REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS Pada Acara Konferensi dan Sidang Umum INFID
Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RT-RPJMN) Tahun 2015-2019 Jakarta, 14 Oktober 2014 ______________________________
Saudara-saudara sekalian Para hadirin yang berbahagia Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama perkenankan saya secara tulus mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridha Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara “Konferensi dan Sidang Umum INFID”. Merupakan suatu kehormatan bagi saya diundang untuk menjadi keynote speaker pada suatu konferensi yang menurut saya memilih tema yang cukup relevan dewasa ini dan juga menstimulasi keingintahuan masyarakat luas sekaligus akan berdampak pada kehidupan negara dan masyarakat sipil, yakni mengenai “Re-Demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Politik untuk Pembangunan yang Inklusif”. Tema konferensi tersebut sejalan dengan tema pembangunan dalam RPJMN 20152019, yakni adalah “Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan”. Kementerian 1
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertanggung jawab dalam menyusun Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 yang menetapkan tema dimaksud, untuk selanjutnya akan dipelajari oleh Presiden terpilih 2014-2019 sebagai tema pembangunan pemerintah untuk lima tahun mendatang. Sebagai sebuah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tema tersebut layak didiskusikan dengan tujuan untuk menggali, dan memahami lebih mendalam pelaksanaan demokratisasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan politik, yang kemudian akan dihasilkan gagasan, usulan kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintahan mendatang. Forum-forum yang diinisiasi oleh masyarakat sipil Indonesia untuk membahas isu-isu pembangunan seperti ini perlu didukung ke depan. Inilah salah satu wujud nyata partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan publik dan sekaligus pengawasannya. Bapak, ibu, saudara sekalian Berkenaan tema pada hari ini, kami akan menyampaikan salah satu hal yang cukup penting terkait fokus RT RPJMN 2015-2019. Secara formal RT RPJMN belum mengakomodasi Nawa Cita Presiden terpilih, walaupun kami telah mempelajari dan siap mengakomodasi proses penyusunan RPJMN setelah tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. Berkaitan dengan fokus susbtansi RT RPJMN 2015-2019, dapat kami sampaikan bahwadalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju.Untuk itu sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030. Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia dalam periode 20152019 diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.Oleh karena itu, maka struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan kualitas iptek yang relatif rendah, menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing, serta didukung kualitas iptek yang 2
terus meningkat. Jika transformasi ekonomi ini dapat dilakukan, maka perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh lebih cepat dan nilai tambah yang diperoleh dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan transformasi ekonomi ini diharapkan perekonomian Indonesia dalam RPJMN 2015-2019 akan tumbuh rata-rata 6-8 persen per tahun secara berkelanjutan dan Indonesia dapat menjadi negara maju dengan penghasilan per kapita diatas 12 ribu dolar pada sekitar tahun 2025-2030. Agar proses pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dapat berjalan optimal, beberapa kondisi lingkungan strategis global, regional maupun nasional telah diperhitungkan secara terukur. Beberapa lingkungan strategis yang dipertimbangkan dampaknya terhadap RPJMN 2015-2019 mencakup kondisi geopolitik, geoekonomi, bonus demografi, agenda pembangunan global paska 2015 dan climate change. Jika Indonesia dapat mengantisipasi dampak dari kelima kondisi lingkungan strategis tersebut dalam RPJMN secara baik, maka diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat yang optimal yang akan mempengaruhi secara positif kinerja pembangunan nasional. RT RPJMN 2015-2019 memuat identifikasi isu-isu strategis ke depan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, yang selanjutnya akan dapat menjadi factor kunci untuk menjadikan RPJMN 2015-2019 sebagai landasan yang kokoh dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Sektor-sektor tersebut dikelompokkan kedalam lima kelompok besar yaitu bidang polhukhankam, ekonomi, kesra, SDA-LH dan daerah. Dalam kelompok bidang polhukhankam, isu-isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas penanganan dan diharapkan bisa diselesaikan dalam periode RPJMN 2015-2019 antara lain adalah (a) isu-isu terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; (b) upaya meningkatkan penegakan hukum di seluruh bidang pembangunan; (c) penanganan dan pencegahan korupsi khususnya di lembaga-lembaga strategis yang akan berdampak besar terhadap kinerja pembangunan; (d) upaya mempercepat konsolidasi demokrasi di semua tingkatan sehingga budaya demokrasi yang efektif dan efisien dapat menjadi ruh pembangunan Indonesia kedepan; dan (e) yang sangat penting sebagai landasan pembangunan di semua bidang adalah stabilitas politik dan keamanan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk bidang ekonomi, isu-isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas penanganan antara lain adalah (a) proses trasnformasi struktur ekonomi nasional dari kondisi pembangunan ekonomi yang kurang efisien menjadi lebih efisien dengan peningkatan produktivitas nasional di semua bidang; (b) isu ketahanan nasional terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air harus menjadi prioritas pembangunan. Ketiga komoditi strategis ini yaitu pangan, energi dan air di masa yang akan datang akan semakin penting mengingat kebutuhan global yang terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif tetap, bahkan menurun; (c) isu penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis pendukung sektor pembangunan ekonomi yang perlu 3
menjadi prioritas nasional mengingat lemahnya daya saing ekonomi Indonesia salah satunya ditentukan oleh masalah penyediaan infrastruktur yang kurang memadai; (d) isu dukungan iptek dan pengembangan inovasi yang akan memegang peranan penting bagi peningkatan daya saing bangsa. Untuk kelompok bidang kesra, isu-isu strategisnya adalah antara lain mencakup (a) peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing nasional dan menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan adanya Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 2015; (b) isu penyediaan lapangan kerja baru dalam upaya mendayagunakan tenaga kerja produktif yang tersedia karena adanya bonus demografi; (c) isu pengentasan kemiskinan yang sampai saat ini masih membebani khususnya karena kesempatan kerja yang terbatas baik di perdesaan maupun perkotaan sehingga sering menyebabkan dampak negatif pada berbagai bidang lainnya; (d) isu pemerataan pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk miskin; (e) isu perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang sudah dimulai pada RPJMN 2010-2014 dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang harus terus diperluas dan disempurnakan kualitas pelayanannya. Pada kelompok bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup beberapa isu penting yang perlu menjadi prioritas antara lain adalah (a) pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik sebagai bahan baku industri pengolahan dalam negeri (hilirisasi); (b) pengembangkan potensi laut yang merupakan wilayah terbesar dari negara kita dalam suatu konsep kelautan yang terintegrasi antar berbagai sektor; (c) isu perubahan iklim harus diantisipasi sejak dini karena dampaknya secara nyata sudah mulai dirasakan oleh kita. Karena itu upaya mitigasi yang dilakukan secara sukarela (voluntary)perlu diteruskan, sementara itu isu adaptasi harus mulai dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kelompok bidang kelima yang akan menjadi isu prioritas adalah terkait dengan isu-isu kewilayahan/kedaerahan yang mencakup antara lain: (a) isu pemerataan pembangunan antardaerah; (b) pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan publik secara merata antardaerah; (c) isu urbanisasi serta keterkaitannya dengan pembangunan perdesaan; (d) isu desentralisasi kewenangan yang dimaksudkan agar pelayanan publik dapat lebih dekat kepada masyarakat, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih belum cukup berhasil, sehingga dalam RPJMN 2015-2019 perlu di review dan diperkuat lagi. Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019, serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangantantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 (RT RPJMN 2015-2019) adalah: 4
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. 5
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pousat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanann dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Keseluruhan arah kebijakan tersebut telah dielaborasi lebih detail kedalam berbagai agenda pembangunan, yang telah dimuat dalam buku RT RPJMN 2015-2019. Bapak, Ibu dan para hadirin yang saya hormati, Sebelum mengakhiri penyampaian keynote speech ini, terkait dengan tema yang menjadi perhatian utama konferensi ini, yakni “Re-Demokrasi Ekonomi, Sosial dan Politik untuk Pembangunan yang Inklusif,” menurut hemat saya ada beberapa hal penting kiranya dapat kami sampaikan dalam forum ini. Pertama, perlunya mendorong penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat untuk mengontrol proses penyelenggaraan negara secara demokratis. Hal ini berdasarkan kenyataan, bahwa selama beberapa dasawarsa sebelum reformasi, OMS terpinggirkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bahkan saat reformasi sudah berlangsung selama 15 tahun, masih banyak yang perlu diperkuat dari OMS sehingga dapat memainkan peran sebagai agen perubahan masyarakat. Melalui RPJMN 2009-2014, Pemerintah sudah menggagas perlunya Democracy Trust Fund untuk menguatkan OMS, memperluas jaringan, memperkokoh pendanaan bagi kegiatankegiatan mereka. Upaya ini masih akan diteruskan, karena Pemerintah meyakini bahwa masyarakat mampu mendanai kegiatan-kegiatan mereka sendiri, selain intervensi anggaran melalui program-program yang dibiayai oleh APBN dan potensi dalam negeri sendiri. Kedua, penguatan kelembagaan demokrasi di luar organisasi masyarakat sipil, termasuk penguatan parpol agar mampu menjalankan fungsi-fungsi nya yang asasi dalam 6
demokrasi. Konstitusi UUD NRI 1945 meletakkan parpol pada tempat utama sebagai alat untuk berdemokrasi, melalui kesertaan dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Dewasa ini, Pemerintah memberikan bantuan kepada parpol melalui kerangka pendanaan APBN, hanya jumlah nya masih relatif terbatas. Kita rasanya sepakat, bahwa peran parpol dewasa ini belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Perlu dicarikan jalan yang terbaik, bagaimana parpol bisa memainkan peran idealnya dalam demokrasi di Indonesia di masa depan. Selain itu, perlu diwujudkan sebuah rezim pemilu nasional dan daerah yang betul-betul dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan proses rekrutmen politik wakil rakyat dan pemimpin nasional serta daerah yang sesuai dengan harapan rakyat. Ketiga, perlu nya mengarahkan semua upaya Pemerintah bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tema ini adalah salah satu poin kesepakatan antara Pak SBY dan Pak Jokowi pada saat beliau berdua bertemu empat mata beberapa waktu lalu di Bali. Sumber daya manusia adalah faktor yang disepakati oleh baik Pak SBY maupun Pak Jokowi sebagai “kunci” yang penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai visi pembangunan nasional seperti yang dituangkan di dalam RPJPN Tahun 20052025 yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Bappenas memprediksikan bahwa sampai dengan 2035, Indonesia akan memiliki peluang demografi sangat besar, yang sering kami sebut dengan peluang “bonus demografi” yakni hasil positif dari sebuah kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan perubahan struktur kependudukan secara alamiah ke arah dominannya penduduk yang berusia produktif. Apabila struktur demografis yang berubah bisa dimanfaatkan menjadi “bonus” maka Indonesia diharapkan melakukan lompatan menjadi negara demokrasi yang berhasil, dengan kelas menengah yang kuat. Kita tahu, bahwa hanya dengan kekuatan kelas menengahlah, demokrasi dapat bersandar pada pegangan yang kuat, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terjadi. Keempat, perlu dipikirkan sebuah hubungan kelembagaan yang lebih baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga mencerminkan efektivitas proses check and balances dalam sebuah demokrasi. Pemerintah mengusulkan perlunya komunikasi yang konstruktif untuk mengkaji kembali demokrasi presidensial Indonesia, sehingga benar-benar sesuai dengan praktek-praktek yang lazim dalam demokrasi di manapun di dunia ini dengan tetap berada dalam kerangka konsensus dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah menyadari bahwa sistem pemerintah presidensial kita masih memiliki kelemahan-kelemahan prinsipil. Hal ini dengan memperhatikan banyak nya hambatan yang dialami presiden dalam merealisasikan visi-misi yang disampaikan pada masyarakat pada saat kampanye pemilihan presiden yang berimbas pada banyaknya kekecewaan masyarakat, seolah-olah presiden ingkar janji setelah dipilih menduduki jabatan presiden.
7
Pemerintah menyadari sepenuhnya, dengan memperhatikan berbagai tantangan dan perubahan dunia kita yang begitu dinamis, konsolidasi demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Semua bangsa-bangsa yang paling makmur di dunia dewasa ini, dan mampu bertahan begitu lama dengan standar hidup masyarakat yang begitu tinggi, adalah bangsabangsa yang demokratis. Negara otoriter sama sekali bukan pilihan. Pilihan kita adalah maju, menyempurnakan yang masih belum sempurna dari demokrasi, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam konteks itulah, Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk semua organisasi masyarakat sipil di dalam INFID untuk ikut mempertahankan dan bila perlu mengoreksi jalannya proses konsolidasi demokrasi kita. Apabila terjadi ketidak adilan dan ketimpangan dalam proses penyelenggaraan negara ini, tentu saja menjadi pekerjaan rumah bersama kita untuk mencari solusi-solusi paling tepat bagi kemakmuran semua anak bangsa Indonesia. Demikianlah, semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi rahmat dan karunia-Nya, bagi semua itikad baik kita bagi bangsa dan tanah air tercinta. Terima kasih Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, 14 Oktober 2014 Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana MA
8
