BAB I PENDAHULUAN. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan. Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana halnya Bupati Lamandau juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah disamping memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2013-2018.

Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page1

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Lamandau

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memberikan gambaran tentang

program

dan

kegiatan

prioritas

terutama

mengenai

pengelolaan pendapatan dan keuangan serta aset daerah yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pada dasarnya PAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan

sumber

penerimaan

yang

sangat

potensial

dalam

mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah dalam

membiayai

semua

kegiatan

yang

telah

direncanakan.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat direalisasikan guna

mendukung

pelaksanaan

semua

program

pembangunan

daerah.PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah masih memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan kebocorandan mengkaji kemungkinan menggali sumber-sumber

PAD baru yang

tidak memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalian dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih


Page2

berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 disusun dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu dari Instansi Pemerintah maupun dari masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD yang telah dilaksanakan sebelumnya.Semua usulanprogram dan kegiatan diterima dan selanjutnya ditelaah,program dan kegiatan yang menjadi prioritas.

1.2.

Landasan Hukum Landasan

hukum

dalam

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau ini adalah : 1.

Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);

3.

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page3

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang–Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


Page4

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang

Wilayah

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);


Page5

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun

2011

tentang

Perubahan

Kedua

atas

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


Page6

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2013-2018

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2014

Nomor

122,

Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).


Page7

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2013 – 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lamandau adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode tahun 2013-2018, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun. Untuk mencapai maksud tersebut, Renstra SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau antara lain memuat tentang : a.

Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan datang.

b.

Rumusan agenda pokok pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis permasalahan

sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau, yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun yang akan datang.


Page8

c.

Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen Renstra SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

bertujuan untuk : 1.

Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan Renja SKPD.

2.

Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai Misi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

3.

Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan daerah.

4.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antara SKPD Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Daerah.

5.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

6.

Menggalang partisipasi masyarakat.

7.

Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.


Page9

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

PPKAD

Kabupaten

Lamandau disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang RENSTRA, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II.

Gambaran Pelayanan SKPD Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III.

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada

Bab

ini

dikemukakan

mengenai

Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran

Jangka

Menengah

SKPD,

serta

Strategi

dan

Kebijakan.


Page10

Bab V.

Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Pada bab ini menggambarkan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018. Bab VI.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini diungkapkan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

SKPD

komitmen

dalam

untuk

lima

tahun

mendukung

mendatang

pencapaian

sebagai

tujuan

dan

sasaran RPJMD. Bab VII.

Penutup.


Page11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD 2.1.1.

Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, bahwa tugas pokok Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara teknis operasional bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/aset daerah.

2.1.2.

Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.

Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

c.

Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;

d.

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;


Page12

e.

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau;

f.

Pembinaan,pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2.1.3.

g.

Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan

h.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Struktur Organisasi Susunan

organisasi

Dinas

PPKAD

Kabupaten

Lamandau

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 terdiri dari : 1.

Kepala

Dinas,

mempunyai

tugas

memimpin,

membina,

membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur

pembantu

dan

pelaksana

serta

merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. 2.

Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan


rumah

urusan

tangga

dan

kepegawaian, keuangan, hubungan

masyarakat, Page13

organisasi dan tatalaksana pada DPPKAD Kabupaten Lamandau. Sekretaris membawahkan : a.

Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pengendalian

Program,

mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan pengendalian program; b.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan pelaksanaan anggaran; dan

c.

Sub

Bagian

Umum,Kepegawaian

dan

Perlengkapan,

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

penatausahaan

barang-barang inventaris kantor serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang di Lingkungan DPPKAD Kabupaten Lamandau. 3.

Bidang

Pendapatan,

penerimaan

daerah,

mempunyai melaksanakan

tugas

mengkoordinasikan

pendaftaran,

pendataan,

penetapan dan penagihan pajak daerah serta perencanaan, pengawasan dan pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan. Kepala Bidang Pendapatan membawahkan : a.

Seksi Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pendapatan meliputi pendataan wajib pajak daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas


Page14

serta melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak daerah PBB dan BPHTB; b.

Seksi

Penetapan

dan

Penagihan,

mempunyai

tugas

melaksanakan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan tatausaha

penerimaan,

piutang,

penagihan,

usul

penghapusan, restitusi dan kompensasi, keberatan dan pengurangan sanksi administrasi serta pembetulan surat keputusan

keberatan

dan

surat

keputusan

pemberian

pengurangan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menghitung dan mengusulkan penetapan, melaksanakan penagihan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menerbitkan Surat Ketetapan pajak dan menyiapkan daftar ketetapan pajak; dan c.

Seksi

Pembinaan

menyusun

dan

kebijakan

Pengawasan,

teknis

mempunyai

pemungutan,

tugas

pemeriksaan,

pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB, melaksanakan

pelaporan,

mengkoordinasikan pengembangan,

pertanggungjawaban,

pelaksanaan

pengkajian

dan

tugas

dan

penyuluhan,

serta fungsi, serta

mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.


Page15

4.

Bidang Anggaran, mempunyai tugas merumuskan kebijakan sistem penganggaran, penerpan system aplikasi penganggaran, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, melakukan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran membawahkan : a.

Seksi Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas menyusun pedoman

teknis

penganggaran,

standar

biaya

umum,

menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancanagan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau perubahan APBD, menyiapkan bahan rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil evaluasi, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPPA-SKPD); dan b.

Seksi Pelaksanaan Anggaran, mempunyai tugas menyusun, menyiapkan

pedoman

teknis

pelaksanaan

APBD

dan

perubahan APBD, menyiapkan bahan persetujuan revisi program/kegiatan, menyiapkan data dan informasi untuk pubikasi, menyimpan dan mengamankan database dan dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan APBD.


Page16

5.

Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas menginventarisir dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahkan : a.

Seksi

Pengelolaan

Kas

Daerah,

mempunyai

tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi kas daerah secara sistematis dan

kronologis,

menyiapkan

dan

menyusun

laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku; b.

Seksi Belanja Pegawai, mempunyai tugas menyiapkan surat perintah

pencairan dana (SP2D)

Belanja Gaji, menguji

kebenaran penagihan belanja gaji dan pelayanan public serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan; dan c.

Seksi

Pembiayaan,

Investasi

dan

Pinjaman

Daerah,

mempunyai tugas menyiapkan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung, menguji kebenaran penagihan, melaksanakan

pelayanan

public

dan

melakukan

penatausahaan administrasi keuangan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.


Page17

6.

Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, melaksanakan akuntansi keuangan daerah, mengembangkan

sistem

akuntansi,

menyiapkan

laporan

keuangan dan menyajikan informasi keuangan daerah. Kepala Bidang Akuntansi membawahkan : a.

Seksi

Verifikasi,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dan kas daerah; b.

Seksi

Pembukuan,

pembukuan

mempunyai

sistem

akuntansi

tugas

dan

melaksanakan

menyusun

laporan

keuangan daerah; dan c.

Seksi

Akuntansi

dan

Pelaporan,

mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan kebijakan akuntansi keuangan SKPD dan menyajikan informasi keuangan daerah. 7.

Bidang

Kekayaan

merumuskan

dan

kebijakan

Aset

Daerah,

mempunyai

tugas

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang milik daerah. Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah membawahkan : a.

Seksi Pengadaan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik daerah;

b.

Seksi

Pemeliharaan,

mempunyai

tugas

merumuskan

kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pemeliharaan barang milik daerah; dan Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page18

c.

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap inventarisasi serta penghapusan barang milik daerah.

2.2.

Sumber Daya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau pada tahun 2014 adalah sebanyak 38 orang Pegawai Negeri Sipil. Secara rinci Data Kepegawaian Dinas PPKAD Kabupaten Lamandausampai dengan tahun 2014dapat disajikan pada Tabel berikutini : Tabel 1 Data PNS dan Pegawai Kontrak DPPKAD Kabupaten LamandauPer 1 Maret 2014 Berdasarkan Golongan / Ruang, Kelamin dan Pendidikan No Gol / Ruang 1 IV d 2 IV c 3 IV b 4 IV a 5 III d 6 III c 7 III b 8 III a 9 II d 10 II c 11 II b 12 II a 13 Id 14 Ic 15 Ib 16 Ia 17 Peg. Kontrak 18 THL

Kelamin LK PR 1 1 2 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 8 1 1 14 5


SD SLTP 1 JUMLAH

Pendidikan SLTA D1 D2 1 1 9 1 -

D3 2 1 -

S1 4 7 4 5 -

S2 1 1 1 -

Jlh 1 1 4 8 4 5 2 3 9 1 19 57 Page19

Sampai dengan tahun 2014 masih terdapat 10 buah jabatan eselon IV yang belum terisi karena terbatasnya SDM yang sesuai dengan tuntutan profesionalisme bidang tugas, sehingga mekanisme dalam sistem pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Per 31 Desember

2013meliputi tanah, kantor, kendaraan, dan

peralatan elektronik.


Page20

Tabel 2 Data Peralatan Pendukung Operasional No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Nama Fasilitas 2 Gedung Kantor Pos Retribusi Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Mesin Tik Printer Mesin Perforasi Genset Rumah Penjaga Meja Kerja Kursi Kerja Meja / Kursi Tamu Filling Kabinet Lemari Besi Lemari Arsip Kayu Brankas Televisi Parabola AC Pesawat Telepon Slide Proyektor Handy Camera Kulkas Mini Kamera Digital Kursi Lipat Kursi Rapat Mesin Potong Rumput Mesin Pompa Air Wireless Kipas Angin Faximili Gudang Arsip GPS Tablet Tanah


Jumlah 3 2 Unit 4 Buah 3 Unit 25 Unit 23 Unit 10 Unit 3 Buah 32 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Unit 60 Buah 35 Buah 3 Set 40 Buah 10 Buah 6 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Set 4 Buah 1 Paket 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 61 Buah 20 Buah 1 Buah 3 Unit 1 Unit 6 Buah 1 Buah 1 bangunan 1 unit 15 unit 11.758 m²

Keterangan 4 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Page21

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target

renstra

periode

sebelumnya,

dan/atauindikator

kinerja

pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan pelayanan pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau periode 20082013 disajikan dalam Tabel 2.1,Tabel 2.2.danTabel 2.3.


Page22

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan

yang

dihadapi

dalam

upaya

untuk

meningkatkan

pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah antara lain : a.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut meskipun dengan jumlah personil yang sangat terbatas, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.

b.

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran penting mereka dalam pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari pajak daerah itu sendiri dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah.

c.

Terbatasnya sarana pendukung kegiatan operasional baik untuk pemungutan pajak maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah, aparatur

Dinas

PPKAD

mengoptimalkansarana

Kabupaten

yang

ada

Lamandau

dengan

dituntut

untuk

sebaik-baiknya

untuk

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Page23

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain : a.

Pada tahun 2014, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa PBB-P2 pengelolaannya akan diserahkan kepada Daerah. Ini berarti bahwa PBB-P2 akan menjadi pajak daerah, dengan demikian daerah

mempunyai

peluang

besar

untuk

meningkatkan

potensi

pendapatan asli daerah. b.

Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah akan diarahkan langsung kepada masyarakat (wajib pajak), tidak lagi hanya melalui aparat desa atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkat.

c.

Penerapan teknologi informasi (SIMDA BMD) dalam pengelolaan aset daerah.

d.

Penerapan teknologi informasi (SIMDA Keuangan) dalam pengelolaan keuangan daerah.

e.

Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.


Page24

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu : a.

Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak daerah mengingat luasnya Wilayah Kabupaten Lamandau.

b.

Kurangnya koordinasi antar dinas terkait pengelola pendapatan daerah dengan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dan ini berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing instansi terkait tersebut.

c.

Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi daerah juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal ini mengakibatkan banyak masyarakat (wajib pajak) yang tidak memiliki

NPWPD serta tidak bersedia untuk melaksanakan

kewajiban membayar pajak.


Page25

d.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

seringkali

mengalami

kesulitan

terutama

karena

terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang ada pada SKPD terbatas. e.

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau juga masih mengalami kendala dalam pengelolaan asset daerah, hal ini dikarenakan minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum memadai sedangkan aset yang dikelola begitu besar dan tersebar di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Lamandau.

f.

Aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD masih belum maksimal dalam penggunaannya dikarenakan sistem yang ada pada saat ini masih belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aplikasi yang ada harus segera diupdate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.


Page26

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan programkepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih periode 20132018 yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, dengan Misi : 1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page27

5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. Menumbuhkembangkan

kehidupan

beragama

agar

mempunyai

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 9. Menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan; dan 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui: a. Pernyataan misi ke-1 : Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Dinas PPKAD untuk meningkatkan

pendapatan

masyarakat

demi

kesejahteraan

masyarakat. b. Pernyataan misi ke-7 : Peran serta Dinas PPKAD diperlukan dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, berwibawa dan tulus melayani masyarakat.


Page28

Tugas dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut di atas adalah : Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah : a.

Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b.

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

c.

Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD.

d.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

e.

Menyusun

Laporan

Keuangan

Daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. f.

Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD.

g.

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

h.

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah.

i.

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

j.

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.

k.

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.


Page29

l.

Menyajikan informasi keuangan daerah.

m. Melaksanakan

kebijakan

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang milik daerah. n.

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Telaahan terhadap Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015, Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : “Mewujudkan

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

yang

Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. Sedangkan Misi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2010-2015 adalah : 1.

Menggali

dan

Mengembangkan

Sumber-Sumber

Pendapatan

Daerah. 2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.

Menjalin Jejaring Kerja (Networking).

4.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi.


Page30

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut : 1.

Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

2.

Semakin

mengoptimalkan

kualitas

pelayanan

terhadap

pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset milik daerah. 3.

Selalu

mengedepankan

pendapatan

daerah,

Dinas/Badan/SKPD

kerjasama juga

antar

koordinasi

instansi dengan

pengelola seluruh

dalam hal pengelolaan keuangan dan aset

daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik. 4.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.


Page31

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam hal ini sedang dalam proses penyelesaian oleh pihak terkait..

3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis Penentuan isu-isu strategis Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.

Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

2.

Pengalihan PBB-P2 pada tahun 2014 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau.

3.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara otomatis memampukan daerah untuk membiayai pembangunan yang merata dan sejahtera.

4.

Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana.

5.

Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerahdemi peningkatan pendapatan pajak daerah.

6.

Peningkatan

mobilisasi

pelayanan

pajak

daerah

dalam

rangka

menjangkau wajib pajak. 7.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset / kekayaan yang dihasilkan / dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itu pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Page32

8.

Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.

9.

Peningkatan Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

10. Penatausahaan aset daerah secara tertib.


Page33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Perumusan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus sejalan dan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yang merupakan visi dan misi Bupati Lamandau periode 2013 - 2018. Sejalan dengan itu maka visi DPPKAD Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya

pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

yang

akuntabel dan professional serta meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera”. Makna yang terkandung didalam visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Akuntabel atau akuntabilitas (pertanggung jawaban) dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.


Page34

2.

Profesional

adalah

sifat-sifat

(kemampuan,

kemahiran,

cara

pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 (tiga) hal, yaitu : -

Skill, yang artinya seseorang itu benar-benar ahli dibidangnya.

-

Knowledge, selain ahli dan menguasai, minimal mengetahui dan berwawasan tentang ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya.

-

Attitude,

bukan

hanya

pintar

dan

cerdas,

tetapi

juga

mempunyai etika yang diterapkan dalam bidangnya. Pengertian lain dari professional adalah mampu menata, mengelola dan mengendalikan dengan baik, terampil, berpengalaman dengan pengalaman yang cukup bervariasi, menguasai standar pendidikan minimal, menguasai standar penerapan ilmu dan praktek, kreatif dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktek, serta memiliki

kecakapan

dan

keahlian

yang

cukup

tinggi

dan

berkemampuan memecahkan problem teknis. 3.

Maju artinya membawa kedalam keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna.

4.

Sejahtera, menunjukan keadaan yang baik dimana masyarakat hidup dalam kemakmuran, sehat dan damai.


Page35

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

sumber

daya

manusia

aparatur

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa, dan berwawasan kebangsaan. 2.

Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

3.

Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab

dengan

pemanfaatan

IPTEK,

dan

sesuai

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4.

Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif, dan taat azaz.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.


Page36

Tujuan jangka menengah Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah “Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera”. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 1.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;

2.

Meningkatnya pendapatan asli daerah;

3.

Penetapan anggaran yang tepat waktu; dan Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya

dapat dilihat pada tabel 4.1.


Page37

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi indikatif

adalah

untuk

langkah-langkah

mewujudkan

visi

berisikan

dan

misi.

program-program Kebijakan

adalah

arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kebijakan

diambil

sebagai

arah

dalam

menentukan

bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah : •

Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

•

Meningkatkan pemahaman tentang Tupoksi Dinas dan pada Unit Kerja masing-masing.

•

Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang tugas.

•

Menerapkan punishment and reward terhadap aparatur sesuai hasil pelaksanaan tugas masing-masing.

•

Melakukan

koordinasi

yang

intensif dengan

Dinas /

Badan

pengelola pendapatan. •

Menyusun sisdur yang efektif, efisien dan mudah dipahami dan diterapkan.


Page38

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : •

Mengoptimalkan

keberadaan

SDM

Dinas

PPKAD

Kabupaten

Lamandau. •

Meningkatkan daya dukung, prasarana dan sarana kerja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

•

Melaksanakan penyusunan sisdur peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK melalui SIMPATDA.

•

Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah,

•

Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan (SIMDA Keuangan).

•

Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan Aset Daerah / Barang Milik Daerah.

•

Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).


Page39

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdiri dari 9 (Sembilan) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun programprogram yang akan dilaksanakan dapat di lihat pada tabel 5.1.


Page40

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1. Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.


Page41

BAB VII PENUTUP

Demikian

Rencana

Strategis (Renstra)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau periode 2013-2018 direncanakan dan disusun sebagai acuan

dan kerangka program kegiatan dalam rangka

melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah otonomi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Nanga Bulik, 01 April 2014 Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau

Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015


Page42


Page43

BAB I PENDAHULUAN. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan

Recommend Documents