RANCANGAN TEKNOKRATIK Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 Oleh: Sekretaris Jenderal
Jakarta, 16 Oktober 2014
SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA K/L BAB I PENDAHULUAN
I.1 Kondisi Umum I.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Nilai-nilai Kementerian Kesehatan 2.4 Tujuan Kementerian/Lembaga 2.5 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga 2.6. Peta Strategi Pencapaian Visi
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian/Lembaga 3.3 Kerangka Regulasi 3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja Program 4.2. Target Kinerja Kegiatan 4.3. Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP LAMPIRAN
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi
2
KONDISI UMUM • Demografi: pertambahan penduduk, bonus demografi, trend kelahiran, migrasi penduduk • Global: climate change, ancaman penyakit menular (new emerging desease : ebola, SARS, flu burung,dll) • Regional, al: MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) • Nasional, al: perubahan UU 23 tahun 2014, pelaksanaan JKN, UU tentang desa, subsidi BBM, cukai rokok,
POTENSI DAN PERMASALAHAN • Siklus kehidupan (maternal, balita, usia sekolah dan remaja, usia kerja dan lansia) • Pengendalian penyakit (penyakit menular , PTM dan jiwa • Analisis subsistem dalam SKN (ada 7 sub sistem dalam SKN)
Visi Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
Misi 1. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan perilaku sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya kesehatan 4. Meningkatkan tatakelola kepemerintahan yang baik dan bersih
Nilai-nilai P I R E C
Pro Rakyat Inklusif Responsif Efektif dan Efisien Clean/Bersih
PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS,
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES: •Penguatan primary health care (UKP dan UKM) •Continum of care thru life cycle •Intervensi berbasis health risk
T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN % PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN, % UNMET NEED, pemanfaatan bahan baku obat
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM
PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 20152019)
VISI KEMENKES 2019 Masy Sehat Yg Mandiri & Berkeadilan MISI KEMENKES 2015-2019
Meningkatnya (1) Kesehatan masyarakat
Meningkatnya (2) Pengendalian Penyakit & Karantina Kes (4)
Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
Meningkatnya (6) Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah
Meningkatnya tata (10) kelola kepemrintahan yang baik dan bersih
(3)
Meningkatnya Akses & Mutu Faskes
Meningkatnya Kemandirian, (5) Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes
Meningkatnya Dayaguna (7) Kemitraan (DN & LN) Meningkatnya Integrasi (8) Perencanaan, Bimtek & Monev
Meningkatnya Kom-(11) petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes
(9)
Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbangkes
(12) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi
LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL
KERANGKA REGULASI: • Percepatan Regulasi • Penyempurnaan Sistem JKN
KERANGKA PENDANAAN: • Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi
Tujuan Kemenkes 1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat Menurunnya angka kematian ibu
359
306
Menurunnya angka kematian bayi
32
24
Menurunnya persentase stunting
32.9%
28%
Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS
32.3%
70%
30%
100%
2
30
1
9
Meningkatnya persentase Kab/Kota punya kebijakan PHBS Pemanfaatan bahan baku obat dalam negeri
Tujuan Kemenkes 2 Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masy. terhadap risiko sosial & finansial di bidang kesehatan 95%
Meningkatnya kepuasan pasien terhadap yankes. Meningkatnya % penduduk tercakup dalam JKN Menurunnya persentase unmet need. * akan dibahas ulang bila terjadi perubahan kementerian /lembaga
66.8%
100%
7%
1% *
KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) 2. Penerapan pendekatan kebrkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
STRATEGI KEMENKES 2015-2019 (1) 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan karantina 3. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes 5. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
STRATEGI KEMENKES 2015-2019 (2) 6. Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan –evaluasi 7. Meningkatkan sinergitas antar kementerian / lembaga 8. Meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar negeri 9. Meningkatkan koodinasi dan efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan 10. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kemenkes 11. Meningkatkan tata kelola yang baik dan bersih 12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan
Sasaran Strategis Kemenkes 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya % persalinan di faskes. Menurunnya % ibu hamil kurang energi kronik Mningkatnya % kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesling Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi. opsi: obesitas atau menurunya jumlah perokok Meningkatnya % kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Apabila indikator rokok ikuti roadmap
2015
2019
70%
95%
24.2%
16.7%
15.3%
40%
25.8%
23.4%
30%
100%
Sasaran Strategis Kemenkes 2 Meningkatnya pengendalian penyakit 2015 dan karantina kesehatan.
2019
Eliminasi malaria, kusta, frambusia Menurunnya jumlah kejadian luar biasa (KLB) 1501 penyakit menular
901
Meningkatnya % kab/kota sbg pintu masuk yg 11% melaksanakan karantina kes.
100%
Sasaran Strategis Kemenkes 3 Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan.
Meningkatnya % kec. dengan kesiapan akses yankes tingkat pertama. Meningkatnya % kab/kota dengan kesiapan akses yankes lanjutan
2015 2019 61%
95%
60%
95%
250
5,000
Meningkatnya jumlah rumah sakit yang terakreditasi. 440
2247
Meningkatnya jumlah Puskesmas yang terakreditasi.
Sasaran Strategis Kemenkes 4 SASARAN STRATEGIS Persentase puskesmas yang memiliki 4 jenis tenaga kesehatan strategis: tenaga kesehatan lingkungan, gizi , analis kesehatan dan kesmas lainnya (kumulatif) Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang yakni Spesialis Radiologi, Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Anastesi.
2015 20 %
2019 40 %
30.000 150.000 **)
**)
Sasaran Strategis Kemenkes 5 Meningkatnya kemandirian, akses dan 2015 mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan Meningkatnya jumlah bahan baku obat yang diproduksi dalam negeri
2019
2
30
Meningkatnya % ketersediaan obat & vaksin di instalasi farmasi kab/kota
77%
95%
Meningkatnya % produk alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan.
68%
78%
Sasaran Strategis Kemenkes 6 Meningkatnya sinergitas antarkementerian/lembaga.
2015 2019
Meningkatnya % K/L yang mengalokasikan anggaran ikut mengatasi masalah kesehatan prioritas
25%
80%
Meningkatnya % kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM
20%
80%
Sasaran Strategis Kemenkes 7 Meningkatnya dayaguna kemitraan.
2015 2019
Meningkatnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan Meningkatnya jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan
30
171
Sasaran Strategis Kemenkes 8 Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauanevaluasi
2015
2019
Meningkatnya jumlah provinsi yang memiliki rencana kesehatan lima tahunan terintegrasi Meningkatnya % kab/kota yang mengalokasikan anggaran kes ≥10% APBD
40%
90%
Sasaran Strategis Kemenkes 9 Meningkatnya koordinasi dan efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis litbang kesehatan yang diadvokasi ke pengelola program Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI
2015
2019
20
100
5 13
20 28
Sasaran Strategis Kemenkes 10 Meningkatnya tata kelola yang baik dan bersih
2015 2019
Meningkatnya % satuan kerja yang menurut hasil audit kerugian negara yang ditimbulkannya 75% minimal (≤ 1%)
100%
Sasaran Strategis Kemenkes 11 Meningkatnya kompetensi dan kinerja 2015 aparatur Kementerian Kesehatan. Meningkatnya % pejabat struktural di lingkungan Kemenkes yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Meningkatnya % pegawai Kemenkes yang dapat menyelesaikan kinerjanya sesuai target dalam SKP
2019
Sasaran Strategis Kemenkes 12 Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasi. Meningkatnya % kab/kota yang melaporkan seluruh data kesehatan prioritas (IKP dan IKK Renstra)
2015
2019
70%
Meningkatnya ketepatan waktu terbitnya Profil + 9 bln + 4 bln Kesehatan Indonesia
1. Kerangka Regulasi Menerbitkan regulasi dan mengawal pelaksanaan regulasi untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan Kemenkes Fokus: Regulasi turunan Puskesmas Regulasi turunan Regulasi turunan Regulasi turunan
UU Pemerintah Daerah BOK, standar UU Kesehatan UU Kesehatan Jiwa UU Rumah Sakit
2. Kerangka Pendanaan Mengalokasikan anggaran berbasis pada masalah kesehatan (bukan hystorical budget) Fokus: Penataan dan penguatan Sub sistem dalam SKN
3. Kerangka Kelembagaan Menyusun struktur organisasi Kemenkes yang mampu menjalankan rencana strategis Kemenkes Fokus: Penataan kelembagaan Kemenkes yang efektif dan efisien dalam mengantisipasi tantangan dan peluang di bidang kesehatan
Tim Penyusun DR.IGM Wirabrata, Apt; Rahmat Kurniadi, S.Sos, M.Kes; Asep Zaenal Mustofa, SKM, M.Epid; DR. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes; Dede Mulyadi, SKM, M.Kes; Gede Ketut Wirakamboja, SKM, MPS;; Dr. Iqbal Djakaria; Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM; Dr. Mayang Sari, MARS; Roy Himawan, S.Farm, Apt, MKM;
Tim Konsultan Trihono; Bambang Hartono; Soenarjo; Yassierli
Terima kasih
Tujuan 1: AKI UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Mengusahakan pernikahan pada usia 20 tahun: – Wajib belajar menjadi 12 tahun. – Revisi UU Perkawinan, usia nikah 20 th. 2. Meningkatkan cakupan peserta KB - MKJP. 3. Prioritas sasaran ditambah kelompok remaja 4. UKS menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. 5. Pemberian MTKPM (makanan tinggi kalori, protein dan mikronutrien) bagi ibu hamil 6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Tujuan 1: AKB UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Mendorong persalinan di fasilitas kesehatan 2. ASI Eksklusif dan ASI tetap diteruskan sampai usia 2 tahun, 3. Revitalisasi posyandu dengan stimulasi dini perkembangan anak diterapkan di seluruh posyandu mengawal bonus demografi 4. Prioritas: provinsi dengan penduduk besar 5. Untuk DTPK dikembangkan tele-medicine.
TUJUAN 1: stunting UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: Program sensitif bersifat multi sektor: – Pengentasan kemiskinan – Peningkatan sarana air minum & sanitasi dasar – Ketahanan pangan dan gizi – Keluarga berencana – JKN, termasuk untuk kesehatan maternal – Pendidikan gizi seimbang – Kesehatan reproduksi dan gizi remaja program gizi sekolah 1. Program spesifik bidang kesehatan
TUJUAN 1: PHBS UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Pengembangan Perda yang berkaitan dengan PHBS. 2. Kampanye nasional untuk aktivitas fisik, makan buah dan sayur, anti rokok, ASI eksklusif dan PHBS lainnya. 3. Peningkatan kemampuan puskesmas memberdayakan masyarakat dalam ber PHBS 4. Penyediaan tenaga promosi kesehatan untuk mendukung program2 pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
TUJUAN 1: Kemandirian BBO UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Komitmen bersama untuk pengadaan bahan baku obat dalam negeri. 2. Regulasi yang mengharuskan setiap perusahaan farmasi yang menanam modal di Indonesia, dalam waktu 10 tahun harus memproduksi dan menggunakan bahan baku obat dari Indonesia. 3. Konsorsium riset bahan baku obat. 4. Konsorsium riset produksi bahan baku obat. 5. Regulasi penggunaan obat dari bahan baku dalam negeri walau harga lebih mahal.
TUJUAN 1: Kesling UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Melengkapi faskes: SDM, peralatan & biaya operasional 2. Penyusunan Regulasi Daerah yang dapat menggerakkan sektor di daerah untuk penyehatan lingkungan 3. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi 5. Penguatan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) 6. Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan SBS minimal 1 Puskesmas 1 Desa SBS 7. Meningkatkan Peran Daerah melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim.
TUJUAN 1: PTM UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: • Deteksi dini secara pro-aktif mengunjungi masyarakat. • Upaya kesehatan usia kerja harus menjadi upaya wajib Puskesmas. Disamping itu proaktif mendekati masyarakat berkumpul • Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS, terutama diarahkan untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok.
TUJUAN 1: Penyakit Menular UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait PM di DTPK 2. Strategi innovative dengan memberikan otoritas pada (Public Health Officers), terutama hak akses pengamatan faktor risiko penyakit dan langkah penanggulangannya. 3. Comunty base surveillance/ 4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian Penyakit Menular. 5. Peningkatan Kab/Kota yang merupakan pintu masuk negara dalam pelaksanan IHR 6. Menjamin ketersediaan obat, vaksin, alat diagnostic cepat (RDT) untuk pengendalian PM.
Kebijakan SS 3 Untuk meningkatkan akses dan mutu FKTP: • Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran utk pemenuhan sarana prasarana dan alkes yang sesuai standar; • Optimalisasi fungsi FKTP, tiap kecamatan minimal 1 Puskesmas yang memenuhi standar; • Mewujudkan inovasi pelayanan: flying health care, telemedicine, RS Pratama, dll; • Dukungan regulasi: kebijakan dan N/S/P/K FKTP; • Sistem kolaborasi pendidikan nakes: kompetensi dokter layanan primer (DLP) serta nakes strategis; • Mewujudkan penguatan manajemen puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota; • Mewujudkan system manajemen kinerja FKTP
Kebijakan SS 3 Meningkatkan akses dan mutu faskes rujukan: 1. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran untuk sarana prasarana dan alkes di RS yang sesuai standar, 2. Penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan keperawatan; 3. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi BLUD 4. Optimalisasi peran UPT vertikal dalam mengampu fasyankes daerah, 5. Mewujudkan berbagai layanan unggulan pada RS rujukan nasional secara terintegrasi.
Kebijakan SS 3 • Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional untuk beberapa kota/kabupaten) dan sistem rujukan nasional (satu rumah sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi), • Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program sister hospital, kemitaan dengan pihak swasta, KSO alat medis, dll. • Mewujudkan system kolaborasi pendidikan nakes
Kebijakan SS 5 1. Awareness raising masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya 2. 3. 4. 5.
6.
kemandirian bahan baku obat. Mewujudkan Instalasi Farmasi Nasional sebagai center of excellence manajemen pengelolaan obat, vaksin, dan perbekkes di sektor publik. Memperkuat pelaksanaan Health Technology Assessment (HTA) dalam seleksi obat dan alat kesehatan. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya. Memperkuat alur informasi pembiayaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan melalui integrasi e-catalog, e-logistic, e-report PBF, dan penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan JKN. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis, termasuk menyelenggarakan program PTT untuk mendorong pemerataan distribusinya.
Kebijakan SS 4 1. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik 2. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK 3. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu 4. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes 5. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan 6. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan 7. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh 8. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan 9. Pengembangan sistem kinerja
Kebijakan SS 8 1. Menyusun pedoman integrasi perencanaan dan monev terpadu 2. Maping kapasitas fiskal daerah dan status kesehatannya 3. Peningkatan kompetensi staf Kemenkes Pusat dalam rangka pendampingan perencanaan terfokus di daerah 4. Melaksanakan pendampingan dalam penyusunan perencanaan terfokus di tingkat provinsi 5. Melakukan monev terpadu pada daerah yang menjadi fokus pendampingan 6. Membuat rekomendasi kebijakan pada daerah yang telah dikunjugi oleh tim monev Kemenkes 7. Membuat peringkat provinsi dan kab/kota atas kinerja provinsi dan ab/kota
Kebijakan SS 6 Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga • Menyusun rencana aksi nasional program prioritas pembangunan kesehatan • Membuat forum komunikasi untuk menjamin sinergi antar K/L
Kebijakan SS 7 • Meningkatnya daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri) • Menyusun roadmap kerjasama dalam dan luar negeri. • Membuat aturan kerjasama yang mengisi roadmap yang sudah disusun • Membuat forum komunikasi antar stake holders untuk mengetahui efektivitas kemitraan baik dengan institusi dalam maupun luar negeri
Kebijakan SS 9 1. Memperluas kerjasama penelitian dalam lingkup nasional dan international 2. Menguatkan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium dalam mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan nasional. 3. Membangun mitra stratejik dng Kementerian, Lembaga Non Kementerian, pemda, dunia usaha dan akademisi. 4. Meningkatkan advokasi pemanfaatan hasil litbang untuk kebutuhan program dan kebijakan kesehatan. 5. Melaksanakan litbang mengacu pada Kebijakan Kementerian Kesehatan. 6. Pengembangan sarana, prasarana, sumberdaya dan regulasi dalam pelaksanaan litbang.
Kebijakan SS 11 • Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan • Menyusun standar kompetensi jabatan struktural untuk semua eselon. • Mengembangkan sistem kaderisasi secara terbuka di internal Kementerian Kesehatan, misalnya dengan lelang jabatan untuk eselon 3 dan 4.
Kebijakan SS 10 • Meningkatnya tata kelola yang baik dan bersih • Melakukan pembinaan ke seluruh satker Kementerian Kesehatan untuk cakap mengikuti aturan dan pintar mengelola keuangan negara, sehingga tingkat kerugian negara tiap satker <1% • Menyelesaikan dengan cepat seluruh pengaduan yang berkaitan dengan tupoksi Itjen.
Kebijakan SS 12 • Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi • Mengembangkan “real time monitoring” untuk seluruh IKP (Indikator Kinerja Program) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Kementerian Kesehatan. • Meningkatkan kemampuan SDM pengelola informasi di tingkat kab/kota dan provinsi, sehingga Profil Kesehatan bisa terbit T + 4 bulan, jadi bisa terbit setiap bulan April. •
