RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas

Disampaikan pada Konferensi dan Sidang Umum INFID Jakarta, 14 Oktober 2014

PENDAHULUAN • Tema konferensi “Re-Demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Politik untuk Pembangunan yang Inklusif” sejalan dengan tema pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, yakni adalah “Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan”. • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertanggung jawab dalam menyusun Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 yang menetapkan tema dimaksud, untuk selanjutnya akan dipelajari oleh Presiden terpilih 2014-2019 sebagai tema pembangunan pemerintah untuk lima tahun mendatang. • Forum-forum yang diinisiasi oleh masyarakat sipil Indonesia untuk membahas isu-isu pembangunan seperti ini perlu didukung ke depan. Inilah salah satu wujud nyata partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan publik dan sekaligus pengawasannya

Slide - 2

ROADMAP MENGHINDARI MIT Berkaitan dengan fokus susbtansi RT RPJMN 2015-2019, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. 2015 USD 12.000

2010

BONUS DEMOGRAPHIC

Threshold Middle Income Trap

2015 RPJM 2

Pertumbuhan PDB

2020 RPJM 3

2025

2035

RPJM 4

6-8% per tahun 2013 USD 3.500

2019: Menuju USD 7.000

Kemiskinan

2013 : 11,47%

6-8% per tahun

Pengangguran

2013: 6,25%

PDB per kapita

2035

2025: > USD 12.000

Slide - 3

KERANGKA RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 2025-2030 Landasan utk Menuju Negara Maju

Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKAM • • • • •

RB Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN

EKONOMI • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi

KESRA Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan Kesempatan kerja • SJSN • • • •

SDA-LH • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim

DAERAH • Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN TERBATAS: Internal Pemerintah

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan

Tema RPJMN 2015-2019 Pembangunan

yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan

• Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri

Slide - 4

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (1)

1. Meningkatkan Berkelanjutan.

Pertumbuhan

Ekonomi

yang

Inklusif

dan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Slide - 5

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (2)

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

Slide - 6

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (3)

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

Slide - 7

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (4)

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Slide - 8

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (5)

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

Slide - 9

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (6)

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Slide - 10

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 (7)

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pousat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanann dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Slide - 11

HAL YANG PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT PEMBANGUNAN POLITIK

1. Perlunya mendorong penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat untuk mengontrol proses penyelenggaraan negara secara demokratis; 2. Penguatan kelembagaan demokrasi di luar organisasi masyarakat sipil, termasuk penguatan parpol agar mampu menjalankan fungsifungsi nya yang asasi dalam demokrasi; 3. Perlunya mengarahkan semua upaya Pemerintah bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi; 4. Perlu dipikirkan sebuah hubungan kelembagaan yang lebih baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga mencerminkan efektivitas proses check and balances dalam sebuah demokrasi.

Slide - 12

PENUTUP Pemerintah menyadari sepenuhnya, dengan memperhatikan berbagai tantangan dan perubahan dunia kita yang begitu dinamis, konsolidasi demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Semua bangsa-bangsa yang paling makmur di dunia dewasa ini, dan mampu bertahan begitu lama dengan standar hidup masyarakat yang begitu tinggi, adalah bangsa-bangsa yang demokratis. Negara otoriter sama sekali bukan pilihan. Pilihan kita adalah maju, menyempurnakan yang masih belum sempurna dari demokrasi, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam konteks itulah, Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk semua organisasi masyarakat sipil di dalam INFID untuk ikut mempertahankan dan bila perlu mengoreksi jalannya proses konsolidasi demokrasi kita. Apabila terjadi ketidak adilan dan ketimpangan dalam proses penyelenggaraan negara ini, tentu saja menjadi pekerjaan rumah bersama kita untuk mencari solusi-solusi paling tepat bagi kemakmuran semua anak bangsa Indonesia.

Slide - 13

TERIMA KASIH

Slide - 14