KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat selama Tahun 2015 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKIP antor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2015. Bontang, 04 Februari 2016 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Hj. Kistari, SE Pembina Tk.I NIP. 19660127 198607 2 001
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1 1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI ......................................................................................... 1 2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................... 1 3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .................................................................................................... 2 4. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI .................. 2 5. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................................................. 3 6. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................................................. 4 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................................................................ 5 1. RENCANA STRATEGIS ................................................................................................................... 5 1.1. VISI ........................................................................................................................................... 5 1.2. MISI .......................................................................................................................................... 5 1.3. TUJUAN .................................................................................................................................... 7 1.4. SASARAN .................................................................................................................................. 8 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................................................................................... 8 3. PERJANJIAN KERJA ....................................................................................................................... 9 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 11 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................................................................. 11 A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.................................................................................... 11
B.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA.............................................................................................. 12
2. REALISASI ANGGARAN .............................................................................................................. 24 BAB IV. PENUTUP .............................................................................................................................. 26
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2011 – 2016. Berdasarkan RENSTRA tersebut diharapkan telah tergambar rencana kerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang selama tahun anggaran 2015. Dalam penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berdasarkan pada Keputusan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang (KPM) No. 01 Tahun 2015. Untuk menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas Indikator Kinerja Utama yang ada, di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memiliki capaian kinerja rata-rata sebesar 100%. Hasil capaian yang ada diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta menjadi sumber referensi yang efektif bagi perbaikan serta optimalisasi kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat khususnya dan Pemerintah Kota Bontang pada umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan LKIP Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2015 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya. Bontang, 04 Februari 2016 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Hj. Kistari, SE Pembina Tk.I NIP. 19660127 198607 2 001 iii
iv
NIP. 19660127 198607 2 001
v
BAB I. PENDAHULUAN 1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANI SASI Kantor Pemberdayaan Mayarakat Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Kantor Pembedayaan Masyarakat Kota Bontang.Adapun Struktur Organisasi dalam Peraturan Daerah tersebut terdiri dari : 1. Kepala Kantor 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan 4. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Tehnologi Tepat Guna 5. Jabatan Fungsional
2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 tahun 2012Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dipimpin oleh Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud
diatas, Kepala Kantor
mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat; 2. Perencanaan dan pelaporan kerja dan kegiatan; 3. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
pemantauan
dan
evaluasi
1
penyelenggaraan urusan umum; 4. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
pemantauan
dan
evaluasi
pemantauan
dan
evaluasi
pemantauan
dan
evaluasi
pemantauan
dan
evaluasi
pemantauan
dan
evaluasi
pemantauan
dan
evaluasi
dan
evaluasi
penyelenggaraan urusan keuangan; 5. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat internal kantor; 6. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
penyelenggaraan urusan keprotokolan; 7. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor; 8. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
penyelenggaraan urusan teknologi tepat guna; 9. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
penyelenggaraan urusan penanggulangan kemiskinan; 10. Pengkoordinasian,
pembinaan,
pengawasan,
pemantauan
penyelenggaraan urusan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan; 11. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Aspek strategis Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sesuai dengan Rencana Strategis 2011 – 2016 adalah : 1)
Kebutuhan Rumah Layak Huni
2)
Kebutuhan Pangan bagi Rumah Tangga Miskin
3)
Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK dan RT)
4)
Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
5)
Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
4. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC I SSUED)YANG DIHADAPI ORGANISASI Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada saat ini adalah : 1.
Masih besarnya jumlah angka kemiskinan di Kota Bontang, berdasarkan data Tahun 2010 ada 8.348 KK Miskin atau 33.525 jiwa; 2
2.
Belum berfungsinya secara optimal lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam ikut serta memotivasi dan menggerakkan partisipasi dan keswadayaan Masyarakat;
3.
Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya, teknologi, sumber permodalan untuk meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif;
4.
Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Rumah Tangga Miskin;
5.
Masih banyak Rumah Tangga Miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
5. STRUKTUR ORGANISASI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG (Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008)
KEPALA KANTOR
KASUBBAG TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL
KASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KASI PARTISIPASI MASYARAKAT & TTG
3
6. SUMBER DAYA MANUSIA Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2015 berjumlah 14 orang PNS dan 8 orang tenaga Non PNS. Adapun 14 orang PNS tersebut berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Pangkat/Gol. Ruang
Jenis
Pendidikan
Jumlah Pegawai
Kelamin
IV
III
II
Non PNS
L
P
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
1
5
8
8
13
9
7
2
13
-
-
22
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 1. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP Tahun 2015 adalah Dokumen Rencana Strategis Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2011 – 2016. Berdasarkan peran dan mandat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 tahun 2012, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dirumuskanlah Visi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangsebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan.
1.1. VISI Visi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah : “ MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT BONTANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA ” Hakekat dari Visi tersebut adalah kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi
yang
memungkinkan
masyarakat
mampu
membangun
diri
dan
lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya
yang
difasilitasi
oleh
pemerintah
daerah
serta
seluruh
pelaku
pemberdayaan masyarakat.
1.2. MISI Untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayan Masyarakat Kota Bontang ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/ Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/ Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien.
5
Bertolak dari visi Kantor Pemberdayaan Masyarakat tersebut, diharapkan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dapat menjadi inspirator, fasilitator dan motor penggerak
Pemberdayaan
Masyarakat.
Dengan
demikian
peran
Kantor
Pemberdayaan Masyarakat kedepan adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri, maka Misi Kantor Pemberdayan Masyarakat Kota Bontang adalah sebagai berikut :
1.
Pemantapan kelembagaan dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat
Misi Pertama merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.
2.
Misi
Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat
kedua
merupakan
upaya
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
mewujudkan tatanan kehidupan sosial,budaya, masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat budaya lokal.
3.
Misi
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
ketiga
merupakan
upaya
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat dan keluarga serta penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
4.
Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6
Misi keempat
merupakan
pengembangan
dan
usaha Kantor Pemberdayaan
pemantapan
Teknologi
Tepat
Masyarakat Guna
dalam
(TTG)
serta
pendayagunaan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan produktifitas usaha masyarakat.
5.
Pemantapan penyelenggaraan pemerintah kelurahan
Misi kelima merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyiapan Data Profil Kelurahan secara berjenjang.
6.
Misi
Percepatan pengentasan kemiskinan
keenam
merupakan
upaya
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
peningkatan taraf hidup masyarakat yang dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat antara lain kebutuhan pangan, sandang dan papan.
1.3. TUJUAN Tujuan dan indikator tujuan Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan meliputi : NO
TUJUAN
1
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin
2
Meningkatkan tempat tinggal yang layak huni
INDIKATOR KINERJA TUJUAN 1. Peningkatan keterampilan bagi RTM 2. Berkurangnya RTM di Kota Bontang Berkurangnya rumah tidak layak huni diKota Bontang
7
3
Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPM,TP.PKK, dan Pengurus RT) 2. Meningkatnya Rasa Gotong Royong di Masyarakat 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 4. Meningkatnya kapasitas kader pemberdayaan masyarakat
1.4 SASARAN Sasaran strategis Kantor Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
1.
Meningkatnya keterampilan Rumah Tangga Miskin
Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin
2.
Terwujudnya Rumah Layak Huni
Persentase Rumah Layak Huni
3.
Meningkatnya peran serta dan keberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif Persentase PKK Aktif Persentase LPM Berprestasi
2. INDIKATOR KINERJA UT AMA (I KU) KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kantor Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan /atau sasaran yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : NO 1. 2. 3.
SASARAN
IKU
Meningkatnya keterampilan Rumah Tangga Miskin Terwujudnya Rumah Layak Huni
Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin Persentase Rumah Layak Huni
Meningkatnya peran serta dan keberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif Persentase PKK Aktif Persentase LPM Berprestasi 8
3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian
Kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu
satu
tahun
dengan
mempertimbangkan
sumber
daya
yang
dikelolanya.Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan Kinerja Aparatur; sebagai wujud nyata antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ; dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Kantor Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2015 untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No (1) 1.
Sasaran Strategis (2) Meningkatnya keterampilan Rumah Tangga Miskin
Indikator Kinerja (3) Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin
Target (4) 11,47 %
2.
Terwujudnya Rumah Layak Huni
Persentase Rumah Layak Huni
17,96
3.
Meningkatnya peran serta dan keberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif
100
%
Persentase PKK Aktif
100
%
Persentase LPM Berprestasi
6,7
%
%
9
Rincian program dan Kegiatan dalam Perjanjian M asyarakat Tahun 2015 adal ah sebagai berikut :
1.
Kinerja
Kantor
Pem berdayaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA dengan rincian kegiatan : 1.1 Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin; 1.2 Pelatihan Tata Boga; 1.3 Pengembangan Usaha Masyarakat.
2.
PROGRAM PELATIHAN BAGI RUMAH TANGGA MISKINdengan rinciankegiatan sebagai berikut : 2.1 Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga; 2.2 Peningkatan SDM Tenaga Kerja Sopir; 2.3 Peningkatan SDM bagi Masyarakat yang Belum Bekerja.
3.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT dengan rinciankegiatan sebagai berikut : 1.1 Pembinaan dan Pelatihan LPM; 2.2 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Sekretariat PKK); 2.3 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja I); 2.4 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja II); 2.5 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja III); 2.6 Pembinaan dan Pelatihan PKK. (Pokja IV);
10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah perwujudan kewajiban
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat diukur berdasarkan Tingkat Capaian Sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Capaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Tabel dibawah ini memberikan informasi tentang capaian kinerja yang sudah diperoleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2015: Tahun 2015 No
(1)
1.
Sasaran Strategis
(2) Meningkatnya Keterampilan Rumah Tangga Miskin
Indikator Kinerja
Satuan Target
Realisasi
% Capai an
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
Persentase PeningkatanKeter ampilan Warga Miskin
%
11,47
11,47
100
11
2.
3.
Terwujudnya rumah layak huni
Persentase rumah layak huni
Meningkatnya peran serta dan keberdayaan Masyarakat
1. Persentase Posyandu Aktif 2. Persentase PKK Aktif 3. Persentase LPM Berprestasi
%
17,96
17,96
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
6,7
46,66
696%
2. ANALISIS CAPAIAN KIN ERJA SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KETERAMPILAN RUMAH TANGGA MISKIN Pencapaian sasaran Strategis 1 diukur melalui indikator kinerja sbb : Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2015 No
Indikator Kinerja Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin
%
11,47
11,47
100
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran strategis 1 Pada Tahun 2015 dibandingkan rentang waktu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Satuan
% Capaian 2013
% Capaian 2014
Realisasi 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin
%
-
-
-
Realisasi 2014
-
Realisasi 2015
% Capaian 2015
11,47
100%
12
Perbandingan
antara
Realisasi Kinerja Sasaran strategis 1 Pada Tahun 2015
dibandingkan rentang waktu tahun 2011,2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :
No (1) 1
Indikator Kinerja (2) Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin
Realisasi 2011
Realisasi 2012
Realisasi2 013
Realisasi2 014
Realisasi 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
%
24,96%
35,76
-
-
11,47
Satuan
Target RPJMD/RENSTRA 2014
2015
(9)
(10) 11,47
Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 adalah Sasaran ke-1 “Meningkatnya Keterampilan Rumah Tangga Miskin”
diukur melalui
indikator “Persentase Peningkatan Keterampilan Warga Miskin .” -
Target Warga Miskin yang akan dilatih selama 5 Tahun sebanyak 741
-
Pada Tahun 2011 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan adalah sebanyak 185 Orang yang diselenggarakan melalui beberapa Pelatihan antara lain : Pelatihan Operator Komputer, Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar, Pelatihan Menjahit Tingkat Lanjut, Pelatihan Bengkel Sepeda Motor, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Perbaikan Mesin Perahu, Pelatihan Sopir, dan Pelatihan Hasil Laut.
-
Pada Tahun 2012 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan adalah sebanyak 265 Orang yang diselenggarakan melalui beberapa Pelatihan antara lain : Pelatihan Las Dasar, Pelatihan Sopir, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Menjahit
-
Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak ada kegiatan Pelatihan Keterampilan Rumah Tangga miskin di Kantor Pemberdayaan Masyarakat karena pada saat asistensi Pelatihan Keterampilan diputuskan dilaksanakan di SKPD Teknis.
-
Pada Tahun 2015 ada beberapa Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat antara lain Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga, Peningkatan SDM Tenaga Kerja Sopir, Peningkatan SDM bagi Masyarakat yang belum bekerja dan Pelatihan Tata Boga dengan target sasaran sebanyak 85 orang, dan jumlah rumah tangga miskin yang mengikuti pelatihan Keterampilan sebanyak 85 orang
13
,dari berbagai kegiatan Pelatihan Keterampilan yang dilaksanakan Pelatihan Tenaga Kerja Sopir memiliki peminat yang paling banyak hal ini disebabkan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja sopir selain mendapatkan pelatihan para peserta juga mendapatkan Surat Izin Mengemudi dan juga banyaknya permintaan tenaga kerja sopir didunia usaha baik diperusahaan besar maupun usaha kecil, sehingga pada tahun 2016 kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali agar dapat meningkatkan keterampilan anggota Rumah Tangga Miskin. Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga (Baby Sitter) kurang diminati oleh warga masyarakat karena Pelatihan tersebut terbilang baru di Kota Bontang sehingga masyarakat belum memahami manfaat yang akan didapat setelah mengikuti Pelatihan. -
Kendala – kendala yang dihadapi selama melaksanakan pelatihan antara lain : 1.
Pendidikan RTM yang rendah sehingga pada saat mengikuti Pelatihan kurang disiplin, tidak adanya etos kerja dan agak malas mengikuti pelajaran ketika didalam kelas.
2.
Informasi Pelatihan RTM belum sepenuhnya tersampaikan (informasi hanya diketahui segelintir orang (Orang yang dekat dengan Ketua RT)
3.
Setelah Pelatihan tidak ada kelanjutan (Pendampingan) sehingga hasil yang ingin dicapai murang maksimal
-
Altenative Solusi yang dilakukan : 1.
Perlunya pembinaan mental dan spiritual kepada RTM
2.
Penyampaian informasi tidak hanya melalui kelurahan dan RT melalui pemasangan spanduk dan Banner
3.
Perlunya pendampingan setelah pelatihan.
14
RTM yang mengikuti Pelatihan 265
300 185
200
85
100 -
-
2013
2014
2011
2012
2015
RTM yang mengikuti Pelatihan SASARAN 2 : TERWUJUDNYA RUMAH LAYAK HUNITER Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2015 No
Indikator Kinerja
(1) 1
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
(3)
(4)
(5)
(6)
17,96
100
(2) Persentase Rumah Layak Huni
%
17,96
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran strategis 2 Pada Tahun 2015 dibandingkan rentang waktu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Satuan
% Capaian 2013
% Capaian 2014
Realisasi 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase Rumah Layak Huni
%
100
100
14,97
Perbandingan
antara
dibandingkan
rentang
Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian 2015
17,96
17,96
100%
Realisasi Kinerja Sasaran strategis 2 Pada Tahun 2015 waktu
tahun
2011,2012,
2013
dan
2014
serta target
RPJMD/Renstra adalah sebagai berikut :
15
No (1) 1
Indikator Kinerja (2) Persentase Rumah Layak Huni
Realisasi 2011
Realisasi 2012
Realisasi2 013
Realisasi2 014
Realisasi 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
%
14,97%
13,17
14,97
17,96
17,96
Satuan
Target RPJMD/RENSTRA 2014
2015
(9)
(10)
Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 adalah Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni. Target Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni pada Tahun 2015 sebanyak30 rumah atau sebesar 17,96% dan terealisasi 17,96% maka nilai capaian sebesar 100% atau terealisasi sebanyak 30 Rumah. Jumlah bantuan Atap, Lantai dan Dinding Tahun 2014 dan Tahun 2015 terealisasi sebesar 30 rumah atau 100%, sasaran tersebut dilaksanakan melaluiPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya dan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan
Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin,
pencapaian sasaran sesuai dengan indikator terlaksana 100%. Pencapaian ini sesuai dengan Misi 6 Kantor Pemberdayaan Masyarakat “Percepatan Pengentasan Kemiskinan”.
Target Rumah Tidak Layak yang akan direhab selama 5 Tahun sebanyak 167 Rumah
Pada Tahun 2011 Persentase realisasi rumah layak huni sebesar14,9% atau sebanyak 25 rumah dari total 167 rumah tidak layak huni
Pada Tahun 2012 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 13,17% atau sebanyak 22 rumah dari total 167 rumah tidak layak huni, sehingga total rumah yang diperbaiki sampai dengan tahun 2012 sebanyak 47 Rumah atau sebesar 28%. Target Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2012 sebanyak 23 rumah dan terealisasi hanya 22 rumah,jadi untuk pencapaiannya terealisasi hanya 95% karena ada 1 rumah yang lahannya termasuk hutan lindung.
Pada Tahun 2013 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 14,97% atau sebanyak 25 rumah dari total 167 rumah tidak layak huni, sehingga total rumah yang diperbaiki sampai dengan tahun 2013 sebanyak 72 rumah atau sebesar 43% Target Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2013 sebanyak 25 rumah dan terealisasi seluruhnya jadi untuk pencapaiannya terealisasi 100%.
Pada Tahun 2014 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 17,96% atau sebanyak 30 rumah dari total 167 rumah yang tidak layak huni, sehingga total rumah
16
yang diperbaiki sampai dengan tahun 2014 sebanyak 102 rumah atau sebesar 61%. Target Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2014 sebanyak 30 rumah dan terealisasi seluruhnya .jadi untuk pencapaiannya terealisasi 100%.
Pada Tahun 2015 Persentase Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 17,96% atau sebanyak 30 rumah dari total 167 rumah yang tidak layak huni, sehingga total rumah yang diperbaiki sampai dengan tahun 2015 sebanyak 132 rumah atau sebesar 79%. Target Rumah Layak Huni yang akan direhab pada Tahun 2015 sebanyak 30 rumah dan terealisasi seluruhnya .jadi untuk pencapaiannya terealisasi 100% Jumlah Rumah Tidak layak huni yang telah direhab menjadi rumah layak huni dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 132 Rumah sehingga masih tersisa sebanyak 35 Rumah yang belum direhab. Penyaluran bantuan Atap, Lantai dan Dinding(ALADIN) untuk Rumah Tangga Miskin sejauh ini tepat sasaran karena disalurkan dengan beberapa persyaratan antara lain : penerima bantuan ALADIN adalah Rumah Tangga Miskin yang berdomisili minimal 5 Tahun di Kota Bontang, Tanah dan rumah adalah milik sendiri /bukan penyewa dan terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin Kota Bontang.
Kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan bantuan ALADIN : 1. Data usulan penerima sering berubah –ubah 2. Tidak tersedianya tenaga teknis intern untuk membuat RAB 3. Banyaknya Rumah yang belum memiliki surat tanah 4. Keterbatasan anggaran Alternative Solusi : 1. Melakukan Koordinasi Kembali ke Kelurahan-Kelurahan penerima program ALADIN. 2. Penghitungan RAB dilakukan oleh TimTeknis dari Dinas Pekerjaan Umum 3. Membuat surat keterangan kepemilikan yang ditanda tangani oleh Lurah diketahui Camat. 4. Memprioritaskan berdasarkan Tingkat kerusakan
17
Prosentase Rumah Layak Huni 20 14.97
15
17.96
17.96
2014
2015
14.97 13.17
10 5 0 2011
2012
2013 Rumah Layak Huni
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERAN SERTA DAN KEBERDAYAAN MASYARAKATTER Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2015 No
(1)
Indikator Kinerja
(2)
Satuan
Target
Realisasi
Persentase Capaian (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase Posyandu Aktif
%
100
100
100
2
Persentase PKK Aktif
%
100
100
100
3
Persentase LPM Berprestasi
%
6,7
46,66
696%
18
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran strategis 3 Pada Tahun 2015 dibandingkan rentang waktu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Satuan
% Capaian 2013
% Capaian 2014
Realisasi 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian 2015
100
100
100
100
46.66
696%
1
Persentase Posyandu Aktif
%
100
100
100
100
2
Persentase PKK Aktif
%
100
100
100
100
3
Persentase LPM Berprestasi
%
-
497
-
33,33
Perbandingan
antara
dibandingkan
rentang
Realisasi Kinerja Sasaran strategis 3 Pada Tahun 2015 waktu
tahun
2011,2012,
2013
dan
2014
serta target
RPJMD/Renstra adalah sebagai berikut :
No (1)
Indikator Kinerja (2)
Realisasi 2011
Realisasi 2012
Realisasi2 013
Realisasi2 014
Realisasi 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Satuan
Target RPJMD/RENSTRA 2014
2015
(8)
(9)
(10)
1
Persentase Posyandu Aktif
%
100
100
100
100
100
100
2
Persentase PKK Aktif
%
100
100
100
100
100
100
3
Persentase LPM Berprestasi
%
-
-
-
33,33
46,66
6,7
19
100
100
26,7
Sasaran dari 3 (tiga) indikator kinerja diatas : 1. “Persentase Posyandu Aktif”.Pada tahun 2015 Posyandu aktif 100% . Sasaran indikator ini didukung oleh
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Pembinaan dan Pelatihan PKK. 2. Persentase PKK Aktif pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100, maka nilai capaian indikator sasaran adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah mampu
mempertahankanyang
terkait
dengan
peningkatan
partisipasi
dan
pemberdayaan masyarakat. Jumlah PKK sebanyak 19 PKK terdiri dari 15 PKK Kelurahan, 3 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota,dan semuanya aktif. Sasaran indikator ini didukung oleh
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Pembinaan dan Pelatihan PKK. 3. Target Jumlah LPM berprestasi sesuai yang tercantum dalam RPJMD pada tahun 2015 sebanyak 1 LPM dan terealisasi sebanyak 7 LPM, pencapaian sasaran sesuai dengan indikator terlaksana lebih dari target yang ditetapkan atau sebesar 696%. Sasaran ini didukung oleh Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pembinaan dan Pelatihan LPM, pencapaian sasaran sesuai dengan indikator terlaksana 696%. Pencapaian sasaran ini sesuai dengan Misi 1 Kantor Pemberdayaan Masyarakat yaitu “Pemantapan Kelembagaan dan Pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat” yang merupakan upaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 1. “Indikator Persentase Posyandu Aktif” 1.
Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2011 adalah 100%, seluruh posyandu yang telah ada yaitu 102 Posyandu aktif dalam penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%.
2.
Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2012 adalah 100%, seluruh posyandu yang telah ada yaitu 102 Posyandu aktif dalam penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%.
3.
Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2013 adalah 100%, posyandu yang telah ada sebanyak Pembentukan
2 Posyandu
102 Posyandu aktif.Pada Tahun 2013 ada
sehingga berjumlah 104 Posyandu aktif dalam 20
penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%. 4.
Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2014 adalah 100%, seluruh posyandu yang telah ada sebanyak
104 Posyandu aktif dan pada Tahun ini
ada Pembentukan 8 Posyandu sehingga berjumlah 112 Posyandu aktifdalam penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%. 5.
Realisasi Capaian indikator Posyandu Aktif pada Tahun 2015 adalah 100%, posyandu yang telah ada sebanyak
112 Posyandu aktif dan pada Tahun ini
ada Pembentukan 3 Posyandu sehingga berjumlah 115 Posyandu aktif dalam penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, sehingga Capaiannya sebesar 100%. 2. “Indikator Persentase PKK Aktif” Jumlah PKK Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 19 PKK terdiri dari 1 (satu) TP. PKK Kota, 3 (Tiga) TP.PKK Kecamatan dan 15 (lima belas) TP. PKK “Persentase PKK Aktif “ 100%. 3. LPM Berprestasi Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bontang sebanyak 15 LPM , sejak tahun 2011 sampai Tahun 2013 belum pernah dilakukan penilaian terhadap LPM di 15 Kelurahan hal itu disebabkan belum adanya indikator penilaian terhadap LPM tersebut, baik dari pusat maupun daerah. Indikator penilaian baru disusun pada Tahun 2014 sehingga pelaksanaan penilaian LPM Berprestasi baru dilaksanakan pada Tahun 2014. Jumlah LPM Berprestasi pada Tahun 2015 sebanyak 7 LPM sedangkan target LPM berprestasi Tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 hanya sebanyak 1 LPM atau sebesar 6,7% Kendala-Kendala yang dihadapi: 1. Belum maksimalnya peran Pokjanal Posyandu dalam pembinaan
pada Pokja
Posyandu 2. Belum maksimalnya peran SKPD bermitra dengan PKK 3. Terbatasnya anggaran untuk LPM
21
Alternatif Solusi: 1. Melaksanakan Rapat rutin Pokjanal Posyandu tingkat kota 2. Melakukan Rapat Koordinasi (audiensi) dengan SKPD selaku anggota Dewan Pembina 3. Memaksimalkan anggaran dan tupoksi LPM
Tabel berikut membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :
Posyandu Aktif 150% 100%
100%
100%
100%
100%
2011
2012
2013
2014
2015
100% 50% 0% Posyandu Aktif
PKK Aktif 120%
100%
100%
100%
100%
100%
2011
2012
2013
2014
2015
100%
80% 60% 40% 20% 0% PKK Aktif
22
LPM BERPRESTASI 8
7
6
5
4 2 0
0
0
2011
2012
2013
0 2014
2015
LPM Berprestasi
23
2. REALISASI ANGGARAN Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sesuai dengan Rencana Strategis telah menetapkan sasaran untuk tahun 2015 sebanyak 3 sasaran strategi yang akan direalisasikan dalam 5indikator dan mempunyai 3 program
utama yang
dijabarkan ke dalam 12 kegiatan di tahun anggaran 2015. Berikut tabel realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kantor Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 : Kode Rekening 5.1 5.2
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
JUMLAH ANGGARAN 2015
Anggaran Setelah Perubahan 1.899.596.092
1.517.040.228
79,86
382.555.864
7.081.836.203
5.729.724.504
80,91
1.352.111.699
8.981.432.295
7.246.764.732
80,69
1.734.667.563
Realisasi
%
Lebih/Kurang
Berikut rincian Realisasi Belanja Langsung per Program Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2015 yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat : NO
1
2
5
Sasaran Strategis
Meningkatnya Keterampilan Rumah Tangga Miskin Tewujudnya rumah layak huni
PROGRAM Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), Dan PMKS Lainnya Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), Dan PMKS Lainnya
Meningkatnya peran serta dan Peningkatan Keberdayaan keberdayaan Masyarakat masyarakat Jumlah
PAGU DANA
REALISASI
%
875.520.000
759.536.100
86,75
297.075.000
253.784.750
85,43
875.520.000
759.536.100
86,75
3.004.742.000
2.200.768.395
73,24
24
Tabel Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan : Kinerja
No
(1)
1.
2.
3.
Sasaran Strategis
(2)
Meningkatnya Keterampilan Rumah Tangga Miskin
Terwujudnya rumah layak huni
Meningkatnya peran serta dan keberdayaan masyarakat
Anggaran
Indikator Kinerja
(3)
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Pelatihan Keterampilan
Persentase rumah layak huni
Persentase Posyandu Aktif Persentase PKK Aktif LPM Berprestasi
Satuan
Target
(4)
(5)
Orang
%
Realisasi
(6)
85
85
17,96
%
100
%
100
%
5
Lem bag a
% %
Lemba ga
Pers enta se Cap aian (%) (7)
100
17,96
100
100
100
100
100
7
140
Program
Pagu (Rp.)
Realisasi
Persen tase Capai an
(8)
(9)
(10)
(11)
1. Program Pelatihan bagi Rumah Tangga Miskin 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan PMKS Lainnya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
297.075.000
253.784.750
85,42
54.815.000
54.815.000
100
723.885.000
655.055.450
90,49
2.340.583.000.
1.789.625.470
74,46
59,600,000.00
59,247,000.
99,40
25
BAB IV. PENUTUP Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKIP)
yang
tersusun
ini
merupakan
pertanggungjawaban Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun2015. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksiuntuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasamasa mendatang. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2015 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangdalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban. 2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan. 3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Walikota Bontang guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Pemberdayaan Masyarakat KotaBontangTahun2015ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.
Bontang, 20 Januari 2016 Kepala Kantor
Hj. Kistari, SE Pembina Tk.I NIP. 19660127 198607 2 001 26
