KATA PENGANTAR Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakanProgram perencanaan pembangunan yang proses penyusunannya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2011-2015), dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Keberadaan Renstra ini sangat penting karena mencerminkan perencanaan pembangunan Daerah baik dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan dan merupakan salah satu instrument pembangunan yang di dalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu Dokumen Renstra ini sangat penting karena berfungsi sebagai Guide Line bagi seluruh jajaran aparat Bappeda dalam melaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun berbagai kebijakan, program kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2011-2015. Mudah-mudahan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Tanjung,
2011
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara,
Ir. H. Nanang Matalata NIP. 19600320 199003 1 012
Renstra Bappeda 2011-2015
Page i
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Rencana Strategis pada dasarnya adalah merupakan suatu proses pemikiran strategis. Karena dalam dokumen tersebut ditetapkan ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya; apa yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan serta bagaimana cara mencapainya dan langkahlangkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda Kabupaten Lombok Utara melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda (Renja Bappeda) dan memberikan masukan dalam Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renstra ini, pedoman utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara 2011-2015 serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Utara. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Bappeda mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan dan berkewajiban membuat Rencana Strategis (Renstra) yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah: 1. Memberikan arah dan pedoman umum (Guide Line) bagi segenap pimpinan dan staf Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di dalam menyusun berbagai kebijakan dan program kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan. 2. Sebagai acuan resmi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan Renstra Bappeda 2011-2015
Page 1
3. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. TUJUAN Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah: 1. Menjadi satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Lombok Utara dalam menentukan prioritas dan kegiatan tahunan. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Kabupaten Lombok Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
C. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 – 2014. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD)
D. HUBUNGAN RENSTRA BAPPEDA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra Bappeda adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan yang substansinya merupakan bentuk konkret dari apresiasi dan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program serta kegiatan Renstra Bappeda 2011-2015
Page 2
pembangunan lima tahunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Dengan kata lain Rencana Strategis Bapeda berisi tentang apa yang harus dilakukan oleh Bappeda untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2011 – 2015 sesuai dengan tupoksinya sebagai institusi perencana pembangunan daerah.
E. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015 terdiri dari: BAB I : Pendahuluan A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis ( Renstra) BAB II :
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD B. Sumber daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III: Gambaran Umum Kondisi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Utara A. Gambaran Umum Perencanaan Saat ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal D. Issue Prioritas Pelayanan Bapeda E. Faktor-Faktor Kunci keberhasilan BAB IV: Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan A. Visi dan Misi Bapeda B. Tujuan C. Strategi D. Kebijakan BAB V :
Program dan Kegiatan
A. Program Bappeda B. Program Lintas SKPD C. Program Lintas Wilayah BAB VI: Penutup LAMPIRAN
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 3
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lombok Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Utarayang diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2010 beserta penjabarannya adalah: 1. Kepala badan 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Program dan Pelaporan c. Sub bagian Keuangan 3. Bidang Fisik dan Prasarana Terdiri dari: a. Sub Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan SDA b. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika 4. Bidang Ekonomi Terdiri dari: a. Sub Bidang Pertanian,Keuangan, dan Pengembangan Dunia Usaha b. Sub Bidang Industri,Perdagangan, Koperasi, Perdagangan dan Pertambangan 5. Bidang Statistik, Pelaporan dan Penelitian Terdiri dari: a. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi Program b. Sub Bidang Data dan Statistik 6. Bidang Sosial Budaya Terdiri dari : a. Sub Bidang Pemerintahan Pendidikan dan Kemasyarakatan b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 7. Bidang Penanaman Modal Terdiri dari : a. Sub Bidang Perijinan Investasi dan Kerjasama b. Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Investasi
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 4
B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 1. Data Kepegawaian KOMPONEN
Jumlah Pegawai
Golongan/Ruang
Ijazah Terakhir
L P Jumlah IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a Kontrak S3 S2 S1 D3 D2 D1 SMA SMP SD
KETERANGAN 39 6 45 1 3 7 8 4 4 4 5 1 2 3 3 4 27 1 10 1 5
2. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) Bapeda No.
Uraian
Jumlah (unit)
Kondisi
1.
Komputer Note Book
18
Baik
2.
Komputer PC
7
Baik
3.
Motor Honda
19
Baik
4.
Printer
15
Baik
5.
Kursi olympic
3
Baik
Renstra Bappeda 2011-2015
Ket.
Page 5
6.
Meja Big Panel
3
Baik
7.
Kursi Kerja Eselon II
1
Baik
8.
Kursi Kerja Eselon III
6
Baik
9
Kursi Kerja Staf
28
Baik
10.
Kursi Komputer
4
Baik
11.
Kursi Lipat
66
Baik
12.
Meja Kerja Biro I
1
Baik
13.
Meja Kerja Biro II
6
Baik
14.
Meja Komputer
5
Baik
15.
Meja Rapat
10
Baik
16
Meja Kerja ½ Biro
28
Baik
17
LCD Infocus
1
Baik
18.
Layar LCD Tripod
1
Baik
19.
Kipas Angin
2
Baik
20.
Celling Van CMC
2
Baik
21.
Telepon + Fen mail Panasonic
1
Baik
22.
Kursi Tamu (sopa)
1
Baik
23.
White Board Mitsubisi 60 x 90
2
Baik
24.
Lambang Burung Garuda
1
Baik
25.
Foto Presiden
1
Baik
26.
Foto Wakil Presiden
1
Baik
27
AC
1
Baik
28
Genset
1
Baik
29
Kamera Digital
1
Baik
30
HandyCam
1
Baik
31
Sound System
1
Baik
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 6
32
Mobil/ Kendaraan Roda 4
2
Baik
33
Lemari Besi
2
Baik
C. TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA 1. Tugas Pokok Bapeda Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan. 2. Fungsi Bappeda Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut: Untuk melaksanakan tugas tersebut badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai fungsi: a. Penyusunan pola dasar Pembangunan Daerah (POLDAS), Rencana Strategis (RENSTRA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). b. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah serta pengembangan kawasan strategis daerah. c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Tim Anggaran. d. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan. e. Pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pendokumentasian serta pemvisualisasian hasil pelaksanaan pembangunan. f. Penyampaian persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan badan. i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 7
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
A. GAMBARAN UMUM SAAT INI Paradigma perencanaan pembangunan sesuai Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, serta pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan politik dimulai dari pemilihan Kepala Daerah. Pilkada dikatakan sebagai salah satu tahapan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan alur berfikir strategis karena pendekatan ini erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan secara transparan, dan akuntabel sehingga tumbuh sikap rasa memiliki (sense of ownership). Sedangkan pendekatan top down – bottom up
dalam
perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Keterpaduan dari kelima pendekatan proses perencanaan diatas diharapkan dapat lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dari proses perencanaan. Minimnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbag yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, merupakan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk itu perlu adanya peningkatan kemampuan teknis perencanaan agar dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan-usulan selama ini. Bappeda sebagai institusi perencana yang membantu Bupati dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya.Sementara ini realita di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan perencanaan masih lemah dan seringkali Bappeda kesulitan dalam pengumpulan data maupun pemutakhiran data sehingga kesulitan untuk dianalisa termasuk capaian kinerjanya sehingga Renstra Bappeda 2011-2015
Page 8
menimbulkan hambatan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.Karena itu kualitas dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan good governance. Untuk mewujudkan hal itu, saat ini Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh48 (empat puluh delapan) orang personil yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang berstatus sebagai tenaga kontrak. Jika dilihat dari kualitas pendidikan, 2 (dua) orang lulusan pasca sarjana (S2), 26 (dua puluh enam) orang sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, 12(dua belas) orang SMA dan 2 (dua) orang SMP. Ini menunjukkan sebenarnya SDM Aparatur Bapeda sudah cukup memadai, namun dari spesifikasi pendidikan masih diperlukan adanya tambahan personil terutama untuk sarjana informatika, sarjana teknik lingkungan, sarjana ekonomi akuntansi dan sarjana sosial. Dari segi gedung/ruang kantor untuk melaksanakan tugas masih ada beberapa ruangan yang kurang. Gedung Bapeda terdiri dari 1 (satu) Ruang Kepala Badan, 1 (satu) ruang Kepala Bagian Tata Usaha, 2 (dua) ruang kepala bidang (idealnya tiga ruang kepala bidang karena jumlah kepala bidangnya ada tiga), 1 (satu) ruang pertemuan untuk 60 (enam puluh) orang, 3 (tiga) ruang untuk staf bidang dan 1 (satu) ruang untuk staf tata usaha, 1 (satu) gudang dan 6 (enam) kamar kecil serta tempat parkir yang cukup. Sementara ini Bapeda belum memiliki ruang perpustakaan dan Operation Room. Sedangkan untuk mendukung mobilitas kegiatan, di Bapeda Kabupaten Lombok Utara ada 2 unit mobil, satu untuk Kepala Bapeda dan satu untuk Sekretaris Badan. Kendaraan sepeda motor ada 16 (enam belas) unit. Mengingat bahwa mobilitas Bapeda sangat tinggi maka jumlah kendaraan yang ada masih belum mencukupi karena tiga kepala bidang yang ada belum mendapat mobil dinas untuk melaksanakan mobilitas kegiatan, padahal setiap kepala bidang dituntut setiap saat kelapangan untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Kondisi ideal yang diinginkan meliputi tiga aspek, yaitu: a. Tugas Pokok dan Fungsi Terwujudnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bappeda Terwujudnya Strategic Vision dalam pengembangan sumber daya aparatur yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan perubahan pembangunan. Terwujudnya kebijakan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan stakeholders Terwujudnya proses dan mekanisme perencanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tersusunnya data-data pembangunan secara sistemik dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable). Renstra Bappeda 2011-2015
Page 9
b. Sumber daya manusia /Aparatur Terpenuhinya sumber daya aparatur (SDM) baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia / aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme Terbangunnya akuntabilitas aparatur Bappeda c. Sarana dan prasarana Tersusunnya perencanaan yang berbasis informasi teknologi Tersedianya gedung dan ruangan yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya sarana mobilitas yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
C. ANALISA KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL Analisis
Lingkungan
Internal
meliputi
Faktor
Kekuatan(Strength)
dan
Faktor
Kelemahan(Weakness) yang ada di Bappeda.Analisis ini mencermati kondisi yang ada di lingkungan Bappeda dan terdiri dari dua faktor, yaitu: No
Analisis faktor internal
Analisis faktor eksternal
Faktor kekuatan 1
Faktor peluang
Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi, dan responsif
semakin meningkat, khususnya
2
Dukungan dana operasional yang cukup
3
Bappeda sebagai satuan kerja di daerah yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, sehingga
4
1. Dana Pembangunan Daerah yang
dana perimbangan; 2.
Semakin
berkembangnya
memiliki peran strategis.
teknologi
kemauan dan semangat belajar aparat Bappeda
dimanfaatkan
untuk
mendukung
memenuhi
tuntutan
perencanaan
pembangunan yang baik
yang
dapat untuk
perencanaan
Daerah; 3.
Semakin berkembangnya arus investasi yang bisa masuk ke dalam daerah;
4.
Potensi
kewilayahan
yang
terletak pada posisi strategis kawasan wisata; 5.
Produk digunakan
perencanaan sebagai
yang
landasan
pembangunan; 6. Renstra Bappeda 2011-2015
Tingginya ekspektasi masyarakat Page 10
terhadap Bappeda; 7.
Partisipasi stakeholder dalam penyusunan
perencanan
pembangunan Daerah. 8.
Harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif;
Faktor kelemahan 1
Sumber Daya Manusia Perencana masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2
Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas;
3
Belum tersedianya Perda tentang Pola Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
Faktor ancaman
Belum tersedianya sistem data dan informasi perencanaan yang akurat di semua bidang pembangunan;
4
5
Latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas;
6
Lemahnya organisasi pembelajaran;
1. Masih adanya egoisme sektoral; 2.
Perundangan
yang
sering
berubah-ubah dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya; 3.
Perubahan lingkungan yang cepat menuntut
perencanaan
yang
matang; 4.
Rendahnya
pandangan
masyarakat terhadap kinerja
7
Lemahnya kemampuan evaluasi, monev dan analisis serta penelitian dan pengembangan.
8
Persepsi dan kemampuan perencanaan yang belum sama dikalangan Perangkat Daerah
aparatur; 5.
Melemahnya
asistensi/fasilitasi
perencanaan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah pusat
D.
PRIORITAS PELAYANAN BAPEDA Berdasar gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasikan
beberapa permasalahan Bapeda Kabupaten Lombok Utara sebagai lembaga perencanaan daerah.Identifikasi masalah ini digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, saran, kebijakan dan program sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Hasil analisis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan beberapa permasalahan dibidang perencanaan daerah sebagai berikut: 1. Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah belum optimal Indeksi : a. Pengaturan kelembagaan menurut Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi serta uraian Tugas jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih terdapat tupoksi yang belum jelas Renstra Bappeda 2011-2015
Page 11
b. Belum optimalnya kinerja bidang perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah c. Belum terdapatnya bidang yang khusus menangani monitoring dan evaluasi pembangunan 2. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah belum optimal Indeksi : a. Belum optimal Kerjasama antara lembaga b. Kualitas dan analisis data perencanaan belum optimal c. Terdapatnya kegiatan yang muncul diluar mekanisme perencanaan (munculnya kegiatan baru dari PAK) 3. Belum tercukupinya sumber daya perencanaan yang memadai dan berkualitas Indeksi : a. Sumber daya menusia yang ada di Bapeda masih perlu ditingkatkan kualitasnya b. Kualitas dan kuantitas peralatan masih perlu ditingkatkan.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 12
BAB IV VISI, MISI, DAN NILAI
A.
Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya. Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran BAPPEDA dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penting bagi BAPPEDA untuk merumuskan visinya. Visi BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: ”Menjadi
fasilitator pembangunan daerah melalui perencanaan Partisipatif yang profesional”
Untuk mewujudkan visi BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara, ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Umum, Rencana Tata Ruang, Rencana Pengembangan Bidang Strategis dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif ; 3.
Penelitian dan pengkajian serta pengembangan investasi daerah untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi, monev dan analisa perencanaan pembangunan daerah. B.
TUJUAN Tujuan Misi Pertama: Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara terdapat 4 macam tujuan, yaitu:
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 13
1. Mengoptimalkan penyusunan dokumentasi Rencana Umum Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Guna mengarahkan pencapaian tujuan pertama tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut: a.
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara (RPJPD) Tahun 2005-2025.
b. Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara (RPJMD) Tahun 2011-2015. c.
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (RKPD) Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.
d.
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015.
2.
Mengoptimalkan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Lombok Utara. Guna mengarahkan pencapaian tujuan kedua tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Umum Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kota/ Kabupaten Lombok Utara. b. Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Umum Tata Ruang beberapa Kecamatan. c. Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Detail Tata Ruang beberapa Kecamatan. d. Tersusun dan terlegalisasinya dokumen rencana pengembangan wilayah strategis, wilayah cepat tumbuh dan wilayah perbatasan.
3. Mengoptimalkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Bidang Strategis. Guna mengarahkan pencapaian tujuan ketiga tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut: a.
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.
b.
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Pengembangan Jalan dan Jembatan Kabupaten Lombok Utara.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 14
c.
Tersusun dan terlegalisasinya dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Lingkungan perumahan/permukiman Kabupaten Lombok Utara.
d. Tersusunnya sistem informasi pertanahan. e.
Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi masyarakat.
f.
Tersusunnya masterplan bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
4. Mengoptimalkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Guna mengarahkan pencapaian tujuan keempat tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Tersusunnya Rencana APBD Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. b. Tersusunnya Rencana Perubahan APBD Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Tujuan Misi Kedua: Tujuan dari Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Lombok Utara, yaitu: mengoptimalkan pelaksanaan sistem koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Lombok Utara. Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:
a. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan tahunan di setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan secara efektif. b. Terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Tingkat Kabupaten setiap tahun secara efektif. c. Terlaksananya Rapat Koordinasi Rutin Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Fisik Prasarana. d. Terlaksananya koordinasi/kerjasama pembangunan dengan pihak swasta. e.
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
Tujuan Misi Ketiga:
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 15
Penelitian dan pengkajian serta pengembangan investasi daerah untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan, mempunyai tujuan, yaitu: mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah dalam rangka investasi daerah. Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran sebagi berikut: a.
Tersusunnya beberapa profil daerah yang mendorong penumbuhkembangan investasi di Kabupaten Lombok Utara.
b. Tersusunnya beberapa hasil kajian daerah bidang fisik prasarana , bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. c. Tersusun dan tersedianya data investasi daerah bagi kebutuhan perencanaan. d.
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur perencana dalam bidang penelitian dan pengembangan dan investasi daerah.
Tujuan Misi Keempat:
Tujuan dari Penyelenggaraan Evaluasi monev dan Analisa Pembangunan Daerah, yaitu: mengoptimalkan kegiatan evaluasi monev dan analisa program pembangunan daerah. Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Tersusunnya hasil evaluasi monev dan Analisa Situasi Program Strategis. b.
Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang fisik sarana prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.
c.
Tersusunnya hasil kajian pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan perumahan/permukiman.
d. Tersusunnya hasil kajian pengembangan bidang ekonomi. e. Tersusunnya hasil evaluasi dan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan.
Tabel 1.1 Strategi Internal (Kekuatan) FAKTOR STRATEGI INTERNAL 1 1. KEKUATAN 1. Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi, dan responsif Renstra Bappeda 2011-2015
BOBOT 2
RATING 3
BOBOTxRATING 4
0,05
2
0,1
0,2
4
0,8
KOMENTAR 5
Page 16
2. 3. 4.
Dukungan Dana Operasional yang cukup Kualitas SDM cukup memadai
0,1
3
0,3
0,05
2
0,1
kemauan dan semangat belajar aparat Bappeda untuk memenuhi tuntutan perencanaan pembangunan yang baik.
Total
0,4
1,3
Tabel 1.2 Strategi Intternal (Kelemahan) FAKTOR STRATEGI INTERNAL
BOBOT
RATING
BOBOTxRATING
KOMENTAR
1
2
3
4
5
0,2
4
0,8
0,1
2
0,2
0,05
1
0,05
0,18
3
0,54
0,07
1
0,07
2. 1.
2.
3.
4.
5.
KELEMAHAN kuantitas Sumber Daya Manusia Perencana masih belum memadai Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas; Belum tersedianya Perda tentang Pola Perencanaan Pembangunan Partisipatif; Belum tersedianya sistem data dan informasi perencanaan yang akurat di semua bidang pembangunan; Lemahnya kemampuan evaluasi, monev dan analisis serta penelitian dan pengembangan. Total
0,6
= 1,66
Tabel 1.3 Strategi Eksternal (Peluang) FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL 1 3. PELUANG 1. Dana Pembangunan Daerah yang semakin meningkat, khususnya dana perimbangan; 2. Semakin berkembangnya teknologi serta penambahan kuantitas Sumber Daya yang Renstra Bappeda 2011-2015
BOBOT 2
RATING 3
BOBOTxRATING 4
0,3
4
1,2
0,1
2
0,2
KOMENTAR 5
Page 17
3.
4.
5.
dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan Daerah Semakin berkembangnya arus investasi yang bisa masuk ke dalam daerah; Potensi kewilayahan yang terletak pada posisi strategis kawasan wisata; Partisipasi stakeholder dalam penyusunan perencanan pembangunan Daerah Total
0,2
3
0,6
0,15
2
0,3
0,05
1
0,05
0,8
= 2,35
Tabel 1.4 Strategi Eksternal (Ancaman) FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL 1 4. ANCAMAN 1. Masih adanya egoisme sektoral; 2. Perundangan yang sering berubah-ubah dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya; 3. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur; 4. Persepsi dan kemampuan perencanaan yang belum sama dikalangan Perangkat Daerah Total
BOBOT 2
RATING 3
BOBOTxRATING 4
0,1
1
0,1
0,05
4
0,2
0,03
3
0,06
0,02
2
0,04
0,2
KOMENTAR 5
= 0,4
Gambar. 1.1 Hasil Analisa Strategi
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 18
KEKUATAN (S) 1. Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi, dan responsif (S1) 2. Dukungan Dana Operasional yang cukup (S2) 3. Kualitas SDM cukup memadai(S3) 4. kemauan dan semangat belajar aparat Bappeda untuk memenuhi tuntutan perencanaan pembangunan yang (S4)
IFAS
KELEMAHAN (W) 1.
2.
3.
4.
EFAS 5.
PELUANG (O) 1.
2.
3.
4.
5.
Dana Pembangunan Daerah yang semakin meningkat, khususnya dana perimbangan.(O1) Semakin berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan Daerah; (O2) Semakin berkembangnya arus investasi yang bisa masuk ke dalam daerah; (O3) Potensi kewilayahan yang terletak pada posisi strategis kawasan wisata;(O4) Partisipasi stakeholder dalam penyusunan perencanan pembangunan Daerah; (O5)
ANCAMAN (T) 1. 2.
3.
4.
Masih adanya egoisme sektoral;(T1) Perundangan yang sering berubah-ubah dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;(T2) Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur;(T3) Persepsi dan kemampuan
Renstra Bappeda 2011-2015
Manusia Perencana masih belum memadai (W1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas;(W2) Belum tersedianya Perda tentang Pola Perencanaan Pembangunan Partisipatif;(W3) Belum tersedianya sistem data dan informasi perencanaan yang akurat di semua bidang pembangunan;(W4) Lemahnya kemampuan evaluasi, monev dan analisis serta penelitian dan pengembangan.(W5)
(S1,S2:O1;
(W3,O2);
(S2,03);
(W5,O5);
(S2,O4);
(W1,O1);
(S1,O5);
(W2,O5); (W1,O2);
(S1,T1),
(W1,T3),
(T3;S3,S4),
(W3,T2),
(T4,S3)
(W5;T4,T1)
Page 19
perencanaan yang belum sama dikalangan Perangkat Daerah;(T4)
C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ( CRITICAL SUCCESS FACTORS ) Dari analisa lingkungan organisasi, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai faktor penentu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan Bapeda adalah sebagai berikut : Tersedianya produk peraturan perundang-undangan daerah Adanya harmonisasi hubungan antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kota) dan antara eksekutif dan legislatif Tersedianya sumber daya (manusia, dana, alam) Adanya partisipasi aktif dan Stakeholder pembangunan Kelembagaan dengan susunan organisasi, tata laksana dan kedudukan yang mengatur pokok dan fungsi Bapeda secara tegas dan jelas Adanya profesionalisme dan kreatifitas aparat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dan pengontrol proses perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan sistem akurasi dan validasi data yang diperlukan dalam proses penetapan kebijakan terhadap perencanaan pembangunan daerah Keleluasaan menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan ditunjang adanya system penerapan otonomi daerah Situasi dan kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yang kondusif sehingga mendukung peran aktifnya dalam proses pelaksanaan pembangunan Kualitas sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan secara periodik dan terukur serta pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan tahap berikutnya Efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah Sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang tertata dengan baik.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 20
D.
STRATEGI Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana daerah. Strategi pembangunan BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:
E.
-
Strategi pengembangan perencanaan pembangunan daerah
-
Strategi pengembangan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah
-
Strategi pendayagunaan penelitian dan pengembangan
-
Strategi pendayagunaan evaluasi dan analisa pembangunan daerah
KEBIJAKAN Kebijakan merupakan langkah yang akan diambil oleh BAPPEDA dalam menentukan susunan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan pada dasarnya terdiri dari: 1. Kebijakan Internal Kebijakan internal merupakan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunannya. 2. Kebijakan Eksternal Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Mengacu pada strategi di atas, maka kebijakan yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah: 1. Strategi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: 1. 2.
Meningkatkan kualitas perencanaan umum pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penataan ruang daerah dalam rangka pengembangan investasi pemerintah dan swasta.
3.
Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan bidang-bidang strategis.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 21
2. Strategi pengembangan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: 1.
Mengoptimalkan peran partisipatif stakeholder dalam membantu kinerja penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta penumbuhkembangan investasi yang dibutuhkan.
2.
Meningkatkan komunikasi di semua sektor guna mengantisipasi konflik kepentingan dan untuk menyamakan persepsi perencanaan pembangunan daerah.
3.
Memantapkan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Strategi pendayagunaan penelitian dan pengembangan serta investasi daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: 1.
Meningkatkan inovasi kajian-kajian perencanaan, ketersediaan data/informasi daerah dan meningkatkan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penyebaran informasi perencanaan secara luas.
2.
Meningkatkan kualitas/profesionalisme SDM dan kesejahteraan aparat perencana untuk meningkatkan produk Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Strategi pendayagunaan evaluasi monev dan analisa pembangunan daerah,kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan kegiatan evaluasi dan analisa untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 22
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM BAPEDA Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Utara sebagai penjabaran kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan ini meliputi : a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rencana Strategis Bappeda. Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RPJP Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD. Penyusunan rancangan Rencana RPJMD. Penetapan RPJMD Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan PDRB Penyusunan Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kegiatan Strategis Pendekatan pola pelayanan kesehatan masyarakat miskin pedesaan Koordinasi Air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Koordinasi kewaspadaan pangan dan gizi c. Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Renstra Bappeda 2011-2015
Page 23
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Survey dan pemetaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRK Tanjung
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedesaan untuk daerah tertinggal (DAK)
e. Program Pengembanngan wilayah perbatasan Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah f. Program Pengembangan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pariwisata Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah g. Program Perencanaan Pengembagan Kota-kota menengah dan Besar Kegiatan Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan Kegiatan koordinasi penyelesaian penanganan sampah perkotaan h. Program Sistem informasi Pertanahan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal i. Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia Usaha atau lembaga Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan a. Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil daerah Penyusunan Indeks pembangunan manusia Penyusunan Buku KLU dalam angka Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 24
Penyusunan data dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan dan analisa data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
3. Program Peningkatan Kualitas koordinasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi. Program dan Kegiatan meliputi : a. Program Perencanaan Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 4. Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA Koordinasi perencanaan dan dan pengembangan penanaman modal Terfasilitasinya kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Terlaksananya monitoring tentang kegiatan penanaman modal Terselenggaranya pameran investasi b.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Kajian kebijakan penanaman modal
c.
Dilaksanakannya Pelatihan apratur perencana dalam bidang Penelitian dan pengembangan serta investasi Daerah Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
B. PROGRAM LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program dan kegiatan lintas SKPD yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efektif, efisien dan partisipatif adalah :
a. Program perencanaan pembangunan Daerah Renstra Bappeda 2011-2015
Page 25
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik b. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan Penyusunan indikator dan pemetaan darah rawan pangan Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya c. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Program dan kegiatan lintas SKPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas lembaga perencanaan adalah : a. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknik aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah b. Program pengembangan data / informasi Penyusunan PDRB Kabupaten Lombok Utara Survey penyusunan Basis Data (Survey Ekonomi Daerah) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerjha program dan kegiatan Penyusunan
dan
pengumpulan
data/informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen
perencanaan Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah 3. Peningkatan Kualitas Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan lintas SKPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi adalah : a. Program Kerjasama Pembangunan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 26
C. PROGRAM LINTAS WILAYAH 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Program dan kegiatan lintas kewilayahan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu, efektif, efisien, dan partisipatif adalah : a. Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Program dan kegiatan lintas kewilayahan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan adalah : a. Program pengembangan data / informasi Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data / informasi perencanaan kawasan rawan bencana Penyusunan dan analisa data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profil daerah 3. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan lintas kewilayahan yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi adalah : a. Program kerjasama pembangunan Monitoring, Evaluasi daan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 27
BAB VI PENUTUP
Rencana strategis Bapeda ini adalah suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 – 2015 serta sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bapeda. Strategi Guide Line, Renstra ini menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis masyarakat (Community Base Development) dengan keterlibatan lebih banyak pada Stakeholder dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang
pada gilirannya akan mampu
menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Dokumen Renstra ini harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Bapeda dengan melibatkan seluruh stakeholder, karena secara substansial dokumen ini merupakan pencerminan tuntutan yang memang dibutuhkan oleh para Stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
Renstra Bappeda 2011-2015
Page 28
