RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-‐2019

Oleh: LUKITA DINARSYAH TUWO Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas

Disampaikan dalam acara: Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Masukan Rancangan Teknokra>k RPJMN 2015-‐2019

Padang, 17 Februari 2014

KERANGKA PAPARAN q 

RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional §  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional §  RPJMN 2015-‐2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-‐2025 §  Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan

q 

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

q 

Review Beberapa Indikator Pembangunan

q 

Tantangan Pembangunan Nasional Arah Kebijakan Pembangunan Sasaran Pembangunan

q  q 

Slide - 2


RPJMN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Slide - 3

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pedoman

RPJP Nasional

Pedoman

Bahan

RPJM Nasional

Renja -‐ KL

Pedoman

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA -‐ SKPD

Rincian APBD

Diserasikan melalui MUSRENBANG

RPJM Daerah

Pedoman

Dijabarkan

Bahan

Renstra SKPD

RKP Daerah

Diacu

Pedoman

UU SPPN (No.25/2004)

Pedoman

Bahan

Renja -‐ SKPD

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

RKP

Diperha(kan

Diacu

Rincian RKA-‐KL APBN

Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Mee2ng)

Diacu

Dijabarkan

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra KL

Pedoman

UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 4

RPJMN 2015-‐2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-‐2025

Visi Pembangunan 2005-‐2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

(UU 17 TAHUN 2007) Slide - 5

KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN

Evaluasi RPJMN 2010-‐2014

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-‐2019 (background studies)

Arahan RPJPN 2005-‐2025

Visi – Misi Presiden terpilih

Rancangan Teknokra[s RPJMN 2015-‐2019

Rancangan RPJMN 2015-‐2019

Aspirasi Masyarakat

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Rancangan Akhir RPJMN 2015-‐2019

Slide - 6

RPJMN : Menjabarkan Visi – Misi Presiden Terpilih Ke Dalam Berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan Arahan RPJPN 2005-‐2025

1.  2.  3.  -‐  -‐  -‐  4.  5. 

Visi – Misi Presiden terpilih

RPJMN 2015-‐2019 :

Prioritas Nasional Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional Dukungan Mekanisme Implementasi : Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Kerangka Pendanaan Pembangunan Bidang-‐bidang Pembangunan Wilayah Slide - 7

AGENDA PENYUSUNAN RPJMN 2015-‐2019

§  Penyusunan Background Studies : iden>fikasi isu-‐isu strategis jangka menengah 2015-‐2019

à

§  Penyusunan Rancangan Teknokra[k à RPJMN 2015-‐2019 §  Rancangan Awal RPJMN 2015-‐2019 à §  Rancangan Akhir RPJMN 2015-‐2019

à

Januari 2013 – Desember 2013 Januari 2014 – Agustus 2014

mulai November 2014

Januari 2015

Slide - 8

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-‐2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MASUKAN STAKEHOLDERS

9 Bidang:

SDM

1.  S o s i a l Budaya dan Kehidupan Beragama 2.  Ekonomi 3.  Iptek 4.  Sarana dan Prasarana 5.  Politik 6.  Hankam 7.  Hukum dan Aparatur 8.  Wilayah dan Tata Ruang 9.  SDA dan LH

PEMBANGUNAN BERDAYA SAING, INKLUSIF, BERKELANJUTAN & BERKEADILAN

IPTEK

Background Studies

EVALUASI RPJMN 2

SDA

Pengarusutamaan

Tantangan & Kendala

*Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-‐2025 Slide - 9


KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

Aspek Sosial Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan

MDG dan Post-‐2015 Development Agenda

Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial

1.  2.  3.  4.  5. 

Aspek Ekonomi Struktur Ekonomi Pola Konsumsi dan Produksi Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Infrastruktur/ Konek>vitas

Ekonomi Hijau

1.  2.  3.  4.  5. 

Aspek Lingkungan Atmosfir Tanah Pesisir dan Laut Air Bersih Keaneka-‐ragaman Haya>

Lingkungan dan Keanekaragaman Haya[

Aspek Kelembagaan 1.  Kerangka Kelembagaan 2.  Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi

Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seper> pilar sosial dan ekonomià ukuran dan indikator Framework for Construc(on of Sustainable Development Indicators, September, 2001 Slide - 11

KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019

MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) Jangka Panjang : Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun

Keluar dari MIT

Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT Tidak boleh meleset masa 5 tahun Ke depan.

RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam

Ekonomi

Kesra

Lingkungan

- RB -  Tertib hukum - Anti korupsi - Demokrasi - Stabilitas DN

- Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi

- Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan -Employment - BPJS

- Pengelolaan SDA dan biodiv -Kelautan - Mitigasi adaptasi PI

Daerah - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi -  Pelaksanaan Desentralisasi

•  Membutuhkan Comprehensif reform •  Not BAU (out the box) •  Prinsip berkelanjutan •  Terpadu tidak sendirisendiri

Delivery Mechanism Kerangka Pendanaan : APBN dan Non

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan Slide - 12


REVIEW BEBERAPA INDIKATOR PEMBANGUNAN

Slide - 13

PROYEKSI PENDUDUK 2010-‐2035 Pertumbuhan penduduk masih cukup [nggi namun rasio ketergantungan semakin mengecil (Bonus Demografi) Parameter

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2,49

2,37

2,26

2,14

2,03

1,93

70,1

70,9

71,5

72,0

72,2

1,5

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

238,5

255,5

271,1

284,8

296,4

305,6

Usia 0 – 14 (%)

28,6

27,3

26,1

24,6

22,9

21,5

Usia 15 – 64 (%)

66,5

67,3

67,7

67,9

68,1

67,9

Usia 65+ (%)

5,0

5,4

6,2

7,5

9,0

10,6

Usia 60+ (%)

7,56

8,49

9,99

11,83

13,82

15,77

Rasio Ketergantungan (%)

50,5

48,6

47,7

47,2

46,9

47,3

TFR

IMR

29,3

Usia harapan hidup (tahun)* Pertumbuhan Penduduk (%)* Jumlah Penduduk (juta)

26,0

23,8

22,4

21,5

Keterangan: UHH dan LPP merupakan angka rata-‐rata adalam 5 tahunn terakhir tahun rujukan

21,0

Slide - 14

BONUS DEMOGRAFI (BD) DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: Windows of Opportunity – Peningkatan kesehatan – Pendidikan dan pengembangan keterampilan – Pengendalian laju pertumbuhan (KB) – Kebijakan ekonomi yang mendukung Dleksibilitas tenaga kerja dan pasar, •  BD dimulai sejak 2012, titik terendah rasio keterbukaan ketergantungan terjadi 2028-‐2031. perdagangan dan •  Potensi BD: meningkatnya angkatan kerja usia produktif, saving disertai tabungan masyarakat à sumber pertumbuhan ekonomi. Slide - 15

Angka Par[sipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan [nggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin Perkembangan APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2003-‐2012 KIB I

120.0 100.0

116.2

80.0 60.0

98.1 94.1

103.9 95.8

95.2

81.2

78.8

74.2

65.2

Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-‐2012

KIB II

117.0

112.5

78.7

69.6

48.3 40.0 27.9 20.0

14.6

18.4

-‐

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

APK SD/sederajat

APM SD/sederajat

APK SMP/sederajat

APM SMP/sederajat

APK SMA/sederajat

APK PT

2012

Sumber: PDSP (2009/2010)

Angka melanjutkan penduduk usia 16-‐18 tahun pada pendidikan menengah masih rendah terutama pada quin[l 1

Perbandingan jumlah siswa dan guru serta perbandingan siswa dan kelas

45 40

16-18 Tahun

Student Teacher Ratio

35

1

30

students

Peluang untuk bertahan

INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN

.8

25 20

Student Classroom Ratio

15

.6

10 5

.4

0 SMA

.2

SMK Public

SMA

SMK Private

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lama sekolah (tahun) Q-1

Q-2

Q-3

Q-4

Q-5

•  Program ser[fikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran siswa. •  Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara matema[ka mengalami perbaikan tapi [dak signifikan. Slide - 16

120 100 80 60 40 20 0 Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Papua Sulawesi Tengah Bengkulu Kalimantan Selatan Papua Barat Gorontalo Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Jambi Sulawesi Selatan Sumatera Utara Riau Aceh Sumatera Selatan Sulawesi Utara Banten Lampung INDONESIA Kalimantan Timur Jawa Barat Kep. Bangka Belitung Nusa Tenggara Barat Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Jawa Timur DI Yogyakarta DKI Jakarta Bali

INDIKATOR KESEHATAN INDIKATOR

1.  Angka kematian Ibu (AKI) 2.  Angka kematian bayi (AKB) 3.  Prevalensi kekurangan gizi

63

STATUS AWAL TARGET 2014

228 34 18,4 118 24 15

Prevalensi kekurangan gizi pada balita masih tinggi, disparitas kekurangan gizi antar provinsi masih lebar

§  Persalian di fasilitas kesehatan masih belum optimal; Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan cukup lebar

TANTANGAN

§  Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (service delivery) §  Meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak

17

Slide - 17

INDIKATOR EKONOMI Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih [nggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar

a.  Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-‐2013) dibandingkan periode 2007-‐2010. b.  Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat. c.  Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). 18

Slide - 18

BEBERAPA INDIKATOR DAYA SAING INDONESIA Daya saing Indonesia membaik, namun masih perlu terus di[ngkatkan dengan cepat CTRY

CoC 2012

CPI 2013

EoDB 2014 RANK

CTRY

SCORE

CTRY

GOV. EFF. 2012

SCORE

CTRY

SCORE

GCR (TOTAL) 2013-2014 CTRY

RANK

GCR (INST.) 2013-2014 CTRY

RANK

SGP

1

SGP

87

SGP

2,15

SGP

2,15

SGP

2

SGP

3

MYS

6

BRN

55

BRN

0,64

MYS

1,01

MYS

24

BRN

25

THA

18

MYS

49

MYS

0,30

BRN

0,83

BRN

26

MYS

29

BRN

59

BRA

43

BRA

-0,07

THA

0,21

CHN

29

CHN

47

RUS

92

CHN

39

THA

-0,34

PHL

0,08

THA

37

LAO

63

CHN

96

THA

37

CHN

-0,48

CHN

0,01

IDN

38

IDN

67

VNM

99

IND

36

IND

-0,57

BRA

-0,12

BRA

56

IND

72

PHL

108

PHL

34

VNM

-0,56

IND

-0,18

PHL

59

THA

78

BRA

116

IDN

32

IDN

-0,66

IDN

-0,29

IND

60

PHL

79

IDN

120

VNM

31

PHL

-0,58

VNM

-0,29

RUS

64

BRA

80

IND

134

RUS

28

RUS

-1,01

RUS

-0,43

VNM

70

KHM

91

KHM

137

KHM

22

LAO

-1,04

KHM

-0,83

LAO

81

VNM

98

LAO

159

MMR

15

KHM

-1,04

LAO

-0,88

KHM

86

RUS

121

MMR

182

LAO

13

MMR

-1,12

MMR

-1,53

MMR

139

MMR

141

EoDB : Ease of Doing Business (IFC, WB) (2014) CPI : Corruption Perception Index (TI) CoC : Control of Corruption (WB) Gov. Eff. : Government Effectiveness Index (WB) GCR : Global Competitiveness Report (WEF) GCR (Inst.): Global Competitiveness Report (Variabel Institution) WEF

SGP: Singapore MYS: Malaysia THA: Thailand BRN: Brunei CHN: China VNM: Vietnam

RUS: Russia IDN: Indonesia BRA: Brazil IND: India KHM: Cambodia PHL: Philipina

LAO: Laos MMR: Myanmar

Slide - 19

KONDISI KEMISKINAN INDONESIA SAAT INI

Tingkat Kemiskinan Terus Menurun, namun melambat

Sumber: diolah dari data Susenas beberapa tahun, BPS

§  Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. §  Tingkat kemiskinan (September 2013) 11,47% naik dari 11,37% (Maret 2013). Hal ini akibat inflasi lebih >nggi dari target APBN-‐P. Dampak terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan, terutama akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 . Slide - 20

KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN TAHUN 2013 Tingkat kemiskinan masih >nggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur, namun jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa 35

30

6000 31.13

Jumlah penduduk miskin ter2nggi

26.67

5000

25 4000 20.03 19.49 18.34 17.97 17.51 17.6

20

15.43 14.86 14.67 14.56 14.24 12.83 12.3 12.55

15

10 6.46 5.74 5.93 6.06 4.77 5.21 5 3.55 3.95

9.52 9.54 10.06 8 .24 8 .14 8 .07 7.5 7.72 7.88

3000

2000

1000

0

0

Persentase Penduduk Miskin (%)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)

Slide - 21

GINI RATIO PER PROVINSI TAHUN 2012 Gini Ra[o di beberapa Provinsi sudah rela[f rendah, namun secara nasional dan di Indonesia bagian Timur masih [nggi 0.50 0.45

Indonesia = 0.41

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

Slide - 22

INDIKATOR UMKM UMKM berperan besar dalam pembentukan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan investasi

Sumber: Kementerian KUKM (2013, diolah)

Slide - 23

RASIO PENELITI DAN ANGGARAN PENELITIAN 10

50000

9

45000

9.3

8

40000

6 5

35000 30000

6.5

4

5.9

5.1

4.9 2.43

3 2 1

0.08

6.3

0.63

25000 20000 15000

3.9 1.71 0.21 0.19 0.11

( US$ )

( % )

7

0.76

0

10000 5000 0

0.1

Pendapatan per kapita (US$) Pertumbuhan PDB (%) Pengeluaran Litbang (% PDB) Sumber: data diolah dari World Bank (2013)

Jumlah peneli[ Indonesia cukup banyak dibanding dengan negara ASEAN lain, tetapi rasio peneli[ terhadap jumlah penduduk termasuk rendah.

Pengeluaran Litbang masih sangat kecil (0,08%) sehingga perlu di[ngkatkan secara signifikan

Slide - 24

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Sumber : idi 2009-2010-2011-2012

Slide - 25

INDIKATOR KORUPSI

Penegakan an[ korupsi membaik, namun perlu percepatan KORUPSI merupakan faktor utama penghambat daya saing

KORUPSI merupakan persoalan mendesak yang harus diatasi

Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004-‐2013 10

100

2500

9

KIB I

KIB II

2000

8

90 80 70

7

60

1500

6

Series1 50

5

1000

4 3

2.2

2

2.4

2.3

2.6

2.8

2.8

3

Series2 40

32

2012

2013

20

500

2

32

30

10

1

0

0

2004

0 20051

2006 2

3 2007 4

2008 5

62009

7

20108

2011

Keterangan:

Keterangan:

Skala 0 -‐ 10, 0 (terkorup) -‐ 10 (terbersih)

Tahun 2012 terjadi perubahan skala

Sumber: Transparency International, 2013

Skala 0 -‐100, 0 (terkorup) -‐ 100 (terbersih)

INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah perlu di[ngkatkan C

Skor Integritas Pelayanan Publik 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6.84 6.69 5.83

6.64

6.16

6.46

7.07

6.86

7.37 6.82

6.32

6.00 5.26

2007

2008

2009

*skor: 1-‐10

2010

2011

pusat

daerah

2012

2013

Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan 76%

80% 63%

70%

61%

57%

60% 50%

K/L

41%

Provinsi

40%

10% 0%

30%

19%

30% 20%

74%

8%

18%

24.94%

Kab/Kota

3% 11.61% 0% 0% 3% 5.73% 0.70% 0.69% 2.87% 2.97%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Slide - 27

KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Wilayah Sulawesi

Nasional 2012 à Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta Sumatera Wilayah Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp 33 Prov

23,77%

4,83 %

Pertumb. Ekonomi

PDRB/kapita (Juta Rp)

30,53


Tingkat Kemiskinan Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran

12,07 % 6.177,20 5,66%

43,70

Tingkat Kemiskinan

6,69 %

Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa)

932,90

Tingkat Pengangguran

Pertumb. Ekonomi

8,67%


17,86

Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 9,30 %

8.21%

4,74 %

Tingkat Kemiskinan

Share PDRB thdp 33 Prov

Pertumb. Ekonomi


5,30%


13,99 % 2.045,60 5,23 %

Wilayah Papua Share PDRB thdp 33 Prov

1,79 %

Pertumb. Ekonomi

6,38 %


30,43

Tingkat Kemiskinan

30,50%

Jmlh penduduk miskin (rb jiwa)

1.199,6 0


3,97%

Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa-Bali Share PDRB thdp 33 Prov

Wilayah Nusa Tenggara 58,87%


1,26 %


0,27 %

1,54 %

Pertumb. Ekonomi

7,33 %

Pertumb. Ekonomi

6.58%

Pertumb. Ekonomi


27,61


Tingkat Kemiskinan Jmlh penduduk miskin (rb 28 jiwa) Tingkat Pengangguran

11,36 % 15.983,60 6,65 %

Wilayah Maluku

8,97

Tingkat Kemiskinan

19,79%


828,30


4,06 %


6,80

Tingkat Kemiskinan

16,42%


427,20


6,37 %

INDIKATOR TATA RUANG Perlu percepatan penetapan RTRW Provinsi dan Kab/Kota PETA STATUS RTRW PROVINSI

KABUPATEN ¢  ¢ 

Total: 398 Kabupaten RTRW Kab yang Sudah ditetapkan: 264 RTRW Kab (66%)

KOTA ¢  ¢ 

Total: 93 Kota RTRW Kota yang sudah ditetapkan: 70 RTRW Kota (75%) Slide - 29

POSISI KOMPETITIF INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN 2013 Daya saing infrastruktur membaik, namun harus dipercepat untuk menghadapi persaingan dengan negara tetangga Deskripsi

Indonesia

Malaysia

Thailand

Vietnam

Philippines

Infrastruktur

82

25

61

110

98

Jalan

78

23

42

102

87

Kereta Api

44

18

72

58

89

Pelabuhan

89

24

56

98

116

Angkutan Udara

68

20

34

92

113

Listrik

89

37

58

95

93

Telepon Selular

62

27

49

21

81

Telepon Tetap

82

79

96

88

109

Sumber : The Global Competitiveness Index 2013-2014 – World Economic Forum Slide - 30

KONDISI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA Pangsa Moda Transportasi Antar Kota

Pangsa Moda Transportasi Perkotaan

46.9

86.7

Indonesia (2010)

14

Taipei (2010)

14

59

Thailand (2010)

91.7

Vietnam (2010)

Sydney (2010)

5

DKI Jakarta (2010)

2.3

98.1

Philippines (2006)

0%

20%

Rail

Road

40%

Beijing (2011)

60%

80%

Inland Waterways

Air

100% Rail

Bus

(Million Passengers Per Annum)

8 5

UK, Los Angeles (USA)

4

Australia, NZ

3

France

3

PASSENGERS

4

2

Hong Kong

1.1

Singapore

0

2

4

6

23 46

46

20

69

0%

10%

20%

Private Transport

6

62.2

12.9

22

56

30%

40%

19

50%

60%

70%

20 22.6

80%

Non-Rail Public Transport

90% 100%

Others

Top 10 Airports of Passengers in the World

Tanjung Priok

Malaysia (Port Klang)

29

40

20

5 27

63

29

2

Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)

Thailand

34 2

11

19

Singapore (2011) Guangzhou (2010)

37

39

25

Hong Kong (2011)

41.2

Malaysia (2010)*

3

26

32

Osaka (2000) Korea (2010)

12

35

Seoul (2009)

65.1

Japan (2007)

48

Tokyo (2009)

53.8

China (2010)

8

10

95 1st:ATLANTAGA 2nd:BEIJING 3rd:LONDON 4th:CHICAGOIL 5th:TOKYO,JP 6th:LOSANGELESCA 7th:PARIS 8th:DALLAS/FORTWORTHTX 9th:JAKARTA 10th:DUBAI

85

75 65

55 45 35

Jakarta 1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Year

Slide - 31

INDIKATOR PRASARANA DASAR Kinerja penyediaan prasarana dasar membaik, namun perlu dipercepat untuk mencapai target Perkembangan Rasio Elektrifikasi 2004-‐2013

Akses terhadap Air Minum Layak Tahun 2004-2013 (%) 70

68 42

60 50

53 43

46

44

55

58

62

48

47

40 30 20 10 0

20042005200620072008200920102011 2012201320142015

Capaian Pembangunan Rusunawa Tahun 2005-‐ 2013 (TB)

Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2004-2013 (%)

250

60

200

50

150

100

40

50

30

0

62

70

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

38

41

44

47

51

52

56

56

57

59

20

Target R PJMN

20

60

125

180

240

100

100

180

0

10

Realisasi P embangunan Rusunawa

12

5

22

44

55

49

0

217

170

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Slide - 32

INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (SELF SUFFICIENY ) Ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan khususnya untuk komoditas utama 2004 Negara

Rice

Sugar

Beef and Sheep

2030 Pork & Chicken

Rice

Sugar

Beef and Sheep

Pork & Chicken

Indonesia

0,99

0,76

0,93

1,02

0,96

0,68

0,76

0,96

Malaysia

0,68

0,69

0,19

1,08

0,68

0,48

0,19

0,91

Phillipine

0,93

1,06

0,83

0,98

0,82

0,95

0,69

0,91

Thailand

1,34

1,55

0,94

1,07

1,21

1,72

0,96

0,97

Vietnam

1,20

0,97

0,98

0,99

1,20

0,96

0,89

0,80

China

1,00

0,95

0,89

1,01

0,98

0,84

0,63

0,79

Japan

0,96

0,84

0,83

0,66

0,97

0,85

0,86

0,65

India

1,04

0,98

1,03

1,00

1,09

0,95

0,99

0,97

Australia

1,14

1,31

1,66

1,12

1,32

1,31

1,62

1,57 Slide - 33

Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004-‐2013

INDIKATOR PERTANIAN

80.0

KIB I

KIB II

70.0 60.0 50.0

Juta Ton

Perkembangan produksi komoditas utama meningkat, namun belum mampu memenuhi kebutuhan

40.0

30.0 20.0 10.0 0.0 2004

2005

2006

2007

Indikator Kinerja

Satuan

2004

2009

2011

2012

Produksi Beras

Produksi Jagung

Produksi Kedelai

Produksi Gula

Produksi Daging Sapi dan Kerbau

2006

2007

2013

KIB I 2005

2010

Produksi Padi

Perkembangan Impor Komodi[ Pangan Utama Tahun 2004 – 2013 No

2008

KIB II 2008

2009

2010

2011

2012

2013*)

1

Beras

Ribu Ton

236,9

189,6

438,1

1.406,5

289,5

250,3

687,5

2.750,4

1.780,5

302,3

2

Cabe

Ribu Ton

7,5

6,9

9,9

11,0

14,4

16,3

18,1

24,4

17,8

12,0

3

Daging Sapi

Ribu Ton

11,8

19,9

24,1

39,4

45,6

67,9

90,5

65,0

33,5

23,2

4

Gula

Juta Ton

1,2

2,1

1,6

3,1

1,2

1,7

2,0

2,7

3,1

2,5

5

Jagung

Ribu Ton

1.089,6

186,1

1.776,0

702,5

276,3

339,5

1.528,3

3.208,7

1.694,1

1.805,3

6

Kedelai

Juta Ton

1,1

1,1

1,1

1,4

1,2

1,3

1,7

2,1

1,9

1,2

7

Bawang Merah

Ribu Ton

48,9

53,1

78,5

107,6

127,8

63,8

70,6

156,4

95,2

68,6 Slide - 34

INDIKATOR ENERGI

Substitusi dari BBM ke BBG dan sumber energi lain (terutama terbarukan) harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada BBM Produksi BBM dan LPG, Tahun 2004-‐2012

No

Indikator Kinerja

Satuan

Produksi Minyak Bumi

Juta Barel

2

Produksi Gas Bumi

Juta MMSCF

3

Produksi Batubara

4

BBN

5

BBM

6

LPG

400,5

3,0

154

na

3,0

Juta Ton

131

Ribu Kiloliter

na

Juta Barel

Juta Ton

283,2

2,0

2006

367,1

387,7

2005

1

2004

3,0

194

na

268,5

1,8

2007

348,3 2,8

217

na

257,8

1,4

KIB II

2008

357,5

2,9

240

53

244,4

1,4

Cadangan Dan Produksi Beberapa Jenis Energi Tahun 2004-‐2013

KIB I

2009

2010

346,3

344,8

3,1

254

189,6

251,5

1,7

3,4

275

2011

329,2

3,3

353

242,7

235,8

255,3 2,2

2,5

2012

314,7

3,2

386

1.812,2

237,1

2,3

2013*)

306,6

2,5

391

2.221,4

1.679,2**)

231,9

na

na

2,5

Slide - 35

INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP Upaya memperbaiki kualitas lingkungan membaik dan perlu terus ditingkatkan Hasil Reboisasi dan Penghijauan Tahun 2004-‐2012 4

KIB II

KIB I

1,000,000

Rerata Laju Deforestasi Indonesia

900,000

3.5

800,000

600,000

575,436

572,807

549,358

2.5

567,109

1.87

2

500,000 415,677 400,000

300,000

2.83

3

730,102

700,000

296,498 278,938

248,238

305,686 267,121

237,722

212,411

200,000

100,627 70,410 30,214

100,000

1.37

1.5

115,325 97,086

86,663

1 174,128

170,981 151,498 145,102

2005

2006

2007

2008

Reboisasi

Penghijauan

2009

2010

2011

76%

70%

49%

1317 69%

66%

80%

100

200

466

690

Non Kawasan H utan

98.62

99.36

KIB II

61.07

42.46

59.23

48.86

64.21

60.25 63.14

46.64

62.25

55.55

59.08

20

KIB II 0%

2006-‐2007

2009-‐2011

20%

KIB I 2004-‐2005

Kawasan Hutan

2006-‐2009

40

0 2003-‐2004

KIB I

60

519

251

2003-‐2006

80

40%

627

94.68

59.79

995

400

0.45 0.32 0.13

81.87 60%

800

0.22

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009-‐2012

52%

600

2000-‐2003

Total N asional

1200 1000

1996-‐2000

Total

71%

0.41

0.3

1990-‐1996

2012

Tren Keikutsertaan Perusahaan dalam Program PROPER 1400

0.83 0.61

0.76

0

-‐ 2004

0.78

0.68

0.5

0.5

25,879

1.17

1.08

324,385

301,120

KIB II

KIB I

3.51

904,230

2008-‐2009

Jumlah Peserta

2009-‐2010

Tingkat Ketaatan

2010-‐2011

2011-‐2012

0 2009

2010

IKU

2011

IKA

ITH

2012

IKLH

Slide - 36


TANTANGAN RT-‐RPJMN 2015-‐2019

Slide - 37

TANTANGAN UTAMA RT-‐RPJMN 2015-‐2019 q 

Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030: q  q  q 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Ketahanan pangan, energi, dan air q  Penyediaan infrastruktur yang memadai Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan q 

q 

q 

Pemberantasan korupsi

q 

Percepatan konsolidasi demokrasi

q 

Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim Slide - 38

TANTANGAN RT-‐RPJMN 2015-‐2019: BIDANG-‐BIDANG RPJPN (1)

Sosial Budaya q 

Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan

q 

Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok status ekonomi, dan antargender).

q 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

q 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan pengendalian penyakit

q 

Penguatan karakter dan ja> diri bangsa.

Ekonomi: q 

Pemanfaatan Bonus Demografi

q 

Peningkatan produk>vitas dan daya saing ekonomi

q 

DeboOlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur

q 

Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi krea>f

q 

Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan

q 

Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas

q 

Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi Slide - 39

TANTANGAN RPJMN 2015-‐2019: BIDANG-‐BIDANG RPJPN (2) Polhukhankam: q  Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi q  Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional q  Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang berkualitas. q  Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional. Wilayah dan Tata Ruang: q  Pengurangan kesenjangan antar wilayah q  Percepatan pembangunan daerah ter>nggal dan kawasan perbatasan q  Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah q 

Peningkatan efek>vitas penataan ruang

Slide - 40

TANTANGAN RPJMN 2015-‐2019 (3) Sarana Prasarana: q  Penguatan konek>vitas nasional dan sinergi antarsektor q  Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar q  Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing

SDA dan LH: q  Pemantapan ketahanan pangan q  Penguatan ketahanan energi dan air q  Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan q  Pengembangan ekonomi hijau (green economy) q  Penanganan perubahan iklim (mi>gasi dan adaptasi) Slide - 41


ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019

Slide - 42

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (1)

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN: 1.  Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perha>an lebih pada daerah 3T, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus. 2.  Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matema>ka, sains, dan literasi. 3.  Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-‐masing kab/kota. 4.  Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. 5.  Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. 6.  Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun. 7.  Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan. 8.  Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat. 9.  Pengembangan kebijakan afirma>f : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Slide - 43

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (2)

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN:

1.  Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green secara bertahap) dan penguasaan iptek. 2.  Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal. 3.  Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya). 4.  Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 5.  Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Slide - 44

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (3) PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH:

1.  Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. 2.  Meningkatkan penegakan hukum serta efek>vitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3.  Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi. 4.  Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. 5.  Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas par>sipasi Indonesia dalam forum internasional.

Slide - 45

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (4) MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH:

1.  Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-‐Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-‐pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 2.  Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat. 3.  Mempercepat pembangunan daerah ter>nggal dan kawasan perbatasan. 4.  Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan. 5.  Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah. 6.  Mengop>malkan desentralisasi dan otonomi daerah. Slide - 46

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (5) MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN:

1.  Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk peningkatan efisiensi Sistem Logis>k Nasional. 2.  Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik). 3.  Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ter>nggal dan kawasan perbatasan. 4.  Mendorong par>sipasi masyarakat/dunia usaha sebagai aktor utama pembangunan infrastruktur – di pusat pusat pertumbuhan. 5.  Meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan infrastruktur untuk mendorong daya saing nasional. Slide - 47

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (6) MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN NILAI TAMBAH SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN:

1.  Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produk>vitas dan perluasan areal pertanian. 2.  Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komodi> pertanian/perikanan. 3.  Mengop>malkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya. 4.  Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi. 5.  Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi. 6.  Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah. 7.  Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman haya>. Slide - 48

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (7) MITIGASI BENCANA ALAM DAN PERUBAHAN IKLIM 1.  Memperkuat kapasitas kelembagaan mi>gasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana 2.  Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana 3.  Memperkuat kapasitas mi>gasi dan adaptasi perubahan iklim


SASARAN RPJMN 2015-‐2019 (INDIKATIF)

Slide - 50

q 

SASARAN UTAMA RPJMN 2015-‐2019 Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030: q 

Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi

q 

PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000

q 

Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-2019

q 

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia: ü 

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi): APM SD/MI/sederajat

:

97 % (2019)

ü 

APM SMP/MTs/sederajat

:

80 % (2019)

ü 

APK SMP/MTs//sederajat

:

104 % (2019)

ü 

APK SMA/SMK/MA

:

89 % (2019)

ü 

APK PT/PTA

:

33 % (2019)

ü 

q 

Membaiknya kualitas pendidikan

ü 

Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019)

Terjaganya swasembada pangan : q 

q 

ü 

Produksi Beras : 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)

Ketahanan energi : q 

Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) q 

q 

Dari 4 % (2014) à 6-7 % (2019)

Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW Slide - 51

ROADMAP MIT 2010

USD 12.000 2010

Threshold Middle Income Trap

2015 RPJM 2

Pertumbuhan PDB

2020 RPJM 3

2025

2030

RPJM 4

6 -‐ 8 % per tahun 2013 Sktr USD 4.000

2019: Sktr USD 7.000

Kemiskinan

2013 : 11,47%

6 -‐ 8 % per tahun

Pengangguran

2013: 6,25%

PDB per kapita

2030

BONUS DEMOGRAPHIC

2025: > USD 12.000

Slide - 52

SASARAN UTAMA RPJMN 2015-‐2019 q 

Meningkatnya kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan q 

Rasio Elektrifikasi

100 %

q 

Jangkauan air bersih

85%

q 

Kelayakan jalan raya

95%

q 

Menurunnya emisi GRK: mendekati 26 % (2019)

q 

Menurunnya kesenjangan : q 

q 

Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa: q 

Luar Jawa: dari 41 % (2014) à menjadi 45-47 % (2019)

q 

Jawa:

59 % (2014) à menjadi 53-55 % (2019)

Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal: q 

Dari 114 Kab (2014) à 39 Kab (2019)

q 

Menurunnya praktek korupsi

q 

Meningkatnya konsolidasi demokrasi Slide - 53

Gambar 20. Proyeksi Bauran B Energi (Dengan Biomassa) Sampai Tahun 2025 SASARAN AURAN ENERGI PRIMER (dalam juta SBM) (DRAFT KEN)

q  Gambar Kebijakan 21. Energi Nasional (KEN) Energi – mengamanatkan pemanfaatan EBT untuk 2025 menggan>kan Proyeksi Bauran (Tanpa Biomassa) Sampai Tahun energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih op>mal. Batubara tetap dimanfaatkan sebagai (dalam juta ESBM) sumber energi. Pada tahun 2019, konstribusi BT diharapkan dapat mencapai 6-‐7%. Slide - 54


TERIMA KASIH

Slide - 55

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN

Recommend Documents