RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

MODUL MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

2014

RPJMN

1


BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas Rencana Pembangunan Nasional termasuk dalam hal ini Rencana Strategi Badan POM (2010-2014), agenda pembangunan yang mewujudkan Indonesia yang aman dari segala bentuk obat dan makanan yang tidak layak konsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah megikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan mengerti tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategi Badan POM (2010-2014), agenda Pembangunan dan kebijakan dan rencana strategis Badan POM skala menengah sesuai dengan RPJMN (2010-2014) sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat. C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, diharapkan para peserta mampu: 1. Menjelaskan alasan penetapan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan program pembangunan. 2. Menyebutkan Visi dan Misi RPJPN (2005-2025). 3. Memahami Rencana Strategi Badan POM (2010-2014). 4. Memahami kebijakan Badan POM (2010-2014). 5. Menguraikan skala prioritas Badan POM pada RPJMN (2010-2014). D. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 5 (lima) 3 (tiga )kegiatan belajar: 1. Rencana Pembangunan Nasional; 2. Rencana Strategi Badan POM (2010-2014); 3. Agenda Pembagunan Badan POM;

RPJMN

2


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Dengan penjelasan sebagai berikut: Mandiri: Suatu bangsa dikatakan mandiri artinya bangsa tersebut yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Adil: Suatu bangsa dikatakan adil apabila tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Makmur: Kemudian bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian; pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin

RPJMN

3


4.

5.

6.

7.

8.

pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong

RPJMN

4


kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang. B. Strategi Pelaksanaan Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut: 1. RPJM ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2. RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. 3. RPJM ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. 4. RPJM ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. GAMBAR 1 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025 RPJM 4 2020-2025 RPJM 3 2015-2019 RPJM 2 2010-2014 RPJM 1 2005-2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

RPJMN

Memantapkan Penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh, dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.

Mewujudkan masyrakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh, berlandasan keunggulan kompetitif.

5


C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEDUA (2010-2014) 1). Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMN) 2010-2014 terdapat agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dengan melakukan perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat. Presiden RI menanggapi hal ini dengan menyatakan 8 (delapan) isu besar Presiden adalah penggunaan uang negara atau APBN secara tepat sasaran, mencegah dan memberantas korupsi, menurunkan kemiskinan, menjaga ketahanan pangan dan energi, perbaikan kinerja, peningkatan kualitas TKI, pencegahan konflik communal atau aksi terorisme, memperbaiki integritas dan disiplin. Badan POM dalam hal ini menemukan tantangan dan masalah yang akan dihadapi antara lain meningkatnya ekspektasi stakeholder terhadap pelayanan publik Badan POM, meningkatnya produk obat dan makanan ilegal di peredaran masyarakat, kapabilitas dan kompetensi laboratorium pengawasan obat dan makanan belum optimal, regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung pengawasan obat dan makanan, luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan dari kota sampai perbatasan wilayah negara Indonesia, jejaring lintas sektor pengawasan obat dan makanan belum efektif dikarenakan tidak ada sinergi dalam kebijakan antar pemangku kepentingan, kualitas dan kuantitas SDM harus mengikuti perkembangan lingkungan eksternal, struktur organisasi perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, tata kelola kepemerintahan yang baik belum optimal, teknologi informasi dan komunikasi yang ada belum optimal dalam mendukung penerapan e-government. Untuk dapat tercapainya tujuan atau goal Badan POM melakukan perlindungan kesehatan masyarakat dan menerapkan daya saing produk obat dan makanan dengan jaminan keamanan, kemanfaatan dan mutu sesuai standar internasional yang unggul agar terciptanya perekonomian nasional yang kuat. Persoalan infrastruktur menjadi fokus perhatian kita semua dalam beberapa tahun ini untuk merespon geliat ekonomi nasional. Kebutuhan infrastruktur ini tidak hanya sebagai pendukung aktivitas ekonomi nasional dan keterhubungan domestik (dalam dan antar-pulau) tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan dengan dunia internasional. Pemerintah berupaya memfokuskan pembangunan infrastruktur dalam beberapa waktu ke depan terutama pasca masuknya Indonesia dalam zona investment grade. Dalam RAPBN tahun 2013, komitmen membenahi kualitas infrastruktur direfleksikan melalui alokasi belanja modal yang mencapai Rp.193.8 triliun atau 11,76% dari anggaran belanja negara sebesar Rp.1.657,9 triliun. Angka ini meningkat 14,9% dari alokasi belanja modal dalam APBN-P tahun 2012. Alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp. 188,4 triliun. Alokasi ini belum memperhitungkan Rp. 24 triliun dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) tahun 2012, dan rencana target Rp.12 triliun dari pengalihan subsidi listrik untuk belanja modal. Besaran alokasi

RPJMN

6


belanja negara ini ekuivalen dengan 13,8 % (Rp.229,8 triliun) dari total anggaran belanja negara 2013. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan adanya tambahan anggaran berasal dari alokasi anggaran transfer ke daerah untuk infrastruktur sebesar Rp. 96 triliun (18% dari total transfer ke daerah sebesar Rp. 518 triliun), kontribusi BUMN sebesar Rp. 77 triliun dan peran swasta diharapkan dapat mencapai minimal Rp. 60 triliun. Dengan demikian besaran alokasi pembangunan infrastruktur secara agregat dapat mencapai Rp.457,4 triliun atau sebesar 4,9% (hampir 5%) dari target PDB 2013 sebesar Rp. 9.300 triliun (1 triliun dollar AS). Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang cukup besar di tengah terbatasnya ruang gerak fiskal memerlukan langkah strategis dengan mengoptimalkan investasi. Upaya mengajak investor baik lokal maupun asing yang dikemas dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP) merupakan manifestasi untuk mengoptimalkan momentum tanpa menegasikan national interest. Selain itu sumber pendanaan terus digali dan diidentifikasi untuk menopang keterbatasan ruang gerak fiskal antara lain meningkatkan pembiayaan infrastruktur lembaga keuangan bank dan non-bank serta berbagai ajang promosi termasuk Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012 yang berlangsung pada 28-29 Agustus 2012. Penyusunan RAPBN tahun 2013 menekankan pada peningkatan efektivitas penyerapan anggaran dan kualitas belanja negara. Alokasi belanja negara untuk pembangunan infrastruktur yang berpotensi mencapai 14% tersebut dimaksudkan untuk mendukung akselerasi dan perluasan pembangunan serta pertumbuhan yang selama ini masih menyisakan disparitas yang tinggi. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menekan ekonomi biaya tinggi yang menghambat daya saing nasional selama ini. Persoalan sistim logistik nasional, infrastruktur maritim, tidak ekonomisnya produksi nasional dan aksesibilitas wilayah-wilayah potensial yang rendah merupakan bagian dari sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN-2013. Agenda pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RAPBN-2013 meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP), bandar udara baru, rehabilitasi sekitar 120 bandar udara, pembangunan lebih dari 380 kilometer jalur Kereta Api baru, termasuk jalur ganda, pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi, dan pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi. Upaya untuk mendukung keterhubungan antar-wilayah (domestic connectivity)dalam RAPBN 2013 juga menargetkan sejumlah pembangunan bandar udara baru serta rehabilitasi sekitar 120 bandar udara lama. Selain itu, sebagai pendukung pembangunan infrastruktur, alokasi belanja modal juga digunakan untuk peningkatan kapasitas 188 megawatt, pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms); Gardu Induk 4.740 Mega Volt

RPJMN

7


Ampere (MVA); Jaringan Distribusi 9.319 kms; dan Gardu Distribusi 213 MVA. Sementara pembangunan jalur distribusi untuk meningkatkan daya saing logistik nasional, Pemerintah pada RAPBN merencanakan peningkatan kapasitas jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 4.431 km. Agenda akselerasi pembangunan infrastruktur dalam RAPBN-2013 juga didukung dengan penerbitan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres 71/2012 tentang Tata cara Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. Kedua Perpres ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi upaya percepatan pembangunan infastruktur sehingga target pembangunan dan pemerataan pertumbuhan dapat lebih meningkat lagi. Terbitnya Perpres 70 dan 71 tahun 2012 yang merupakan instrumen pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur adalah respon atas evaluasi sejumlah hambatan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Alokasi belanja pembangunan infasrtruktur dalam RAPBN 2013 diharapkan dapat memperlebar kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang ditargetkan pada 2013. Geliat industrialisasi yang semakin menunjukkan perkembangan positif merupakan energi bagi perluasan lapangan kerja sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur dan industrialisasi menjadi prasyarat bagi peningkatan kapasitas produksi yang memberi efek langsung pada akses lapangan kerja, daya saing, menekan pengangguran, dan peningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengalokasian belanja pembangunan infrastruktur untuk semakin meningkatkan kesejahteraan danpemerataan pembangunan nasional. a. Visi Indonesia Dengan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia dan keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

RPJMN

8


b. Misi Pembangunan Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 20102014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.  Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera  Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi  Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

RPJMN

9


Latihan Soal 1. Berapa misi pembangunan nasional tahun 2005-2025? a. 9 c. 7 b. 8 d. 6 2. Apakah Visi Indonesia pada tahun 2014? a. Persatuan Indonesia b. Adil dan makmur c. Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan d. Sehat dan sejahtera 3. Dibagi berapa tahap RPJM 2005-2025yang dibagi dalam RPJMN? a. 1 c. 3 d. 4 b. 2

RPJMN

10


BAB III RENCANA STRATEGI BADAN POM (2010-2014)

A. Arah Perencanaan Strategi Badan POM (2010-2014) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RPJMN 2010-2014 selain memuat prioritas nasional juga memuat prioritas bidang sosial budaya yang salah satunya mencakup bidang kesehatan. Program Aksi Bidang Kesehatan yang menjadi acuan pembangunan bidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah: 1. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. 2. Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir. 3. Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengelolaan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta. 4. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif. 5. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, malaria, dan TBC. 6. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%. 7. Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat. 8. Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai. 9. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.

RPJMN

11


10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab. 11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban. 12. Evakuasi, perawatan, dan pengobatan masyarakat didaerah korban bencana alam. Sesuai dengan prioritas Program Aksi Kesehatan disusun fokus-fokus prioritas bidang kesehatan sebagai berikut: FOKUS 1 : PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI, BALITA DAN KELUARGA BERENCANA Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana, melalui upaya yang menjamin produk Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, yang digunakan dalam upaya : 1. Peningkatan cakupan peserta KB aktif; 2. Pemberian makanan pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); dan 3. Pencapaian cakupan imunisasi yang tinggi, merata dan berkualitas pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur (WUS). FOKUS 2 : PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT Perbaikan status gizi masyarakat, melalui pengujian laboratorium terhadap sampel-sampel produk yang digunakan untuk upaya : 1. Asupan zat gizi makro, dll, untuk memenuhi angka kecukupan gizi; 2. Surveilans pangan dan gizi; 3. Pemberian makanan pendamping ASI; 4. Fortifikasi; 5. Pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; dan 6. Penanggulangan gizi darurat. FOKUS 3 : PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR SERTA PENYAKIT TIDAK MENULAR, DIIKUTI PENYEHATAN LINGKUNGAN Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, melalui upaya pengawasan yang diarahkan untuk menurunkan proporsi Obat dan Makanan bermasalah di pasar, sebagai salah satu faktor risiko timbulnya penyakit. FOKUS 4 : PENINGKATAN KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN, PEMERATAAN, MUTU DAN PENGGUNAAN OBAT SERTA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat, serta Pengawasan Obat dan Makanan, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan: 1. Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT 2. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

RPJMN

12


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Inspeksi dan Sertifikasi Makanan Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Standardisasi Makanan Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Makanan Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Penilaian Produk Terapetik dan Produk Biologi Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Penilaian Makanan Riset Keamanan, Khasiat, Mutu Obat dan Makanan Pengembangan Obat Asli Indonesia

B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawasan Obat Makanan Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM disusun dengan mengacu pada prioritas bidang sosial budaya yang salah satunya mencakup bidang kesehatan seperti termuat dalam RPJMN 2010-2014. Untuk dapat mencapai rencana strategi Badan POM mencanangkan visi dan misi dalam memenuhi target dan arah kebijakannya. Visi : Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan Diakui Secara Internasional Untuk Melindungi Masyarakat. Misi : 1. Melakukan Pengawasan Pre-Market dan Post-Market Berstandar Internasional. 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Secara Konsisten. 3. Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini. 4. Memberdayakan Masyarakat Agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan. 5. Membangun Organisasi Pembelajar (Learning Organization). 1). Arah Kebijakan Arah Kebijakan Badan POM yaitu: a. Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Nasional Sistem Pengawasan Obat dan Makanan diperkuat dengan mekanisme operasional dan infrastruktur yang andal dengan kapabilitas berkelas dunia (world class) dan menggunakan teknologi informasi yang modern. Revitalisasi fungsi pengawasan senantiasa diterapkan secara terintegrasi dan menyeluruh (comprehensive).

RPJMN

13


b. Mewujudkan Laboratorium Badan POM yang Modern dan Andal Kapabilitas laboratorium Badan POM ditingkatkan terunggul di ASEAN dengan jaringan kerja (networking) nasional dan internasional. Cakupan dan parameter pengujian laboratorium, serta kompetensi personil laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan ditingkatkan dengan menerapkan Good Laboratory Practices (GLP) secara konsisten serta mengembangkan sistem rujukan laboratorium nasional. c. Meningkatkan Daya Saing Mutu Produk Obat dan Makanan di Pasar Lokal dan Global Mekanisme pasar bebas menuntut Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menapis produk Obat dan Makanan yang masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dikembangkan untuk mendukung upaya pencapaian daya saing Obat dan Makanan produksi dalam negeri di pasar lokal dan global. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan standar Obat dan Makanan yang mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan peningkatan pemberdayaan pelaku usaha termasuk UMKM pangan, kosmetik dan Obat Tradisional, untuk memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pemberdayaan dilakukan antara lain melalui kerjasama dengan lintas sektor terkait. d. Meningkatkan Kompetensi, Profesionalitas, dan Kapabilitas Modal Insani Modal Insani merupakan asset intangible yang sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan mesin penggerak organisasi. Untuk itu perlu dirancang sistem manajemen modal insani (Human Capital Management) agar dihasilkan Modal Insani Badan POM yang andal, adaptif, dan kredibel. Upaya ini dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur dan berkelanjutan (continous training and education) baik di dalam maupun di luar negeri. Bersamaan dengan itu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan mendorong serta memberikan kesempatan yang luas kepada setiap modal insani untuk meningkatkan kapabilitas diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan. e. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Mengembangkan Institusi Badan POM yang Kredibel dan Unggul Kapasitas manajemen Badan POM dikembangkan untuk menjamin penerapan good governance dan clean government sesuai sistem mutu yang dilaksanakan secara konsisten dan terus dikembangkan/dipelihara dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi. Right sizing organization dilakukan untuk menjamin efektivitas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan baik di Pusat maupun di daerah. f. Memantapkan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan lebih diperkuat dengan memantapkan jejaring kerjasama lintas sektor terkait baik di dalam negeri maupun melalui kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.

RPJMN

14


g. Memberdayakan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan Melalui komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Bersamaan dengan itu diciptakan ruang publik yang kondusif untuk memfasilitasi komunikasi interaktif antara Badan POM dengan masyarakat luas yaitu membuat Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). 2). Strategi Arah kebijakan Badan POM dilakukan melalui tujuh (7) strategi, yaitu : a. Strategi Pertama : Peningkatan intensitas pengawasan pre market Obat dan Makanan, untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk, diselenggarakan melalui fokus prioritas:  Penapisan penilaian produk Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai antisipasi globalisasi, termasuk ACFTA.  Peningkatan pelayanan publik terkait pendaftaran produk Obat dan Makanan melalui online registration.  Pengawasan pengembangan vaksin baru produksi dalam negeri, untuk mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDG’s).  Peningkatan technical regulatory advice untuk pengembangan jamu, herbal terstandar dan fitofarmaka.  Pengawasan pengembangan teknologi pangan (PPRG, iradiasi), untuk perlindungan konsumen dan ketersediaan pangan.  Peningkatan pemenuhan GMP industri Obat dan Makanan dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing. b. Strategi kedua : Penguatan sistem, sarana, dan prasarana laboratorium Obat dan Makanan, diselenggarakan melalui fokus prioritas :  Pemantapan penerapan Quality Management System dan persyaratan Good Laboratory Practices (GLP) terkini.  Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium di pusat dan daerah, sesuai dengan kemajuan IPTEK.  Pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar GLP terkini  Peningkatan kompetensi SDM Laboratorium c. Strategi ketiga : Peningkatan pengawasan post market Obat dan Makanan, diselenggarakan melalui fokus prioritas :  Pemantapan sampling dan pengujian Obat dan Makanan, berdasarkan risk based approaches.  Intensifikasi pemberantasan produk ilegal, termasuk produk palsu.  Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS), melalui operasionalisasi Mobil Laboratorium.

RPJMN

15


 

Pengawasan sarana post market sesuai dengan GMP dan GDP Perkuatan pengawasan post market kosmetika melalui audit kepatuhan dan evaluasi keamanan kosmetika d. Strategi keempat : Pemantapan regulasi dan standar di bidang pengawasan Obat dan Makanan, diselenggarakan melalui fokus prioritas :  Penyelarasan regulasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis di bidang pengawasan Obat dan Makanan.  Peningkatan pemenuhan regulasi dan standar obat dan makanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan terkini. e. Strategi kelima : Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak pidana Obat dan Makanan, diselenggarakan melalui fokus prioritas :  Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS.  Peningkatan pelaksanaan penyidikan Obat dan Makanan.  Peningkatan koordinasi dengan sektor terkait dalam rangkaian CJS untuk sustainable law enforcement tindak pidana Obat dan Makanan. f. Strategi keenam : Perkuatan Institusi, diselenggarakan melalui fokus prioritas :  Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan pelayanan publik.  Perkuatan sistem pengelolaan data serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk strategi media komunikasi  Perkuatan human capital management Badan POM.  Restrukturisasi Organisasi untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis.  Peningkatan dan penguatan peran dan fungsi Balai POM, Integrated Bottom Up Planning dan Quality System Evaluation  Perkuatan legislasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan g. Strategi ketujuh : Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pembagian Peran Badan POM dengan Lintas Sektor terkait, yang diselenggarakan melalui fokus prioritas :  Pemantapan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan  Pemantapan Sistem Kerjasama Operasional Pengawasan Obat dan Makanan  Peningkatan operasi terpadu pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan  Perkuatan jejaring komunikasi  Pemantapan koordinasi pengembangan jamu brand Indonesia, pengintegrasian dengan pelayanan kesehatan  Pemberdayaan masyarakat melalui KIE

RPJMN

16


C. Agenda Pembangunan Nasional Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I :Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II :Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III :Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV :Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Agenda V :Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan, ditandai oleh mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif, melalui pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana: standar operasi, sistem, prosedur, mekanisme, tatakerja, hubungan kerja dan prosedur pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran elektronis dan pemanfaatan teknologi informasi (e-government), dan apresiasi kearsipan. Juga penataan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, hemat, disiplin, dan penerapan pola hidup sederhana. Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien), otomatisasi administrasi perkantoran, dan sistem manajemen yang efisien dan efektif. Unit organisasi pemerintah yang mempunyai potensi penerimaan keuangan negara, statusnya didorong menjadi unit korporatisasi dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), BHMN, BUMD, Perum, Persero, UPT, UPTD, atau bentuk lainnya. Reformasi Birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme, pengaturan, sistem, dan prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima.

RPJMN

17


Latihan Soal 1. Berapakah fokus Badan POM pada prioritas program aksi kesehatan? a. 4 c. 2 b. 3 d. 1 2. Apakah kepanjangan dari PJAS? a. Pelayanan Jasa Antar Sekolah b. Pangan Jajan Anak Sekolah c. Pengawasan Jalanan Anak Sekolah d. Pembuatan Jasa Anak Sekolah 3. Pada fokus perbaikan status gizi masyarakat melalui pengujian laboratorium terhadap sampel-sampel produk yang digunakan untuk melakukan upaya antara lain, kecuali … a. Pemberian makanan pendamping ASI b. Pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang c. Penanggulangan gizi darurat d. Pembuatan gedung

RPJMN

18


BAB IV AGENDA PEMBANGUNAN BADAN POM

A. Program dan Kegiatan 1). Program Generik a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Program ini diselenggarakan dengan sasaran, meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu. Kinerja penyelenggaraan program ini, diukur dengan:  Persentase unit kerja yang menerapkan quality policy;  Persentase unit kerja yang terintegrasi secara online. b. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat. Indikator kegiatan ini adalah:  Jumlah public warning;  Jumlah informasi pengawasan obat dan makanan yang dipublikasikan;  Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan;  Jumlah rancangan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang disusun;  Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang dilaksanakan (layanan). c. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi hubungan dan kerjasama internasional Badan POM pada tingkat bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional. Indikator kegiatan ini adalah:  Jumlah partisipasi Badan POM dalam hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional (forum);  Jumlah dokumen posisi Badan POM terhadap partisipasinya dalam pertemuan tingkat bilateral, regional, dan global. d. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi perumusan Renstra dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan

RPJMN

19


e.

f.

g.

anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Indikator kegiatan ini adalah:  Persentase unit kerja yang melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara terintegrasi;  Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring evaluasi yang dihasilkan;  Jumlah unit kerja yang mengembangkan dan menerapkan Quality Management System (QMS); Pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan untuk mewujudkan SDM Badan POM yang andal, adaptif, profesional dan kredibel. Indikator kegiatan ini adalah:  Jumlah pegawai BPOM yang ditingkatkan pendidikannya S1, S2, dan S3;  Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi;  Tersusunnya Grand Design HCM (Human Capital Management);  Persentase pegawai Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya;  Persentase pengembangan dan penerapan Human Capital Management (HCM) di unit kerja. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya pengawasan fungsional Inspektorat Badan POM yang efektif dan efisien. Indikator kegiatan ini adalah persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu. Pelayanan informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi Sasaran dari kegiatan ini adalah berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan up to date dalam pengawasan Obat dan Makanan. Indikator kegiatan ini adalah:  Persentase tersedianya base line data pengawasan Obat dan Makanan;  Persentase layanan publik elektronik secara online;  jumlah informasi Obat dan Makanan yang disampaikan secara up to date;  Persentase informasi Obat dan Makanan yang up to date sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini diselenggarakan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penatausahaan sarana dan prasarana penunjang aparatur Badan. Kinerja penyelenggaraan program ini, diukur dengan indikator: Persentase

RPJMN

20


ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja termasuk pemeliharaannya. Untuk mencapai target tersebut di atas, di dalam program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan: a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan POM Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur Badan POM. Indikator kegiatan ini adalah: Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan di pusat. b. Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang aparatur Badan POM Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggarannya pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang di Badan POM. Indikator kegiatan ini adalah:  Persentase ketersediaan sarana gedung dan prasarana penunjang kinerja termasuk pemeliharaannya;  Persentase sarana yang terpelihara dengan baik;  Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik. B. Program Teknis/Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini diselenggarakan dengan sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat. Kinerja penyelenggaraan program ini, diukur dengan indikator: a. Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar; b. Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar; c. Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar; d. Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar; e. Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut: 1). Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. Indikator kegiatan ini adalah: a. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa; b. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan; c. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan; d. Jumlah produk Obat dan Makanan yang disampling dan diuji; e. Jumlah parameter uji Obat dan Makanan untuk setiap sampel; f. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan; g. Jumlah layanan informasi dan pengaduan; h. Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan; i. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan; j. Jumlah balai besar/balai POM yang ditingkatkan kemandiriannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah.

RPJMN

21


2). Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya mutu sarana produksi Produk Terapetik dan PKRT sesuai dengan Good Manufacturing Practice (GMP) terkini. Indikator kegiatan ini adalah persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini; 3). Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Mutu Sarana Distribusi Produk Terapetik dan PKRT sesuai dengan Good Distributing Practise (GDP). Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase sarana distribusi obat (PBF) yang distratifikasi dan atau sertifikasi GDP; b. Persentase kumulatif sarana distribusi obat (PBF) yang di-mapping; c. Persentase kumulatif sarana distribusi obat (PBF) yang disertifikasi; d. Persentase obat yang ke jalur illicit; e. Persentase temuan obat illegal termasuk obat palsu; 4). Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang tidak berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase narkotika, psikotropika dan prekursor yang ke jalur illicit; b. Persentase iklan/promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan; c. Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan; d. Jumlah temuan penyimpangan peredaran narkotika, psikotropika dan prekusor dalam kegiatan impor dan ekspor. 5). Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya mutu sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen sesuai GMP dan GDP. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase sarana produksi kosmetik yang memiliki sertifikat GMP terkini; b. Persentase ketersediaan sarana produksi kosmetik yang menerapkan GMP terkini; c. Persentase Industri Obat Tradisional (IOT) yang memilki sertifikat GMP; d. Persentase sarana distribusi obat tradisional dan suplemen makanan yang memenuhi ketentuan; e. Persentase sarana distribusi kosmetik yang memenuhi ketentuan; f. Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi ketentuan CPKB; g. Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan sanitasi, higiene dan dokumentasi. 6). Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Pangan. Indikator kegiatan ini adalah:

RPJMN

22


7).

8).

9).

10).

a. Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini; b. Persentase sarana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini; c. Persentase sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP; d. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan produk pangan; e. Jumlah sekolah yang disampling produk PJAS; f. Persentase sarana UMKM yang memenuhi ketentuan. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Sasaran dari kegiatan ini adalah Menurunnya makanan yang mengandung bahan bebahaya. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang; b. Persentase temuan kemasan makanan yang melepaskan migran berbahaya yang melampaui ketentuan ke dalam makanan; c. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang untuk pangan (bahan berbahaya) yang sesuai ketentuan; d. Persentase kemasan pangan dari pangan terdaftar, yang tidak memenuhi syarat; Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya standar, pedoman, dan kriteria Produk Terapetik dan PKRT yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bemutu. Indikator kegiatan ini adalah persentase kecukupan standar obat yang dimiliki dengan yang dibutuhkan; Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya regulasi, pedoman dan standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang dapat menjamin produk yang aman, berkhasiat dan bermutu. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase kecukupan regulasi, pedoman, standar Obat Tradisional yang dimiliki dengan yang dibutuhkan; b. Jumlah regulasi, pedoman, standar obat tradisional yang disahkan; c. Persentase kecukupan regulasi, pedoman, standar Kosmetik yang dimiliki dengan yang dibutuhkan; d. Jumlah regulasi, pedoman, standar kosmetik yang disahkan; e. Persentase kecukupan regulasi, pedoman, standar Produk Komplemen yang dimiliki dengan yang dibutuhkan; f. Jumlah regulasi, pedoman, standar produk komplemen yang disahkan. Standardisasi Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase kecukupan standar Makanan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan;

RPJMN

23


11).

12).

13).

14).

b. Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu, dan gizi pangan; c. Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka mendukungProgram Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); d. Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading. Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan Pemda Kabupaten/kota melalui advokasi keamanan pangan serta menguatnya rapid alert system keamanan pangan. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase penyelesaian tindaklanjut informasi jejaring nasional, regional dan internasional terkait rapid alert dan respon permasalahan keamanan Makanan; b. Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan P-IRT sesuai ketentuan yang berlaku; c. Jumlah profil resiko keamanan pangan yang dikategorikan sebagai early warning untuk merespon permasalahan keamanan pangan; d. Persentase pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan; Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase Laboratorium Badan POM yang terakreditasi sesuai standar; b. Persentase sample uji yang ditindaklanjuti tepat waktu; c. Jumlah metode analisis yang divalidasi/ diverifikasi; d. Jumlah baku pembanding yang diproduksi; e. Persentase uji profisiensi yang diikuti balai POM yang inlier. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan oleh PPNS BPOM terhadap pelanggaran dibidang Obat dan Makanan. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti sampai dengan P 21; b. Persentase temuan investigasi awal oleh PPNS yang ditindaklanjuti secara pro-justicia; c. Persentase perkara tindak pidana OM yang telah mendapat P-21; d. Persentase berkas perkara tindak pidana obat dan makanan yang telah diserahkan PPNS BPOM; Penilaian Obat dan Produk Biologi Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya obat dan produk biologi yang memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.

RPJMN

24


15).

16).

17).

18).

Indikator kegiatan ini adalah persentase penilaian keamanan, khasiat, dan mutu obat dan produk biologi yang diselesaikan tepat waktu; Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya OT, SM dan Kos yang memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Makanan beredar yang dinilai tepat waktu; b. Persentase notifikasi kosmetik yang dinilai tepat waktu; c. Jumlah DIP (Dokumen Informasi Produk) Produk kosmetik yang dinilai; d. Persentase UMKM Kosmetik yang memiliki pengetahuan mengenai DIP dan keamanan produk kosmetik. Penilaian Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah pangan olahan yang memiliki Nomor Izin Edar/Surat Persetujuan Pendaftaran. Indikator kegiatan ini adalah: a. Persentase keputusan penilaian makanan yang diselesaikan tepat waktu; b. Persentase pendaftaran pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu. Riset Keamanan, Khasiat, Mutu Obat dan Makanan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya hasil riset untuk menunjang pengawasan obat dan makanan. Indikator kegiatan ini adalah: a. Jumlah metode analisis tervalidasi; b. Jumlah hasil kegiatan riset yang dideseminasikan. Pengembangan Obat Asli Indonesia Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengembangan Obat Asli Indonesia. Indikator kegiatan ini adalah: Jumlah Obat Asli Indonesia yang dikembangkan keamanan dan kemanfaatannya (tanaman/tahun).

Latihan Soal 1. Apa saja program dan kegiatan Badan POM dalam rangka pembangunan? a. Program Aset dan Data b. Program Generik dan Teknis c. Program Kesehatan dan Kuat d. Program KB dan anak 2. Berapakah UPT Badan POM (Balai/Balai Besar)? a. 33 c. 30 d. 31 b. 32 3. Apkah kepanjangan dari HCM ? a. Human Capital Management b. Human Cold Management c. Human Celcius Man d. Home Capital Management

RPJMN

25


RPJMN

26

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Recommend Documents