PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Musrenbang Nasional Jakarta, 18 Desember 2014

OUTLINE PAPARAN I. PENGANTAR II. STRATEGI PEMBANGUNAN III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN IV. HASIL MUSRENBANG REGIONAL V. TINDAK LANJUT

Slide - 2


I. PENGANTAR

Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 1.

2.

UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024

3.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional): Pasal 10 ayat (2), “Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025, rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden” Pasal 11 ayat (6) “Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”

Slide - 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 VISI & MISI PRESIDEN

MUSRENBANGNAS RPJMN

Ditetapkan dengan Peraturan Presiden *)

Rancangan Teknokratik

Telah disusun oleh Bappenas

Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L

*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik

Slide - 5

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 Okt - Nov 2014 Januari 2015 Penetapan Presiden Terpilih (Okt) Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M2 Nov)

Feb-Apr 2014 Konsep Rancangan Teknokratik

Rakorbangpus (25 Nov)

Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakar

Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015)

Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L

Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada K/L

Agustus 2014

Sidang Kabinet (12 Jan)

Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des) Penyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des) Musrenbang Regional (6-15 Des)

Musrenbangnas (18 Des)

Desember 2014

Slide - 6

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 •

•

•

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari: – Buku I : Agenda Pembangunan Nasional – Buku II : Agenda Pembangunan Bidang – Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah 2015-2019) Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada: – Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014) – Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014)

• Rancangan Awal akan dipertajam dengan : – Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu) – Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah – Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta

Slide - 7

TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera

Bangsa berdaya saing

Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)

9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)

Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.

5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur

10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur

Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Akan melakuka n revolusi karakter bangsa

Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa

2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial

3. Akan membang un jiwa bangsa melalui pemberda yaan pemuda dan olah raga

Slide - 8

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK 1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 9


II. STRATEGI PEMBANGUNAN

Slide - 10

STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA •

Membangun untuk manusia dan masyarakat

•

Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan, dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan

•

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan

Mental dan Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Slide - 11


III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Slide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SASARAN MAKRO; SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT; SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN; SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH; SASARAN POLHUKHANKAM.

Slide - 13

1. SASARAN MAKRO Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

EKONOMI

2014* (Baseline)

2019

73,83

meningkat

5,1%

8%

Ekonomi Makro  Pertumbuhan ekonomi

 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000  Inflasi

 Tingkat Kemiskinan

 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010  Tingkat Pengangguran Terbuka

*Perkiraan

43.325 40.785 7,3%

71.975

11,4%

16%

3,5%

11,25% **

5-6%

5,94%

4-5%

**Maret 2014 Slide - 14

DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 (atas dasar harga berlaku)

WILAYAH

Listrik, Perdagangan, Pertambangan Industri Gas, & Pengangkutan Pertanian Kontruksi Hotel & & Penggalian Pengolahan Air & Komunikasi Restoran Bersih

Keuangan, Real Estate, & Jasa Perusahaan

Jasa Lainnya

Sumatera

21.22

15.03

19.34

0.55

7.15

15.94

6.98

4.78

8.99

Jawa

10.03

1.22

27.01

1.63

6.70

24.41

8.03

10.88

10.10

Bali Nusa Tenggara

23.44

5.87

5.72

1.28

6.43

23.64

10.51

5.98

17.13

Kalimantan

12.35

31.82

19.77

0.38

4.99

13.42

5.79

4.20

7.28

Sulawesi

26.27

5.87

9.39

0.84

8.10

16.74

8.39

7.14

17.26

Maluku

14.21

29.56

18.65

0.25

9.41

9.44

6.12

2.83

9.51

Jawa

10.03

1.22

27.01

1.63

6.70

24.41

8.03

10.88

10.10

Luar Jawa Kawasan Barat Indonesia Kawasan Timur Indonesia

19.74

17.65

17.43

0.58

6.89

15.64

7.07

4.90

10.11

13.34

5.17

24.53

1.32

6.81

22.06

7.83

9.07

9.86

16.65

21.07

14.94

0.61

6.54

15.24

7.17

5.06

11.56

Sumber: BPS, 2014 Slide - 15

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Kependudukan & KB, Pendidikan Indikator Kependudukan dan Keluarga Berencana  Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk  Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)

Pendidikan

 Rata-rata lama sekolah penduduk      

usia diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

2014 (Baseline)

2019

1,49%/tahun (2000-2010) 2,6 (2012)

1,19%/tahun (2010-2020) 2,3

8,1 (tahun)*

8,8 (tahun)

50,4%*

68,4 (%)

94,1%* 68,7%* 62,5%* 73,5%* 48,2%*

96,1 (%) 84,2% 81,0% 84,6% 65,0%

Arah Kebijakan Kependudukan 1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2.Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat 3.Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran *2013 **2009

*** 2012

Slide - 16

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Kesehatan No 1

Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

2

3

4

2014 (Baseline) 359 (SDKI 2012) 32 (2012/2013)

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak 19,6 (2013) balita (persen) 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak 32,9 (2013) baduta (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013)

2019 306 24 17 28

245

2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5 4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4 5. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk 28,9 (2013) 28,9 usia 18+ tahun (persen) 6. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 18,3 (2013) 15,3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 5.600 puskesmas terakreditasi 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 95 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan 1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 Min 95 (Oktober 014) 2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis 1.920 3.840 tenaga kesehatan

Arah Kebijakan 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

Slide - 17

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kemendikbud, Kemenag, Kemristek & Dikti, Kemenpora; Pemda; Polhukam

Kemendikbud; Kemsos; Kemenag; Kemenkumham; Kemendagri; Kemenpora; Pemda

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Kemensos, Pemda

Jaminan Sosial untuk seluruh Rakyat

Bappenas: Koord Perencanaan; Menko: Koord Pelaksanaan

PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DAN MASYARAKAT

Peningkatan Kesejateraan Masyarakat melalui Program Indonesia Sejahtera Kemensos; Kemen Desa, Trans, PDT; Kemenaker; Pemda

Kemensos, Kemenaker, Kemenkes, BPJS, Pemda

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Pendidikan Khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan Wajib Belajar 12 Tahun

Kemdikbud, KemRistek & Dikti, Kemenag; Pemda, K/L lain yg melaksanakan fungsi pendidikan

Peningkatan Pelayananan Kesehatan Masyarakat khususnya Program “Kartu” Indonesia Sehat

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kemenkes, BPOM, BKKBN, BPJS Kesehatan; Pemda

Kemenkes, BKKBN; Pemda

melalui Indonesia Kerja

Slide - 18

REVOLUSI MENTAL

Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kemen PP & PA BKKBN, Pemda

Kemenindag, Kemenindustri, Kemen Pariwisata, Kemen UKM, Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda

Peningkatan kemandirian ekonomi & daya saing bangsa

Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga, media publik

Bappenas: Koord Perencanaan; Menko: Koord Pelaksanaan

Kemedikbud, Kemendagri, Kemensos, Pemda

Pengembangan kepribadian & peneguhan jati diri bangsa

Kemensos; Kemendikbud, Kemen Desa, Trans, PDT; Pemda

Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta & inovasi

MELAKSANAKAN REVOLUSI MENTAL

Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya

Perkuatan kelembagaan politik & reformasi birokrasi pemerintahan

Kemdikbud, KemRistek & Dikti, Kemenag; Pemda, K/L lain yg melaksanakan fungsi pendidikan

Peningkatan kepatuhan & penegekan hukum dan reformasi lembaga peradilan

Kemenkum & HAM, Polri, Kejagung, KPK Pemda

Kemendagri, Kemen PAN & RB, KPK, Pemda

Slide - 19

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan INDIKATOR

2014 (baseline)

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton)

69,9

82,0

- Jagung (Juta Ton)

18,6

23,4

- Kedelai (Juta Ton)

0,89

1,02

- Gula (Juta Ton)

2,8

3,4

- Daging Sapi (Ribu Ton)

395,1

459,9

- Produksi perikanan (juta ton)

24,9

40-50

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9

9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)

2,71

3,01

189,75

304,75

21

49

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)*

ARAH KEBIJAKAN:

2019

CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. * Kumulatif 5 tahun

Slide - 20

KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag; Kemen Pertanian

Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda

Pengendalian impor pangan

Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan

Bank Indonesia; Kemen Koperasi

Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha

Pendirian bank pertanian & UMKM

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

KEDAULATAN PANGAN

Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi;

Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi

Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda

Stop konversi lahan produktif

Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih

Pemda; Kemen Agraria & TTR

Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa)

Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Slide - 21

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas Indikator Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional  Pembangunan Waduk*  Ketersedian air irigasi yang bersumber

2014 (Baseline)

2019

51,44 m3/det

118,6 m3/det

21 waduk 11%

49 waduk 20%

81,5% 843KWh 70 % 60,5 % 94 % 38.570 km 1.028 km 260 km 5.434 km 278 6-7 hari 237 75% 82% 210

100% 1.200KWh 100% 100% 99 % 46.770 km 2.650 km 1.000 km 8.692 km 450 3-4 hari 252 95 % 100% 270

23%

32%

dari waduk Infrastruktur Dasar dan Konektivitas  Rasio elektrifikasi  Konsumsi Listrik Perkapita  Akses Air Minum Layak  Akses Sanitasi Layak  Kondisi mantap jalan nasional  Pengembangan jalan nasional  Pembangunan jalan baru *  Pengembangan jalan tol *  panjang jalur kereta api  Pengembangan pelabuhan  Dwelling Time Pelabuhan  Jumlah bandara  On-time Performance penerbangan  Kab/Kota yang dijangkau Broadband  Jumlah Dermaga Penyeberangan  Pangsa Pasar Angkutan Umum

ARAH KEBIJAKAN: 1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik 2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 3. Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global. 4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota. 5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara. 7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK. 8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi

Perkotaan

*) Kumulatif 5 Tahun

Slide - 22

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi 2014 (baseline)

2019*

818

700

1.224

1.295

397

442

- Gas bumi DN

53%

64%

- Batubara DN

24%

60%

Regasifikasi onshore (unit)

-

6

Pembangunan FSRU (unit)

2

3

11.960

17.960

40

118

200 ribu

1 jt

-

2

INDIKATOR Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO):

Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (sambungan rumah) Pembangunan kilang baru (unit) * Dengan badan usaha

ARAH KEBIJAKAN: 1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) Slide - 23

KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemendag; Pertamina

Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN

Kemen ESDM; Kemen BUMN Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangu sia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak

Pembangunan kilang migas

Sistem fiskal yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian

Iklim investasi migas yg kondusif

Pengembangan energi baru & terbarukan

Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek

Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN

Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik

KEDAULATAN ENERGI

Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG)

Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda

Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah)

Realokasi subsidi BBM ke biofuel

Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG

Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN

Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan

Kemen ESDM; Pertamina

Slide - 24

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Maritim dan Kelautan INDIKATOR

2014 (BASELINE)

2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB  Penyelesaian batas maritim antar negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional:

13.466 1 negara

9 negara

52%

87%

 Pembangunan kapal perintis

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3. Penguatan lembaga pengawasan laut; 4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;

--

24

210

270

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

15 unit

76 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 22,4

40-50

 Pengembangan pelabuhan perikanan

21 unit

23 unit

 Peningkatan luas kawasan konservasi laut

15,7 juta ha

20 juta ha

 Produksi hasil perikanan (juta ton )

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;

6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

 Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut  Pengembangan pelabuhan penyeberangan

17.466 (Selesai th 2017)

ARAH KEBIJAKAN:

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Slide - 25

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

Kemen KP

Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda

Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019

Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan

Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis


PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI

Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditaskomoditas unggulan

Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda

Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut

Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE

Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda

Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU)

Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarian

Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda

Kemen KP; Pemda

Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; KemenLu. Slide - 26

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pariwisata dan Industri INDIKATOR Pariwisata  Kontribusi terhadap PDB Nasional  Wisatawan Mancanegara (Orang)  Wisatawan Nusantara (Kunjungan)  Devisa (triliun rupiah)

ARAH KEBIJAKAN:

2014 (Baseline)

2019

4,2%

8%

9 juta

20 juta

250 juta

275 juta

120

260

Sasaran Pertumbuhan:

 Kontribusi dalam PDB  Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun

4,7

8.8

20,7%

21,6%

-

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

Industri  Industri (%)

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara

9.000 unit*

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) Slide - 27

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA

Kemen Pariwisata; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda

Kemen Pariwisata; Pemda

Peningkatan Jumlah Investor Nasional

Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata

Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata

Kemen Koperasi &UKM; Kemen Pariwisata; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda;

Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda

Percepatan Pembangunan Akses Transportasi

Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi


PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism

Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata

Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo; Pemda

Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal

Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism)

Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Slide - 28

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

WILAYAH

Penduduk (1.000)

Rumah Tangga (1.000)

Pelanggan RT (1.000)

KWh Jual

Persen terhadap Indonesia

KWh (1.000)

Persen terhadap Indonesia

Rasio kWh Elektrifkasi jual/kapita (%)

53.539,0

13.056,4

9.917

19,78

25.739

13,95

75,95

480,75

141.985,6

38.193,2

31.655

63,13

137.029

74,28

82,88

965,09

BALI & NUSA TENGGARA

13.721,1

3.480,9

2.203

4,39

5.687

3,08

63,30

414,49

KALIMANTAN

14.751,4

3.674,4

2.617

5,22

6.988

3,79

71,23

473,74

SULAWESI

18.216,9

4.262,2

3.019

6,02

7.266

3,94

70,83

398,85

6.604,1

1.537,2

733

1,46

1.773

0,96

47,72

268,46

LUAR JAWA

106.832,5

26.011,3

18.461

36,82

49.463

26,81

70,97

463,00

JAWA

141.985,6

38.193,3

31.655

63,13

138.081

74,85

82,88

972,50

INDONESIA

248.818,1

64.204,3

50.145

100,00

184.482

100,00

78,10

741,44

SUMATERA JAWA

MALUKU & PAPUA

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

Slide - 29

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR

2014 (Baseline)

2019

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi  Tingkat Kemiskinan (%)

11,25%

5% - 6%

 Tingkat Pengangguran Terbuka

5,72%

4,0 % - 5,0 %

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu  Cakupan pada 40% penduduk miskin o Kepemilikan akte lahir (2012)

61,3%

80%

o Akses air bersih

55,7%

100%

o Akses sanitasi layak

20,24%

100%

o Akses penerangan

52,3%

100%

 Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif o RTM memiliki ketrampilan (dalam suatu wilayah)

--

30%

o RTM berkerja (dalam suatu wilayah)

--

25%

o RTM berwirausaha (mandiri) (dalam suatu wilayah)

--

30%

ARAH KEBIJAKAN: 1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Slide - 30

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR

2014 (Baseline)

2019

Peningkatan daya saing tenaga kerja  Penyediaan lapangan kerja (20152019)  Persentase tenaga kerja formal

10 juta (rata-rata 2 juta per tahun) 40,5%

51,0%

 Pekerja formal

29,5 juta

62,4 juta

 Pekerja Informal

1,3 juta

3,5 juta

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja  Jumlah pelatihan  Jumlah sertifikasi

1.921.283* 576.887*

2.170.377** 863.819**

 Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

30,0%

42,0%

 Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

5,0%

25,0%

 Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi thd pembentukan PDB

6,0%

6,5% - 7,5%

 Pertumbuhan produktvitas UMKM

3,7%

5,0% - 7,0%

--

1 juta unit

52,0%

55,0%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan kualitas SDM; 2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3. Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha; 5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha; 6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 7. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

 Pertambahan jumlah wirausaha baru (pusat dan daerah)  Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan

* 2011-2014

** 2015-2019

Slide - 31

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Sasaran Pokok

Baseline 2014

Sasaran 2019

2013

Proyeksi 2019

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional o

Sumatera

23,8

24,6

o

Jawa

58,0

55,1

o

Bali – Nusa Tenggara

2,5

2,6

o

Kalimantan

8,7

9,6

o

Sulawesi

4,8

5,2

o

Maluku - Papua

2,2

2,9

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

Slide - 32

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen) PULAU

1978

(Atas dasar Harga Berlaku) 1983

1988

1993

1998

2003

2008

2013

Sumatera

27,6

28,7

24,9

22,8

22,0

22,4

22,9

23,8

Jawa

50,6

53,8

57,4

58,6

58,0

60,0

57,9

58,0

Kalimantan

10,2

8,7

8,9

9,2

9,9

8,9

10,4

8,7

Sulawesi

5,5

4,2

4,1

4,1

4,6

4,0

4,3

4,8

Bali dan Nusa Tenggara

3,1

2,8

3,0

3,3

2,9

2,8

2,5

2,5

Maluku dan Papua

2,9

1,8

1,7

2,0

2,5

1,8

2,0

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 33

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013 Provinsi

2008

2009

2010

2011

2012

Provinsi

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nusa Tenggara

Sumatera Aceh

0,27

0,29

0,30

0,33

0,32

0,34

Nusa Tenggara Barat

0,33

0,35

0,40

0,36

0,35

0,36

Sumatera Utara

0,31

0,32

0,35

0,35

0,33

0,35

Nusa Tenggara Timur

0,34

0,36

0,38

0,36

0,36

0,35

Sumatera Barat

0,29

0,30

0,33

0,35

0,36

0,36

Riau

0,31

0,33

0,33

0,36

0,40

0,37

Kalimantan Barat

0,31

0,32

0,37

0,40

0,38

0,40

Kepulauan Riau

0,30

0,29

0,29

0,32

0,35

0,36

Kalimantan Tengah

0,29

0,29

0,30

0,34

0,33

0,35

Jambi

0,28

0,27

0,30

0,34

0,34

0,35

Kalimantan Selatan

0,33

0,35

0,37

0,37

0,38

0,36

Kalimantan Timur

0,34

0,38

0,37

0,38

0,36

0,37

Sumatera Selatan

0,30

0,31

0,34

0,34

0,40

0,38

Kep. Bangka Belitung

0,26

0,29

0,30

0,30

0,29

0,31

Sulawesi Utara

0,28

0,31

0,37

0,39

0,43

0,42

Bengkulu

0,33

0,30

0,37

0,36

0,35

0,39

Gorontalo

0,34

0,35

0,43

0,46

0,44

0,44

Lampung

0,35

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

Sulawesi Tengah

0,33

0,34

0,37

0,38

0,40

0,41

Sulawesi Selatan

0,36

0,39

0,40

0,41

0,41

0,43

Sulawesi Barat

0,31

0,30

0,36

0,34

0,31

0,35

Sulawesi Tenggara

0,33

0,36

0,42

0,41

0,40

0,43

Maluku

0,31

0,31

0,33

0,41

0,38

0,37

Maluku Utara

0,33

0,33

0,34

0,33

0,34

0,32

Papua

0,40

0,38

0,41

0,42

0,44

0,44

Papua Barat

0,31

0,35

0,38

0,40

0,43

0,43

0,35

0,37

0,38

0,41

0,41

0,41

Jawa-Bali DKI Jakarta

0,33

0,36

0,36

0,44

0,42

0,43

Jawa Barat

0,35

0,36

0,36

0,41

0,41

0,41

Banten

0,34

0,37

0,42

0,40

0,39

0,40

Jawa Tengah

0,31

0,32

0,34

0,38

0,38

0,39

DI Yogyakarta

0,36

0,38

0,41

0,40

0,43

0,44

Jawa Timur

0,33

0,33

0,34

0,37

0,36

0,36

Bali

0,30

0,31

0,37

0,41

0,43

0,40

Kalimantan

Sulawesi

Maluku Papua

INDONESIA

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Catatan : Berdasarkan Susenas Maret (1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi (2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia Slide - 34

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013 RATIO GINI < 0,35

0,35 - 0,40

> 0,40

PROVINSI Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Aceh Sumatera Utara Jambi Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo Papua

2008 0,26 0,33 0,27 0,31 0,28 0,34 0,29 0,31 0,29 0,30 0,35 0,33 0,33 0,33 0,31 0,34 0,31 0,30 0,33 0,31 0,34 0,30 0,31 0,35 0,33 0,28 0,33 0,36 0,33 0,31 0,36 0,34 0,40

2009 0,29 0,33 0,29 0,32 0,27 0,36 0,29 0,30 0,30 0,29 0,35 0,33 0,35 0,35 0,33 0,38 0,31 0,31 0,30 0,32 0,37 0,31 0,32 0,36 0,34 0,31 0,36 0,39 0,36 0,35 0,38 0,35 0,38

2010 0,30 0,34 0,30 0,35 0,30 0,38 0,30 0,36 0,33 0,29 0,36 0,34 0,40 0,37 0,33 0,37 0,33 0,34 0,37 0,34 0,42 0,37 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,40 0,42 0,38 0,41 0,43 0,41

2011 0,30 0,33 0,33 0,35 0,34 0,36 0,34 0,34 0,35 0,32 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,38 0,41 0,34 0,36 0,38 0,40 0,41 0,40 0,41 0,38 0,39 0,44 0,41 0,41 0,40 0,40 0,46 0,42

2012 0,29 0,34 0,32 0,33 0,34 0,36 0,33 0,31 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,38 0,40 0,36 0,38 0,40 0,35 0,38 0,39 0,43 0,38 0,41 0,40 0,43 0,42 0,41 0,40 0,43 0,43 0,44 0,44

2013 0,31 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 Slide - 35

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)

Indikator

2014 (Baseline)

2019

Pembangunan Perdesaan

Pembangunan Perdesaan 

Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa)



Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa)

36,531 desa tertinggal (2011)

31,531 desa tertinggal

2,294 desa mandiri (2011)

4,294 desa mandiri

Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa

Pengembangan Kawasan Perbatasan o Pengembangan Pusat

ARAH KEBIJAKAN:

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi priorias)

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan

o Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

92 pulau kecil terluar/terdepan

1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara 2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Slide - 36

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3) 2014 (Baseline)

2019

 Jumlah Daerah Tertinggal

113

22 (termasuk 9 DOB)

o Kabupaten terentaskan

70

100

7,1% *

7,35%

Indikator

o Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal o Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal o Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal

o Kawasan Industri o Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) * rata-rata 2010-2014

Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar 3. Peningkatan aksesibilitas daerah 4. Pembangunan Tekno Park

16,64%

68,46

12,5%

71,5

 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

ARAH KEBIJAKAN:

7

14

n.a.

13

4

4

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan Iptek 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 37

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA     

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pembangunan Pemda Kawasan Perbatasan

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemendagri;  Kemen PU & Pera;  Pemda

 Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Kementerian Sektor & Lembaga  Pemda

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil

Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan


MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

Penataan Daerah Otonomi Baru

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

   

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda;  Desa

 Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda Slide - 38

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4) Indikator

2014 (Baseline)

2019

 Pembangunan Kawasan Perkotaan

1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi;

o Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2

o Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum optimal perannya

20 dioptimalkan perannya

--

39 pusat pertumbuhan yang diperkuat

o Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) o Pembangunan 10 Kota Baru Publik

ARAH KEBIJAKAN:

--

2+ 5(usulan baru)

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa; 3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW.

10 Kota Baru Slide - 39

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah

* Penyediaan lahan kawasan industri * SDA

• • • • •

Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda

Science dan Techno Park BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik)

• Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja

konektivitas

• Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM

Industrialiasi di luar jawa • Kemen Keuangan Insentif fiskal • Kemen dan non fiskal Perindustrian

Mensosialisasikan mental Kewirausahaan

• BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri

ikim investasi PTSP * Perda bermasalah

Slide - 40

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA Kawasan Industri Kuala Tanjung

Kawasan Industri Landak

Industri Aluminium , CPO

Industri Karet, CPO

Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina

Kawasan Industri Palu Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter

Industri Agro dan Logistik

Kawasan Industri Buli Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

Kawasan Industri Batu Licin Industri Besi Baja

Kawasan Industri Teluk Bintuni Industri Migas dan Pupuk

Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO

Kawasan Industri Tanggamus Industri Maritim dan Logistik

Kawasan Industri Teluk Bitung

Kawasan Industri Bantaeng

Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

Kawasan Industri Morowali Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Slide - 41

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 2015-2019 KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut  Industri pengolahan Kelapa Sawit  Industri pengolahan karet  Pupuk & aneka industri  Logistik  Pariwisata

KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan  Industri Pengolahan Karet  Industri Pengolahan Sawit  Industri Petrokimia Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)

KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim  Industri Kelapa Sawit  Logistik

KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah  Industri Manufaktur  Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan  Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas  Logistik

KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

 Pariwisata  Industri pengolahan perikanan  Bisnis & logistik

KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten  Pariwisata

KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB  Pariwisata

 Industri Pengolahan Perikanan  Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat  Aneka industri  Logistik Slide - 42

6. SASARAN POLHUKHANKAM Indikator POLITIK & DEMOKRASI  Tingkat Partisipasi Politik Pemilu  Indeks Demokrasi Indonesia PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum  Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  Indeks Perilaku Anti Korupsi TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI  Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) - Integritas Pelayanan Publik (Daerah)  Indeks Reformasi Birokrasi PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Tingkat Pemenuhan MEF 

Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF

2014 (Baseline)

2019

75,11% 62,63 *

80% 75

7,37 6,82 33,48

9 8,0 83,48

n.a. 32 3,63

30% 10%

75% 50 4

60% 20%

*2012 Slide - 43

Pembangunan Techno Park dan Science Park SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN :  Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:  



  

pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:

penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 44

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb

BPPT National Science and Techno Park

Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

Techno Park

Techno Park

Science Park

Science Park

Science Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Slide - 45


IV. HASIL MUSRENBANG REGIONAL

Slide - 46

Wilayah Maluku – Papua • Wilayah Maluku dan Papua menjadi poros pencapaian prioritas nasional kemaritiman dan kelautan, dan diarahkan agar dapat mendukung pengembangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia;

– Pengembangan Tol Laut di Pulau Maluku dan Papua akan diintegrasikan dengan jalur konektivitas dari barat dan timur, khususnya angkutan logistik/barang, dengan menetapkan rute yang terjadwal; – Pengembangan prasarana dan sarana konektivitas antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, pulau-pulau kecil dan terluar

• Pembangunan jalur kereta Api yang akan membuka keterisolasian di wilayah pedalaman yang didahului studi kelayakan atas dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; • Pembangunan ketahanan pangan dengan dukungan subsidi pupuk dan bibit bagi petani, perlindungan hasil produksi, dukungan pemasaran dan pengembangan diversifikasi pertanian; • Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan UU Desa • Peran Pemerintah Daerah diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendukung skema pemberdayaan nelayan melalui penyediaan sarana kapal dan penyediaan bantuan maupun kredit usaha.

Wilayah Sulawesi • Sulawesi dapat menjadi lokomotif perkembangan di luar Jawa untuk pencapaian prioritas nasional, yaitu kedaulatan pangan dan kemaritiman. • Pulau Sulawesi mempunyai lokasi strategis, diapit oleh ALKI 2 dan ALKI 3; • Pengembangan untuk pencapaian prioritas industri dan pariwisata sangat mungkin dilakukan terutama industri berbasis bahan makanan dan berbasis sumberdaya alam. • Wilayah Sulawesi diarahkan agar dapat menyediakan lapangan kerja untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). • Pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia Timur sebagai salah satu prasyarat utama pengurangan kesenjangan Indonesia Timur dan Barat.

Wilayah Kalimantan (1/2) • Wilayah Kalimantan dalam mendorong kedaulatan pangan, memiliki potensi menjadi lumbung beras nasional, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur pertanian, dan optimasi lahan serta pengembangan food estate. • Untuk mendorong kedaulatan energi, dengan rasio elektrifikasi 66,52% di wilayah Kalimantan maka diharapkan pembangunan pembangkit listrik, jaringannya, serta penambahan kuota Bahan Bakar Minyak. • Penataan ruang dan kehutanan di Wilayah Kalimantan merupakan isu penting. Perlu disepakati luasan hutan yang harus dipertahankan sebagai paru-paru dunia, sekaligus penetapan Rencana Tata Ruang Pulau di beberapa daerah di Kalimantan yang saat ini belum selesai. • Percepatan pembangunan wilayah pinggiran, khususnya terkait percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara, daerah terpencil, terluar dan tertinggal, sehingga sangat diperlukan upayaupaya dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur, bahan pokok, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan komunikasi, yang dihadapi oleh masyarakat.

Wilayah Kalimantan (2/2) • Pembangunan konektivitas antarwilayah di Kalimantan difokuskan pada:

– jalan lintas Kalimantan poros selatan, tengah dan utara dan jalan-jalan strategis penghubung ke Bandara dan Pelabuhan, – pembangunan moda transportasi kereta api untuk angkutan orang dan barang menuju pusat-pusat pertumbuhan, serta – peningkatan kapasitas bandara sangat diperlukan. – Pengembangan pelabuhan untuk mendukung Poros Maritim;

• Isu pengembangan kawasan industri di wilayah Kalimantan difokuskan pada pembangunan kawasan industri, berikut infrastruktur dan energi, mendekati ke sumber bahan baku.

Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (1/2) • Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara memiliki posisi yang strategis dalam hal menunjang kedaulatan pangan dan pengembangan pariwisata. • Dalam bidang kedaulatan pangan, Jawa-Bali telah ditetapkan menjadi lumbung pangan nasional yang harus didukung dengan jaringan irigasi dan sumber air yang memadai. • Isu konektivitas antar pulau menjadi isu utama Nusa Tenggara

Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (2/2) • Untuk mendukung kedaulatan pangan pemerintah akan membangun 45 waduk baru di luar 16 waduk yang sedang atau akan dibangun di tahun 2015. • Pembangunan dan pengembangan jalur lintas selatan pulau Jawa. Pembangunan jalur lintas selatan akan membuka daerah terisolasi di kawasan selatan Jawa sekaligus mendorong pengembangan wilayah berpotensi SDA, pariwisata dan pertambangan.

Wilayah Sumatera • Wilayah Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; • Sumatera merupakan lumbung energi; • Pembangunan beberapa pelabuhan di Sumatera untuk mendukung menjadi poros maritim; • Untuk pemenuhan kebutuhan energi pada lima tahun ke depan ditargetkan berasal dari pembangkit listrik sebesar 35.000 MW; • Potensi alam yang kaya dan potensi wisata yang ada sebagai salah satu industri unggulan yang mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi Sumatera.


V. TINDAK LANJUT

Slide - 54

TINDAK LANJUT 1. 2. 3.

Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti Musrenbangnas hari ini, Kementerian PPN/Bappenas akan menyelesaikan RPJMN 2015-2019 dan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan dalam Sidang Kabinet.

Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)

Selanjutnya RPJMN 2015-2019 akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga untuk menyesuaikan Rancangan Renstra -KL menjadi Renstra-KL, dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk mensinkronkan RPJMD masing-masing provinsi.

Slide - 55


TERIMA KASIH

Slide - 56

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Recommend Documents