KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN OLEH: SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI Disampaikan pada acara Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Palu, 01 April 2015

drg. S.R. Mustikowati, M.Kes NIP. 195628071984032001 Pendidikan : FKG: UPDM (B) Moestopo Program Pasca Sarjana: UGM Jabatan : - Kepala Biro Kepegawaian - Direktur Medik Dasar Ditjen Bina Yan Med - Sekretaris Inspektorat Jenderal No. Telp. (021) 5201589

3

DASAR HUKUM 1. Undang–Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 2. Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014. 6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 4

PENGERTIAN KORUPSI (Menurut UU No 31 Tahun 1999Jo.UU No 20 Tahun 2001 )

Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun

dan

paling

lama

20

tahun,

denda

paling

sedikit

Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,5

OBYEK KORUPSI KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dana Alkes Dana Pembangunan/Rehabilitasi RS Dana Pengadaan Obat Dana PNBP Dana Jaminan Kesehatan Dana Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Dana Pengadaan Alat Lab Pendapatan Rumah Sakit

Lanjutan... 9. Dana Operasional Rumah Sakit 10. Anggaran Pendidikan/Pelatihan 11. Dana Sarpras Puskesmas 12. Dana Posyandu 13. Dana Operasional Dinkes 14. Aset Dinkes 15. Dana Alat KB 16. Dana Sarpras Lab

MODUS KORUPSI KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mark Up Penyalahgunaan Anggaran Penggelapan Pengadaan Fiktif/Manipulasi Tender dan Data Penyuapan Penyalahgunaan Wewenang Honor Fiktif Pungutan Liar Penerimaan hadiah

LAHAN KORUPSI KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kemenkes Dinkes Kab/Kota/Provinsi Rumah Sakit BPOM dan Lembaga Kesehatan lainnya Puskesmas BUMN/BUMD Kesehatan Ormas/Yayasan

PELAKU KORUPSI KESEHATAN 1. Panitia Pengadaan di Kemenkes dan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov 2. Rekanan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov 3. Kadinkes Kab/Kota/Provinsi 4. Pejabat/Pegawai Dinkes Kab/Kota/Provinsi 5. Direktur Rumah Sakit 6. Pejabat/Pegawai Kemenkes 7. Pejabat/Pegawai RS

Lanjutan... 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pejabat/Pegawai Pemkab/Pemkot/Pemprov Non Dinkes Pejabat/Pegawai BUMN/BUMD Kesehatan Pimpinan/Anggota DPR/DPRD Kepala Puskesmas Bupati/Walikota/Gubernur Rekanan Rumah Sakit Masyarakat

POSISI INDONESIA BERDASARKAN IPK DI ASEAN TAHUN 2013 Negara Singapura Hong Kong Taiwan Korea Selatan China Filipina Indonesia Vietnam Timor Leste Myanmar

Skor CPI 86 75 61 55 40 36 32 31 30 21

Peringkat 5 15 36 46 80 94 114 116 119 157

Posisi Indonesia Tahun 2012 : Skor 32, Peringkat 118 12

Problem Korupsi Indonesia: Korupsi Birokrasi dan Korupsi Politik 5,0

Jasa Kesehatan dipersepsikan korup oleh masyarakat

4,5

Polisi; 4,5

Parlemen; 4,5

Peradilan; 4,4

Partai Politik; 4,3

Pegawai Negeri Sipil; 4,0

Pengusaha; 3,4

1,0

Jasa Kesehatan; 3,3

1,5

Jasa Pendidikan; 3,2

2,0

Media; 2,4

2,5

Militer; 3,1

3,0

Lembaga Keagamaan; 2,7

3,5

Lembaga Masyarakat Sipil; 2,8

4,0

Skala 1-5, Skor 1 berarti tidak korup sama sekali, sedangkan Skro 5 berarti sangat korup Sumber: Global Corruption Barometer (2013)

13

7 Klasifikasi Korupsi Merugikan Keuangan Negara

1 Konflik Kepentingan

2

7

3

KORUPSI Perbuatan Curang

Suap

GRATIFIKASI

6 4

Pemerasan

5

Penggelapan dalam Jabatan

PENGERTIAN GRATIFIKASI Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12B ayat (1), Gratifikasi adalah : Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 15 tanpa sarana elektronik.

Pengertian  Gratifikasi

Pasal 12 B – UU No.31/1999  jo UU No.20/2001

 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : – Nilai Rp. 10.000.000 atau lebih  pembuktian bahwa suap dilakukan oleh penerima – Nilai kurang Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum TIDAK berlaku  bila lapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja

16

KETENTUAN TERKAIT GRATIFIKASI PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: • Pasal 4 Setiap PNS dilarang: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. • Pasal 13 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8.

17

Modus Korupsi Saat Ini : Melibatkan Keluarga !!

Melakukan Korupsi Bersama-sama

Pencucian Uang Melibatkan Keluarga

Mengapa Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Menjadi PRIORITAS Kementerian Kesehatan 21

22

23

HASIL ASSESSMENT PERSEPSI BUDAYA ANTI KORUPSI PEGAWAI DI 10 SATKER TERPILIH (2013) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

77%

80%

84%

94%

85%

83% 64%

68%

Kebutuhan hidup & Persepsi Gratifikasi  Skor Nilai Terendah Rata-rata Pegawai beranggapan bahwa pendapatan belum cukup untuk kebutuhan hidup dan GRATIFIKASI adalah hal wajar 24

(Kepmenkes No.232 Tahun 2013 tentang Strakom PBAK) 25

26

27

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES

1. Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kemenkes berdasarkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kemenkes Nomor 01.T.P.S.17.04.215.10.3445 tertanggal 30 Juli 2010.

28

2. PENANDATANGANAN KOMITMEN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK di Lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Menteri Kesehatan RI bersama seluruh pejabat Esselon I pada tanggal 16 Desember 2010

29

3. Tahun 2011

Penandatanganan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Kadinkes Provinsi/ Kab/ Kota, Kepala Satker Daerah dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kemenkes 30

Salah Satu Isi Komitmen Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik • “….. pimpinan serta seluruh pejabat struktural, pegawai fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Berkomitmen untuk tidak meminta atau pun menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, kapanpun, dimanapun dan dari siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung atas nama pribadi atau lembaga dari seluruh stakeholders……”. 31

KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN TIPIKOR DENGAN MITRA KERJA TANGGAL 2 APRIL 2014 32

11 Stakeholders yang telah menandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tipikor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perhimpunan Seluruh RS Seluruh Indonesia (PERSI) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) PT. Indofarma PT. Biofarma PT. Kimia Farma Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) 8. Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) 9. Internasional Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) 10. PT.Phapros 11. PT. Rajawali Nusantara Indonesia 33

ISI KOMITMEN 1.

2. 3. 4. 5. 6.

T I D A K M E M B E R I / M E N E R I M A S U A P, G R AT I F I K A S I , U A N G P E L I C I N D A N ATA U FA S I L I TA S YA N G D I A N G G A P S U A P ; T I D A K M E M B I A R K A N A D A N YA P R A K T I K SUAP; MELAPORKAN SETIAP PENERIMAAN G R AT I F I K A S I YA N G D I A N G G A P S U A P ; MENJAGA LINGKUNGAN PENGENDALIAN G R AT I F I K A S I ; M E N D O R O N G U PAYA P E N C E G A H A N K O R U P S I DI LINGKUNGAN MASING-MASING; M E WA J I B K A N S E M U A A N G G G O TA A S O S I A S I U N T U K M E L A K U K A N PA K TA I N T E G R I TA S . 34

Penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi antara Kemenkes dengan Mitra disaksikan Pimpinan KPK Jakarta, 02/04/2014

MENKES MENERBITKAN PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN: 1.

2.

PERMENKES NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/ 306/2014 TENTANG JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI 36

H A L - H A L YA N G D I AT U R D A L A M P E R M E N K E S N O . 1 4 TA H U N 2 0 1 4

1

4

KATEGORI GRATIFIKASI

2

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

3

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI KETENTUAN LAINNYA 37

KATEGORI GRATIFIKASI

TIDAK DIANGGAP SUAP

TERKAIT KEDINASAN

DIANGGAP SUAP

TIDAK TERKAIT KEDINASAN

38

...Lanjutan Kategori Gratifikasi • Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima • Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima 39

GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP

Meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada: 1. Marketing fee atau imbalan terkait pemasaran produk; 2. Cash back yang diterima instansi digunakan untuk kepentingan pribadi ; 3. Gratifikasi terkait pengadaan barang/jasa, pelayanan publik atau proses lainnya; 4. Sponsorship terkait pemasaran atau penelitian suatu produk.

40

PENJELASAN JENIS GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP MENURUT KEPMENKES NO. HK.02.02/MENKES/306/2014 JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI 41

MARKETING FEE Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ lainnya : 1. Sebelum jenis obat tertentu diresepkan atau alat direkomendasikan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Karena meresepkan obat atau mengusulkan/ menetapkan merk atau jenis alat tertentu untuk digunakan 3. Proses pemasukan jenis obat/ alkes ke dalam daftar obat/formularium 4. Karena penetapan jenis dan merk alkes sehubungan KSO 42

Cashback Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ bank/ hotel/lainnya terkait: 1. Pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai 2. Penginapan/ hotel/ biro travel terkait kontrak atau pelaksanaan pertemuan atau perjadin

43

Pengadaan Barang/Jasa Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja/ rekanan/lainnya terkait: 1. Pada saat sebelum/ sesudah proses pengadaan barang/ jasa 2. Pemeriksaan laboratorium, radiologi, pengiriman resep keluar rumah sakit, dll

44

Sponsorship Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ rekanan/lainnya terkait: 1. Menghadiri penelitian baik sebagai peserta/ narasumber 2. Keperluan pribadi/ dinas tanpa melalui institusi 3. Pembiayaan short course kesehatan di dalam/luar negeri kepada individu atau pribadi

45

Layanan Publik Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ rekanan/lainnya terkait, a.l : 1. Pasien didahulukan dalam pelayanan/ mendapatkan fasilitas ruang rawat inap 2. Penetapan kelas dan/ atau akreditasi rumah sakit 3. Pengujian laboratorium (pengaturan jadwal pemeriksaan sampel, pengaturan petugas sampling dll) 4. Pengaturan jadwal uji kalibrasi, permintaan tambahan layanan 46

GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP 1. Gratifikasi Tidak dianggap suap Terkait Kedinasan: Meliputi gratifikasi yang diperoleh namun tidak terbatas pada:  Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konfrensi pelatihan dll)  Kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.  Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu ysng dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel  Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan.

47

PENJELASAN JENIS GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP TERKAIT KEDINASAN MENURUT KEPMENKES NO. HK.02.02/MENKES/306/2014 JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI 48

CINDERAMATA

Pemberian yang berbentuk barang sebagai penghargaan atas keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu yang ditujukan kepada instansi atau wakil instansi yang berlaku umum, mis : 1. Seminar kit 2. Plakat 3. Cindera mata kunjungan

49

KOMPENSASI

Pemberian kompensasi yang diterima terkait kedinasan, mis : 1. Honor sebagai pembicara/ kegiatan mengajar 2. Penerimaan honor yang tidak terdapat konflik kepentingan dalam rangka peresmian pembukaan sarana/ institusi baru 3. Penerimaan pembiayaan ganda pada komponen kegiatan pelatihan berupa transportasi, akomodasi dan uang saku 4. Kompensasi dalam rangka promosi produk yang diberikan melalui kepada satuan kerja untuk kepentingan pengembangan institusi 50

SPONSORSHIP Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel : 1. Dalam rangka perayaan/ hari besar institusi (Doorprize, event, olahraga dsb) oleh sponsor, produsen, distributor obat/ alkes 2. Penerimaan dari Bank pengelola dana APBN yang diberikan melalui Kepala Satuan Kerja dalam rangka pengembangan institusi 3. Penerimaan dari sponsor untuk penelitian kepentingan pengembangan formularium, pengembangan alkes dsb.

51

…….LANJUTAN GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP

2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan : a. Diberikan orang lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi. b. Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap. c. Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap; d. Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara; 52

…….LANJUTAN GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP

e.

f.

g. h. i.

j. k.

Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap; Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan; Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku umum; Hidangan, sajian yang berlaku umum; Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi. Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, saham pribadi yang berlaku umum; Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan langsung/pihak lain yang berwenang. 53

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UPG adalah Unit pelaksana program pengendalian gratifikasi

54

….Lanjutan UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

UPG Kemenkes : Analisa, pelaporan, monev ke KPK terkait Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

UPG Unit Utama : Penerima laporan dari aparatur Kemenkes, klarifikasi dan mengumpulkan berkas terkait gratifikasi

UPG Unit Pelaksana Teknis : Penerima laporan dari aparatur Kemenkes, klarifikasi dan mengumpulkan berkas terkait gratifikasi 55

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI  







Aparatur Kemenkes wajib lapor gratifikasi ke KPK Untuk mempermudah koordinasi, pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemenkes dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada UPG Kemenkes, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG UPT disertai bukti tanda terima dari UPG Kemenkes. Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada KPK, harus memberitahukan kepada UPG Kemenkes disertai bukti tanda terima dari KPK. Ketentuan pelaporan gratifikasi dikecualikan bagi gratifikasi yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum 56

PELAPORAN GRATIFIKASI KPK

15 hari

30 hari

UPG Kemenkes

5 hari

5 hari UPG Unit Utama 5 hari UPG Unit Pelaksana Teknis Aparatur Kemenkes

UPG KEMENKES MEMPEROLEH PENGHARGAAN UPG TERBAIK YANG TELAH MENERAPKAN PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ON LINE DARI KPK

58

PELAPORAN GRATIFIKASI ONLINE

• DAPAT DIAKSES PADA WEBSITE www.itjen.kemkes.go.id • DIGUNAKAN KHUSUS BAGI PEGAWAI/ APARATUR KEMENKES

59

SANKSI TIDAK MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI : Dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,(satu milyar rupiah) 60

KETENTUAN LAIN Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra Kementerian Kesehatan wajib menandatangani pakta integritas

61

Terima kasih website = www.itjen.kemkes.go.id email = [email protected]

62