dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018

1.1

Latar Belakang

R

encana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi

sebagai pedoman penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan

Renstra Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui: a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan

tahap

perumusan

rancangan

Renstra

dan

tahap

penyajian

rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan dikendalikan

kegiatan

untuk

penyusunan

memenuhi

Renstra

kesesuaian

dievaluasi

terhadap

dan

kebijakan

penyusunan Renstra oleh Camat Bandung Wetan selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung. 1 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


Sebagai

bagian

dokumen

perencanaan

penyelenggaraan pemerintah daerah Bandung Wetan

kinerja

dalam

maka

Renstra

Kecamatan

Kota Bandung 2013 - 2018

memiliki

keterkaitan

dengan RPJMD Kota

Bandung

tahun 2013-2018 dan Renja SKPD,

ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

RPJMD

Perencanaan Stratejik

RENSTRA

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Perencanaan Operasional

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

2 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


1.2.

Landasan Hukum Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas

dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta; 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 2003

Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5) Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah

diubah untuk

kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8) Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 9) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11) Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;



12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 19) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989

tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung; 20) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 21) Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun

2007 tentang

Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 23) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah 4 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


24) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025; 25) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030. 26) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 27)

Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan

Bandung

Wetan Kota Bandung tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan pembangunan pemerintah Kota Bandung

dengan

dan

sasaran

Pemerintah

Kecamatan Bandung Wetan , sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. 2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Bandung

Wetan

Kota Bandung dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 5 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di

lingkungan Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan

Bandung Wetan

Kota Bandung untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah. Perencanaan Strategis Kecamatan

Bandung Wetan

merupakan

suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan

bersama

rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan tujuan, sehingga

strategi, Rencana

kebijakan,

program

Strategis ini

dan

berperan

mengandung visi, misi, kegiatan

sebagai

pembangunan,

pedoman dalam

menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan.



1.5. Sistematika Penulisan Sistematika

Penulisan

Rencana

Stratejik

(Renstra)

Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

Penyusunan,

8

Tahun

Pengendalian

2008

dan

Tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra

SKPD,

fungsi

Renstra

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja. BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG Gambaran Pelayanan Kecamatan

Bandung Wetan Kota

Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN

BANDUNG

WETAN

KOTA

BANDUNG Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 7 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan

Sasaran

Jangka

Menengah

SKPD,

Strategi

dan

Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD BAB

PENUTUP

VII



2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

B

erdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kelurahan

dan

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung terdiri atas : a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; g. Seksi Pelayanan; h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. Sub Bagian Program dan Keuangan; j. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETEMTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN KELURAHAN

Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan Lingkungan

dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Pemerintah

Kota

Bandung

Kedudukan

Kecamatan

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris

Daerah.

Kecamatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bandung Wetan mempunyai fungsi sebagai berikut: a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum; c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; 10 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

tingkat

Kecamatan; f)

membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung

berdasarkan

Peraturan

Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundangundangan; d.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2) Sekretaris sebagian

Kecamatan; tugas

mempunyai

Kecamatan

di

tugas

bidang

pokok

melaksanakan

kesekretariatan.

Untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan; 11 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

Kecamatan

dengan

Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Seksi Pemerintahan sebagian

tugas

mempunyai

Kecamatan

di

tugas pokok bidang

melaksanakan

pemerintahan,

untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga; c. pelayanan administrasi pertanahan; d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

4) Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;



d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban. 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan; b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan; c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d. pembinaan

terhadap

lembaga

kemasyarakatan

di

tingkat

Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi

pembinaan

bidang

keagamaan,

ketahanan

keluarga,

partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan’ 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; 13 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

upaya

pelestarian

lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup. 7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kecamatan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 8) Sub

Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan

bahan

rencana dan program pengelolaan lingkup

administrasi umum dan kepegawaian; b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan

naskah

penyelenggaraan

dinas,

penataan

kerumahtanggaan

kearsipan

Kecamatan,

Kecamatan, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 14 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


9) Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan

rencana

dan

program

pengelolaan

administrasi

keuangan dan program kerja Kecamatan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

anggaran,

koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan

penyusunan

rencana

kegiatan

kecamatan,

koordinasi

penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program

serta

penyusunan

laporan

akuntabilitas

lingkup

kegiatan

kinerja

kecamatan; dan d. pengkoordinasian

pelaporan

pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 10) Lurah

mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota

kepada Lurah,

dalam melaksanakan tugas pokok Lurah

mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan

masyarakat,

perekonomian

dan

kesejahteraan

rakyat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan f.

pembinaan lembaga kemasyarakatan.



11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan. 12) Seksi

Pemerintahan

mempunyai

tugas

pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan; b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. pengkoordinasian

dan

fasilitasi

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; f.

pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok

Seksi

Ekonomi,

Pembangunan

dan

Lingkungan

Hidup

mempunyai fungsi : 16 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


a. penyusunan

data

dan

materi

bahan

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

upaya

pelestarian

lingkungan hidup; f.

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan

g. Pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup. 14) Seksi

Kemasyarakatan

sebagian

tugas

mempunyai

Lurah

di

tugas

bidang

pokok

melaksanakan

kemasyarakatan,

untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan; b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan; d. pembinaan

terhadap

lembaga

kemasyarakatan

di

tingkat

Kelurahan; e. fasilitasi

pembinaan

bidang

keagamaan,

ketahanan

keluarga,

partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. pemberdayaan

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan bencana; g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan; h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan i. Pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.



15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kelurahan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; f.

Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung 2.2.1. Sumber Daya Manusia Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 39 orang. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan, sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan NO 1 2 3 4

ESELONERING Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b

L 1 5 8

P 1 3 8

JUMLAH 1 1 8 16

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

SD

1

Orang

2

SLTP

1

Orang

3

SLTA

15

Orang

4

DIII/DIV

4

Orang

5

SI

14

Orang

6

S2

4

Orang

39

Orang

JUMLAH TOTAL

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, sebanyak

39

orang memiliki pendidikan

S2 sebanyak

4

orang ( 1,56%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 14 orang ( 5,46%), yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 4 orang (1,56%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 15 orang (5,85.%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (0,39%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang ( 0,39%).



2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja Tersedianya

sarana

dan

prasarana

kerja

akan

menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

NO

(1)

Target Indikator Kinerja sesuai Indikato Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK r ***) Lainnya (2)

(3)

(4)

5 Orang

1

Meningkatnya jenjang pendidikan aparat, melalui program izin belajar dan tugas belajar. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparat melalui program diklatpim

5 Orang

2

3 SOP

3

Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai Standar Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

48 Kali

4

Tersampaikan dan 48 Kali terserapnya informasi dari tingkat atas melalui kegiatan briefing rutin

5

Penerapan Teknologi Informasi (IT) pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat

8

Adanya Pembinaan PAUD

9

Menurunnya angka balita kurang gizi

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

4

5

Rasio Capaian pada Tahun ke1

2

3

4

5

(14) (15) (16)

(17)

(18) (19) (20)

2

40%

40%

25 Orang 5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

40%

33 Orang

1

1

3

1

1

300%

1

100%

100%

48

48

48

48

48

48

48

48

100% 100% 100%

1

1

1

1

1

1

1

1

100% 100% 100%

36

36

36

100% 100% 100%

36 Kali

36

36

36

40

40

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

26

26

26

26

26

26

26

0.75% 0.5%

0.47%

26

26

Menurunnya angka penerbitan Surat Keterangan 10 Miskin (SKM) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Terfasilitasinya Pos

26

26 26

100% 100% 100%



NO

(1)


11 Pelayanan Terpadu (Posyandu)

(3)

(4)

Bertambahnya jumlah Koperasi

Bertambah Koperasi

13

Bertambahnya jumlah pohon yang ditanam

bertambah pohon

Bertambahnya jumlah 14 Sumur resapan

Bertambah sumur res

Bertamabahnya pembuatan 15 lubang Biopori

Bertambah Biopori

Meningkatnya kualitas 15 Sungai Cikapundung

2 Kali

17


1

2

3

4

5

1

2

3

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

4

5


(14) (15) (16)

2 (17)

3

4

5

(18) (19) (20)

Posyandu Posyandu

12

16

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

100%

1

1

100% 100% 100%

Adanya peningkatan jalan

Lokasi Jalan

1

1

1

1

1

1

1

1

100% 100% 100%

Adanya peningkatan drainase

Lokasi Drainase

1

1

1

1

1

1

1

1

100% 100% 100%

1

1

1

1

1

1

100% 100%

1

1

1

1

100% 100%

13%

14%

Terpilahnya dan Berkurangnya Volume 18 Sampah di Wilayah kecamatan Bandung Wetan

Pengelolaan sampah

Terlaksananya Program 19 PNPM bidang Lingkungan Hidup

2 Kegiatan

Tingkat kehadiran masyarakat, tokoh 20 masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan bertambah

Meningkat 10 % dari tahun sebelumnya

Ter realisasinya Program 21 Raskin

RTSPM

10%

10%

10%

10%

10%

RTSPM RTSPM RTSPM RTSPM

11%

RTSPM RTSPM RTSPM

110% 130% 140%

100% 100% 100%

RTSPM



NO

(1)


(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke1

2

3

4

5

1

2

3

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

20%

20%

20%

20%

300%

300%

300%

Meningkatnya Registrasi Domisili Perusahaan

bertambah 20 % dari tahun sebelumnya

20%

Meningkatnya angka swadaya murni untuk Pembangunan di Wilayah 23 Kecamatan Bandung Wetan

300% dari stimulus yang diberikan oleh Pemerintah

300%

Adanya keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam menangani 24 masalah sosial di Wilayah Kecamatan Bandung Wetan

30 organisasi dan perusahaan yang terlibat

10

22


10

10

10

21%

300% 450%

10

13

4

5


(14) (15) (16)

2 (17)

3

4

5

(18) (19) (20)

24%

22%

105% 120% 110%

500%

550%

150% 166% 183%

15

20

130% 150% 200%



2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung,

sumber

daya

keuangan

merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2013 Uraian

Anggaran

Belanja - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Bertambah/ (Berkurang)

3.202.613.726,18 4.991.382.344,00 8.193.996.070,18

Realisasi keuangan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 yang

untuk belanja sebesar Rp.

8.193.996.070,18

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.202.613.726,18

(39%) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.991.382.344,00 (61%). Untuk periode maupun strategis

pelayanan di

Tahun 2009 - 2013

kegiatan rutin

lingkungan Kecamatan Bandung Wetan

Kota

Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.5 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2009-2013

Tahun

Jumlah Anggaran

Anggaran

(Rp)

1

2009

2

N0

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

3.529.918.201

3.477.674.746

98,52%

2010

3.221.697.705

3.082.244.488

95,67%

3

2011

3.869.349.384

3.551.972.820

91,80%

4

2012

6.139.596.005

5.980.316.481

99,59%

5

2013

8.193.996.070,18

7.959.444.600,00

97,14%

24.954.557.365,18

24.051.653.153

96.38%

Total Anggaran Tahun 2009 - 2013

Realisasi keuangan Kecamatan

Bandung Wetan

selama periode tahun anggaran 2009

sampai

untuk belanja sebesar Rp. 24.051.653.153 yang tidak langsung sebesar Rp. 12.793.159.792,58

Kota Bandung

dengan

tahun 2013

terdiri dari belanja ( 53% ) dan belanja

langsung sebesar Rp. 11.258.493.360.42( 47 %). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung selama tahun 2009 - 2013 sebagaimana

tabel

berikut:



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1 1

2

2 3

3 4

4 5

5

1

6

7

2 8

3 9

4 10

5

1

2

3

11

12

13

14

BELANJA

3.529.918.201, 3.221.697.705 6.139.596.005 3.869.349.384 00 ,20 ,20

8.193.996.070, 18

3.477.674.746

5.980.316.481

7.959.444.600 ,00

98,52 %

95,67 %

91,80 %

BELANJA TIDAK LANGSUN G

1.982.553.451, 2.226.853.205 2.911.584.026 2.469.555.384 00 ,20 ,20

3.202.613.726, 18

1.965.136.366 2.190.719.273, 2.760.962.713, 2.405.151.365,00 ,00 00 00

3.035.689.478 ,00

99,12 %

98,38 %

97,39 %

BELANJA LANGSUN G

1.547.364.750, 994.844.500,0 1.399.794.000 3.228.011.979 00 0

4.991.382.344, 00

1.512.538.380 3.219.353.768, 891.525.215,00 1.146.821.455,00 ,00 00

4.932.755.122 ,00

97,75 %

89,61 %

81,93 %

3.082.244.488

3.551.972.820

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

26

4 15

99,59%

94,83 %

99,73 %

Rata-rata Pertumbuhan 5

Anggaran

Realisasi

16

17 = (6-2)/5

18 = (11-7)/5

97,14 %

8.193.996.0 70

7.959.444.5 99

94,79 %

3.202.613.7 25

3.035.689.4 77

98,83 %

4.991.382.3 44

4.932.755.1 22


2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN BANDUNG WETAN Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Bandung Wetan adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik : a. Masih

adanya

sebagian

masyarakat

yang

belum

mampu

memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin. c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan. d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara antara usaha kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha besar. e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3.

2. Internal Organisasi / Unit Kerja : a. Belum

optimalnya

pelaksanaan

pelimpahan

kewenangan

Walikota kepada Camat. b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

3. Perwilayahan : a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor. c. Kurang tertatanya sarana pemukiman 27 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

B

erdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan berkaitan

dengan

Bandung Wetan Kota Bandung yang

Tugas

Umum

Pemerintahan

dapat

diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bandung Wetan yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan sebagai berikut: 1. Kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan Bandung Wetan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 80.89 2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandung Wetan tahun 2012 sebesar 64,15%



Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan, sebagai berikut: 1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 100 % 2. Ketepatan waktu pelayanan

sesuai

dengan maklumat pelayanan

sebesar 98 % 3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan 40 % 4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan 5. swadaya murni masyarakat 6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD 7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008 8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah 9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan 10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah 11. Masing

kurangnya

pemahaman

aparatur

terhadap

PBJ

(metode

swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Bandung Wetan, sebagai berikut 1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2. Kurang optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung 3.

Kurang

optimalnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan



Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelayanan

Kecamatan

Bandung Wetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan

Bandung Wetan, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2. Masih

lemahnya

pemahaman

Tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan

masalah

eksternal

yang

mempengaruhi

kinerja

Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan 3. Rendahnya kapasitas dan peran

Pihak swasta/akademisi

dalam

pembangunan Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isuisu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut :



1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan

warga

kota

terhadap

kebutuhan

pelayanan

prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

yang

baik

dalam

bidang

profesionalisme

aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan

kepada

semangat

kerja

dan

menghidupkan

kembali

paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-



sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Wetan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang

pada

hakekatnya

merupakan

upaya

pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi

guna

mengambil

langkah

pembaharuan

sektor

penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur

pemerintahan

Kecamatan

dan

kelurahan,

sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif

sesuai

dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui

penataan

system

dan

prosedur

kerja,

meninjau

kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 32 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan

pemerintah

Kecamatan,

oleh

karena

itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan

dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan

kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi

serta

sistem

pengawasan

internal

pemerintah

atau

pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen

barang

daerah

meliputi

beberapa

tahap

yaitu:

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset

daerah

harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1)

Terwujudnya

tertib

administrasi

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas

tertentu

yang

berkembang

sejak

tahun

1811

hingga

sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai

dasar

pengokohan

sosial

masyarakat.Masyarakat

sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan 34 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam

rangka

mengimplementasikan

Iangkah-langkah

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: Manusia

yang

berdaya

saing,

ekonomi

kokoh,

tata

kelola

pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,

pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 20132018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan



Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut Tabel 3.1

No.

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Aspek Indikator

1

BANDUNG SEHAT

1. 2. 3. 4.

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013



Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2015

2013

2016

2018

2017

Bandung Sehat  Asuransi Kesehatan  Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni

  

Bandung Sejahtera Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru

 





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Wetan

Bandung

untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil

Walikota

Bandung

terpilih,

secara

terkoordinasi

bersama

Stakeholder di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan

dengan

dan Kota

Bandung pada umumnya. 37 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

No.

KELOMPOK KERJA

1 2 3 4 5

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jumlah

24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15 335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013 38 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


3.3

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102013 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 adalah ”Terwujudnya Desentralistik,

sistem

politik

pembangunan

yang

demokratis,

daerah

yang

Pemerintahan berkelanjutan,

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung

yang serta

sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 yaitu

Menetapkan

Kebijaksanaan

Nasional

dan

Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar

kawasan,

serta

kemandirian

daerah

dalam

pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. 39 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


RTRWK berfungsi sebagai : a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi : a. penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa

yang

didukung

industri

kreatif

dalam

lingkup

Kawasan

Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.



Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan,

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

menghilangkan gangguan sisi jalan; d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusatpusat kegiatan; f. mengembangkan terminal

di

sistem batas

terminal kota

dalam

dengan

kota

serta

menetapkan

membangun lokasi

yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. mengoptimalkan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

sistem

transportasi kota. 41 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi

untuk

perwujudan

keseimbangan

proporsi

kawasan

lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. 42 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Kesepakatan

Bersama

antara

Gubernur

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor:

dengan

912/05/Bapp/2010,

bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya

selalu

memperhatikan

isu-isu

dan

permasalahan

yang

mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung

Wetan

Kota

Bandung pada tahun 2013 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 43 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


5) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu

strategis

tersebut

memerlukan

penanganan

secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,

efisien, dan transparan. 2) Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun

kebijakan

yang

efektif

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai

dengan

potensi

dan

kondisi

sebagai

bahan

masukan

kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Isu Lingkungan Hidup - Pencemaran lingkungan - Banjir cileuncang - Penimbunan sampah - Penyediaan RTH 2. Isu Infrastruktur - Kemacetan lalu lintas - Ketersediaan transposrtasi umum - Buruknya drainage lingkungan - Kualitas jalan 3. Isu Pendidikan dan Kebudayaan 4. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin 5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran 6. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga 7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif 8. Isu Perkembangan teknologi dan informasi 9. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu

isu strategis dapat

mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:



Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No.

Tupoksi

Isu Strategis

1. 1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

2.

3.

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Wetan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

4. 2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



4.1 VISI

U

ntuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang

berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi

yang

tepat

bagi

masa

menggerakan unsur organisasi

depan

suatu

organisasi

dapat

untuk bertindak lebih terarah, dan

karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan

sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut

:

memberikan

arah,

menciptakan

kesadaran

untuk

mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari

kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan

unsur

organisasi

untuk

bertindak

lebih

terarah

sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan 48 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


kebijakan-kebijakan

yang

implementatif

yang

ditujukan

untuk

kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisi di mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah 49 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bandung, maka Pemerintah Kota Bandung menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, yang mengemban misinya meliputi : 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur

berkelanjutan,

budaya

kemasyarakatan

dan

serta

kokohnya

Kota

Bandung.

interaksi Kelima

sosial, hal

ini

merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut : 50 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


“MEMANTAPKAN PERAN KECAMATAN BANDUNG WETAN SEBAGAI PENUNJANG SENTRA JASA YANG BERTUMPU KEPADA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH DAN MELAYANI”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : Penunjang Sentra Jasa Arah dari Visi tersebut, bahwa Kecamatan Bandung Wetan dilihat dari potensi wilayah, berada pada pusat kegiatan Pemerintahan Propinsi dimana Gedung Sate berada, Bandung

dekat

dengan

pusat pemerintahan Kota

maupun pusat-pusat perdagangan tempat kegiatan wisata

belanja berada termasuk wisata kuliner dan jasa di bidang pendidikan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani Visi ini juga sebagai

komitmen Kecamatan Bandung Wetan terhadap

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Bandung, yang menetapkan Kecamatan Bandung Wetan dalam kelompok Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying. Dalam SWK Cibeunying Kecamatan Bandung Wetan berada pada fungsi perbelanjaan/niaga, pemerintahan, pendidikan dan perkantoran tingkat Kota.

Visi tersebut merupakan

bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Visi

Kota

Bandung yaitu Kota Bandung sebagai Kota jasa yang BERMARTABAT.

4.2 MISI Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi: 51 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai

berikut : 1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel. Visi dan Misi Kecamatan Bandung Wetan merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan untuk mendukung terhadap pencapaian misi kedua

pemerintah Kota Bandung yaitu

Menghadirkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Efektif, bersih dan Melayani. Visi dan misi pada hakikatnya merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pencapaian visi dan misi kota yang telah disepakati bersama oleh seluruh komponen masyarakat (stakeholders). Untuk

dapat

merealisasikan

Visi

dan

Misi

tersebut

diatas,

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota

Bandung

menentukan

kualitas pelayanan

publik

Kota

yang

didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar akhirnya

akan

pelayanan

yang

menghambat

harus

dipedomani,

mekanisme

yang

pada

penyelenggaraan

pemerintahan;



2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat; 3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan

dan

keputusan

pelayanan

yang

dihasilkan

mampu

menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial

sehingga

dapat

menciptakan

tertib

dan

optimalisasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud. Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan Bandung

diharapkan

melaksanakan

tugas

dapat dan

serta

fungsinya

memiliki sebagai

Kota

kemampuan

untuk

unsur

dalam

staf

merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 4.3

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Bandung wetan Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. 53 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


Sasaran Kecamatan Bandung wetan Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (Dua) misi Kecamatan Bandung wetan Kota Bandung adalah sebanyak 4 (Empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut : A.Tujuan dari misi pertama Kecamatan Bandung Wetan adalah : 1). Meningkatkan kualitas pelayanan publik sedangkan sasarannya adalah : a. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan 2). Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.sedangkan sasaran nya, adalah: a.

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

Tugas

Umum

Pemerintahan 3).

Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan, sedangkan sasaran nya adalah a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan B. Tujuan dari Misi 2 Kecamatan Bandung Wetan adalah : 4). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sasaran tujuan ini adalah a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan. b. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN



Sasaran Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung merupakan

penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah sebanyak

2 ( dua )

tujuan dan 3 (tiga)

sasaran, tujuan dan sasaran pada misi adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 MISI DAN TUJUAN Misi Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabel.



Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

Meningkatkan Akuntabilita Kinerja Terwujudnya

Pemerintahan

yang

bersih dan bebas KKN



Tabel 4.3 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Sasaran

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

Rata-Rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Bandung Wetan

5. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Prosentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Tertib Administrasi Barang / Asset daerah

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal

dan

terukur

(kuantitatif

maupun

kualitatif)

serta

merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan

Bandung Wetan

Kota Bandung

pada periode

Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 TABEL 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2013-2018

NO. (1)

1

2

3

4

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

INDIKATOR KINERJA (4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan dan Kecamatan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan 1. Bidang Pemerintahan 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Pembangunan dan LH 4. Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban 6. Bidang Pelayanan Rata-Rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

1 (5)

80,86

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 5 (6) (7) (8) (9)

80,95

81,15

81,25

81,50

0,7

0,75

0,8

0.9

1

-

sedang

sedang

tinggi

tinggi

CC

CC

CC

B

A

Nilai Lakip Kecamatan


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Prosentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Tertib Administrasi Barang / Asset daerah

100%

100%

100%

100%

100%



Tugas

Umum

Pemerintahan

(TUP)

Kecamatan

sebagaimana

diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara

khusus

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b.

mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketenteraman

dan

ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d.

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f.

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. Dalam kerangka pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Bandung Wetan dan 60 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan. Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi : 1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan 2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan 3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi (pembagi) 4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan 5. Satuan Indikator Kinerja 6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan 7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja 8. perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap TUP) 9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang) 10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang) 11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 TABEL 4.5 Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan Bandung Wetan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BIDANG TUGAS / SEKSI

2

1 Bidang pemerintahan

1 2 3

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup

1

2 3

6

7

8

Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi Jumlah RW Tertib Administrasi se Kecamatan Jumlah RT Tertib Administrasi se Kecamatan % hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan) Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC) Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih

9

Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan Jumlah Sumur Resapan

10

Jumlah Lubang Resapan Biopori

NILAI PEMBAGI BIDANG

TARGET TAHUN n

SATUAN

CAPAIAN TAHUN n

PENGUKURA N KINERJA KEGIATAN

3

4

5

6

7 = 6/4

3

Kelurahan

3

RW

3

RT

14

%

14

meter

14

rw

14

rw

14

sungai/ anak sungai

14

rumah

14

sumur

14

lubang

11

Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam

14

pohon

12

Jumlah Koperasi yang di bina

14

Koperasi

KINERJA KEPALA SEKSI 9 = ∑ tiap bidang

8 = 7/3


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 13

Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan dana

14 Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

Jumlah UKM unggulan 1 Jumlah LPM Aktif 2 3

Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif

4

Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan 5 Jumlah posyandu aktif se Kecamatan 6

7

Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif Fasilitasi keg Bidang seni Budaya

8

Bidang ketentraman dan ketertiban

14

Koperasi

14

UKM

9

LPM

9

forum

9

lembaga

9

TP/Pok

9

pos

9

Karang Taruna

9

Kegiatan

9

Kegiatan

Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi 9 Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan 1 Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat

9

rumah ibadah

10

kejadian

2

10

%

10

%

10

%

10

anggota

10

Rp.

10

RW

10

pos

10

anggota

Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah

3

Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau 4 Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau 5 Jumlah Anggota Linmas Aktif 6

Peningkatan swadaya murni bidang linmas 7 Jumlah Siskamling aktif 8

Jumlah Pos Kamling

9

Jumlah Anggota Satwankar Aktif


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 10

Bidang pelayanan umum

Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional

% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP) 2 % Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)

10

RW

2

%

2

%

1

5 BIDANG

*)

TOTAL KINERJA 5 BIDANG CAPAIA Maks = 5 N

Penjelasan Pengisian Instrumen Pengukuran Kinerja TUP Kecamatan Bojongloa Kidul Kolom **) 1 Diisi Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan 2 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan 3 Diisi Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi 4 Diisi Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan 5 Diisi Satuan Indikator Kinerja 6 Diisi Capaian Kinerja Tahun berkenaan 7 Diisi Hasil perbandingan capaian pada kolom 6 dengan target pada kolom 4 ( = 6/4) 8 Diisi Hasil perbadingan capaian kinerja pada kolom 7 dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP) pada kolom 3 (= 7/3) 9 Diisi Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang) Diiisi hasil penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang) * Diisi hasil perbadingan ∑ Seluruh bidang pada baris * dengan jumlah Bidang Tugas yang di ukur pada kolom 1 dikali 100% **


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal

dan

eksternal

yang

mendukung

dan

menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

4.4.1

Analisis SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan

Bandung Wetan Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).



1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan/Strenght (S) 1. Sumber daya aparatur

Kecamatan Bandung Wetan secara

kuantitas cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai 3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sesuai Perwal Nomor 870 tahun 2011. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. b. Kelemahan/Weakness (W) 1.

Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik

2.

Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan

3.

Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi

sumber

daya

dalam

mendukung

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 4.

Belum

optimalnya

sistem

pengendalian

internal

dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 5.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang/Opportunity (O) 1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; 2. Mudahnya

mengakses

informasi

yang

lebih

cepat,

tepat,

sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bandung Wetan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan 66 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Bandung Wetan. 3. Dukungan

struktur

stakeholder

yang

terkait

dengan

perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bandung Wetan; 4. Kecamatan Bandung Wetan sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata. b. Ancaman/Treaths (T) 1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan

daerah

yang

menuntut

perencanaan

yang

berkualitas. 2. Populasi

tidak

terkendali

sebagai

dampak

tingginnya

laju

urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 3. Implementasi Peraturan

Walikota Bandung Nomor 870 Tahun

2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh

pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara

wajar atau semestinya 4. Secara eksternal Kecamatan Bandung Wetan lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban

sosial

untuk

mengendalikan

hadirnya

kegiatan

perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Bandung Wetan.



5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Bandung Wetan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Identifikasi Lingkungan Strategis INTERNAL 1

EKSTERNAL 2

KEKUATAN (STRENGHTS)

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Bandung Wetan secara kuantitas cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

1.

2.

3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sesuai Perwal Nomor 870 tahun 2011. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

3.

4.

5.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bandung Wetan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Bandung Wetan. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bandung Wetan; Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa Kecamatan Bandung Wetan sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.



1

2

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 3. Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya

3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 5. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi

4. Secara eksternal Kecamatan Bandung Wetan lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Bandung Wetan. 5.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Bandung Wetan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan rating untuk mendapatkan scoring masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. 4.4.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut : 69 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung


1.

Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O) a. Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Aparatur

dengan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik b. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat c. Mendayagunakan

sarana

dan

prasarana

untuk

mendorong

peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan d. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan 2.

Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah serta penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat. b. Pengembangan inovasi dan kreatifitas warga dan fasilitasi usaha sektor Koperasi dan UKM c. Pengembangan

pembangunan

infrastruktur

yang

berbasis

lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O) a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. b. Kinerja manajemen pemerintah Kecamatan melalui Sumber Daya Aparatur, kewenangan,

peningkatan

SOP, penerapan standar

pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. 4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a. Perbaikan peningkatan

manajemen

pelayanan

pelayanan

publik

publik dalam

dilakukan rangka

melalui

memberikan 70



kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

kegiatan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. (Orpad) Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, maka perlu mengidentifikasi

asumsi-asumsi

strategi

yang

akan

dilaksanakan

sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 4.7 Program dan Kegiatan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung NO

PROGRAM

KEGIATAN

UNIT KERJA

1

2

3

4

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

-

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan 71



-

-

-

2.

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan Kegiatan Bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor

- Kegiatan Perlengkapan gedung kantor - Kegiatan Pengadaan mebeulier - Kegiatan pengadaan peralatan komunikasi - Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 5.

 Program Peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

- Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pegawai

1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2. Fasilitasi Peningkatan Kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3. Peningkatan Infrasturktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4. Peningkatan kualitas penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5. Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan 6.

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

PROGRAM KEAGAMAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN KEBAHAGIAAN DAN KETENTRAMAN PROGRAM KEAMANAN

PRORAM KETERTIBAN

- Sosialisasi Program dan dana kematian - Lomba balita sehat antar warga

- Perlengkapan dan Sarana HANSIP / linmas - Sarana Gardu/pos /linmas - Update data RW

PRORAM KENYAMAN PRORAM KEINDAHAN

Pembanguan kantor RW - Pembuatan Bank sampah



PROGRAM KESEHATAN

PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

- Pembuatan kompos dan asesoris daur ulang - Sosialisasi kesehatan lingkungan kerjasama dengan puskesmas - Lomba keluarga sehat - Penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga - Meningkatkan peran ibu dalam keluarga keluarga dan membudayan konsep diri ibu

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

GOTONG ROYONG

PANGAN SANDANG

PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN BERKOPERASI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

PERENCANAAN SEHAT

- Memasyarakatkan kepedulian terhadap lansia - Instensifikasi pekarangan - Meningkatkan Keterampilan membuat Pakaian Sendiri - Membantu pemugaran rumah yang tak mampu / tidak layak huni (koordinasi dengan DISTARCIP) - Membina kelompok BKB - Menggalakan imunisasi dan memeriksakan diri/ Fasilitasi Dinkes - Mendeteksi dini balita dan resiko tinggi ibu hamil / fasilitasi RSKIA - Penyuluhan pentingnya berkoperasi / fasilitasi DISDUKMINDAG - Penyuluhan Hidup bersih dan sehat - Pengadaan tempat sampah tiap keluarga dengan pengelolanya - Penyediaan air bersih/ fasilitasi DISTARCIP - Gerakan menabung (FASILITASI BPR kota bandung)


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 - GSI (Gerakan Sayang Ibu ) Fasilitasi BPPKB Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

BIDANG KESEKRETARIATAN

BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Mengadakan pertemuan rutin atau kegiatan untuk memperlancar jalannya pertemuan - Mengikuti pertemuan yang diadakan karangtaruna lain - Memberikan bantuan moril dan materiil dalam penyaluran sumbangan kepada masyarakat yang terkena musibah - Turut berperan serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat

BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- Tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif

BIDANG KEAGAMAAN /KEROHANIAN

- Mengadakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan mesjid dan langgar - Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga - pelopor gerakan gotongroyong baik dalam kebersihan lingkungan tempat ibadah dan lainlain - turut berpartisipasi dan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu bekerja sama dengan bidan - memberikan penyuluhan agar tidak menikah diusia muda sebagai antisipasi hancurnya rumah tangga - mengikutsertakan generasu muda dalam pelatihan-

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

BIDANG PEMBERDAYAAN WANITA

BIDANG PEMUDA/OLAH RAGA


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 pelatihan untuk memperkaya pengetahuan sebagai bekal untuk hidup madiri - peningkatan partisi masyarakat dalam kebutuhan berolagraga fasilitasi Dispora BIDANG SENI BUDAYA

- mengadakan latihan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang seni dan budaya terutama budaya tradisional

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

BIDANG PERENCANAAN

- merumuskan perencanaan pembangunan kelurahan

BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF

- mengikutsertakan anggota/masyarakat dalam kegiatan pelatihanseperti perbengkelan, pertanian, perkebunan, home industri, dan lain-lain yang dapat meningkatkan usaha Ekonomi Produktif (UEP) - gotongroyong perbaikan lingkungan

BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

- Membantu mencarikan solusi dalam segala permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat - Memasyarakatkan dan memanfaatkan limbah keluarga untuk bisadimanfaatkan sarana dan prasarana perumahan, hemat energi, membudayakan menabung dan mencegah pemborosan



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam periode 2013-2018, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.8 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

Pemanfaatan system Informasi Teknologi

Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Menciptakan profesionalisme aparat birokrat di Kecamatan

Meningkatnya Peran kecamatan dan kelurahan

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;

Meningkatnya Transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan

4. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Menciptakan Pemerintahan yang bebas dari KKN

Meningkatnya pemerintahan yang bebas dari KKN

5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Menciptakan Peran serta masyarakay terhadap pemberdayaan masyarakat

Miningkatnya Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.



Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



eran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya

P

peningkatan

pelayanan

publik

ditandai

dengan

ekspektasi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek

kehidupan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan.

Untuk

merespons

tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik

dengan

melakukan

upaya:

reengineering,

revitalisasi,

restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan

sejumlah

terutama

dan

terhadap

prosedur

pengelolaan layanan publik

budaya

perilaku

aparatur

yang

menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),

keuangan

(penggunaan

sumber

dana)

dalam

rangka

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis

tersebut,

selanjutnya

perlu

diidentifikasi

dan

ditetapkan

program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.



Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja

tersebut tercantum program utama

yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk

indikator

hasil

dan

indikator

keluaran,

dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi

instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bandung Wetan pada periode 2013-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika kebutuhan

pemerintahan

pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya

rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder berkala

untuk

dan reviu secara

mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan

perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana merupakan kinerja

strategis

substansi

SKPD,

yang

semakin

merupakan bentuk kajian penting dan diperlukan

sering

dalam analisis akuntabilitas

manajemen

puncak

melakukan

pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi

pencapaian

kinerja

melalui

hasil

reviu

renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan

perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta 80



anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Bandung Wetan periode tahun 2013 – 2018 sebagaimana tabel berikut :


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung TAHUN 2013-2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

NO

Tujuan

sasaran

indikator kinerja

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

6 01

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

1

20

01

02

1

20

01

08

1

20

01

09

1

20

01

10

1

20

01

11

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

7 Terwujudnya kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 02 dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah Tersedianya jasa kebersihan 08 kantor bagi gedung kantor pemerintah Terpeliharanya peralatan dan 09 perlengkapan kantor

Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 8

Tahun - 1

Tahun - 2

Tahun - 4

Tahun - 5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

647,147,000

99.96%

Tahun - 3

12 bulan

411,861,700

485.589.995

534.148.995

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Targe Rp t 19 20

2.666.311. 583

584.563.894

37,020,000

12 bulan

35.441.700

12 bulan

38.985.870

12 bulan

42.884.457

12 bulan

47.172.903

12 bulan

201.504. 930

100%

12 bulan

4,620,000

12 bulan

4.620.000

12 bulan

5.082.000

12 bulan

5.590.200

12 bulan

6.149.220

12 bulan

26.061 .420

100%

12 bulan

10,675,000

12 bulan

3.000.000

12 bulan

35.842.125

12 bulan

39.426.338

12 bulan

43.368.971

12 bulan

132.312.43 4

10

Tersedianya alat tulis kantor

99.99%

12 bulan

128,918,000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

55.000.000

12 bulan

60.500.000

12 bulan

66.550.000

12 bulan

360.968.00 0

11

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

99.80%

12 bulan

71,005,000

12 bulan

30.000.000

12 bulan

33.000.000

12 bulan

36.300.000

12 bulan

39.930.000

12 bulan

210.235.00 0

12

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

99.99%

12 bulan

6,250,000

12 bulan

5.000.000

12 bulan

5.500.000

12 bulan

6.050.000

12 bulan

6.655.000

12 bulan

29.455.000

86.77%

12 bulan

12 bulan

-

12 bulan

-

12 bulan

-

12 bulan

-

12 bulan

-

99.23%

12 bulan

6,460,000

12 bulan

5.000.000

12 bulan

12 bulan

6.050.000

12 bulan

6.655.000

12 bulan

29.665.000

100%

12 bulan

4,000,000

12 bulan

3.000.000

12 bulan

12 bulan

3.630.000

12 bulan

3.993.000

12 bulan

17.923.000

1

20

01

12

1

20

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13

1

20

01

14

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

14

1

20

01

15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

15

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

5.500.000

3.300.000


Unit Kerja Penang gung jawab 21

Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 1

1

1

20

20

20

01

01

01

16

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

18

Kegiatan RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1

20

01

19

1

20

01

20

1

20

02

1

20

02

1

20

02

1

20

02

1

20

02

1

20

02

1

20

02

1

20

02

1

20

23

1

20

23

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran/te knis perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa pengamanan kantor

16

17

18

Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

99.99%

12 bulan

20,500,000

12 bulan

10.000.000

12 bulan

11.000.000

12 bulan

12.100.000

12 bulan

13.310.000

12 bulan

66.910 .000

99.76%

12 bulan

121,899,000

12 bulan

75.000.000

12 bulan

82.500.000

12 bulan

90.750.000

12 bulan

99.825.000

12 bulan

469.974.00 0

99%

2 kali 2 kali perjalan perjalana an 75,000,000 n dinas dinas luar luar daerah daerah

30.000.000

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali perjalan perjalan perjalan perjalanan 214.230.00 an dinas 33.000.000 an dinas 36.300.000 an dinas 39.930.000 dinas luar 0 luar luar luar daerah daerah daerah daerah

19

Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran/te knis perkantoran

100%

7 orang

122,400,000

7 orang

122.400.000

7 orang

134.640.000

7 orang

148.104.000

7 orang

162.914.400

7 orang

690.458.40 0

20

Tersedianya Jasa pengamanan kantor

100%

2 orang

38,400,000

2 orang

38.400.000

2 orang

42.240.000

2 orang

46.464.000

2 orang

51.110.400

2 orang

216.614.40 0

Meningkatnya tingkat kenyamanan Program Peningkatan masyarakat atas Sarana dan Prasarana pelayanan publik dan Aparatur meningkatnya efektivitas kinerja lembaga Kegiatan Tersedianya Pengadaan kendaraan 05 Kendaraan 05 dinas/operasion Dinas/Operasio al nal Kegiatan Tersedianya 07 Perlengkapan 07 Perlengkapan gedung kantor gedung kantor Tersedianya Kegiatan mebeulair 10 Pengadaan 10 penunjang Mebeulair kinerja Kegiatan Tersedianya Pengadaan 11 11 peralatan Peralatan komunikasi Komunikasi Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya 22 22 Rutin/Berkala gedung kantor Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Rutin/Berkala kendaraan 24 24 Kendaraan dinas/operasion Dinas/Operasio al nal terwujudnya Kegiatan Rehabilitasi Rehabilitasi 24 42 sedang / berat sedang / berat gedung kantor gedung kantor Terwujudnya Program Optimalisasi Optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi teknologi informasi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Sistem Sistem 01 01 Informasi Informasi terhadap terhadap Layanan Publik Layanan Publik

1,329,545,00 0

100%

94.98%

100%

931.599.550

1,024.759.505

1.127.235.45 6

1.239.959.00 1

5.653.098. 512

-

-

-

-

-

1 paket

313,500,000

250.-000.000

1 paket

275.000.000

1 paket

302.500.000

1 paket

332.750.000

1 paket

1.473.750. 000

1 paket

33,150,000

30.000.000

1 paket

33.000.000

1 paket

36.300.000

1 paket

39.930.000

1 paket

172.380.00 0

-

1 paket

-

1 paket

-

1 paket

-

1 paket

-

1 paket

1 paket

167,600,000

150.000.000

1 paket

165.000.000

1 paket

181.500.000

1 paket

199.650.000

1 paket

863.750.00 0

99.98%

1 paket

158,270,000

100.000.000

1 paket

110.000.000

1 paket

121.000.000

1 paket

133.100.000

1 paket

622.370.00 0

99.85%

1 paket

657,025,000

401.599.550

1 paket

441.759.505

1 paket

485.935.456

1 paket

534.529.001

1 paket

2.520.848. 512

363,900,000

29.583.750.000

100%

1 paket

363,900,000

1 pake t

32.542.125.00 0

35.796.337.50 0

39.375.971.25 0

137.662.08 3.750

29.583.750



4

Meningkatka n Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

2

3

Meningkatka n Kinerja Penyelenggar aan Tugas Umum Pemerintaha n

Meningkatka n Pemberdayaa n masyarakat di Kecamatan

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan


Nilai Akip Kecamatan

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Tertib administrasi Barang / asset daerah

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

Rata-rata tingkat pelaksanaan inovasi lembaga kemasyarakatan

Program Peningkatan meningkatnya Pengembangan sistem Pengembangan sistem pelaporan capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan

1

20

06

1

20

06

02

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

02

terwujudnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1

20

06

04

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

04

terwujudnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

20

03

1

20

03

01

1

20

03

02

1

20

03

04

1

20

03

05

1

20

1

20

33

1

20

30

20,400,000

99.84%

22

Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai

13.959.000

1 paket

15.354.900

1 paket

16.890.390

1 paket

70.544.290

1 paket

8,750,000

9.750.000

1 paket

10.725.000

1 paket

11.797.500

1 paket

12.977.250

1 paket

53.999.750

73,650,000

81,015,000

100%

1 paket

02

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

100%

1 paket

04

Tersedianya pakaian korpri

100%

1 paket

05

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 paket

1 paket

Meningkatnya IKM Program Peningkatan dan menurunnya Peran Kecamatan dan keluhan masyarakat Kelurahan atas pelayanan

1

20

30

01

1

20

30

02

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakata n Kecamatan dan Kelurahan

01

01

terwujudnya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan terwujudnya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakata n Kecamatan dan Kelurahan

124,544,04 0

29,867,640

1 paket

Tersedianya mesin absen

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

27,152,400

12.690.000

01

22

24,684,000

11,650,000

Terwujudnya Program Pembinaan pembinaan dan dan Pengembangan Pengembangan aparatur aparatur

33

22,440,000

1 paket

Program Peningkatan Meningkatnya tingkat Disiplin Aparatur disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan Mesin /kartu absen Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

-

56,150,000

89,116,500

98,028,150

449,640,6 15

107,830,965

15.000.000

1 paket

16.500.000

1 paket

18.150.000

1 paket

19.965.000

1 paket

69.615.000

30.000.000

1 paket

33.000.000

1 paket

36.300.000

1 paket

39.930.000

1 paket

195.380.00 0

1 paket

22.000.000

1 paket

24.200.000

1 26.620.000 paket

1 paket

92.820.000

1 paket

17.616.500

1 paket

19.378.150

1 paket

1 paket

91.825.615

20.000.000

17,500,000

16.015.000

40,000,000

44,000,000

40,000,000

44,000,000

2,866,158,00 0

2.500.000.000

48,400,000

1 paket

48,400,000

53,240,000

1 paket

2.750.000.00 0

53,240,000

21.315.965

244,204,0 00

58,564,000

1 paket

3.025.000.00 0

58,564,000

1 paket

3.327.500.00 0

244,204,00 0

14.468.65 8.000

99.93%

1 paket

43,625,000

40.000.000

1 paket

44.000.000

1 paket

48.400.000

1 paket

53.240.000

1 paket

299.265.00 0

99%

1 paket

337,447,500

300.000.000

1 paket

330.000.000

1 paket

363.000.000

1 paket

399.300.000

1 paket

1.729.747. 500



1

1

Meningkatka n Kualitas Pelayanan

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dan Kelurahan

20

30

03

1

20

30

04

1

20

30

05

1

20

20

XX

30

XX

07

Kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

03

terwujudnya Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan

99%

04

meningkatnya kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan

01

Meningkatnya Fasilitasi Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

07

Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan publik yang terselenggara

Terwujudnya inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW Terdapat 36 RW

1 1,130,575,500 paket

940.000.000

1 1 1 1.137.400.000 1.251.140.000 1.034.000.000 paket paket paket

1 paket

5.493.115. 500

94.15%

1 paket

400,000,000

400.000.000

1 paket

440.000.000

1 484.000.000 paket

1 paket

532.400.000

1 paket

2.256.400. 000

98%

1 paket

688,325,000

600.000.000

1 paket

660.000.000

1 paket

726.000.000

1 paket

798.600.000

1 paket

3.472.925. 000

99.69%

1 paket

266,185,000

220.000.000

1 paket

242.000.000

1 paket

266.200.000

1 paket

292.820.000

1 paket

1.287.205. 000

36

3.600.000.00 0

36

3.600.000.00 0

36

3.600.000.00 0

1 pake t

12 bulan 4.500.000.0000

36

Program Keagamaan Sosialisasi Program Dana Kematian Program Kesejahteraan, kebahagiaan dan ketentraman Lomba Balita Sehat antar warga

72.000.000 36

Up data RW Program kenyamanan Pembangunan kantor RW Program keindahan Lomba lingkungan hijau antar

72.000.000

72.000.000 36

72.000.000

36

Program Keamanan Perlangkapan dan sarana Hansip / linmas Sarana Gardu/ pos hansip / linmas Program Ketertiban

3.600.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000 36

72.000.000

36

540.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000 36

72.000.000

36

540.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

36

540.000.000

72.000.000 540.000.000

36

180.000.000

36

180.000.000

36

180.000.000

36

180.000.000

36

324.000.000

36

324.000.000

36

324.000.000

36

324.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

36

72.000.000

36

72.000.000

36

72.000.000

36

72.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 RT lingkup RW/Kecamat an atau Skala Kota Program kebersihan

36

Pembuatan Bank Sampah Pembuatan Kompos dan Asesoris daur ulang

XX

XX

36

720.000.000

36

720.000.000

36

720.000.000

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

360.000.000

36

1.080.000.000

36

1.080.000.00 0

36

1.080.000.00 0

36

1.080.000.00 0

Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Kerjasama dengan Puskesmas

36

540.000.000

36

540.000.000

36

540.000.000

36

540.000.000

Lomba keluarga sehat

36

540.000.000

36

540.000.000

36

540.000.000

36

540.000.000

3

300.000.000

3

400.000.000

3

400.000.000

3

400.000.000

Program kesehatan

20

720.000.000

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan lingkupPKK Terdapat 3 PKK

10 Program PKK

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

30.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Penyuluhan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

Meningkatkan peran Ibu dalam keluarga dan membudayakan konsep diri Ibu

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

7.500.000

Intensifikasi pekarangan

3

7.500.000

Sandang

3

7.500.000

Gotong royong

Memasyarakatk an kepedulian terhadap lansia

Pangan

20.000.000

4

20.000.000

20.000.000

4

10.000.000

4

10.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

4

10.000.000

4

10.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

4

10.000.000

10.000.000


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Meningkatkan keterampilan membuat pakaian sendiri

3

7.500.000

4

10.000.000

4

10.000.000

4

10.000.000

Perumahan dan tata laksana rumah tangga

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

Membantu pemugaran rumah yang tak mampu/tidak layak huni (koordinasi dengan Distarcip)

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

Pendidikan dan keterampilan

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

Membina kelompok BKB

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

Kesehatan 3

Menggalakan Imunisasi dan memeriksakan diri/fasilitasi Dinkes Mendeteksi dini Balita dan resiko tinggi Ibu hamil/Fasilita si RSKIA

Mengembangkan kehidupan berkoperasi

Penyuluhan pentingnya berkoperasi/fasil itasi DISKUKMINDAG

45.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

3

22.500.000

4

30.000.000

4

30.000.000

4

30.000.000

3

22.500.000

4

30.000.000

4

30.000.000

4

30.000.000

3

15.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

3

15.000.0000

4

20.000.0000

4

20.000.0000

4

20.000.0000


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Kelestarian Lingkungan Hidup

3

90.000.000

4

120.000.000

4

120.000.000

4

120.000.000

Penyuluhan hidup bersih dan sehat

3

30.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

Pengadaan tempat sampah tiap keluarga dengan pengelolaannya

3

30.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

Penyediaan air bersih/fasilitasi Distarcip

3

30.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

60.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

Perencanaan sehat

20

XX

Gerakan menabung/Fasili tasi BPR Kota Bandung

3

30.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

GSI ( Gerakan Sayang Ibu ) / Fasilitasi BPPKB

3

30.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

3

300.000.000

3

300.000.000

3

300.000.000

3

300.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

Mengadakan pertemuan rutin atau kegiatan untuk memperlancar jalannya pertemuan

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

Mengikuti pertemuan yang diadakan karang taruna lain

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

XX

Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan lingkupKarang Taruna Terdapat 3 Karang taruna

Program Kerja Karang Taruna

Bidang Kesekretariatan



Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

Memberikan bantuan moril dan materiil dalam penyaluran sumbangan kepada masyarakat yang terkena musibah

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

Turut berperan serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

Bidang Pendidikan dan Latihan

Tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif

Bidang Keagamaan / Kerohanian Mengadakan gotongroyong menjaga kebersihan lingkungan mesjid dan langgar Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental,moral agama, budi pekerti,sopa santun dalam keluarga

Bidang Pengabdian Masyarakat


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Pelopor gerakan gotong royong baik dalam kebersihan lingkungan tempat ibadah, dan lain-lain Turut berpartisipasi dan berupaya meningkatka n derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan Posyandu bekerja sama dengan bidan

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

22.500.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

Mengikutsert akan generasi muda dalam pelatihanpelatihan untuk memperkaya pengetahuan sebagai bekal untuk hidup mandiri

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebutuhan berolah raga fasilitasi Disfora

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.0000

3

30.000.0000

3

30.000.0000

3

30.000.0000

3

300.000.000

3

400.000.000

3

400.000.000

3

400.000.000

Bidang Pemberdayaan Wanita Menberikan penyuluhan agar tidak menikah diusia muda sebagai antisipasi hancurnya rumah tangga Bidang Pemuda/olah raga

Bidang Seni Budaya Mengadakan latihan untuk meningkatkan lemampuan dalam bidang seni dan budaya terutama budaya tradisional

20

XX

XX

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan lingkupPKK Terdapat 3 PKK


Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Bidang Perencanaan

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

Merumuskan perencanaan pembangunan Kelurahan

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

3

105.000.000

3

105.000.000

3

105.000.000

3

105.000.000

Gotongroyong perbaikan lingkungan hidup

3

105.000.000

3

105.000.000

3

105.000.000

3

105.000.000

3

120.000.000

3

120.000.000

3

120.000.000

3

120.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

3

60.000.000

Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Mengikutsertak an anggota/masyar akat dalam kegiatan pelatihan sepertiperbengk elan, pertanian, perkebunan, home industri, dan lain-lain yang dapat meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Bidang Pengabdian Masyarakat Membantu mencarikan solusi dalam segala permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Memasyarakatk an dan memanfaatkan : limbah keluarga untuk bisa dimanfaatkan sarana dan prasarana perumahan, hemat energi, membudayakan menabung dan mencegah pemborosan



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang

mendukung

secara

utama Kecamatan Bandung Wetan

langsung pencapaian kinerja Kota Bandung berdasarkan

4

(empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 3 ( tiga ) program dan 6 (enam) kegiatan indikatif, sebagai berikut : Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN Sasaran (1)

Program (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

-

-

-

-

-

-


(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Kegiatan Bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor

92


Sasaran

Program

(1)

(2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

-

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 Program Peningkatan disiplin aparatur

(3) Kegiatan Perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeulier Kegiatan pengadaan peralatan komunikasi Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


- Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pegawai

93


Sasaran (1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan dan kelurahan

Program

Kegiatan

(2) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

(3)

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan  Fasilitasi Peningkatan Kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan  Peningkatan Infrasturktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  Peningkatan kualitas penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan  Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW PROGRAM KEAGAMAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN KEBAHAGIAAN DAN KETENTRAMAN PROGRAM KEAMANAN

PRORAM KETERTIBAN

- Sosialisasi Program dan dana kematian - Lomba balita sehat antar warga - Perlengkapan dan Sarana HANSIP / linmas - Sarana Gardu/pos /linmas - Update data RW

PRORAM KENYAMAN

- Pembanguan kantor RW

PRORAM KEINDAHAN

- Pembuatan Bank sampah - Pembuatan kompos dan asesoris daur ulang - Sosialisasi kesehatan lingkungan kerjasama dengan puskesmas - Lomba keluarga sehat

PROGRAM KESEHATAN

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK


94


Sasaran (1)

Program (2) PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

Kegiatan

-

GOTONG ROYONG

-

PANGAN

-

(3) Penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga Meningkatkan peran ibu dalam keluarga keluarga dan membudayan konsep diri ibu Memasyarakatkan kepedulian terhadap lansia Instensifikasi pekarangan

SANDANG

- Meningkatkan Keterampilan membuat Pakaian Sendiri

PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA

- Membantu pemugaran rumah yang tak mampu / tidak layak huni (koordinasi dengan DISTARCIP) - Membina kelompok BKB

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

- Menggalakan imunisasi dan memeriksakan diri/ Fasilitasi Dinkes - Mendeteksi dini balita dan resiko tinggi ibu hamil / fasilitasi RSKIA - Penyuluhan pentingnya berkoperasi / fasilitasi DISDUKMINDAG

KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

- Penyuluhan Hidup bersih dan sehat - Pengadaan tempat sampah tiap keluarga dengan pengelolanya - Penyediaan air bersih/ fasilitasi DISTARCIP

PERENCANAAN SEHAT

- Gerakan menabung (FASILITASI BPR kota bandung) - GSI (Gerakan Sayang Ibu ) Fasilitasi BPPKB

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna


95


Sasaran (1)

Program (2) BIDANG KESEKRETARIATAN

Kegiatan

-

-

BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

-

-

(3) Mengadakan pertemuan rutin atau kegiatan untuk memperlancar jalannya pertemuan Mengikuti pertemuan yang diadakan karangtaruna lain Memberikan bantuan moril dan materiil dalam penyaluran sumbangan kepada masyarakat yang terkena musibah Turut berperan serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat

BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- Tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif

BIDANG KEAGAMAAN /KEROHANIAN

- Mengadakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan mesjid dan langgar - Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga - pelopor gerakan gotongroyong baik dalam kebersihan lingkungan tempat ibadah dan lainlain - turut berpartisipasi dan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu bekerja sama dengan bidan - memberikan penyuluhan agar tidak menikah diusia muda sebagai antisipasi hancurnya rumah tangga

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

BIDANG PEMBERDAYAAN WANITA


96


Sasaran (1)

Program

Kegiatan

(2) BIDANG PEMUDA/OLAH RAGA

(3) - mengikutsertakan generasu muda dalam pelatihan-pelatihan untuk memperkaya pengetahuan sebagai bekal untuk hidup madiri - peningkatan partisi masyarakat dalam kebutuhan berolagraga fasilitasi Dispora

BIDANG SENI BUDAYA

- mengadakan latihan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang seni dan budaya terutama budaya tradisional

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM BIDANG PERENCANAAN

BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF

BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT


- merumuskan perencanaan pembangunan kelurahan - mengikutsertakan anggota/masyarakat dalam kegiatan pelatihanseperti perbengkelan, pertanian, perkebunan, home industri, dan lain-lain yang dapat meningkatkan usaha Ekonomi Produktif (UEP) - gotongroyong perbaikan lingkungan - Membantu mencarikan solusi dalam segala permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat - Memasyarakatkan dan memanfaatkan limbah keluarga untuk bisadimanfaatkan sarana dan prasarana perumahan, hemat energi, membudayakan menabung dan mencegah pemborosan

97


D

alam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan

Bandung

Wetan

Kota

Bandung

beberapa indikator kinerja yang harus dicapai

menetapkan

dalam

kurun

waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan

pemerintah,

dan

SKPD

akan

mempertanggungjawabkannya

kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator Kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta

Indikator

kinerja

lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bandung Wetan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yaitu : 1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan SKPD / Unit Kerja; 2. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; 3. Nilai rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 4. Capaian kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


98


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018

NO

1

2

3

4

SASARAN

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan


Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU

Rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rata-Rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Nilai Evaluasi AKIP Kota

TARGET INDIKATOR KINERJA

SATUAN 2013

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

Rata-Rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Indeks kinerja organisasi kecamatan / Nilai Lakip






Kategori/Point

80,86

2015

81

2016

81,15

2017

81,25

2018

81,35

survey

-

sedang

sedang

tinggi

tinggi

Kategori/Point

CC

CC

CC

B

A

Presentase

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

presentase

100%

100%

100%

100%

100%

99


S

ejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bandung Wetan

sebagai

salah

satu unit kerja yang strategis

dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota

Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Bandung Wetan merupakan dokumen

yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman

penyelenggaraan

administrasi

Pemerintahan

dan

pembangunan

di

lingkungan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Visi Kecamatan Bandung Wetan sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bandung Wetan. Rencana strategis Kecamatan Bandung Wetan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas,

tanggungjawab

serta

pengabdian

yang

tinggi

kepada

masyarakat dan bangsa. Penting

untuk

diketahui

bahwa

hasil

atau

tidaknya

suatu

perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bandung Wetan sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan. Bandung, 20 Juni 2014 Camat Bandung Wetan

HERLANI,SE NIP.19591110 198611 1 002 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

100

dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

Recommend Documents