RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: RPJMN atau GBHN? Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota MPR/DPD RI dengan Masyarakat Aceh Banda Aceh, 18 Juni 2016
Masalah • Apakah SPPN saat ini sudah tepat untuk menjawab berbagai masalah pembangunan bangsa di Indonersia? • Adanya kebijakan RPJMN, apakah sudah cukup memadai, atau masih diperlukan GBHN seperti yang lalu? • Bagaimana peran MPR yang ideal dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
2
1
RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Apa yang mau dicapai sebuah negara? • Tujuan Kesejahteraan bangsa – Sasaran: ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, ideologi
• Untuk mencapai tujuan/sasaran Perencanaan (indikatorindikator) • Perencanaan menurut waktu: – Jangka pendek, – jangka menengah, – jangka panjang RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
3
Apakah Perencanaan itu? • Teori umum mengenai perencanaan belum ada • Ciri pokok mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan untuk pemecahan masalah di masa yang akan datang • Perencanaan adalah cara berpikir mengatasi masalah sosial dan ekonomi untuk menghasilkan sesuatu di masa depan (Friedman) RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
4
2
RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Sifat Perencanaan yang Ideal • Perspektif – Implikasi dari landasan teori yang digunakan
• Futuristik – Mampu berhadapan dengan risiko-risiko/ketidakmenentuan di masa yang akan datang
• Antisipatif – Mampu memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai fenomena yang dihadapi RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
5
Tradisi dalam proses perencanaan • Tradisi analisis kebijakan
• Status Quo
• Tradisi reformasi sosial
• Anti Status Quo
• Tradisi pembelajaran sosial
• Learning by Doing
• Tradisi mobilisasi sosial
• Transformasi Sosial
RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
6
3
RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Kelompok Model Perencanaan Konsistensi Beberapa tujuan pembangunan diupayakan untuk dicapai secara konsisten dengan karakteristik utama berorientasi ke sisi permintaan/kebutuhan
Optimisasi Menekankan pencapaian nilai optimum dari suatu tujuan akibat kendala atau keterbatasan sumberdaya
Simulasi Berorientasi ke suatu percobaan terhadap sistem yang dirumuskan melalui model RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
7
Mengapa RPJPN/RPJMN? Pasca Reformasi • Semangat reformasi anti status quo?
Sebelum Reformasi
• Lahir UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004, amanat:
• Propenas (kebijakan lintas sektor dan prioritas amanat GBHN) UU
– RPJPN (20 tahun) UU – RPJMN (5 tahun) Perpres – RKP (1 tahun) Perpres RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
• GBHN (5 tahun) RPJM? – (Tap MPR, Lembaga tertinggi negara)
• Repeta UU
RDP MPR/DPD RI
8
4
RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Bentuk Dokumen Perencanaan • RPJPN/RPJMN atau nama lain? – Sepanjang substansi terpenuhi, tujuan nasional tercapai, sahsah saja RPJPN/RPJMN
• Legalitas RPJPN & RPJMN level penetapan jauh di bawah GBHN – RPJPN & RPJMN executive perspective?
• Dampaknya: koneksitas antar RPJMN dengan RPJPN lemah tujuan nasional jangka panjang ‘tidak tercapai’ RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
9
Koneksitas/kontinuitas • Bila rezim ekstrim (kiri? kanan?) (Pemerintah pusat, pemerintah daerah) bagaimana koneksitas/kontinuitas? – RPJMN RPJPN? – RPJMD RPJMN? RPJPN?
RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
10
5
RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Koneksitas/kontinuitas • Program prioritas cenderung tergantung pada visi dan misi presiden/kepala daerah terpilih bila rezim ekstrim? – Bagaimana dengan RPJP? (adakah RPJP diperhatikan saat menyusun visi dan misi presiden/kepala daerah?)
– Bagaimana dengan RPJM sebelumnya? (adakah RPJM baru sebagai serial dari RPJM yang telah berakhir?) • sesuatu yang baru dan berbeda? RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
11
Rekomendasi • Perlu pengkajian secara komprehensif dari berbagai aspek ideopoleksosbudkum • RPJPN sebaiknya bukan perspektif eksekutif, tetapi konsensus dan amanat lembaga (ter)tinggi negara kepada pemerintah Ketetapan MPR?, bukan undang-undang • Lembaga tertinggi negara dapat menyusun ‘AGENDA-AGENDA PEMBANGUNAN’ untuk lima tahunan berdasarkan RPJPN (20 atau 25 tahun) yang selanjutnya diterjemahkan oleh eksekutif dalam bentuk RPJMN Undang-undang, bukan Perpres RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
12
6
RDP MPR/DPD RI
18-Jun-16
Rekomendasi • RKP dilaksanakan oleh pemerintah dengan Perpres • Pemerintah Daerah menyusun RPJPD berpedoman pada RPJPN dan Agenda Pembangunan PERPRES • Pemerintah daerah berpedoman pada Agenda Pembangunan dan RPJMN penetapan RPJMD ditetapkan dengan PERDA, bila perlu dengan prespres RPJMN atau GBHN?| Abd. Jamal
RPJMN atau GBHN? | Abd. Jamal
RDP MPR/DPD RI
13
7
