1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati terpilih yang memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun pemerintahan.
Oleh karena
itu, RPJMD menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diatur pasal 25 ayat (2) & (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka 2
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah otonom yang melayani proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang berorientasi prinsipprinsip pelayanan prima dan sebagai upaya untuk mengantisipasi sekaligus merespon berbagai tuntutan dan kondisi riil masyarakat yang sejalan dengan era reformasi dan globalisasi saat ini, maka menuntut BPPT Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021
dengan didukung Tujuan,
Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang jelas. Hal ini penting karena perencanaan strategis merupakan akumulasi berbagai tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek dan tujuan jangka menengah, sebagai tolok ukur dalam penilaian pelaksanaan capaian kinerja. Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) setiap akhir tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur BPPT dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target kinerja, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPT dapat terarah, terorganisasi dan sistematis.
3
1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Palayanan Perijinan Terpadu; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor
Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021; 14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 Jo Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. 15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yaitu : Memberikan arah dan pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal, sehingga tugas pokok dan fungsi BPPT dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun Tujuan disusunnya Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 1) Sebagai pedoman
dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 20162021; 2) Membantu aparatur BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016-2021; 5
3) Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016-2021. 4) Memadukan keterkaitan dan konsistensi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan RPJMD dan Renstra BPPT, melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yaitu dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA, DPA sampai pelaksanaan dengan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja (Lakip), serta pengawasannya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang (Bagian ini menjelaskan secara ringkas pengertian RPJMD, Renstra BPPT dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan RPJMD dengan Renstra BPPT). 1.2. Landasan Hukum (Bagian
ini
memuat
penjelasan
tentang
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan BPPT, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan). 1.3. Maksud dan Tujuan 6
(Bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPPT). 1.4. Sistematika Penulisan (Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPPT, serta susunan garis besar isi dokumen). BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPT 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPPT. (Bagian ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala BPPT. Uraian tentang struktur organisasi BPPT ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme). 2.2
Sumber Daya BPPT (Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional).
2.3 Kinerja Pelayanan BPPT (Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT berdasarkan sasaran/target Renstra BPPT periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BPPT dan/atau indikator lainnya). 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPT (Bagian ini menjelaskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPPT).
7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPT (Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan BPPT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya).
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Bagian ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi BPPT dikaitkan dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih). 3.3 Telaahan Renstra Kemendagri (Bagian ini menjelaskan tentang visi, misi Kemendagri, termasuk faktor kekuatan dan kendala yang dihadapi, dikaitkan dengan Renstra BPPT). 3.4 Telaahan Renstra BKPM RI (Bagian ini menjelaskan tentang visi, misi BKPM RI, termasuk faktor kekuatan dan kendala yang dihadapi, dikaitkan dengan Renstra BPPT). 3.5
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Bagian ini mengemukakan keterkaitan tugas pokok dan fungsi BPPT dengan RTRW dan KLHS).
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis (Bagian ini menguraikan isu-isu strategis sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPPT 5 (lima) tahun kedepan, dengan Analisa SWOT).
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 8
4.1 Tujuan dan Sasaran BPPT (Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPPT). 4.2 Strategi dan Kebijakan BPPT (Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPPT dalam lima tahun kedepan).
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPPT).
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (Bagian ini menguraikan indikator kinerja utama BPPT yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD).
BAB VII PENUTUP.
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2.1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPPT 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 Jo Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi ; 1. Penyusunan Program pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal; 2. Penyelenggaraan perijinan yang menjadi kewenangannya;
10
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal; 4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal; 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang menanda tangani 76 (tujuh puluh enam) jenis ijin, meliputi : 1.
Ijin Perubahan Status Tanah Sawah, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Reklame.
2.
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), ijin Usaha Toko Modern (IUTM). (8 Jenis Izin )
3.
Ijin Mendirikan usaha Bidang Kesehatan (IUKES), meliputi : Rumah Sakit type C & D milik Pemerintah & Swasta, klinik Umum/Spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Praktek bersama Dokter/Dokter gigi, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Toko Obat dan Usaha Peredaran Alat Kesehatan. (9 Jenis Izin )
4.
Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi ; 1) Ijin Prinsip, Ijin Prinsip Perubahan dan PMDN.
11
Ijin Prinsip Perluasan
2) Ijin Usaha, Ijin Usaha Perluasan, Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Ijin Usaha Perubahan. 5.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Meliputi (54 jenis ijin) : 1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata (3 Jenis Izin ) 2) Usaha Penyediaan Akomodasi (7 Jenis Izin ) 3) Usaha Jasa Makanan dan Minuman (7 Jenis Izin ) 4) Usaha Kawasan Pariwisata 5) Usaha Jasa Transportasi Wisata (5 Jenis Izin ) 6) Usaha Daya Tarik Wisata (7 Jenis Izin ) 7) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi(9 Jenis Izin) 8) Usaha Jasa Pramuwisata 9) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi & Pameran (4 Jenis Izin ) 10) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 11) Usaha Jasa Informasi Pariwisata 12) Usaha Wisata Tirta (7 Jenis Izin ) 13) Usaha Spa.
12
2.1.2 Struktur Organisasi Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 Jo Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, maka Susunan Organisasi BPPT terdiri dari : 1. Unsur pimpinan
: Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. 3. Unsur Pelaksana; Bidang, terdiri dari : a. Bidang Perijinan Tertentu. b. Bidang Perijinan Usaha. c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi; 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
13
Tabel 2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPO K JABATAN FUNGSION AL
BIDANG PERIJINAN TERTENTU
SUB BAGIAN
UMUM & kEPEGAWAI AN
SUB BAGIAN PERENCANAANN & PELAPORAN
BIDANG PENANAM AN MODAL
BIDANG PERIJINAN USAHA
SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Sumber
2.2
SUB BAGIAN
KEUANGA N
SUB BIDANG PENGEMBANGA N & PROMOSI
: Perda Kab. Sidoarjo Nomor 21 Tahun 20085 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
SUMBER DAYA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2.2.1. Sumber Daya Aparatur 14
Apabila ditinjau dari Jumlah, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan Formal, Pendidikan Jenjang Aparatur dan Tingkat Golongan PNS, maka kondisinya dapat diketahui sebagai berikut : Tabel 2.2.1 KARYAWAN/TI (PNS, KONTRAK, HONORER) BERDASARKAN JENIS KELAMIN PNS
PEGAWAI KONTRAK
PEGAWAI HONORER
JUMLAH
LAKI-LAKI
30
1
14
45
PEREMPUAN
23
-
5
28
JUMLAH
53
1
19
73
JENIS KELAMIN
Sumber
: BPPT Kabupaten Sidoarjo
Tabel 2.2.2 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL NO
TINGKAT PENDIDIKAN
PNS
PEGAWAI KONTRAK
PEGAWAI HONORER
JUMLAH
1
S2
13
-
-
13
2
S1
22
1
4
27
3
SARMUD
-
-
1
1
4
SLTA
15
-
9
24
5
SLTP
3
-
4
7
6
SD
-
-
1
1
53
1
19
73
Jumlah Sumber
: BPPT Kabupaten Sidoarjo
Tabel 2.2.3 TINGKAT PENJENJANGAN APARATUR NO
DIKLATPIM
15
JUMLAH
1
Diklatpim II
1
2
Diklatpim III
3
3
Diklatpim IV
6
Jumlah
10
Tabel 2.2.4 TINGKAT GOLONGAN KEPANGKATAN
NO
PANGKAT / GOLONGAN RUANG
JUMLAH
1
Pembina Tingkat I / (IVc)
1
2
Pembina / ( IVa)
4
3
Penata Tingkat I / (IIId)
5
4
Penata / (IIIc)
3
5
Penata Muda Tingkat I / (IIIb)
22
6
Penata Muda / (IIIa)
5
7
Pengatur Tingkat I / (IId)
0
8
Pengatur / (IIc)
6
9
Pengatur Muda Tingkat I / (IIb)
5
10
Pengatur Muda / (IIa)
0
JUMLAH TOTAL Sumber
53
: BPPT Kabupaten Sidoarjo
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana pada tabel berikut : 16
Tabel 2.2.5 KONDISI SARANA DAN PRASARANA BPPT Keadaan No
Sarana dan Prasarana Baik
1
Kendaraan roda empat
6 Unit
2
Kendaraan roda dua
6 Unit
3
AC
17 Unit
4
Server Aplikasi
2 Unit
5
Komputer
31 Unit
6
Laptop/Notebook
4 Unit
7
Mesin ketik
6 Unit
8
Printer
25 Unit
9
Infocus/LCD
2 Unit
10
Camera Digital
2 Unit
11
Handycame
1 Unit
12
Wireless
2 Unit
13
LCD TV
5 unit
14
Mesin Absen
1 Unit
15
Komputer Tablet
14 Unit
16
Scanner
7 Unit
17
Mesin Antrian
1 Unit
18
Sarana dan Prasarana Pameran Dsb
Sumber
: BPPT Kabupaten Sidoarjo
17
1 set
Rusak
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2.3.1 SISTEM DAN PROSEDUR Sistem dan prosedur pelayanan perijinan merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perijinan. Prosedur pelayanan ini bersifat sederhana, tidak berbelitbelit, mudah dipahami dan dilaksanakan yang diwujudkan dalam bagan alur proses, yaitu mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan surat keputusan di Customer Service (satu pintu), sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.3.1 BISNIS PROSES (SOP) PELAYANAN PERIJINAN 4 BISNIS PROSES IUPTL IUPTL IUPTL IUPTL IUPTL
PEMOHON
PEMBAYARAN : - Bendahara Penerima - BANK JATIM
CUSTOMER SERVICE BISNIS PROSES 1. Menerima berkas permohonan 2. Menyerahkan SK
KEPALA BIDANG 1. Meneliti keabsahan berkas ( validasi ) 2. Peninjauan Lapangan 3. Koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait 4. Perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi 5. Pembuatan & tandatangan BAP 6. Paraf draft SK ( + Korlap ijin )
18
KABAN BPPT Tandatangan SK
* Dalam pengambilan SK izin, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah ) sebagai bukti resmi pembayaran retribusi dan tanda terima berkas permohonan.
2.3.2 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008 Standar Pelayanan Publik adalah pedoman yang dipakai oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah ditetapkan, meliputi : 1.
Dasar Hukum;
2.
Persyaratan;
3.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
4.
Jangka Waktu Penyelesaian;
5.
Biaya / Tarif;
6.
Produk Pelayanan;
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
8.
Kompetensi Pelaksana;
9.
Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; 11. Jumlah Pelaksana; 12. Jaminan Pelayanan; 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya, dan Resiko Keraguraguan dan; 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak Tahun 2003 dan ampai saat ini sudah dilakukan Audit Pembaharuan ke 5 (perpanjangan Sertifikasi ISO 9001 : 2008) yang berlaku mulai
22 Pebruari 2015
s/d
21 Pebruari 2018. Hal ini menunjukkan adanya komitmen BPPT Kabupaten
19
Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pelaku usaha. Adapun manfaat penerapan ISO 9001 : 2008 adalah : 1. Adanya pedoman kerja yang berstandar, sehingga lebih efektif dan efisien. 2. Se nantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik. 3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 4. Meningkatkan image organisasi serta meningkatkan investasi daerah.
Dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengacu pada Pedoman ISO 9001:2008 yang dipakai sebagai arah kegiatan pelayanan proses perijinan, yang di dalamnya memuat : 1. Kebijakan Mutu bertekad untuk senantiasa memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima melalui pengembangan SDM, peningkatan proses mutu pelayanan serta teknologi informasi sesuai dengan harapan pelanggan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sasaran Mutu, sebagaimana pada tabel berikut ini :
Tabel 2.3.2 JENIS DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IJIN NO.
JENIS IJIN
1 2 3 4 5
Izin Lokasi *) Persetujuan Pemanfaatan Ruang *) Izin Perubahan Status Tanah Sawah (PSTS) Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Ijin Gangguan (HO) a. Persetujuan Pemasangan Reklame > 6M b. Ijin Penyelenggaraan Reklame c. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Reklame Ijin Lingkungan *) Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Kecuali Olie bekas skala Kabupaten *) Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL) *) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
6 7 8 9 10
20
WAKTU PENYELESAIAN (Hari Kerja) 14 14 7 7 7 14 4 4 4 4 4 3 Jam
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Hotel Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Pondok Wisata / Pemondokan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Restoran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Rumah Makan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Boga Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Agen Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Biro Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Spa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Hiburan Umum Karaoke Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Ijin Prinsip Penanaman Modal (PMDN)
3 Jam 3 Jam 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Keterangan : *) Tidak termasuk interval waktu yang dibutuhkan untuk proses ke Bupati Jumlah izin yang terlambat waktu penyelesaiannya (dari waktu penyelesaian yang telah ditetapkan)
maksimal
1,5 % yang akan dicapai
s/d
bulan
Desember 2016. Mempertahankan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2015 yakni 83,91 (Sangat Baik) yang dilaksanakan setahun sekali. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 1. Melakukan rekapitulasi proses pelayanan perijinan terhadap 73 jenis izin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 2. Melaporkan hasil rekapitulasi jumlah perijinan kepada SKPD/Instansi terkait paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; 3. Memberikan Respon dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat sesuai
waktu yang telah ditetapkan, yaitu : a) Pengaduan langsung
:
2 hari kerja;
b) SMS Gateway
:
2 hari kerja;
21
c) Pengaduan melalui situs Perijinan
:
3 hari kerja;
d) Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) :
7 hari kerja.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Usulan Kenaikan gaji berkala dilakukan 5 (lima) hari sebelum batas waktu 2 (dua) bulan kenaikan gaji berkala; 2. Usulan Kenaikan pangkat pegawai dilakukan 10 (sepuluh) hari sebelum batas waktu 6 (enam) bulan kenaikan pangkat; 3. Peningkatan Kualitas SDM Pegawai dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 4. Melaporkan hasil Rekapitulasi penerima, penyimpan dan pengurus barang pakai habis paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah permintaan diterima dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA)
Kabupaten Sidoarjo; 5. Melaporkan hasil rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) tahunan oleh Pengurus Barang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja detelah hasil rekonsiliasi barang milik daerah selesai dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo; 6. Penyelesaian permohonan legalisir : a). Legalisir IMB Pemecahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; b). Lagalisir selain IMB Pemecahan paling lambat 1 (satu) hari kerja; 7. Pendistribusian surat masuk, disposisi dari Kepala Badan ke bidang-bidang maksimal 1 (satu) hari kerja. Sub Bagian Keuangan 1.
Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU dilakukan setelah minimal 75 % SPJ kegiatan lengkap ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang BUD);
2.
Pengajuan SPP-SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan setelah diperiksa PPK dan lengkap, maksimal 2 hari kerja diajukan ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang BUD);
22
3.
Laporan pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi (PAD) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang Akuntansi).
4.
Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran (Belanja tidak langsung dan Belanja langsung) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang Akuntansi).
5.
Penyelesaian pemeriksaan berkas LS oleh PPK : 1 (satu) hari/berkas.
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 1.
Melaksanakan Monitoring Evaluasi PMA & PMDN 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dengan target 16 perusahaan;
2.
Melaporkan hasil Monitoring Evaluasi Kepada Bupati, BPM Provinsi & BKPM pertribulan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya;
3.
Melaksanakan penyisiran wajib ijin 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dengan target 20 perusahaan;
4.
Melaporkan hasil Tim Sisir Perijinan kepada Bupati pertribulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5.
Melaporkan rekapitulasi nilai investasi Kepada Bupati, BPM Provinsi dan BKPM pertribulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Sub Bidang Pengembangan dan Promosi 1.
Keikutsertaan dalam pameran promosi Investasi & Pelayanan Publik minimal 2 (dua) kali setahun;
2.
Melaporkan kegiatan Implementasi SIPPADU & SPIPISE kepada Bupati pertribulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Sehubungan hal tersebut diatas, maka BPPT Kabupaten Sidoarjo bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Publik dan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
23
Penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008 ini memiliki
arti yang sangat penting bagi pengguna jasa perijinan, dan tentunya bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sendiri yang telah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, maka diharapkan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang menjadi kebutuhan masyarakat akan semakin cepat, sederhana, efisien, adil, berhasil guna dan transparan.
2.3.3 MONITORING & EVALUASI Monitoring Monitoring
terhadap
pelayanan
perijinan
dan
penanaman
modal
dilakukanmmelalui: a).
Audit Internal,
dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo 2 (dua) kali setahun. (bulan Meil dan Oktober) b). Audit Eksternal, oleh PT. Sucofindo Unit SICS Jakarta dilaksanakan setahun sekali (bulan Desember). Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal dimaksudkan untuk memastikan apakah penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, sudah di implementasikan ke seluruh area pelaksana. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi dilakukan melalui :
24
a). Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan minimal 4 kali setahun, dimaksudkan untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera ditindak lanjuti, seperti : hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu, pelayanan perijinan terkait penyederhanaan prosedur dan persyaratan, kebutuhan sumber daya, serta pencapaian sasaran mutu dll. b). Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan
memotivasi kinerja staf secara periodik
setiap 3 (tiga) bulan sekali dan hasil penilaiannya diumumkan saat apel pagi, serta foto staf terbaik dipasang di ruang pelayanan. c). Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Lembaga Independen dari unsur perguruan tinggi, konsultan dan LSM, yang dilaksanakan setahun sekali.
SKM dimaksudkan untuk mengetahui
tingkat
kinerja
pelayanan BPPT, yang nantinya dipakai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat, sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.3.3 HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2013 – 2015 TAHUN DAN NILAI
KETERANGAN
1. TAHUN 2013 : 82,36 %
CV. GEOMATRA CENDEKIA SURABAYA
2. TAHUN 2014 : 83,70 %
CV. TUJUH BELAS AGUSTUS 45 SURABAYA
3. TAHUN 2015 : 83,91 %
CV. GRAHA UTAMA SURABAYA
25
2.3.4 KINERJA PELAYANAN BPPT PERIODE SEBELUMNYA Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode Renstra sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 2.3.4 sebagai berikut :
26
Tabel 2.3.4 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2011 - 2015 BPPT KABUPATEN SIDOARJO N O.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPPT
1.
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan Realisasi Investasi Daerah
2.
- Nilai Realisasi Investasi Lokal (Non PMA/PMDN)
- Nilai Realisasi Investasi PMDN - NIlai Realisasi Investasi PMA
3.
Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi Lokal - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
TARG ET IKK 85
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN TAHUN KE TAHUN KE 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 81 82 83 84 85 79,0 82,17 82,36 83,70 83,90 6% % % % %
RATIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 2011 2012 2013 2014 2015 97,61 100, 99,2 99,6 98,71 % 2% 3% 5% %
4.84 0 T 621, 8M 126, 7M
4.93 6T 628, 1M 127, 1M
5.03 5T 634, 3M 128 M
5.13 6T 640, 7M 129 M
5.23 9T 647, 1 M 130, 2M
9.31 7 T 4.47 7T 27,3 M
13.64 3T 1,708 T 326,1 M
10.05 0T 2,612 T 580,7 M
11.56 3T 1.804 T 707,5 M
13.52 7T 2.480, 9T 624,1 M
192,5 % 719,9 % 21,6%
276, 3% 271, 9% 256, 4%
199, 5% 411, 8% 453, 4%
225, 1% 281, 6% 548. 1%
253,0 6% 383,7 % 479,2 %
10 % 4%
15 % 6%
20 % 8% 8%
192, 5% 719, 9% 21,6 %
276,3 % 271,9 % 256,4 %
199,5 % 411,8 % 453,4 %
225,1 % 281,6 % 548.1 %
253,0 6% 383,7 % 479,2 %
1.84 2 4.53 1,6 4.27 3
997. 5 5.14 7,5 5.66 7,5
900, 4 2.81 6 5.48 1
843.5 4 3.197
6%
30 % 12 % 12 %
1.925
4%
25 % 10 % 10 %
27
17.99 7,5 540
3.993, 4
Tabel 2.3.5 DATA JUMLAH PERKEMBANGAN IJIN TAHUN 2013-2015 NO.
JENIS IJIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izin Lokasi *) Persetujuan Pemanfaatan Ruang *) Izin Perubahan Status Tanah Sawah (PSTS) Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Ijin Gangguan (HO) Ijin Reklame Ijin Lingkungan Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Ijin Penyimpanan Sementara Limbah (B3) Ijin Pengumpulan Limbah (B3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Usaha Industri (IUI) Izin Pendirian Rumah Sakit ( Milik Pemerintah dan Swasta ) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ) Izin Usaha Toko Modern ( IUTM ) Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) TDUP USAHA JASA PERJALANAN WISATA Pilihan TDUP : Biro Perjalanan Wisata Agen Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Cabang Biro
13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jml ijin 62 562 63 1006 774 1836 3869 79
2013 Tepat Terla waktu mbat 62 0 562 0 63 0 990 16 774 0 1836 0 3869 0 79 0
0 0 0 65 29 3564 20 46 11 0
0 0 0 65 29 3564 20 46 11 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
% 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jml ijin 69 568 83 1012 1036 1761 4338 92
2014 Tepat Terla waktu mbat 69 0 568 0 83 0 1008 4 1036 0 1761 0 4338 0 92 0
0 0 0 62 36 4569 35 26 11 1
0 0 0 62 36 4569 35 26 11 1
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jml ijin 86 667 101 1195 1057 1382 203 17 33 0 5430 48
2015 Tepat Terla waktu mbat 86 0 667 0 101 0 1194 1 1057 0 1382 0 203 0 17 0 33 0 0 0 5430 0 48 0
0 0 4 31 29 5552 26 22 12 2
0 0 4 31 29 5552 26 22 12 2
-
0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40
Perjalanan Wisata TDUP USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI Pilihan TDUP : Hotel (hotel bintang dan hotel non bintang) Bumi Perkemahan Persinggahan Karavan Villa Pondok Wisata Akomodasi lain TDUP USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN Pilihan TDUP : Restoran Rumah Makan Bar/Rumah Minum Kafe Pusat Penjualan Jajanan Makanan Jasa Boga Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Restoran/Rumah Makan USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA Pilihan TDUP : Angkutan jalan wisata Angkutan kereta api wisata Angkutan sungai dan danau wisata Angkutan laut domestik wisata Angkutan laut Internasional wisata TDUP USAHA DAYA TARIK WISATA TDUP USAHA PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI (GELANGGANG OLAHRAGA)
-
9
2
4
-
9
2
4
-
0
0
0
-
0.00
0.00
0.00
-
2
7
5
-
2
7
5
-
0
0
0
-
0.00
0.00
0.00
21 0
21 0
0 0
0.00 0.00
19 1
19 1
0 0
0.00 0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
29
-
-
11
2
11 10
8
-
-
11
2
11 10
8
-
-
-
-
-
-
-
-
41 42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
PILIHAN TDUP : Lapangan golf Rumah bilyar Gelanggang renang Lapangan tenes Gelanggang bowling TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (GELANGGANG SENI) Pilihan TDUP : Sanggar Seni Galeri seni Gedung pertunjukan seni TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (ARENA PERMAINAN) TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (HIBURAN MALAM) Pilihan TDUP : Kelab malam Diskotek Pub TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (PANTI PIJAT) TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (TAMAN REKREASI) Pilihan TDUP : Taman Rekreasi Taman Bertema TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (KARAOKE) TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (IMPRESARIAT/PROMOTOR)
0
0
0 30
0.00
0
0
0
0.00
58
59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73
TDUP USAHA JASA PRAMUWISATA TDUP USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN Pilihan TDUP : Penyelenggaraan pertemuan Perjalanan insentif Konferensi Pameran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konvensi TDUP USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA TDUP USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Sarana Wisata Tirta TDUP USAHA WISATA TIRTA (WISATA BAHARI) Pilihan TDUP: Wisata selam Wisata perahu layar Wisata memancing Dermaga bahari TDUP USAHA WISATA TIRTA (WISATA SUNGAI) Pilihan TDUP : Wisata arung jeram Wisata dayung TDUP USAHA SPA Ijin Usaha Penanaman Modal Ijin Prinsip Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ( IUKS )*
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0 17 0
0 17 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
31
1
1
71
71
Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU )* Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)* Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)* JUMLAH
0 1 119
0 1 119
12142 12126
0 0 0
0.00 0.00 0.00
16
0.13
*) *) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sejak Pebruari 2015 penerbitan izin menjadi kewenangan Provin
32
0 0 119
0 0 119
13869 13865
0 0 0
0.00 0.00 0.00
4
0.03
16011 16010
1
0.01
Tabel 2.3.6 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013 – 2015 TAHUN 2013
TAHUN 2014
Jenis Retribusi Target Izin Mendirikan Bangunan
%
Target
Realisasi
%
25.200.000.000
26.434.896.380
104,90
27,950,000,000
30.891.941.773
110,53
9.157.114.340
8.861.403.260
96,77
8.700.000.000
9.451.724.355
108,64
392.885.660
395.631.240
100,69
350.000.000
364.458.120
104,13
34.750.000.000
35.691.930.880
102,71
37.000.000.000
40.708.124.248
110,02
Izin Gangguan / HO Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah
Realisasi
TAHUN 2015 Jenis Retribusi Target Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan / HO Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah
2.4
Realisasi
%
55.900.000.000
60.947.715.595
109,03
8.800.000.000
10.343.167.450
117,54
300.000.000
337.233.960
112,41
65.000.000.000
71.628.117.005
110,20
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan pelayanan perijinan dan penanaman modal yaitu : Tantangan (Threats) BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Inkonsistensi antar regulasi atau peraturan yang ada, masih ada yang tumpang tindih; 2. Persyaratan dan prosedur pelayanan perijinan dan penanaman modal perlu disederhanakan; 3. Jangka waktu pemrosesan beberapa ijin masih tergantung pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) teknis;
35
4. Rendahnya pengurusan perijinan oleh pemilik dan atau pelaku usaha secara langsung, sehingga diperlukan langkah antisipasi. 5. Pemanfaatan teknologi informasi pelayanan perijinan berbasis aplikasi atau online oleh masyarakat dan pelaku usaha masih belum maksimal; 6. Fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan SKPD teknis perlu dioptimalkan dalam pelayanan satu pintu dan satu atap; 7. Kompetensi dan kuantitas SDM masih terbatas dan tidak selaras dengan kewenangan dan beban kerja; 8. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan secara bertahap; 9. Tuntutan dan harapan masyarakat dan pelaku usaha yang semakin tinggi terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal (PTSP)
dalam
memberikan kemudahan serta percepatan proses pelayanan perijinan.
Peluang (Opportunities) BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kota Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur; 2. Sarana Infrastruktur yang memadai, seperti bandara , pelabuhan , terminal, ketersediaan listrik , gas, air dsb; 3. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi setiap tahun, sehingga aktifitas, konsumsi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo juga meningkat; 4. Sosialisasi dan promosi potensi peluang investasi bagi masyarakat dan pelaku usaha secara periodik dan berkelanjutan, sehingga
kesadaran masyarakat
terhadap legalitas perijinan semakin meningkat, serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. 36
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Dari gambaran tantangan dan peluang BPPT yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal kedepan, maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut : 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 4. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian
yang
sehat,
terselenggaranya
penilaian
resiko,
aktifitas
pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian. 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. 6. Penggabungan antara PTSP dan PTSA sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal, dalam arti : bahwa BPPT merupakan satu-satunya tempat pelayanan perijinan dan penanaman modal, dimana PTSP sesuai kewenangan yang dimiliki, sedangkan PTSA hanya sebatas koordinator masuk dan diterimanya pelayanan perijinan dan non perijinan, seperti 37
UKL-UPL, Amdal, Andalalin, Siteplan/Blockplan, klarifikasi konstruksi dll, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat, pelaku usaha atau investor dalam memperoleh legalitas usahanya. 7. Pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perijinan kepada PD Kecamatan untuk lebih mendekatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat, khususnya terkait jenis ijin yang non paralel atau berdiri sendiri dan tidak memerlukan kajian atau pertimbangan teknis, seperti : IMB Rumah Tinggal Non Bertingkat, SIUP Mikro, Reklame Insidentil dll.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo merupakan "PILOT PROJECT" (Kemendagri) dan "ROLE MODEL PTSP 2015"
(Kemenpan
& RB), khususnya di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal dan selalu menjadi acuan model/pola kelembagaan pelayanan perijinan satu pintu dari daerahdaerah lain di Indonesia.
Bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi dari Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo amatlah strategis di masa mendatang, sangatlah ditentukan oleh komitmen Bupati dan semua staf BPPT, serta konsistensi penerapan Stándar Pelayanan Publik (SPP) dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sehingga akan lebih meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor secara professional.
38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPPT Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dapat dirumuskan beberapa permasalahan strategis sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi BPPT belum optimal dalam mendukung kinerja pelayanan perijinan, karena tidak adanya Pejabat Eselon IV (Kasi) dibawah Bidang Perijinan Usaha dan Bidang Perijinan Tertentu yang langsung menangani pelayanan perijinan. 2. Perlunya harmonisasi peraturan sesuai tugas pokok dan fungsi BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan Perangkat Daerah (PD) teknis. Hal ini disebabkan pemahaman yang tidak sama terkait tupoksi, khususnya pra dan pasca perijinan dikeluarkan yaitu bahwa sebelum dan sesudah SK Ijin dikeluarkan, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari PD teknis terkait yang mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan. 3. Pola hubungan kerja dan koordinasi BPPT dengan PD teknis terkait waktu pemrosesan ijin menjadi lebih lama, karena BPPT tidak punya kendali atas waktu ketika proses ijin sudah masuk ke PD lain, misal Ijin Lokasi dll. 4. Belum sepenuhnya kewenangan penandatanganan ijin dilakukan oleh Kepala BPPT, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian ijin lebih lama.
39
5. Perlunya dilakukan perumpunan ijin , penyederhanaan persyaratan ijin dan prosedur dipersingkat melalui integrasi atau otomasi teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perijinan. 6. Perlunya dilakukan penggabungan antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan BPPT dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang menjadi kewenangan PD teknis, sehingga lebih mempermudah dan mempercepat proses pemberian pelayanan perijinan dalam 1 (satu) tempat, termasuk penyatuan proses tinjau lapang ijin dan kajian teknis. 7. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan potensi dan peluang investasi belum optimal, hal ini disebabkan belum adanya peraturan tentang penanaman modal, setelah Rencana Umum Penanama Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo disusun.
3.2
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SIDOARJO Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih
dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun
kedepan, maka disusunlah Visi Kabupaten Sidoarjo, yaitu : "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan". Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun 5 (lima) Misi Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan;
40
2. Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan; 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban; 5. Infrastruktur Publik yang Memadai & Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. Sesuai
dengan
tugas
pokok
dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Sidoarjo, maka berkaitan dengan Misi Kabupaten Sidoarjo yaitu Misi ke 1, yaitu "Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan" dan Misi ke 2, yaitu "Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat" sebagaimana dalam Tabel 3.2.1
41
Tabel 3.2.1 VISI : KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN (RPJMD 2016-2021) MISI TUJUAN SASARAN 1. Pemerintah Yang Bersih 1. Menyediakan aparatur pemerintahan daerah yang 1. Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memadai secara Dan Akuntabel Melalui memadai secara kuantitas dan kualitas. kuantitas dan memiliki kapasitas, komitmen dan inovasi yang Penyelenggaraan tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja Pemerintahan Yang 2. Meningkatkan kualitas Organisasi Perangkat 1. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat Inovatif, Aspiratif, Daerah (OPD) dan tata kelola pemerintahandaerah sesuai kebutuhan daerah Partisipatif Dan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 2. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif Transparan. dan efisien 3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengeolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
1. Meningkatkan kapasistas dan kemandirian fiskal daerah. Meningkatkan kapasistas dan kemandirian fiskal daerah. 2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor potensial (Sektor Industri pengolahan, Perdagangan, Angkutan & komunikasi, Jasa) yang didukung oleh perkembangan sektor primer (Pertanian, perikanan, kelautan) 3. Peningkatan Ketahan Pangan Kabupaten Sidoarjo 4. Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
38
1. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian fiskal daerah berbasis pada sumber penerimaan daerah yang fundamental 1. Pertumbuhan ekonomi sektor potensial yang didukung oleh perkembangan sektor primer. 2. Berkembangnya industri pariwisata dan industri kreatif yang terintegrasi. 3. Terwujudmnya iklim investasi yang kondusif yang mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja 1. Meningkatya stabilitas, ketersediaan dan Mutu pangan daerah 1. Menguatnya kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui perluasan akses dan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal. 3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif gender
3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan.
1. Mewujudkan Pendidikan dasar 9 tahun yang unggul (berdaya saing)
1. Terjaminnya akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat hingga 9 tahun yang unggul (berdaya saing) 2. Terwujudnya tata kelola pendidikan yang mendukung pendidikan unggul 9 tahun. 1. Tersedianya SDM guru dan tenaga kependidikan yang proporsional dan berkualitas 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berdaya saing 2. Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang 2. Terwujudnya tatakelola pelayanan kesehatan yang menjamin berkualitas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan secara optimal 1. Meningkatnya ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata hingga di pelosok desa 4. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok desa 2. Tercapainya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas 4. Meningkatnya tatanan 1. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang 1. Meningkatnya harmoni sosial kehidupan masyarakat berbudaya dan berakhlakul karimah yang berbudaya dan 1. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial berakhlaqul Karimah, (PMKS) di masyarakat 2. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang berlandasan keimanan 2. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat tentram dan tertib kepada Tuhan YME, dalam menjunjung supremasi hukum dan penghormatan serta dapat memelihara terhadap HAM kerukunan, ketentraman, dan ketertiban 3. Revitalisasi nilai dan potensi kearifan lokal (local 1. Menguatnya budaya dan tradisi lokal serta kepemudaan sebagai bagian penting dari proses pembangunan wisdom) 5.Infrastruktur Publik yang Memadai & Berkualitas 4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik untuk memacu dan memicu Sebagai Penunjang kegiatan perekonomian Pertumbuhan Ekonomi 39
2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perhubungan 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman bebas kumuh, air bersih dan sanitasi
dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
1. Meningkatnya keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan lingkungan hidup 5. Meningkatkan Pemeliharaan Lingkungan Hidup untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan
2. Terwujudnya tata ruang sebagai skenario penanggulangan banjir 3. Meningkatnya Konservasi Lingkungan & Pemanfaatan Energi Terbarukan.
40
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo ke depan harus berorientasikan pemberian pelayanan prima yang transparan, bersih dan melayani berbasis penerapan teknologi informasi, yaitu : Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit; Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian; Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman; Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan; Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa; Keadilan Yang Merata, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin; Ketepatan Waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat; Pelayanan perijinan yang transparan berarti semua masyarakat dapat mengetahui waktu, prosedur dan biaya perijinan secara transparan, baik dengan datang secara langsung atau melalui media elektronik; Pelayanan perijinan yang bersih berarti membangun sistem pelayanan perijinan yang akuntabel serta bebas dari praktik KKN, serta membangun budaya aparatur yang jujur dan profesional; Pelayanan perijinan yang melayani adalah pelayanan perijinan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
56
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri.
Visi Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana Renstra Tahun 2015-2019 ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri : Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 57
2. Meningkatkan Pelayanan Publik : Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. 3. Menegakkan Demokrasi : Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyakarat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. 4. Menjaga Integrasi Bangsa : Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri did441ukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
58
1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. 2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban
umum,
serta
meningkatkan
pendayagunaan
administrasi
kependudukan. 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui
peningkatan
kapasitas
dalam
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan berhubungan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada Misi ke 5 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik". Misi ini memberikan kekuatan yang mempunyai arti : 59
a. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui PTSP (BPPT Kabupaten Sidoarjo). b. Dalam memberikan pelayanan publik didukung oleh SDM yang jujur, kompeten dan profesional yang bersih, serta bebas KKN. 3.4 TELAAHAN RENSTRA BKPM RI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM Tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. RPJMN 2015-2019 menargetkan pendapat per kapita tumbuh dari Rp 43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp 72,2 juta pada tahun 2019; tingkat 60
pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0-5,0%; tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-8,0%; serta Indeks Gini turun dari 0,41 menjadi 0,36. Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan
pendapatan
yang
selanjutnya
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan
perekonomian.
Kerjasama
ekonomi
internasional
yang
dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan 61
keamanan, potensi market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan berhubungan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada Misi ke 2 "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing", dengan Tujuannya yaitu untuk Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dalam arti tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian
62
permasalahan
dan
hambatan
dalam
pelaksanaan
penanaman
modal
(debottlenecking). Misi ini memberikan kekuatan yang mempunyai arti : a. Perlunya pelayanan perijinan dan penanaman modal yang berkualitas sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima, mudah, cepat, transparan dan pasti. b. Perlunya penyederhanaan persyaratan, prosedur, pemberian insentif dan fasilitasi penyelesaian masalah & penanganan pengaduan, sehingga terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Sebagaimana Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu Terwujudnya Terwujudnya iklim investasi yang kondusif yang mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja, maka dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi baik PMDN dan
PMA membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan
kemudahan serta kejelasan prosedur pelayanan perijinan dan penanaman modal, sehingga diharapkan mampu menggerakkan sektor swasta dalam roda pembangunan dan ekonomi daerah, serta penciptaan lapangan kerja, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.
3.5 TELAAHAN RTRW & KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.5.1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, memuat : (1) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung, yaitu Kebijakan pemantapan kawasan lindung ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan
63
keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, yaitu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidoarjo meliputi: a. Penataan kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta b. Penatagunaan tanah, air, udara, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan ditujukan untuk menjamin terjaganya kualitas serta mewujudkan tertib penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas tanah, air, udara dan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi kelestariannya dan demi kepentingan semua lapisan masyarakat. Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan: a. pemerataan pembangunan dengan penyebaran wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan dengan penentuan prioritas pengembangan; b. pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan daya dukung lingkungan dengan menekankan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui; c. pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
64
d. peningkatan kapasitas tampung ruang Kabupaten melalui pembangunan vertikal guna memperoleh tambahan luas RTH dan lahan pembangunan infrastruktur kabupaten; e. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sesuai dengan skala pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi setiap golongan masyarakat; f. mendorong peningkatan investasi dan menciptakan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Adapun Pola Ruang untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, meliputi: a. Kawasan pertanian; b. Kawasan pertambangan; c. Ruang peruntukan industri; d. Kawasan pariwisata; e. Kawasan permukiman; f. Kawasan fasilitas umum; g. Kawasan perdagangan dan jasa; h. Kawasan mix use; i. Ruang di dalam bumi. Di samping beberapa hal di atas, terdapat pula ketentuan-ketentuan peruntukan tata ruang pada RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yang perlu menjadi perhatian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pemberian pelayanan perijinan. 65
Pengendalian pemanfaatan ruang membutuhkan
peran serta BPPT Kabupaten
Sidoarjo, agar perijinan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan RTRW dan sesuai dengan aspek-aspek teknis maupun peraturan terkait lainnya.
3.5.2. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam pasal 67 s/d pasal 80, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, bahwa rencana kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap : tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis antara lain adalah kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan antara lain adalah Bandara Juanda di Kecamatan Sedati serta kawasan militer dikecamatan Porong dan Waru. 2. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah KAPUK, Gemopolis di Kecamatan Sedati, Waterfront City di Kecamatan
66
Tarik, Siborian (Jabon – Sidoarjo – Krian), kawasan agropolitan pertanian dan perikanan, serta Pasar Induk Jemundo. 3. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah, kawasan konservasi warisan budaya, seperti Kompleks Candi, Pabrik Gula yang notabene adalah peninggalan Belanda, pengembangan kota baru, serta penanganan dampak sosial adanya bencana lumpur panas Lapindo. 4. Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi antara lain adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai. 5. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup di pantai Timur Sidoarjo (Kawasan Strategis Pesisir direncanakan dikembangkan di Kecamatan Sedati dan Waru, serta Kawasan Wisata pesisir Pulau Dem dikembangkan untuk daerah wisata dan penelitian yang berbasis ekologi).
Untuk mendukung realisasi rencana kawasan strategis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian, fasilitasi dan dukungan
sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPPT Kabupaten Sidoarjo dari sisi pemberian pelayanan perijinan, agar rencana pengembangan kawasan strategis menjadi lebih terarah dan terwujud. Oleh karena itu BPPT Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan dan mengintensifkan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah atau lembaga teknis terkait lainnya, sehingga lebih selektif dalam mengeluarkan perijinan yang terkait dengan pembangunan tempat usaha sesuai dengan RTRW dan peraturan yang ada.
67
3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo menjadi acuan dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran dan fungsi BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) untuk mengidentifikasikan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman), serta
diperlukan untuk menetapkan
tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi organisasi yang realistik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun faktor
internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan peran dan fungsi BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :
3.6.1. KEKUATAN (FAKTOR INTERNAL) : 1. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan semua staf dalam memberikan pelayanan terbaik (Pimpinan inisiatif terknologi informasi) 2. BPPT sebagai lembaga PTSP yang menangani 82 jenis ijin. 3. Penerapan pelayanan perijinan dan penanaman modal oleh sesuai Staf Standart Pelayanan Publik (SPP), Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sehingga prosesnya terukur, cepat, mudah, transparan dan tepat waktu. 4. Melakukan inovasi pelayanan perijinan dan penanaman modal secara berkelanjutan.
68
5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal sangat baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
3.6.2 KELEMAHAN (FAKTOR INTERNAL) : 1. Struktur Organisasi BPPT belum optimal dalam mendukung kinerja pelayanan perijinan, karena tidak adanya Pejabat Eselon IV (Kasi) dibawah Bidang Perijinan Usaha dan Bidang Perijinan Tertentu yang langsung menangani pelayanan perijinan. 2. Pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan belum sepenuhnya pada PTSP, karena masih ada yang tersebar di Perangkat Daerah (PD) lain, termasuk kewenangan penandatanganan 6 Jenis Ijin masih oleh Bapak Bupati Sidoarjo, sehingga waktu penyelesaian ijin lebih lama. 3. Fungsi koordinasi dan konsultasi dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal antar PD dan lembaga teknis terkait lainnya belum optimal. 4. Perlunya dilakukan perumpunan ijin, penyederhanaan persyaratan ijin dan prosedur dipersingkat melalui integrasi atau otomasi teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perijinan. 5. Jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi dan beban kerja masih kurang; 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal BPPT untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal belum optimal; 7. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai;
69
3.6.3 PELUANG (FAKTOR EKSTERNAL) : 1. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kota Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, sehingga menjadi daerah tujuan investasi. 2. Sarana Infrastruktur yang memadai, seperti bandara, pelabuhan, terminal, ketersediaan listrik , gas, air dsb. 3. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi setiap tahun, sehingga aktifitas, konsumsi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo juga meningkat. 4. Sosialisasi dan promosi potensi peluang investasi bagi masyarakat dan pelaku usaha secara periodik dan berkelanjutan, sehingga
kesadaran masyarakat
terhadap legalitas perijinan semakin meningkat, serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. 5. Terjalinnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penerapan pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal.
3.6.4 TANTANGAN/ANCAMAN (FAKTOR EKSTERNAL) : 1. Inkonsistensi antar regulasi atau peraturan perijinan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga masih ada yang tumpang tindih. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten
Sidoarjo
Tahun
2009-2029
sudah
diundangkan, namun sampai saat ini penyusunan RDTRK di 18 (delapan belas) Kecamatan belum selesai seluruhnya, sehingga penentuan suatu lokasi secara detil apakah masuk zona industri, perdagangan, jasa, perumahan dsb masih belum bisa ditentukan secara tegas.
70
3. Masih ditemukannya suatu kegiatan usaha yang turun temurun di salah satu Kecamatan, akan tetapi secara peruntukan RTRW tidak boleh kegiatan usaha tersebut. 4. Kajian-kajian teknis yang dikeluarkan oleh PD terkait masih belum tegas atau mengambang, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak (sesuai atau tidak sesuai) sehingga pada saat pengurusan ijin teknis dan operasional sudah jelas bisa dikeluarkan ijinnya. 5. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat administrasi dan paralel dengan ijin lainnya pada penyelenggara PTSP. 6. Belum terintegrasinya sistem online pelayanan perijinan di BPPT Kabupaten Sidoarjo dengan PD teknis terkait lainnya. 7. Jangka waktu pemrosesan beberapa ijin masih tergantung pada PD teknis; 8. Rendahnya pengurusan perijinan oleh pemilik dan atau pelaku usaha secara langsung, sehingga diperlukan langkah antisipasi (masih banyak di urus Pihak Ketiga) 9. Fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah (PD) teknis perlu dioptimalkan dalam pelayanan satu pintu dan satu atap. 10.Tuntutan dan harapan masyarakat dan pelaku usaha yang semakin tinggi terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam memberikan kemudahan serta percepatan proses pelayanan perijinan. 11.Adanya persaingan kompetensi pelayanan publik sesuai SPP, SOP dan SMM ISO 9001:2008 dalam menarik minat investor, yaitu bagaimana memberikan pelayanan prima, Menciptakan inovasi baru & peluang Investasi, serta melakukan promosi Investasi & produk-produk unggulan Daerah.
71
Dari analisa SWOT tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (Bupati, legislatif dan stkeholder lainnya), pemantapan organisasi kelembagaan dan peningkatan pelaksanaan pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai standart yang telah ditetapkan yaitu cepat, mudah, transparan dan
mutu
tepat waktu,
sehingga diharapkan dapat mengatasi kelemahan ancaman dan tantangan, serta dapat
memanfaatkan
peluang yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas
pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pelaku usaha (kepuasan masyarakat), sehingga nantinya akan berimplikasi kepada pencapaian target kinerja BPPT Kabupaten Sidoarjo dan peningkatan retribusi daerah (PAD).
72
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
4.1
TUJUAN DAN SASARAN BPPT Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah Tahun 2016-2021. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi dan apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran BPPT Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut: TUJUAN 1 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal secara prima. SASARAN 1: Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal INDIKATOR KINERJA SASARAN : Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
73
TUJUAN 2 : Peningkatan/Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah. SASARAN 2: Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah. INDIKATOR KINERJA SASARAN : Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah (Rp).
TUJUAN 3 : Meningkatkan potensi dan peluang investasi daerah. SASARAN 3: Meningkatnya realisasi investasi daerah. INDIKATOR KINERJA SASARAN : 1) Jumlah Penerbitan Ijin Prinsip PMDN (SK Ijin). 2) Jumlah PMA dan PMDN (unit perusahaan). Adapun Matrix Renstra BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, Terlampir
74
Tabel 4.1.1 RENSTRA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 - 2021 TUGAS POKOK Melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan (82 Jenis izin)
•
FUNGSI • Penyusunan program pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal; • Penyelenggaraan perijinan yang menjadi kewenangannya; • Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal; • Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal; • Pemantauan evaluasi pelaksanaan perijinan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo sesuai dengan tugas dan fungsinya Terwujudnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal secara prima
Meningkatkan Potensi dan Peluang investasi daerah
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Meningkatnya realisasi Investasi Daerah
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Jumlah penerbitan izin Prinsip (SK Izin)
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal
58
Jumlah PMA dan PMDN (Unit Perusahaan)
Tabel 4.1.2
MATRIKS RENSTRA 2016-2021 Tujuan 1 Indikator Tujuan
No. 1.
: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Terhadap Layanan BPPT :
Indikator Kinerja Tujuan
Rumus
Kondisi Target Awal Tahun 2016 2021
Survey Kepuasan Masyarakt (SKM) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks) 82.20
83.20 Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Ket Definisi Operasional Kondisi Target Tahun Strategi Uraian Indikator dan Formula Awal Program Kebijakan 2017 2018 2019 2020 2021 Perhitungan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Terwujudnya 1. Survey Kepuasan Untuk mengukur 82.20 82.40 82.60 82.80 83.00 83.20 Meningkatkann Program SKM kepuasan Masyarakat (SKM) tingkat Kepuasan kualitas dan Peningkatan 2015: masyarakat Terhadap Layanan Masyarakat (SKM) kuantitas Pengembangan 83,91 dalam SKPD terhadap layanan pelayanan Sistem (sangat pelayanan SKPD publik (Publik Pelaporan ba perijinan dan Service Capaiani ik) penanaman Excelent) Kinerja dan modal khususnya Keuangan prioritas Hasil Survey peningkatan Kepuasan Masyarakat pelayanan publik melalui PTSP.
59
Tabel 4.1.3
MATRIKS RENSTRA 2016-2021 Tujuan 2 Indikator Tujuan No. 1.
: Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah :
Indikator Kinerja Tujuan Jumlah Pendapatan Retribusi daerah
Rumus Jumlah Pendapatan Retribusi daerah (IMB, HO dan PKD)
Kondisi Awal 2016
Target Tahun 2021
34.732.046.238 35.424.795.480 Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Kondisi Target Tahun Definisi Operasional dan Strategi Uraian Indikator Awal Program Formula Perhitungan Kebijakan 2017 2018 2019 2020 2021 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya 1. Jumlah Pendapatan Untuk mengukur jumlah 34.7 M 34.5 34.9 35.1 35.2 35.4 Meningkatkan Program Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retrubusi M M M M M kesadaran Peningkatan Retribusi (IMB, HO dan PKD) (IMB, HO dan PKD) masyarakat Pelayanan Daerah dengan Perijinan pemberian kemudahan Retribusi IMB 25 M 25.1 25.2 25.3 25.5 25.6 perijinan serta M M M M M peningkatan kualitas dan Retribusi HO 9.43 M 9.44 9.45 9.46 9.48 9.49 kuantitas M M M M M pelayanan perijinan Jumlah Pendapatan Retribusi PKD 300 Jt 270 277 284 292 300 berbasis Retribusi Daerah (Rp) Jt Jt Jt Jt Jt tehnologi informasi
60
Ket
12
Tabel 4.1.4
MATRIKS RENSTRA 2016-2021 Tujuan 3 Indikator Tujuan No. 1.
: Meningkatnya potensi dan peluang Investasi Daerah :
Indikator Kinerja Tujuan Realisasi Investasi Daerah
Kondisi Awal 2016
Rumus Nilai Investasi Daerah (PMA, PMDN dan investasi Lokal) dalam Rupiah
16.633 T 18.634 T
Sasaran Uraian
Indikator
Definisi Operasional dan Rumusan
1 2 3 Meningkatnya 1. Nilai Realisasi Untuk mengukur realisasi Realisasi Investasi jumlah / nilai Investas Investasi Daerah Daerah (Rp) Daerah ( PMA,PMDN ) Nilai Realisasi Investasi PMA Nilai Realisasi Investasi PMDN
Nilai Investasi Daerah (Rp)
Target Tahun 2021
Cara mencapai tujuan & sasaran Kondisi Awal 2016 4
Target Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
6
7
8
9
Program
10 11 Meningkatkan Program pengembangan Pengembangan investasi yang Promosi, difokuskan Monitoring, pada dan Evaluasi 624.9M 637M 650 663M 676M 689 Penanaman M M peningkatan promosi Modal potensi 16 T 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 peluang T T T T T investasi sebagai daya tarik investasi dari dalam dan luar negeri
61
5
Strategi Kebijakan
Ket
12
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPPT STRATEGI BPPT Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran BPPT Kabupaten Sidoarjo, maka Strategi yang akan dilakukan dalam periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1.
Membangun komitmen dan konsistensi yang kuat dari seluruh komponen (pimpinan dan staf) dalam memberikan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang prima.
2. Penerapan Standar Pelayanan Publik, SOP dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara konsisten. 3. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai kompetensinya (profesional). 4. Perumpunan ijin, penyederhanaan prosedur dan persyaratan ijin. 5. Menerapkan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi (online) sehingga memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian ijin. 6. Melakukan sosialisasi pelayanan perijinan dan penanaman modal, serta promosi potensi peluang investasi secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan dan penanaman modal secara bertahap. 8. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal secara berkala dan terus-menerus, termasuk revisi peraturan perundangan perijinan dan penanaman modal. 64
KEBIJAKAN BPPT Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Kebijakan BPPT Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan
dalam periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui pemanfaatan teknologi informasi (sistem online & tracking system). 2. Peningkatan fungsi koordinasi pelayanan administrasi perijinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, sesuai SPP, SOP
dan
SMM ISO 9001:2008. 3. Peningkatan pengembangan potensi dan peluang investasi daerah dalam menarik investor dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
65
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM BPPT KABUPATEN SIDOARJO Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 (duabelas) kegiatan, yaitu : 1) Penyediaan jasa surat-menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan alat tulis kantor 66
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10) Penyediaan bahan logistik kantor 11) Penyediaan makanan dan minuman 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah. 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan mebeleur 2) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Pendidikan dan pelatihan formal. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja PD. 67
2) Penyusunan Laporan Keuangan. 6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1) Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan tertentu. 2) Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan usaha. 7. Program Pengembangan, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal Program Pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1) Pengembangan penanaman modal 2) Promosi penanaman modal 3) Pengelolaan data dan monev penanaman modal.
5.2 PENDANAAN INDIKATIF BPPT Pendanaan indikatif rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun bersumber pada APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Dan untuk lebih jelasnya, sebagaimana dalam Tabel 5.2.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, dibawah ini :
68
Tabel 5.2.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sasaran RPJMD
Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
Indikator Sasaran SKPD (IKU SKPD)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
Terwujudnya Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Terwujudny a Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal
1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
(5)
1.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(6)
(7)
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja
68
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp.
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(10)
(11)
83.9
82.20
95
95
82.40
155,760,000
95
48,750,000
1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
a.Jumlah a. 3 dok Dokumen b.5 Lap Perencanan yang disusun b.Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD
2. Penyusunan Jumlah Laporan Laporan Keuangan Keuangan yang disusun 2.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Aparatur SKPD Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 dok
90
1. Penyediaan Jumlah Surat 2.500 surat Jasa Surat keluar Masuk Menyurat Yang dikelola
a. 3 dok b. 5 Lap
5 dok
154,760,000 a. 3 dok b. 5 Lap
1,000,000
5 dok
161,950,000
1,100,000
90
1,476,774,062
90
1,651,858,755
2.500 surat
10,000,000
2.750 surat
12,000,000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya Rekening Listrik, Air dan Telephone
12 bulan
12 bulan
274,000,000
12 bulan
301,000,000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi
Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal
1 Tahun
1 Tahun
10,000,000
1 Tahun
12,000,000
69
onal
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Adminsitrasi Keuangan
17 orang
17 orang
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah a. 3 orang a. 3 orang Tenaga b. 28 macam b. 28 macam Outsourcing Kebersihan / Jenis dan JUmlah Alat Kebersihan yang diadakan
146,521,062
17 orang
177,945,155
239,350,000 a. 3 orang b. 28 macam
289,050,000
6. Penyediaan Jumlah dan Alat Tulis Jenis Alat Kantor Kebutuhan Kantor yang disediakan
55 macam
55 macam
158,000,000
55 macam
189,600,000
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89 macam
89 macam
205,928,000
98 macam
148,963,600
Jenis Dan JUMlah Barang Cetakan dan Penggandaan
70
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Kantor yang disediakan
7 macam
8 macam
10,000,000
8 macam
11,000,000
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerundangUndangan yang disediakan
6 macam
6 macam
9,000,000
6 macam
10,800,000
10. Penyediaan Makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
830 buah
1.270 buah
35,000,000
1397 buah
37,950,000
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan
1 tahun
1 tahun
230,000,000
1 tahun
258,550,000
12. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 tahun
1 tahun
148,975,000
1 tahun
203,000,000
71
3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sapras Aparatrur dengan kondisi Layak Fungsi
90
90
986,890,000
90
1,384,875,000
1Pembanguna Jumlah n Gedung Gedung Kantor yang disediakan
-
-
-
-
-
2. Pengadaan Jumlah dan Meubeleur Jenis Meubelair yang disediakan
90
90
21,000,000
90
101,500,000
75
13,000,000
3.Pemeliharaa Jumlah Unit n Meubelair Meubelair yang dipelihara 4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
90
90
287,950,000
90
452,100,000
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara
90
90
133,690,000
90
210,650,000
72
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Jumlah kendaraan dinas/Operasi onal yang dipelihara
90
90
65,000,000
90
71,500,000
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara
90
90
85,500,000
90
103,000,000
90
90
393,750,000
90
433,125,000
Prosentase Aparatur yang disiplin
90
90
18,500,000
90
32,000,000
Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas Pakaian Dinas Beserta yang diadakan Perlengkapan nya
90
90
18,500,000
90
22,000,000
-
-
-
90
10,000,000
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Absensi Pegawai
73
5.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian fiskal daerah berbasis pada sumber penerimaan daerah yang fundamental
Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
Meningkatn ya Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Retribusi (Rupiah)
Tingkat Penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM
90
90
87,950,000
90
119,150,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUmlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan
90
90
87,950,000
90
119,150,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUmlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan
90
90
87,950,000
90
119,150,000
a. 100 % b. 3634 skrd
280,800,000
a. 100 % b. 3734 skrd
308,280,000
6.Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
a. Prosentase a. 100 % Jumlah Ijin b. 3634 yang skrd terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan b. Jumlah SKRD yang diterbitkan
74
Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif yang mendukung Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja
Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Meningkat nya Realisasi Investasi Daerah
1.Peningkata n Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan Tertentu
a. JUmlah Perijinan tertentu yang diterbitkan b.Laporan Realisasi Ijin Perijinan c. Laporan SKRD yang diterbitkan
a. 4741 ijin a. 4741 ijin b. 9 lap b. 9 lap c. 3634 skrd c. 3634 skrd
2.Peningkata n Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan Usaha
a. Jumlah Perijinan Usaha yang diterbitkan b. Laporan Realisasi Ijin Perijinan Jenis Usaha
a. 11.314 b. 2 laporan
a. 11.314 b. 2 laporan
3.Nilai Investasi PMDN.
16,008,781 ,555,308
16,008,781,5 55,308
16,328,957,18 6,414
4.Nilai Investasi PMA
624,915,73 8,700
624,915,738, 700
637,414,053,4 74
75
160,000,000
120,800,000
a. 4841 ijin b. 9 lap c. 3.734 skrd
a. 11.414 b. 2 laporan
176,000,000
132,280,000
7.Program Pengembangan Promosi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 1.Pengemba ngan Penanaman Modal
a. Jumlah Penerbitan Ijin Prinsip Investasi PMDN b. Jumlah PMDN dan PMA
a. 50 ijin b. 4000 unit
a. 50 ijin b. 4000 unit
1,293,623,00 0
a. 60 ijin b. 4000 unit
1,477,188,520
a. Jumlah Dokumen Kajian Penanaman Modal yang disusun b. Jumlah Sistem Infomasi yang dibangun/
a. 2 dok b. 5 aplikasi c. 4 laporan
a. 1 dok b. 5 aplikasi c. 2 laporan
664,789,000
a. 1 dok b. 6 aplikasi c. 2 laporan
797,747,520
a. 2 kali b. 100 orang
a. 1 kali b. 100 orang
510,325,000
a. 1 kali b. 100 orang
563,865,000
dipelihara c. Laporan Penerbitan Ijin Peinsip PMDN 2.Promosi Penanaman Modal
a. Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal b.Jumlah Peserta gathering / Sosialisasi Workshop
76
3.Pengelolaa n Data dan monev Penanaman Modal
a.JUmlah Penanaman Modal yang di Monev (PMA dan PMDN) b. Laporan Realisasi PMA dan PMDN
a. 198 perusahaan b. 16.633.697 .294.008
a. 192 perusahaan b. 16.633.697.2 94.008
118,509,000
2,823,523,00 0.00
77
a. 192 perusahaan b. 16.966.371.23 9.888
115,576,000
3,370,243,520.00
Tabel 5.2.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sasaran RPJMD
Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
Indikator Sasaran SKPD (IKU SKPD)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
Terwujudnya Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Terwujudny a Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal
1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
(5)
1.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(6)
(7)
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja
78
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 target Rp
target
Tahun 2019 Rp
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
83.9
82.60
-
82.80
-
95
95
58,500,00 0
95
70,200,000
1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
a.Jumlah a. 3 dok Dokumen b.5 Lap Perencanan yang disusun b.Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD
2. Penyusunan Jumlah Laporan Laporan Keuangan Keuangan yang disusun 2.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Aparatur SKPD Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 dok
90
1. Penyediaan Jumlah Surat 2.500 surat Jasa Surat keluar Masuk Menyurat Yang dikelola
a. 3 dokumen b.5 Laporan
222,854,4 00
a. 3 dokumen b.5 Laporan
267,425,280
5 dokumen
1,320,000
5 dokumen
1,584,000
90
1,982,230, 506
90
2,378,676,607
3.000 surat
14,400,00 0
3.100 surat
17,280,000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya Rekening Listrik, Air dan Telephone
12 bulan
12 bulan
361,200,0 00
12 bulan
433,440,000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi
Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal
1 Tahun
1 tahun
14,400,00 0
1 Tahun
17,280,000
79
onal
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Adminsitrasi Keuangan
17 orang
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah a. 3 orang Tenaga b. 28 macam Outsourcing Kebersihan / Jenis dan JUmlah Alat Kebersihan yang diadakan
17 orang
213,534,1 86
17 orang
256,241,023
a. 4 orang b. 28 macam
346,860,0 00
a. 4 orang b. 28 macam
416,232,000
6. Penyediaan Jumlah dan Alat Tulis Jenis Alat Kantor Kebutuhan Kantor yang disediakan
55 macam
55 macam
227,520,0 00
55 macam
273,024,000
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89 macam
98 macam
178,756,3 20
98 macam
214,507,584
Jenis Dan JUMlah Barang Cetakan dan Penggandaan
80
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Kantor yang disediakan
7 macam
8 macam
13,200,00 0
8 macam
15,840,000
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerundangUndangan yang disediakan
6 macam
6 macam
12,960,00 0
6 macam
15,552,000
10. Penyediaan Makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
830 buah
1536 buah
45,540,00 0
1689 buah
54,648,000
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan
1 tahun
1 tahun
310,260,0 00
1 tahun
372,312,000
12. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 tahun
1 tahun
243,600,0 00
1 tahun
292,320,000
81
3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sapras Aparatrur dengan kondisi Layak Fungsi
90
1Pembanguna Jumlah n Gedung Gedung Kantor yang disediakan
-
2. Pengadaan Jumlah dan Meubeleur Jenis Meubelair yang disediakan
90
3.Pemeliharaa Jumlah Unit n Meubelair Meubelair yang dipelihara
90
1,618,537, 500
90
1,942,245,000
90
121,800,0 00
90
146,160,000
80
15,600,00 0
85
18,720,000
4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
90
90
542,520,0 00
90
651,024,000
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara
90
90
252,780,0 00
90
303,336,000
82
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Jumlah kendaraan dinas/Operasi onal yang dipelihara
90
90
85,800,00 0
90
102,960,000
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara
90
90
123,600,0 00
90
148,320,000
90
90
476,437,5 00
90
571,725,000
Prosentase Aparatur yang disiplin
90
90
38,400,00 0
90
46,080,000
Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas Pakaian Dinas Beserta yang diadakan Perlengkapan nya
90
90
26,400,00 0
90
31,680,000
-
90
11,000,00 0
90
13,200,000
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Absensi Pegawai
83
5.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian fiskal daerah berbasis pada sumber penerimaan daerah yang fundamental
Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
Meningkatn ya Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Retribusi (Rupiah)
Tingkat Penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM
90
90
142,980,0 00
90
171,576,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUmlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan
90
90
142,980,0 00
90
171,576,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUmlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan
90
90
142,980,0 00
90
171,576,000
a. 100 % b. 3834 skrd
339,768,0 00
a. 100 % b. 3934 skrd
373,744,000
6.Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
a. Prosentase a. 100 % Jumlah Ijin b. 3634 yang skrd terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan b. Jumlah SKRD yang diterbitkan
84
Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif yang mendukung Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja
Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Meningkat nya Realisasi Investasi Daerah
1.Peningkata n Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan Tertentu
a. JUmlah Perijinan tertentu yang diterbitkan b.Laporan Realisasi Ijin Perijinan c. Laporan SKRD yang diterbitkan
a. 4741 ijin b. 9 lap c. 3634 skrd
a. 4941 ijin b. 9 laporan c. 3.834 skrd
193,600,0 00
a. 5041 ijin b. 9 laporan c. 3.934 skrd
212,960,000
2.Peningkata n Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan Usaha
a. Jumlah Perijinan Usaha yang diterbitkan b. Laporan Realisasi Ijin Perijinan Jenis Usaha
a. 11.314 b. 2 laporan
a. 11.514 b. 2 laporan
146,168,0 00
a. 11.614 b. 2 laporan
160,784,000
3.Nilai Investasi PMDN.
16,008,781 ,555,308
16,655,53 6,330,142
-
16,988,647, 056,745
-
4.Nilai Investasi PMA
624,915,73 8,700
650,162,3 34,543
-
663,165,581 ,234
-
85
7.Program Pengembangan Promosi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 1.Pengemba ngan Penanaman Modal
a. Jumlah Penerbitan Ijin Prinsip Investasi PMDN b. Jumlah PMDN dan PMA
a. 50 ijin b. 4000 unit
a. 70 ijin B. 4000 unit
1,772,626, 224
a. 80 ijin B. 4000 unit
2,127,151,469
a. Jumlah Dokumen Kajian Penanaman Modal yang disusun b. Jumlah Sistem Infomasi yang dibangun/
a. 2 dok b. 5 aplikasi c. 4 laporan
a. 1 dok b. 6 aplikasi c. 2 laporan
957,297,0 24
a. 1 dok b. 7 aplikasi c. 2 laporan
1,148,756,429
a. 2 kali b. 100 orang
a. 1 kali b. 100 orang
676,638,0 00
a. 2 kali b. 100 orang
811,965,600
dipelihara c. Laporan Penerbitan Ijin Peinsip PMDN 2.Promosi Penanaman Modal
a. Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal b.Jumlah Peserta gathering / Sosialisasi Workshop
86
3.Pengelolaa n Data dan monev Penanaman Modal
a.JUmlah Penanaman Modal yang di Monev (PMA dan PMDN) b. Laporan Realisasi PMA dan PMDN
a. 198 perusahaan b. 16.633.697 .294.008
a. 192 perusahaa n b. 17.305.69 8.664.686
138,691,2 00
3,970,811, 724.00
87
a. 192 perusahaan b. 17.651.812. 637.979
166,429,440
4,730,996,468. 80
Tabel 5.2.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sasaran RPJMD
Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
Indikator Sasaran SKPD (IKU SKPD)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
Terwujudnya Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Terwujudny a Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal
1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
(5)
1.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(6)
(7)
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja
88
Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2020 target Rp
Tahin 2021 target
Rp
(8)
(15)
(16)
(17)
(18)
83.9
83
-
83.20
-
95
95
84,240,00 0
95
84,240,000
1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
a.Jumlah a. 3 dok Dokumen b.5 Lap Perencanan yang disusun b.Jumlah laporan Capaian Kinerja SKPD
2. Penyusunan Jumlah Laporan Laporan Keuangan Keuangan yang disusun 2.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Aparatur SKPD Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 dok
90
1. Penyediaan Jumlah Surat 2.500 surat Jasa Surat keluar Masuk Menyurat Yang dikelola
a. 3 dokumen b.5 Laporan
320,910,3 36
a. 3 dokumen b.5 Laporan
385,092,403
5 dokumen
1,900,800
5 dokumen
1,900,800
90
2,854,411, 929
90
2,854,411,929
3250 surat
20,736,00 0
3.400 surat
20,736,000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya Rekening Listrik, Air dan Telephone
12 bulan
12 bulan
520,128,0 00
12 bulan
520,128,000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi
Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal
1 Tahun
1 Tahun
20,736,00 0
1 tahun
20,736,000
89
onal
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Adminsitrasi Keuangan
17 orang
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah a. 3 orang Tenaga b. 28 macam Outsourcing Kebersihan / Jenis dan JUmlah Alat Kebersihan yang diadakan
17 orang
307,489,2 28
17 orang
307,489,228
a. 5 orang b. 28 macam
499,478,4 00
a. 5 orang b. 28 macam
499,478,400
6. Penyediaan Jumlah dan Alat Tulis Jenis Alat Kantor Kebutuhan Kantor yang disediakan
55 macam
55 macam
327,628,8 00
55 macam
327,628,800
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89 macam
98 macam
257,409,1 01
98 macam
257,409,101
Jenis Dan JUMlah Barang Cetakan dan Penggandaan
90
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Kantor yang disediakan
7 macam
8 macam
19,008,00 0
8 macam
19,008,000
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerundangUndangan yang disediakan
6 macam
6 macam
18,662,40 0
6 macam
18,662,400
10. Penyediaan Makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
830 buah
1857 buah
65,577,60 0
2042 buah
65,577,600
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan
1 tahun
1 tahun
446,774,4 00
1 tahun
446,774,400
12. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
1 tahun
1 tahun
350,784,0 00
1 tahun
350,784,000
91
3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sapras Aparatrur dengan kondisi Layak Fungsi
90
1Pembanguna Jumlah n Gedung Gedung Kantor yang disediakan
-
2. Pengadaan Jumlah dan Meubeleur Jenis Meubelair yang disediakan
90
3.Pemeliharaa Jumlah Unit n Meubelair Meubelair yang dipelihara
90
2,330,694, 000
90
2,483,195,564
90
175,392,0 00
90
52,254,720
90
22,464,00 0
95
26,956,000
4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
90
90
781,228,8 00
90
716,511,744
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara
90
90
364,003,2 00
90
332,663,500
92
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Jumlah kendaraan dinas/Operasi onal yang dipelihara
90
90
123,552,0 00
90
161,740,800
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara
90
90
177,984,0 00
90
213,292,800
90
90
686,070,0 00
90
979,776,000
Prosentase Aparatur yang disiplin
90
90
55,296,00 0
90
55,296,000
Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas Pakaian Dinas Beserta yang diadakan Perlengkapan nya
90
90
38,016,00 0
90
38,016,000
-
90
15,840,00 0
90
19,000,000
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Absensi Pegawai
93
5.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian fiskal daerah berbasis pada sumber penerimaan daerah yang fundamental
Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
Meningkatn ya Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Retribusi (Rupiah)
Tingkat Penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM
90
90
205,891,2 00
90
205,891,200
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUmlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan
90
90
205,891,2 00
90
205,891,200
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUmlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan
90
90
205,891,2 00
90
205,891,200
a. 100 % b. 4034 skrd
411,119,2 80
a. 100 % b. 4134 skrd
452,231,208
6.Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
a. Prosentase a. 100 % Jumlah Ijin b. 3634 yang skrd terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan b. Jumlah SKRD yang diterbitkan
94
Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif yang mendukung Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja
Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Meningkat nya Realisasi Investasi Daerah
1.Peningkata n Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan Tertentu
a. JUmlah Perijinan tertentu yang diterbitkan b.Laporan Realisasi Ijin Perijinan c. Laporan SKRD yang diterbitkan
a. 4741 ijin b. 9 lap c. 3634 skrd
a. 5141 ijin b. 9 laporan c. 4034 skrd
234,256,0 00
a. 5241 ijin b. 9 laporan c. 4134 skrd
257,681,600
2.Peningkata n Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan Usaha
a. Jumlah Perijinan Usaha yang diterbitkan b. Laporan Realisasi Ijin Perijinan Jenis Usaha
a. 11.314 b. 2 laporan
a. 11.714 b. 2 laporan
176,863,2 80
a. 11.814 b. 2 laporan
194,549,608
3.Nilai Investasi PMDN.
16,008,781 ,555,308
17,328,41 9,997,880
-
17,674,988, 397,837
-
4.Nilai Investasi PMA
624,915,73 8,700
676,428,8 92,859
-
689,957,470 ,716
-
95
7.Program Pengembangan Promosi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 1.Pengemba ngan Penanaman Modal
a. Jumlah Penerbitan Ijin Prinsip Investasi PMDN b. Jumlah PMDN dan PMA
a. 50 ijin b. 4000 unit
a. 90 ijin B. 4000 unit
2,552,581, 763
a. 1.00 ijin B. 4000 unit
2,552,581,763
a. Jumlah Dokumen Kajian Penanaman Modal yang disusun b. Jumlah Sistem Infomasi yang dibangun/
a. 2 dok b. 5 aplikasi c. 4 laporan
a. 1 dok b. 7 aplikasi c. 2 laporan
1,378,507, 715
a. 1 dok b. 8 aplikasi c. 2 laporan
1,378,507,715
a. 2 kali b. 100 orang
a. 2 kali b. 100 orang
974,358,7 20
a. 2 kali b. 100 orang
974,358,720
dipelihara c. Laporan Penerbitan Ijin Peinsip PMDN 2.Promosi Penanaman Modal
a. Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal b.Jumlah Peserta gathering / Sosialisasi Workshop
96
3.Pengelolaa n Data dan monev Penanaman Modal
a.JUmlah Penanaman Modal yang di Monev (PMA dan PMDN) b. Laporan Realisasi PMA dan PMDN
a. 198 perusahaan b. 16.633.697 .294.008
a. 192 perusahaa n b. 18.004.84 8.890.739
199,715,3 28
5,639,822, 242.56
97
a. 192 perusahaan b. 18.364.945. 868.553
199,715,328
5,833,435,734. 56
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD). Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan, maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan, akan tergambar secara jelas dan terukur. Sesuai dengan dokumen perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya sebagaimana Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPPT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, terlampir dan Matrik 6.2 – 6.4 Keterkaitan Restra BPPT dengan RPJMD Tahun 2016-2021 Terlampir.
98
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA BPPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD N O
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
TUJUAN
SASARAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal
Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
82.20
82.40
82.60
82.80
83
83.20
2.
Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Retribusi
34,732,046,238. 00
34,839,307,898.00
34,984,354,500.00
35,130,256,794.00
35,276,989,966.00
35,424,795,480.00
3.
Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
1. Nilai Investasi PMA
624,915,738,700
637,414,053,474
650,162,334,543
663,165,581,234
676,428,892,859
689,957,470,716
2. Nilai Investasi PMDN
16,008,781,555, 308
16,328,957,186,414
16,655,536,330,142
16,988,647,056,745
17,328,419,997,880
17,674,988,397,837
99
Matrik 6.2 Keterkaitan Renstra BPPT dengan RPJMD Tahun 2016 Grand Design RPJMD 2016-2021
Renstra BPPT Tahun 2016
100
Matrik 6.3 Keterkaitan Renstra BPPT dengan RPJMD Tahun 2016 Grand Design RPJMD 2016-2021
Renstra BPPT Tahun 2016
101
Matrik 6.4 Keterkaitan Renstra BPPT dengan RPJMD Tahun 2016 Grand Design RPJMD 2016-2021
Renstra BPPT Tahun 2016
102
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo ini merupakan pedoman tertulis yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Renstra BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan setiap tahun dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Rencana Strategis BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan
sangat
penyempurnaan, serta komitmen dan dukungan
diharapkan untuk perbaikan dan
semua bidang dan unit kerja dapat
melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja dan kepuasan masyarakat, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
103
