sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , Pemerintah mencanangkan pelaksanaan

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan

1.1

LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan pembangunan dan layanan sanitasi di Indonesia

sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN)

2010-2014, Pemerintah mencanangkan pelaksanaan

program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014. PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang menyeluruh dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, di mana pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan. Sesungguhnya, Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaran layanan dasar termasuk sanitasi di dalamnya, merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Hal ini secara eksplisit juga dituangkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, Pemerintah memandang penting untuk bergandengan tangan serta bahu membahu dengan Pemerintah Daerah, yakni memberikan fasilitasi agar urusan wajib Pemerintah Daerah dimaksud dapat berlangsung dengan optimal. Oleh karena itulah pelaksanaan program PPSP berada di bawah tanggung jawab 8 (delapan) kementerian terkait, meliputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Perumahan

Rakyat,

Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan

PENDAHULUAN

I-1


Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun yang merupakan Tim Pengarah pelaksanaan program adalah Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

(TPPAMS), dan

Tim

Teknis

Pembangunan

Sanitasi

(TTPS).

Sedangkan sebagai Pengelola Harian Program telah pula dibentuk organisasi yang terdiri dari Program Management Unit (PMU), dan 3 (tiga) unit pelaksana program atau disebut Program Implementation Unit (PIU), yaitu PIU Advokasi, PIU Kelembagaan dan Pendanaan, serta PIU Teknis. Salah satu Memorandum

tahap

dalam

pelaksanaan

PPSP

adalah

Penyiapan

Program. Tahap ini dipandang sebagai tahap verifikasi,

sinkronisasi dan konsolidasi sebelum Strategi Sanitasi Kota (SSK) ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu implementasi. Bentuk fasilitasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahap penyiapan Memorandum Program adalah Bantuan Teknis melalui penyediaan jasa Konsultan Perencana, untuk bekerja bersama-sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi yang secara khusus dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai aktor utama (leading actor) dalam pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi di tingkat kabupaten/kota. Bantuan Teknis

berupa fasilitasi diberikan agar Kelompok Kerja

Sanitasi/AMPL kabupaten/kota dapat melakukan review, pemutakhiran dan penyempurnaan Draft SSK tersebut untuk selanjutnya menterjemahkan isi dari SSK dan dokumen perencanaan terkait sanitasi lainnya ke dalam Draft Memorandum Program Sektor Sanitasi (Draft MPSS) yang jelas dan terperinci yang menjadi dasar dalam

persiapan pelaksanaan pembangunan dan

peningkatan layanan sanitasi. Tantangan selanjutnya bagi kabupaten/kota tersebut adalah memastikan bahwa SSK dapat diimplementasikan secara optimal sehingga visi dan misi pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi sebagaimana dituangkan dalam SSK dapat tercapai.

PENDAHULUAN

I-2


Komponen penting implementasi strategi dalam penyusunan Draft MPSS adalah: (1) Penyusunan rencana tindak, (2) Pendanaan/penganggaran, dan (3) Penyusunan prosedur dan rencana kerja. 1.2

MAKS UD DAN TUJUAN Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan terminal

seluruh program dan kegiatan pembangunan sector sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) akan merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), jika memang dokumen ini telah disusunsebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten/Kota, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Tujuan pekerjaan ini adalah agar sasaran percepatan pembangunan sanitasi permukiman dapat tercapai melalui optimalisasi penerapan Strategi Sanitasi Kota. 1.3

LANDAS AN HUKUM Landasan Hukum

yang berkaitan dengan kegiatan Memorandum

Program Sektor Sanitasi Kabupaten Banjar, antara lain: PENDAHULUAN

I-3


1. Undang-undang R.I. Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 2. Undang-undang R.I. Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 3. Undang-undang R.I. Nomor: 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 4. Undang-undang R.I. Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 5. Peraturan

Pemerintah

R.I. Nomor: 16

Tahun

2005

tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP). 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan. 8. Peraturan Daerah no 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan. 9. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 246 Tahun 2010 Tanggal 22 April 2010.tentang pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten 1.4

KEDUDUKA N M EMORA NDUM PROGRAM

Memorandum program sector sanitasi/MPSS, adalah tahap ke empat dari alur proses dalam kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman/PPSP, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam alur/bagan di bawah ini.

PENDAHULUAN

I-4


GAMBAR 1.1. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN/PPSP

Dalam tahap ke 4 atau tahap penyusunan memorandum program secara garis besar meliputi :

Konsolidasi dan integrasi keluaran proses perencanaan, tidak hanya SSK tetapi juga rencana investasi dalam RPIJM dan dokumen perencanaan lainnya dari berbagai kementerian ke dalam suatu dokumen perencanaan dan program yang regular dan legal.

komitmen dalam hal pendanaan, isu kelembagaan, O&P, dan pelibatan masyarakat,

baik dari Pemerintah Kota, Provinsi, dan Pusat maupun

pemangku kepentingan lainnya, untuk kegiatan yang telah diidentifikasi. yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam implementasi strategi pembangunan sektor sanitasi.

GAMBAR 1.2. DIFINISI PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM

PENDAHULUAN

I-5


1.5

METODE PENYUS UNAN

1.5.1

PEND EKATAN PELAKS ANAAN PEKERJAAN Dalam upaya untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka

diperlukan suatu strategi pelaksanaan yang tepat dan terpadu dari beberapa aspek yang berkaitan dengan berbagai masalah dan tingkat kepentingannya. Pendekatan program pengembangan untuk proyek ini diharapkan lebih mampu menerapkan konsep penyelenggaraan yang bertumpu pada keperluan/ kebutuhan

masyarakat

(community

b ased)

sehingga

dapat mengatasi

permasalahan jangka pendek (mendesak), jangka menengah, jangka panjang. Konsep ini diharapkan dapat secara lebih mendalam menjangkau langsung ke sektor-sektor yang benar-benar tepat untuk didukung, dan untuk itu perlu kiranya ditunjang secara sinerjik oleh berbagai pihak yang terlibat, sehingga pengelolaan program dapat berlangsung secara proporsonal. Pendekatan

yang

digunakan

Penyusunan Memorandum Program

dalam

pelaksanaan

Pemantapan

Sektor Sanitasi Kabupaten Banjar ini

adalah :

Identifikasi kondisi eksisting dari aspek Teknis dengan ditunjang aspek manajemen dan keuangan. Tahapan ini juga memfasilitasi arah kebijakan pihak-pihak

terkait

yang

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

pelaksanaan program.

Keluaran yang dihasilkan da ri pekerjaan ini berupa usulan kegia tan program dan pro yek un tuk membantu upa ya pen yediaan sanitasi dari segi

teknis

teknolog is

dengan

memperhatikan

kondisi

sekto r

manajemen dan ke uangan .

PENDAHULUAN

I-6


Terciptan ya

suatu

kondisi

sistem

penyediaan

air

minum

yang

mengalami peningkatan dalam kinerja tekn is, dan dapa t memenuhi keperluan mas yara kat akan air minum sesuai dengan targ et dan kebijakan pemerin tah di sekto r te rsebut. Berdasarkan pendekatan di atas, maka pelaksanaan program hendaknya ditekankan pada aspek:

Ketepatan sasaran (targeting)

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif (accountib ility)

Program disusun secara bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan secara bersama oleh instansi yang terkait.

Program penanganan dilaksanakan dengan konsep peningkatan atau rehabilitasi sarana/prasarana. Penyusunan hasil pekerjaan ini akan dilakukan melalui kajian yang

bersifat mempertimbangkan kondisi dari kabupaten yang bersangkutan dan dianalisis

berdasarkan

kepentingan

teknis

teknologis

dan

tetap

mempertimbangkan aspek manajemen serta keuangan. Adapun langkah kegiatan yang dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan data

Konsultansi/fasilitasi kepada Pemerintah Daerah

Analisis

Workshop

Penyempurnaan usulan program

PENDAHULUAN

I-7


1.5.2 PENGUMPULAN DATA Dalam pengumpulan data yang dijabarkan di atas digunakan beberapa teknik sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Secara garis besar jenis data tersebut terdiri atas data langsung dari sumbernya (Data Primer), dan data dari tangan kedua/tidak langsung (Data Sekunder).

Data primer Data primer yang dikumpulkan dari masyarakat digali melalui pendekatan Participatory

Rural

Appraisal

(PRA)

yang

dikembangkan

Robert

Chambers. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai suatu komuniti yang aktif, mengetahui kebutuhannya, dan memiliki kearifan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dengan pendekatan PRA ini melibatkan masyarakat secara langsung sebagai sumber informasi yang sangat berharga. Teknik pengumpulan data, menampung pendapat stekholder wilayah rencana tentang keadaan wilayah mereka dan saran dari mereka terhadap sanitasi diwilayahnya, yang didapat terutama melalui metoda informal, dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan melalui metoda formal (misal: pertemuan resmi). Untuk mendapatkan data primer ini, konsultan melakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Data-data yang diharapkan didapat antara lain adalah: a. Pengamatan lapangan Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan diolah untuk mendapatkan data tentang:

Sumber daya lahan (tanah dan kesesuaian lahan)

PENDAHULUAN

I-8


Sumber daya air

Keadaan perekonomian

Keadaan sosial budaya

Kondisi kelembagaan

Survai lapangan dilakukan untuk pengambilan data fisik lingkungan, prasarana (fisik), dan kelembagaan (fungsi). Data fisik lahan mencakup keadaan tanah/kesesuaian lahan (sumberdaya lahan), sumberdaya air. b. Wawancara Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada suatu daftar pertanyaan. Subjek pertanyaan adalah penduduk (di lokasi studi) dan pejabat berwenang (desa, kecamatan, dan kabupaten). Pedoman wawancara dibuat dalam dua kelompok pertanyaan yang terpisah. Satu kelompok pertanyaan ditujukan kepada masyarakat umum di lokasi studi dan yang satunya lagi ditujukan kepada pejabat yang berwenang di tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten.

Penduduk Penduduk yang menjadi responden (termasuk tetuha-tetuha/tokoh masyarakat)

dipilih

dengan

teknik

“purposive

sampling”. Jumlah

responden untuk masing-masing kecamatan akan diambil sekitar 1-5 persen, tergantung jumlah populasinya. Pertanyaan akan diarahkan pada : Kegiatan perekonomian, metoda yang dilakukan dalam bekerja, hasil yang didapat, kenaikan/penurunan hasil, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan yang ada, tingkat pengetahuan dan kesadaran akan lingkungan yang baik, kegiatan sosial budaya,

PENDAHULUAN

I-9


Jenis pertanyaan juga meliputi potensi (kendala dan prospek) serta untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Pejabat/Tokoh Masyarakat (Pimpinan instansi terkait Kabupaten, Camat , Desa/kel dan jajarannya, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat) Pertanyaan kepada pejabat lebih diarahkan kepada kebijaksanaan dan program-program yang sebaiknya dilakukan di lokasi studi dalam rangka pengembangan

kawasan

rencana,

disamping

itu

dimintakan

pendapatnya mengenai prospek dan kendalanya. c. Data Survei & Quesioner Survey data sanitasi dilakukan bersama-sama antara pihak proyek dengan konsultan dan dibantu dengan pihak daerah. Metoda pelaksanaan survei atau observasi lapangan dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengamatan/observasi langsung di lapangan dan wawancara berpedoman dengan responden yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan perencanaan. Pelaksanaan survey dilakukan dengan acuan sebagai berikut : Pengisian chek list dan form survey yang dilakukan oleh surveyor. Dalam chek list tersebut disajikan bagaimana sebenarnya kondisi eksisting dari sistem dan menyampaikan

usulan

untuk memecahkan

berbagai masalah

yang

disampaikan. Dalam chek list tersebut selain identifikasi kondisi fisik juga diinginkan adanya pengusulan kegiatan dan atau komponen kegiatan yang bersifat non fisik, yang seyogyanya dapat menunjang atau mendukung tercapainya hasil yang diinginkan.

PENDAHULUAN

I - 10


Data ini meliputi: Survey pelayanan sarana dan prasarana sanitasi perkotaan. Survey ini mencakup penilaian mengenai kondisi fisik dari sarana/prasarana yang dimiliki kabupaten Banjar. Data ini diperlukan untuk mendapatkan data lengkap berkaitan dengan prioritas penanganan optimalisasi sanitasi. Data sekunder yang dimaksud disini adalah data-data yang sudah dalam bentuk laporan-laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Data-data ini meliputi :

Buku putih sanitasi kabupaten Banjar

Draft Strategi Sanitasi Kabupaten Banjar (SSK)

RTRW, RDTRK dan Produk Tata Ruang yang lainnya

Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

1.5.3 KONSULTASI KEPADA KABUPATEN/KOTA

INS TANS I

BERWENANG

DI

Kegiatan ini perlu dilakukan oleh Pemimpin Proyek dan konsultan kepada instansi berwenang di Kabupaten / Kota yang akan bersama-sama menyusun Pemantapan Penyusunan Memorandum Program & Memorandum Proyek agar maksud, tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai. 1.5.4

WORKS HOP Data yang telah dianalisis kemudian akan dijadikan bahan identifikasi

awal sehubungan dengan kondisi sarana dan prasarana Sistem sanitasi yang ada (eksisting). Data-data tersebut disertai dengan hasil analisis diperlukan, disampaikan dalam suatu forum

workshop.

yang

Workshop ini

menghadirkan pejabat dari instansi terkait sehingga memudahkan bagi pelaksana dalam melakukan koordinasi dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan prioritas program.

PENDAHULUAN

I - 11


1.5.5

PEN YEMPURNAAN US ULAN PROGRAM Setelah terlihat gambaran kegiatan yang dilakukan disertai beberapa

masukan dari instansi terkait, maka dilakukan penyempurnaan terhadap usulanusulan dan program yang disampaikan. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait melalui forum workshop. 1.5.6

ANALIS IS WILAYAH S TUDI DAN WILAYAH PELAYANAN Analisis wilayah studi dan wilayah pelayanan diharapkan mendapatkan

batasan wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan. komponenkomponen yang terdapat didalam wilayah studi dan wilayah pelayanan secara terinci dengan baik kondisi pada saat ini maupun kondisi yang akan datang. Penetapan wilayah pelayanan suatu daerah tergantung pada fungsi strategis kota atau kawasan, tingkat kepadatan penduduk dan kondisi geografis Wilayah pelayanan tidak terbatas pada wilayah administrasi yang bersangkutan sesuai hasil kesepakatan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menunjang pembangunan sanitasi. Kondisi wilayah pelayanan yang akan menjadi sasaran pelayanan mengacu pada pertimbangan teknis dalam standar spesifikasi teknis berikut: bentuk wilayah pelayanan mengikuti arah perkembangan kota dan kawasan didalamnya; luas wilayah pelayanan ditentukan berdasarkan survey dan pengkajian sehingga memenuhi persyaratan teknis; pertimbangan teknis dalam menentukan wilayah pelayanan antara lain namun tidak dibatasi oleh kepadatan pendudukan, tingkat kesulitan dalam memperoleh air yang ada, tata ruang kota, tingkat perkebangan daerah, dana investasi dan kelayakan operasi; komponen wilayah pelayanan antara lain adalah kawasan permukiman, perdagangan, pemerintah dan pendidikan, industri, pariwisata dan kawasan khusus.

PENDAHULUAN

I - 12


GAMBAR 1.3 VISUALISASI PROSES DAN PRODUK

GAMBAR 1.4 ALUR MEMORANDUM PROGRAM

1.5.7

PEND EKATAN TERHADAP KONDIS I YANG DIINGINKAN Pendekatan terhadap kondisi yang diinginkan pada hakekatnya adalah

merupakan

pendekatan

terhadap

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

Pembangunan Perkotaan. Hasil tinjauan terhadap hal ini, skenarionya harus dijabarkan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait, serta perlu diupayakan untuk ditetapkan bilamana memungkinkan. Skenario tersebut harus dimuat di dalam Rencana Pembangunan Perkotaan (RPP). Dalam penjabarannya, skenario

PENDAHULUAN

I - 13


tersebut pada hakekatnya harus disusun berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang berlaku, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Regional Daerah dan Lokal. Hal ini berarti bahwa di dalam suatu Rencana Pembangunan Perkotaan paling tidak harus mengandung: i) Formulasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan, ii) Penetapan Arah Pengembangan dan

Pembangunan

baik

yang

menyangkut

Pembangunan

Kawasan

(Development Need), maupun yang menyangkut Kebutuhan Prasarana dan Sarana Dasar (Basic Needs).

1. Formulasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Rencana Tata Ruang yang berlaku, baik yang bersifat Nasional ataupun Daerah (Kabupaten Banjar), maka harus dikenali: Kemanakah Arah Pengembangan Perkotaan Tersebut Akan Menuju? Hal ini tekait dengan Misi dan Tujuan yang dikehendaki oleh Kabupaten Banjar. Oleh karena hal ini sangat penting, maka pendekatan yang dilakukan harus secara holistik. Dalam hal ini, Misi dan Strategi Pembangunan Nasional perlu dijamin kesinambungannya di dalam Strategi Pembangunan Perkotaan di Daerah, Namur demikian dalam hal-hal tertentu, dapat dilakukan suatu penanganan secara khusus dalam suatu kebijakan dan strategi yang dikembangkan

(Mixed Strategy). Sedangkan terhadap hal-hal yang sifatnya lokal (kurang memberikan dampak secara Nasional), maka dapat mengikuti Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah yang tidak bertentangan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional. Kebijakan dan Strategi yang digunakan dalam hal ini, pada prinsipnya yang mengacu pada ketentuan umum di atas. Selanjutnya, beberapa hal penting Andalan dan Sektor Unggulan, iii) Sistem Perkotaan, iv) Rencana Tata Ruang, v) Kondisi Eksisting serta Dinamika Perkembangan Kota. PENDAHULUAN

I - 14


2. Skenario Pengembangan dan Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan melihat peran dan fungsi perkotaannya, kebutuhan pengembangan ataupun pembangunan perkotaan dapat dibedakan dalam bentuk: i) kebutuhan untuk kepentingan pertumbuhan dan pengembangan kawasan ataupun wilayah (Develpment Needs), dan ii) kebutuhan untuk memenuhi pelayanan prasarana dan sarana dasar (Basic), baik pelayanan kepada masyarakat/Community (Basic Need), maupun pelayanan Sistem Kota (Basic Services/City Wide). Penentuan Development Needs didasarkan pada konsep pengembangan sektor yang menjadi unggulan setempat. Dengan demikian dapat dikenali pelayanan infrastruktur apa yang terutama dibutuhkan dan pelayanan prasarana dan sarana apa yang sebenarnya hanya dibutuhkan sebagai penunjang dalam rangka pengembangan kawasan tersebut agar tumbuh dan berfungsi baik. Sebagai contoh: Suatu Kawasan Pengembangan Permukiman

Baru

Kabupaten/Kota

akan

sebagai

lebih

membutuhkan

kebutuhan

utama,

infrastruktur

sedangkan

jalan

Infrastruktur

Drainase ataupun lainnya mungkin hanya diperlukan sebagai infrastruktur penunjang saja. Di lain pihak, suatu kawasan kota yang berkembang cepat dan menjadi kumuh terutama akan lebih membutuhkan peremajaan kota dibandingkan infrastruktur lainnya seperti persampahan yang dalam hal ini, sifatnya hanya dibutuhkan sebagai penunjang saja. Demikian pula, suatu kawasan

industri

mungkin

akan

lebih

mengutamakan

infrastruktur Air Bersih, dan Pengelolaan Air Limbah

penyediaan

d a n infrastruktur

lainnya yang bersifat sebagai penunjang. Jadi, prioritas kebutuhan suatu kawasan akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi setempat, bahkan mungkin ada yang hanya memerlukan

PENDAHULUAN

I - 15


penataan lingkungan saja. Dengan demikian, pemenuhan Development Needs akan lebih kepada Tailor Mode dan menurut efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Sedangkan penentuan Basic Needs, pada dasarnya perlu melihat pada kebutuhan dasar masyarakat (kebutuhan orang/manusia) yang biasanya relatif tidak berubah banyak (tetap). 1.5.8

PEND EKATAN TERHADAP KONDIS I YANG AD A Dalam meninjau kondisi yang ada (saat ini), perlu memperhatikan hal-hal

seperti: i) Kondisi Alam Kota (Geografis) ataupun karakteristik kawasan perkotaan yang dianalisis, ii) Keadaan sistem pelayanan prasarana yang ada, iii) Situasi dan Kemampuan Pembiayaan, dan iv) Keadaan Kelembagaan Terkait. 1. Kondisi Kabupaten/Kota

Tinjauan terhadap Kondisi Fisik Kabupaten/Kota yang ada tersebut perlu mengenali klasifikasi kota atas dasar letak geografinya seperti adanya: i) Kota Pantai, ii) Kota Dataran Rendah, iii) Kota Dataran Tinggi, iv) Kota Pegunungan, dimana hal tersebut secara cepat akan mencerminkan permasalahan

utama

PU/Ciptakaryaan

pelayanan

prasarana

dan

sarana

dasar

ke

yang ada. Gambaran permasalahan, tuntutan, dan

persoalan infrastruktur yang akan diperoleh antara jenis Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya tersebut hampir pasti berbeda. 2. Sistem Pelayanan Infrastruktur

Adapun

tinjauan

yang

perlu

dilakukan

terhadap sistem

pelayanan

infrastruktur bidang PU/Cipta Karya yang ada adalah perlu melihat Tingkat Efisiensi Sistem Pelayanan (berapa persen fungsional), Efektivitas Sistem Pelayanan yang ada. Apabila sistem yang ada dipandang kurang efektif, maka perlu dipelajari lebih jauh, apakah sistem yang ada dapat diperbaiki

PENDAHULUAN

I - 16


dan termasuk digunakan, ataukah harus diganti bilamana memang sulit diupayakan perbaikannya atau menjadi investasi yang sangat mahal dibandingkan bila diganti sistem yang bam, dalam rangka memenuhi target pelayanan

yang

ditetapkan sesuai

dengan Rencana

Pembangunan

Perkotaannya. 3. Tinjauan Pengaturan Keuangan

Tinjauan masalah keuangan pada prinsipnya adalah untuk melihat kemampuan pendanaan untuk mengelola sistem yang ada serta meninjau kemungkinan perkembangan pada masa mendatang temtama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Tinjauan Pengaturan Kelembagaan

Tinjauan masalah kelembagaan pada prinsipnya adalah untuk melihat kemampuan kelembagaan yang ada dalam mengelola sistem serta meninjau kemungkinan perkembangan pada masa mendatang terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

1.5.9

PEND EKATAN PEMROGRAMAN INVES TAS I UNTUK MENDUKUNG PERWUJUD AN KONDIS I YANG DIINGINKAN Pendekatan pemrograman investasi untuk mendukung perwujudan

kondisi yang diinginkan pada prinsipnya adalah melakukan justifikasi suatu investasi atas dasar prinsip Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronsasi Program (KIS), pada Skala Prioritas tertentu. Dengan melakukan: i) Assesment terhadap kebutuahan (Demand), dan ii) Assesment terhadap Kemampuan atau Kapasitas (Supply), serta iii) Penetapan Spesifikasi dan Justifikasi Program/Proyek Investasi berdasarkan skala prioritas.

PENDAHULUAN

I - 17


1. Demand Asses ment

Assesment mengenai hal ini pada prinsipnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam melakukan analisis terhadap kondisi yang diinginkan 2. Supply Asses ment

Assesment mengenai hal ini pada prinsipnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam melakukan analisis terhadap kondisi yang ada. Selain itu perlu dilihat kemungkinan adanya potensi, peluang, serta kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan. Dalam hal ini hendaknya tidak dibatasi hanya pada kemampuan Pemerintah saja, namun juga hendaknya melihat potensi pasar, swasta, dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pembangunan. 3. Spesifikasi dan Justifikasi Program/Proyek

Dalam hal ini perlu membandingkan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi saat ini, sehingga akan terlihat suatu gap atau kesenjangan yang memerlukan dukungan atau dorongan dalam bentuk apapun. Dalam konteks pembangunan kota terpadu maka dukungan atau dorongan yang akan diprogramkan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut adalah justru menyangkut permasalahan yang sangat mendasar terutama berkaitan dengan penyediaan Infrastruktur bidang PU/Cipta Karya serta menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian fungsi kawasan. Mengingat kemampuan pemerintah dalam mewujudkan hal ini sangat terbatas, maka didalam melakukan analisis demand dan supply perlu melihat kemungkinan kemitraan dengan Badan Usaha, Swasta dan Masyarakat ataupun aktor pembangunan lainnya termasuk pendayagunaan sumber daya dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, informasi ataupun rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait sangat diperlukan dan seyogyanya dapat diperoleh. Untuk mengurangi kesenjangan

PENDAHULUAN

I - 18


tersebut, biasanya diperlukan suatu investasi yang terprogram secara efektif dan efisien. Tepat sasaran, tepat cara, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat fungsi. Program investasi yang diusulkan pada prinsipnya harus justified dan rekomendasinya dapat memuat beberapa alternatif (maksimal 3 alternatif) dan mengungkapkan secara jelas:

Lokasi;

Besaran, volume, harga satuan, dan biayanya;

Sumber dana;

Skala prioritas;

Keterpaduan Rencana dan Sinkronisasi Program, secara fungsional, baik dari segi fisik maupun non fisik antar kegiatan, antar komponen dan dari segi pendanaan.

Paling tidak, dalam pemrograman investasi ini, tahun pertama harus betulbetul akurat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam appraisalnya (terutama untuk kegiatan yang akan disusulkan pendanaannya melalui APBN), dapat segera diprogramkan tahun pertamanya dan dianggarkan. Dari segi pendanaan, program investasi yang diusulkan tersebut dapat melibatkan atau memerlukan sumber dana, baik dari: i) Pemerintah Pusat, ii) Pemerintah Kabupaten/Kota, iii) Badan Usaha, Swasta, atau Masyarakat. Program investasi yang didanai/dengan bantuan pemerintah pusat dibagi dalam tiga (3) jenis bantuan program:

Bantuan Program Strategis/Khusus, dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi khusus, baik ditinjau secara nasional maupun regional;

Bantuan Program Biasa, misalnya untuk pemerataan, adanya bencana alam;

PENDAHULUAN

I - 19


Bantuan Program Stimulan, dimaksudkan untuk menstimulan atau memancing Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat bertanggung j awab terhadap pembangunan kotanya.

Bilamana diperlukan, untuk mengembangkan kemitraan dengan swasta, maka dapat diusulkan kegiatan untuk mengkaji lebih lanjut kemungkinan dan follow-up yang lebih jelas mengenai peran serta swasta ini. Demikian pula, untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi, Rekayasa dan Rancang Bangun bilamana diperlukan harus dikaji lebih dalam untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas program/proyek. Untuk kegiatankegiatan yang memerlukan AMD AL, maka perlu di konsolidasikan dalam laporan yang terpisah.

1.5.10 MEKAN IS ME DAN FRAMEWORK PEN YUS UNAN MPS S Mekanisme dan Framework penyusunan MPSS pada prinsipnya akan selalu diawali dari formulasi tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan yang diinginkan dan mencari upaya bagaimana dapat mencapai tujuan tersebut dengan melihat kondisi, ataupun potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maupun tanpa suatu rekayasa. Lebih jauh, yang perlu ditekankan didalam

cara berpikir dalam

penyusunan MPSS adalah bagaimana dapat mengenali permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan, terutama dalam rangka untuk bisa merencanakan dan memprogramkan kegiatan investasi secara efektif, sehingga diharapkan

MPSS

yang

disusun

pembangunan, namun masih

adalah

dalam

dapat menjawab

batas-batas

efisiensi

tantangan kemampuan

penyelenggaraan. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam waktu mendatang sesuai dengan

PENDAHULUAN

I - 20


tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakan dan strategi penanganannya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

GAMBAR 1.5. LOGICAL FRAMEWORK : ALUR KEGIATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

PENDAHULUAN

I - 21


GAMBAR 1.6. DIAGRAM ALIR PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN MPSS

1.6

S IS TEMATIKA DOKUMEN Untuk mempermudah pembahasan dan penguraian materi laporan,

uraian materi disajikan berdasarkan tahapan-tahapan pembahasan sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, Landasan Hukum, Kedudukan Memorandum Program, dan sistematika Dokumen.

PENDAHULUAN

I - 22


BAB II KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUN AN S ANITAS I KAB BANJAR Secara umum pada bab ini akan membahas pembangunan empat Sub Sektor Sanitasi yakni; Sub sektor Air Limbah, Sub sektor Persampahan, Sub sektor Drainase dan Higiene. BAB III

KONSOLIDAS I PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pembahasan di bab tiga meliputi; Metode konsolidasi , Proses dan Hasil Konsolidasi dan Program Prioritas BAB IV

S TUDI DAN DES AIN TEKN IS

Studi-studi desain teknis yang akan dilaksanakan dalam Memorandum Program akan termuat di bab ini meliputi; Master Plan, Studi Kelayakan, Detailed Engineering Desain dan Perlindungan Sosial dan Lingkungan BAB V RENCANA IMPLEMENTAS I JANGKA MEN ENGAH Bab ini berisikan Uraian dan tabel-tabel mengenai Program/Kegiatan Jangka

Menengah

(5

tahunan)

yang

dilengkapi

dengan

uraian

mengenai;Rencana Jadual Perlaksanaan (Skedul), Rencana Pendanaan dan Sumbernya, dan Manajemen dan 0rganisasi Pelaksana BAB VI RENCANA IMPLEMENTAS I TAHUNAN Uraian dan tabel-tabel mengenai Program/Kegiatan Jangka Menengah (5 tahunan): Nama Program dan Kegiatan (untuk setiap subsektor sanitasi), Lokasi kegiatan,

Volume

kegiatan,

Jumlah

Kebutuhan

Biaya,

Sumber

Pembiayaan, Dinas/Instansi Pelaksana dan Informasi dan keterangan lainnya

PENDAHULUAN

I - 23


Dilengkapi dengan uraian mengenai; Rencana Jadual Perlaksanaan (Skedul), Rencana Pendanaan dan Sumbernya dan Manajemen dan 0rganisasi Pelaksana Bab

ini

berisikan

tenatang

uraian

dan

Program/Kegiatan Tahunan (n+1, n+2 dst)

tabel-tabel

mengenai

yang dilengkapi dengan

uraian tentang kesiapan implementasi: Ketersediaan Studi dan Disain Teknis, Ketersediaan dan komitmen Anggaran, Kesiapan lahan dan Kesiapan masyarakat setempat. BAB VII RENCAN A PENGELOLAAN PROGRAM Bab inimeliputi Manajemen dan Organisasi Program Sanirtasi, Rencana Pendanaan, Rencana Jadual Pelaksanaan dan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Dilengkapi dengan uraian tentang kesiapan implementasi: Ketersediaan Studi dan Disain Teknis, Ketersediaan dan komitmen Anggaran, Kesiapan lahan dan Kesiapan masyarakat setempat BAB VIII REKOMENDAS I DAN TINDAK LANJUT Bab ini Rekomendasi kegiatan sanitasi dan Tindak lanjut pelaksanaan. LAMPIRAN Dalam lampiran laporan ini akan memuat: A. Program dan Kegiatan Tahun n+1 sampai dengan Tahun n+5, Ruang Lingkup Pekerjaan Studi dan Desain Teknis dan Data dan informasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan

PENDAHULUAN

I - 24

sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , Pemerintah mencanangkan pelaksanaan

Recommend Documents