini dibuat antara penyewa (lessee) dengan perusahaan sewa guna usaha (lessor) selama periode tertentu. Main kontraktor adalah perusahaan yang bergerak dalam pelayanan jasa konstruksi. Koperasi adalah perusahaan yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk badan hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh Departemen Koperasi. Korban kejahatan adalah orang yang menderita kerugian baik badan, jiwa, harta benda (baik milik sendiri atau orang lain), kehormatan, dan lainnya akibat dari suatu tindak kejahatan. Bila tindak kejahatan tersebut ditujukan kepada harta benda milik rumah tangga (bukan milik pribadi anggota rumah tangga), maka yang dicatat sebagai korban kejahatan adalah kepala rumah tangga.

Lahan Rusak

Luas dari tanaman yang mengalami kerusakan akibat organisme dan bencana alam (Produksi berkurang sebesar 10 % dari produksi normal.

Lahan Sawah

Lahan sawah mencakup sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, sawah rembesan, lebak dan sebagainya yang utamanya digunakan menanam padi. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar atau batas, tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila lahan sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, dimasukkan ke dalam kebun/tegal. Lahan untuk tanaman kayu-kayuan adalah lahan yang ditumbuhi kayukayuan/bambu, baik yang tumbuh sendiri maupun yang disengaja ditanami, misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Di sini tidak termasuk lahan kehutanan. Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi dengan nilai pada tahun ke (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lama bepergian ialah lamanya seseorang melakukan satu kali perjalanan dihitung dalam malam, jadi kalau kurang dari satu malam dianggap tidak bermalam atau 0 malam. Lama tahun ajaran adalah waktu normal (tanpa mengulang di suatu tingkatan kelas) yang diperlukan oleh seorang murid untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sehingga mendapat ijazah/surat tanda tamat belajar. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Termasuk LPG adalah penyaringan hidrokarbon dengan mengupas gas alam pada sumber minyak mentah/gas alam, penyaringan hidrokarbon dengan memisahkan dari instalasi gas alam impor di negara importir, dan produksi hidrokarbon yang berasal dari pengilangan atau di luar pengilangan pada saat pemrosesan minyak mentah.

Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitarnya Lahan untuk Tanaman Kayu-kayuan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Lama Bepergian Lama Tahun Ajaran Lapangan Usaha

xii

Liquified Petroleum Gases/LPG


Istilah Statistik Istilah Listrik

Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi Luas Lantai Masih Bersekolah Medis Operasi Pria/Sterilisasi Pria /Vasektomi Medis Operasi Wanita/Sterilisasi Wanita/Tubektomi

Mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja Mencari Pekerjaan Migran

Deskripsi Produksinya adalah produksi kotor, yaitu termasuk konsumsi yang dipakai stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan/tranformer dianggap sebagian dari stasiun. Listrik umum adalah listrik yang dihasilkan untuk tujuan dijual dengan memproduksi, mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik. Ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta, koperasi, pemerintah daerah/desa, dan pemerintah pusat. Listrik yang diproduksi dan digunakan sendiri adalah listrik yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya, rumah tangga atau perusahaan industri yang memproduksi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Penggunaan pada stasiun pembangkit dan yang hilang termasuk konsumsi oleh stasiun pembantu dan hilang dalam perjalanan dianggap sebagai bagian dari pembangkit energi listrik. Listrik tenaga air dan panas bumi terdiri dari tenaga listrik yang dibangkitkan dari tenaga air dan tenaga panas bumi. Tenaga listrik ini merupakan energi primer. Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masih bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Medis Operasi Pria (MOP) adalah suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya. Medis Operasi Wanita (MOW) adalah operasi yang dilakukan pada wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu mengikat saluran telur agar wanita itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk memberikan perlindungan agar wanita tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar seorang wanita tidak bisa mempunyai anak lagi. Mereka yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja untuk beberapa alasan selama seminggu yang lalu Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu. Migran adalah penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei.

Migran Lokal Kota

Migran lokal kota adalah penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima tahun sebelum survei masih di wilayah kota.

Migran Luar Kota

Migran luar kota adalah penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat lima (5)tahun sebelum survei berada di luar wilayah kota. Migran luar kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. dari perkotaan jika desa/kelurahan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu termasuk klasifikasi daerah perkotaan; b. dari pedesaan jika desa/kelurahan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu termasuk klasifikasi daerah pedesaan. Migran risen adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran risen yang juga merupakan bagian dari migrasi total, hanya saja waktunya dalam kurun 5 tahun terakhir. Migran semasa hidup adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahnya. Dalam teori ini migrasi diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda maka termasuk migrasi semasa hidup. Migran total adalah mereka yang pernah pindah, sehingga tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Keterangan ini diperoleh dari tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal sekarang. Ada kemungkinan tempat tinggal sebelumnya sama dengan tempat lahir dan ada juga kemungkinan tidak sama sehingga migrasi semasa hidup termasuk migrasi total.

Migran Risen

Migran Semasa Hidup

Migran Total

Minyak Mentah dan Natural Gas Liquid


xiii

Minyak mentah dan natural gas liquid (NGL) meliputi produk cair yang diperoleh dari sumur minyak, sebagian besar berupa hidrokarbon non aromatic. Termasuk juga sejumlah yang dipakai sendiri pada proses produksi dan juga untuk transformasi energi. Data ini adalah produksi dari onshore dan offshore, termasuk di dalamnya oil shale dan kondensat. Natural gas liquid meliputi natural gasoline, LPG dari pabrik khusus (untuk membedakan dari pengilangan), dan dari pabrik kondensat.

Istilah Statistik Istilah Minyak Pelumas

Minyak Residu

Minyak Tanah Mobil Bus Mobil Gerobak/Truk Mobil Penumpang

Minyak pelumas adalah campuran pada penyulingan hidrokarbon, volumenya kurang dari 30% pada 300 derajat Celcius dengan titik alir lebih rendah dari 30 derajat centigrade. Merupakan cairan berat yang didapat dari pengilangan minyak mentah dan digunakan untuk pelumasan. Minyak residu adalah sisa minyak mentah yang diperoleh dari proses operasi pengilangan minyak mentah setelah gasoline, minyak tanah, minyak diesel dan minyak gas dikeluarkan. Pada umumnya digunakan oleh kapal dan industri besar dengan instalasi pemanas sebagai bahan bakar pada oven dan boiler/ketel. Minyak tanah adalah minyak mentah meliputi campuran hidrokarbon dengan titik nyala 38 derajat Celcius. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi baik dilengkapi/tidak dilengkapi dengan bagasi. Mobil gerobak/truk adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain dari mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor beroda dua. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi/tidak dilengkapi dengan bagasi.

Modal Pemerintah/Swasta Nasional/Asing/Lainnya Modal Ventura

Modal pemerintah/swasta nasional/asing/lainnya adalah besarnya modal atau saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah/swasta nasional/asing/lainnya. Modal ventura adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

Motor Gasoline

Motor gasoline (mogas) meliputi campuran hidrokarbon yang mudah menguap dengan atau tanpa sejumlah kecil tambahan, yang telah dicampur membentuk bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan pengapian pada pembakaran dalam mesin. Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri.

Muat/Ekspor Barang Murid yang Mengulang Naptha

Nilai absolut

Nilai Produksi Nilai Tambah Nilai Tukar Petani

Norplant/Susuk KB

Obyek Wisata

xiv

Deskripsi

Murid yang mengulang adalah murid yang tidak naik kelas pada tahun ajaran yang lalu dan masih tercatat sebagai murid pada kelas tersebut untuk tahun ajaran sekarang. Naptha adalah pemurnian yang berasal dari minyak mentah atau gas alam dengan titik didih kira-kira berada di antara 27 dan 221 derajat Celcius. Bila dicampur dengan bahan lain akan menjadi motor gasoline atau jet fuel dengan mutu yang lebih tinggi. Juga digunakan sebagai bahan baku untuk gas kota, atau membuat berbagai jenis produk kimia atau digunakan sebagai bahan pelarut, tergantung pada sifat dari turunan naptha dan permintaan berjenis-jenis industri. Nilai absolut yang digunakan adalah dengan 2 nilai yaitu: US $1 /kapita/hari dan US 2$/kapita/hari. US`$ yang digunakan adalah nilai tukar terhadap kemampuan daya beli standar (Purchasing Power Parity) dan bukan nilai tukar resmi yang digunakan didalam perdagangan komersial antar negara ( Exchange rate). Nilai produksi adalah perkiraan nilai di tingkat petani. Apabila petani menjual hasil pertaniannya di pasar maka nilai penjualan harus dikurangi dengan ongkos membawa ke pasar (pemasaran). Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Norplant adalah enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang ditubuhnya kurang dari lima tahun sebelum pencacahan. Obyek wisata adalah suatu obyek yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam/pegunungan, pantai, fauna, flora, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, dan candi-candi.


Istilah Statistik Istilah Output

Padi dan Palawija

Paid Connection Telephone Pajak Daerah

Pajak Langsung

Deskripsi Output, output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya. Konsep dan definisi hanya mencakup hal-hal yang sesuai dengan karakteristik yang ditanyakan dalam SP IA(Laporan tanaman padi) dan SP IB (Laporan tanaman palawija), yaitu : a. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah. Termasuk padi sawah ialah padi rendengan, padi gadu, padi gogo rancah, padi pasang surut, padi lebak, padi rembesan dan lain-lain. b. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan sawah mencakup pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebah dan lain sebagainya. c. Padi ladang adalah padi yang ditanam di tegal/kebun/ladang atau huma. d. Palawija terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. e. Luas bersih adalah luas sawah secara keseluruhan (luas kotor) dikurangi dengan luas pematang/galengan dan luas saluan air. f. Luas panen berhasil (Luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11%) yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam. Mencabut bibit ini tidak termasuk sebagai memungut hasil dan tidak boleh dimasukkan dalam laporan ini. g. Luas panen muda adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya sebelum waktunya (belum cukup tua). Tanaman yang dipanen muda hanya tanaman jagung dan kedelai. h. Luas rusak (Tak Berhasil) adalah jika tanaman mengalami serangan organisme pengganggu tumbuhan, bencana alam, sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% keadaan normal. i. Luas penanaman adalah luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan tersebut tanaman baru tadi dibongkar kembali. Paid Connection Telephone ialah jenis sambungan telepon untuk pelanggan tertentu dimana setiap kali pelanggan melakukan pembicaraan telepon maka ia harus membayarnya. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua obyek pajak seperti orang/badan dan benda bergerak/tak bergerak. Pajak langsung adalah pungutan pemerintah yang berkenaan dengan pendapatan bersih dari seseorang atau perusahaan, seperti pajak perseroan, yaitu pungutan pemerintah atas keuntungan perusahaan yang disetor ke kas negara secara teratur. Pajak langsung dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: a. pajak perseroan minyak; b. pajak perseroan selain minyak/pajak penghasilan c. pajak pendapatan, yang terdiri dari: pajak rumah tangga; pajak balik nama;


xv

setengah dari pajak kendaraan; pajak perponding; pajak bangsa asing; opsen atas pajak kekayaan; pajak anjing; pajak jalan. d. pajak langsung lainnya, yang terdiri dari: delapan puluh satu persen dari pajak lainnya pemerintah pusat; sepertiga dari pajak bumi dan bangunan; lima puluh persen dari pajak lainnya yang diambil dari daftar keuangan pemerintah daerah; dua puluh persen dari penerimaan rutin lainnya untuk penerimaan daerah.

Istilah Statistik Istilah Pajak Tak Langsung

Deskripsi Pajak tak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah melalui konsumen berkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi, dijual, dikirim, atau digunakan. Umumnya pajak tak langsung tersebut dibebankan pada biaya produksi dari barang dan jasa yang bersangkutan. Dalam neraca ini pajak tak langsung di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu: a. pajak impor; b. pajak barang-barang produksi dalam negeri; c. pajak tak langsung lainnya. Yang termasuk dalam masing-masing kelompok di atas adalah: Pajak impor terdiri dari:

Pajak Tak Langsung Neto

Pariwisata

Pedagang Besar

Pedagang besar adalah pengusaha/pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan.

Pedagang Besar Pertama

Pedagang besar pertama adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil. Pada sektor pertanian yang dimaksud pedagang besar pertama adalah pedagang sesudah petani, sedangkan pada sektor pertambangan/penggalian pedagang besar pertama adalah pedagang sesudah pengusaha pertambangan/penggalian, demikian pula untuk sektor industri pedagang besar pertamanya adalah pedagang sesudah produsen. Untuk sektor impor pedagang besar pertamanya adalah importir, demikian pula untuk barang ekspor pedagang besar pertamanya adalah eksportir itu sendiri. Pekerja yang terdaftar dan bekerja serta menerima upah dan gaji baik berupa uang atau lainnya. Pegawai yang setiap bulannya menerima gaji dan tidak tergantung pada jumlah jam kerja per bulan. Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik uang maupun barang. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup statistik ini adalah ikatan dinas, pelatih, pekerja dalam masa percobaan, pekerja muda, pekerja rumahan, pekerja musiman, dan pekerja sementara dan semua pegawai yang tidak masuk kerja tanpa dibayar, yang masih dalam perdebatan perusahaan, dsb. Pekerja administrasi adalah pekerja yang menangani administrasi keuangan/akunting kepegawaian dan umum. Adalah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan , tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Pekerjaan ini diklasifikasikan menurut Standard Klasifikasi Kerja Indonesia (kji) .

Pegawai Pegawai Tetap Pekerja Pekerja

Pekerja Administrasi Pekerjaan

Pekerja Harian Lepas/Borongan

xvi

- pajak penjualan barang impor; - bea masuk Pajak barang-barang produksi dalam negeri terdiri dari: - pajak penjualan; - cukai; - pajak ekspor; pendapatan penjualan minyak dalam negeri; - setengah (50 persen) dari pajak kendaraan bermotor; - pajak radio; - pajak pengusahaan hasil hutan; - pajak izin penangkapan ikan; - pajak tontonan; - pajak pembangunan; - pajak pemotongan hewan; - pajak reklame; - pajak minuman keras; - pajak registrasi perusahaan; pungutan desa. Pajak tak langsung lainnya terdiri dari: - sembilan belas persen dari pajak lainnya untuk pemerintah pusat; - lima puluh persen dari pajak tak langsung lainnya yang diambil dari daftar keuangan pemerintah daerah; - tiga puluh persen dari penerimaan rutin lainnya untuk penerimaan daerah; duapertiga dari pajak bumi dan bangunan. Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi. Pajak tak langsung yang dibayar pemerintah hanya pajak atau retribusi atas kegiatan di sektor real estate dan pajak atas commodities produced. Data mengenai pajak yang dibayarkan pemerintah sampai sekarang belum tersedia, sehingga perincian ini masih kosong. Pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa bermaksud mencari nafkah tetap.

Pekerja Honorer

Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja. Pekerja honorer adalah mereka yang bekerja secara tidak tetap yang dibayar secara bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut.


Istilah Statistik Istilah Pekerja/Karyawan Pekerja Keluarga

Pekerja Lainnya Pekerja Paruh Waktu Pekerja Perikanan

Pekerja Teknis

Pekerja Tetap Pekerja Tetap Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Tidak Tetap Pelabuhan

Pelabuhan Bongkar/Pelabuhan Impor Pelabuhan Khusus

Pelabuhan Laut Pelabuhan Muat/Pelabuhan Ekspor Pelabuhan Strategis

Pelabuhan Umum Pelabuhan yang Diusahakan Pelabuhan yang Tidak Diusahakan

Pekerja/karyawan adalah semua pekerja/karyawan yang secara aktif bekerja dalam usaha operasional perusahaan dengan menerima upah/gaji secara langsung dari perusahaan baik berupa uang maupun barang. Pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seseorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Pekerja lainnya adalah pekerja yang sifat pekerjaannya mendukung kegiatan operasional perusahaan/usaha, seperti pekerja operator telepon, binatu, keamanan dan tukang kebun. Mereka yang bekerja secara harian dan menerima upah menurut jumlah jam kerja atau hari kerja, atau menurut jumlah barang atau jasa yang diselesaikan. Pekerja perikanan adalah mereka yang bekerja pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/perusahaan dan namanya terdaftar serta menerima upah/gaji langsung dari TPI/perusahaan, baik berupa uang maupun barang. Pekerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja tetap/honorer dan pekerja harian/lainnya. Pekerja teknis adalah pekerja yang bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan/usaha. Seperti pekerja pemasaran/humas, pemeliharaan, perbaikan, resepsionis/informasi, juru masak, petugas kamar, petugas bar, dan restoran. Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji secara tetap baik ada kegiatan ataupun tidak. Pekerja tetap adalah pekerja yang dibayar tetap pada suatu periode tertentu dan tidak tergantung pada hari masuk kerjanya. Pekerja tidak dibayar adalah mereka yang bekerja secara rutin di perusahaan dengan tidak memperoleh upah/gaji. Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang dibayar sesuai dengan hari masuk kerjanya. Pekerja kontrak/pekerja diperbantukan dimasukkan pada pekerja tidak tetap. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan di mana surat izin bongkar (terhadap barang yang datang di pelabuhan tersebut), dikeluarkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Pelabuhan khusus didirikan karena bongkar muat barangbarang yang dibutuhkan oleh perusahaan dan hasil produksinya tersebut tidak dapat dilakukan di pelabuhan umum. Jumlah pelabuhan khusus saat ini sebanyak 501 buah. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kebiatan angkutan laut. Pelabuhan di mana surat izin muat (terhadap barang yang akan diberangkatkan dari pelabuhan tersebut), dikeluarkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. Pelabuhan strategis adalah pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, di antaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang, serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan lain-lain. Pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan laut yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kepelabuhanan Kanwil Departemen Perhubungan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan tugas dan fungsinya sama dengan pelabuhan yang diusahakan, tetapi fasilitas yang dimiliki belum selengkap pelabuhan yang diusahakan. Pelanggan berbayar (Subscriber)adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.


xvii

Pelanggan berbayar (Subscriber)

Deskripsi

Istilah Statistik Istilah Pelanggan Telepon Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pelanggan Telepon adalah seseorang atau institusi yang menjadi pelanggan layanan telepon. Jika seseorang atau sebuah institusi berlangganan dua sambungan telepon, dianggap sebagai dua pelanggan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Pemerintahan Umum

Dalam menyusun neraca pemerintah umum Indonesia, sektor pemerintahan umum dibagi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun dinas vertikalnya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.

Pemilik Barang

Pemilik barang adalah perorangan atau badan hukum Indonesia yang menguasai/memiliki barang untuk dikirimkan melalui perusahaan pelayaran. meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan; dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu: 1.untuk jam kerja biasa atau untuk pekrjaan yang telah diselesaikan, dan 2.untuk lembur Semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara agregat. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas,dan penerimaan lain-lain. Pendapatan nasional merupakan produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Nasional Pendapatan Nasional Per Kapita Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan Rutin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Penduduk miskin Penduduk Usia Kerja Penduduk yang Menganggur Penerimaan dari Dinasdinas Penerimaan dari Jasa

xviii

Deskripsi

Pendapatan rutin meliputi penerimaan pemerintah dari pajak langsung, pajak tak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan dari dinas-dinas, yang mencakup perincian seperti penerimaan dinas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, penerimaan kejaksaan dan pengadilan, penerimaan dinas luar negeri, penerimaan dari hasil kekayaan negara, dan lain-lain. Mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas, seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi jika mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Untuk tingkat akademi/universitas adalah mereka yang mendapat gelar Sarjana Muda/Sarjana (BA, BSc, BcHk, Dr, Dra, Drs, Ir, SH dan sebagainya). Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk Usia Kerja, Penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. Penerimaan dari dinas-dinas adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan lain lain. Yang dimaksud dengan penerimaan dari jasa adalah penerimaan pemerintah dari kegiatan jasa yang disediakan untuk masyarakat. Yang termasuk dalam kategori penerimaan dari jasa adalah: a. penerimaan pendidikan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari hasil kegiatan sekolah-sekolah, uang pendaftaran, dan uang ujian menjalankan praktek;



Deskripsi b. penerimaan dari rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya yang diusahakan oleh pemerintah; c. penjualan karcis dan biaya masuk ke tempat-tempat hiburan yang diusahakan oleh pemerintah; d. penerimaan jasa tenaga kerja dan pekerjaan; e. penerimaan proyek-proyek, f. setengah (50 persen) dari sewa, penggantian benda-benda tak bergerak seperti rumah dinas, rumah negeri, benda-benda bergerak, seperti alat-alat besar dan sebagainya; g. setengah (50 persen) dari penerimaan bukan pajak dari luar negeri;

Penerimaan Kekayaan

h. empat puluh persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat. Penerimaan kekayaan adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari kekayaan yang dimiliki pemerintah, yang terdiri dari tiga jenis penerimaan: a. bunga, b. laba saham, c. sewa tanah dan royalti. Dalam hal tanah bengkok, perlakuannya tanpa memandang apakah tanah tersebut dikerjakan sendiri atau disewakan pada pihak lain, tetap dimasukkan pada perincian ini.

Penerimaan Lain-lain

Yang termasuk dalam penerimaan lain-lain antara lain hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro (kas daerah), dan lain-lain. Bagian bagi hasil pajak terdiri dari: a. Penerimaan pajak bumi dan bangunan; b. Bagi hasil pajak lainnya.

Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan terdiri dari penerimaan yang berasal dari dalam negeri berupa tabungan negara dan dari luar negeri berupa bantuan proyek dan bantuan program. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan Pembangunan Daerah Tingkat II yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan. Penerimaan tersebut dirinci menurut sumber pinjaman sebagai berikut: a. Pinjaman Pemda untuk bantuan kredit pasar, kredit pertokoan, dan lain-lain yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; b. Pinjaman untuk BUMD.

Penerimaan Pembangunan

Penganggur Pengangguran

Penganggur kentara Pengeluaran

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Pengangguran, adalah angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha (MP), tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa (sebelumnya dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja) dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai Bekerja). seorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi pemerintah sama dengan produksi pemerintah yang dikonsumsi sendiri, yaitu produksi bruto pemerintah dikurangi penerimaan dari produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan.

xix


Istilah Statistik Istilah Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pertanian

Pengeluaran Perusahaan Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Pengeluaran Rutin

Pengendalian Harga Penggalian

Penggolongan Industri Pengolahan

Deskripsi Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor/sub sektor. Proyek-proyek di setiap sektor adalah Industri; Pertanian dan Kehutanan; Sumber Daya Air dan Irigasi; Tenaga Kerja; Perdagangan; Pengembangan Usaha Daerah; Keuangan Daerah dan Koperasi; Transportasi; Pertambangan dan Energi; Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah; Pembangunan Daerah dan Pemukiman; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga; Kependudukan dan Keluarga Berencana; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja; Perumahan dan Pemukiman; Agama; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Hukum; Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa; Keamanan dan Ketertiban Umum; dan Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan. Pengeluran pertanian adalah yang benar-benar digunakan untuk mendapatkan produksi tersebut dan bukan yang dibeli atau dicadangkan. Pengeluaran tidak mencakup nilai bagi hasil, sewa tanah, dan perkiraan sewa tanah milik sendiri dan biaya selamatan. Pengeluaran perusahaan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mengelola perusahaan selama setahun. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Belanja rutin harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri sesuai pasal 64 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dari pos-pos pengeluaran rutin Pemda Tingkat II yang ada kemudian dirinci menurut sepuluh jenis belanja rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang & bunga, ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah bawahan, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka. Pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menetapkan suatu harga maksimum untuk barang atau jasa tertentu tindakan mana dapat bersifat selektif atau universal. Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak bumi dan bahan radio aktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Kegiatan pemecahan, peleburan, pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri. Kegiatan persiapan tempat penambangan penggalian seperti pembuatan jalan, jembatan dari dan ke arah lokasi penambangan, pengerukan, pemasangan pipa penyaluran dan sebagainya termasuk ke dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan penelitian mengenai prospek barang tambang dan mineral termasuk ke dalam jasa penambangan. Kegiatan pengambilan, pembersihan, dan pemurnian air untuk dijadikan air bersih termasuk dalam sektor air minum. Industri Pengolahan digolongkan menjadi empat kategori berdasarkan jumlah orang yang terlibat tanpa memperhatikan penggunaan tenaga mesin sebagaimana nilai kapital yang dimiliki oleh industri tertentu. Empat kategori tersebut adalah: Besar : 100 dan lebih pekerja Sedang : 20 - 99 pekerja Kecil : 5 - 19 pekerja Rumah Tangga : 1 - 4 pekerja

xx

Perkebunan

Perkebunan adalah lahan yang memiliki status legal untuk dibuat perkebunan tanaman secara komersil pada lahan tersebut, berdasarkan pada undangundang yang dijamin oleh pemerintah. Dengan kata lain, seperti perkebunan tanaman pribadi yang tidak mempunyai hak untuk mengeksploitasi dengan mempertimbangkan perkebunan rakyat. Komoditas yang dihasilkan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, kina, tebu, tembakau dan rosela. data yang dikumpulkan terdiri dari produksi, lahan dan persediaan komoditas.


Istilah Statistik Istilah Perkebunan Besar Pertambangan

Perubahan Stok

Perusahaan

Perusahaan atau Usaha Industri

Perusahaan Daerah Perusahaan Industri Pengolahan Perusahaan Negara

Produk Domestik Bruto PDB atas dasar harga berlaku PDB harga konstan (riil)

Produk Nasional Bruto

Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum di atas tanah negara yang mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang. Di luar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair, dan gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan bumi (tambang terbuka) maupun di bawah tanah (tambang dalam) termasuk penggalian, pengerukan, dan penyedotan dengan tujuan mengambil benda padat, cair atau gas yang ada di dalamnya. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, dan bijih mangan. Stok terdiri dari bermacam-bermacam barang yang akan dipakai, yang sedang dalam proses pengerjaan dan barang-barang yang sudah jadi tetapi belum dijual. Dengan demikian pemegang stok sebagian besar adalah perusahaan, termasuk perusahaan pemerintah dan pemerintah sendiri. Yang merupakan stok pemerintah adalah persediaan barang-barang strategis, seperti bahan pangan. Nilai perubahan stok pada tahun tertentu adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Data perubahan stok barang-barang strategis pemerintah belum tersedia. Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT (Persero), Perusahaan Umum atau Perusahaan Jawatan. Perusahaan atau Usaha Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertangggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu : Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 Perusahaan Negara terdiri dari Perusahaan Jawatan (Departemental Agency), Perusahaan Umum (Public Enterprises), dan Perusahaan Perseroan (Public Company). a. Perusahaan Jawatan (Departemental Enterprise) Perusahaan Jawatan adalah perusahaan yang seluruh modalnya termasuk bagian dari anggaran belanja yang menjadi hak dari suatu departemen; b. Perusahaan Umum (Public Enterprise) Perusahaan Umum adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; c. Perusahaan Perseroan (Public Company) Perusahaan Perseroan adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Produk Domestik Bruto, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku (at current market prices) atau nominal, PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan. PDB harga konstan (riil), merupakan PDB atas dasar harga berlaku, namun tingkat perubahan harganya telah ―dikeluarkan‖ . Peningkatan besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor . Produk nasional bruto merupakan produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu negara yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh dari negara tersebut yang harus dibayarkan ke luar negeri. PNB harga berlaku, menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk


xxi

PNB harga berlaku

Deskripsi


Deskripsi dinikmati oleh penduduk suatu negara.

Produk Nasional Neto Produk Nasional Neto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi

Produksi Produksi Punya Pekerjaan tetapi Sementara Tidak Bekerja

Rasio Anak-Wanita Rasio Jenis Kelamin Rasio Kelas terhadap Ruang Belajar Rasio Murid terhadap Guru Rasio Murid terhadap Kelas Rasio Murid terhadap Sekolah Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Tenaga Kerja Per Usaha Rata-rata Upah

Rawat Inap Rawat Jalan/Berobat Jalan

Retribusi Daerah

xxii

Ruang Kelas/Ruang Belajar Rumah Tahanan Negara/Rutan Rumah Tangga

Produk nasional neto merupakan produk nasional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu periode (setahun). Produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Produksi adalah semua barang yang dihasilkan/diproses oleh suatu perusahaan. Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit. Punya pekejaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok, termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Rasio anak-wanita adalah rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-49 tahun). Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Rasio kelas terhadap ruang belajar adalah angka perbandingan antara banyaknya kelas dengan banyaknya ruang belajar. Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. Rasio murid terhadap kelas adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya kelas. Rasio murid terhadap sekolah adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya sekolah. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Rata-rata tenaga kerja per usaha adalah hasil bagi jumlah tenaga kerja pada usaha akomodasi (sesuai dengan klasifikasi) dengan jumlah usaha akomodasi (yang termasuk ke dalam klasifikasi/kelompok tersebut). Penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama. Sedangkan indeks perkembangan rata-rata upah menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau jenis tanaman perkebunan adalah dengan membandingkan besar upah antara semester/tahun berjalan dengan upah pada semester/tahun dasar dengan penimbang tetap hari kerja pekerja. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan (pergi berobat) dan harus menginap. Rawat jalan/berobat jalan adalah upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah kepada pembayar/pemakai. Ruang kelas (ruang belajar) adalah ruangan yang dibatasi oleh dinding, atau sekat, dan dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar. Rumah tahanan negara/rutan adalah tempat penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa, di antaranya:



Deskripsi orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya; orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang; pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri. 2. Rumah Tangga Khusus (Special Household) adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. a. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tanga biasa, diantaranya : orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; rt yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta art lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri. b. Rumah tangga khusus

Rumah Tangga Pertanian

Sekolah Sektor Industri Pengolahan

adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehariharinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam Susenas. Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu orang anggota rumah tangga melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Kegiatan dimaksud meliputi bertani/berkebun, beternak ikan dikolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, dan mengusahakan ternak/unggas. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan. Sektor ini mencakup semua perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi baik dengan tangan maupun mesin dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada konsumen akhir.

xxiii


Istilah Statistik Istilah Sektor Publik

Sensus Penduduk

Sensus Pertanian

Setengah penganggur

Setengah penganggur kentara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Sistem Perdagangan Khusus

xxiv

Sistem Perdagangan Umum Status Gizi Status Pekerjaan

Deskripsi Sektor publik dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemerintahan umum dan kelompok badan usaha negara. Pemerintahan umum pada dasarnya mencakup semua departemen dan non- departemen, badan dan lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan dan semua pengadaan pelayanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang tidak ditarik pembayaran atau pembayarannya di bawah biaya produksi. Juga dicakup: a. badan-badan yang tidak mencari untung seperti sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, museum, perpustakaan, dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai dari keuangan pemerintah; b. instansi pemerintah yang memproduksi barang dan jasa sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta yang berkaitan erat dengan kegiatan instansi tersebut dan keuangannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama instansi itu seperti unit-unit percetakan di kantor-kantor pemerintah yang menjual publikasi, kartu pos bergambar dan reproduksi karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan dan lain-lain. Penjualan yang dimaksud di sini hanya bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga tersebut; c. instansi yang menyediakan pelayanan finansial tetapi tidak berwenang untuk melakukan transaksi finansial sendiri. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai, biasanya bukan saja meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia,bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sensus Pertanian merupakan sensus yang bertujuan untuk: 1. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia. 2. Mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin. 3. Memperoleh informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, luas tanam tanaman pangan, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya. Dengan demikian, hasil sensus pertanian juga dapat digunakan sebagai data dasar untuk memperbaiki perkiraan produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk juga populasi pohon atau ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian rutin. adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah pengangguran yang dimaksudkan definisi itu disebut sebagai setengah penganggur terpaksa. Sedangkan orang yang bekerja di bawah 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain dikelompokkan sebagai setengah penganggur sukarela. seseorang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaanlain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu dari anggaran rutin itu sendiri yang digunakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) merupakan suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang merangkum berbagai variabel ekonomi dan sosial di dalam suatu kerangka data sehingga tidak saja mencakup kinerja ekonomi, seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga interaksi antara kinerja ekonomi dengan kondisi sosial masyarakat, seperti distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan (kesempatan kerja). SNSE disusun untuk dapat menjawab kebutuhan data yang dapat memberikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan dalam suatu kerangka data yang komprehensif, terintegrasi dan konsisten. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja merupakan masalah-masalah yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak terhadap distribusi pendapatan dan juga terhadap kesempatan kerja. Sistem perdagangan khusus adalah sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, kecuali penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai luar negeri. Sistem perdagangan umum adalah sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat dianggap sebagai dalam negeri. Status gizi yang dimaksud adalah keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari tinggi/berat badan menurut umur. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, Status tersebut diklasifikasikan dalam: 1. Berusaha sendiri tanpa rekan kerja atau bantuan orang lain.



Deskripsi 2. Berusaha sendiri dibantu oleh anggota keluarga atau karyawan sementara. 3. Pengusaha dengan pekerja tetap 4. Karyawan 5. Pekerja tidak dibayar

Subsidi

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Survei Usaha Terintegrasi (SUSI)

Tamat Sekolah

Tanaman Buah-buahan Tegal/Kebun/Ladang/ Huma Telekomunikasi Telepon

Tempat Lahir

Tempat lahir responden adalah Provinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkannya.


xxv

Tempat Kelahiran

Dalam subsidi termasuk semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui : Kesempatan kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; Pengangguran dan setengah pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Pada kegiatan Sensus Ekonomi pengumpulan data dari usaha kecil tidak berbadan hukum selain pertanian dilakukan secara terpadu 10 tahun sekali, sehingga belum diperoleh series data tahunan. Untuk menyediakan series data sektor non formal, yaitu data dari usaha kecil dan menengah yang berkesinambungan, maka BPS melaksanakan survei terpadu yang diberi nama Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), meliputi sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi serta sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi. Secara umum tujuan dari kegiatan SUSI sektor angkutan adalah tersedianya data tentang keadaan ekonomi mutakhir yang terinci menurut sub sektor, regional dan nasional, sedangkan tujuan khususnya adalah : Tersedianya data tentang struktur perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, baik menurut sub sektor maupun wilayah; Tersedianya informasi secara rinci tentang karakteristik dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga dari sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi; Tersedianya data ekonomi mikro yang berupa profil dan ciri dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum termasuk usaha rumah tangga dalam setiap sub sektor. Secara umum tujuan dari kegiatan SUSI sektor perdagangan adalah tersedianya data tentang keadaan ekonomi mutakhir yang terinci menurut sub sektor, regional dan nasional. Sedangkan tujuan khususnya adalah : Tersedianya data tentang struktur perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga sektor perdagangan, baik menurut sub sektor maupun wilayah; Tersedianya informasi secara rinci tentang karakteristik dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum serta usaha rumah tangga dari sektor perdagangan; Tersedianya data ekonomi mikro yang berupa profil dan ciri dari perusahaan/usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum termasuk usaha rumah tangga dalam setiap sub sektor. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah. Tanaman buah-buahan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah umumnya merupakan tanaman tahunan. Tegal/kebun/ladang/huma adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan seperti padi ladang, palawija/hortikultura dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan atau segala jenis tanda, isyarat, tulisan gambar, suara, atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektonik. Telepon adalah suatu sistem telekomunikasi yang diadakan untuk meneruskan berita dengan percakapan. Tempat ibu kandungnya melahirkannya.

Istilah Statistik Istilah Tempat Pelelangan Ikan

Tenaga Kerja Tenaga Kerja Dibayar Tenaga Kerja Tidak Dibayar Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak Sekolah Lagi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat upah/gaji Tipe Daerah

Umur Perkawinan Pertama Untuk Indonesia kemiskinan Upah/Gaji

xxvi

Usia

Wanita Pasangan Usia Subur

Deskripsi TPI adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi, atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah); b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan; c. Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan; d. Mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja. Tenaga kerja dibayar adalah semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang. Tenaga kerja tidak dibayar adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan tidak menerima upah dan gaji sebagaimana yang berlaku di perusahaan tersebut. Tenaga kerja ini biasanya berasal dari pekerja pemilik/pengusaha dan pekerja keluarga lainnya. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD. Tidak sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Mengacu pada tingkat upah minimum dan lainnya, seperti yang telah ditentukan dalam peraturan atau hukum mengenai upah. Untuk menetukan apakah suatu desa tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel : kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum. Daftar variabel dan cara penghitungan skor suatu desa dapat dilihat pada publikasi Profil Statistik Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tahun 2005. Umur perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Untuk Indonesia kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum makanan yang didekati dengan kebutuhan 2100 kkalori ditambah dengan kebutuhan bukan makanan. Upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari si responden. Wanita pasangan usia subur adalah wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.


Istilah Statistik Istilah Wanita Pernah Kawin Wilayah Pencacahan

Deskripsi Yang dimaksud dengan wanita pernah kawin adalah penduduk/anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Wilayah pencacahan (wilcah) adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang pada umumnya merupakan wilayah kerja seorang pencacah. Wilcah harus mempunyai batas yang jelas, baik alam maupun buatan, dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Sebuah wilcah pada umumnya mencakup sekitar 200-300 rumah tangga atau bangunan fisik bukan tempat tinggal, atau gabungan dari rumah tangga dan bangunan fisik bukan tempat tinggal.

xxvii


Daftar Isi

DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG ..................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii ISTILAH STATISTIK ................................................................................................. iii DAFTAR ISI.......................................................................................................... xxviii DAFTAR TABEL ......................................................................................................xxx DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ xxxiii DAFTAR PETA..................................................................................................... xxxiv BAB I 1 PENDAHULUAN .........................................................................................................1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 1 1.3. Hasil Yang di harapkan .......................................................................................... 1

BAB II 2 PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...................................................2 2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan ................................................................ 2

BAB III 4 DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN...............................................4 3.1. Data Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................................ 4 3.2. Lembaga Penyedia Data Pembangunan Daerah ................................................... 4 3.3. Penggunaan Data dan Informasi Untuk Kebijakan Pembangunan .................... 5

BAB IV7 JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN ......................................7 4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai. ...................................................................... 7 4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand ................................................................... 16 4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah ...................... 18 4.4. Sistem Keuangan/Perbankan ............................................................................... 21 4.5. Data Keamanan ..................................................................................................... 21

BAB V 22 TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN ........................................................22 5.1. Location Quotient (LQ) ......................................................................................... 23 5.2. Cor (Capital-Output Ratio) .................................................................................. 24 5.3. Shift Share .............................................................................................................. 25

xxviii

5.4. Ketenagakerjaan .................................................................................................... 32 5.5 Ketimpangan Pembangunan Wilayah .................................................................. 33 5.5.1 Gini Rasio ................................................................................................. 36 5.5.2

Indeks Williamson................................................................................ 38

5.5.3

Indeks Entrophy Theil .......................................................................... 39


Daftar Isi 5.5.4Angka Inflasi.............................................................................................. 40 5.6. Indikator Pembangunan Daerah ......................................................................... 42 5.7. Perangkat Analisis Bidang Pertanian ................................................................... 45

BAB VI47 ANALISIS DAN PEMBAHASAN .............................................................................47 6.1. Struktur Perekonomian Kota Bontang ................................................................. 47 6.2. Analisis Location Quotient (LQ)........................................................................... 50 6.3. Analisis Shift Share ................................................................................................ 52 6.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ........................................................... 54 6.5 Gini Ratio ................................................................................................................ 56 6.6. Indeks Entropy Theil (IET) .................................................................................... 59 6.7. Angka Inflasi .......................................................................................................... 60 6.8. Analisis Ketenagakerjaan ...................................................................................... 64 6.9. Analisis Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) .................................................. 70 6.9.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang ...................................... 70 6.9.2 Angka Harapan Hidup Saat Lahir ......................................................... 71 6.9.3 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) ..................................................... 73 6.9.4 Rata-rata Lama Sekolah ......................................................................... 74 6.9.5 Rata-rata Pengeluaran Riil..................................................................... 75 6.10. Indikator Pembangunan Daerah ...................................................................... 78 6.10.1. Indikator untuk menilai Kapabilitas Aparat ......................................... 78 6.10.2. Indikator untuk menilai Keuangan Daerah .......................................... 80 6.10.3. Indikator untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan ............ 86 6.10.4. Indikator Untuk Menilai Fasilitas Publik ............................................. 90 6.10.5 Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: ............................................................................................. 102 6.10.6. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam: ..................................... 105 6.10.7. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah : ........................................................... 113 6.10.8. Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya: ........... 123 6.11. Analisis Pertanian.............................................................................................128 6.12. Pola Konsumsi ...................................................................................................132

xxix


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang 20072014 (%) ...................................................................................................................... 48 Tabel 6.2 Kontribusi Sektoral PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang 2007-2014 (%) ........................................................................................................... 49 Tabel 6.3 Nilai LQ Sektoral Kota Bontang Tahun 2010 – 2014 .............................................. 51 Tabel 6.4 Analisis Shift-share Kota Bontang, 2010-2014........................................................ 53 Tabel 6.5 Analisis ICOR Kota Bontang, 2005 - 2014 ............................................................... 55 Tabel 6.6 Garis kemiskinan Kota Bontang Tahun 2008-2014 ....................................... 59 Tabel 6.7 Distribusi Persentase Pembagian Total Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio Kota Bontang Tahun 2011-2014 .............................................................. 59 Tabel 6.8 Indeks Entrophy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2011................. 60 Tabel 6.9 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Nasional, Kaltim, dan Kota, 2006-2015*) ...................................................................................................................................... 62 Tabel 6.10 Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Bulan Nopember Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 .................................................................................................... 63 Tabel 6.11 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang Tahun 2012-2014 ............................................................... 65 Tabel 6.12 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang 2009-2014 ................................................................................................... 65 Tabel 6.13 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2014 ...................................... 66 Tabel 6.14 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang 2010-2014 .......................................................................... 67 Tabel 6.15 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 2012-2014 .................................................................................................................. 69 Tabel 6.16 Perkembangan Indikator Dan Reduksi Sortfall IPM Kota Bontang, Tahun 20052013 ............................................................................................................................. 76 Tabel 6.17 Jumlah Pegawai di Kota Bontang 2002-2015........................................................ 79 Tabel 6.18 Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang dari Pos PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2000-2015............................................................................... 81 Tabel 6.19 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000 - 2015 ...................................................................................................................................... 82 Tabel 6.20 Struktur Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-

xxx

2015 ............................................................................................................................. 84 Tabel 6.21 Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bontang Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2012—2015 ............................................................................ 87


Daftar Tabel Tabel 6.22 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Infomasi Tahun 2011—2014 .................................................................................... 89 Tabel 6.23 Indikator Layanan Kesehatan/Desa, Ratio Fasilitas kesehatan terhadap Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Bontang Tahun 2015....................................................... 91 Tabel 6.24 Sarana Kesehatan di Kota Bontang 2000-2015 ..................................................... 91 Tabel 6.25 Indikator Tenaga Kesehatan/desa, Jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Bontang Tahun 2014 .................................................................. 92 Tabel 6.26 Jumlah Tenaga Kesehatan dan rasio dokter, perawat terhadap penduduk di Kota Bontang Tahun 2000-2015 .............................................................................. 92 Tabel 6.27 Struktur Penduduk dan Dependency ratio di Kota Bontang Tahun 2006-2014 93 Tabel 6.28 Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2000-2014 ... 96 Tabel 6.29 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Tahun 2014 ............................................................ 97 Tabel 6.30 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Tahun 2014 ............................................................ 98 Tabel 6.31 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan....... 100 Tabel 6.32 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang .............. 103 Tabel 6.33 Populasi Ternak di Kota Bontang, 2011-2015..................................................... 107 Tabel 6.34 Rumah Tangga Perikanan Tahun 2014 ................................................................ 108 Tabel 6.35 Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2000-2015 ................................................... 110 Tabel 6.36 Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, sumber Air Baku dan Tenaga Kerja di Kota Bontang 2001-2015 ............................................................. 110 Tabel 6.37 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mandi/Cuci yang digunakan di Kota Bontang 2000-2014 ........................................................................................ 112 Tabel 6.38 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan persebaran serta kepadatan penduduk Kota Bontang Tahun 2000—2014 .......................................................................... 114 Tabel 6.39 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang 2000—2014 ...................................................................... 115 Tabel 6.40 Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang ..... 117 Tabel 6.41 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bontang 2000—2014............................................................................................... 118 Tabel 6.42 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang .................................................................................................................................... 119 Tabel 6.43 Tingkat pengangguran di Kota Bontang 2000-2014 .......................................... 120 Tabel 6.44 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Kota Bontang 2000—2014 ............................................................. 121 Tabel 6.45 Penduduk bekerja menurut Sektor Formal dan Informal di Kota Bontang Tabel 6.46 Sarana Peribadatan di Kota Bontang 2000-2015 ................................................ 123 Tabel 6.47 Potensi Wisata Alam di Kota Bontang 2014 ......................................................... 124


xxxi

2001—2014 .............................................................................................................. 122

Daftar Tabel Tabel 6.48 Sarana dan Prasarana Wisata di Kota Bontang 2000-2014 ............................... 125 Tabel 6.49 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran di Kota BontangTahun 20132014 ........................................................................................................................... 126 Tabel 6.50 Jumlah Tindak Kejahatan di Kota Bontang 2010-2015 ...................................... 126 Tabel 6.51 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 20102014 ........................................................................................................................... 127 Tabel 6.52 Luas Panen dan Produksi Padi Bontang Tahun 2012- 2014 .............................. 129 Tabel 6.53 Luas panen dan Produksi Ubi Kayu Bontang Tahun 2012-2015 ...................... 131 Tabel 6.54 Luas panen dan Produksi Ubi Jalar Bontang Tahun 2012-2015 ....................... 131 Tabel 6.55 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Makanan di Kota Bontang Tahun 2014 ................................................................................................ 133 Tabel 6.56 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Makanan di Kota Bontang ...................................................................................................................... 133 Tabel 6.57 Persentase Kontribusi Konsumsi Kelompok Makanan terhadap Total Energi dan

xxxii

Protein Tahun 2014 .................................................................................................. 134


Daftar Peta

DAFTAR GRAFIK Grafik 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Migas Kota Bontang Tahun 2014 (persen) ................ 47 Grafik 6.2 Indeks Entropy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 - 2011 ............... 60 Grafik 6.3 Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional ................................................... 61 Grafik 6.4 Andil Inflasi Kalimantan Timur Bulan Nopember Tahun 2015 (%) .................... 63 Grafik 6.5 Perbandingan Angka Harapan Hidup saat lahir (e0) Kab/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013 dan 2014 (Tahun) ................................................................ 72 Grafik 6.6 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014 (Tahun) ....................................................................... 73 Grafik 6.7 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2014 (Tahun) ........................................................................................................... 74 Grafik 6.8 Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kab/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2014 (000 Rupiah) .................................................................................................. 75 Grafik 6.9 Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2004-2014 (Persen) .......................... 77 Grafik 6.10 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2014 ................................................................................................................................... 83 Grafik 6.11 Persentase Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2014 ......... 83 Grafik 6.12 Perkembangan Jumlah Sekolah menurut jenjang pendidikan Kota Bontang .... 95 Grafik 6.13 Perkembangan Jumlah Murid menurut jenjang pendidikan Kota Bontang ...... 95 Grafik 6.14 Perkembangan Jumlah Guru menurut jenjang pendidikan Kota Bontang ....... 95 Grafik 6.15 Banyaknya Pelanggan PDAM Kota Bontang 2003-2015 (pelanggan) .............. 99 Grafik 6.16 Jumlah Air Baku Utama dan Air yang disalurkan PDAM Kota Bontang............ 99 Grafik 6.17 Persentase Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2014 .. 100 Grafik 6.18 Persentase tenaga Listrik yang terjual menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2014 ........................................................................................................................ 101 Grafik 6.19 Perkembangan Total Panjang Jalan di Kota Bontang 2004-2015 (km)........... 102 Grafik 6.20 Struktur Perekonomian Kota BontangTahun 2014 (%)..................................... 104 Grafik 6.21 Perkembangan Luas Hutan menurut fungsi hutan di Kota Bontang,2004-2013 ................................................................................................................................. 107 Grafik 6.22 Luas Panen Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2014 ........................................................................................................................ 129 Grafik 6.23 Luas Tanam Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2014 ............................................................................................................ 130 Grafik 6.24 Luas Tanam dan luas Panen padi, kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar dan


xxxiii

jagung Bontang ...................................................................................................... 130

Daftar Peta

DAFTAR PETA

xxxiv

Peta 6.1 Peta Sebaran Penduduk Kota Bontang Tahun 2014................................................. 56


Bab 1 Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan telah diberlakukannya otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah memerlukan data untuk membantu pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Bontang adalah : 1. Memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai,

demand, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan keamanan. 2. Menyusun format standar tentang data dan informasi yang mesti dikumpulkan oleh daerah dalam mendukung Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

1.3. Hasil Yang di harapkan Tersusunnya sistem informasi mengenai kondisi suplai, permintaan, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan data keamanan yang berguna untuk perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang akan digunakan oleh aparatur di daerah.

1


Bab 2 Perlunya Perencanaan Pembangunan

BAB II PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Istilah perencanaan pembangunan (khususnya pembangunan ekonomi) sudah sangat umum didengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian dalam berbagai literatur tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut. Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan

berbagai alternatif

penggunaan

sumberdaya

untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni: •

Merencanakan berarti memilih," Definisi ini dikenalkan oleh Yulius

Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan sangat erat sehingga banyak literatur perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan uruturutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. •

Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. Penggunaan istilah "sumberdaya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumberdaya disini mencakup sumberdaya alam (tanah, air. hasil tambang, dan sebagainya), sumberdaya manusia, sumberdaya modal, dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumberdaya tersebut berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara berbagai

2

pilihan tindakan-tindakan yang ada.


Bab 2 Perlunya Perencanaan Pembangunan •

Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat diartikulasikan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuantujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

•

Perencanaan untuk masa depan. Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

3


Bab 3 Data Untuk Perencanaan Pembangunan

BAB III DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.1. Data Perencanaan Pembangunan Daerah Data untuk perencanaan daerah dapat dibedakan menjadi berbagai aspek menurut tinjauan yang diinginkan.

Hal ini disebabkan tujuan dari

perencanaan itu sendiri juga berbagai macam. Sebagaimana dijelaskan di depan inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang diinginkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah adanya tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumberdaya yang ada. Untuk menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mudah, mengingat bahwa tujuan dari pembangunan seringkali abstrak dan sangat ideal. Sedangkan apa yang dihadapi saat ini dengan melihat sumberdaya yang ada seringkali masih jauh dari apa yang diinginkan. Untuk itulah perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam khasanah ilmu pengetahuan. Seringkali dalam ilmu perencanaan, dibedakan menjadi perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/regional. Bagaimana data dapat membantu proses pembuatan perencaaan? Menurut beberapa ahli ekonomi bahwa penggunaan paling penting dari data atau indikator-indikator pembangunan adalah untuk menyediakan target-target untuk perencanaan. Beberapa contoh misalnya indikator pendapatan perkapita yang ingin dicapai oleh suatu daerah sering dijadikan target dari kemajuan pembangunan yang diinginkan. Selain itu target-target pengurangan angka kemiskinan juga menjadi proyek atau program yang relatif strategis bagi daerah.

3.2. Lembaga Penyedia Data Pembangunan Daerah Berbicara mengenai lembaga penyedia data tidak terlepas dari sistem perstatistikan nasional Indonesia. Di Indonesia lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS secara struktural bertangung jawab langsung kepada Presiden.

4

Di samping berada di pusat BPS juga mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan instansi vertikal yang disebut BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota.


Bab 3 Data Untuk Perencanaan Pembangunan Berkaitan dengan penyediaan data untuk perencanaan pembangunan di daerah maka mekanisme yang berjalan semala ini adalah berkoordinasinya BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/kota dengan pemerintah daerah. Untuk itu upaya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan haruslah melibatkan pihak-pihak tersebut. Secara teknis data yang diolah dan kemudian didiseminasikan oleh BPS provinsi atau kabupaten/kota diperoleh dengan cara survei dan laporan/catatan rutin dari instansi pemerintah daerah.

3.3.

Penggunaan Data Pembangunan

dan

Informasi

Untuk

Kebijakan

Selama ini, proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Sebelum era desentralisasi proses perencanaan pembangunan daerah lebih bersifat sentralistik. Dalam proses ini pemerintah daerah menerima agenda perencanaan pembangunan dari pusat untuk selanjutnya menjalankannya dalam kerangka memenuhi jadwal atau agenda perencanaan yang telah menjadi pola baku yang ditetapkan pemerintah pusat. Implikasi lebih jauh dari proses ini adalah ketergantungan yang semakin besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam era desentralisasi proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini sudah mulai dilakukan proses bottom up planing pada taraf yang lebih intensif dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian pada tataran pelaksanaan pembangunan juga sudah lebih melihat kepentingan daerah dan lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diharapkan ke depan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kemudian juga akan menumbuhkan kemandirian dalam pendanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian dengan semakin intens-nya peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diterima antara lain: a. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan kelengkapan database yang lebih lengkap lagi, agar setiap tahapan pembangunan didasarkan pada data yang semakin aktual. b. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. c. Dibutuhkan semakin besarnya partisipasi dari masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan.

5


Bab 3 Data Untuk Perencanaan Pembangunan d. Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Hal ini untuk mengimbangi pertumbuhan

6

pembangunan daerah yang semakin pesat.


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan

BAB IV JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN Jenis data untuk perencanaan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu data spasial (keruangan) dan non spasial. Kedua data tersebut juga masih bisa dikembangkan menjadi dua macam dalam hal manajemennya, yaitu data fisik yang bersifat statis dan data sosial-ekonomi yang dinamis sehingga penting untuk selalu di update. Namun dari sisi substansi pembangunan ekonomi, data perencanaan pembangunan juga bisa dilihat dari perspektif suplai dan demand. Dengan melihat dari dua sisi ini diharapkan akan dapat memenuhi dua aspek penting pembangunan . Dalam SIMREDA ini jenis-jenis data yang tercakup tidak hanya mengambil dari salah satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek, guna kelengkapan dan keluasan kegunaan dari yang yang dihimpun.

4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai. Dilihat potensi dan prospek sumberdaya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana fisik, aglomerasi kegiatan ekonomi, serta sistem kotakota yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan daerah. A. Sumber daya manusia (SDM) Data tentang SDM digunakan untuk melihat seberapa jauh ketersediaan dan kualitas SDM, mobilitas SDM untuk melihat pola penyebaran dan pola migrasi, dan produktivitas SDM daerah. Data yang dibutuhkan adalah : No. 1

Variabel/Aspek Kependudukan Kuantitas

Data Dasar jumlah penduduk per kecamatan

Keterangan Menggambarkan perkembangan Kependudukan suatu daerah agar antisipasi dan perencanaan lebih baik

Sumber Data BPS setempat

Penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Menunjukan struktur penduduk

BPS setempat

Untuk melihat dinamika kependudukan

BPS setempat


BPS setempat

7

kepadatan penduduk (jml pddk per luas wilayah) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Angka kelahiran dan kematian

Data Turunan Perkembangan jumlah penduduk Laju pertumbuhan penduduk

Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan No.

Variabel/Aspek

Kualitas

2

Ketenagakerjaan

Data Dasar Angka kematian bayi Jumlah penduduk setiap wilayah (perdesaan dan perkotaan) daerah asal (tempat tinggal sebelum di wilayah yang sekarang) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan

Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama Jumlah angkatan kerja Tingkat pengangguran (presentase penduduk yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja)

Jumlah permintaan tenaga kerja

Data Turunan Persebaran penduduk di setiap wilayah

Keterangan Melihat tingkat kesehatan masyarakat Melihat peta persebaran penduduk dalam struktur ruang wilayah

Mobilitas penduduk antar wilayah (migran) Tingkat pendidikan

Proporsi penduduk berpendidikan tinggi Lama sekolah Proporsi tenaga kerja terhadap penduduk

Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah pengangguran

Proporsi tenaga kerja sektor primer Proporso tenaga kerja sektor sekunder Proporsi tenaga kerja sektor tersier Pertumbuhan kesempatan kerja dibagi pertumbuhan penduduk usia produktif

Sumber Data BPS setempat BPS setempat

BPS setempat

Menunjukan kemampuan manusia sebagai pelaku pembangunan

BPS setempat

BPS setempat

Menunjukan potemsi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut

BPS setempat dari Sakernas (survei Angkatan Kerja Nasional)

Menyatakan potensi angkatan kerja yang siap masuk pasar kerja Menunjukan beban, sekaligus target bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menunjukan upaya peningkatan kesempatan kerja daerah

Dinas kependuduka n dan ketenaga kerjaan setempat

B. SUMBER DAYA ALAM (SDA) Data tentang SDA digunakan untuk melihat potensi dan pola ketersediaan, penyebaran dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Data yang dibutuhkan adalah: No.

8

1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Pertambangan dan Penggalian Bahan galian gol. A, B, C, (Tabel 12)

Potensi emas, perak, timah,

Perkembangan produksi bahan

Menunjukan potensi, produksi,

BPS atau Dinas Pertambangan



Variabel/Aspek

2

Migas

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

tembaga, batu bara, dll.

galian

dan perkembangan produksinya

dan Penggalian

Produksi bahan tambang (Tabel 13) Potensi bahan galian berdasarkan wilayah (Tabel 13) Potensi minyak bumi (tabel 15)

Perkembangan produksi bahan tambang Wilayah persebaran potensi bahan galian gol. C ( Tabel 14)

Potensi Gas alam (Tabel 15) Wilayah persebaran minyak bumi (Tabel 16) Wilayah persebaran Gas alam (Tabel 16) Kontribusi PDRB sektor pertambangan (Tabel 17)

3e

Kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB

Bagi hasil SDA (Tabel 18)

Nilai Bagi Hasil SDA

Luas hutan

Luas hutan produksi Luas hutan tanaman industri Pertumbuhan luas hutan

Luas wilayah

Proporsi luas hutan Proporsi luas perkebunan Pertumbuhan luas perkebunan

Produksi

Produksi Hutan Produksi perkebunan luas kawasan lindung jenis, luas, dan lokasi objek wisata Jumlah kunjungan wisatawan

Untuk kebijaksanaan pengembangan wilayah Menunjukan potensi, produksi, dan persebaran migas di setiap wilayah

Departemen energi dan sumber daya mineral

Melihat peranan pertambangan dalam perekonomian daerah Bagi hasil SDA yang diterima selama ini

BPS setempat

Melihat potensi hutan berdasarkan peruntukannya Menunjukan perkembangan luas hutan untuk kebijakan pelestarian Luas hutan dibagi luas wilayah. Perkembangan data ini akan menunjukan upaya yang telah dilakukan untuk pelestarian

BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat

Bappeda/Dinas Pendapatan Daerah

Kehutanan

Kawasan lindung 4

Potensi wisata alam

Jumlah objek wisata

BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat

BPS atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat BPS atau Dinas Pariwisata

C. Prasarana Dan Sarana Data prasarana dan sarana wilayah berguna untuk melihat seberapa jauh


9

ketersediaan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, listrik,

Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan kesehatan, pendidikan dna peribadatan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Data yang dibutuhkan : NO 1

Variabel/Aspek Prasarana Transformasi darat

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Panjang jalan

Pertumbuhan panjang jalan Panjang jalan per klasifikasi (jalan Provinsi,kabupaten, kec,jalan usaha tani,dll)

Luas wilayah

panjang jalan per luas wilayah

Kondisi jalan

panjang jalan menurut kelas jalan

Perkembangan pembangunan fisik jalan dan manajemen pengelolaaan/pemeliharaan . Juga ntuk kebijakan penurnan biaya transportasi hasil pertanian Menunjukan kerapatan jalan (mencirikan wilayah perkotaan/pedesaan) mantap,sedang,tidak mantap.

panjang jalan menurut jenis permukaan jalan panjang jalan menurut kualitas panjang jalan menurut fungsi jalan panjang jalan menurut kelas jalan Kepadatan jaringan jalan Lalu-lintas harian rata-rata Waktu tempuh rata-rata jam/Km Jumlah jembatan

2

10

3

Sarana Transformasi Darat

Prasarana dan sarana Transformasi Sungai dan laut

Jumlah sungai besar Panjang jembatan Kondisi jembatan Panjang rel kereta api Jumlah Kendaraan menurut Golongan(I,II,III,I V) per ras Kapasitas angkut kereta api Frekuensi armada angkutan Biaya/tarip transportasi yang berlaku didaerah Jumlah terminal Panjang sungai

Jumlah pelabuhan laut

Aspal,batu kerikil,tanah. baik,sedang,rusak arteri,kolektor,lokal kelas I,II,III,IV,V Peningkatan manajemen lalu-lintas oleh daerah

Perkembangan lalu-lintas

jumlah jembatan yang seharusnya ada Jumlah jembatan yang terbangun

Menunjukan upaya meniadakan keterisolasian wilayah terpencil

Panjang jalan per luas wilayah untuk melihat komposisi ideal menurut prasarana jalan yang ada

Breakdown per jenis armada

Terminal menurut jenis dan kelas pelayanannya Jumlah armada angkutan sungai Jumlah penumpang angkutan sungai jumlah barang yang dibongkar muat dari angkutan sungai Jumlah armada yang melakukan bongkar muat

Melihat skala pelayaran armada angkutan sungai dibandingkan panjang sungai yang ada

Menunjukan kapasitas pelabuhan yang ada untuk


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan NO

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan Jumlah penumpang angkutan laut jumlah barang yang dibongkar muat di pelabuhan laut Kualitas pelayanan angkutan laut(kecepatan bongkar muat,dsb)

4

5

Prasarana dan sarana perhubungan udara Prasarana listrik

6

Prasarana telekomunikasi

7

Sarana Kesehatan

Keberadaan bandara Banyaknya penerbangan dari dan ke daerah bersangkutan Kapasitas listrik terpasang

Ketersediaan listrik selain PLN Sarana Telekomunikasi yang tersedia didaerah

Jumlah Rumah sakit Jumlah Puskesmas/ Posyandu Jumlah balai/klinik pengobatan Jumlah tenaga medis

Sarana Pendidikan

Jumlah sekolah Jumlah Kelas Jumlah tenaga pengajar/ pendidik Jumlah murid

perencanaan pengembangan pelabuhan

Untuk pembenahan manajemen pelabuhan. Bila terdapat beberapa pelabuhan akan diketahui prioritas penanganan

Klas bandara yang dimiliki Jumlah penerbangan,jumlah penumpang dan kota tujuan.

Menunjukan Mobilitas penumpang angktan udara

tingkat elektrifikasi suatu daerah Jumlah RT pelanggan listrik Distribusi pemakaian daya menurut kelas pelanggan kapasitas listrik non PLN

Ketersediaan energi listrik bagi pembangunan industri, ekonomi, masyarakat dan kegiatan lain

Produksi pulsa Jumlah pelanggan telepon tetap Jumlah operator telepon seluler yang ada Jumlah pelanggan/pengguna telepon seluler Perkembangan jumlah kamar RS Perkembangan jumlah Puskesmas

Menunjukan tingkat kemajuan teknologi informasi yang ada dimasyarakat. Salah satu indikator perkembangan ekonomi bisnis di suatu wilayah

Puskesmas menurut jenis pelayanan Perkenbangan jumlah balai/klinik pengobatan Rasio sarana kesehatan (RS,Puskesmas,dll) per 1000 penduduk Perkembangan jumlah dokter Perkembangan jumlah bidan Perkembangan jumlah mantri kes/paramedis lain Perkembangan apotik/toko obat

8

Keterangan


Tingkat pelayanan sarana kesehatan Ketersediaan tenaga medis di suatu wilayah

Ketersediaan sarana penunjang kesehatan masyarakat Ketersediaan Ruang bagi pendidikan masyarakat dan kapasitasnya Kecukupan dari sisi kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/pendidik

Kecukupan atau kelayakan dan sarana yang ada

11

Jumlah sekolah menurut jenjang sekolah (SD,SLTP,SLTA,PT) Jumlah ruang kelas setiap jenjang sekolah Jumlah pendidik/pengajar menurut jenjang pendididkan Kualitas guru(tingkat pendidikan,dll) Perkembangan jumlah murid Raso guru : murid pada setiap jenjang pendidikan

Menunjukan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan

Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan NO

9

Variabel/Aspek

Sarana air bersih

Data Dasar

Data Turunan

Sumber air bersih tama masyarakat

Air baku utama PDAM

Keterangan

disetiap wilayah

terhadap jumlah pengguna

Prosentase penduduk yang terlayani air bersih cakupan pelayanan PDAM (%) Jmlah pelanggan Asal sumber air baku PDAM Kapasitas produksi Debit yang dihasilkan

Pemenuhan kebuthan dasar kehidupan masyarakat,baik untuk air minum,masak,mandi,cuci dan sebagainya Kinerja PDAM dalam melayani air bersih bagi masyarakat

D. POTENSI PERTANIAN Potensi pertanian berguna untuk melihat potensi dan prospek komoditi unggulan baik untuk domestik dan ekspor serta penyebarannya. Data yang dibutuhkan No. 1

Variabel/Aspek Pertanian

Data Dasar

Data Turunan

umum PDRB tahunan (Tabel 19) Tenaga Kerja (tahunan) (Tabel 19) Rumah Tangga Petani (Tahunan) (Tabel 19) Lahan (Tabel 20)

PDRB setiap subsektor pertanian Perkembangan jumlah tenaga kerja disetiap sub-sektor Perkembangan rumah tangga petani Lahan baku pertanian Jenis irigasi Bencana banjir

12

Konversi lahan pertanian kelahan nonpertanian

Input produksi pertanian (Tabel 19)

Kepemilikan lahan (Tabel 21) Jumlah RT pemilik lahan : a. 0,1-0,5 b. 0,6-0,9 c.1-1,99 d. > 2 (Tabel 21) Kebutuhan pupuk per bulan atau per tahun. Lebih terperinci

Keterangan Pertanian dimaksud adalah dalam arti luas, meliputi sub-sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan,Hortikultura, Kehutanan, dan Kelautan Perikanan Data yang berlaku bagi semua subsektor pertanian Peranan pertanian secara lebih terperinci dalam perekonomian wilayah Untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan di suatu wilayah

Sumber Data

BPS BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

Teknis, semiteknis, tadah hujan, dll. Luas area banjir yang tejadi diarea pertanian (Umum) menunjukan peralihan lahan yang terjadi di wilayah bersangkutan untuk masukan kebijakan tata ruang dan pengembangan wilayah Bahan kebijakan pemberdayaan petani (pemilik dan Buruh tani) Menunjukan tingkat kepemilikan lahan oleh petani. Untuk pembuatan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan Buruh tani kebijakan penyediaan sarana produksi pertanian

BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

BPS atau Dinas pertanian Dinas Pertanian

BPS atau Dinas pertanian



Variabel/Aspek

Data Dasar

Jumlah penyuluh pertanian (Tabel 19) Jumlah organisasi petani (Tabel 19) Pembiayaan kredit (Tabel 19) alokasi anggaran pembangunan (Tabel 19) Kemiskinan

Data Turunan sesuai jenis pupuk kebutuhan akan pestisida Jumlah penyuluh pertanian untuk setiap subsektor Kelompok Tani P3A,dll Alokasi kredit perbankan Realisasi kredit perbankan Alokasi APBD untuk sektor pertanian Pendapatan rumah tangga petani Pemenuhan pangan keluarga

Keterangan

Sumber Data

Kebijakan pemberdayaan petani


Kemampuan masyarakat petani mengorganisasikan diri. Upaya mengefektifkan pemberdayaan petani Menunjukan peranan perbankan dalam membantu permodalan petani


Menunjukkan komitmen pemda dalam peningkatan sektor pertanian Untuk kebijakan peningkatan pendapatan petani


Melihat produktivitas pertanian sebagai input kebijakan pengembangan produk unggulan di suatu wilayah


masukan bagi kebijakan tata ruang Menunjukan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan

BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap komoditas


Menunjukan pola tanam dari waktu ke waktu Menunjukan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya


Mengetahui komoditas unggulan subsektor perkebunan untuk bahan kebijakan pengembangan




Luas Lahan non-sawah (tabel 22) Kehutanan dan perkebunan (Tabel 23) 2

Tanaman Pangan Untuk setiap komoditas (misal: padi, jagung, kedelai, dll)

Produksi

Data produksi komoditas bulanan

Produktivitas

Data produktivitas per ha bulanan perkembangan luas area tanam Konsumsi setiap komoditas per kapita agregrat dari konsumsi komoditas setiap wilayah Jumlah rumah tangga para petani setiap komoditas Perkembangan IP per tahun Pendapatan petani setiap komoditas

Luas area tanam Konsumsi per kapita Konsumsi Total

Jumlah Rumah Tangga petani Intensitas Penanaman Pendapatan petani 3

Perkebunan Untuk setiap komoditas (misal: Kelapa sawit, tebu/gula, kakao, dll.) (Tabel 25)

Produksi Produktivitas


13

Data produksi komoditas bulanan Data produktivitas per ha bulanan


Variabel/Aspek

Data Dasar Luas area tanam Konsumsi per kapita Konsumsi Total

Jumlah Rumah Tangga petani Pendapatan petani 4

Keterangan Masukan bagi kebijakan tata ruang manunjukan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan

Sumber Data BPS atau Dinas pertanian BPS atau Dinas pertanian

Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap komoditas


Menunjukan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya


Data produksi setiap hasi ternak data populasi di wilayah bersangkutan Konsumsi setiap jenis hasil ternak per kapita Agregat dari konsumsi hasil ternak setiap wilayah Pendapatan peternak setiap hasil ternak

Menunjukan jenis ternak unggulan daerah Perkembangan populasi ternak akan menjadi input pengembangan Menunjukan kebutuhan potensial di wilayah yang bersangkutan


Menunjukan tingkat kesejahteraan petani di setiap komoditas yang digelutinya


Data produksi komoditas bulanan data produktivitas setiap komoditas di wilayah bersangkutan perkembangan luas area tanam

Menunjukan komoditas buah dan sayuran unggulan daerah


Persebaran dan perkembangan luas area tanam menjadi input bagi kebijakan pemetaan komoditas di wilayah bersangkutan Dapat menunjukan tingkat konsumsi untuk setiap komoditas dan menunjukan pasar potensial bagi pengembangan komoditas yang bersangkutan


Peternakan Untuk setiap jenis hasil ternak (misal: telur, daging, susu, dll.) (Tabel 26)

Produksi Populasi Konsumsi per kapita Konsumsi total

Pendapatan peternak 5

Data Turunan perkembangan luas area tanam Konsumsi setiap komoditas per kapita agregrat dari konsumsi komoditas setiap wilayah Jumlah rumah tangga para petani setiap komoditas Pendapatan petani setiap komoditas


Hortikultura Untuk setiap jenis komoditas buah dan sayuran (misal: buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dll.)

Produksi Produktivitas

Luas area tanam

Konsumsi per kapita Konsumsi Total

Konsumsi setiap komoditas per kapita agregat dari setiap komoditas di wilayah bersangkutan


E. AGLOMERASI EKONOMI Data aglomerasi ekonomi berguna untuk melihat konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dari pola penyebaran industri dan perdagangan.

14

Data yang dibutuhkan :


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan No. 1

Variabel/Aspek Industri

Data Dasar

Data Turunan

Jumlah industri

Perkembangan jumlah per jenis industri

Perkembangan jenis industri

Jumlah kelompok industri diperinci berdasarkan lokasi atau wilayah

Jumlah kawasan industri

Perkembangan kawasan industri

Luas kawasan Industri

Perkembangan luas kawasan industri

Keterangan

Sumber Data

Menunjukan peta industri berdasarkan jenisnya dan jumlah pelaku usaha industri Berkumpulnya industri-industri sejenis/tidak dalam suatu kawasan tertentu tanpa pengelolaan. Berkumpulnya industri yang dikelola sebagai kawasan industri untuk input kebujakan panataan ruang dan tata kota.

Dinas Perdagangan dan Industri

Persebaran kawasan industri Kontribusi

2

Perdagangan

Jumlah kelomp. Pertokoan & perdagangn Persebaran pusat perdagangan jumlah pasar

Kontribusi PDRB sektor perdagangan

Kontribusi industri pada PDRB (diperinci berdasarkan klasifikasi industri) Diperinci berdasaran skala usaha Diperinci berdasaran daerah sampai terkecil (desa atau kecamatan) Jumlah pasar diperinci berdasarkan jenis pasar dan lokasi atau wilayah Kontribusi perdagangan pada PDRB (perinci berdasarkan berbagai klasifikasi perdagangan)

Peranan sektor industri dalam perekonomian daerah Aglomerasi di bidang perdagangan yang direncanakan

Memperlihatkan persebaran lokasi pasar dalam konstelasi wilayah perencanaan Peranan perdagangan dalam perekonomian

Dinas Perdagangan dan Industri

Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri BPS setempat

Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri Dinas Perdagangan dan Industri

F. SISTEM KOTA-KOTA Data sistem kota-kota berguna untuk melihat keterkaitan kota-desa, mana yangberperan sebagai agent of development dan hinterland. Data yang dibutuhkan : No.

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

1

Sistem kota-kota

Jumlah penduduk pedesaan per tahun

Pertumbuhan penduduk perdesaan

Melihat latar belakang penduduk di perdesaan

BPS setempat

Mobilitas penduduk

Jumlah penduduk perkotaan pertahun

Jumlah penduduk terlibat dalam pertanian Jumlah penduduk terlibat dalam nonpertanian pertumbuhan penduduk perkotaan

BPS setempat BPS setempat Melihat pengaruh pertumbuhan perdesaan terhadap perkotaan

BPS setempat

15



Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

jumlah penduduk musiman di perkotaan

Jumlah penduduk musiman setiap kota atau daerah perkotaan

Menunjukan mobilitas penduduk ke wilayah perkotaan

BPS setempat dari sensus penduduk atau SUPAS

Migran permanen Migran non permanen

Perkembangan angkanya munujukan pola migrasi antarwilayah di daerah bersangkutan. Mengetahui latar belakang dan alasan migrasi penduduk. Untuk input kebijakan perekonomian wilayah perdesaan dan perkotaan.


angka migrasi

life time migrant (migran semasa hidup)

Latar belakang Migran

Tingkat pendidikan penduduk migran Pekerjaan tetap migran untuk mengetahui presentase petani yang migran pada saat paceklik


4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand Potensi konsumsi dan daya beli masyarakat untuk melihat kemampuan daya beli dalam menyerap produksi daerah itu sendiri A. Perkembangan dan penyebaran investasi Perkembangan dan persebaran investasi berguna untuk melihat pola penyebaran investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan daerah. Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Investasi

Pembentukan modal Tetap Domestik Bruto

ICOR = PMTDP / perubahan PDRB

Menunjukan efisiensi dari investasi

Perkembangan PMA

Jumlah investasi asing yang masuk setiap tahun anggaran Perkembangan PMDN per tahun

Menunjukan iklim investasi bagi investor asing. Menunjukan iklim investasi bagi investor dalam negeri.

BKPMD atau Badan yang mengurusi investasi daerah BKPMD atau Badan yang mengurusi investasi daerah

Perkembangan PMDN

Laju investasi Data Perkembangan Proyek PMA Berdasarkan Sektor dan Bidang Usaha

Menunjukan sektor prioritas yang cenderung menarik bagi investasi asing

A. Perkembangan Ekspor Data perkembangan ekspor berguna untuk melihat potensi permintaan pasar internasional, peluang diversifikasi produk ekspor dan diversifikasi negara tujuan, analisis perkembangan harga pasar internasional terhadap

16

produk unggulan daerah.


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/ Aspek Perkemban gan ekpor

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Ekspor barang dan jasa (juta Rp)

Pertumbuhan Ekspor barang dan jasa (juta Rp)

Menujukan potensi permintaan pasar internasional terhadap komoditas daerah

BPS setempat atau Dinas perdagangan Bisa juga diperoleh dari Asosiasi eksportir komoditas tertentu yang telah ada.

B. Perkembangan impor Data perkembangan impor berguna untuk melihat permintaan daerah, penjajagan pasar domestik. Data yang dibutuhkan : No.

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

1

Perkembangan impor

Impor barang dan jasa (juta Rp)

Pertumbuhan Impor barang dan jasa (juta Rp) Perkembangan impor berdasarkan negara asal

Menujukan potensi permintaan pasar dalam negeri perkembengn impor berdasarkan jenis komoditas

BPS setempat atau Dept. Perindustrian dan Dinas perdagangan

Impor berdasarkan negara asal Impor berdasarkan komoditas

Untuk input kebijakan subtitusi impor bila memungkinkan

C. Perdagangan Antar Daerah Data perdagangan antar daerah berguna untuk melihat hubungan ekonomi antar daerah. Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek Perdagangan antar daerah

Data Dasar Jenis komoditas yang diperdagangkan antara daerah

Data Turunan

Nilai barang yang diperdagangkan ke luar daerah Modal angkutan utama untuk perdagangan antar daerah

Keterangan Atau data lain yang bisa menunjukan hubungan ekonomi antar daerah Biasanya data yang ada antar kota/pelabuhan besar, maka perlu justifikasi untuk dikelompokkan menjadi daerah administrasi

Sumber Data BPS setempat atau Dept. Perindustrian dan Dinas perdagangan

17


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan 4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah A. Kemampuan aparat Data tentang kemampuan aparat berguna untuk melihat kemampuan, efisiensi, dan produktivitas. Data yang dibutuhkan: No. 1

Variabel/Aspek kemampuan aparat

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Jumlah Pegawai berdasarkan kelompok umur

Rasio aparat terhadap penduduk

Menunjukan kecukupan aparat dalam melayani masyarakat

Badan Kepegawaian yang ada di daerah

Menunjukan keterwakilan masyarakat dalam politik Menunjukan kualitas pegawai

DPRD setempat

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional di setiap sektor Jumlah Anggota Legislatif

2

Kualitas (Manajemen dan profesionalisme) aparat

Misal pertanian (penyuluh,mantri, dll)

Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan Jumlah Anggota legislatif berdasarkan tingkat pendidikan Rasio Komputer terhadap jumlah pegawai

Menunjukan kualitas wakil masyarakat (input)

Jumlah keluhan masyarakat dalam hal pelayanan publik

Banyaknya Komplain masyarakat terhadap layanan publik.

Ketersediaan sarana penunjang pelayanan masyarakat Menunjukkan kinerja aparat (perlu survey/pencatatan rutin terhadap laporan masyarakat

Badan Kepegawaian yang ada di daerah DPRD setempat

Badan Kepegawaian yang ada di daerah

B. Kemampuan keuangan Kemampuan keuangan daerah berguna untuk melihat kemandirian daerah,

18

ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat.


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan Data yang dibutuhkan : No.

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

1

Penerimaan asli daerah

PAD

PAD per PDRB PAD Per PDRB

Menunjukan kapasitas keuangan daerah

2

dana Perimbangan

DAU DAK Reboisasi dan Non Reboisasi Bagi hasil

Perkembangan DAU Perkembangan DAK

Menunjukan tingkat ketergantungan anggaran daerah

Statistik Keuangan Daerah BPS atau Statistik PDRB Statistik Keuangan Daerah BPS atau Statistik APBD

3

Pinjaman Daerah

Belanja Wajib Daerah Angsuran Pokok Pinjaman

Bagi hasil pajak, sumberdaya alam, PBB dan BPHTB Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Menunjukan Sumber pendanaan pembangunan yang lain

Statistik Keuangan Daerah BPS atau APBD

Bunga Pinjaman Biaya-biaya lain (biaya komitmen, biaya Bank, dll)

C. Kemampuan Kelembagaan Kemampuan kelembagaan daerah berguna untuk melihat kelembagaan dengan pelayanan publik. Data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Kemampuan Kelembagaan

Jumlah dinas/instansi daerah

Jumlah dinas yang seharusnya ada

Kecakupan terhadap bidang yang ditangani

Analisis berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi pemda Perda tentang Struktur Organisasi Pemerintah daerah Menunjukan kelayakan pelayanan dalam keamanan Kepolisian daerah setempat BPSempat atau PDAM setempat

Jumlah dinas yang ada

Jumlah polisi yang bertugas

2

Pelayanan Publik

Air bersih

Telekomunikasi

Kelistrikan

Rasio penduduk per polisi

Menunjukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Menunjukan tingkat aktivitas ekonomi

Rasio elektrifikasi (jumlah penduduk dibagi jumlah pelanggan listrik)

Menunjukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat


BPS setempat atau PT Telkom setempat BPS setempat atau PLN setempat

19

Perkembangan penduduk yang terlayani air bersih (PDAM) jumlah penduduk dibagi satuan sambungan telepon


Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Pasar dan Pusat perdagangan

Jumlah pasar (tradisional) di bagi jumlah penduduk di kawasan perdesaan

Menunjukan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar baik tradisional maupun modern

Dinas atau UPT yang mengurusi Pasar tradisional di daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat Dinas Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas Jalan Raya setempat Dinas Sosial setempat

Jumlah pusat perdagangan berdasarkan skala usaha dan skala pelayanan Angkutan Umum

Jumlah penduduk dibagi jumlah angkutan umum massal yang ada di perkotaan

Bila memungkinkan diperinci berdasarkan jenis alat transportasi yang ada

Sosial

jumlah kantongkantong kemiskinan

Pelayanan Standard perkotaan

Ketersediaan dinas pemadam kebakaran

Kesehatan

Jumlah puskesmas Jumlah rumah sakit

Input bagi upaya jaring pengaman sosial masyarakat Perlu dilihat juga kecukupan melayani persebaran kawasan permukiman dan kawasan komersial/industri Menunjukkan kecukupan fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat

Dinas yang menangani Pemadam Kebakaran setempat Dinas Kesehatan

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Kebijakan pemerintah daerah berguna untuk melihat dukungan terhadap kesempatan berusaha dan menggerakkan investasi daerah. data yang dibutuhkan : No. 1

Variabel/Aspek

Data Dasar

Data Turunan

Keterangan

Sumber Data

Kebijakan Pemda

Peraturan Darah (Perda)

Aturan perijinan dibidang usaha perdagangan Aturan tentang penunjukkan badan tertentu dalam perdagangan komoditas pertanian Aturan dibidang persaingan usaha Aturan tentang keharusan menanam komoditas tertentu kepada petani Aturan perpajakan daerah (pungutan/retribusi)

Menunjukkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur sistem perdagangan, persaingan usaha dan tekanan terhadap petani

Perda-perda tentang atau yang terkait dengan perdagangan

Mendeteksi adanya perda yang distorsif terhadap iklim usaha di daerah Menunjukan Kepastian hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah

Perda Pajak Daerah dan Retribusi

Perpajakan dan Retribusi Kepastian Hukum

Penegakan Hukum Konsistensi Peraturan

20

Pungli di luar Birokrasi

Analisis terhadap situasi kepastian hukum (bisa melalui survey atau FGD)


Bab 4 Jenis-jenis data Perencanaan Pembangunan 4.4. Sistem Keuangan/Perbankan Sistem keuangan dalam hal ini berkaitan dengan aspek perbankan berguna untuk melihat kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan daerah sejauh mana mempengaruhi alokasi faktor produksi. Data yang dibutuhkan: No. 1

2

3

Variabel/Aspek Dana Pihak Ketiga (DPK) Kredit Perbankan

Data Dasar Perimbangan Masyarakat (lokal)Masyarakat (Asing) Plafon/rencana total (akumulasi)

Data Turunan Rasio / kredit DPK

Keterangan

Sumber Data Bank Indonesia

Breakdown berdasarkan:

Mengetahui sektor prioritas yang menerima kredit perbankan

Bank Indonesia

-Sektor ekonomi - jenisPenggunaan: Investasi, Modal Kerja, Konsumsi. -UKM dan Non-UKM -Bentuk Bank

Realisasi total (akumulasi) Kredit Baru (bulanan) Emisi Obligasi Korporasi BPD BUND lainnya Emisi Obligasi PEMDA (municipalbonds) Nilai kapitalisasi pasar obligasi - koorporasi - Pemda

Obligasi

Bank Indonesia Bank Indonesia Bank Indonesia

4.5. Data Keamanan Data tentang keamanan ini digunakan untuk melihat kepastian hukum dan gangguan keamanan yang terjadi di suatu daerah. Data yang dibutuhkan: No. 1

Variabel/Aspek Politik dan Keamanan

Data Dasar Tingkat kriminalitas

Data Turunan jumlah peristiwa kriminal diperinci menurut jenis kasus kriminal

Keterangan Menunjukan tingkat keamanan di suatu wilayah

Perhatian terhadap hukum

Prosentase biaya penegakan hukum terhadap pengeluaran total daerah Jumlah peristiwa konflik sosial dalam setahun terakhir

Perhatian pemerintah terhadap penegakan hukum dan keamanan Tingkat kerawanan sosial suatu wilayah

Konflik sosial

Sumber Data Data Podes (BPS) atau Kepolisian setempat APBD

Dinas sosial atau yang sejenis

21


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan

BAB V TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN Pembahasan mengenai tool analisis untuk perencanaan pembangunan sangatlah luas cakupannya. Namun dengan menampilkannya sebagian dari

tool-tool yang ada diharapkan akan memperkaya wawasan pengguna modul dan sekaligus dapat mempraktekkan secara langsung metode analisis yang berkaitan dengan data atau indikator yang ditampilkan. Berbagai tool analisis yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan seringkali langsung berhubungan dengan indikator yang ada. Misalnya dengan menggunakan indikator investasi ingin dilakukan analisis mengenai efisiensi investasi di suatu wilayah. Dalam istilah umum seringkali tools analisis yang dimaksud dalam modul ini disebut sebagai indikator pembangunan. Misalnya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) walaupun dalam modul ini disebut sebagai tools analisis, dalam istilah umum juga dijadikan indikator pembangunan ekonomi. Jadi dalam penyebutan indikator dan tools analisis seringkali masih terjadi kerancuan. Hal ini terjadi karena sebagai sebuah indikator memang seharusnya mengindikasi perubahan dari suatu ukuran. Dan dalam prakteknya, indikator itu tidak selalu dapat diperoleh secara langsung dari data sekunder, melainkan harus dihitung terlebih dahulu dengan tools analisis tertentu. Dalam modul ini tools analisis yang akan ditampilkan adalah tools yang sederhana dan umum digunakan dalam pembuatan perencanaan pembangunan, antara lain : • LQ • ICOR • Shift Share • Analisis Ketenagakerjaan • Gini Ratio • dll Selain itu juga akan diberikan indikator pembangunan lainnya, seperti • IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

22

• IPD (Indikator Pembangunan Daerah) • Indeks Williamson • Indeks Entropy Theil


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan 5.1. Location Quotient (LQ) Location Quotien (LQ) adalah suatu metode yang didasarkan pada teori basis ekonomi untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tingkatan di atas daerah tersebut, atau dengan kata lain pada tingkat provinsi. Atau menghitung perbandingan antara share output sektor i di kabupaten/kota terhadap share output sektor i di provinsi:

dengan X = output (PDRB); super skrip r = kabupaten dan n = provinsi. LQ>1 mengindikasikan adanya kegiatan/kemampuanuntuk ekspor bagi sektor tersebut atau sektor basis (B) dengan kata lain bahwa suatu daerah tersebut lebih berspesialisasi memproduksi sektor i dibanding wilayah di atasnya. Sedangkan LQ<1 disebut sektor non basis (NB) yang artinya bahwa suatu daerah tersebut tidak berspesialisasi memproduksi sektor i dibanding wilayah diatasnya sehingga memerlukan pasokan/impor dari luar daerah. Jika LQ = 1 mengindikasikan bahwa baik daerah tersebut maupun wilayah diatasnya sama-sama derajatnya memproduksi sektor i. Dalam analisis LQ, ekonomi diasumsikan tertutup. Dengan demikian hasilnya hanya dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi, tidak dapat digunakan untuk proyeksi kedepan.. Keunggulan Metode LQ Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain 1. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung 2. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend. Kelemahan Metode LQ Beberapa kelemahan dari Metode LQ adalah : 1. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan bangsa, bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap pekerja 2. Tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.


23

dalam industri-industri nasional.


5.2. Cor (Capital-Output Ratio) Konsep capital-output ratio (COR) atau sering juga disebut koefisien modal menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dengan nilai output. Konsep COR ini dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Konsep COR ini ada 2 macam yaitu average capital-output ratio (ACOR) dan incremental capital-output ratio (ICOR). ACOR menunjukkan, hubungan antara stok modal yang ada dengan aliran output lancar yang dihasilkan. Sedangkan ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output/pendapatan (delta Y) yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal (delta K). ICOR dapat digambarkan sebagai delta K/delta Y. atau dirumuskan sebagai berkut : ICOR = dK/dY Dengan kata lain, ACOR menunjukkan hubungan antara segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dengan keseluruhan pendapatan. Sedangkan ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal atau pendapatan. ACOR merupakan konsep statis, sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah COR sebagaimana sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan dengan ICOR. Nilai rasio ini biasanya bergerak antara 3 dan 4 dan menunjuk pada suatu periode waktu. Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai sektor perekonomian. Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor yang teknik produksinya bersifat padat modal, COR-nya akan tinggi. Sebaliknya sektor dengan teknik produksi padat karya COR-nya akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, perhubungan, perumahan dan industri barang modal akan mempunyai COR sektoral yang relatif tinggi. Tingginya COR pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi yang bersifat lebih padat modal ketimbang sektor-sektor lain. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sektor-sektor tersebut memiliki COR yang tinggi. Sementara COR di sektor pertanian, industri barang konsumsi manufaktur

24

(misalnya tekstil atau rokok), dan industri jasa pada umumnya relatif rendah. Rendahnya nilai COR tersebut merupakan konsekuensi dari teknik produksi yang relatif padat karya, sehingga kebutuhan modal yang


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan diperlukan tidak seperti sektor-sektor yang menggunakan teknik produksi yang cenderung lebih padat modal. Nilai COR keseluruhan dari suatu negara adalah rata-rata dari semua rasio sektoral tersebut.

5.3. Shift Share Analisis shift–share dipergunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa pergeseran struktur perekonomian

daerah

dalam

hubungannya

dengan

peningkatan

perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya maka perekonomian daerah tersebut akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah diatasnya. Data yang biasa dipergunakan untuk analisis shift-share adalah pendapatan per kapita (Y/P), PDRB (Y) atau Tenaga kerja (e) dengan tahun pengamatan pada rentang tertentu misalnya 1993-1997, 1997 - 2002. Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen : 1. Provincial share, dipakai untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tingi (provinsi). Hasil perhitungan ini akan menggambarkan besarnya peranan wilayah provinsiyang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan

pertumbuhan

provinsimaka

peranannya

terhadap

provinsitetap. 2. Proportional (Industry-Mix) Shift, adalah pertumbuhan Nilai Tambah Bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. 3. Differential Shift (Sd), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten) dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

shift (Sp dan Sd) ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang


25

Menurut Glasson (1977), mengkaji lebih jauh bahwa kedua komponen

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan bersifat eksternal dan internal. Sp merupakan akibat pengaruh unsurunsur eksternal yang bekerja secara nasional(provinsi), sedangkan Sd adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan (Paul Sitohang, 1977). Apabila nilai Sd maupun Sp bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan dalam perekonomian di daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya bilai nilainya negatif menunjukkan

bahwa sektor tersebut dalam perekonomian

masih

memungkinkan untuk diperbaiki dengan membandingkannya terhadap struktur perekonomian provinsi(Harry W. Richardson, 1978, 202) Untuk sektor-sektor yang memiliki differential shift yang positif maka sektor tersebut memiliki keunggulan dalam arti komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Dan untuk sektor-sektor yang memiliki

proportional shift positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila negatif maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban. Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional disebut pengaruh pangsa (share). Pertumbuhan atau perubahan perekonomian suatu daerah dianalisis dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap variabel regional sektor/industri daerah yang diamati. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Diharapkan bahwa apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka akan

26

berdampak positif terhadap perekonomian daerah.


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Gambar 1 Diagram Konsep Mix dan Share

Mengenai pegaruh Bauran Industri (Industry Mix) dan pengaruh Regional Shares, kedua pengaruh tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 1. Untuk mempermudah pengertian, notasi-notasi yang ada diberikan contoh sebagai berikut. 1. Industri 1  Sektor 1 di tingkat provinsi 2. Industri 2  Sektor 2 di tingkat provinsi 3. Industri 3  Sektor 3 di tingkat provinsi 4. 1r  Sektor 1 di Kabupaten r 5. 2r  Sektor 2 di Kabupaten r 6. 3r  Sektor 3 di Kabupaten r Pengaruh Bauran Industri disebut proportional shift atau bauran komposisi. Analisis proportional shift dilakukan dengan membandingkan suatu sektor sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan sektor tersebut sebagai bagian dari perekonomian nasional. Komponen ini menunjukkan apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara nasional. Pengaruh bauran industri akan positif apabila pertumbuhan variabel total sektor di tingkat nasional. Sebaliknya bauran industri akan negatif apabila

pertumbuhan

variabel


regional

suatu

sektor

lebih

kecil

27

regional suatu sektor lebih besar daripada pertumbuhan variabel regional

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan dibandingkan pertumbuhan variabel tersebut di tingkat nasional. Nilai positif atau negatif tersebut akan menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor, yaitu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat terhadap perekonomian nasional. Jadi, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional akan memiliki pengaruh bauran industri yang positif. Demikian juga sebaliknya, suatu daerah yang memiliki lebih banyak sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat secara nasional akan memiliki pengaruh bauran industri yang negatif. Secara matematis, Bauran Industri dapat diekspresikan sebagai berikut.

relatif terhadap

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Bauran Industri Sektor 1 dianalisis dengan membandingkan Sektor 1 di Kabupaten r sebagai bagian dari perekonomian daerah dengan Sektor 1 sebagai bagian dari perekonomian provinsi. Apabila Sektor 1 adalah Sektor Pertanian, maka pengaruh Bauran Sektor Pertanian Kabupaten r adalah perbandingan antara nilai variabel regional Sektor Pertanian di Kabupaten r dibandingkan nilai variabel regional Sektor Pertanian secara provinsi. Sementara itu, pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan differential

shift atau regional share. Differential Shift menjelaskan tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor tersebut secara nasional. Komponen ini mengukur perubahan dalam suatu industri di suatu daerah karena adanya perbedaan antara pertumbuhan industri di daerah tersebut dengan pertumbuhan industri tersebut

secara

nasional.

Differential Shift yang bernilai positif

menunjukkan bahwa aktivitas sektor tersebut kompetitif. Secara matematis, Regional Shares (differential shift) dapat diekspresikan sebagai berikut.

28

Pada permulaan periode, yang relatif terhadap

Pada akhir periode


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Berdasarkan ilustrasi di atas, makaRegional Shares Sektor 1 dianalisis dengan membandingkan variabel regional Sektor 1 di Kabupaten r dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Dengan demikian, analisis Shift-share akan dapat memberikan dua indikator positif sebagai berikut. 1. suatu wilayah mengadakan spesialisasi

di sektor-sektor yang

berkembang secara nasional (industry-mix effect) 2. sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor tersebut (competitive

advantage effect) Model Analisis Shift-share Dalam uraian berikut akan dijelaskan model analisis Shift-share klasik beserta modifikasinya. Analisis Shift-share Klasik Secara ringkas, dengan analisis

Shift-share dapat dijelaskan bahwa

perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif (Bendavid-Val, 1983; Hoover, 1984). Dij = Nij + Mij + Cij Keterangan: Dij

: perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun waktu tertentu

Nij

: komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j

Mij : bauran industri sektor i di wilayah j Cij

: keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

Bila analisis itu diterapkan pada variabel regional, misalnya kesempatan kerja, maka tiap komponen dapat didefinisikan sebagai berikut. Perubahan suatu variabel regional suatu sektor sektor di suatu wilayah tertentu juga merupakan perubahan antara kesempatan kerja pada tahun akhir analisis dengan kesempatan kerja pada tahun dasar. Dij = E*ij – Eij Keterangan: E*ij : kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun akhir analisis Eij : kesempatan kerja sektor i di wilayah j pada tahun dasar.

29


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Komponen pertumbuhan nasional suatu sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai dengan laju pertumbuhan nasional. Nij = Eij.rn Keterangan: rn: laju pertumbuhan provinsi Komponen bauran industri suatu sektor di suatu wilayah menunjukkan bahwa kesempatan kerja tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersebut di tingkat Provinsi dengan laju pertumbuhan provinsi. Sementara itu, komponen keunggulan kompetitif suatu sektor di suatu wilayah merupakan kesempatan kerja yang tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor tersbut di wilayah tersebut dengan laju pertumbuhan sektor tersebut secara provinsi. Mij = Eij (rin – rn) Cij

= Eij (rij – rin)

Keterangan: rn : laju pertumbuhan provinsi rin : laju pertumbuhan sektor i wilayah j Masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan sebagai berikut. 1. mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j rij = (E*ij – Eij)/Eij 2. mengukur laju pertumbuhan sektor i perekonomian nasional rin = (E*in – Ein)/Ein 3. mengukur laju pertumbuhan provinsi rn = (E*n – En)/En Keterangan: E*in : kesempatan kerja sektor i di tingkat provinsi pada tahun terakhir analisis Ein

: kesempatan kerja sektor i di tingkat provinsipada suatu tahun dasar tertentu

E*n : kesempatan kerja provinsipada tahun terakhir analisis En

: kesempatan kerja provinsipada suatu tahun dasar tertentu

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan provinsi,

bauran industri, dan

keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu sektor (i) atau dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah.

30

Persamaan Shift-share untuk sektor i di wilayah j adalah : Dij = Eij.rn + Eij (rin – rn) + Eij (rij – rin)


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Persamaan ini membebankan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Persamaan diatas menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor sebaiknya memiliki tingkat pertumbuhan yang paling kecil sama dengan laju pertumbuhan provinsi(rn). Perbedaan

antara

pertumbuhan

suatu

variabel

wilayah

dengan

pertumbuhan provinsimerupakan net gain atau net loss (atau shift) wilayah bersangkutan (Supomo, 1993). Bila tiap komponen (pengaruh)

Shift-share dijumlahkan untuk semua

sektor, maka tanda hasil penjumlahan itu akan menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja tingkat provinsi. Pengaruh bauran industri total akan positif/negatif/nol di semua wilayah bila kesempatan kerja suatu sektor tumbuh di atas/di bawah/sama dengan kesempatan kerja tingkat provinsi. Demikian pula, pengaruh keunggulan kompetitif total akan positif/negatif/nol di wilayah-wilayah, dimana kesempatan kerja berkembang lebih cepat/lebih lambat atau sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja sektor yang bersangkutan di tingkat provinsi. Keunggulan Analisis Shift-Share Ada beberapa keunggulan dari analisis shift share, antara lain : 1. Analisis shift share adalah sederhana, tetapi secara mudah memberikan gambaran kepada kita akan perubahan struktur ekonomi yang terjadi. 2. Bagi seorang pemula dalam mempelajari struktur perekonomian akan terbantu dengan cepat. 3. Gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur yang diberikan cukup akurat. Kelemahan analisis Shift-Share Ada beberapa kelemahan analisis shift-share yaitu:  Hanya bisa digunakan untuk analisis ex-post.  Masalah Benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t, t+1 tidak dapat dijelaskan dengan baik.  Ada data di tengah tahun pengamatan periode waktu yang tidak terungkap.  Analisis ini sangat berbahaya untuk alat peramalan, mengingat bahwa

regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.  Tidak bisa dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.


31

 Tidak ada keterkaitan antar daerah.

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Untuk analisis lebih rinci mengenai differensial shift yang terdapat dalam analisis Shift share, dapat menggunakan modifikasi Esteban Marquillas yang dibagi menjadi dua bagian yaitu :  Regional Shift Effect (RSE)  Allocation Effect (AE) Hasil penghitungan RSE dapat menggambarkan seberapa kompetitif sektorsektor yang ada di Bontang dibandingkan sektor-sektor yang sama di level Kalimantan Timur. Jika suatu sektor nilai RSE-nya positif, maka dapat diketahui bahwa sektor tersebut cukup kompetitif dalam pergerakan perekonomian regional. Sedangkan penghitungan AE digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai spesialisasi sektor-sektor Bontang terhadap perekonomian regional. Sektor yang memiliki nilai AE positif berarti memiliki spesialisasi konstribusi dalam perekonomian.

5.4. Ketenagakerjaan A. Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun atau lebih atau akhir-akhir ini menjadi penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah: sekolah, mengurus

32

rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Klasifikasi Penduduk Menurut Ketenagakerjaan (ILO) Angkatan kerja dibedakan dua, yaitu: • penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja), dan


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan • penduduk yang tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan besarnya angkatan kerja adalah TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dengan tenaga kerja.

B. Produktivitas Pekerja Produktivitas pekerja dapat diukur dengan menggunakan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio nilai tambah dengan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marjinal pekerja yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marjinalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. Secara praktis untuk mengukur produktivitas pekerja dapat menggunakan data nilai tambah suatu daerah yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

5.5 Ketimpangan Pembangunan Wilayah Tujuan dari penulisan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat; a. Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat b. Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita c. Memberi gambaran kemajuan wilayah d. Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk e. Menggambarkan ketimpangan antar wilayah Sumber data yang digunakan dalam data hasil survei Susenas BPS Kota Bontang tahun 2011. Untuk melengkapi kajian digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB, IPM, dan lain-lain tahun sebelumnya sebagai gambaran awal dalam membuat kajian analisis keterbandingan. Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang prediksi tentanghubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional


33

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan suatu negara denganketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenalsebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008). Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses iniakan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bilaproses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008). Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah

yang

mendorongberkembangnya

pembangunan

terpusat

di

wilayah-wilayah yang memiliki harapanlaba tinggi, sementara wilayahwilayah yang lainnya tetap terlantar. Lincolin Arsyad (1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yangmelakukan ekspansi tersebut. Ketimpangan

pada

kenyataannya tidak dapat

dihilangkan

dalam

pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yangterbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauhtertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu

daerah-daerah tersebut

akan

bersaingguna

meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebutberupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, sertaketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004). Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah depat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan beberapa metode yaitu Gini Ratio yang menggunakan pendekatan pengeluaran

34

perkapita dan indeks Williamson serta indeks Entrophy Theil yang menghitung ketimpangan berdasarkan pendapatan perkapita dengan proxy konsep PDRB perkapita relatif.



Pengertian Ketimpangan Kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi Aspek ―keadilan dan pemerataan‖ selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000). Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti: Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalamkriteria ini, transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini. Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut : Dapat didekomposisi Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (subgroup). Dapat diuji secara statistik Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk. Pada saat membahas kesejangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep ―garis kemiskinan ― (poverty line) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi (absolute poverty) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi


35

kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada digaris kemiskinan

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya.

5.5.1 Gini Rasio Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, gambarlah grafik persentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Garis

diagonal

mewakili

pemerataan

sempurna.

Koefisien

Gini

didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. Perhatikan gambar berikut!

Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari

36

total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut ―garis kemerataan sempurna‖. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan kedudukan

prosentase

penduduk

yang

sama

dengan

prosentase

penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Perhatikan tabel 5.5.1. Tabel 5.5.1.1 Patokan Nilai Koefisien Gini Nilai Koefisien < 0,4

Distribusi Pendapatan

Tingkat ketimpangan rendah

0,4 – 0,5

Tingkat ketimpangan

> 0,5

Tingkat ketimpangan tinggi

Rumus untuk menghitung gini ratio: k

G  1  i 1

dengan:

Pi (Qi  Qi 1 ) 10.000

Pi

: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi

: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio: 

Jumlah rumahtangga atau penduduk



Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumahtangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Selain penggunaan Koefisien Gini, untuk melihat distribusi pendapatan dapat menggunakan kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank). Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia (dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk) yang dibagi menjadi 3, yaitu: → kelompok kurang beruntung

 40 % kedua

→ kelompok menengah


37

 40 % pertama

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan → kelompok kaya

 20 % ketiga

Menurut teori neoklasik, perbedaan kepemilikan faktor produksi, lama kelamaan akan hilang atau berkurang melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Bila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Kedua sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan redistribusi pendapatan. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya),

oleh

pemerintah

digunakan

untuk

membiayai

roda

pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses

redistribusi pendapatan

yang

akan

mengurangi terjadinya

ketimpangan. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga

dibagi

dengan

banyaknya

anggota

rumahtangga.

Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

5.5.2

Indeks Williamson Ukuran ketimpangan pendapatan/pengeluaran lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/ daerah dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :

38

Untuk IW tingkat kabupaten, pendekatan pendapatan melalui PDRB perkapita tidak dapat dilakukan karena hingga saat ini, di Kota Bontangbelum tersedia data PDRB per kecamatan. Sehingga penghitungan IW Kota Bontangmenggunakan pendekatan pengeluaran.



Rumus Indeks Williamson

IW 

(y

i

 Y )2

ni n

Y

Tingkat Provinsi yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi ni = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi Tingkat kabupaten/kota yi = Pengeluaran perkapita di kecamatan I Y = Pengeluaran perkapita rata-rata kab/kota ni = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota

5.5.3

Indeks Entrophy Theil Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika

kita

mengkaji

gambaran

yang

lebih

rinci

mengenai

kesenjangan/ketimpangan spasial. Adapun rumus untuk menghitung Indeks Entrophy Theil untuk melihat kesenjangan didalam wilayah adalah sebagai berikut :

∑ Di mana : Tingkat Provinsi I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : PDRB per kapita kota/kabupaten j Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi xj : Jumlah penduduk kota/kabupaten j X : Jumlah penduduk Provinsi

[

⁄

]


39

Tingkat Kabupaten/kota I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : Pengeluaran per kapita kecamatan j Y : Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan xj X

: Jumlah penduduk kecamatan j : Jumlah penduduk kabupaten

Sedangkan untuk menghitung Indeks Entrophy Theil untuk melihat kesenjangan antar wilayah adalah sebagai berikut : ∑

[ ⁄ ]

Di mana : Tingkat Provinsi I(w) : Indeks Entrophy Theil antar Wilayah Xi : PDRB per kapita kota/kabupaten j Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi xj : Jumlah penduduk kota/kabupaten j X : Jumlah penduduk Provinsi

Tingkat Kabupaten/kota I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : Pengeluaran per kapita kecamatan j Y : Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten xj : Jumlah penduduk kecamatan j X : Jumlah penduduk kabupaten

Sama hanya dengan Indeks Willamson, Indeks Entrophy Theil berkisar antara 0 < IET < 1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti.

5.5.4Angka Inflasi Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa. Tidak semua kenaikan harga selalu diidentikan dengan inflasi, misalnya kenaikan harga pada hari Lebaran, ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus-menerus. Setiap negara pasti mengalami inflasi dengan tingkat yang berbeda-beda, inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-

40

impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta.


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan indek harga konsumen. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah IHK dan GDP Deflator. Ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakanuntuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu (PratamaRahardja, Mandala Manurung: 2004): a. Indeks harga konsumen Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. IHK dihitung berdasarkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Inflasi dapat diperoleh dengan rumus :

b. Indeks harga perdagangan besar (wholesale price index) Berbeda dengan metode perhitungan IHK yang melihat

inflasi dari

segikonsumen, indeks harga perdagangan (IHPB) melihat inflasi dari segi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah:

c. Indeks harga implisit (GDP Deflator) Perhitungan

inflasi

menggunakan

IHK

dan

IHPB

mempunyai

keterbatasan,karena hanya memperhitungkan beberapa ratus barang dari tidak hanya barang yang diperhitungkan saja, namun masih banyak barang


41

beberapa puluh kota saja. Padahal barang yang diproduksi dan dikonsumsi

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan yang mungkin belum dimasukkan dalam perhitungan padahal barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Kegiatan ekonomi juga tidak terjadi di beberapa kota saja, melainkan di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu, untuk mendapatkan gambaran inflasi yang mendekati keadaan sebenarnya, maka para ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator) atau disingkat IHI. Untukmenghitung IHI kita dapat menggunakan rumus berikut ini: IHI = (Harga tahun t : Harga tahun t-1) x 100% Prinsip perhitungan inflasi berdasarkan IHI adalah sebagai berikut:

Indeks

Harga

Implisit

adalah

suatu

indeks

harga

yang

mengambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan,sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat inflasi yang terjadidalam suatu periode.Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkatinflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti IndeksHarga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan IndeksHarga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen,harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

5.6. Indikator Pembangunan Daerah a. Pengertian umum Indikator

Pembangunan

Daerah

adalah

suatu

konsep

ukuran

pembangunan. Dengan demikian, IPD haruslah dapat diukur berdasarkan

42

indikator-indikator yang tersedia. Ketiga konsep pembangunan yang dijadikan kriteria di atas adalah sesuatu konsep pembangunan yang sifatnya abstrak. Untuk itu kita perlu mengurangi ‗kadar‘ keabstrakannya tersebut agar dapat sampai kepada sesuatu yang sifatnya riil dan terukur.


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan Masing-masing kriteria diatas dapat dipecah-pecah lagi menurut beberapa aspek/unsur. Misalkan untuk kriteria Keberdayaan pemerintahan, aspekaspek yang tercakup didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Begitu pula dengan kedua kriteria pembangunan yang lain. Setiap kriteria pembangunan, pada dasarnya dapat kita lihat dari berbagai aspek. Aspekaspek yang menjelaskan kriteria-kriteria tersebut disebut subkriteria. Untuk kriteria Keberdayaan Pemerintah memiliki subkriteria : • Kapabilitas Aparat • Keuangan Daerah • Sarana dan Prasarana Pemerintah Untuk kriteria Perkembangan Wilayah memiliki sub kriteria: • Fasilitas Publik • Ekonomi Wilayah • Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam. Sedangkan kriteria yang terakhir, yaitu Keberdayaan Masyarakat memiliki sub kriteria: • Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Kesejahteraan masyarakat • Sosial, Politik dan Budaya b. Definisi dari Kriteria dan Sub Kriteria Definisi untuk Keberdayaan Pemerintah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan atau hasil pemberdayaan pemerintah (reinventing government) di suatu daerah. Sedangkan Perkembangan Wilayah definisinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi ekonomi wilayah, penyediaan fasilitas publik dan potensi fisik dan lingkungan suatu daerah. Sedangkan untuk kriteria yang terakhir yaitu Keberdayaan

Masyarakat

definisinya

adalah

segala

sesuatu

yang

berhubungan dengan upaya dan hasil pemberdayaan masyarakat di suatu daerah. Kriteria yang pertama yaitu Keberdayaan Pemerintah memiliki subkriteria Kapabilitas Aparat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan dan kemampuan aparat pemerintah di adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi keuangan daerah


43

suatu daerah. Sedangkan sub kriteria yang kedua yakni Keuangan Daerah

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan dan pengelolaan keuangan di suatu daerah. Sub kriteria terakhir adalah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas bagi kelancaran pemerintahan daerah. Kriteria yang kedua yaitu Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria Fasilitas Publik, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu daerah. Sub kriteria yang kedua adalah Ekonomi Wilayah yang memiliki definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah. Sedangkan yang terakhir adalah Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup. Kriteria yang terakhir yakni Keberdayaan Masyarakat memiliki subkriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah. Subkriteria yang kedua adalah Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup masyarakat di suatu daerah. Sedangkan Sosial, Politik dan Budaya adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial politik dan budaya di suatu daerah. Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang di atas. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kapabilitas Aparat adalah: 1. Indikator Pendidikan PNS 2. Indikator Jumlah PNS 3. Indikator Kreativitas PNS Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Keuangan Daerah adalah: 1. Indikator Tax Effort 2. Indikator Investasi Pemerintah 3. Indikator Transfer Pusat Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah: 1. Indikator Belanja Non Pegawai 2. Indikator Rentang Kendali Desa

44

3. Indikator Sarana Komunikasi Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Fasilitas Publik: 1. Indikator Pelayanan Kesehatan


Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan 2. Indikator Pelayanan Pendidikan 3. Indikator Pelayanan Jalan Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: 1. Indikator PDRB per kapita 2. Indikator ICOR 3. Indikator Akses Keuangan Indikator-indikator

yang

digunakan

untuk

menilai

Kondisi

Fisik,

LingkunganHidup, dan Sumber Daya Alam: 1. Indikator Kawasan Lindung 2. Indikator Pencemaran Air 3. Indikator Pencemaran Udara Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah : 1. Indikator TPAK 2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja 3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja Indikator-indikator

yang

digunakan

untuk

menilai

KesejahteraanMasyarakat: 1. Indikator Penduduk Miskin 2. Indikator Angka Kematian Bayi 3. Indikator Konsumsi Non Makanan Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya: 1. Indikator Aktivitas Sosial 2. Indikator Pengaman Sosial 3. Indikator Partisipasi Pemuda

5.7. Perangkat Analisis Bidang Pertanian Model yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan sektor pertanian di daerah adalah pendekatan/taksiran pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) sektor pertanian. Taksiran pertumbuhan sektor pertanian thaun ke-t dihitung dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar harga yang berlaku (current price). Dalam pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun. Perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t dari masing-masing komoditi (sub sektor). Nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh tahun ke-t. dengan cara serupa akan diperoleh nilai nominal menurut sub


45

dari nilai penjumlahan nilai nominal tahun ke t-1 dan nilai tambah pada

Bab 5Tools Analisis Untuk Perencanaan sektor dan sektor pertanian. Laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke t-1 pada harga konstan. PDB nasional sektor pertanian merupakan penjumlahn (agregasi) dari PDRB sektor pertanian secara keseluruhan. Perhitungan Nilai Investasi di sektor Pertanian Perhitungan teknis: 1. taksiran pertumbuhan sektor pertanian di daerah tahun ke-t dihitung dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar harga yang berlaku 2. perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan dari taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t dari masing-masing komoditi. 3. nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh dari penjumlahan nilai nominal tahun ke-t dan nilai tambah pada tahun ket 4. dengan cara serupa akan diperoleh nilai nominal menurut sub sektor dan sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan perkebunan, dll) pada tahun ke-t 5. laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke-(t-1) pada harga konstan. 6. Bila dikaitkan dengan besarnya investasi yang dibutuhkan maka rumusnya : ICOR = dI/dY, atau dI = ICOR * dY Dengan demikian besaran ICOR sangat menentukan besarnya investasi di sektor pertaian. Hasil studi menunjukkan bahwa ICOR sektor pertanian berada pada kisaran 0,8 – 1,4 Interpretasi Hasil Perhitungan Dengan skenario beberapa nilai ICOR dan target pertumbuhan sektoral di daerah (PDRB) yang ingin dicapai, maka melalui rumus di atas dapat

46

dihitung berapa besarnya nilai investasi yang dibutuhkan.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 6.1. Struktur Perekonomian Kota Bontang Perubahan struktur perekonomian Kota Bontang dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Perubahan struktur perekonomian yang ditunjukkan dengan kontribusi sektor ekonomi terhadap nilai PDRB digunakan sebagai salah satu ukuran dalam perekonomian regional Kota Bontang. Oleh karena itu, dengan mencermati struktur ekonomi di Kota Bontang diharapkan dapat diketahui potensi ekonomi yang menjadi karakteristik wilayah tersebut. Grafik 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Migas Kota Bontang Tahun 2014 (persen)

1. Pertanian 3. Industri Pengolahan 5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah 7. Perdagangan, dan Reparasi Mobil & Motor 9. Penyediaan Akom. dan Makan Minum 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 13. Jasa Perusahaan 15. Jasa Pendidikan 17. Jasa lainnya

2. Pertambangan & Penggalian 4. Pengadaan Listrik dan Gas 6. Konstruksi 8. Transportasi dan Pergudangan 10. Informasi dan Komunikasi 12. Real Estat 14. Adm. Pemerintahan dan Jamsos 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Struktur perekonomian Kota Bontang pada tahun 2014 sebesar 85,70 persen merupakan sumbangan dari kategori industri pengolahan, yaitu sebesar 62,58 persen dari industri pengolahan migas dan sebesar 23,12 persen dari industri pengolahan tanpa migas. Sisanya sebesar 14,3 persen merupakan gabungan sumbangan dari 16 kategori lainnya. Kategori lain yang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Kota Bontang adalah kategori konstruksi yaitu sebesar 4,10 persen.


47

Hal tersebut disebabkan oleh posisi Kota Bontang sebagai kota industri yang

Bab 6 Analisis dan Pembahasan menyebabkan Kota Bontang menjadi tujuan migrasi bagi para tenaga kerja dari luar Kota Bontang bahkan dari luar Kalimantan Timur. Hal tersebut tercermin dari cukup tingginya arus migrasi masuk, yang pada gilirannya mendorong tingkat pembangunan pemukiman/rumah tempat tinggal cukup tinggi di Kota Bontang, di samping pembangunan bangunan pabrik/industri dan infrastruktur berupa jalan dan fasilitas umum lainnya yang masih terus berlanjut. Tabel 6.1 Kontribusi Sektoral PDRB Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang 2007-2014 (%) Lapangan Usaha (1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan, dan Reparasi Mobil dan Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya Total

2010 (2) 0,35 2,15 88,69 0,01 0,01 3,34 1,61 0,82 0,25 0,47 0,43 0,28 0,23 0,62

2011 (3) 0,42 2,33 87,58 0,01 0,01 3,56 1,85 0,85 0,27 0,49 0,48 0,29 0,26 0,72

2012 (4) 0,52 3,87 84,76 0,01 0,01 3,88 2,04 0,93 0,31 0,54 0,56 0,31 0,31 0,89

2013* (5) 0,65 2,55 85,41 0,01 0,01 3,96 2,10 0,98 0,33 0,57 0,64 0,33 0,34 0,95

2014** (6) 0,77 1,68 85,70 0,01 0,01 4,10 2,17 1,00 0,35 0,59 0,66 0,34 0,36 0,99

0,30 0,30 0,14 100,0

0,41 0,34 0,16 100,0

0,49 0,39 0,18 100,0

0,58 0,41 0,19 100,0

0,63 0,44 0,20 100,0

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bontang

Kategori berikutnya yang berperan cukup tinggi adalah kategori perdagangan, yaitu sebesar 2,17 persen dari keseluruhan porsi ekonomi Kota Bontang pada tahun 2014. Beberapa aktivitas pertambangan minyak bumi dan gas bumi di lepas pantai (offshore) di sekitar Kota Bontang yang sebagian lokasi sumurnya masuk ke dalam wilayah Kota Bontang, menyebabkan Kota Bontang dinyatakan sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas bumi. Makin berkurangnya hasil eksploitasi dari sumur-sumur yang ada dan belum ditemukannya sumber-sumber baru, menyebabkan sumbangan kategori pertambangan migas pun makin menurun setiap tahunnya. Selain itu, aktivitas penggalian barang galian golongan C yang dihentikan oleh Pemerintah Kota terkait dengan isu lingkungan hidup, makin mendorong penurunan sumbangan kategori pertambangan dan penggalian pada pembentukan kue ekonomi Kota Bontang. Pada tahun 2010 kategori ini

48

memberikan konstribusi sebesar 2,15 persen, dan pada tahun 2014 kontribusinya menurun menjadi sebesar 1,68 persen.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Pada tahun 2014, kategori transportasi dan pergudangan memberikan konstribusi sebesar 1,00 persen terhadap perekonomian Kota Bontang. Nilai tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2010 porsi kategori ini terhadap perekonomian Kota Bontang adalah sebesar 0,82 persen. Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib merupakan kategori pemberi sumbangan terbesar berikutnya setelah kategori transportasi dan pergudangan. Kategori pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib bukan merupakan suatu kegiatan ekonomi meskipun tidak bertujuan menghasilkan keuntungan (profit) dan berorientasi pada pelayanan. Sumbangan nilai tambah kategori ini terhadap pembentukan perekonomian Kota Bontang adalah sebesar 0,99 persen pada tahun 2014. Kontribusi kategori pertanian pada struktur perekonomian Kota Bontang adalah sekitar 0,77 persen dengan komoditas perikanan yang menjadi andalan Kota Bontang adalah ikan layang, baronang, cakalang, tongkol, dan rumput laut. Peranan tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 0,35 persen di tahun 2010 yang meningkat menjadi 0,42 persen di tahun 2011, dan terus meningkat di tahun 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 0,52 persen dan 0,65 persen.

Tabel 6.2 Kontribusi Sektoral PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang 2007-2014 (%)

Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan, dan Reparasi Mobil dan Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya

Total


2011

2012

2013*

2014**

1,53 0,48 60,01 0,04 0,05 14,41 6,96 3,53 1,07 2,01 1,86 1,20 0,99 2,69

1,60 0,43 60,95 0,04 0,05 13,60 7,07 3,24 1,02 1,89 1,82 1,10 1,00 2,75

1,60 65,11 0,04 0,05 11,91 6,27 2,85 0,95 1,66 1,72 0,95 0,95 2,72

1,76 67,42 0,03 0,04 10,72 5,67 2,65 0,90 1,53 1,72 0,89 0,92 2,57

2,15 64,68 0,03 0,04 11,46 6,08 2,80 0,97 1,66 1,86 0,95 1,01 2,78

1,29 1,29 0,61 100,0

1,56 1,29 0,60 100,0

1,49 1,19 0,54 100,0

1,56 1,10 0,52 100,0

1,76 1,22 0,56 100,0

49


2010

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Dengan dikeluarkannya kegiatan pertambangan migas dan industri pengolahan migas dari penghitungan nilai PDRB, dapat diturunkan struktur perekonomian Kota Bontang tanpa migas. Secara peringkat, susunan kategori dengan peranan terbesar hingga terkecil tidak mengalami pergeseran. Kategori industri pengolahan masih menjadi lapangan usaha utama (leading sector) dalam kegiatan perekonomian Kota Bontang selama lima tahun terakhir. PT. Pupuk Kalimantan Timur yang merupakan produsen amonia dan urea menjadi pelaku utama di dalam kategori ini di samping industri lainnya yang bergerak di bidang yang sama, seperti PT. Kaltim Nitrate Indonesia yang memproduksi amonium nitrate, PT. Kaltim Methanol Industri yang menghasilkan methanol, dan PT. Kaltim Parna Industri yang menghasilkan amonia. Kegiatan industri pengolahan mendominasi perekonomian Kota Bontang sebesar 64,68 persen di tahun 2014.

6.2. Analisis Location Quotient (LQ) Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan fokus pada pengembangan sektor ekonom yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap daerah lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan adalah metode Location Quotient (LQ). Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Secara matematik, Location Quotient atau lebih populer disebut dengan LQ diformulasikan sebagai perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektoryang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis LQ salah satunya dilakukan untuk menentukan sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. Walaupun pada perkembangannya analisis LQ juga digunakan dengan berbasis pada data tenaga kerja dan pendapatan. Secara matematis, LQ diformulasikan sebagai berikut: ⁄

50

dimana:

⁄

: PDRB sektor i di Kota Bontang : PDRB total di Kota Bontang : PDRB sektor i di Provinsi Kalimantan Timur


Bab 6 Analisis dan Pembahasan : PDRB total di Provinsi Kalimantan Timur Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi sektor basis antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Sedangkan kelemahannya adalah analisis LQ tidak bisa menjawab apa yang menyebabkan sebuah sektor menjadi sektor unggulan. Selain itu, dalam analisis LQ juga diperlukan data pembanding antara dua wilayah pada periode yang sama Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung nilai LQ tahun 2009-2014 sebagai berikut : Tabel 6.3 Nilai LQ Sektoral Kota Bontang Tahun 2010 – 2014

Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan, dan Reparasi Mobil dan Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jamsos Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya

2010

2011

2012

2013*

2014 **

Rata- Pering rata kat 0,10 16

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,04

0,04

0,06

0,04

0,03

0,04

17

3,60

3,93

4,15

4,27

4,30

4,05

1

0,40

0,45

0,53

0,59

0,59

0,51

7

0,28

0,34

0,41

0,42

0,43

0,38

15

0,51

0,58

0,65

0,68

0,69

0,62

4

0,37

0,41

0,46

0,51

0,53

0,46

11

0,36

0,39

0,44

0,46

0,46

0,42

14

0,41

0,45

0,49

0,54

0,56

0,49

9

0,46

0,52

0,58

0,62

0,64

0,56

5

0,36

0,43

0,47

0,49

0,52

0,45

12

0,38 1,43

0,42 1,65

0,47 1,97

0,49 2,19

0,49 2,26

0,45 1,90

13 2

0,39

0,43

0,53

0,59

0,59

0,51

8

0,45

0,50

0,52

0,56

0,57

0,52

6

0,84

0,89

0,98

1,05

1,08

0,97

3

0,36

0,41

0,49

0,56

0,59

0,48

10


Empat belas kategori lainnya (selain industri pengolahan dan jasa perusahaan)


51

memiliki nilai indeks LQ di bawah 1 (LQ<1) atau merupakan sektor non basis di Kota

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Bontang. Atau dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan terhadap hasil-hasil kategori tersebut, Kota Bontang memerlukan pasokan dari luar wilayah (impor), di samping memanfaatkan produksi sendiri. Namun demikian, apabila dilihat per tahun, pada tahun 2014 terdapat kategori yang telah mencapai nilai indeks LQ di atas 1 yaitu kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Bahkan hal tersebut telah dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sejak tahun 2013 yang lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara relatif kategori tersebut lebih unggul apabila dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah Kalimantan Timur. Bergesernya kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari sektor non basis menjadi sektor basis dalam dua tahun terakhir antara lain disebabkan oleh makin lengkapnya fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Bontang sehingga dimanfaatkan bukan hanya oleh masyarakat Kota Bontang, namun juga oleh masyarakat di sekitar Kota Bontang. Kategori lainnya yang memiliki nilai indeks LQ cukup tinggi (antara 0,5 hingga 1) adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Konstruksi, kategori Informasi dan Komunikasi, kategori Administrasi Pemerintahan, dan kategori Jasa Pendidikan. Dalam lima tahun terakhir kelima kategori tersebut menunjukkan tren yang positis dalam penghitungan indeks LQ. Sehingga apabila kegiatan ekonomi tersebut mendapat dorongan yang cukup, bukan tidak mungkin dapat bergeser menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. Misalnya dengan makin baiknya kualitas perguruan tinggi di Kota Bontang, maka akan makin meningkatkan minat masyarakat di sekitar Kota Bontang untuk menempuh pendidikan di kota ini.

6.3. Analisis Shift Share Konsep dasar Shift Share berkaitan dengan kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah perlu untuk menentukan sektor-sektor prioritas agar kebijakan pengeluaran yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana. Namun demikian, pemerintah daerah sering dihadapkan pada kendala keterbatasan data dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, analisis Shift-share dapat menjadi salah satu alternatif. Analisis

Shift-share

dapat

membantu

para

pengambil

kebijakan

(pemerintah daerah) untuk membuat keputusan dengan mudah. Hal ini dikarenakan analisis Shift-share memiliki metode yang sederhana dan mudah digunakan untuk menggambarkan perubahan ekonomi suatu daerah. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk menganalisis juga relatif mudah didapatkan.Analisis Shift-share merupakan suatu analisis dengan metode yang sederhana dan sering dilakukan oleh praktisi dan pembuat

52

keputusan baik lokal maupun regional di seluruh dunia untuk menetapkan target industri/sektor dan menganalisis dampak ekonomi. Analisis Shift-share memungkinkan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan pelaku analisis untuk dapat mengidentifikasi keunggulan daerahnya dan menganalisis industri/sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah. Analisis Shift-share juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Analisis Shift-share menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah yang lebih besar/Provinsi. Bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian Provinsi, maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian Provinsi beserta sektorsektornya. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut (Soepono, 1993:44) Analisis Shift-share dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943). Analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi (misalnya pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan) suatu variabel regional sektor/industri dalam suatu daerah. Variabel atau data yang dapat digunakan dalam analisis adalah tenaga kerja atau kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan variabel lain dalam kurun waktu tertentu. Tabel 6.4 Analisis Shift-share Kota Bontang, 2010-2014

Lapangan Usaha

KPP

KPT (KPD+KP P) 0,59 0,68 -0,70 -0,65 -0,19 -0,44 -0,03 0,39 0,01 0,04 -0,14 -0,06

KPD

Pertumb uhan Ekonomi 0,84 -0,50 -0,28 0,54 0,20 0,10

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

0,09 0,05 -0,24 0,42 0,03 0,08

0,16 0,16

0,09 0,22

-0,06 -0,21

0,03 0,00

0,19 0,16

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

0,13 0,30 0,24 0,18 0,32

-0,13 -0,11 -0,09 -0,17 0,07

0,00 0,19 0,15 0,00 0,39

0,16 0,34 0,31 0,16 0,55

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

0,09 0,85 0,27 0,05 0,00

0,02 -0,31 -0,22 0,10 -0,39

0,11 0,54 0,04 0,15 -0,39

0,27 0,70 0,20 0,31 -0,23



53

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan, dan Reparasi Mobil dan Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jamsos Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya PDRB

KPN

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Kegiatan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah acuan dalam penghitungan analisis shift-share Kota Bontang tercatat menghasilkan nilai tambah atas dasar harga konstan sebesar 444,49 triliun rupiah pada tahun 2014. Sedangkan nilai tambah bruto pada tahun 2010 tercatat sebesar 383,29 triliun rupiah. Nilai tersebut menyebabkan perubahan perekonomian Kalimantan Timur dalam periode 2010—2014 naik sekitar 15,97 persen, seperti terlihat pada komponen KPN pada Tabel 3.11 di atas. Sementara itu komponen pergeseran proporsional (KPP) yang menunjukkan dinamika pergeseran relatif suatu kategori/lapangan usaha terhadap perekonomian secara makro pada wilayah acuan (dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur), menunjukkan terdapat satu kategori yang bernilai negatif, yaitu kategori Industri Pengolahan. Hal tersebut menggambarkan bahwa laju pertumbuhan kategori tersebut lebih lambat apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara makro di Kalimantan Timur. Sedangkan 16 kategori lainnya mengalami perkembangan yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan pada periode 2010—2014. Selanjutnya komponen pergeseran diferensial Kota Bontang

yang

merupakan daya saing relatif kegiatan ekonomi Kota Bontang terhadap kegiatan yang sama di Kalimantan Timur ditunjukkan oleh komponen KPD. Dalam rentang waktu 2010—2014 nilai KPD sebagian besar kategori/lapangan usaha Kota Bontang terhadap Kalimantan Timur bernilai negatif. Hanya terdapat lima kategori yang memiliki nilai KPD positif, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Prikanan, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, kategori Jasa Perusahaan, kategori Aministrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan kategori Jasa Lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya saing sebagian besar kegiatan ekonomi di Kota Bontang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada perekonomian Kalimantan Timur.

6.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya ineficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Dalam konsep ICOR, investasi yang dimaksud adalah total dari

54

pembentukan modal tetap (fixed capital formation) dan stok barang yang terdiri dari gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan barang modal


Bab 6 Analisis dan Pembahasan lainnya. Sedangkan output adalah nilai tambah bruto (NTB) yang merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya–biaya untuk bahan baku dan penolong. Dalam penggunaan koefisien ICOR diasumsikan bahwa faktor faktor lain yang dapat meningkatkan tambahan output seperti penambahan tenaga kerja dan penggunaan teknologi pada mesin mesin produksi dianggap konstan. Dalam menghitung ICOR, faktor penambahan tenaga kerja dan penerapan teknologi diasumsikan tetap. Dengan kata lain, diasumsikan penambahan output terjadi karena adanya tambahan investasi. Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan modal (investasi) terhadap tambahan output. ICOR dapat dinotasikan sebagai berikut:

dimana : dK = Investasi atau penambahan kapasitas dY = Pertumbuhan output Tabel 6.5 Analisis ICOR Kota Bontang, 2005 - 2014 Uraian PDRB Tanpa Migas ADHK 2010 (miliar Rp) Perubahan (miliar Rp) PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp) ICOR

2010

2011

2012

2013

2014

12.587,20

13.197,10

15.258,93

16.576,75

17.190,92

-

609,89

2.061,83

1.317,82

614,17

6.066,00

6.048,10

6.123,4

6.505,90

6.717,29

-

9,92

3,01

4,94

10,94

Pada Tabel 3.13 di atas tampak bahwa selama periode tahun 2010—2014 nilai ICOR Kota Bontang sangat berfluktuasi. Di tahun 2011 dan 2014 tampak pula bahwa investasi di Kota Bontang terbilang belum efisien karena nilai ICOR di kedua tahun tersebut berada di atas 4. Nilai ICOR di tahun 2013 pun belum efektif, namun jauh lebih baik dari pada tahun 2011 dan 2014. Nilai ICOR ideal terjadi di tahun 2012, yaitu sebesar 3,01 poin, yang bermakna bahwa untuk memperoleh penambahan output sebesar 1 unit pada tahun 2012 dibutuhkan investasi sebesar 3,01 unit. Namun demikian perlu diingat bahwa ICOR bukanlah indikator paling ideal dalam mengevaluasi efektivitas investasi. Hal itu karena adanya time lag bagi kapital untuk menghasilkan surplus usaha, dan adanya perbedaan karakteristik investasi pada kategori/lapangan usaha yang berbeda.

55


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.5 Gini Ratio Ketersediaan data pendapatan perkapita untuk daerah di Indonesia dapat dikatakan tidak tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (proxy) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Perkapita. Walaupun kedua nilai tersebut tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Tingkat pendapatan pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi pula apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat tinggi. Sebaran Penduduk tahun 2013 di Kota Bontang dapat dilihat pada sebaran peta berikut ini. Peta 6.1 Peta Sebaran Penduduk Kota Bontang Tahun 2014

Persebaran jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2014 dapat dilihat pada peta ini, penduduk Kecamatan Bontang Utara masih menjadi pusat konsentrasi yang tertinggi yaitu 41,40 persen dari total penduduk Kota Bontang. Disusul Kecamatan Bontang Selatan dihuni oleh sekitar 39,5 persen penduduk kemudian Kecamatan

56

Bontang Barat tercatat mempunyai 19,1 persen jumlah penduduk.

Ukuran Kemiskinan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Menurut Andre Bayo Ala, 1981 kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya kebutuhan manusia itu bermacam – macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek antara lain : 1). Aspek Primer berupa : -

Miskin aset.

-

Organisasi sosial politik.

-

Pengetahuan dan Keterampilan.

2). Aspek Sekunder berupa : -

Jaringan sosial

-

Sumber Keuangan dan Informasi.

Penyebab Kemiskinan : ∗ Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam

(berbeda)

ditambah

dengan

kemajuan

ekonomi

dan

pertumbuhan ekonomiyang masih rendah. ∗ Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan.

Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum dan dikenal antara lain : 1. Kemiskinan Absolut Konsep

kemiskinan

pada

umumnya

selalu

dikaitkan

dengan

pendapatan

dankebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ). Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu : a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar. b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk ―termiskin‖, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok inimerupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduksehingga dengan menggunakan definisi ini berarti ―orang miskin selalu hadir bersama kita‖. Dalam hal analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data


57

total pengeluaran rumah tangga yang bersumber dari Susenas sebagai proksi

Bab 6 Analisis dan Pembahasan pendapatan. Ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio) ukuran Bank Dunia. Dalam analisis ini hanya digunakan dua ukuran yaitu koefisien Gini atau Gini Ratio.

Koefisien Gini (Gini Ratio) Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, garafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertical ini menghasilkan kurva Lorenz. Indeks Gini menunjukkan bahwa Gini ratio selama periode 2011-2014 cenderung sedikit mengalami perubahan yaitu sebesar 0,3694 (2011) menjadi 0,3913 di tahun 2012; 0,3564 pada tahun 2013 dan menurun menjadi 0,3533 di tahun 2014. Sehingga ketimpangan distribusi pendapatan Kota Bontang termasuk kategori sedang. Kriteria Bank Dunia (relative inequality), tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Bontang selama dua tahun terakhir tergolong relatif tinggi (high inequality). Hal ini ditunjukkan pada kelompok 20% dari penduduk berpendapatan tinggi dapat menikmati pendapatan rata-rata mencapai 46,81 persen, di tahun 2011 menjadi 47,20 persen tahun 2012, kemudian menurun 43,97 persen di tahun 2014. Namun demikian porsi pendapatan yang diterima golongan penduduk berpendapatan rendah cenderung meningkat dari 18,43 persen di tahun 2013 menjadi 19,07 persen di tahun 2014, yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat selama periode tersebut semakin meningkat. Sedangkan perkiraan jumlah orang miskin di Kota Bontang mencapai 8200 orang atau sekitar 5,16 persen dari penduduk Bontang dengan garis kemiskinan

58

sebesar 422.591 rupiah per kapita per bulan.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.6 Garis kemiskinan Kota Bontang Tahun 2008-2014 Tahun

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

(1)

(2)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

240.748 285.402 313.718 347.312 383.200 422.951

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.7 Distribusi Persentase Pembagian Total Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio Kota Bontang Tahun 2011-2014 Distribusi Pembagian Pendapatan

2011

(1)

(2)

40% Rendah 40%Sedang 20%Rendah Gini Ratio

18,99 34,20 46,81 0,3694

2012

2013

(3)

2014

(4)

16,78 36,02 47,20 0,3913

(5)

18,43 37,93 43,64 0,3564

19,02 37,01 43,97 0,3533

6.6. Indeks Entropy Theil (IET) Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi

Theil maka

semakinbesar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan.

6.6.1. Indeks Entropy Theil Tingkat Provinsi Pengukuran pola konsentrasi geografis kemiskinan dalam penelitian iniakan

menggunakan

indeks

entropi

Theil

untuk

mengukur

tingkat

kesenjangankemiskinan antar daerah dengan menggunakan pangsa jumlah penduduk sebagai pembobot (weights). Indeks ini mula-mula diperkenalkan oleh Henri Theil

59


Bab 6 Analisis dan Pembahasan (1969). Nilai indeks entropi yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Tabel 6.8 Indeks Entrophy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2011

TAHUN (1)

Indeks Entropy Theil Provinsi (2)

2006

0,1932

2007

0,1920

2008

0,1842

2009

0,1639

2010

0,1610

2011

0,1757

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks makasemakin merata terjadinya pembangunan. Dengan demikian dari tahun 2006 hingga tahun 2011, perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dengan baik ditandai dengan semakin meratanya pembangunan antar kabupaten/kota. Nilai indeks entropy theil diharapkan pada tahun-tahun berikutnya selalu memiliki kecenderungan menurun. Tetapi pada tahun 2011, sama halnya dengan Indeks Williamson, IET juga semakin besar. Artinya ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota semakin besar pada tahun 2011 dibanding tahun 2010. Grafik 6.2 Indeks Entropy Theil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 - 2011 00.250 00.200 00.150 00.100 00.050 00.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

6.7. Angka Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang

60

digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu


Bab 6 Analisis dan Pembahasan menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah perkotaan yang telah dihitung inflasi/tingkat perubahan harganya di Kalimantan Timur adalah tiga. Tiga kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Tarakan. Perkembangan inflasi ketiga kota tersebut akan diuraikan lebih jauh lagi dalam pembahasan ini. Inflasi Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2015 sebesar 0,46 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 124,62 pada bulan September 2015 menjadi 125,20 pada bulan Oktober 2015. Sehingga sampai pada bulan Oktober 2015 Inflasi tahun kalender mencapai 3,87 persen dan Inflasi year on year sebesar 7,65 persen. Jika dirinci menurut kota, pada bulan Oktober 2015, Kota Samarinda mengalami Inflasi sebesar 0,18 persen, Kota Balikpapan mengalami Inflasi 0,87 persen dan Kota Tarakan mengalami Inflasi 0,33 persen. Sampai dengan bulan Oktober 2015 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 2,64 persen, Kota Balikpapan 6,03 persen dan Kota Tarakan 2,38 persen. Besaran Inflasi year on year bulan Oktober 2015 Kota Samarinda mencapai 6,43 persen, Kota Balikpapan 9,60 persen dan Kota Tarakan 6,72 persen. Pola pergerakan inflasi bulanan Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Tarakan serta Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik 6.3 berikut ini. Grafik 6.3 Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional

Bulan Januari 2015 –November 2015

Sedangkan jika dilihat pergerakan inflasi tahun kalender di Kota Samarinda, Balikpapan, Tarakan juga mengalami trend yang fluktuatif. Sampai dengan akhir tahun 2014, Kota Tarakan mengalami inflasi jauh diatas Propinsi maupun Nasional sebesar 5,69 persen dan 8,36 persen. Inflasi di ketiga Kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota


61

Tarakan) jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi Propinsi. Inflasi year on year Kalimantan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Timur pada tahun 2014 hanya 5,69 persen. Angka inflasi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang mencapai 9,68 persen. Inflasi kalender hingga bulan November 2015 terlihat bahwa Kota Balikpapan memiliki inflasi kalender yang paling tinggi dibandingkan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dan juga Nasional. Dari tabel 6.9 tampak bahwa inflasi kalender pada tahun 2014 untuk Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi kalender pada tahun 2013. Sedangkan inflasi kalender tahun 2014 Kota Tarakan mengalami peningkatan tahun sebelumnya yaitu dari 10,35% pada tahun 2013 menjadi 11,91% pada tahun 2014. Kota Balikpapan memiliki nilai inflasi kalender tahun 2015 paling tinggi dibandingkan yang lain yaitu sebesar 5,46%. Inflasi kalender hingga bulan November 2015 yang paling rendah diantara Kota-kota di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional adalah Nasional dengan nilai 2,37%. Tabel 6.9 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Nasional, Kaltim, dan Kota, 2006-2015*)

Inflasi Tahunan Tahun Samarinda Balikpapan Tarakan (1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(2) 5,52 7,27 11,3 4,06 7,38 6,45 6,41 10,37 6,74

(3) 5,52 7,27 11,3 4,06 7,38 6,45 5,52 8,56 7,43

2015*)

2,9

5,46

(4)

Kaltim

Nasional

19,85 7,21 7,92 6,43 5,99 10,35 11,91

(5) 6,04 8,3 13,06 4,31 7,28 6,35 5,6 9,68 5,69

(6) 6,6 6,59 11,06 2,78 6,96 3,79 4,3 8,38 8,36

2,42

3,8

2,37

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Inflasi dapat terjadi karena adanya kenaikan harga paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pada tabel 6.10 laju inflasi menurut kelompok komoditi bulan November 2015 terlihat bahwa kelompok bahan makanan dan sandang mengalami perlambatan di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,22 persen dan 0,05 persen. Perlambatan laju inflasi untuk kedua kelompok komoditas tidak hanya terjadi

62

di Provinsi Kalimantan Timur tapi juga di kota-kota lain di Kalimantan Timur. Kelompok transpor dan komunikasi mengalami perlambatan laju inflasi di Kota Balikpapan dan Kota


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tarakan dengan nilai perlambatan laju inflasi masing-masing sebesar 0,49 persen dan 1,12 persen. Kota Samarinda memiliki nilai laju inflasi tertinggi pada kelompok kesehatan dengan nilai 0,28 persen. Kota Balikpapan, Kota Tarakan, dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai laju inflasi paling tinggi di kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau. Pada grafik 6.10 tampak bahwa kelompok yang memiliki andil terbesar terhadap inflasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau dengan besaran 0,11 persen, kemudian diikuti oleh kelompok perumahan dan kelompok transpor dan komunikasi yang memiliki nilai andil yang sama yaitu 0,03 persen. Kelompok bahan makanan memiliki andil minus terbesar yaitu 0,26 persen. Tabel 6.10 Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Bulan Nopember Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Kelompok/Sub Kelompok

Samarinda

Balikpapan

Tarakan

Kaltim

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bahan Makanan Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transpor dan Komunikasi

-0,06 0,16 0,17 0,12 0,28 0,04 1

-3,07 1,12 0,04 -0,19 0,1 0,23 -0,49

0,34 0,5 0,07 -0,23 0,37 0,05 -1,12

-1,22 0,55 0,11 -0,05 0,22 0,11 0,12

Grafik 6.4 Andil Inflasi Kalimantan Timur Bulan Nopember Tahun 2015 (%)

0.15

0.11

0.1 0.03

0.05 0 -0.05

Bahan Makanan

-0.1

Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau

Perumahan

0.012 -0.002 Sandang

Kesehatan

0.01 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

0.03

Transpor dan Komunikasi

-0.15 -0.2 -0.25 -0.26

-0.3

63


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.8. Analisis Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Sehingga salah satu sasaran dalam pembangunan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai. Hal itu ditujukan agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Banyak permasalahan yang bisa timbul akibat pengelolaan tenaga kerja yang tidak terencana, yang diawali dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Sebagai Kota yang baru berusia empat belas tahun, Kota Bontang terus berkembang dan bergerak untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Berbagai kebijakan pembangunan pun telah ditetapkan, dan salah satunya adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan di bidang ini mendesak untuk dilaksanakan karena dampaknya yang luar biasa bagi kebangkitan bangsa. Pembangunan ketenagakerjaan yang baik dan terencana diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang dapat pula berimplikasi pada pengurangan tingkat kemiskinan yang selama ini telah menjadi momok bagi semua daerah, termasuk Kota Bontang. Memperluas kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak gejolak sosial misalnya kriminalitas

yang

terjadi

disebabkan

oleh

banyaknya

pengangguran.

Untuk

mengantisipasi hal tersebut, maka setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri dalam dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek. Oleh karena itu, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi oleh penambahan kesempatan kerja akan dapat menimbulkan permasalahan dalam

64

pembangunan.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.11 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang Tahun 2012-2014 Kelompok Umur (1) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+ Jumlah Sumber :

L (2) 13.682 13.131 13.403 10.918 2.575 2.097

2012 P (3) 12.962 12.816 12.859 7.667 1.393 1.783

L+P (4) 26.644 25.947 26.262 18.585 3.968 3.880

L (5) 13.735 15.409 13.016 11.726 2.976 2.101

2013 P (6) 12.818 14.897 13.660 8.903 1.478 1.786

L+P (7) 26.553 30.306 26.676 20.629 4.454 3.887

L (8) 14.422 14.942 14.009 11.194 2.926 1.981

2014*) P (9) 13.756 14.443 13.360 8.063 1.792 1.651

L+P (10) 28.178 29.385 27.369 19.257 4.718 3.632

55.806

49.480

105.286

58.963

53.542

112.505

59.474

53.065

112.539

Badan Pusat Statistik Kota Bontang& Provinsi Kalimantan Timur (SAKERNAS)

Tabel 6.11 di atas memberikan informasi tentang terus meningkatnya jumlah penduduk usia kerja baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari tahun 2013 ke 2014 adalah 34 jiwa atau mengalami peningkatan 0,03 persen dari tahun 2013. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki naik sekitar 0,87 persen, sedangkan jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan turun sekitar 0,89 persen. Tabel 6.12 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang 2009-2014

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Angkatan Kerja

100

100

100

100

100

Laki-laki Perempuan Bukan Angkatan kerja

75,59 24,54 100

71,37 28,63 100

66,08 33,92 100

66,19 33,81 100

68,06 31,94 100

Laki-laki

21,33

13,18

17,04

27,24

21,69

Perempuan

78,67

86,82

82,96

72,76

78,31

Total 100 100 100 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang (SAKERNAS)

100

100

Tabel 6.12 di atas memperlihatkan bahwa komposisi angkatan kerja selama lima tahun terakhir didominasi oleh angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki. Persentase angkatan kerja berkenis kelamin laki-laki hampir dua kali persentase angkatan kerja berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2014, persentase angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki mencapai 68,06 persen, sedangkan persentase angkatan kerja berjenis kelamin


65

wanita hanya 31,94 persen. Selama tiga tahun terakhir persentase angkatan kerja berjenis

Bab 6 Analisis dan Pembahasan kelamin laki-laki terus mengalami peningkatan. Hal tersebut berbanding lurus dengan kondisi perekonomian di Kota Bontang yang ditopang oleh adanya dua perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimatan Timur dan PT. Badak NGL, serta letak Kota Bontang yang berdekatan dengan beberapa lokasi pertambangan batubara. Secara umum, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan tersebut lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki daripada tenaga kerja perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut sejalan dengan komponen penduduk bukan angkatan kerja yang salah satunya adalah penduduk yang aktivitas utama sehari-harinya adalah mengurus rumah tangga. Selain mengurus rumah tangga, aktivitas utama penduduk bukan angkatan kerja adalah bersekolah atau lainnya. Tabel 6.13 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2014

Uraian

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Angkatan Kerja

68

73

65,86

67,20

Bekerja

85,84

85,61

88,95

90,62

Mencari Pekerjaan

14,16

14,39

11,05

9,38

32

27

34,14

32,80

Mengurus rumah tangga

73,48

62,08

57,38

60,22

Sekolah

19,98

31,4

34,2

31,04

Lainnya

6,54

6,52

8,42

8,74

100,00

100,00

100,00

100,00

Bukan Angkatan kerja

Total

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang (SAKERNAS)

Tabel 6.13 menyajikan keadaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Bontang Tahun 2011-2014 menurut kegiatan utamanya. Angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan (pengangguran), sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga, bersekolah, atau lainnya (biasanya merupakan penduduk usia lanjut atau penduduk yang sakit/cacat sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan). Dalam beberapa tahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang merupakan indikator tingkat kesempatan kerja (TKK) tampak cukup tinggi di Kota Bontang. Pada tahun 2013, terdapat sekitar 88,95 persen angkatan kerja Kota Bontang berstatus mempunyai pekerjaan, kemudian meningkat menjadi sekitar 90,62 persen pada tahun 2014. Sedangkan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase

66

penduduk yang sedang mencari pekerjaan terhadap keseluruhan angkatan kerja pada tahun 2014 adalah 9,38 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 11,05 persen. Turunnya angka pengangguran tersebut menunjukkan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan adanya efek atau hasil yang cukup baik dari berbagai upaya atau strategi yang telah diterapkan pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran di Kota Bontang. Permasalahan pengangguran merupakan suatu masalah klasik di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran dapat memicu tingginya angka kemiskinan dan angka kriminalitas. Oleh sebab itu, berbagai upaya pengurangan angka pengangguran masih harus tetap ditingkatkan. Apalagi apabila dilihat dari sumber pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bontang yang lebih banyak disebabkan oleh arus migrasi yang kebanyakan adalah mereka yang berusia kerja dan dengan motivasi untuk mencari pekerjaan. Jumlah penduduk usia kerja yang terus meningkat berakibat juga terhadap peningkatan para pencari kerja. Disinilah diperlukan perencanaan yang matang agar pertumbuhan usia kerja yang berjalan alamiah dapat dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat di tekan. Jika pertumbuhan penduduk usia kerja hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja maka hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Artinya bahwa setiap tahun akan selalu terjadi penambahan pengangguran baik itu terbuka atau setengah terbuka jika penciptaan lapangan kerja berjalan stagnan. Tabel 6.14 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang 2010-2014 Sektor/Lapangan Pekerjaan Utama

2010* Jumlah

2011 %

Jumlah

2012 %

Jumlah

2013* %

Jumlah

2014 %

Jumlah

%

(1) Pertanian

(2) 3.584

(3) 6,93

(4) 6.326

(5) 10,49

(6) 5.959

(7) 8,97

(8) 7.514

(9) 11,76

(10) 7.809

(11) 11,40

Pertambangan

5.143

9,95

4.794

7,95

5.195

7,82

5.343

8,36

5.589

8,16

Industri Pengolahan

5.513

10,66

2.815

4,67

3.329

5,01

2.511

3,93

5.485

8,00

Listrik, Gas dan Air Bersih

1.057

2,04

372

0,62

131

0,2

324

0,51

190

0,28

Bangunan

5.794

11,21

7.660

12,7

5.099

7,68

7.484

11,71

6.192

9,04

Perdagangan, Hotel dan Restoran

10.210

19,75

17.063

28,29

17.793

26,8

19.407

30,37

23.468

34,25

Pengangkutan dan Komunikasi

2.624

5,07

2.561

4,25

2.984

4,49

3.270

5,12

2.043

2,98

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

1.286

2,49

4.047

6,71

3.969

5,98

2.267

3,55

4.529

6,61

Jasa-jasa

13.088

25,31

14.678

24,34

21.940

33,04

15.779

24,69

13.221

19,29

Lainnya

3.408

6,59

-

-

-

-

-

-

7.809

11,40

51.707

100

60.316

100

66.399

100

63.899

100

68.526

100

Total

Sumber : BPS Kota Bontang (SAKERNAS)

67


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Selanjutnya, penduduk bekerja dapat dilihat berdasarkan lapangan usaha pekerjaannya. Tabel 6.14 di atas memperlihatkan bahwa pada rentang waktu tiga tahun terakhir, terdapat 4 sektor yang selalu paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Bontang yaitu Sektor Bangunan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Sektor Jasa-jasa. Pada tahun 2013 keempat sektor tersebut berturut-turut menyerap tenaga kerja Kota Bontang sebesar 11,71 persen, 11,76 persen, 30,37 persen, dan 24,69 persen. Sektor Bangunan, Sektor Pertanian, dan Sektor Jasa-jasa mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014. Besarnya penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 secara berturut-turut adalah 9,04 persen, 11,40 persen, dan 19,29 persen. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran adalah sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 dari keempat sektor paling dominan di Kota Bontang. Adapun besarnya penyerapan tenaga kerja sektor tersebut mencapai 34,25 persen. Terdapat dua perusahaan industri berskala internasional di Kota Bontang, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL. Kedua perusahaan ini memiliki peran yang besar bukan hanya terhadap penyerapan tenaga kerja namun juga terhadap perekonomian Kota Bontang. Pada tahun 2014 sektor ini menyerap sekitar 8 persen tenaga kerja yang ada di Kota Bontang. Keberadaan kedua perusahan tersebut, memicu munculnya berbagai kegiatan perekonomian lainnya sebagai penunjang kegiatannya, terutama kegiatan di Sektor Jasa Perusahaan. Hal itu tentu saja berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja di Sektor Jasa-jasa yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 24-33 persen dari keseluruhan tenaga kerja Kota Bontang selama kurun waktu empat tahun terakhir. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan, sedangkan Sektor Jasa-jasa mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja tahun 2014. Sektor pertambangan adalah sektor yang juga mampu menyerap tenaga kerja cukup besar yaitu 8,16 persen. Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kota Bontang terlihat bahwa besaran nilai kontribusinya hanyalah 1,68 persen. Jauhnya perbandingan antara persentase penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dengan besarnya kontribusi sektor pertambangan PDRB Kota Bontang dikarenakan letak sektor usaha pertambangan tersebut yang berada di sekitar Kota Bontang. Sedangkan para pekerjanya banyak yang menetap dan tinggal sebagai penduduk Kota Bontang, karena lebih dekat dengan berbagai fasilitas yang cukup layak, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, kuliner, maupun hiburan. Di lain pihak, Sektor Konstruksi/Bangunan merupakan sektor yang menerima efek positif dari aktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan. Banyaknya pendatang yang mengadu nasib di Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan tentunya menaikkan permintaan akan tempat tinggal. Sektor Bangunan mampu menyerap

68

tenaga kerja di Kota Bontang sebesar 11,71 persen pada tahun 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yang menjadi 9,04 persen.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal pembangunan yang terbaik jika kualitas penduduk tersebut baik. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas suatu penduduk adalah berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Makin tinggi tingkat pendidikan penduduk dapat diasumsikan bahwa kualitas tenaga kerja tersebut makin baik, karena tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan pun meningkatkan daya saing para pencari kerja di bursa kerja, sehingga mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tabel 6.15 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 20122014

No. (1)

Permintaan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (2)

1.

SD

2.

2012

2013

2014

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

84

2

86

283

0

283

44

2

46

SLTP

245

8

253

329

0

329

34

1

35

3.

SLTA

746

190

936

1.214

178

1.392

645

87

732

4.

Sarjana Muda

142

11

153

26

27

53

322

44

366

5.

Sarjana

496

45

541

23

44

67

552

56

610

6.

Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.713

256

1.969

1.875

249

2.124

1.597

190

1.789

Jumlah

Sumber : Disosnaker Kota Bontang (Bontang Dalam Angka 2014)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6.15 di atas, terlihat bahwa ketersediaan peluang kerja di Kota Bontang didominasi oleh posisi yang mensyaratkan tingkat pendidikan setingkat sekolah menengah, yaitu mencapai sekitar 40,92 persen dari keseluruhan permintaan tenaga kerja. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin tenaga kerja yang dibutuhkan, terlihat bahwa permintaan terhadap tenaga kerja laki-laki masih jauh lebih tinggi dari pada permintaan terhadap tenaga kerja perempuan. Lebih lanjut, dengan membandingkan tingkat pendidikan yang diinginkan, terlihat bahwa permintaan tenaga kerja perempuan adalah minimal setingkat SLTA. Permintaan tenaga kerja perempuan setingkat SD dan SLTP hanya berkisar 2 dan 1 orang saja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja perempuan adalah untuk posisi yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir dari pada tenaga.

69


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.9. Analisis Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Manusia

merupakan

unsur

utama

dari

seluruh

kepentingan

pembangunan yang menempatkan posisinya pada dua peran yaitu sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karenanya tuntutan ke arah terciptanya

manusia

yang

berkualitas

melalui

pendidikan

sebagai

modal

pembangunan makin besar. Dengan dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan bukan berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaan sudut pandang pembangunan manusia, adalah semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan berpolitik maupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

6.9.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2014. Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota adalah sangat penting karena proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini merupakan pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

70

Penghitungan IPM 2014 merujuk pada rekomendasi UNDP tentang penghitungan IPM Metode Baru 2010, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada


Bab 6 Analisis dan Pembahasan keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2014 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2014 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Dalam penghitungan IPM tahun 2014 BPS secara nasional melaksanakan upgrading metodologi penghitungan Angka IPM. Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggam-barkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

6.9.2 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan ―lama hidup‖ sekaligus ―hidup sehat‖ dalam masyarakat. Untuk mengukur lama hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau life expectancy at birth (e0) yaitu rata-rata perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Tampaknya tidak ada yang meragukan e0 sebagai ukuran usia hidup. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam e0, tetapi juga segi ―sehat‖. Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi


71

sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu,

Bab 6 Analisis dan Pembahasan karena UNDP juga menggunakan e0 sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional. Angka e0 yang digunakan untuk menghitung IPM Tahun 2014 bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk. Grafik 6.5 Perbandingan Angka Harapan Hidup saat lahir (e0) Kab/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013 dan 2014 (Tahun)

KOTA BONTANG KOTA SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN MAHAKAM ULU PENAJAM PASER UTARA BERAU

2014

KUTAI TIMUR

2013

KUTAI KARTANEGARA KUTAI BARAT PASIR KALIMANTAN TIMUR

68

69

70

71

72

73

74

Terlihat bahwa angka harapan hidup saat lahir Kota Bontang menempati urutan kedua tertinggi di bawah Kota Balikpapan. Angka harapan hidup saat lahir Kota Bontang mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dari sebesar 73,93 tahun pada tahun 2013 menjadi sebesar 73,94 tahun pada tahun 2014. Angka harapan hidup saat lahir Kota Bontang berada di atas angka harapan hidup saat lahir Provins Kalimantan Timur. Angka harapan hidup saat lahir Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 73,52 dan meningkat menjadi 73,62 pada tahun 2014. Pembangunan yang dilakukan Kota Bontang dalam mewujudkan Bontang Sehat dengan memberikan fasilitas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

ikut mendongkrak kenaikan nilai komponen angka

harapan hidup. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Bontang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Upaya

penurunan

mortalitas

perlu

dilakukan

seiring

dengan

usaha

pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam

perencanaan

pembangunan

yang

terintegrasi,

baik

untuk

kesehatan,

pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan

72

ekonomi.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.9.3 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2014 AHLS Kota Bontang mencapai 12,68 atau lebih tinggi 0,18 tahun dari tahun 2013 (12,50). Perbandingan AHLS kabupaten/ kota di Kalimantan Timur diperlihatkan oleh Grafik 6.8 di bawah ini. Grafik 6.6 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2013-2014 (Tahun)

12.5 12.68

KOTA BONTANG

13.76 14.16 13.15 13.43

KOTA SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN

11.82 11.87 11.45 11.69 12.86 12.96 12.12 12.42 12.96 13.24 11.58 12.14 12.52 12.63 12.85 13.17

MAHAKAM ULU PENAJAM PASER UTARA BERAU KUTAI TIMUR KUTAI KARTANEGARA KUTAI BARAT PASIR KALIMANTAN TIMUR

0

5

10 2014

15

2013

Di antara kabupaten/kota lainnya, Kota Bontang menempati urutan kelima teratas dalam angka Harapan Lama Sekolah. Karenanya masih perlu diupayakan lagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Bontang di bidang pendidikan, salah satu upaya peningkatan SDM tersebut adalah dengan dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang. Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki


73

sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT.Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

6.9.4 Rata-rata Lama Sekolah Di samping Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Pada tahun 2014 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai angka 10,35 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA selama lebih dari 1 tahun. Perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur disajikan oleh Grafik 6.7 di bawah ini. Grafik 6.7 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2014 (Tahun)

10.35 10.34 10.26 10.2 10.41 10.39

KOTA BONTANG KOTA SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN 7.15 6.86 7.46 7.3

MAHAKAM ULU PENAJAM PASER UTARA

8.53 8.52 8.6 8.56 8.46 8.41 7.98 7.89 7.99 7.96 9.04 8.87

BERAU KUTAI TIMUR KUTAI KARTANEGARA KUTAI BARAT PASIR

74

KALIMANTAN TIMUR

0

2

4 2014

6

8

10

12

2013


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata lama sekolah Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun. Namun peningkatan itu belum mampu menyalip capaian Kota Balikpapan yang sekitar 10,41, sehingga Kota Bontang masih berada di posisi kedua. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang tahun 2014 pun masih jauh lebih tinggi dari pada capaian kabupaten/kota lain di tahun tahun 2014.

Tentu saja hal ini

merupakan suatu prestasi yang cukup menggembirakan dan menjadi suatu modal positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka ratarata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

6.9.5 Rata-rata Pengeluaran Riil Rata-rata

pengeluaran

riil

Perkapita

merupakan

indikator

dengan

perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Jika dibandingkan dengan sembilan kota lainnya di Kalimantan Timur, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang adalah yang tertinggi, seperti terlihat pada Grafik 9. Ke depannya, langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut. 1.

Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau.

2.

Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.

3.

Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Grafik 6.8 Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kab/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2014 (000 Rupiah)

15878.00 15820.00

KOTA BONTANG KOTA SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN MAHAKAM ULU PENAJAM PASER UTARA BERAU KUTAI TIMUR KUTAI KARTANEGARA KUTAI BARAT PASIR KALIMANTAN TIMUR

13538.00 13455.00 13439.00 13333.00 7071.00 7036.00 10807.00 10773.00 11471.00 11375.00 9484.00 9297.00 9984.00 9866.00 9262.00 9228.00 9706.00 9628.00 11019.00 10981.00 0.00

2000.00

4000.00

6000.00


2013

10000.00

12000.00

14000.00

16000.00

75

2014

8000.00

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 15.820 rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 15.878 rupiah. Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier. Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan

masalah

pendapatan

tentunya

berhubungan

dengan

variabel

yang

mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut. a. Produktivitas, PDRB per kapita. b. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi. c. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder. d. Status pekerjaan. Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya beli ini ditekankan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan paket komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perkembangan masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan (IPM) Kota Bontang selama empat tahun terakhir disajikan oleh Tabel 6.16 Tabel 6.16 Perkembangan Indikator Dan Reduksi Sortfall IPM Kota Bontang, Tahun 2005-2013 Indikator

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

73,65 11,94 10,22

73,66 12,12 10,28

73,67 12,5 10,34

73,68 12,68 10,35

15.271

15.318

15.820

15.878

77,25 1 1,19

77,55 1 1,32

78,34 1 3,53

78,58 1 1,1

1. Angka harapan hidup (tahun) 2. Angka harapan lama sekolah (tahun) 3. Rata-rata lama sekolah (tahun)

76

4. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (rupiah) IPM Peringkat Provinsi Reduksi Shortfall


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sejalan dengan perkembangan masing-masing komponen pembentuknya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama beberapa tahun terakhir pun mengalami kecenderungan yang positif setiap tahunnya. Di tahun 2011 tercatat IPM Kota Bontang menyentuh angka 77,25 persen, kemudian naik menjadi 77,55 persen pada tahun 2012, dan terus meningkat hingga menyentuh angka 78,34 pada tahun 2013 dan 78,58 pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Bontang cukup berhasil. Pola perkembangan IPM Kota Bontang secara lebih jelas diperlihatkan oleh Grafik 6.9 di bawah ini. Grafik 6.9 Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2004-2014 (Persen) 79 78.58

78.5 78.34 78

IPM 77.55

77.5 77.25 77

76.5 2011

2012

2013

2014

Nilai ideal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah adalah 100 persen. Sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM pada hakikatnya adalah untuk mendekati angka ideal tersebut. Kecepatan perkembangan nilai IPM menuju nilai ideal dapat diukur dengan suatu indikator yang disebut reduksi

shortfall. Tabel 6.9 di atas juga menyajikan perkembangan reduksi shortfall IPM Kota Bontang setiap tahunnya. Tingkat kecepatan perkembangan IPM Kota Bontang menuju angka IPM ideal (100 persen) dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah sebesar 1,1 persen. Nilai tersebut termasuk tiga nilai kecepatan perkembangan IPM terendah di provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yamng memiliki kecepatan perkembangan IPM terendah di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Pasir sebesar 0,8555 persen kemudian diikuti oleh Kabupaten Berau dengan nilai 0,8578 persen. Reduksi shortfall yang diraih oleh Kota Bontang pada tahun 2014 berada jauh dibawah reduksi shortfall Provinsi Kalimantan


77

Timur. Tingginya nilai IPM Kota Bontang dan rendahnya nilai reduksi shortfall IPM Kota

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Bontang menjadi tanda bagi pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan. Untuk mencapai angka IPM ideal memerlukan waktu yang relatif panjang. Diperlukan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, menjaga lingkungan hidup yang sehat, berpendidikan formal dan non formal, tersedianya sarana-prasarana yang memadai serta kemudahan aksesnya. Mengingat semua daerah akan melakukan hal yang sama untuk mencapai derajat predikat yang tinggi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia maka Kota Bontang juga sudah melakukan hal itu. Hasilnya adalah keberhasilan Kota Bontang menempati posisi pertama selama beberapa tahun terakhir, dan terus berusaha keras untuk mempertahankan dan mencapai yang lebih baik lagi.

6.10. Indikator Pembangunan Daerah Dalam IPD, yang diukur adalah konsep atau kriteria pembangunan suatu daerah. Minimal ada 3 kriteria untuk mengukurnya. Kriteria pertama, Keberdayaan pemerintahan, aspek-aspek yang tercakup didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Kriteria yang kedua yaitu Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria Fasilitas Publik, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu daerah. Sub kriteria yang kedua adalah Ekonomi Wilayah yang memiliki definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah. Sedangkan yang terakhir adalah Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup. Kriteria yang terakhir yakni Keberdayaan Masyarakat memiliki subkriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah. Subkriteria yang kedua adalah Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup masyarakat di suatu daerah. Sedangkan Sosial, Politik dan Budaya adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial politik dan budaya di suatu daerah.

6.10.1. Indikator untuk menilai Kapabilitas Aparat A. Indikator Kualitas PNS

78

B. Indikator Jumlah PNS C. Indikator Kreativitas PNS


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan

berkeadilan, diperlukan

penataan kembali administrasi

dan

manajemen

pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai dan paradigma baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bontang sebagai daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi dan tugasnya adalah sebagai pengelola pemerintahan di Kotanya. Untuk pemerintah Kota diberi wewenang untuk menjalankan/mengatur rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya daerah demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Hingga bulan September 2015 terdapat 3.350 pegawai negeri sipil di Kota Bontang. Dari 3.350 pegawai tersebut, 80 orang diantaranya adalah PNS Golongan 1, 1.038 orang diantaranya adalah PNS Golongan II, 1,730 orang PNS Golongan III, dan sisanya sebanyak 502 orang termasuk PNS Golongan IV. Seluruh pegawai tersebut ditugaskan untuk melayani seluruh penduduk Kota Bontang. Pada tahun 2013 rasio pegawai terhadap penduduk mengalami penurunan dari 2,05 pada tahun 2012 menjadi 1,97. Penurunan rasio ini dikarenakan adanya penurunan pada jumlah pegawai negeri di Kota Bontang namun jumlah penduduk terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 rasio pegawai terhadap penduduk mengalami peningkatan menjadi 2,06. Nilai rasio tersebut memiliki arti bahwa setiap pegawai negeri sipil memiliki tanggung jawab untuk melayani 2 orang penduduk Kota Bontang. Rasio ini pun mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 2,05. Tabel 6.17 Jumlah Pegawai di Kota Bontang 2002-2015

Tahun (1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*)

I (2) 28 29 20 15 10 49 61 83 114 89 87 85 87 80

II (3) 450 518 479 533 625 724 789 1.045 1.225 1.172 1.119 1.044 1.038 1.133

Golongan III (4) 745 830 842 941 1.026 906 948 1.145 1.365 1.410 1.433 1.442 1.655 1.730


Jumlah (6) 1.318 1.481 1.478 1.646 1.837 2.028 2.154 2.687 3.127 3.151 3.113 3.054 3.281 3.350

Rasio Pegawai/ Penduduk (7) 1.25 1.26 1.25 1.36 1.47 1.56 1.61 1.96 2.18 2.12 2.05 1.97 2.06 2,05

79

Keterangan : *) Kondisi s/d bulan September 2015 Sumber : BKD Kota Bontang

IV (5) 95 104 137 157 176 349 356 414 423 480 474 483 506 502

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.10.2. Indikator untuk menilai Keuangan Daerah 1. Indikator Tax Effort 2. Indikator Investasi Pemerintah 3. Indikator Transfer Pusat A. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2015 Perlakuan sistem pemerintahan yang sentralistik yang berjalan cukup lama menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah dan mengakibatkan beberapa daerah mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kota Bontang berada di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur dimana infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, infrastruktur sarana pendidikan, sarana kesehatan, air dan listrik serta jaringan komunikasi masih tertinggal bila dibandingkan dengan Kota Samarinda maupun Balikpapan. Namun setelah adanya gerakan reformasi, kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan mengalami perubahan, dimana kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini mulai berkurang secara bertahap. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah pusat telah memberlakukan UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur tentang pelimpahan beberapa tugas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU tersebut pada tanggal yang sama juga mulai diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai perkembangan dan struktur pendapatan daerah Pemerintah Kota Bontang, serta kontribusi setiap komponen sumber pendapatan terhadap total pendapatan Pemerintah Kota Bontang selama tahun 20002014. B. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Bontang Dalam ulasan ini disajikan data pendapatan daerah Kota Bontang tahun 20002014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan komponen Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan

80

Pajak adalah unsur yang penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, dana perimbangan masih merupakan komponen dominan yang terutama bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Secara lengkap gambaran tentang prospek pendapatan daerah Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6.18 Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang dari Pos PAD dan Dana Perimbangan Tahun 2000-2015 Sumber

2000

2001

2002

2003

(2) 386,998,974.00

(3) 2,263,720,548.90

(4) 1,691,302,753.48

(5) 2,057,054,036.01

7,381,981,433.00

6,958,568,374.83

9,831,588,249.30

12,012,047,144.20

-

-

1,883,295,267.19

3,703,166,068.32

-

604,994,959.00

1,514,943,107.00

997,720,175.52

2004

2005

2006

2007

(1) 1. PAD 2. Perimbangan 3.Lain-lain Yang Sah Jumlah

(6) 2,065,817,450.69 11,109,221,102.00

(7) 2,621,289,726.89 11,509,557,383.60

(8) 2,102,901,205.50 14,208,450,200.99

(9) 2,549,897,478.00 14,629,144,970.68

3,171,230,573.64

2,634,948,062.65

2,143,771,965.60

4,529,572,945.39

915,167,035.41

2,641,779,647.04

9,001,700,174.66

15,835,844,407.47

Sumber Pendapatan (1) 1.PAD 2.Perimbangan 3. 3.Lain-lain Yang Sah Jumlah

2008 (10) 3,255,166,857.43 16,572,114,060.08

2009 (11) 3,686,696,546.88 16,006,408,602.88

2010 (12) 2,968,851,624.50 15,126,014,339.75

2011 (13) 3,663,367,153.00 27,908,404,760.41

6,425,456,126.81

9,562,661,861.28

8,921,906,736.86

9,816,808,264.20

6,196,565,814.69

35,768,707,832.42

33,540,336,272.92

46,781,226,403.62

Pendapatan 1.

(1) PAD

2.

Perimbangan

3.

Lain-lain Yang Sah Jumlah

Sumber Pendapatan

Sumber Pendapatan (1) 1.PAD 2.Perimbangan 3.Lain-lain Yang Sah Jumlah

2012 (10) 4,512,252,870.63 36,145,578,819.82

2013 (11) 5,729,690,011.51 51,768,747,070.00

2014 (12) 4,834,719,564.38 85,510,814,538.48

2015*) (13) 4,268,759,565.39 41,708,261,919.76

7,061,099,486.67

7,243,464,076.74

6,300,524,567.09

5,154,371,245.26

49,013,522,486.61

60,916,265,228.62

63,721,813,487.70

33,201,529,003.94

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang Keterangan : *) data sampai dengan bulan September 2015

C. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Pemberlakuan otonomi daerah juga ternyata berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. PAD pada tahun 2000 sebesar 7,7 milyar rupiah mengalami peningkatan pada tahun 2001 menjadi 9,8 milyar rupiah. Kondisi PAD terus mengalami fluktuasi naik dan turun sampai dengan tahun 2009 nilainya mencapai 65,02 milyar, kemudian menurun di 2010 sebesar 60,5 milyar rupiah. Pada tahun 2011


81

dan 2012 kembali meningkat menjadi 88,16 milyar rupiah dan 96,7 milyar rupiah.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sedangkan di tahun 2013 kenaikan PAD mencapai 29,9 persen dari tahun 2012 atau sebesar 125,6 milyar rupiah sedangkan sampai dengan tahun 2014 besaran nilai PAD adalah 160,3 milyar rupiah. Kenaikan PAD pada tahun 2014 mencapai 27,6 persen. Tabel 6.19 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000 - 2015 Sumber PAD (1) 1. Retribusi 2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 4. Pendapatan Lainnya Jumlah Sumber PAD (1) 1. Retribusi 2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 4. Pendapatan Lainnya Jumlah Jumlah Sumber PAD (1) 1. Retribusi 2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 4. Pendapatan Lainnya Jumlah

Sumber PAD (1) 1. Retribusi 2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 4. Pendapatan Lainnya Jumlah

Sumber PAD

2000 Rupiah (2) 386.998.974,00 7.381.981.433,00 -

% (3) 4,98 95,02 -

2001 Rupiah (4) 2.263.720.548,90 6.958.568.374,83 604.994.959,00

% (5) 23,03 70,81 6,16

2002 Rupiah (6) 1.691.302.753,48 9.831.588.249,30 1.883.295.267,19 1.514.943.107,00

% (7) 11,33 65,89 12,62 10,15

7.768.980.407,00

100,00

9.827.283.882,73

100,00

14.921.129.376,97

100,00

2004 2007 Rupiah Rupiah (10) (16) 2.065.817.450,69 2.549.897.478,00 11.109.221.102,00 14.629.144.970,68 3.171.230.573,64 4.529.572.945,39 915.167.035,41 15.835.844.407,47

2005 2008 %% Rupiah % % Rupiah (11) (12)(18) (13) (17) (19) 11,97 13,51 6,79 2.621.289.726,89 3.255.166.857,43 10,03 64,36 59,30 38,96 11.509.557.383,60 16.572.114.060,08 51,07 18,37 13,58 12,06 2.634.948.862,65 6.425.456.126,81 19,80 5,30 13,61 42,18 2.641.779.647,04 6.196.565.814,69 19,10

2003 2006 Rupiah Rupiah (8) (14) 2.057.054.036,01 2.102.901.205,50 12.012.047.144,20 14.208.450.200,99 3.703.166.068,32 2.143.771.965,60 997.720.175,52 9.001.700.174,66

%% (9) (15) 10,96 7,66 64,00 51,75 19,73 7,81 5,32 32,78

18.769.987.424,05 27.456.823.546,71

100,00 100,00

2009 Rupiah (20) 3.686.696.546,88 16.006.408.602,88 9.562.661.861,28 35.768.707.832,42

% (21) 5,67 24,62 14,71 55,01

2010 Rupiah (22) 2.968.851.624,50 15.126.014.339,75 8.921.906.736,86 33.540.336.272,92

% (23) 4,90 24,98 14,73 55,39

2011 Rupiah (24) 3.663.367.153,00 27.908.404.760,41 9.816.808.264,20 46.781.226.403,62

% (25) 4,15 31,65 11,13 53,06

65.024.474.843,46

100,00

60.557.108.974,03

100,00

88.169.806.581,23

100,00

2012 Rupiah (26) 4.512.252.870,63 36.145.578.819,82 7.061.099.486,67 49.013.522.486,61 89.671.354.177,06

% (27) 5,03 40,31 7,87 54,66 100,00

17.261.436.161,74 37.544.459.801,54 100,00 100,00 19.407.575.620,18 32.449.302.859,01

100,00 100,00

2013 Rupiah (28) 5.729.690.011,51 51.768.747.070,00 7.243.464.076,64 60.916256.228,62

% (29) 4,56 41,19 5,76 48,49

2014 Rupiah (30) 4.834.719.564,38 85.510.814.538,48 6.300.524.567,09 63.721.813.487,70

% (31) 3,01 53,32 3,93 39,73

125.658.166.386,87

100,00

160.367.872.157,65

100,00

2015*) Rupiah (26) 4.268.759.565,39 41.708.261.919,76 5.154.371.245,26

82

% (1) (27) 1. Retribusi 5,06 2. Pajak Daerah 49,46 3. Laba BUMD 6,11 4. Pendapatan 33.201.529.003,94 39,37 Lainnya Jumlah 84.332.921.716,35 100,00 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang Ket: *) kondisi s/d bulan September 2015


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.10 Struktur Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2014

90,000,000,000 80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000 Retribusi

50,000,000,000

Pajak Daerah

40,000,000,000

Laba BUMD 30,000,000,000

Pendapatan Lainnya

20,000,000,000 10,000,000,000 0

Peningkatan PAD di tahun 2000 sampai 2014 sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan pendapatan lainnya. Dalam grafik terlihat, bahwa sejak tahun 2000 kenaikan maupun penurunan PAD lebih dipengaruhi oleh fluktuasi pos pajak daerah sebagai kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD. Selama kurun waktu 2000-2014 pos pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 52,41% per tahunnya. Sedangkan untuk pos pendapatan lainnya sebagai penyumbang kedua terhadap pembentukan PAD rata-rata menyumbang sebesar 28,2 persen per tahunnya. Sedangkan untuk pos PAD yang berasal dari retribusi hanya memberikan sumbangan rata-rata sebesar 8,5% per tahunnya. Grafik 6.11 Persentase Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2014

3%

1. Retribusi

40%

2. Pajak Daerah 3. Laba BUMD 53%

4. Pendapatan Lainnya

4%

83


Bab 6 Analisis dan Pembahasan D. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang Sangat dominannya peranan dana perimbangan dalam struktur APBD Pemerintah Kota Bontang, merupakan cerminan begitu besarnya ketergantungan Pemerintah Kota Bontang terhadap bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di Kota Bontang. Pada tahun 2000 dimana dana perimbangan hanya berupa bagi hasil pajak dari pajak bumi dan bangunan (IPEDA), bagi hasil sumber daya alam dari pengusahaan sektor kehutanan dan landrent, serta subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan. Peranan dana perimbangan dalam struktur penerimaan Pemerintah Kota Bontang saat itu sudah mencapai 76,67 persen.Kemudian sejak diberlakukannya PP No. 104 tahun 2000 pada tahun 2001, dimana komponen pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan mengalami penambahan dua komponen, yaitu komponen bagi hasil pajak perorangan pasal 21, serta komponen bagi hasil bukan pajak yang merupakan bagi hasil potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan bumi dan gas alam. Tabel 6.20 Struktur Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2000-2015

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah

2000 Rp (2) 5.056.835.802,00 571.647.695,00 3.041.664.255,19 17.639.790.337,00 26.309.938.089,19

Sumber Perimbangan

Rp

%

Rp

%

(!) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah

(6) 28.884.354.136,00 195.315.929.269,70 82.092.138.750,00 306.292.422.155,70

(7) 9,43 63,77 26,80 100,00

(8) 59.474.625.150,00 212.784.387.946,45 79.048.750.000,00 3.102.227.000,00 354.409.990.096,45

(9) 16,78 60,04 22,30 0,88 100,00

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi

2004 Rp (10) 73.258.282.324,00 214.932.219.690,50 78.085.187.356,00 7.177.000.000,00 -

% (11) 19,62 57,55 20,91 1,92 -

2005 Rp (12) 107.574.966.673,16 343.140.187.333,00 77.531.000.000,00 6.573.213.751,94 -

% (13) 20,11 64,16 14,50 1,23 -

Jumlah

373.452.689.370,50

100,00

534.819.367.758,10

100,00

Sumber Perimbangan (!)

% (3) 19,22 2,17 11,56 67,05 100,00

2001 Rp (4) 21.800.467.314,14 153.959.666.953,04 75.720.000.000,00 2.147.163.000,00 253.627.297.267,18

2002

Sumber Perimbangan

2003

84

(!)

% (5) 8,60 60,70 29,85 0,85 100,00


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.20 Sumber Perimbangan (!) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah

Sumber Perimbangan (!) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah

Sumber Perimbangan (!) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi Jumlah

Sumber Perimbangan (1) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK

2006 Rp (2) 115.361.800.706,40 499.876.127.878,00

% (3) 16,22 70,30

2007 Rp (4) 135.036.844.376,00 371.884.123.370,00

% (5) 23,22 63.94

82.027.833.333,00 13.818.986.277,00 -

11,54 1,94 -

69.408.166.663,00 5.326.500.000,00 -

11,93 0,92 -

711.084.748.194,40

100,00

581.655.634.409,00

100,00

2008 Rp (14) 143.537.080.786,00 563.519.359.475,00

% (15) 18,80 73,82

2009 Rp (16) 137.462.885.650,00 137.462.885.650,00

% (17) 24,35 71,39

48.929.482.000,00 7.390.000.000,00 763.375.922.261,00

6,41 0,97 100,00

16.421.023.000,00 7.667.000.000,00 564.622.632.474,00

2,91 1,36 100,00

2010 Rp (18) 164.117.777.073,00 579.345.897.586,00

% (19) 21,67 76,51

2011 Rp (20) 168.004.452.390,00 710.188.307.807,00

% (21) 17,20 72,69

13.730.553.139,00 -

1,81 -

93.934.545.000,00 4.820.300.000,00 -

9,62 0,49 -

757.194.227.798,00

100,00

976.947.605.197,00

100,00

2012 Rp (22) 169.111.114.841,00

% (22) 8,59

2013 Rp (23) 166.853.217.666,00

% (24) 16,62

832.728.924.202,00

42,29

697.165.750.855,00

69,42

134.543.724.000,00 -

6,83 -

140.109.328.000,00

13,96 -

-

-

1.136.383.763.043,00

100,00

Dana Dekonsentrasi Jumlah

Sumber Perimbangan

2014

1.004.128.296.521,00

100,00

2015*) % (22) 17,47 67,19

14,89 -

87.235.600.000,00 57.135.265.000,00 -

9,27 6,07 -

Jumlah 1.028.580.014.526,00 100,00 Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang Ket: *) kondisi s/d bulan September 2015

940.827.759.328,00

100,00

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/ Pajak Sumber Daya Alam DAU DAK Dana Dekonsentrasi

Rp (22) 163.239.850.834,00 712.154.387.709,00

Rp (22) 15,87

153.185.776.000,00 -


69,24

85

% (22) 164.351.342.551,00 632.105.551.777,00

(1)

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Besarnya nilai realisasi pendapatan pemerintah daerah Kota Bontang hingga bulan September 2015 adalah Rp. 940,83 miliar. Komponen yang memiliki kontribusi teresar terhadap realisasi pendapatan pemerintah Kota Bontang adalah komponen bagi hasil bukan pajak/pajak sumber daya alam sebesar 67,19 persen dari total realisasi penerimaan pendapatan pemerintah daerah. Realisasi pendapatan pemerintah daerah Kota Bontang untuk dana perimbangan, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,44 persen dibandingkan tahun 2013. Walaupun nilai realisasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai realisasi dana perimbangan pada tahun 2014 tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012. Komponen dana perimbangan yang terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir adalah komponen dana alokasi umum (DAU). Dana Alokasi Umum Kota Bontang pada tahun 2014 meningkat hingga 9,33 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Komponen bagi hasil pajak mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Persentase penurunan bagi hasil pajak ditahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunan komponen bagi hasil pajak tahun 2013. Persentase penurunan komponen bagi hasil pajak pada tahun 2014 mencapai 2,17 persen, sedangkan di tahun 2013 hanyalah 1,35 persen. Komponen pajak bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam memberikan andil terbesar terhadap dana perimbangan yaitu sebesar 69,24 persen. Komponen yang memberikan andil terbesar selanjutnya adalah komponen bagi hasil pajak dengan 15,87 persen. Komponen dana alokasi umum menyumbang sebesar 14,89 persen terhadap total realisasi dana perimbangan.

6.10.3. Indikator untuk menilai Sarana dan Prasarana Pemerintahan 1. Indikator Belanja Non Pegawai 2. Indikator Rentang Kendali Desa 3. Indikator Sarana Komunikasi 1. Indikator Belanja Non Pegawai Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bontang secara garis besar digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Setelah diterapkannya sistem anggaran berdasarkan kepada pendekatan kinerja sejak tahun 2002, belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing-masing terdiri atas 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja

86

Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan. Pada bagian Belanja Pelayanan Publik, selain terdiri atas 3 (tiga) kelompok belanja tersebut di atas juga


Bab 6 Analisis dan Pembahasan termasuk di dalamnya adalah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Pengeluaran Tidak Tersangka/Terduga. Kelompok Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan, masing-masing terdiri atas belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Sedangkan kelompok Belanja Modal terdiri atas 19 jenis belanja modal, antara lain belanja modal tanah; jalan dan jembatan; bangunan air (irigasi); instalasi; jaringan; bangunan gedung; monumen; alat-alat besar; alat-alat angkutan; alat-alat bengkel; alat-alat pertanian; alat-alat kantor dan rumah tangga; alat-alat studio dan alat-alat konsumsi; alat-alat kedokteran; alat-alat laboratorium; buku/perpustakaan; barang bercorak kesenian dan kebudayaan hewan, ternak serta tanaman; dan persenjataan/keamanan. Sejak tahun 2008 terjadi perubahan jenis pengeluaran pemerintah daerah, yaitu menjadi Belanja Modal, Belanja Operasi dan Belanja Tak terduga. Belanja modal terdiri atas Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Biaya Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Belanja Aset tetap lainnya dan Belanja Aset lainnya. Sedangkan Belanja Operasi dirinci menjadi Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Tabel 6.21 Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bontang Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2012—2015 Kontribusi No.

Jenis Pengeluaran

(1)

(2)

2013

2014

(Nilai Rp.000)

(Nilai Rp.000)

(3)

2015*)

(%)

(Nilai Rp.000)

(4)

2013

(5)

(6)

2014 (7)

2015*) (8)

A.

Belanja Modal

553,846,322.53

452,003,044.58

137,942,234.06

37.21

32.56

17.76

1.

Belanja Tanah

27,604,162.42

71,389,048.00

32,223,237.88

1.85

5.14

4.15

2.

Belanja Peralatan dan Mesin

51,022,366.98

62,430,866.17

23,863,562.65

3.43

4.5

3.07

3.

Belanja Gedung dan Bangunan

167,491,751.80

111,567,253.25

44,896,840.21

11.25

8.04

5.78

4.

Belanja Jalan, Irigasi,dan

296,694,943.52

194,697,197.59

34,990465.05

19.94

14.03

4.51

452,817.50

549,883.75

265,192.12

0.03

0.04

0.03

Jaringan Belanja Aset tetap lainnya

6.

Belanja Aset lainnya

10,580,280.30

11,368,795.82

1,702,936.15

0.71

0.82

0.22

B.

Belanja Operasi

932,621,097.30

936,003,206.04

638,654,822.53

62.67

67.44

82.24

1.

Belanja Pegawai

383,291,320.15

408,694,747.45

309,969,186.80

25.75

29.44

39.91

2.

Belanja Barang

451,579,892.68

491,347,647.14

279,929,955.25

30.34

35.40

36.05

3.

Belanja Bunga

4.

Belanja Subsidi

5.

Belanja Hibah

95,959,399.08

34,500,992.53

48,742,208.50

6.45

2.49

6.28

6.

Belanja Bantuan Sosial

1,332,086.00

1,112,865.76

13,471.98

0.09

0.08

0.00

7.

Belanja Bantuan Keuangan

458,399.39

346,953.16

-

0.03

0.02

-

C.

Belanja Tak Terduga

1,793,138.14 1,488,260,557.97

1,388,006,250.62

776,597,056.59

0.12 100,00

100,00

100,00

TOTAL

*) Data sampai Bulan September Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bontang


87

5.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Realisasi belanja daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2013, yaitu dari 1,49 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 1,39 triliun rupiah pada tahun 2014, atau meningkat sebesar 6,74 persen. Komponen realisasi belanja daerah yang mengalami penurunan paling tinggi adalah komponen belanja modal. Penurunan realisasi belanja modal mencapai 18,39 persen atau dari 553,85 miliar rupiah pada tahun 2103 menjadi 452,00 miliar rupiah di tahun 2014. Penurunan belanja modal terutama pada belanja gedung dan bangunan, dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Penyebab penurunan realisasi belanja daerah Kota Bontang tidak hanya dari penurunan realisasi belanja modal namun juga dari komponen belanja tak terduga. Berbeda dengan belanja modal dan belanja tidak terduga yang mengalami penurunan, belanja operasi justru mengalami peningkatan nilai realisasi. Peningkatan yang terjadi tidaklah tinggi karena realisasi belanja operasi pemerintah daerah Kota Bontang meningkat 0,36 persen. Komponen belanja operasi yang mengalami peningkatan adalah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja barang masing-masing mencapai 6,63 persen dan 8,81 persen. Sampai dengan bulan September 2015, realisasi belanja daerah pemerintah Kota Bontang mencapai 776,59 miliar rupiah. Realisasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi yaitu mencapai 82,24 persen dari keseluruhan belanja Pemerintah Kota Bontang. 2. Indikator Rentang Kendali Desa Komponen rentang kendali menunjukkan keterjangkauan sebuah desa ke pusat pemerintahan kabupaten/kota, yaitu Berapa jarak dan waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai pusat pemerintahan. Dalam hal ini sarana transportasi dan kondisi jalan digunakan sebagai komponen utama yang dinilai. Berdasarkan hal tersebut, di Kota Bontang rentang kendali ini tidak terlalu bervariasi, karena cukup mudah mengakses pusat pemerintahan dari hampir semua wilayah di Kota Bontang. 3. Indikator Sarana Komunikasi Kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sosial budaya di daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku sosialnya, baik ekonomi maupun budaya setempat. Era globalisasi yang terjadi di dunia saat ini dirasakan sangat luar biasa. Tantangan ini

88

menyebabkan penyebaran informasi makin cepat dan memberikan kehidupan yang makin transparan. Keadaan ini dapat dirasakan dengan makin gencarnya informasi ke


Bab 6 Analisis dan Pembahasan segala pelosok dunia, baik melalui media elektronik seperti radio dan televisi, maupun melalui media cetak seperti surat kabar atau majalah. Segi positif informasi adalah membuka cakrawala berpikir masyarakat sehingga menerima tantangan perubahan zaman dengan keterbukaan dan menjadikan masyarakat yang makin dewasa. Segi negatifnya, informasi cenderung merusak budaya dan tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat. Bahkan informasi tanpa batas yang diterima oleh masyarakat tanpa kedewasaan cenderung meracuni generasi muda. Dampaknya rasa peduli terhadap sesama makin menipis, rawan kenakalan remaja, dan tindakan kriminalitas makin tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka meraih kemajuan, konsekuensinya kita harus menyiapkan segala sesuatu guna menghadapi tantangan informasi. Secara umum masyarakat Kota Bontang yang mengakses teknologi komunikasi cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya jumlah rumah tangga yang menggunakan perangkat komunikasi seperti telepon dan komputer seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6.35 di bawah ini. Tabel 6.22 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Infomasi Tahun 2011—2014 Akses Terhadap Teknologi dan Informasi (1) Telepon rumah Handphone Komputer/desktop Laptop/notebook

Rumah Tangga Pengguna 2011 (2) 9.149 38.275 6.535 13.231

2012 (3) 7.394 39.123 7.798 11.313

2013 (4) 8.226 39.470 7.393 15.056

Rumah Tangga Bukan Pengguna 2014 (5) 6.847 41.260 5.739 16.660

2011 (6) 30.048 923 32.667 25.967

2012 (7) 32.590 861 32.186 28.671

2013 (8) 31.363 392 32.469 24.806

Sumber : BPS Kota Bontang (SUSENAS 2011 dan 2012,2013, 2014) Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014, terdapat sekitar 6.847 rumah tangga yang menggunakan telepon rumah , sedangkan jumlah rumah tangga yang menggunakan telepon genggam mencapai 41.260 rumah tangga. Rumah tangga yang menggunakan computer/desktop hanya mencapai 5.739 rumah tangga dan untuk rumah tangga pengguna laptop/notebook sebesar 16.660 rumah tangga. Perbedaan yang sangat signifikan antara rumah tangga pengguna telepon rumah dan rumah tangga pengguna telepon genggam bisa jadi sangat dipengaruhi oleh sifat telepon genggam yang bisa dibawa ke mana-mana serta tarif pemakaiannya yang cukup terjangkau. Hal tersebut terlihat pula pada peningkatan jumlah rumah tangga pengguna telepon genggam yang disertai dengan penurunan rumah tangga pengguna telepon rumah pada tahun 2014 apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2013. Sama halnya dengan telpon genggam dan telepon rumah, rumah tangga yang pengguna komputer mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013.


89

menggunakan laptop pun meningkat pada tahun 2014 sedangkan rumah tangga

2014 (9) 35.013 600 36.121 25.200

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Berdasarkan tabel 6.32 tampak bahwa terjadi peningkatan rumah tangga pengguna laptop dari 15.056 rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 16.660 rumah tangga pada tahun 2014. Sedangkan rumah tangga pengguna komputer menurun dari 7.393 rumah tangga menjadi 5.739 rumah tangga pada tahun 2014. Seperti halnya telepon genggam, penggunaan komputer jinjing lebih tinggi dari pada penggunaan komputer meja karena sifatnya yang bisa dibawa ke mana-mana dan dapat terhubung dengan mudah ke internet menggunakan modem atau wifi. Selain peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah rumah tangga pengguna berbagai perangkat teknologi dan komunikasi ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup, kebutuhan komunikasi, dan tuntutan perkembangan zaman.

6.10.4. Indikator Untuk Menilai Fasilitas Publik 1. Indikator Pelayanan Kesehatan 2. Indikator Pelayanan Pendidikan 3. Indikator Pelayanan Jalan 1. Pelayanan Kesehatan Dalam penentuan keberhasilan peningkatan kesejahteraan digunakan berbagai indikator kesejahteraan yang bersifat input dan output. Indikator input berupa proses yang mempengaruhi tercapainya indikator output.

Indikator input adalah

variabel-variabel yang bersifat investasi berupa pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi guna tercapainya suatu output kesejahteraan rakyat. Implementasi dari indikator input dan output, bila terjadi kesenjangan antara variabel input dengan implementasi hasil (output) yang diharapkan, dapat diartikan bahwa arah kebijakan yang diambil dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah terjadi kekeliruan. Dan sebaliknya jika terjadi kesinergisan antara indikator input dan output maka program kesejahteraan diartikan berhasil mengena pada kebutuhan masyarakat. Indikator lainnya tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah fasilitas kesehatan. Gambaran mengenai terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan masih terkendala oleh minimnya informasi yang ada. Untuk melihat terpenuhinya sarana tersebut masih dibutuhkan berbagai variabel mengingat jauhnya jarak antar kecamatan dan masih minimnya sarana transportasi yang ada, maka diperlukan pos-pos kesehatan atau puskesmas pembantu yang menyebar di kelompokkelompok daerah tempat tinggal penduduk. Untuk rumah sakit diperlukan informasi mengenai jumlah tempat tidur pasien rawat inap, perawat dan tenaga medis lainnya

90

seperti bidan, apoteker.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Sampai dengan tahun 2015 terdapat 5 rumah sakit, 6 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, dan 12 klinik/balai pengobatan. Jumlah puskesmas tersebar merata di ketiga kecamatan dan 15 kelurahan. Ratio puskesmas terhadap jumlah desa/kelurahan adalah 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa di 2 kelurahan paling tidak terdapat 1 puskesmas. Ratio puskesmas pembantu terhadap jumlah desa/kelurahan hanya 0,13 karena jumlah puskesmas pembantu secara keseluruhan hanya 2. Klinik/balai pengobatan memiliki ratio 0,8 terhadap jumlah desa/kelurahan. Jumlah klinik/balai pengobatan pada tahun 2015 meningkat 3 kali lipat atau dari 4 buah menjadi 12 buah dari tahun 2014. Jumlah apotek dan toko obat tahun 2015 tidak mengalami perubahan sejak tahun 2014. Tabel 6.23 Indikator Layanan Kesehatan/Desa, Ratio Fasilitas kesehatan terhadap Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Bontang Tahun 2015

Indikator kesehatan/desa (1) Klinik/Balai Pengobatan Puskesmas Puskesmas pembantu

Satuan (2) Faskes/kelurahan Faskes/kelurahan Faskes/kelurahan

Ratio (3) 0,8 0,4 0,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang

Tabel 6.24 Sarana Kesehatan di Kota Bontang 2000-2015

Tahun

Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Jumlah Apotek

Jumlah Toko Obat

Jumlah Klinik/Bala i Pengobatan

Jumlah Posyandu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*)

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 6 6 6

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 5 2 6 6 5 6 6 6 13 13 15 15 18 22 22

33 34 33 31 32 28 16 32 32 32 32 32 32 20 22 22

5 3 2 2 4 4 3 3 3 8 8 9 3 4 4 12

62 62 62 64 88 88 88 94 94 97 100 102 102 108 112 115

Sumberdata :Dinas Kesehatan Kota Bontang Keterangan : *) data s/d bulan September 2015

91


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 1.1. Tenaga Kesehatan Pada tahun 2013 jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) berjumlah 149 orang, dan mengalami peningkatan hingga 5,4 persen menjadi 157 orang pada tahun 2014.

Rasio dokter terhadap penduduk di Kota Bontang adalah 0,937. Rasio ini

memiliki makna bahwa setiap 1000 orang penduduk dilayani oleh 1 orang dokter. Rasio tenaga perawat terhadap jumlah penduduk Kota Bontang adalah 2,877; rasio tenaga non medis terhadap jumlah penduduk Kota Bontang adalah 3,056 dan rasio tenaga non perawat terhadap jumlah penduduk Kota Bontang adalah 0,573. Tabel 6.25 Indikator Tenaga Kesehatan/desa, Jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Bontang Tahun 2014 Indikator kesehatan/desa

Rasio

(1)

(2)

Dokter

0,937

Tenaga perawat

2,877

Tenaga Non Medis

3,056

Tenaga Non Perawat

0,573

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang

Dari tabel 6.25 dapat kita lihat perkembangan jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga kesehatan di Kota Bontang. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah dokter pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga 19 persen atau meningkat dari 157 orang menjadi 187 orang. Jenis dokter yang meningkat tinggi adalah dokter gigi. Dokter gigi mengalami peningkatan hingga 44 persen. Tenaga perawat juga mengalami peningkatan menjadi 585 orang pada tahun 2015 atau meningkat 21 persen dari tahun sebelumnya. Tabel 6.26 Jumlah Tenaga Kesehatan dan rasio dokter, perawat terhadap penduduk di Kota Bontang Tahun 2000-2015 Dokter

92

Tahun

Jumlah Dokter

Dokter Dokter Dokter Umum Gigi Spesialis (1) (2) (3) (4) (5) 2000 15 5 7 27 2001 20 8 7 35 2002 25 12 26 63 2003 38 14 26 78 2004 47 17 14 78 2005 40 20 26 86 2006 41 20 26 87 2007 52 21 18 91 2008 78 39 28 145 2009 78 42 22 142 2010 79 40 23 142 2011 87 34 23 144 2012 86 25 25 136 2013 96 27 26 149 2014 101 25 31 157 2015 115 36 36 187 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang, Badan Pusat Statistik

Jumlah Perawat (6) 56 142 186 215 253 302 307 333 336 464 451 513 496 492 482 585

Rasio terhadap Penduduk Dokter (7) 0,271 0,340 0,596 0,666 0,659 0,710 0,695 0,702 1,086 1,034 0,988 9,650 0,879 0,910 0,937 3,753

Perawat (8) 0,562 1,383 1,759 1,836 2,139 2,494 2,452 2,567 2,517 3,378 3,139 3,437 3,208 3,006 2,877 3,582


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 1.2 Angka Beban Tanggungan (ABT) Pengelompokkan penduduk berdasarkan stuktur penduduk usia muda, produktif dan tua, memberikan suatu gambaran sosial ekonomi bahwa menurut indikator demografi, Kota Bontang masih dapat berkembang dikarenakan kondisi struktur penduduknya sebagian besar merupakan penduduk yang masih mampu melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam suatu indikator untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif dapat membantu dalam pemenuhan ekonomi struktur umur muda dan tua yang disebut sebagai kelompok umur yang belum/tidak dapat berproduksi lagi secara ekonomi biasa disebut dengan angka beban ketergantungan (ABT) yang biasa disebut dengan dependency ratio. Usia produktif yang digunakan di Indonesia adalah usia 1564 tahun. Tabel 6.27 Struktur Penduduk dan Dependency ratio di Kota Bontang Tahun 2006-2014

Kel. Umur 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) Non produktif 46.320 47.560 48.734 49.944 Produktif 98.213 100.851 103.355 105.936 Jumlah 144.533 148.411 152.089 155.880 Dependency 47,16 47,16 47,15 47,15 Ratio Sumber : BPS Kota Bontang dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

2014 (6) 51.133 108.481 159.614 47,14

Dari jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) mencapai 108.481 jiwa sedangkan penduduk non produktif sebesar 51.133 jiwa sehingga di dapat angka

Dependency Ratio (DR) Kota Bontang tahun 2014 sebesar 47,14, yang artinya bahwa terdapat 47 orang usia non produktif yang ditanggung oleh 100 orang usia produktif, atau bisa dikatakan setiap 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif. Angka Dependency Ratio (DR) terlihat mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunan angka Dependency Ratio (DR) ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berkurang 2. Indikator Pelayanan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. Namun SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, skill, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mengedepankan peningkatan kualitas

93


Bab 6 Analisis dan Pembahasan SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun non formal yang tepat sasaran. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk umtuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam Sistem Pendidikan Nasional dapat dibedakan atas struktur pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pada bahasan ini lebih ditekankan pada pendidikan umum, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti pendidikan menengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, dibidang pendidikan telah direncanakan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 beserta amandemennya menyatakan bahwa setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan. Di tingkat regional. 2.1. Sekolah, Guru, Murid, dan Sarana Pendidikan Berdasarkan data empiris, yang paling menentukan keberhasilan suatu pembelajaran adalah sarana pendidikan berupa gedung sekolah dan prasarananya juga sosok guru (Jurnal Pendidikan, Mei 2006). Guru sebagai tokoh sentral serta tenaga profesional dibidang pendidikan mempunyai peran yang penting dalam membimbing peserta didiknya dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Selama kurun waktu tahun 2000-2015 telah terjadi peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru menurut jenjang pendidikan, dimana jumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di tahun 2013 sebanyak 29 SD menjadi 93 buah sekolah pada tahun 2015, jumlah Murid SD bertambah sebanyak 54 persen dari 4.984 orang tahun 2000 menjadi 7.713 orang di tahun 2015, dan untuk jumlah guru bertambah sebanyak 239 orang menjadi 461 orang guru selama kurun waktu 2000-2015. Untuk jenjang pendidikan SLTP baik negeri maupun swasta, dalam kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan jumlah sekolah sebanyak 18 unit menjadi 25 unit atau meningkat sebesar 38 persen, jumlah Murid bertambah sebanyak 1.097 orang menjadi 5.445 orang atau meningkat 25 persen, dan jumlah guru meningkat sebanyak

94

61 orang menjadi 348 guru. Untuk jenjang pendidikan SMU dan SMK negeri dan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan swasta sampai dengan bulan Agustus 2015 terdapat 19 sekolah, dengan 4.122 murid dan 225 guru. Grafik 6.12 Perkembangan Jumlah Sekolah menurut jenjang pendidikan Kota Bontang Tahun 2000-2015 (unit) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

TK/RA SD/MI SMP/MTS SMA/SMK

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

Grafik 6.13 Perkembangan Jumlah Murid menurut jenjang pendidikan Kota Bontang Tahun 2008-2015 (orang) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

TK/RA SD/MI SMP/MTS SMA/SMK

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

Grafik 6.14 Perkembangan Jumlah Guru menurut jenjang pendidikan Kota Bontang Tahun 2008-2014 (orang) 600 500 400

TK/RA

300

SD/MI SMP/MTS

200

SMA/SMK

100 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

95


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 2.2. Tingkat Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis seseorang menjadi modal dasar untuk meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dianggap berhasil apabila mampu menurunkan angka buta huruf.

Program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun (SD 6 tahun + SLTP 3 tahun) dan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan dan peningkatan pendidikan di Indonesia umumnya dan Bontang khususnya. Trend angka melek huruf Kota Bontang masih menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Angka Melek Huruf Kota Bontang juga masih cukup tinggi, hal ini terlihat di tahun 2013 angka melek huruf mencapai 99,22 persen. Angka ini mngindikasikan di setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Bontang, kurang dari 1 persen saja yang buta huruf. Tabel 6.28 Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2000-2014 Uraian (1) Penduduk Yang Dapat Membaca dan Menulis/Melek Huruf Dapat Membaca Huruf Latin/alpabet Dapat Membaca Huruf Arab/hijaiyah Buta Aksara/Huruf Persentase

2000

2001

2002

2003

2004

(2) 96.25

(3) 97.50

(4) 98.30

(5) 98.10

(6) 98.10

3.75

2.50

1.70

1.90

1.90

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Penduduk Yang Dapat Membaca dan Menulis/Melek Huruf

97.91

98.10

98.10

98.34

99.08

2.09

1.90

1.90

1.66

0.92

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dapat Membaca Huruf Latin/alpabet Dapat Membaca Huruf Arab/hijaiyah Buta Aksara/Huruf Persentase Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

(12) 99.20

(13) 99.21

(14) 99.22

(15) 99.25

(16) 99.55

Dapat Membaca Huruf Latin/alpabet

98.43

97.14

98.86

98.78

Dapat Membaca Huruf Arab/hijaiyah

71.41

55.65

53.11

49.48

0.80

0.79

0.78

0.75

0.45

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(1) Penduduk Yang Dapat Membaca dan Menulis/Melek Huruf

96

Buta Aksara/Huruf Persentase Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 2.3. Pendidikan yang Ditamatkan Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Para analis mengandalkan pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat sebagai gambaran keterampilan yang mereka peroleh dan keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, apabila dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa struktur penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kota Bontang tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel 6.39 dibawah ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTA masih merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 38,40 persen dari seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (setingkat SLTP) berjumlah sekitar 18,11 persen, atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berada pada level 19,76 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2014 adalah sebesar 32,72 persen. Kemudian jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi adalah sebesar 10,77. Meningkatknya kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai pentingnya pendidikan diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik bagi Kota Bontang guna peningkatan pembangunan daerah. Tabel 6.29 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Tahun 2014 Tahun (1)

SD Kebawah (2)

Tamat SLTP (3)

Tamat SLTA (4)

Tamat Universitas (5)

2009

39,62

18,95

33,24

8,16

2010

31,78

19,89

38,55

9,77

2011

32,95

17,88

38,66

10,51

2012

33,57

19,30

37,75

9,38

2013

30,93

19,76

36,61

12,70

2014

32,72

18,11

38,40

10,77


97

Sumber : BPS Bontang

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 2.6. Rasio Murid – Guru Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung rendah. Secara umum dalam empat tahun terakhir, rasio murid-guru di Kota Bontang masih berada pada kondisi ideal. Rasio murid-guru terbesar adalah pada tingkat sekolah dasar, dan makin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun secara proporsi pada tahun 2014 rasio jumlah murid terhadap guru menurun, artinya seorang guru menangani jumlah murid yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pada tingkat SD, sekitar 17-18 orang murid ditangani oleh seorang guru. Pada tingkat SLTP, rasio murid-guru adalah sekitar 15-16 orang murid per guru. Sementara itu pada tingkat pendidikan SLTA terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni setiap 1 orang guru menangani sekitar 9-10 orang murid, berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana 1 orang guru menangani 12-13 murid. Tabel 6.30 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Tahun 2014

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SD

18,83

21,27

18,68

17,69

SLTP

12,71

14,54

15,28

13,86

SLTA

10,54

12,17

12,10

9,91

2.7. Indikator Pelayanan Jalan dan Pelayanan publik lainnya Berdasarkan uraian konseptual yang telah dipaparkan diatas, gambaran Kota Bontang dalam hal melihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat menggunakan kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang diimplikasikan berupa indikator input investasi pemenuhan kebutuhan akan layanan publik seperti pemenuhan air bersih, listrik, fasilitas keamanan kebakaran, pendidikan dan transportasi. Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan publik seperti air bersih, listrik dan sarana kesehatan terlihat berfluktuasi. Fluktuasi ini lebih dikarenakan pertambahan jumlah rumahtangga masih belum diimbangi dengan pertambahan peningkatan sarana layanan publik. 2.8. Pelayanan Air dan Listrik

98

Air dan listrik merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan tersalurnya air secara merata, terpenuhinya


Bab 6 Analisis dan Pembahasan standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80% kebutuhan fisik manusia adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap melakukan kegiatan sosial ekonomi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. Grafik 6.15 Banyaknya Pelanggan PDAM Kota Bontang 2003-2015 (pelanggan) 25,000 20,000 15,000

15,090

12,665

10,000

20,400

19,001

16,839

5,000 0 2011

2012

2013

2014

2015*)

Jumlah pelanggan air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan PDAM baik rumah tangga maupun non rumah tangga adalah 15.090 pelanggan dan meningkat sebesar 11,59 persen di tahun 2013 menjadi 16.839 pelanggan. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat 19.001 pelanggan yang mendapat layanan air bersih dari PDAM atau mengalami peningkatan 12,84 persen dibandingkan tahun 2013. Sampai dengan bulan Juni 2015 terdapat 20.400 rumah tangga yang menjadi pelanggan air bersih dari PDAM Kota Bontang dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2015. Peningkatan jumlah pelanggan harus selalu diiringi dengan peningkatan penyediaan air bersih, tapi sayangnya trend peningkatan penyediaan air baku dan air yang disalurkan tidak sepesat peningkatan jumlah pelanggan. Pada tahun 2014 PDAM menyediakan air baku 7.477.352 m3, dan air disalurkan sebesar 7.024.453 m3. Kondisi ini sangat menghawatirkan karena seharusnya kemampuan PDAM menyediakan air baku tiap tahunnya terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan. Sehingga untuk pemerataan penyaluran air bersih kepada pelanggan, PDAM Kota Bontang untuk saat ini menerapkan strategi pemadaman bergilir selain harus terus berusaha mencari sumber baru. Grafik 6.16 Jumlah Air Baku Utama dan Air yang disalurkan PDAM Kota Bontang 2010-2015 (000m3) 7,447.35

8,000.00 5,263.35

6,000.00 5,089.63 4,000.00

6,214.21

6,235.50

6,232.06 4,963.17

5,889.98

7,024.45

4,495.85

5,243.40

4,240.36

2,000.00 0.00

2010

2011

2012


2014

2015*)

Air yang disalurkan (000 m3)

99

Air baku utama (000 m3)

2013

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.31 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan Tahun 2012-2014

Sumber Air Minum (1) Air dalam kemasan bermerk Ledeng Meteran/air isi ulang Ledeng Eceran Sumur bor/pompa Sumur terlindung Sumur tak terlidung Lainnya Total Sumber

2013 (2) 5.41 88.83 2.24 0.70 2.57 0.17 0.09 100,00

2014 (3) 3.10 86.30 5.70 2.80 1.00 0.30 0.50 100,00

: BPS Kota Bontang(hasil Susenas)

Dari tabel 6.31 terlihat rumahtangga pengguna air bersih untuk minum tidak hanya bersumber dari PDAM, tidak sedikit rumahtangga yang menggunakan air kemasan bermerk dan sumur tidak terlindung. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga yang mengunakan ledeng meteran dan air isi ulang menduduki urutan tertinggi yaitu 86,30 persen, disusul rumah tangga yang menggunakan ledeng eceran sebesar 5,70 persen, disusul rumah tangga yang mengkonsumsi air dalam kemasan bermerk sebanyak 3,10 persen, kemudian rumah tangga pengguna sumur bor/pompa sebesar 2,80 persen dan sumur terlindung yaitu sebesar 1,00 persen, sementara yang menggunakan lainnya dan sumur bor tak terlindung masing-masing adalah 0,5 persen dan 0,3 persen. Untuk kebutuhan listrik masyarakat Kota Bontang, berdasarkan hasil Susenas 2014 sekitar 91,90 persen masyarakat di Bontang sudah terlayani listrik PLN sedangkan 8,00 persennya menggunakan listrik non PLN yaitu yang bersumber dari pasokan PT Pupuk Kaltim dan PT Badak. Sementara itu masih ada 0,1 persen masyarakat di kota Bontang yang menggunakan sumber lainnya seperti petromak/aladin. Grafik 6.17 Persentase Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2014

Usaha 9.29% Rumah tangga 86.41%

Other 4.30%

Sosial 3.31%

Industri 0.07%

100

Umum 0.93%


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Jumlah seluruh pelanggan listrik PLN pada tahun 2014 adalah 22.048 pelanggan dengan total tenaga listrik terjual adalah 7.375.310.593 kwh. Apabila dirinci per jenis pelanggan maka pelanggan rumah tangga menempati urutan pertama dengan persentase 86,41 persen sedangkan pelanggan pemilik usaha sebesar 9,29 persen, dan selebihnya 4,30 persen digunakan untuk industri, sosial, perkantoran dan penerangan fasilitas umum. Namun apabila dilihat tenaga listrik yang terjual, pelanggan rumah tangga menyerap 48,70 persen dari total listrik, pelanggan pemilik usaha menggunakan 28,05 persen dari total tenaga listrik, selebihnya untuk penerangan umum, sosial, dan industri masing-masing 11,12 persen, 6,07 persen dan 6,06 persen.

Grafik 6.18 Persentase tenaga Listrik yang terjual menurut Jenis Pelanggan Kota Bontang 2014

Usaha 28.05%

Sosial 6.07%

Other 23.25% Rumah tangga 48.70%

Industri 6.06%

Umum 11.12%

2.10. Pelayanan Jalan Pembangunan transportasi di Kota Bontang memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Sehingga pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal dalam upaya pemerataan pembangunan di semua sektor. Prasarana Jalan Seiring dengan pembangunan infrastruktur prasarana jalan yang terus berjalan, selama kurun waktu 10 tahun terakhir infrastruktur prasarana jalan mengalami trend positif walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Apabila dirinci per jenis jalan pada tahun 2014 ini, dari total jalan 203,492 km di Kota Bontang jalan yang terdapat di Kota Bontang secara keseluruhan dalam keadaan baik dan sedang.


101

ini 9,036 km merupakan jalan negara dan 194,456 km jalan kota. Sarana dan prasarana

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.19 Perkembangan Total Panjang Jalan di Kota Bontang 2004-2015 (km) 250000

200000

150000

100000

50000

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kondisi permukaan jenis jalan di Kota Bontang, untuk jalan negara hampir seluruhnya berpermukaan aspal, jalan provinsi pun hampir secara menyeluruh sudah diaspal dan jalan kabupaten sebagian besar aspal dan lainnya. Sementara itu kondisi jalan negara sebagian besar pada kondisi baik, jalan provinsi dalam kondisi baik, dan jalan kabupaten sebagian besar kondisinya juga baik.

6.10.5 Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Struktur Ekonomi 1.3 Indikator PDRB per kapita Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 adalah sebesar 58,77 triliun rupiah atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar 56,28 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas nilainya meningkat dari 20,80 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 21,01 triliun rupiah pada tahun 2014. 1.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota

Bontang dengan migas masih bernilai negatif. Perekonomian Kota Bontang pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,41 persen dibandingkan dengan tahun

102

sebelumnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mengalami penurunan di tahun 2014, namun persentase penurunan pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan tahun 2013 yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 5,72

persen.

Apabila

sektor

migas

tidak

disertakan

dalam

perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan positif.

penghitungan,

Pada tahun

2014

perekonomian Kota Bontang tanpa migas tumbuh sebesar 3,71 persen, walaupun angka ini tidak sebesar laju pertumbuhan perekonomian pada tahun 2013 lalu yang mencapai 8,64 persen. Angka pertumbuhan ini memberikan gambaran yang bersifat makro bahwa perekonomian Kota Bontang di tahun 2014, terus menguat jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tanpa unsur migas, perekonomian Kota Bontang tumbuh positif, tetapi jika dengan unsur migas pertumbuhannya menjadi negatif. Namun, demikian sampai saat ini perekonomian Kota Bontang masih di dominasi oleh industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 85,70 persen. Tabel 6.32 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014 (Juta Rp) Tahun

Perkembangan PDRB (Juta Rp) (2) 54.258.700,03 50.234.499,27 45.623.745,46 43.012.308,83 41.544.442,36

(1) 2010 2011 2012 2013 2014

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (3) ... (7,42) (9,18) (5,72) (3,41)

Sumber : BPS Kota Bontang Sejak tahun 2014 terjadi perubahan jumlah lapangan usaha dalam penghitungan PDRB dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha. Pada tahun 2014 dari 17 lapangan usaha sektor ekonomi pembentuk PDRB, tercatat semua sektor menghasilkan pertumbuhan yang positif, kecuali sub sektor Pertambangan dan penggalian (39,06%) dan Industri Pengolahan (3,83%). Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 20,28 persen, kemudian diikuti oleh sektor jasa pendidikan dan sektor listrik dan gas dengan besar pertumbuhan masing-masing 13,05 persen dan 10,69 persen. Sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang berkisar antara 2,07 persen sampai 8,75 persen. 1.2.

Struktur Ekonomi Besarnya peranan atau kontribusi suatu sektor terhadap sektor lainnya

dapat dilihat dari distribusi persentase atau peranan suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kota Bontang. Mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014, sumbangan sektor industri pengolahan dengan komoditi andalannya LNG terus menjadi penyumbang terbesar dalam perjalanan perekonomian Kota Bontang.


103

Kontribusi sektor ini selama tiga tahun terakhir berkisar 84-85 persen, walaupun

Bab 6 Analisis dan Pembahasan pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Sektor yang kontribusinya terbesar kedua adalah sektor konstruksi dengan nilai kontribusi mencapai 4,10 persen. Adapun sumbangan sektor-sektor lainnya pada perekonomian Kota Bontang masih dibawah 3% yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan share sebesar 2,17 persen, pertambangan dan penggalian 1,68 persen, transportasi dan pergudangan 1,00 persen. Sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi antara 0,01 persen hingga 0,99 persen terhadap nilai PDRB dengan migas Kota Bontang pada tahun 2014. Grafik 6.20 Struktur Perekonomian Kota BontangTahun 2014 (%)

0.44% 0.32%

94.70%

2.47% 2.83%

0.44% 0.09% 0.06% 1.47% 0.01%

1. Pertanian 3. Industri Pengolahan 5. Konstruksi 7. Angkutan dan Komunikasi 9. Jasa-jasa

2. Pertambangan dan Penggalian 4. Listrik. gas. dan Air Bersih 6. Perdagangan 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan

Pada tahun 2013 sektor Industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Bontang yaitu sebesar 94,69%. Sektor yang kontribusinya terbesar kedua adalah bangunan dan konstruksi. Peran sektor Industri pengolahan dalam struktur perekonomian Bontang sejak tahun 2000 sampai 2013 selalu menjadi yang terbesar. Pada tahun 2000 peran sektor ini sebesar 96,23 %, tahun 2008 sebesar 97,12 %, dan 2013 sebesar 94,69 persen Adapun sumbangan sektor-sektor lainnya pada perekonomian Kota Bontang masih dibawah 3% yaitu sektor bangunan dan konstruksi dengan share sebesar 2,47%, perdagangan 1,4%, keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa masing-masing 0,44%. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari sektor angkutan dan komunikasi 0,32%, listrik, gas, dan air minum 0.06%, pertanian 0,09%, dan sektor pertambangan

104

dan penggalian 0,01%.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.10.6. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam: 1. Indikator Kawasan Lindung 2. Indikator Pencemaran Air 3. Indikator Pencemaran Udara A. Indikator Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Sebagai daerah pemekaran, Kota Bontang dihadapkan pada tantangan internal yakni bagaimana mengembangkan wilayah pedesaan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya ekspor non migas, memperkuat SDM, meningkatkan pelayanan prasarana dasar, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi SDA, memperkuat manajemen dan kelembagaan daerah serta mengembangkan pola pemukiman. Sementara itu berkaitan dengan arus globalisasi dan akan diberlakukannya pasar bebas, merupakan tantangan eksternal yang mau tidak mau harus dihadapi dimasa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, daya saing wilayah merupakan kunci yang harus digali dan dikembangkan dalam rangka pembangunan wilayah Kota Bontang. 1. Potensi Aktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya yang dinamis melalui berbagai usaha pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharan, pengendalian keseimbangan unsur-unsurnya secara berkesinambungan. Dengan demikian untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan generasi sekarang sampai generasi yang akan datang. Potensi jumlah luasan dan sub sektor sumber daya alam yang dimanfaatkan antara lain: 1.1. Kehutanan Hutan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di bumi ini, baik segi ekologi maupun ekonomi. Bermacam-macam fungsi hutan antara lain; paru-paru dunia, karena hutan dapat menyerap gas karbondioksida yang berbahaya bagi manusia dan menghasilkan gas oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia; sumber ekonomi nasional, hasil hutan dapat dimanfaatkan sebagai bahan tanah longsor; menyiapkan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air


105

baku atau bahan mentah untuk industri atau bahan bangunan; mencegah erosi dan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan di musim hujan dan musim kemarau; menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus; tempat tumbuh berkembangnya keanekaragaman hayati. Dampak dari aktivitas atau tekanan manusia terhadap hutan telah mengganggu keseimbangan daya dukung sumberdaya hutan. Beragam jenis hutan yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya (tegakan dan luasan) akibat eksploitasi yang berlebih (overexploitation) dan Overharvesting, dan konversi hutan menjadi hutan produksi atau lahan lainnya (perambahan, perkebunan, permukiman). Tetapi tekanan aktivitas manusia terhadap hutan juga datang dari berbagai segi seperti pembebasan lahan kehutanan untuk pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan), telekomunikasi, energi listrik, perluasan lahan pertanian (misalnya program satu juta Ha lahan gambut), pencemaran udara dan kebakaran hutan. Pengelolaan

sumberdaya

hutan

yang

berkelanjutan

dengan

tetap

memperhatikan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi, pencegah bencana alam, habitat makhluk hidup, konservasi kehidupan keanekaragaman hayati dan sebagai penyeimbang ekosistem lahan, tata guna air dan udara agar tetap berlangsung harus diusahakan. Indikator yang disajikan untuk mengukurnya adalah:  Produksi kayu per luas hutan produksi (m3/Ha). Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan intensitas pemanenan hutan (kayu gergajian, kayu lapis dan kayu olahan) pada periode tertentu per satuan Ha per provinsi.  Luas kebakaran hutan menurut fungsi hutan (hutan lindung, produksi, wisata alam, taman nasional, tahura, hutan penelitian, hutan kota, hutan buru dan hutan masyarakat)  Luas kebakaran hutan menurut jenis vegetasi hutan (hutan sekunder, hutan tanaman industri, tegakan campuran, reboisasi, HPH, hutan primer, eks HPH dan lainnya). Luas hutan secara keseluruhan di Kota Bontang pada tahun 2013 adalah 5.925 ha atau sekitar 40 % dari luas total wilayah kota tersebut yang seluas 14.780 hektar. Menurut fungsinya, hutan di Kota Bontang yaitu hutan lindung luasnya sekitar 32 %

106

serta hutan suaka alam dan wisata sekitar 86%.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.21 Perkembangan Luas Hutan menurut fungsi hutan di Kota Bontang,2004-2013

200,000 150,000 100,000 50,000 0 2004 2005 2006 Hutan Lindung Hutan Produksi Tetap

1.2

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 Hutan Suaka Alam dan Wisata Hutan Tetap

Pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan pertanian dan perkebunan di

Kota Bontang adalah 18 Ha yaitu 16 ha di kecamatan Bontang Selatan dan 2 ha di kecamatan Bontang Barat. Jenis pengairan untuk lahan sawah dan bukan sawah di kota Bontang keseluruhan masih menggunakan sistem tadah hujan. Sedangkan populasi ternak di kota Bontang sebagai berikut: Tabel 6.33 Populasi Ternak di Kota Bontang, 2011-2015 No.

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

Populasi Ternak Akhir: Sapi

Ekor

460

602

712

686

880

Sapi Perah

Ekor

9

9

9

7

7

Kerbau

Ekor

31

33

22

39

17

Kambing

Ekor

177

358

493

518

699

Domba

Ekor

18

36

11

21

112

Babi

Ekor

1,761

1,775

3,343

3,510

4,400

Kuda

Ekor

1

-

1

0

1

Ayam Kampung

Ekor

72,550

72,550

76,673

118,938

119,200

Ayam Ras Pedaging

Ekor

-

-

-

41,500

40,300

Ayam Ras Petelur

Ekor

-

-

-

3,000

3,000

Itik

Ekor

985

3,079

5,030

6,826

5,320

Populasi Unggas:

Sumber : DPKP Kota Bontang

populasi ternak paling kecil adalah sapi perah. Pada tahun 2014, tidak terdapat hewan


107

Populasi ternak yang paling tinggi di Kota Bontang adalah babi, sedangkan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan ternak kuda yang diternakkan oleh warga kota Bontang. Populasi unggas paling besar selama empat tahun terakhir adalah ayam kampung. Sejak mulai diternakkan pada tahun 2014 di Kota Bontang jumlah ayam ras pedaging meningkat dengan sangat pesat. Sementara sektor perikanan merupakan lapangan pekerjaan sebagian besar penduduk pesisir kota Bontang, karena wilayah kota Bontang sebagian besar berbatasan dengan laut. Tabel 6.34 Rumah Tangga Perikanan Tahun 2014

Kecamatan (1) Bontang Selatan Bontang Utara Bontang Barat Jumlah

Budidaya Keramba (2)

Budidaya Pantai/Laut (3)

17 27 23 67

256 194 450

Sumber : DPKP Kota Bontang

Ditahun 2014 jumlah rumahtangga perikanan budidaya pantai/laut mencapai 6 kali lipat dibanding rumahtangga perikanan budidaya keramba, dimana Kecamatan Bontang Selatan merupakan tempat paling banyak rumahtangga perikanan budidaya pantai/laut yaitu sebesar 256 rumahtangga. Sedangkan untuk budidaya keramba rumahtangga terbanyak terdapat di kecamatan Bontang Utara.

Kondisi Fisik Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam B.

Indikator Pencemaran Air Kualitas air, termasuk kuantitas merupakan aspek penting dipandang dari

sudut ekonomi, lingkungan dan sosial. Peranan air begitu kompleks dalam kehidupan, ditinjau dari aspek fisik, kimiawi, mikrobiologi dan biologisnya. Juga kegunaan yang vital bagi kehidupan di daratan dan makhluk akuatik, baik perairan umum, pantai maupun lautan. Walaupun wilayah Indonesia memiliki 6 persen persediaan air dunia atau sekitar 21 persen persediaan air di Asia Pasifik, namun kelangkaan dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan layak pakai mulai menjadi masalah yang menggejala di banyak tempat di negeri ini terutama di saat tibanya musim kemarau. Kecenderungan konsumsi air semakin meningkat secara eksponensial sedangkan ketersediaan air bersih

108

cenderung menurun akibat penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan sumberdayanya sebagai dampak aktivitas manusia (pembangunan) yang tidak terkendali.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah yang tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC), limbah rumah sakit, limbah peternakan dan pertanian, limbah domestik dan sebagainya telah menurunkan kualitas air sungai dan perairan umum seperti danau dan muara. (Lihat Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004, KLH 2005). Potensi sumberdaya air Indonesia yang besar baik air permukaan dan air tanah serta pasokan air dari curah hujan yang tinggi ternyata belum cukup untuk memenuhi besarnya kebutuhan air bersih karena pencemaran yang terjadi. Kualitas air hujan yang telah tercemar di beberapa titik pengamatan berdasarkan parameter yang dipantau seperti nilai pH yang rendah (hujan asam) menyebabkan potensi air pasokan ini semakin memprihatinkan. Semakin tinggi tekanan terhadap lingkungan (udara dan tanah) yang tidak bisa dikendalikan semakin berpotensi mengurangi (deplisi) dan merusak (degradasi) kualitas sumberdaya air. Disinilah arti pentingnya pembangunan berkelanjutan terhadap sumberdaya air, air permukaan (sungai, danau, situ, bendungan), air tanah dan perbaikan kualitas air hujan dengan pengendalian kualitas udara, terutama di wilayah yang padat kendaraan bermotor (perkotaan), kawasan industri dan pengendalian kebakaran hutan/lahan dengan mengurangi titik-titik api atau hot spot pada beberapa provinsi .Indikator yang disajikan dalam dalam nenilai kualitas air adalah: 

Pengukuran status kualitas air sungai pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) tertentu berdasarkan klasifikasi memenuhi, cemar ringan-sedang, cemar sedang, cemar berat, cemar ringan, cemar ringan-berat, cemar sedang-berat. Indikator ini menunjukkan derajat pencemaran yang terjadi pada air sungai yang dipantau berdasarkan parameter kualitas air sungai yang terukur.



Derajat keasaman (pH) air hujan di beberapa kota yang dipantau, Indikator ini menunjukkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang dengan daur hidrologi terbawa oleh air hujan.



Pengukuran kualitas air laut/Pelabuhan Utama

berdasarkan parameter utama

yaitu pH, temperatur, Daya Hantar Listrik (DHL) dan salinitas.

109


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.35 Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2000-2015

Tahun

Air Baku Utama (m3)

Jumlah Pelanggan PDAM (Pelanggan)

(1) 2000

(2) 988,271.00

(3) 3,174.00

2001 2002 2003

977,600.00 1,663,971.00 1,813,817.00

4,041.00 4,492.00 4,720.00

2004

2,799,171.00

5,444.00

2005 2006

3,939,577.00 4,459,867.00

7,343.00 9,053.00

2007 2008

4,833,235.00 5,066,672.00

9,795.00 10,784.00

2009 2010 2011

5,227,348.00 5,089,630.12 5,263,349.22

2012 2013 2014 2015*)

Kapasitas Produksi (Liter/detik)

Cakupan Layanan PDAM Terhadap Rumah Tangga (%)

Jumlah Air Yang disalurkan (M3)

(4) 31.43

(5) 961,300.00

(6)

31.43 53.5 58.31

960,120.00 1,646,754.00 1,784,353.00

-

89.99

2,683,157.00

-

126.66 143.39

3,656,401.00 4,163,250.00

45.79

215.48 196.81

4,468,222.00 4,693,910.00

47.63 55.12

11,567.00 11,897.00 12,665.00

243.05 161.39 166.90

4,854,458.00 4,963,173.00 5,243,402.00

54.06 51.72 53.26

6,235,502.81 6,241,210.00 7,447,352.00

15,090.00 16,839.00 19,001.00

197.73 225.53 287.34

6,232,064.00 5,889,983.00 7,024,453.00

60.51 61.860 72.31

4,495,845.00

20,400.00

312.18

4,240,358.60

75.65

-

Sumber: Kantor PDAM Kota Bontang Catatan: *) Kondisi s/d bulan Agustus 2015

110

Tabel 6.36 Jumlah Perusahaan Air Minum, Kapasitas Produksi, sumber Air Baku dan Tenaga Kerja di Kota Bontang 2001-2015 Uraian

Satuan

2001

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Jumlah Perusahaan Jumlah Kantor Cabang 2. Status Perusahaan 2.1. Pemerintah 2.2. Swasta 3. Kapasitas 3.1. Potensial 3.2. Efektifitas Produksi 4. Volume Air Baku 4.1. Sungai 4.2. Danau 4.3. Mata Air 4.4. Waduk 4.5. Artesis 4.6. Lainnya 5. Jumlah Tenaga Kerja 5.1. Pekerja Teknis 5.2. Pekerja Non Teknis 5.3. Pekerja Dipl/S1 5.4. Pekerja tidak tetap 6. Jumlah Pelanggan 7. Volume Air Yang disalurkan 8. Jumlah Desa yang dialiri

Buah Unit Buah Buah Buah Ltr/Detik Ltr/detik Ltr/detik

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

50,00 31,43

75,00 53,50

90,00 58,31

240,00 89,99

M3 M3 M3 M3 M3 M3 Orang Orang Orang Orang Orang KK M3 Desa/Kel

-

-

-

-

977.660,00 29 14 15 4 0 4,041 15

1.663.971,00 30 14 15 4 1 4,492 1,391,006 15

1.813.817,00 32 15 16 10 1 4,720 1,676,722 15

2.799.171,00 35 15 16 11 4 5,444 1,928,243 15


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.36 Uraian (1)

1. Jumlah Perusahaan Jumlah Kantor Cabang 2. Status Perusahaan 2.1. Pemerintah 2.2. Swasta 3. Kapasitas 3.1. Potensial 3.2. Efektifitas Produksi 4. Volume Air Baku 4.1. Sungai 4.2. Danau 4.3. Mata Air 4.4. Waduk 4.5. Artesis 4.6. Lainnya 5. Jumlah Tenaga Kerja 5.1. Pekerja Teknis 5.2. Pekerja Non Teknis 5.3. Pekerja Dipl/S1 5.4. Pekerja tidak tetap 6. Jumlah Pelanggan 7. Volume Air Yang disalurkan 8. Jumlah Desa yang dialiri Uraian

2005

2006

2007

2008

(2)

(7)

(8)

(9)

(10)

Buah Unit Buah Buah Buah Ltr/Detik Ltr/detik Ltr/detik

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

1 Cabang Kukar 1 -

277,20 126,66

375,00 143,39

375,00 21,48

345 196.81

M3 M3 M3 M3 M3 M3 Orang Orang

393.577,00 51 27

4.459.867,00 54 24

4.833.235,00 55 24

5,066,672.00 54 24

Orang

17

25

25

25

12 7 7,343 2,519,911 15

14 5 9,053 3,093,165 15

14 6 9,795 3,245,186 15

14 5 10,784 3,793,236 15

Orang Orang KK M3 Desa/Kel Satuan

2009

2010

2011

2012

(2) Buah Unit Buah Buah Buah Ltr/Detik Ltr/detik Ltr/detik

(11)

(12)

(13)

(14)

M3 M3 M3 M3 M3 M3 Orang Orang Orang Orang Orang KK M3 Desa/Kel

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

1 Perusda 1 -

315 243.05

315 233.51

315 251.06

300 180.81

5,227,348.00 57 24 25 14 8 11,567 3,944,273 15

5,396,500.00 58 24 25 18 9 12,087 4,362,560 15

5,789,495.00 59 24 23 18 12 12,665 4,852,509 15

5,690,016.00 59 24 23 18 12 15,170 5,803,454 15


111

(1) 1. Jumlah Perusahaan Jumlah Kantor Cabang 2. Status Perusahaan 2.1. Pemerintah 2.2. Swasta 3. Kapasitas 3.1. Potensial 3.2. Efektifitas Produksi 4. Volume Air Baku 4.1. Sungai 4.2. Danau 4.3. Mata Air 4.4. Waduk 4.5. Artesis 4.6. Lainnya 5. Jumlah Tenaga Kerja 5.1. Pekerja Teknis 5.2. Pekerja Non Teknis 5.3. Pekerja Dipl/S1 5.4. Pekerja tidak tetap 6. Jumlah Pelanggan 7. Volume Air Yang disalurkan 8. Jumlah Desa yang dialiri

Satuan

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.36 Uraian

Satuan

2013

(2)

(15)

(1)

2014

2015

(16)

(17)

1. Jumlah Perusahaan

Buah

1

1

1

Jumlah Kantor Cabang

Unit

-

-

-

Buah Buah Buah Ltr/Detik

Perusda 1 -

Perusda 1 -

Perusda 1 -

3.1. Potensial

Ltr/detik

325

360

360

3.2. Efektifitas Produksi

Ltr/detik

225.53

287.34

312.18 -

2. Status Perusahaan 2.1. Pemerintah 2.2. Swasta 3. Kapasitas

4. Volume Air Baku 4.1. Sungai 4.2. Danau 4.3. Mata Air 4.4. Waduk 4.5. Artesis 4.6. Lainnya 5. Jumlah Tenaga Kerja

M3 M3 M3 M3 M3 M3 Orang

4,989,534 59

4,156,744 76

4,495,845 71

5.1. Pekerja Teknis

Orang

24

39

43

5.2. Pekerja Non Teknis

Orang

23

37

28

5.3. Pekerja Dipl/S1

Orang

18

39

31

5.4. Pekerja tidak tetap

Orang

12

33

21

6. Jumlah Pelanggan

KK

16,839

19,001

20,400

7. Volume Air Yang disalurkan

M3

5,889,983

7,024,453

4,240,359

15

15

15

8. Jumlah Desa yang dialiri

Desa/Kel

Sumber : PDAM Kota Bontang Tabel 6.37 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mandi/Cuci yang digunakan di Kota Bontang 2000-2014 No.

Sumber Air Minum

2000

(1) 1

(2) Air Dalam Kemasan/Isi Ulang

(3) 1.39

(4) 0.4

(5) 1.49

(6) 3.85

2

Ledeng Meteran

63.2

66

67.8

3 4

Ledeng Eceran Sumur Bor/Pompa

4.17

7.5

5

Sumur Terlindung

6.25

6

Sumur Tidak terlindung Mata Air terlindung Mata Air Tak terlindung Air Sungai Air Hujan

12.5

JUMLAH

7 8

112

9 10

2001

2002

2003

2004 (7)

2005

2006

(8) 9.33

(9) 3.32

76.9

71.8

80.5

4.89

6.08 -

-

-

14.4

20.7

6.76

9.48

9.76

8.5

4.62

4.08

6.99

5.84

12.5

3.2

0.14

0

2.38

0.58

100

100

100

100

100

100


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.37 No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sumber Air Minum (2) Air Dalam Kemasan/Isi Ulang Ledeng Meteran Ledeng Eceran Sumur Bor/Pompa Sumur Terlindung Sumur Tidak terlindung Mata Air terlindung Mata Air Tak terlindung Air Sungai Air Hujan JUMLAH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(10) 9.98

(11) 3.26

(12) 1.95

(13) 7.69

(14) 0.6

(15) 0.59

(16) -

(17) 0.00

55.6 13.9 9.33

72.9 8.03 5.56

80.7 4.1 2.54

72.1 6.03 1.46

72.6 5.82 11

75.8 8.19 4.6

76.4 10.7 3.97

67.4 10.2 9.9

2.95

6.59

1.76

1.66

6.68

8.41

7.24

8.6

7.03

3.4

8.98

8.94

3.26

1.35

1.19

2.7

-

-

-

-

-

0.74

-

-

-

-

-

-

-

-

0.15

-

0.21 100

0.32 100

0.01 100

2.08 100

100

0.38 100

0.36 100

1.3 100

Sumber : BPS Kota Bontang (Hasil SUSENAS)

Walaupun sesungguhnya air di daerah ini jumlahnya tetap, namun karena terjadinya perubahan lingkungan menyebabkan perputaran air semakin hari semakin berubah, sehingga terjadi ketidakmerataan penyebaran stok air. Ketidakseimbangan tata guna air ini sangat rawan, karena dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam. Pada musim penghujan terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Hal ini memang tidak terjadi dengan sendirinya. Penyimpangan pembangunan dari perencanaan tata ruang dan tata wilayah dan berkurangnya penahan air seperti hutan dan pepohonan, menyebabkan aliran air (tata air) dan tanah-tanah gundul di berbagai tempat. Tanah-tanah gundul seperti akibat pembukaan lahan baru pertanian tidak lagi mampu menyerap air hujan, akibatnya air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan langsung mengalir di atas permukaan tanah, meluapkan sumber-sumber air dan menggenangi permukiman dan perumahan dulu sebelum mengalir ke laut.

6.10.7.

Indikator-indikator yang digunakan untuk Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah :

menilai

1. Indikator TPAK 2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja 3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja


113

A. Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Jumlah penduduk Kota Bontang mengalami kenaikan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 diperkirakan penduduk Kota Bontang adalah sebesar 144.533 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi 159.614 jiwa pada tahun 2014. Dengan kata lain, selama periode empat tahun penduduk Bontang bertambah sebanyak 15.081 jiwa atau rata-rata bertambah sebanyak 3.770 jiwa pertahun. Pertumbuhan penduduk sejak tahun 2011-2014 terus mengalami penurunan dari 4,61 persen pada tahun 2011 menjadi 2,40 persen pada tahun 2014. Persebaran penduduk Kota Bontang sebagian besar berada di Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan dengan persentase persebaran penduduk masingmasing 41,37 persen dan 39,53 persen. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu sebanyak 65,010 jiwa atau sebesar 41,37 persen dari seluruh penduduk Kota Bontang pada tahun 2014. Sementara itu jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bontang Barat yaitu sebanyak 29.064 jiwa atau sebesar 19,10 persen dari seluruh penduduk Bontang pada tahun 2014. Tabel 6.38 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan persebaran serta kepadatan penduduk Kota Bontang Tahun 2000—2014

Uraian (1) Jumlah Penduduk Pertambahan jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Uraian (1) Jumlah Penduduk Pertambahan jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Uraian (1) Jumlah Penduduk Pertambahan jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk

Satuan (2)

2001 (4)

2002 (5)

2003 (6)

2004 (7)

2005 (8)

Jiwa

99.617

102.853

105.696

117.082

118.232

121.082

Jiwa

-

3.236

2.843

11.386

1.150

2.850

Persen

-

-

3,05

2,96

10,77

0,98

Jiwa/ Km2

674

695

715

792

800

819

Satuan (2) Jiwa

2006 (9) 125.187

2007 (10) 129.700

2008 (11) 133.512

2009 (12) 137.349

2010 (13) 144.533

2011 (14) 148.411

Jiwa

4.105

4.513

3.812

3.837

7.184

3.878

Persen

2,41

3,29

3,71

2,94

2,87

4,61

Jiwa/ Km2

876

878

903

929

972

1.010

Satuan

2012

2013

2014*)

(2) Jiwa

(15) 152.089

(16) 155.880

(17) 159.614

Jiwa

3.678

3.791

3.734

Persen

3,86

3,60

2,40

1,046

1,107

1.080

Jiwa/k m2 Sumber : BPS Kota Bontang *) Berdasarkan angka proyeksi

114

Kepadatan Penduduk

2000 (3)


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Konsep dasar yang digunakan dalam penggolongan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja mengacu pada konsep Labour Force Approach (LFA) yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan digolongkan ke dalam angkatan kerja. Sementara itu, penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, digolongkan menjadi bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja biasanya memiliki aktivitas utama berupa bersekolah, mengurus rumah tangga,

dan melaksanakan kegiatan

lainnya. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tabel 6.51 di bawah ini memperlihatkan perkembangan penduduk usia kerja di Kota Bontang dari tahun ke tahun. Tabel 6.39 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) menurut Kelompok Umur di Kota Bontang 2000—2014 Kelompok Umur

2000 L

P

2001 L+P

L

P

2002 L+P

L

P

L+P

(1) 15-24

(2) 10,032

(3) 9,539

(4) 19,571

(5) 7,814

(6) 10,890

(7) 18,704

(8) 9,171

(9) 9,815

(10) 18,986

25-34

12,243

11,183

23,426

11,469

10,108

21,577

11,226

11,094

22,320

35-44

9,532

6,554

16,086

11,003

6,078

17,081

10,317

8,192

18,509

45-54

3,652

1,909

5,561

3,963

2,174

6,137

5,084

2,625

7,709

55-59

514

337

851

743

449

1,192

795

240

1,035

60+

703

593

1,296

889

472

1,361

849

980

1,829

36,676

30,115

66,791

35,881

30,171

66,052

37,442

32,946

70,388

Jumlah

115


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.39 Kelompok Umur

2003 L

P

2004 L+P

L

P

2005 L+P

L

P

L+P

(1) 15-24

(11) 8,396

(12) 9,641

(13) 18,037

(14) 9.25

(15) 9,095

(16) 18,345

(17) 10,624

(18) 10,450

(19) 21,874

25-34

12,065

14,183

26,248

11,098

13,284

24,382

10,540

12,461

23,001

35-44

12,541

9,860

22,401

12,281

9,741

22,022

11,288

11,481

22,769

45-54

4,597

1,559

6,156

5,726

3,043

8,769

7,060

3,982

11,042

55-59

757

332

1,089

829

503

1,332

1,532

454

1,986

60+

715

494

1,209

857

1,152

2,009

910

685

1,595

39,071

36,069

75,140

40,041

36,818

76,859

41,954

39,513

81,467

Jumlah

Kelompok Umur

2006 L

P

2007 L+P

L

P

2008 L+P

L

P

L+P

(1) 15-24

(20) 9,504

(21) 9,714

(22) 19,372

(23) 12,203

(24) 13,434

(25) 25,637

(26) 12,045

(27) 10,785

(28) 22,830

25-34

11,591

13,488

25,439

10,700

10,632

21,332

12,509

12,319

24,828

35-44

11,955

10,058

22,013

11,955

10,474

22,429

9,986

10,527

20,513

45-54

6,436

4,169

10,605

6,834

5,815

12,649

10,029

7,129

17,158

55-59

1,104

490

1,594

2,326

1,330

3,656

1,700

844

2,544

60+

1,350

979

2,329

2,129

1,447

3,576

1,632

1,201

2,833

Jumlah

42,300

39,052

81,352

46,147

43,132

89,279

47,901

42,805

90,706

Kelompok Umur

2009 L

P

2010 L+P

L

P

2011 L+P

L

P

L+P

(29) 11,884

(30) 12,230

(31) 24,114

(32) 12,759

(33) 12,115

(34) 24,874

(35) 11,491

(36) 11,720

(37) 23,211

25-34

11,125

11,435

22,560

14,487

13,954

28,441

13,978

15,566

29,544

35-44

12,369

12,283

24,652

12,007

11,406

23,413

11,968

11,718

23,686

45-54

8,542

5,491

14,033

8,834

6,201

15,035

9,402

6,610

16,012

55-59

2,154

1,354

3,508

1,955

1,045

3,000

1,689

1,405

3,094

60+

2,363

1,006

3,369

1,613

1,378

2,991

2,061

1,424

3,485

Jumlah

48,437

43,799

93,236

51,655

46.099

97,754

50,589

48,443

99,032

116

(1) 15-24


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan tabel 6.39 Kelompok Umur

2012

2013

L

P

L+P

L

P

(1) 15-24

(38) 13,682

(39) 12,962

(40) 26,644

(41) 13,735

(42) 12,818

25-34

13,131

35-44

12,816

25,947

15,409

45-54

13,403

12,859

26,262

55-59

10,918

7,667

60+

2,575

Jumlah

2014*) L+P

L

P

L+P

(43) 26,553

(44) 14.422

(45) 13.756

(46) 28.178

14,897

30,306

14.942

14.443

29.385

13,016

13,660

26,676

14.009

13.360

27.369

18,585

11,726

8,903

20,629

11.194

8.063

19.257

1,393

3,968

2,976

1,478

4,454

2.926

1.792

4.718

2,097

1,783

3,880

2,101

1,786

3,887

1.981

1.651

3.632

55,806

49,480

105,286

58,963

53,542

112,505

59.474

53.065

112.539

Sumber : BPS Kota Bontang Keterangan : *) Data Diolah Tabel 6.40 di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kota Bontang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 diperkirakan penduduk usia kerja berjumlah 112.505 jiwa dan meningkat menjadi 112.539 jiwa pada tahun 2014. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin lakilaki mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan mengalami penurunan. Penduduk laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,86 persen, sedangkan penduduk perempuan mengalami penurunan sebesar 0,89 persen. Hal tersebut boleh jadi dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja di Kota Bontang dan sekitarnya adalah yang utamanya diperuntukkan bagi laki-laki, seperti pabrik dan pertambangan. Tabel 6.40 berikut ini memperlihatkan perkembangan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kota Bontang. Tabel 6.40 Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang 2000—2014

Uraian (1) Angkatan Kerja Laki-laki Perempuan Uraian (1) Angkatan Kerja Laki-laki Perempuan

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 38,772 36,568 38,328 47,702 45,922 52,305 50,331 54,296 31,745 7,027

-

-

2008

2009

2010

- 40,057 49,679 38,131 28,043 5,865 2,626 12,200 26,253 2011

2012

2013

2014

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 55,238 53,497 55,780 70,264 77,557 71,838 75,621 29,166 39,034 42,109 50,149 51,251 47,550 51,465 26,072 14,463 13,671 20,115 26,306 24,288 24,386


117

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang (SAKERNAS), Data Diolah

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dalam kurun waktu 12 tahun terakhir nilai TPAK Kota Bontang cenderung terus mengalami fluktuasi. Dalam 12 tahun terakhir, TPAK terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu 54,45 persen. TPAK tertinggi sejak tahun 2000 berada di tahun 2012 dengan nilai TPAK 73 persen. Peningkatan nilai TPAK tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang sedang dan siap terlibat di dalam usaha produktif di Kota Bontang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentu saja hal ini hendaknya diiringi pula oleh peningkatan ketersediaan lapangan usaha. Walaupun mengalami peningkatan cukup tinggi di tahun 2012, nilai TPAK di tahun 2013 mengalami penurunan. Tabel 6.41 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bontang 2000— 2014

No

Uraian

(1) (2) 1 Angkatan Kerja/AK 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK No

Uraian

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

38,772 36,568 38,328 47,702 45,922 52,305 50,331 54,296 58.05

54.45

55.19

55.62

58.36

64.2

61.87

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60.75

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Angkatan 55,238 53,497 55,780 70,264 77,557 71,838 112,539 Kerja/AK 2 Tingkat Partisipasi 60.9 58 57.24 68 73 65.86 67,20 Angkatan Kerja/TPAK Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang (SAKERNAS) B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Setengah Menganggur Tingkat pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Penambahan angkatan kerja mengindikasikan adanya penambahan penduduk yang siap terlibat di dalam aktivitas usaha produktif. Namun apabila penambahan angkatan kerja lebih rendah atau tidak sejalan dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja, maka akan mengakibatkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha produktif (pengangguran). Tabel 6.42 di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan mengalami peningkatan selama periode 2000-2014. Sektor

118

Tersier selama 4 tahun terakhir adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Bontang. Persentase jumlah angkatan kerja sektor tersier pada tahun 2014 adalah 63,1 persen. Persentase ini menurun dibandingkan tahun 2013 yang bernilai 63.7 persen. Sektor


Bab 6 Analisis dan Pembahasan yang mengalami peningkatan persentase dibandingkan dengan tahun lalu adalah sektor sekunder. Tabel 6.42 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bontang 2000—2014 Kelompok Sektor/Lap. Usaha (1) Primer

Jumlah

%

Jumlah

%

(2) 9,011

(3) 24.3

(4) 6,811

(5) 18.5

(6) 4,609

(7) 12.6

(8) 6,872

(9) 17

(10) 9,761

(11) 12.7

(12) 11,266

(13) 14.1

Sekunder

21,708

58.5

22,288

60.4

22,864

62.3

24,036

58

49,513

64.4

44,888

56.1

Tersier

6,404

17.3

7,826

21.2

9,248

25.2

10,749

26

17,585

22.9

23,917

29.9

Jumlah

37,123

100

36,925

100

36,721

100

41,657

100

76,859

100

80,071

100

2000

2001 %

2002

Jumlah

%

2003

Jumlah

%

Jumlah

2004 %

Jumlah

2005

Kelompok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sektor/Lap. Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Usaha (1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Primer 5,696 14 7,365 16 7,069 13.9 8,876 17.6 8,727 16.9 11,120 18.4 Sekunder 23,972 58.7 22,030 47.9 26,754 52.8 24,527 48.6 25,198 48.7 10,847 18 Tersier 11,161 27.3 16,590 36.1 16,877 33.3 17,060 33.8 17,782 34.4 38,349 63.6 Jumlah

40,829

100 45,985

100 50,700

Kelompok Sektor/Lap. Usaha (1) Primer Sekunder Tersier

Jumlah % Jumlah % (26) (27) (28) (29) 11,154 16.8 12,857 20.1 8,559 12.9 10,319 16.2 46,686 70.3 40,723 63.7

Jumlah

66,399

2012

2013

100 63,899

100 50,463

100 51,707

100 60,316

2014

100

Jumlah % (30) (31) 13,398 19.6 11,867 17.3 43,261 63.1 68,526

100


Dari keseluruhan angkatan kerja yang tersedia, hanya sebagian besar yaitu 60,89 persen saja yang terserap ke dalam lapangan kerja dan menyisakan para pencari pekerjaan yang harus menjadi perhatian besar bagi para pemegang kebijakan untuk mengatasinya. Selain angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang menyiapkan suatu usaha, terdapat pula angkatan kerja yang sudah bekerja namun dalam jumlah jam kerja yang rendah. Jam kerja normal yang disepakati adalah paling sedikit 35 jam dalam satu minggu. Mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal disebut sebagai setengah pengangguran. Dalam rentang waktu tahun 2000 sampai 2014, tingkat pengangguran terbuka Kota Bontang mengalami fluktuasi dari 5,80 persen

119

hingga 24,43 persen. Jumlah pencari kerja di Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh tingkat migrasi Kota Bontang yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh adanya dua perusahaan


100

Bab 6 Analisis dan Pembahasan besar yang beroperasi di Kota Bontang sehingga meningkatkan minat para pencari kerja dari daerah lain untuk mencoba bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan di kota ini. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran di Kota Bontang diperkirakan sebesar 11,1 persen, atau dengan kata lain jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah sebesar 88,9 persen. Tingkat pengangguran menurun pada tahun 2014 yaitu menjadi 9,38 persen. Dari keseluruhan angkatan kerja, terdapat sekitar 6,19 persen penduduk yang bekerja dalam jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu pada tahun 2011. Angka tersebut meningkat menjadi 8,28 persen pada tahun 2012 dan mulai menurun pada tahun 2013 menjadi 7,36 persen. Sama halnya dengan angka pengangguran, angka setengah pengangguran pun mengalami penurunan menjadi 6,06 persen di tahun 2014. Terkait dengan tingkat setengah pengangguran, ada hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu metodologi dan waktu pelaksanaan survei. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan pada Bulan Agustus dan menanyakan mengenai aktivitas responden dalam rentang waktu satu minggu yang lalu dihitung mundur dari hari pendataan. Oleh sebab itu, selain karena memang jam kerja yang rendah, angka setengah pengangguran bisa pula disebabkan karena pada saat pendataan, responden dalam kondisi cuti, sakit, atau mogok bekerja. Termasuk pula di dalam ini tenaga kerja keluarga yang bekerja membantu anggota rumah tangga lainnya secara paruh waktu, misalnya anak yang kegiatan utamnya bersekolah bekerja membantu orang tua berjualan setelah pulang dari sekolah, atau ibu rumah tangga yang kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga membantu usaha suaminya di selasela kegiatan utamanya. Tabel 6.43 Tingkat pengangguran di Kota Bontang 2000-2014

No.

Variabel

(1)

(2) Angka pengangguran Angka setengah menganggur

1 2

No. (1)

1 2

Variabel (2)

Angka pengangguran Angka setengah menganggur

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (3) 10.8

(4) 5.8

2006

2007

(9)

(10)

(5)

(6)

(7)

(8)

11.5

11.5

24.4

23.9 18,13

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

(14)

(15)

(16)

(17)

(11)

(12)

(13)

8.22

5.49

17.1 14.16 14.39 11.05 6.19

8.28

7.36

15.2

9.38 6.06

120



Bab 6 Analisis dan Pembahasan C. Kompetitif/kemampuan bersaing Tenaga Kerja Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan apabila penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja (menjadi angkatan kerja) tersebut memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Tingkat daya saing penduduk usia kerja dapat dilihat antara lain dari keterampilan dan tingkat pendidikannya. Makin tinggi tingkat keterampilan dan tingkat pendidikannya, dapat diasumsikan makin baik kualitas tenaga kerja yang tersedia, karena pada umumnya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja. Sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Bontang selalu mengalami peningkatan yaitu dari 65.660 orang pada tahun 2000 menjadi sebanyak 112.505 orang pada tahun 2013. Penduduk usia kerja Kota Bontang didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA/sederajat yaitu sekitar 37,83 persen pada setiap tahunnya. Penduduk usia kerja terbanyak selanjutnya adalah penduduk yang tamat SD dengan persentase sebesar 19,81 persen pada tahun 2014. Sedangkan penduduk usia kerja yang berpendidikan tertinggi setingkat perguruan tinggi juga mengalami kenaikan yang cukup berarti, yaitu dari sekitar 4,91 persen pada tahun 2000, meningkat menjadi sekitar 10,61 persen pada tahun 2014. Hal itu menandakan bahwa kualitas calon pekerja di Kota Bontang mengalami peningkatan sehingga diharapkan akan mampu bersaing dengan penduduk yang datang dari luar Kota Bontang. Jumlah dan persentase penduduk usia kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan diperlihatkan oleh Tabel 6.44 berikut ini. Tabel 6.44 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Kota Bontang 2000—2014

Uraian (1)

Satuan (2)

2000 (3)

2001 (4)

2002 (5)

2003 (6)

2004 (7)

2005 (8)

2006 (9)

2007 (10)

Persen

21.31

16.51

13.65

13.54

16.37

17.17

18.23

16.07

Persen

18.97

20.22

24.85

22.06

19.60

22.00

20.60

18.46

SLTP/ Sederajat

Persen

23.65

20.53

21.45

21.22

20.84

19.06

19.95

18.99

SLTA/ Sederajat

Persen

31.15

35.18

32.40

36.67

35.99

32.47

35.65

35.42

Perguruan Tinggi Total

Persen Persen

4.91 100.00

7.56 100.00

7.65 100.00

6.51 100.00

7.19 100.00

9.30 100.00

5.57 100.00

9.00 100.00

Tidak/Belum Pernah sekolah/ Tidak Tamat SD Tamat SD

121


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.44 Uraian (1)

Satuan (2)

2008 (11)

2009 (12)

2010 (13)

2011 (14)

2012 (15)

2013 (16)

2014 (17)

Tidak/Belum Pernah sekolah/ Tidak Tamat SD

Persen

22.23

15.66

13.60

14.27

14.38

14.10

13.92

Tamat SD

Persen

24.92

23.52

20.32

19.13

18.82

16.25

19.81

SLTP/ Sederajat

Persen

19.20

18.50

17.52

17.77

20.45

16.96

17.84

SLTA/ Sederajat

Persen

26.53

33.88

36.70

38.25

34.52

42.69

37.83

Perguruan Tinggi

Persen

7.12

8.43

11.85

10.59

11.83

10.00

10.61

Total

Persen

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Sumber : BPS Kota Bontang D. Kualitas Tenaga Kerja Beberapa indikator/parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tenaga kerja di antaranya adalah tingkat output yang dihasilkan, produktivitas tenaga kerja, dan sektor pekerjaan yang dijadikan sandaran. Jika dilihat dari sektornya, suatu pekerjaan/usaha dapat dikelompokkan menjadi sektor formal dan sektor informal. Sektor formal biasanya ditandai dengan kelengkapan administrasi dan persyaratanpersyaratan formal yang diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Sebaliknya, sektor informal biasanya tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti ijin usaha dan pencacatan keuangan. Sektor informal juga ditandai oleh jumlah tenaga kerja yang tidak banyak, modal yang tidak besar, teknologi yang digunakan masih sederhana, dan biasanya tidak memerlukan pendidikan formal di dalam menjalankan usahanya. Sejak tahun 2001 hingga 2014, penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor formal, yaitu berkisar antara 66,76 persen sampai 79,04 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor informal berkisar antara 20,96 persen sampai 33,24 persen. Sektor informal yang biasanya merupakan sektor riil merupakan sektor yang cukup resisten terhadap krisis karena pada umumnya kebergantungan sektor ini terhadap lembaga keuangan cukup rendah.

122

Tabel 6.45 Penduduk bekerja menurut Sektor Formal dan Informal di Kota Bontang 2001—2014

No.

Sektor

(1) 1

(2) Formal

2

2001 Jumlah

2002 %

Jumlah

2003 %

Jumlah

2004 %

Jumlah

2005 %

Jumlah

%

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 25,218 69.9 28,355 77.1 27,994 68.2 26,479 70 31,814 74

Informal 10,884 30.2 8,403 22.9 13,067 31.8 11,295 TOTAL 36,102 100 36,758 100 41,061 100 37,774

30 11,170 100 42,984


26 100

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.45 2006

2007

2008

2009

2010

No.

Sektor

(1) 1

(2) Formal

(13) (14) 28,644 74.2

(15) 25.16

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 66,76 34,438 79 33,638 71.5 37,897 72.4

2

Informal

9,965 25.8

12.52

33,24

TOTAL

No.

Sektor

(1) 1

(2) Formal

2

Jumlah

38,609

%

Jumlah

100

Jumlah

9,135

37.68 100,00 43,573

2011 Jumlah

%

2012 %

Jumlah

%

Jumlah

Jumlah

Jumlah

%

21 13,395 28.5 14,421 27.6 100 47,033

2013 %

%

100 52,318

100

2014 Jumlah %

%

(29) (30) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 43,625 72.3 46,452 69.96 44,914 70.3 49,122 71.68

Informal 16,691 27.7 19,947 30.04 18,985 29.7 19,404 28.32 TOTAL

60,316

100 66,399

100 63,899

100 68,526

100

Sumber : Sakernas, Badan Pusat Statistik Kota Bontang

6.10.8. Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya: 1. Indikator Aktivitas Sosial 2. Indikator Pengaman Sosial 3. Indikator Partisipasi Pemuda 1. Aktivitas Sosial Sampai dengan Agustus tahun 2014, persentase mayoritas penduduk Kota Bontang beragama Islam mencapai 89,1 persen dari total penduduk, kemudian diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan16.889 jiwa, Katolik 3.319 jiwa, Hindu 369 jiwa dan Budha135 jiwa. Jumlah sarana ibadah meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Sarana peribadatan masjid/musholla/langgar yang pada tahun 2000

berjumlah 60 unit, pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 212 unit atau dalam kurun waktu 14 tahun bertambah sebanyak 152 unit. Pada tahun 2000 jumlah gereja sebanyak 27 unit dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 57 unit. Sementara untuk pura tidak mengalami perubahan sejak tahun 2000 hingga tahun 2015. Tabel 6.46 Sarana Peribadatan di Kota Bontang 2000-2015 No. (1) 1. 2.

(2) Masjid/Musholla/ Langgar Gereja Kristen Protestan dan Kristen Katolik Pura Vihara Jumlah

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(3) 60

(4) 92

(5) 94

(6) 111

(7) 113

(8) 132

(9) 132

(10) 143

27

18

27

34

34

39

39

43

1 88

1 111

1 122

1 146

1 148

1 172

1 172

1 187


123

3. 4.

Sarana Ibadah

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.46 No.

Sarana Ibadah

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

(1)

(2)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1.

Masjid/Musholla/ Langgar

94

146

147

174

193

195

200

212

2.

Gereja Kristen Protestan dan Kristen Katolik

44

39

52

52

53

54

57

57

3.

Pura

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Vihara

139

186

200

227

247

250

258

270

Jumlah

Sumber : Kementerian Agama Kota Bontang *) Data sampai dengan bulan Juni 2015

Dari segi potensi wisata di Kota Bontang memang belum tergarap dengan baik, walaupun sebenarnya obyek wisata tersebut dapat dijadikan salah satu instrumen sumber pendapatan daerah. Berbagai obyek wisata alam seperti pantai dan hutan telah menarik perhatian wisatawan domestik maupun asing yang datang berkunjung. Pada tahun 2015 sebanyak 27.712 wisatawan domestik yang telah berkunjung ke tempat wisata dimana 39 persen mengunjungi objek wisata tirta , 35 persen telah mengunjungi obyek wisata marina, dan 24 persen telah mengunjungi objek wisata suaka alam. Dengan keberadaan obyek wisata tersebut para wisatawan tidak perlu khawatir kesulitan untuk mendapatkan tempat menginap, karena telah tersedia fasilitas hotel yang memadai dan jumlahnya pun cukup memadai. Dalam waktu beberapa tahun (2000-2014) perkembangan jumlah hotel dan akomodasi meningkat menjadi 27 unit atau mengalami peningkatan sebesar 35 persen. Tabel 6.47 Potensi Wisata Alam di Kota Bontang 2014 Jenis Objek Wisata

124

(1) 1). Wisata Marina 1. Total Objek Wisata 2. Total Wisatawan Domestik 3. Total Wisatawan Mancanegara 2). Wisata Tirta 1. Total Objek Wisata 2. Total Wisatawan Domestik 3. Total Wisatawan Mancanegara 3). Wisata Sejarah 1. Total Objek Wisata 2. Total Wisatawan Domestik 3. Total Wisatawan Mancanegara 4). Suaka Alam 1. Total Objek Wisata 2. Total Wisatawan Domestik 3. Total Wisatawan Mancanegara

Satuan

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

Buah Jiwa Jiwa

3

3

5 9,843 0

Buah Jiwa Jiwa

2

2

5 10,999

1

1

8 6,870

Buah Jiwa Jiwa Buah Jiwa Jiwa

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.48 Sarana dan Prasarana Wisata di Kota Bontang 2000-2014 No. (1) 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. No. (1) 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12 13

Saran dan Prasarana Wisata (2) Akomodasi Hotel Jumlah Kamar Jumlah Tempat Tidur Taman Wisata Alam Event Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Museum Art Galeri Taman Budaya Desa Kerajinan Tradisional Taman Nasional Taman Hutan raya Taman Wisata Laut Taman Buru Hutan Manggrove

2000 (3)

2003 (6)

2011

23 663 1.000

2004 (7) 24 661 1.015

2005

2006

2007

2008

2009

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

26 695 1.019

28 815 1.077

28 748 1.097

28 748 1.097

25 727 1.124

Perkembangan Pertambahan Persentase 2000-2014 (%) (Unit) (18) (19)

2012

2013

2014*)

(2) (13) (14) (15) Akomodasi Hotel 26 26 25 Jumlah Kamar 643 671 671 Jumlah Tempat Tidur 944 968 968 2. Taman Wisata Alam 1 3. Event Budaya 3 4. Peninggalan Sejarah dan 9 Purbakala 5. Museum 6. Art Galeri 4 7. Taman Budaya 3 8. Desa Kerajinan Tradisional 9. Taman Nasional 1 10 Taman Hutan raya 1 11. Taman Wisata Laut 3 12. Taman Buru 13. Hutan Manggrove 3 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang

(16)

(17)

28 891 1.283 4 3

27 898 1.405 4 3

4 3

9

9

9

6 3 1 1 3 3

3 1 1 3 4

-

-

3 1 1 1 3 4

300 100 100 100 300 400

No.

2010

2002 (5)

20 560 860

Saran dan Prasarana Wisata (2) Akomodasi Hotel Jumlah Kamar Jumlah Tempat Tidur Taman Wisata Alam Event Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Museum Art Galeri Taman Budaya Desa Kerajinan Tradisional Taman Nasional Taman Hutan raya Taman Wisata Laut Taman Buru Hutan Manggrove

Saran dan Prasarana Wisata

2001 (4)

(1) 1.

125


400 300 900

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 1.

Pengaman Sosial Pengamanan sosial di daerah ini terutama pada banyaknya peristiwa kejahatan

relatif bervariasi setiap tahun karena angkanya yang cenderung berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah tindak kejahatan yang terjadi di kota Bontang adalah 368 peristiwa kejahatan. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014 hingga 53 persen menjadi 239 peristiwa kejahatan. Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014, jumlah tindak kejahatan di tahun 2015 kembali meningkat cukup tinggi menjadi 350 peristiwa atau meningkat 46 persen. Jenis kejahatan yang paling terjadi di Kota Bontang adalah pencurian. Persentase tindak pidana pencurian tersebut di tahun 2015 bernilai 71 persen dari seluruh jenis kejahatan yang terjadi. Berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Negeri Kota Bontang, jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 446 kasus atau meningkat 13 persen dibandingkan dengan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2014. Sama halnya dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan, jumlah tindak pidana yang diselesaikan pada tahun 2014 pun mengalami peningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah tindak pidana yang diselesaikan mencapai 53 persen atau menjadi 248 kasus. Tabel 6.49 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran di Kota BontangTahun 2013-2014

Jenis Kasus (1) Narkoba

Jumlah Tindakan Kriminal yang di tangani

Jumlah Tindakan Kriminal 2013 (2) 24

2014 (3) 12

2015 (4) 39

2013 (5) 24

2014 (6) 12

2015 (7) 39

3

1

2

3

1

2

Pembunuhan Seksual

12

7

7

8

7

7

Penganiyayaan

53

27

32

35

24

32

Pencurian

219

166

249

51

46

249

Penipuan

57

25

21

23

11

21

1

0

0

1

0

239

350

144

102

350

Pemalsuan uang Jumlah Sumber : Polresta Kota Bontang

368

Tabel 6.50 Jumlah Tindak Kejahatan di Kota Bontang 2010-2015

126

Uraian Tindak Kejahatan (1)

2010 (2)

2011 (3)

2012 (4)

2013 (5)

2014 (6)

2015 (7)

Jumlah Perkara Pidana Yang Diterima

597

7,990

7,990

393

392

446

Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan

201

7,984

7,984

200

162

248

Jumlah Perkara Perdata Yang Diterima

671

360

360

652

318

160

Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan

356

492

492

652

323

142

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Kota Bontang


Bab 6 Analisis dan Pembahasan 3. Partisipasi Pemuda Salah satu komponen penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan adalah jumlah dan struktur demografi penduduk. Dari sisi perencanaan data jumlah dan struktur penduduk memberikan gambaran mengenai jumlah tenaga kerja yang tersedia yang dapat disertakan dalam proses pembangunan. Di sisi lain, perencanaan output pembangunan membutuhkan tersedianya informasi jumlah dan struktur penduduk untuk menentukan jenis dan jumlah kelompok sasaran pembangunan. Sejalan dengan itu, data mengenai jumlah dan struktur demografis pemuda merupakan bahan dasar dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan kepemudaan. Kondisi pemuda di Indonesia, dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, dapat dilihat melalui komposisi jumlah penduduk usia 15-35 tahun dengan berbagai karakteristiknya. Pada bagian ini akan dilihat gambaran mengenai struktur demografis pemuda dari beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga, sedangkan kualitas pemuda dapat dilihat pada pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibahas pada bab-bab berikutnya. 3.1. Jumlah Pemuda Berdasarkan hasil susenas 2014, jumlah penduduk Kota Bontang mencapai 159.614 jiwa. Dari jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia 15-34 tahun, diperkirakan 50,50 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Bontang didominasi oleh golongan penduduk usia muda. Di sisi lain, persentase jumlah penduduk yang berumur diatas 60 tahun hanya sebesar 3,48 persen. Jumlah penduduk yang cukup besar ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan karena memiliki banyak sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Namun, pembangunan tidak hanya memerlukan jumlah pemuda yang banyak tapi juga kemampuan, keahlian, keterampilan, dan sebagainya. Pemuda akan menempati posisi penting dan strategis, baik sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan sehingga mereka perlu dibekali dengan kemampuan dan keahlian yang memadai. Tabel 6.51 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2014 Kelompok Umur

(2) 24,70 28,18 23,12 17,04 3,02 3,92 100,00

2010 P (3) 26,12 30,53 24,67 13,39 2,56 2,71 100,00

L+P (4) 25,37 29,29 23,85 15,32 2,81 3,35 100,00

L (5) 22,71 27,63 23,65 18,58 3,33 4,07 100,00


2011 P (6) 24,19 32,13 24,18 13,64 2,90 2,93 100,00

L+P (7) 23,43 29,83 23,91 16,16 3,12 3,51 100,00

L (8) 24,52 23,53 24,01 19,56 4,61 3,75 100,00

2012 P (9) 26,17 25,90 25,98 15,49 2,81 3,60 100,00

127

(1) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+ Jumlah

L

L+P (10) 25,30 24,64 24,94 17,65 3,76 3,68 100,00

Bab 6 Analisis dan Pembahasan Lanjutan Tabel 6.51 Kelompok 2013 Umur L P (1) (11) (12) 15-24 23,29 23,94 25-34 26,13 27,82 35-44 22,07 25,51 45-54 19,89 16,63 55-59 5,05 2,76 60+ 3,56 3,34 Jumlah 100,00 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik

L+P (13) 23,60 26,94 23,71 18,34 3,96 3,45 100,00

L (14) 23,29 26,13 22,08 19,85 5,05 3,61 100,00

2014*) P (15) 23,87 27,80 25,65 16,58 2,76 3,34 100,00

L+P (16) 23,57 26,93 23,78 18,29 3,96 3,48 100,00

3.2. Struktur Pemuda menurut Jenis Kelamin SDM merupakan aset penting dalam pembangunan karena SDM memiliki peranan sebagai agent of development. SDM yang kuat dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek akan mendukung peningkatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memperoleh SDM yang andal dan memiliki kualitas tinggi maka kegiatan untuk pengembangan SDM sangatlah diperlukan. Pengembangan SDM harus ditekankan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang pada gilirannya akan mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan SDM seperti yang dicita-citakan tersebut diperlukan kerja keras karena akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang berat. Untuk tercapainya pemberdayaan SDM yang berkualitas, perlu pendidikan yang menyeluruh terhadap generasi-generasi muda Indonesia. Hal ini dikarenakan generasi muda inilah yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia sehingga mereka perlu dibekali dengan kemampuan dan keahlian tertentu untuk mencapai tujuan bangsa tersebut.

6.11. Analisis Pertanian 1.Padi Palawija Sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, adalah wajar jika pemerintah Indonesia fokus terhadap komoditi tanaman padi. Demikian halnya dengan kota Bontang. Meski tergolong sebagai kota industri hilir, Bontang tidak mau ketinggalan dalam

128

peran sertanya untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui produksi padinya.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Grafik 6.22 Luas Panen Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2014

14%

4%

Padi

11%

Ubi Kayu 60%

11%

Ubi Jalar Jagung Kacang Tanah

Di antara kelompok tanaman padi dan palawija, padi memiliki persentase luas panen paling besar daripada tanaman lainnya. Komoditas padi memiliki persentase luas panen lebih dari separuh dari total luas panen padi palawija, yaitu sebesar 60 persen. Sementara urutan kedua hanya sebesar 14 persen diduduki oleh komoditas kacang tanah. Tanaman yang memiliki luas panen paling sedikit adalah jagung yang hanya 4 persen. Tabel 6.52 Luas Panen dan Produksi Padi Bontang Tahun 2012- 2014

Uraian

Satuan

Jan-Des

(1)

(2)

(6)

Tahun 2012 Luas Panen Produksi

Hektar Ton

50 165

Tahun 2013 Luas panen Produksi

Hektar Ton

24 74


Hektar Ton

62 278,9

Setelah pada tahun 2013 terjadi penurunan produksi padi yang cukup tinggi, pemerintah Kota Bontang menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Hingga akhirnya pada tahun 2014, jumlah produksi padi mengalami peningkatan yang 62 hektar atau meningkat 1,5 kali lebih luas dari tahun 2013. Tidak hanya luas panen yang mengalami peningkatan, produksi padi pun mengalami peningkatan yang


129

cukup signifikan. Jumlah luas panen tanaman padi pada tahun 2014 meningkat menjadi

Bab 6 Analisis dan Pembahasan signifikan. Produksi padi pada tahun 2013 adalah 74 ton, dan di tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 278,9 ton atau meningkat 2,7 kali lebih banyak. Grafik 6.23 Luas Tanam Padi, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung Bontang Tahun 2014 Kacang Tanah 3.4% Ubi Jalar 14.2%

Padi 41.2%

Jagung 22.3%

Ubi Kayu 18.9%

Gambar 6.24 menunjukan bahwa luas panen jagung jauh lebih kecil dari luas tanamnya. Sementara, luas panen padi jauh lebih besar daripada luas tanamnya. Meski sekilas terlihat mirip, namun kedua perbandingan luas panen dan luas tanam merupakan fenomena yang berbeda. Perbedaan luas tanam dan luas panen pada tanaman padi ini dijelaskan oleh periode masa tanam, dimana banyak tanaman yang dipanen tahun ini sebenarnya telah ditanam pada tahun sebelumnya. Grafik 6.24 Luas Tanam dan luas Panen padi, kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar dan jagung Bontang Tahun 2014 70

61

60 50 40 30

33 28

24

19 20 10

21

17 5

3

3

0

Padi

Jagung

Ubi Kayu Luas Tanam

Ubi Jalar

Kacang Tanah

Luas Panen

Tanaman ubi kayu pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan produksi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan tersebut mencapai

130

45,23 persen. Tidak hanya produksi ubi kayu yang mengalami penurunan, namun luas panen tanaman ubi kayu pun megalami penurunan


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.53 Luas panen dan Produksi Ubi Kayu Bontang Tahun 2012-2015

Uraian

Satuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

Tahun 2012 Luas Panen Produksi

Hektar Ton

6 119


Hektar Ton

19 680


Hektar Ton

15 414

Tahun 2015*) Luas panen Produksi

Hektar Ton

15 410


Komoditas ubi jalar sampai dengan bulan September 2015 mengalami peningkatan jumlah produksi dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah produktivitas ubi jalar menjadi 129 ton. Penurunan produktivitas ini terjadi karena luas panen ubi jalar pun mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2015 terjadi peningkatan luas panen dan juga jumlah produktivitas. Tabel 6.54 Luas panen dan Produksi Ubi Jalar Bontang Tahun 2012-2015

Uraian

Satuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

Tahun 2012 Luas Panen

7

Ton

63

Hektar

17

Ton

147

Hektar

15

Ton

129

Hektar

18

Produksi

Ton

158

Produksi

Ton

158

Produksi Tahun 2013 Luas panen Produksi Tahun 2014 Luas panen Produksi Tahun 2015*) Luas panen

Sumber: Badan Pusat Statistik *) kondisi sampai dengan bulan September 2015


131

Hektar

Bab 6 Analisis dan Pembahasan 6.12. Pola Konsumsi Analisis pola konsumsi sangat berperan penting dalam menggambarkan taraf hidup masyarakat. Data pola konsumsi dapat dijadikan acuan dalam memprediksi indikator-indikator kesejahteraan penduduk seperti status kesehatan penduduk, gizi, ataupun kemiskinan penduduk. Pola konsumsi juga merupakan masalah perilaku penduduk yang berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan, sehingga analisis pola konsumsi dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk yang berkaitan dengan keadaan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian tingkat kesejahteraan tidak terlepas dari bagaimana faktor-faktor dari karakteristik tersebut di atas mempengaruhi perilaku dan pola komsumsi dari masyarakat. Penentuan pola konsumsi pangan pokok rumah tangga didasarkan pada sumbangan energi dari setiap komoditas pangan pokok terhadap total energi pangan pokok. Kriteria yang digunakan seperti berikut : pola pangan pokok beras apabila sumbangan energi dari beras lebih besar dari 90 persen, sedangkan pola pangan pokok beras + komoditas lain bila masing-masing komoditas lain menyumbang lebih dari 5 persen. Keanekaragaman konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan ketahanan pangan dan dalam upaya peningkatan, pemanfaatan dan penyediaan pangan.

Diversifikasi konsumsi ini diharapkan menuju ke arah yang

semakin beragam dalam memenuhi kebutuhan pangan. Keragaman ini jugalah yang menentukan status gizi serta perbaikan gizi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian ragam diversifikasi konsumsi pangan ini dapat diukur dengan Pola Pangan Harapan (PPH), sehingga akan diketahui tingkat diversifikasi pangan di daerah tersebut. Kompleksitas masalah pola konsumsi pangan baik meliputi gizi buruk atau rendahnya kualitas gizi pangan dapat menyebabkan terjadinya kelaparan dan busung lapar. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pola pangan tunggal dan ketergantungan akan beras yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola dan kuantitas tingkat konsumsi pangan (energi dan protein) pada masyarakat perlu mendapat perhatian. Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Selama ini sebagian besar kasus di berbagai daerah di Indonesia, pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang

132

sesuai dengan norma gizi. Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka kebijakan di bidang ketahanan pangan melalui pendekatan Pola Pangan Harapan dalam rangka perencanaan kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan yang berbasis sumber daya pangan lokal.


Bab 6 Analisis dan Pembahasan Tabel 6.55 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Makanan di Kota Bontang Tahun 2014 Jenis Energi

Satuan

Jumlah

AKG

%AKG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kalori

Kal

1.989,20

2.000

99,46

Protein

gram

59,37

52

114,17

Berdasarkan hasil penghitungan kuantitas konsumsi pangan rumah tangga Kota Bontang, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang bervariasi kondisinya bila dibandingkan dengan AKE dan AKP yang dianjurkan. Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebesar 1.867,57 kkal/kapita/hari, yaitu sebesar 93,38 persen dari Angka Kecukupan Energi ideal. Sementara, Angka Kecukupan Protein (AKP) Kota Bontang adalah 61,77 gram/kapita/hari, yaitu 118,79 persen dari Angka Kecukupan Protein ideal. Kedua angka ini menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas konsumsi pangan di Kota Bontang relatif berada pada standar normatif yang diharapkan. Tabel 6.56 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Makanan di Kota Bontang Tahun 2013

No

Kelompok Makanan

(1) 1

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konsumsi

Padi-padian

Energi (Kal) (3) 711,79

Umbi-umbian Ikan/Udang/Cumi/Kerang Daging Telur dan Susu Sayuran Kacang-kacangan Buah-buahan Minyak dan Lemak Bahan Minuman Bumbu-bumbuan Konsumsi Lainnya Makanan dan minuman jadi Tembakau dan sirih Jumlah

24,81 84,76 78,72 105,42 29,30 45,22 48,87 232,97 92,20 17,02 87,76 308,74 1.867,57

Protein (gram) (4) 16,76 0,23 13,73 4,91 5,80 1,80 4,29 0,55 0,13 0,89 0,71 1,83 10,12 61,77

kelompok makanan terhadap konsumsi energi dan kalori penduduk Kota Bontang. Dari


133

Dari tabel 6.56 dapat dilihat bahwa menunjukkan kontribusi masing-masing

Bab 6 Analisis dan Pembahasan table di atas terlihat bahwa padi-padian/beras masih menjadi pangan utama bagi masyarakat Kota Bontang. Dari 1.867,57 konsumsi energi masyarakat Kota Bontang, 711,79 kalori berasal dari padi-padian atau beras. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi hampir di seluruh daerah Indonesia. Ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadikan nasi sebagai bahan makanan pokok utama. Namun hal yang membedakan Bontang dengan sebagian wilayah lain di Indonesia adalah jenis pangan yang menjadi pokok kedua. Jika di kebanyakan daerah lain di Indonesia, umbi- umbian, jagung, pisang dan sagu merupakan jenis pangan yang menduduki urutan pokok kedua, di Kota Bontang makanan dan minuman jadi merupakan kelompok makanan yang menjadi pokok kedua, yaitu sebesar 308,74 kalori. Kelompok komoditas yang memiliki kontribusi terbesar pada konsumsi protein masyarakat Kota Bontang adalah kelompok padia-padian dengan 16,76 gram. Kemudian disusul oleh kelompok makanan ikan/udang/cumi/kerang dengan 13,73 gram. Hal ini sejalan dengan tingginya potensi perikanan laut Kota Bontang yang sangat melimpah Tabel 6.57 Persentase Kontribusi Konsumsi Kelompok Makanan terhadap Total Energi dan

Protein Tahun 2014 No

Kelompok Makanan

Energi (%) (1) (2) (3) 1 Padi-padian 38,11 2 Umbi-umbian 1,33 3 Ikan/Udang/Cumi/Kerang 4,54 4 Daging 4,22 5 Telur dan Susu 5,64 6 Sayuran 1,57 7 Kacang-kacangan 2,42 8 Buah-buahan 2,62 9 Minyak dan Lemak 12,47 10 Bahan Minuman 4,94 11 Bumbu-bumbuan 0,91 12 Konsumsi Lainnya 4,70 13 Makanan dan minuman jadi 16,53 14 Tembakau dan sirih Jumlah 100,00 Sumber: BPS Kota Bontang (Hasil Pengolahan Susenas)

Konsumsi Protein (%) (4) 27,14 0,37 22,24 7,95 9,39 2,92 6,94 0,89 0,22 1,44 1,15 2,96 16,39 100,00

Letaknya yang strategis menyebabkan Bontang sebagai daerah yang memiliki

134

potensi penghasil berbagai jenis ikan laut yang besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, beberapa hasil perikanan Kota Bontang ini juga dikirim untuk memenuhi kebutuhan perikanan di beberapa wilayah di sekitar Botang. Di negara maju sendiri, sudah banyak orang yang mengubah pola konsumsi pangan hewaninya, dari red meat (daging-


Bab 6 Analisis dan Pembahasan dagingan) ke white meat (ikan-ikanan). Ikan memiliki asam amino yang lebih lengkap yang sangat diperlukan untuk perkembangan kecerdasan. Selain itu mengkonsumsi ikan dapat menghindarkan dari penyakit jantung dan penyakit degenaratif lainnya.

135


SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

Recommend Documents