ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TERHADAP KEMAJUAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi) Andriaman Gea Email :
[email protected] Jl. Kolam No 1 Medan Estate, Kampus FISIPOL Program Studi Kepemerintahan Universitas Medan Area Diterima 21 Mei 2015/ Disetujui 4 Juni 2015
Abstract The research carried out in the village Tetehosi I sub district of Gunungsitoli Idanoi. While the issues raised with respect to this research is how the public participation in the utilization of the funds of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas to the welfare of society. The method used in this research is descriptive qualitative approach. Results of research and discussion explains the different types of public participation in the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in the village Tetehosi I sub district of Gunungsitoli Idanoi. With the participation of the community is able to create an effective development according to the needs of the community so that it has a significant impact on the progress of public welfare. Keywords: community participation, program, development, prosperity.
Abstrak Penelitian dilakukan di desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Sedangkan permasalahan yang diangkat sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan berbagai jenis partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Dengan partispasi masyarakat tersebut mampu menciptakan pembangunan yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : Partisipasi masyarakat, program, pembangunan, kesejahteraan.
PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional dalam agenda Meningkatkan Kesejahteraan
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
Masyarakat. Terdapat 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai dalam agenda tersebut, yaitu: 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka. 2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari :
493
PERSPEKTIF
a. Meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi. b. Meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal. c. Meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produkproduk unggulan daerah. d. Meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. 5. Membaiknya pelayanan infrastruktur sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas keberadaan berbagai sarana penunjang pembangunan. Dengan memperhatikan beberapa kondisi di atas, kemudian dikembangkan suatu program yang dapat menjawab kebutuhan dalam melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah. Program ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Pengembangan PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
Prasarana Perdesaan (P2D), dan disebut sebagai program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Regional Infrastructure for Social and Economic Development / RISE), yang kemudian disingkat dengan PISEW. Secara nasional, beberapa program sejenis lainnya yang juga ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, telah diintegrasikan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep "Community Driven Development (CDD)" dan "Labor Intensive Activities (LIA)", sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar 494
PERSPEKTIF
Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam kegiatan PNPM-MP seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Salah satu Desa yang menerima dana Pogram tersebut adalah Desa Tetehosi I kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Desa tersebut telah mencapai dan telah berhasil memanfaatkan dana PNPMMP, dimana kegiatan pembangunan yang telah telah direncanakan dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang sudah terlaksana antara lain pembangunan sumur bor, bak penampung air, MCK (Mandi Cuci Kakus ), pembangunan jalan telford, pembukaan jalan baru, parit beton, dan lain-lain. Dari uraian di atas maka penulis melakukan penelitian mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat (Studi pada Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi). TELAAH PUSTAKA Pengertian partisipasi masyarakat Istilah partisipasi berasal dari bahasa inggris ”participacition” yang berarti mengambil bagian. Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
Winardi (2005:79) mengemukakan partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untk memberikan sumbangan kepada porses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut. Selain itu Santoso Sastroputra (2008:40) menyatakan bahwa “partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Partispasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal kegiatan pembangunan desa yang bersifat murni dari masyarakat, maka sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat itu melalui musyawarah yang natinya gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes). Tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (rencana) ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dan gagasan, ide, serta pendapat masyarakat tiap melaksanakan rapat. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari keputusan yang telah di tetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pelakasanaan pembangunan adalah kesediaan untuk berkorban yang dimana merupakan tanda rasa tanggungjawab yang tinggi, kecuali ada motif lain seperti malu, rasa takut, dan kesadaran moral atau etis. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanankan mengemukakan perencanaan dapat dilakukan dan diperlukan untuk pembangunan dengan menentukan sayarat sebagai berikut : 495
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
1. 2.
3. 4. 5.
Bersifat garis besar dan inisiatif. Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta. Mendorong kerja pasar. Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya. Memajukan golongan masyarakat dan wilayah yang dengan ekonomi pasar tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor produksi.
Dengan demikian patisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kewajibannya serta kesediaan untuk berkorban dan memiliki rasa tanggungjawab. Pemanfaatan dana sosial Pemanfaatan dana sosial wajib menjaga keswadayaan, partisipasi, kemanfaatan, produktivitas, sehingga terhindar dari bentuk kegiatan yang karitatif dan instant yang kontraproduktif terhadap prinsip pemberdayaan. Pemanfaatan dana sosial harus mendasarkan pada prinsip pemanfatan sebagai berikut : a. Prioritas penerima adalah kelompok masyarakat miskin dan kelompok paling rentan. b. Berkelanjutan. Program sosial harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari sisi pendanaan, jenis kegiatan, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Artinya kegiatan sosial tidak bersifat santunan karitatif sesaat. c. Tidak menimbulkan ketergantungan baru. Program PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
d.
e.
f.
g.
sosial sedapat mungkin tidak mencemari modal sosial dengan menimbulkan ketergantungan warga miskin dan rentan terhadap dana santunan. Program sosial harus memberikan penguatan kapasitas bagi kelompok paling miskin dan rentan agar mampu mandiri keeluar dari kemiskinan. Partisipasi dan kemitraan. Program sosial harus dapat menggerakan potensi kapasitas sosial masyarakat dan kemitraan dengan kelompok peduli untuk saling membantu kelompok paling miskin dan rentan yang ada di wilayahnya. Responsif gender. Program sosial harus memperhatikan keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan maupun sebagai pemanfaat kegiatan. Transparan. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi untuk jenis kegiatan dan penerima manfaat program harus disebarluaskan kepada seluruh masyaraka melalui berbagai saluran media informasi seperti pertemuan, papan informasi, dan lain-lain. Akuntabel. Pengelolaan kegiatan sosial harus dipertanggungjawabkan melalui laporan rutin.
Pengertian pemberdayaan Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut para sarjana pada intinya diartikan yaitu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Istilah pemberdayaan yang kini menjai populer dalam konteks pembangunan, pada dasarnya adalah 496
PERSPEKTIF
suatu pola pola pembangunan yang dilakukan dengan merubah paradigma yang selama ini masyarakat sebagai obyek pembangunan, sedangkan saat ini masyarakat disamping sebagai obyek pembangunan harus pula menjadi subjek pembangunan. Pengalaman pembangunan di Indonesia selama beberapa puluhan tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti memiliki banyak kekurangan terutama dalam memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai selaku pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia. Sumaryadi I Nyoman (2005:84) menyebutkan ”otonomi sebagai peletakan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak dianggap lagi sebagai obyek dari pembangunan, tetapi menjadi subyek/pelaku dari pembangunan”. Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah menungkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan harus mengutamakan proses daripada hasil, sebab proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di Desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kemen terian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsipprinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari : a. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif. b. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya. c. Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. d. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
497
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF e.
f.
g.
h.
i.
Partisipasi/pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Cara kerja PNPM Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut : 1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui fórum-forum pertemuan maupun dengan PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
2.
3.
mengembangkan/memanfaatkan media/saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya Desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki dan satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk menggagas masa depan Desa. Masyarakat kemudian bersamasama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan 498
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
4.
5.
pemberdayaan dan teknis di tingkat Kecamatan dan Kabupaten guna memfasilitasi/membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/gagasan dari masayarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Seleksi/Prioritas kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/prasarana (bila usulan yang didanai berupa
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
6.
pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).
Pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di Kecamatan. Masyarakat Desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas Desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan 499
PERSPEKTIF
pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Pengertian desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Pembagian administratif dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Kurt dan miller dalam Moleong (2004:3) “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya”. Metode kualitaif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai intrument kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu bentuk pemahaman tentang realita sosial sehingga dapat memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena sosial secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Nazir (2003:16) “penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyaarakat serta situasi-situasi tertentu , termasuk tentang hubunganhubungan, kegiatan-kegiatan, sikapsikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”. PEMBAHASAN Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam setiap kegiatan yang dilakukakan, pasti memiliki berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi proses lancarnya suatu kegiatan tersebut. Bagaimanan pun suatu tujuan kegiatan partsipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, namun dalam pelaksanaannya dilapangan banyak mengalami berbagai hambatan yang akan berpengaruh dalam proses pembangunan tersebut. 500
PERSPEKTIF
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan partsisipasi masyarakat dalam proses kegiatan PNPM-MP di desa Tetehosi I, Faosokhi Lase sebagai ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menerangkan dalam sebuah wawancara. “Hambatan yang kita (Tim Pengelola Kegiatan) alami dalam proses kegiatan PNPM-MP adalah wilayah dusun desa Tetehosi I satu yang terpisah, tidak dalam satu wilayah yang mengakibatkan seiap pengadaan rapat selalu ada keterlambatan belum lagi jika kondisi cuaca yang buruk (hujan), selanjutnya jika kegiatan pembangunan berada pada dusun I contohnya maka yang paling banyak hadir dalam mengikuti kegiata adalah desa dusun I sedangkan masayarakat dusun lain tidak akan tetapi ketiga kepala Dusun di desa Tetehosi selalu aktif dalm kegiatan PNPM-MP yang dapat mewakili warga dusunnya” (wawancara, Fosokhi Lase, 2014). Selanjutnya kepala Desa Tetehosi I sekaligus penanggungjawab dalam kegiatan PNPM-MP desa Tetehosi, Berkatman Gea menuturkan dalam sebuah wawancara : “Dalam kegiatan partisipasi masyarakat, hambatan yang dialami adalah dalam hal penghibahaan tanah dimana rata-rata tanah yang dimiliki masyarakat adalah tanah warisan yang dimiliki oleh banyak orang dalam satu rumpun (keluarga) tersebut. Sehingga prosesnya lama karena harus diadakan persetujuan dalam satu rumpun (keluaraga) tersebut. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan selain tempat yang memiliki jarak yang cukup jauh, hal lainnya adalah pekerjaan yang ratarata masayarakat desa Tetehosi I petani, peternak, nelayan, sehingga PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
pada pengadaan rapat maupun kegiatan gotong royong sering waktunya tidak tepat akan tetapi masayarakat Desa tetap hadir walau terlambat kecuali ada kendala yang tidak bisa dihindari unutuk menghadiri kegiatan tersebut” (wawancara, Berkatman Gea,2014). Penjelasan yang didapat dari informasi tersebut diatas dapat disimpulkan ada beberapa yang menjadi hambatan partisipasi masyarakat di Desa Tetehosi I yaitu : 1. Faktor Wilayah/Lingkungan Wilayah desa Tetehosi I yang tidak dalam satu wilayah akan tetapi berada dalam tiga wilayah (dusun) yang terpisah dimana memiliki jarak cukup jauh, sehingga proses partisipasi masyarkat dalam bentuk pembuatan keputusan maupun pelakasaan pembangunan terhambat. 2. Faktor Budaya/Adat Istiadat. Budaya/adat istiadat masih melekat dalam kehidupan masyarakat desa Tetehosi I, dimana dalam pengambilan sesuatu keputusan harus secara bersama. Jika dalam sebuah keputusan keluaraga tersebut tidak disetujui oleh satu orang saja dapat menghambat keputusan yang lain. Hal ini contohnya dalam menghibahkan tanah warisan keluarga. 3. Faktor Pekerjaan. Kesibukan masyarakat dalam pekerjaan juga sering menghambat proses jalannya sebuah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimana kegiatan tersebut sering terlambat karen tidak tepat waktu. Hambatan dalam kegiatan partsipasi masyarakat tersebut tidak menjadi faktor penghambat total dalam proses kegiatan pembangunan oleh 501
PERSPEKTIF
PNPM-MP, solusi yang diterapkan di desa Tetehosi I adalah kekompakan dan pengertian satu sama lain. Hal ini dijelaskan oleh Optimisman Gea ketua BPD Tetehosi I dalam sebuah wawancara mengungkapakan “Kekompakan merupakan kunci utama dimana dalam hal tersebut persatuan dan kesatuan antar masyarakat desa Tetehosi I walaupun terbagi dalam tiga wilayah kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu mensosialisasikan hal ini disetiap rapat desa dan alhasil segala hambatan yang didapat selama ini dapat teratasi dengan baik. Dan selanjutnya adalah saling pengertian satu sama lain. Dimana setiap orang memiliki perbedaan baik dalam ekonomi, kemampuan, serta keterbatasan lainnya. Sehingga dengan hal itu ada saling melengkapi serta tidak merasa rugi dengan apa yang ia (masyarakat) lakukan” (wawancara, Optimisman Gea, 2014). Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan terlebih dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat tersebut adalah kekompakan (persatuan dan Kesatuan) dan Pengertian antara masyarakat. sehingga dengan hal tersebut segala hambatan yang akan terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan diatasi secara bersama-sama. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap kesejahteraan mayarakat Kegiatan pembangunan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) di Desa Tetehosi I lebih PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
Khususnya, memiliki dampak yang paling signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara penulis kepada masyarakat desa Tetehosi I penerima manfaat kegiatan PNPM-MP, dengan pertanyaan Bagaimana dampak kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan PNPM-MP terhadap kesejahteraan masyarakat ?. Salah satu penerima manfaat pembangunan bak penampung dan sumur bor pada tahun 2010, Odina Bate’e mengatakan “Dengan pembangunan sumur bor tersebut, kami dapat menikmati air bersih. Dimana sebelum pembangunan tersebut dilakukan kami mendapat air di sumur galian dan ketika hujan airnya kotor terlebih-lebih jika banjir” (wawancara, Odina Bate’e, 2014). Proses kegiatan PNPM-MP dalam pembangunan sumur bor dan bak penampung air yang dilaksanakan di Desa Tetehosi I sebanyak 26 unit. Selain hal tersebut, salah satu penerima manfaat pembangunan jalan telford (kegiatan PNPM-MP Tahun 2011) di Desa Tetehosi I Dusun II Hetalu, Temasokhi Zai mengatakan : “Saya sangat bersyukur dengan pembangunan jalan Telford yang dilakukan oleh PNPM-MP ini, jalan kami yang dulu becek ketika hujan dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor akan tetapi dengan pembangunan yang sudah terlaksana ini, jalan kami menjadi bagus dan kendaran roda dua bahkan mobil bisa lewat sehingga hasil pertanian serta kebutuhan pokok kami dapat diangkut dengan mudah” (wawancara, Temasokhi Zai, 2014). Kondisi jalan di Desa Tetehosi I dusun II Hetalu sebelum Pembangunan jalan Telford. Setelah pelaksanaan 502
PERSPEKTIF
kegiatan pembangunan jalan Telford di Desa Tetehosi I dusun II Hetalu oleh PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), kondisi jalan tersebut semakin baik. Selain itu juga, pada program kegiatan PNPM-MP Desa Tetehosi I (Tahun Anggaran 2013) tentang pembukaan jalan baru + jalan telford di Dusun I Tetehosi Hilibadalu, salah satu masyarakat penerima manfaat pembangunan tersebut, Arieli Gea mengatakan : “Dengan pembukaan jalan baru yang sekaligus pembangunan jalan telford di desa kami ini. saya sebagai penerima manfaat sangat bersyukur, dimana dengan pembangunan tersebut tempat pembangunan pemukiman warga semakin luas dan dapat tertata dengan baik serta akses jalan untuk pengangkutan hasil kebun, material bangunan, dan lain-lain semakin mudah” (wawancara, Desember, 2014). Kegiatan PNPM-MP dalam pembukaan jalan baru tersebut di Desa Tetehosi I Dusun I Tetehosi hilibadalu. Pembukaan jalan baru + jalan telford yang dilakukan di Desa Tetehosi I Dusun I Tetehosi Hilibadalu, telah dilaksanakan dengan baik dan dapat di nikmati oleh masyarakat desa Tetehosi I maupun masyarakat diluar Desa Tetehosi I. Kondisi jalan telford setelah selesai dilaksanakan pada desa Tetehosi Dusun I Tetehosi hilibadalu Dari uraian diatas tentang dampak pengaruh kegiatan PNPM-MP di Desa Tetehosi I dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sangat memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tetehosi I lebih khususnya. Dimana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga pembangunan yang dilasanakan tidak sia-sia. Kesejahteraan kehidupan masyarakat semakin membaik, baik dalam bidang kesehatan. Dimana masyarakat penerima manfaat sumur bor dan bak penampung dapat memperoleh air yang bersih yang dapat menunjang kesehatan masyarakat karena kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan prima dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembangunan jalan telford memiliki akses yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dimana mempermudah pengangkutan hasil pertanian, kebun, dan lain-lain. Sehingga dengan sarana yang baik tersebut penjual maupun pembeli dapat langsung melakukan transaksi. Ataupun kegiatan lain yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memiliki sarana yang baik. Jadi, Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembangunan yang di usung oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dengan cara partisipasi masyarakat yang sangat besar mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan memiliki dampak yang baik terhadap kesejateraan masyarakat. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Tetehosi, ada beberapa partisipasi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tetehosi I dalam mendukung kegiatan PNPM-MP yaitu
503
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
a.
2.
Partisipasi dalam bentuk buah pikiran, dalam hal ini masyarakat Desa Tetehosi I turut serta dalam merencanakan, membuat keputusan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP). b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk material, dalam hal ini masyarakat Desa Tetehosi I berkorban dengan menghibahkan tanah maupun tanaman yang ada didalamnya tanpa menuntut ganti rugi untuk kegiatan pembangunan. c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, dalam hal ini Masyarakat Desa Tetehosi I dengan sukarela memberikan swadaya tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam hal ini kegiatan pembangunan di Desa Tetehosi I, memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa Tetehosi I.
Saran Peneliti menguraikan beberapa saran, setelah melakukan penelitian di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan menganalisis hasil dari penelitian adalah sebagai berikut : 1. Program kegiatan pembangunan di Desa Tetehosi I oleh PNPM-MP telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan diharapkan dengan pembangunan tersebut harus bisa dimanfaatkan dan dipelihara
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
2.
dengan baik oleh masyarakat Desa Tetehosi I. Wilayah Desa Tetehosi I memiliki wilayah dusun terpisah (tidak dalam satu wilayah saja), seharusnya Pemerintahan Desa Tetehosi I harus mempunyai rencana pemekaran Desa dengan tujuan pelayanan, pembangunan, serta partisipasi masyarakat tidak terkendala karena jarak wilayah antara dusun yang cukup jauh.
DAFTAR PUSTAKA Dokumen Penyelesaian Kegiatan. Pembangunan Sumur Bor, Bak penampung, dan MCK. Program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Tahun Anggaran 2010. Desa Tetehosi I. Dokumen Penyelesaian Kegiatan. Pembangunan Jalan Telford dan Duiker Plat. Program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Tahun Anggaran 2011. Desa Tetehosi I. Dokumen Penyelesaian Kegiatan. Pembukaan + Jalan Telford, Duiker Plat, Parit Beton, TPT, dan Parit Gendong. Program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Tahun Anggaran 2013. Desa Tetehosi I. Ericson, BH Dan Nomsamchu, T, 1998. Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial, Jakarta: LP3ES. Hermawan, Warsito, 1992. Pengantar Metodologi Penelitian : Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hadi, Sutrisno, 1987. Methodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. Hadari Nawawi, 2013. Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: UGM. 504
PERSPEKTIF
Koentjaraningrat, 2005. Kebudayaan Mentalitas Pembngunan, Jakarta: Gramedia Lexy J, Moleong, 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Nazir, Moh.,Ph.D., 2003. Metode Penelitian, Jakarta: PT Ghalia Indonesia. Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga. Ndraha, Taliziduhu, 2013. Hubungan Antara Partisipasi Dan Tanggungjawab Terhadap HasilHasil Pembangunan, Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Sastropoetra Santoso, 2008. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Displin Pembangunan Nasioonal, Bandung: Alumni. Soekanto, Seorjono, 2002. Sosioloi Suatu Pengantar, Jakarta: CV Rajawali. Suharsini, Arikunto, 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Bina Aksara. Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Citra Utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Winardi, 2005. Asas-Asas Managemen, Bandung: Alumni Depatemen pekerjaan umum, 2010. Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Pedesaan. www.id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_ Mandiri_pedesaan, download tanggal 2 oktober 2014, pukul 15.00 WIB. www.pnpmbangka.blogspot.com/2013/stan dar-operasionalprosedur.html?m=1, download PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015
ISSN : 2085 – 0328
tanggal 10 oktober 2014, pukul 20.39 WIB.
505
