SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)
Ekonomika Terapan
PENDAHULUAN Deskripsi singkat Pokok bahasan ini akan membahas system perencanaan pembangunan yang digunakan di Indonesia, peraturan perundangan yang mendukung, dan dokumen perencanaan daerah yang digunakan di daerah sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasionaI
PENDAHULUAN Manfaat Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang system perencanaan yang digunakan di Indonesia dan dokumen perencanaan yang ada di daerah.
PENDAHULUAN Relevansi Pokok bahasan ini memperkenalkan kepada mahasiswa system perencanaan pembangunan di Indonesia sebagai intepretasi konsep, teori, proses dan tahapan perencanaan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya
PENDAHULUAN Learning Outcomes Mahasiswa mampu memetakan dan menunjukkan hubungan antar dokumen perencanaan daerah
Definisi SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Latar belakang • • • •
Amandemen Keempat UUD NRI 1945 UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden Revisi UU 22/1999 Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1.
2. 3.
Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, dan Asas akuntabilitas
Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL
DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Panjang Nasional Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Menengah Nasional Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pendekatan Proses Perencanaan pembangunan dalam SPPN 1.
2.
3. 4.
Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
Sumber: Modul PPRG GIZ, 2012
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Dokumen-dokumen Perencanaan di Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) • Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. • Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan. • Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang. • Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah. • RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) • SKPD menyusun Renstra-SKPD. • Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD • Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda. • Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) • Bappeda menyusun rancangan awal RKPD. • Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. • Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD. • Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju • RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. • RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENUTUP Hasil belajar mahasiswa terkait dengan pokok bahasan ini akan dievaluasi dengan menilai hasil kerja kelompok dalam menyusun dokumen perencanaan dikelas. mahasiswa resume untuk pokok bahasan di BAB VI.
