Rancangan RENSTRA PD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja T.A BAB I PENDAHULUAN

Rancangan RENSTRA PD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja T.A 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

mewajibkan

pemerintah

daerah

menyusun

dokumen

perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan jangka satu tahun (RKPD). Selain itu, perangkat daerah juga diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan sektoral jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan jangka satu tahun yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Keseluruhan jenis dokumen perencanaan ini haruslah memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga terwujud keterpaduan perencanaan secara antar waktu (antara jangka pendek, menengah, dan panjang), keterpaduan antar hierarki (antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), dan keterpaduan antar sektor. Hanya dengan cara inilah maka tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat dicapai melalui kolektivitas yang terarah dari seluruh sektor yang ada. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk sektor penanaman modal, PTSP, tenaga kerja dan transmigrasi. Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja disusun dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan penekanan khusus terhadap sektor penanaman modal dan ketenagakerjaan. Penekanan ini dapat dilihat dari dua misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 dari tujuh misi yang ada yaitu pada misi keempat yang berbunyi “Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari”. Misi tersebut akan dicapai melalui peningkatan 1


promosi dan kerjasama investasi.

Sedangkan misi kelima yang berbunyi “

menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif”. Misi tersebut akan dicapai melalui peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks teknis penyusunan dokumen Renstra, Renstra yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria sebagai berikuti)penggunaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir, ii) selaras dengan RPJMD, iii) indikator dan target diformulasikan secara tepat, iv) disajikan menggunakan sistematika sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, v) bagian-bagian didalam Renstra memiliki keterkaitan satu sama lain, dan vi) disepakati dan menjadi komitmen semua pihak. Data dan informasi yang akurat dan mutakhir merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi dalam menyusun Renstra. Sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Karena data merupakan fakta, bukan rekayasa maupun manipulasi, maka memastikan kebenaran data yang digunakan adalah tantangan dalam penyusunan produk perencanaan apapun, termasuk Renstra. Tanpa akurasi data, maka menemukenali permasalahan dan isu strategis yang hendak dipecahkan oleh suatu dokumen perencanaan pun akan menjadi tidak akurat juga. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target kinerja menjadi tidak tepat juga sebagai akibat lebih lanjut dari penggunaan data yang tidak akurat. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang baik haruslah selaras dengan RPJMD. Untuk itu, maka dalam poenetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan hendaknya berpedoman pada RPJMD. Indikator dan target yang ditetapkan di dalam Renstra haruslah diformulasikan secara tepat. Indikator yang tepat adalah i) indikator yang mampu mewakili ukuran keberhasilan dari pelaksanaan suatu sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ii) bersifat dapat diukur (measurable), dan iii) memiliki kedalaman dan/atau 2


keluasan yang sesuai levelnya (indikator level output untuk kegiatan, level outcome untuk program, dan level impact untuk sasaran).Target yang tepat adalah target yang membutuhkan upaya tetapi masih memungkinkan untuk dicapai (attainable), ditetapkan dengan dasar kondisi eksisting sebagai titik awal yang valid. Renstra hendaknya disajikan berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian, penyesuaian tetap perlu dilakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, visi dan misi Perangkat Daerah tidak lagi ada dan menjadi bagian dari dokumen Renstra. Keterkaitan antar bagian didalam Renstra maksudnya adalah bahwa masingmasing Bab dan Subbab didalam dokumen Renstra tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan saling terkait satu sama lain. Gambaran umum pelayanan perangkat daerah sebagai termuat dalam Bab II dari Renstra ini memberikan informasi mengenai kondisi internal pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan yang tentunya menjadi bahan bagi identifikasi masalah dan perumusan isu strategis sebagaimana terdapat pada Bab III. Bab III untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan dan indikator kinerja pada Bab V. Inilah yang menjadi contoh bahwa antar bab didalam dokumen Renstra saling terkait satu sama lain. Terakhir sekaligus menjadi yang terpenting adalah Renstra disepakati sekaligus menjadi komitmen bagi semua pihak. Kesepakatan dibangun dengan melibatkan seluruh bidang yang ada padaDinas Pertanian dan KehutananKarimunsehingga mampumenumbuhkan komitmen seluruh aparatur untuk bersama-sama mewujudkan apa yang telah direncanakan. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagai payung hukum bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan secara berjenjang dalam wujud Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun 3


Rencana

Pembangunan

Jangka

Pendek

yang

wajib

dilakukan

oleh

jajaran

penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat (stake holders). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan otonomi diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur rumahtangganya

kepada

daerah

otonom.

Dengan

demikian,

Pemerintah

Daerah

berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi dan harmonisasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah. Birokrasi memiliki peran yang sentral dan penting sebagai regulator dalam mewujudkan

keberhasilan

pembangunan,

maka

penyelenggaraan

sistem

kepemerintahan (birokrasi) harus dijalankan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, partisipasi, konsensus, daya tanggap, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya, visi yang strategis serta penegakan supremasi hukum. Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis pemerintah yang perlu mendapat perhatian adalah : 1.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih dari praktik-praktik KKN.

2. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Perubahan lingkungan tersebut mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Sejalan dengan perubahan tersebut maka terjadi pula perubahan paradigma dalam pembangunan, dari yang berorientasi keatas menjadi berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan di era desentralisasi ini, kepentingan masyarakatlah yang lebih diperhatikan dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri. 4


Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan membuat rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah lainnya. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diwajibkan membuat dokumen perencanaan yang diaplikasikan dalam Renstra PD. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen rencana kerja (Renja) PD untuk lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan dan pembangunan sebagai perwujudan visi dan misi kepala daerah. Perencanaan Strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (untuk periode lima tahunan) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagamana cara pencapaiannya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu proses penyusunan renstra memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan untuk mencapai keberhasilan perencanaan strategis harus merupakan bagian dari satu siklus secara makro yang berakhir pada pertanggungjawaban mandat yang diberikan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas kepemerintahannya. Untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada draf penyesuaian Struktur Organisasi Tata Laksana

Kabupaten

(SOTK)

urusan

penanaman

modal,

Transmigrasi

dan

Ketenagakerjaan menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); berdasarkan penyesuaian urusan tersebut, perubahan nomenkolatur Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2016 dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal DAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkewajiban menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2017. 5


Dalam konteks teknis penyusunan dokumen Renstra, Renstra yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut i)penggunaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir, ii) selaras dengan RPJMD, iii) indikator dan target diformulasikan secara tepat, iv) disajikan menggunakan sistematika sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, v) bagian-bagian didalam Renstra memiliki keterkaitan satu sama lain, dan vi) disepakati dan menjadi komitmen semua pihak. Data dan informasi yang akurat dan mutakhir merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi dalam menyusun Renstra. Sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Karena data merupakan fakta, bukan rekayasa maupun manipulasi, maka memastikan kebenaran data yang digunakan adalah tantangan dalam penyusunan produk perencanaan apapun, termasuk Renstra. Tanpa akurasi data, maka menemukenali permasalahan dan isu strategis yang hendak dipecahkan oleh suatu dokumen perencanaan pun akan menjadi tidak akurat juga. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target kinerja menjadi tidak tepat juga sebagai akibat lebih lanjut dari penggunaan data yang tidak akurat. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang baik haruslah selaras dengan RPJMD. Untuk itu, maka dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan hendaknya berpedoman pada RPJMD. Indikator dan target yang ditetapkan di dalam Renstra haruslah diformulasikan secara tepat. Indikator yang tepat adalah i) indikator yang mampu mewakili ukuran keberhasilan dari pelaksanaan suatu sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ii) bersifat dapat diukur (measurable), dan iii) memiliki kedalaman dan/atau keluasan yang sesuai levelnya (indikator level output untuk kegiatan, level outcome untuk program, dan level impact untuk sasaran).Target yang tepat adalah target yang membutuhkan upaya tetapi masih memungkinkan untuk dicapai (attainable), ditetapkan dengan dasar kondisi eksisting sebagai titik awal yang valid.

6


Renstra hendaknya disajikan berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian, penyesuaian tetap perlu dilakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, visi dan misi Perangkat Daerah tidak lagi ada dan menjadi bagian dari dokumen Renstra. Keterkaitan antar bagian didalam Renstra maksudnya adalah bahwa masingmasing Bab dan Subbab didalam dokumen Renstra tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan saling terkait satu sama lain. Gambaran umum pelayanan perangkat daerah sebagai termuat dalam Bab II dari Renstra ini memberikan informasi mengenai kondisi internal pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan yang tentunya menjadi bahan bagi identifikasi masalah dan perumusan isu strategis sebagaimana terdapat pada Bab III. Bab III untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan dan indikator kinerja pada Bab V. Inilah yang menjadi contoh bahwa antar bab didalam dokumen Renstra saling terkait satu sama lain. Terakhir sekaligus menjadi yang terpenting adalah Renstra disepakati sekaligus menjadi komitmen bagi semua pihak. Kesepakatan dibangun dengan melibatkan seluruh bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh aparatur untuk bersama-sama mewujudkan apa yang telah direncanakan. Untuk menjawab persoalan dan tantangan yang terjadi maka akan dirumuskan dalam kebijakan pembangunan dibidang urusan Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan yang akan tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.

7


1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

2.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.

Undang-Undang No 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

4.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar;

5.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

9.

Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

8


10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. RENSTRA BKPM

Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun 2010 – 2015. 16. RENSTRA BKPM


Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun 2010 – 2015. 17. RENSTRA BKPM


Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun 2016 – 2021. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

9


20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas; 23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan; 24. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut: 1.

Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan perekonomian sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor;

2.

Menyediakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) guna mendukung terwujudnya visi daerah.

3.

Menerjemahkan RPJMD pada tataran yang lebih operasional dan sektoral sebagai bagian dari implementasinya.

4.

Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);

5.

Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola Dinas 10


Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 6.

Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja diatur dalam Draft SOTK Tahun 2016 , sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Renstra Badan Koordinasi

Penanaman

Modal

dan

Renstra

Kemenakertrans,

11


perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja OPD yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJM.

12


BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Struktur organisasi Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja terbentuk merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dinas daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai agenda prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021. Berdasarkan Draft SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : TUGAS DAN FUNGSI a. Tugas

Dinas

Penanaman

Modaldan

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

13


b. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 2. Penyelenggaraan urusan penanaman modal, PTSP dan urusan Transmigrasi, urusan Tenaga Kerjaserta pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; 3. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas

bidang

penanaman

modal,

pelayanan

terpadu

satu

pintu,

transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Dinas memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan uraian sebagai berikut: a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;

14


a. pengelolaan data dan informasi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; c. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; d. penyusunan

bahan rancangan

peraturan

perundang-undangan

dan

fasilitasi bantuan hukum di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; f. pengelolaan kepegawaian di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; g. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;

15


j. pengelolaan barang milik daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial;dan k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, transmigrasi, pelatihan dan penempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial; Bidang Penanaman Modal 1.

Bidang

Penanaman

Modalmelaksanakan

tugas

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penanaman Modal. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal; c.

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal; dan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi penanaman modal. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintumelaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakitmempunyai fungsi:

16


a. perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan serta advokasi dan kebijakan pelayanan; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan serta advokasi dan kebijakan pelayanan; c.

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan serta advokasi dan kebijakan pelayanan;dan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan serta advokasi dan kebijakan pelayanan; Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja 1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan tugas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan

di bidang

Pelatihan

dan

Penempatan Tenaga Kerja. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1)

Bidang

Ketenagaan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan perencanaan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan perencanaan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; c.

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan perencanaan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan perencanaan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

17


e.

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan perencanaan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan perencanaan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 1.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1)

Bidang

Ketenagaan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja; c.

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja;

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja; f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan serta pengupahan, jaminan sosial dan persyaratan tenaga kerja.

18


Bidang Transmigrasi 1.

Bidang Transmigrasimelaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Transmigrasi.

2. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

pada

ayat

(1)

Bidang

Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi;dan d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi. 2.1.1 Struktur Organisasi Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2. Sekretariat -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Penyusunan Program

-

Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Penanaman Modal -

Seksi Iklim Penanaman Modal dan Promosi

-

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

-

Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

4. Bidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu -

Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

-

Pelayanan Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan

-

Seksi Advokasi dan Kebijakan Pelayanan

19


5. Bidang Transmigrasi -

Seksi Penyiapan Pemukiman

-

Seksi Penempatan, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan

6. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja -

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Seksi Perencanaan, Informasi Pasar Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

7. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial -

Seksi Kelembagan Hubungan Industrial dan Perselisihan

-

Seksi Pengupahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja

8. Kelompok Jabatan Fungsional

20


KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

SEKRETARIAT

KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SEKSI

SEKSI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN PELAPORAN

SEKSI

SEKSI

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

ADVOKASI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN

UPTD

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PENYUSUNAN PROGRAM

KEUANGAN

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI

KEPALA BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGAKERJA

KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PENYIAPAN PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSELISIHAN

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEPALA SEKSI PERENCANAAN, INFORMASI PASAR KERJA, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEPALA SEKSI PENGUPAHAN, JAMINAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PERSYARATAN KERJA

21


2.2. SUMBERDAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya aset. 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan pegawai yang profesonal yaitu berkompeten dan disiplin. Berkompeten artinya aparatur memiliki keterampilan dan pengetahuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerjadalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 70 (tujuh puluh) orang. Dari 70 (tujuh puluh) orang pegawai tersebut, 36 (tiga puluh enam) orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 29

(dua puluh sembilan)

orang, dan Honor Kantor sebanyak 4 (empat) orang. Gambar 1. Pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan status kepegawaian Tahun Anggaran 2016

Pegawai DPMTT PNS

PTT

Honor Kantor

6%

41%

53%

22


Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 36 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut : Tabel 1. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan Ruang Tahun Anggaran 2017. Gol/Ruang

Laki-Laki

IV d B IV c

Perempuan

Jumlah

IV b IV a

2 1

2 1

III d III c III b III a

4 3 4 4

1 4 1 3

5 7 5 7

II d II c II b II a

3 4 1

1

4 4

Jumlah

27

8

36

Berdasarkan Tingkat pendidikan formalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 2016 Status Kepegawaian PNS PTT Honor Kantor Jumlah

Tingkat Pendidikan Formal S2

S1

D3

4

21 8

2 1

4

29

3

SMA/ Sederajat 9 21 4 34

Jumlah 36 29 4 70

23


Adapun pegawai PNS berdasarkan golongan terdiri atas pembina (IV/a s.d. IV/e) sebanyak 3 orang, penata (III/a s.d. III/d) sebanyak 24 orang, pengatur (II/a s.d. II/d) sebanyak 9 orang. 2.2.2 Sumber Daya Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempunyai sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yaitu sbb: Tabel 3. Aset Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja NO

Jenis Sarana /Prasarana Pendukung Kegiatan

Jumlah

Satuan

Ket

1 2

Mesin Ketik Filling Besi Metal

1 21

Unit Unit

Baik Baik

3

Lemari Kaca/besi

21

Unit

Baik

4 5 6

Alat Penghancur Kertas White Board Alat Pemotong Kertas

1 16 13

Unit Unit Unit

Baik Baik Baik

7 8 9

Alat Kantor Lainnya Kursi Tamu Sofa

1 6 2

Set Unit Unit

Baik Baik Baik

10

Kursi Kerja

21

Unit

Baik

11 12

Lemari Es AC

5 8

Unit Unit

Baik Baik

13 14 15

Kipas Angin Alat Dapur Lainnya Dispenser

12 1 1

Unit Unit Unit

Baik Baik Baik

16 17

Rak Piring Televisi

1 6

Unit Unit

Baik Baik

18 19

Komputer PC Note Book

7 19

Unit Unit

Baik Baik

20

Printer

14

Unit

Baik

21 22 23

UPS Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon III

3 1 1

Unit Unit Unit

Baik Baik Baik 24


24 25 26

Meja Kerja Kamera (Nikon) Kamera (Canon)

47 3 2

Unit Unit unit

Baik Baik Baik

27 28 29

Proyektor Handy Cam Sound System

5 2 5

unit set Unit

Baik Baik Baik

30 31

Telephone Satelite Gambar Bupati//Wakil Bupati

2 2

Unit Unit

Baik Baik

32

Kursi Rapat

20

Unit

Baik

33 34 35

Buku Laporan Penelitian Kendaraan Dinas (Sepeda Motor) Lemari Besi

1 17 2

Unit Unit Unit

Baik Baik Baik

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Lemari Kayu Kendaraan Bermotor Beroda tiga (Tosa) Mesin Bor Mesin Kompresor Mesin Las Listrik Mesin Bor Tangan Mesin Gerinda Tangan Baterray Charger Peralatan Las Listrik Peralatan Las Lain-lain Tool Kit Boks Fuller Set Kunci Khusus untuk engine Perkakas Khusu Lain-lain Palu Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain Seket Mat Genset Peralatan Personal Komputer Lain-lain Alat Komunikasi Lain-lain Alat komunikasi Radio HF/HM Lain-lain Spraygun Stabilizer Meja Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Meja Kerja Pejabat Lain-lain

1 1 3 2 3 3 6 2 16 9 4 5 6 6 2 10 111 2 21 1 1 6 6 1 2 3 3

unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Buah Unit Set Set Buah Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

25


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sub bab ini menjelaskan sejauhmana kesenjangan antara harapan dan realisasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja periode sebelumnya yaitu pada tahun 2011-2015. Dari segi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas

mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi.

Berikut ini merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil kegiatan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian paruh waktu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015, maka jika dilihat dari dokumen Review RPJMD, indikator tingkat pengangguran terbuka dan indikator jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) memiliki capaian indikator sasaran berstatus hijau. Status hijau ini bermakna bahwa capaian tersebut telah sesuai jalurnya (on the track). Indikator sasaran itu adalah sebagaimana terdapat dalam RPJMD periode sebelumnya yaitu 2011-2015 yang diamanatkan kepada KPM dan Disnaker sebagai penanggungjawab. Secara keseluruhan, terdapat 89 indikator sasaran dan meliputi seluruh bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tabel 4 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Target Renstra Perangkat Daerah No

Indikator

Satuan

1.

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tingkat Penganggura n Terbuka

%

2.

3.

2011

%

%

10.336

Realisasi Capaian

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

10

20

40

80

NA

13,5

NA

NA

NA

5

10

20

40

NA

7.336

4.336

2.336

1.336

1,3

4,5

3,22

1.549.5 9.318.6 04.150. 00.000. 000 000 6

0,98

26


4.

5.

6

7

8

Pencari Kerja yangditempa tkan Jumlah Tenaga Kerja Berbasis Wira Usaha Jumlah Kasus Hubungan Industrial Per Tahun Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pekerja/Buru h Yang Menjadai Peserta Jamsostek

Orang

250

500

750

1.000

1.244

21

76

213

271

62

Oran g

42

84

126

168

210

-

42

14

14

-

Kasus

16

16

16

16

16

1

6

4

5

2

Perus ahaan

21

21

21

21

21

-

41

38

41

-

Oran g

1.660

1.740

1.820

1.900

1.959

-

548

530

1.663

2.568

Sumber : RPJMD KKA Tahun 2011-2015 dan Sumber Lainnya

2.3.1 Kinerja Pelayanan Bidang Penanaman Modal dan PTSP Dengan adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Maka semakin jelas bahwa KPMPTSP bertugas mengembangkan penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian. Untuk mengisi struktur organisasi tersebut maka diperlukan adanya sumber daya yang berkualitas. Tetapi jika dikaitkan dengan tuntutan tugas seperti diatas, maka masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi. Hal tersebut antara lain adalah kondisi teratas sumberdaya manusia masih belum memadai, sebagian pegawai belum memahami masalah penanaman modal dan perizinan secara detail serta sarana dan prasarana pendukung operasional kerja masih kurang, jasa dibidang pelayanan perizinan. Selain itu kebijakan penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang masih ditangani pusat

27


merupakan kendala lainnya dalam menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keberadaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya meningkatkan penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinan akan lebih efektif tercapai apabila ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan debiroktratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan badan perizinan akan memiliki kewenangan

dalam

pengintegrasian

jenis-jenis

perizinan,

penyusunan

standar

pelayanan yang mengacu pada SPM serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan. Peluang investasi akan terbuka lebar apabila pelayanan perizinan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya PERBUP No. 13 Tahun 2015, ada 35 jenis perizinan dan 16 NonPerizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5 Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan KPMPTSP sesuai PERBUP NO.13 Tahun 2015 NO

JENIS PERIZINAN

1

Bidang Pendidikan

-

Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus

-

Penerbitan Izin Operasional Lembaga PKBM

-

Penerbitan Izin Operasional Lembaga PAUD

2

Bidang Kesehatan

-

Surat Izin Klinik (SIK)

-

Surat Izin Apotek (SIA)

-

Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)

-

Surat Izin Apotek Rakyat (SIAR)

28


-

Surat Izin Optikal

-

Surat Izin Klinik Kecantikan

3

Bidang PU dan Penataan Ruang

-

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

-

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

4

Bidang Lingkungan Hidup

-

Izin Gangguan Kegiatan / Usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan

5

Bidang Perhubungan

-

Izin Trayek Angkutan Laut Pengumpan Lokal dengan Isi Kotor di bawah 7 GT

6

Bidang Komunikasi dan Informatika

-

Izin Jasa Titipan Kantor Agen

-

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

-

Izin Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G) untuk Telekomunikasi

-

Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator dan Telekomunikasi

7

Bidang Penanaman Modal

-

Izin Prinsip Penanaman Modal

-

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

-

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

-

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

-

Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha

-

Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor

29


-

Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha

8

Bidang Kelautan dan Perikanan

-

Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPBI)

9

Bidang Pariwisata

-

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

10

Bidang Perdagangan

-

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

-

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

-

Tanda Daftar Gudang (TDG)

-

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko Swalayan

-

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

11

Bidang Industri

-

Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah

-

Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI) Kecil dan Menengah

-

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) & Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

NO

JENIS NONPERIZINAN

1

Bidang Kesehatan

-

Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)

-

Surat Keterangan Laik Hygiene Jasa Boga

-

Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

30


2

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung

3

Bidang Tenaga Kerja

-

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

4

Bidang Perhubungan

-

Sertifikat Keselamatan Kapal dibawah 7 GT

5

Bidang Komunikasi dan Informatika

-

Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan

-

Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline

-

Rekomendasi Wilayah Prioritas untuk Pembangunan Pelayanan Universal Bidang Telekomunikasi

-

Rekomendasi Perizinan Pendirian Radio Siaran, TV dan Stasiun

Komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan kekuatan yang signifikan dalam mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah. Demikian pula potensi sumberdaya alam, situasi dan kondisi keamanan yang kondusif serta dukungan masyarakat terhadap kegiatan investasi merupakan daya tarik tersendiri bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas

31


2.3.2 Kinerja Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Untuk bidang Ketenagakerjaan belum adanya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompentensi, berbasis masyarakat mauapun berbasis kewirausahaan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Untuk bidang Transmigrasi belum adanya data yang akurat mengenai luas lahan kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap luas lahan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat diwujudkan pelayanan publicsecara menyeluruh di bidang investasi yang mampu memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam hal tersebut, tuntutan para pemangku kepentingan untuk memperoleh seluruh pelayanan investasi dan perizinan yang cepat, mudah serta transparan pada 1 (satu) tempat / PD yang didukung dengan kemudahan untuk memperoleh akses informasi, jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian untuk melakukan kegiatan usaha, merupakan tuntutan yang tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan. Untuk bidang Ketenagakerjaan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, dirasaperlu mengoptimalkan keberadaan Kursus Latihan Kerja (KLK) Antang sebagai pusat pelatihan dan kursus di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk bidang Transmigrasi perlunya data yang akurat mengenai luas lahan kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kawasan Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM). Kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di pisah menjadi dua dikarenakan pada periode 2011-2015 kedua SKPD tersebut masih belum bergabung menjadi satu dinas.

32


2.3.3 Kinerja keuangan Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kinerja keuangan KPMPTSP periode 2011-2015 berfluktuasi. Pada tahun tahun 2011, rata-rata realisasi anggaran mencapai 63,40 persen. Tercatat pada tahun 2011 bahwa terdapat 3 program dengan realisasi serapan anggaran paling tinggi dengan realisasi mencapai 63,43 persen yaitu i)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi, ii) Sementara untuk program dengan realisasi terendah adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investai dengan realisasi anggaran sebesar 63,39 persen. Pada tahun 2012, kinerja keuangan KPMPSTP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 14,74 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2012, rata-rata serapan anggaran sebesar 78,14 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian realisasi mencapai 86,91 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Penigkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi anggaran sebesar 68,1persen. Pada tahun 2013, kinerja keuangan KPMPSTP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 17,65 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2013, rata-rata serapan anggaran sebesar 95,79 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian realisasi mencapai 96,71 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar 94,91 persen. Pada tahun 2014, kinerja keuangan KPMPSTP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat tipis hingga 3,41 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 99,20 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian realisasi mencapai 98,61 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah

yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran anggaran sebesar 98,70 persen. Pada

tahun

2015,

kinerja

keuangan

KPMPSTP

mengalami

Penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menurun hingga 14,79 persen. Tercatat bahwa 33


pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 84.41 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian realisasi mencapai 86 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah

yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi anggaran sebesar 82,82 persen Gambar 2 Rata-rata realisasi anggaran KPMPTSP tahun 2011-2015

Rata-rata Serapan Anggaran KPMPTSP Tahun 2011-2015 120 100 80

60 40 20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Kantor Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2016 2.3.4 Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kinerja keuangan Disnaker periode 2011-2015 berfluktuasi. Pada tahun 2011, realisasi anggaran mencapai 49,22 persen. Tercatat pada tahun 2011 bahwa terdapat 1 program. Pada

tahun

2012,

kinerja

keuangan

Disnaker

mengalami

peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 36,14 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2012, rata-rata serapan anggaran sebesar 85,36 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian realisasi mencapai 91 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Perlindungan dan Penggembangan Lemabag Ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesar 76,18 persen. Pada

tahun

2013,

kinerja

keuangan

Disnaker

mengalami

peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 12,73 persen. Tercatat bahwa 34


pada tahun 2013, rata-rata serapan anggaran sebesar 98,09 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian realisasi mencapai 99,30 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah

yaitu Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan anggaran sebesar 95,77 persen. Pada

tahun

2014,

kinerja

keuangan

Disnaker

mengalami

penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menurun tipis hingga 2 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 96,09 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan capaian realisasi mencapai 99,27 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah

yaitu Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja anggaran sebesar 93,92 persen. Pada

tahun

2015,

kinerja

keuangan

Disnaker

mengalami

Peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat tipis hingga 0,07 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 96.16 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan capaian realisasi mencapai 98,88 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah

yaitu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar 93,44 persen Gambar 3 Rata-rata realisasi anggaran Disnaker tahun 2011-2015

Rata-rata Serapan Anggaran Disnaker Tahun 2011-2015 120 100 80 60 40 20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Disnaker Tahun 2016

35


Tabel 6 Pagu dan realisasi anggaran Kantor Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015 NO.

Pagu

PROGRAM/

2011

I.

Kantor Penanaman Modal dan PTSP

1.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Penigkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.

3

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2.527.322.117

1.872.850.063

1.117.090000

1.179.000.000

1.820.464.920

2.398.782.148

1.860.112.512

961.914.775

63,40

79,4

94,91

98,70

86

646.079.500

1.839.420.000

955.525.000

761.338.900

-

4.09.550.000

1.252.793.750

915.137.800

756.835.624

-

63,39

68,1

95,77

99,30

-

353.920.500

776.381.500

170.140.000

139.609.670

185.330.000

224.500.000

674.800.850

164.551.512

139.069.670

156.675.000

63,43

86,91

96,71

99,61

82,82

1.912.818.970

2.640.411.272

2.095.147.857

1.915.168.000

1.249.656.650

941.465.355

2.406.580.161

2.078.508.745

1.895.214.186

1.167.734.050

49,22

91

99,21

98,95

93,44

-

2.051.007.185

577.031.P000

369.190.000

-

-

1.823.853.150

573.008.171

346.756.050

-

-

88,92

99,30

93,92

-

-

1.127.425.250

491.835.000

913.693.380

178.150.000

-

858.875.700

471.037.900

861.082.130

176.160.000

-

76,18

95,77

94,24

98,88

-

-

-

332.545.000

-

-

-

-

330.115.000

-

-

-

-

99,27

-

1.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lemabaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

4.

2014

2.293.917.310

Dinas Tenaga Kerja dan Trans Migrasi

3.

2013

Rasio

1.859.200.000

II.

2.

2012

Realisasi

Sumber : Realisasi Keuangan KPMPTSP dan DISNAKER Tahun 2011-2016

36


2.4.

TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi, dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 2.4.1 Bidang Penanaman Modal dan PTSP Secara umum, tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1. Semakin kompetitifnya daerah tujuan penanaman modal 2. Belum optimalnya konsep pembiayaan investasi 3. Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2015 4. Optimalnya infrastruktur investasi di daerah/negara lain Adapun peluang yang bisa di optimalkan untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan PTSP di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain: 1. Perekonomian global mulai tumbuh 2. Mulai berlakunya MEA pada tahun 2015 3. Undang–Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Perpres No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Retribusi daerah;

37


6. Adanya peluang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kepulauan Anambas. 7. Kebutuhan akan Institusi penyelenggara pelayanan publik bidang investasi dan perizinan meningkat di setiap daerah; 8. Dukungan Stake holder yang terkait.

Iklim investasi yang sehat diyakini mampu mendorong laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Berlakunya MEA –Masyarakat Ekonomi Asean pada Tahun 2016 merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam mendorong laju investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sisi lain, setiap Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia seolaholah bersaing dan berpacu merangkul para pelaku usaha dan pemilik modal untuk berinvestasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masingmasing. Hal tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengundang para investor dari dalam maupun luar negeri, antara lain melalui upaya penciptaan iklim investasi yang sehat dan

berdaya saing yang harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat dengan mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang kondusif. Selain itu, pada sisi investasi kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment

(FDI)

yang

dapat

menstimulus

pertumbuhan

ekonomi

melalui

perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah ke pasar dunia. Letak Geografis yang terdiri dari Kepulauan berpengaruh terhadap kondisi investasi dan Sarana prasarana pendukung pengembangan investasi yang belum memadai.

38


2.4.2 Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Adapun peluang yang dihadapi Untuk dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu belum adanya data yang akurat mengenai luas lahan kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap luas lahan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tantangan dan hambatan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi antara lain: 1.

Terbatasnya alat penguji/pemeriksa perusahaan.

2. Terbatasnya

anggaran

Daerah

untuk

pelatihan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian. 3. Berlakunya MEA TAHUN 2015 sehingga terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam 4. Anggapan sebagian masyarakat bahwa bekerja diluar negeri lebih menguntungkan. 5. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja sehingga menyulitkan dalam penempatan kerja. 6. Masih rendahnya Produktivitas tenaga kerja. 7. Masih banyaknya perusahaan yang belum mematuhi peraturan ketenagakerjaan. 8. Masih kurangnya pegawai pengawas dan mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pembinaan penegakan hukum di perusahaan. Adapun peluang yang bisa di optimalkan untuk dapat meningkatkan Kualitas di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain: 1. Besarnya minat/motivasi masyarakat mengikuti pelatihan. 2. Dukungan Anggarn pusat untuk percepatan pelayanan bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi. 3. Banyaknya lemabaga-lembaga pelatihan swasta yang dapat bekerjasama dengan SKPD. 4. Masih banyaknya Sumberdaya Alam yang dapat di kelola. 5. Kondisi keamanan yangrelatif stabil. 6. Masih luasnya lahan untuk dijadikan lahan usaha dan lokasi transmigrasi.

39


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (outcome) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja outcome tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang

signifikan

bagi

SKPD

di

masa

yang

akan

datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan nasional, dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas). Berikut ini uraian selengkapnya. 3.1.

Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan OPD Agar perencanaan dapat dioperasionalkan sehingga dapat meningkatkan

prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

40


Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTTK Kab. Kep. Anambas

No

1

Aspek Kajian SPM Kebijakan Penanaman Modal

Faktor yang mempengaruhi Permasalaha n Pelayanan Internal ( Eksternal( kewenangan diluar DPMTTK) Kewenanga n DPMTTK )

Capaian Kondisi Saat ini

Standar yang diGunakan

Masih dalam pemenuhan target

-UU No.25 tahun 2007 tentang penanama n modal -Peraturan PerUU terkait dengan tata ruang UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta h Daerah. UU No.25 tahun 2007 tentang penanama n modal -PP No.38 tahun 2007 ttg pembagian Urusan Pemerinta hanantara Provinsi dan Pemda Kab/Kota

SDM, Informasi Peluang Usaha sector/bidang usaha, perkiraan investasi yang bersumber dari instansi terkait terbatas.

Ketersediaan Lahan yang masih banyak dikuasai oleh masyarakat.

Kerjasama Penanaman Modal merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.

Kerjasama Penanaman Modal merupakan Kewenanga n Pemerintah Pusat.

-UU No.25

Penyiapan Sarana dan

Tidak semua penyelengga

2

Kerjasama Penanaman Modal

Belum berjalan

3

Promosi Penanaman

Sudah Berjalan

41


Modal

4

Pelayanan Penanaman Modal

tahun PrasaranaPromosi 2007 secara bertahap tentang penanama n modal. - PP No.38 thn 2007 ttg pedoman penyusuna n dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sudah berjalan

raan pameran dapat diikuti karena keterbatasan dana.

„-Undang- SDM, sarana dan keterbatasan undang no Prasarana dana. 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta h Daerah.  UndangUndang No.25 2007 tentang Penanama n Modal  PP No.27/20 09 ttg PTSP di bidang penanama n modal „-PP no 36 tahun 2010 ttg bidang usaha yg tertutup dan daftar Bidang Usaha yang 42


terbuka denga persyarata n di bidang penanama n modal. 5

Pengendalian Sudah Pelaksanaan berjalan Penanaman Modal

„-Undang- SDM, Sarana dan keterbatasan undang no Prasarana dana. 23 Tahun 2004 tentang Pemerinta h Daerah. „--UU No.25 tahun 2007 tentang penanama n modal. „- UU no 11 thn 2008 ttg informasi dan transaksi elektronik. „- UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaa n. „- PP no. 65 thn 2005 ttg Pedoman Penyusuna n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. „- PP no 38 thn 2007 43


ttg bagian urusan Pemerinta han Antara Pemerinta h , Pemda,pro vinsi/kab/k ota. „Peraturan Presiden tentang no.90 2007 ttg BKPM „-Peraturan Presiden Nomor 27 thn 2009 ttg Pelayanan Terpadu satu pintu di bidang penanama n modal. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyeleng garaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6

Pengolahan datadan sistem informasi penananam modal.

Belum berjalan

„-Undang- SDM, sarana dan keterbatasan undang no Prasarana dana. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaima na telah diubah 44


beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 12 th 2008. „-„--UU No.25 tahun 2007 tentang penanama n modal. „-UU no 11 thn 2008 ttg informasi dan transaksi elektronik. „-UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaa n. „PP Nomor 65 thn 2005 ttg Pedoman Penyusuna n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. „-PP no 38 thn 2007 ttg bagian urusan Pemerinta han Antara Pemerinta h , Pemda,pro 45


7

Penyebarluas an Pendididkan dan Pelatihan Penanaman Modal

Sudah berjalan

vinsi/kab/k ota. „-Peraturan Presiden tentang no.90 2007 ttg BKPM „-Peraturan Presiden Nomor 27 thn 2009 ttg Pelayanan Terpadu satu pintu di bidang penanama n modal „-Perka BKPM no 14 thn 2009 ttg system Pelayanan Informasi dan perizinan dan non perizinan secara elektronik. „-Peraturan Perundang Undangan daerah dan sektoral terkait. UndangSDM, sarana dan keterbatasan undang no Prasarana dana. 23 Tahun 2014 tentangPe merintah Daerah. „-UU 46


No.25 tahun 2007 tentang penanama n modal. „-PP Nomor 65 thn 2005 ttg Pedoman Penyusuna n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. „-Peraturan Presiden tentang no.90 2007 ttg BKPM „-Peraturan Presiden Nomor 27 thn 2009 ttg Pelayanan Terpadu satu pintu di bidang penanama n modal „-Peratutan Menteri Dalam Negeri No. 6 thn 2007 ttg Petunjuk teknis penyusuna n dan penetapan standar pelayanan 47


minimal. „-Perka BKPM no 13 thn 2009 ttg tatacara pengendali an pelaksanaa n penanama n modal sebagaima na telah diubah dg Perka BKPM no 7 thn 2010. „Perka BKPM no. 14 ttg system Pelayanan Informasi dan Perizinan dan non Perizinan investasi secara elektronik. „Perka BKPM nomor 6 thn 2011 ttg tata cara penanama n Modal. „-Peraturan Perundang -undangan daerah dan sektoral terkait.

48


Urusan Desentralisasi Urusan Penanaman Modal 1.Kenaikan Masih Investasi dalam Daerah. pemenuhan target.

2.Kenaikan jumlah penerbitan perizinan

Sudah memenuhi target

IKK 1.Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN

Masih dalam pemenuhan target.

2..Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN

Masih dalam pemenuhan target.

Undangundang no 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaima na telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 12 th 2008.  UndangUndang No.25 2007 tentang Penanama n Modal  PP No.27/20 09 ttg PTSP di bidang penanama n modal

Ketersediaan Lahan yang SDM, sarana dan masih Prasarana banyak dikuasai oleh masyarakat,

Undangundang no 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaima na telah diubah beberapa kali terakhir

SDM, sarana dan Ada Prasarana beberapa perusahaan baik SDM, sarana dan PMA/PMDN Prasarana melakukan penambaha n investasi baru dan perluasan usaha perusahaan

SDM, sarana dan Prasarana

Kesadaran para pelaku usaha dalam membuat izin usahanya .

49


dengan undangundang nomor 12 th 2008.  UndangUndang No.25 2007 tentang Penanama n Modal  PP No.27/20 09 ttg PTSP di bidang penanama n modal

dan terkadang ada melakukan penutupan perusahaan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1)

Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan SDM yang cerdas dan berpendidikan sebagai petugas pelayanan. SDM yang “good looking”, tidaklah tinjauan fisik, tapi lebih pada kepribadian sebagai pelayan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan SDM yang ikhlas dalam bekerja dan melayani, santun dalam bersikap dan berbicara serta mampu mengendalikan emosi, dengan kata lain butuh personil dengan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional tinggi. Untuk itu diperlukan pelatihan bagi SDM yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga mampu berfungsi optimal sebagai fasilitator dalam pelayanan bagi masyarakat.

50


2) Kurangnya sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kepastian waktu pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. 3) Keterbatasan Anggaran Sangat terbatasnya anggaran yang tersedia merupakan kendala yang sangat berpengaruh bagi optimalisasi peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Peningkatan kualitas SDM, penambahan sarana dan prasarana, dan juga gedung yang belum permanen dan masih sewa sangat membutuhkan dukungan dana. Disamping itu, penyedian informasi yang akurat terkait penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan serta pelaksanaan promosi yang merupakan bagian penting dari peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan pembangunan dibidang ketenagakerjaan beberapa permasalahan berdasarkan indikator pelayanan dasar adalah antara lain : 1. Pelayanan Pelatihan Kerja : Masih kurangnya pelayanan pelatihan kerja ini disebabkan antara lain, yaitu : - Belum ada perubahan pemberdayaan Kursus Latihan Kerja (KLK) menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) - Kurang memadainya prasarana dan sarana Kursus Latihan Kerja yang dimiliki; - Belum adanya tenaga Instruktur tetap di KLK; - Kurangnya tenaga instruktur pendamping yang ada; - Belum memenuhinya persyaratan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga instruktur pendamping. - Tidak adanya Biaya Operasional - Orang yang dilatih tidak diberdayakan lagi 2. Pelayanan Penempatan Tenaga kerja : Rendahnya pelayanan penempatan tenaga kerja ini disebabkan : - Kurangnya informasi pasar kerja; - Rendahnya penempatan tenaga kerja; 51


- Masih rendahnya laporan kondisi Ketenagakerjaan oleh

perusahaan kepada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial : Masih Kurangnya Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini disebabkan antara lain, yaitu : - Tidak adanya laporan Kasus PHI yang di daftar; - Kurangnya Pengetahuan Pekerja/Buruh memahami peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan permaslahan ketenagakerjaan; - Kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan tenaga kerja, peraturan perusahaan yang tepat terhadap tenaga kerja di perusahaan. - Angka perselisihan industrial yang meningkat. 4. Parameter Ekonomi, yaitu : a. Ketenagakerjaan, b. Kontribusi pemukiman Transmigrasi, Pada parameter ekonomi, untuk indikator ketenagakerjaan dan kontribusi pemukiman transmigrasi beberapa permasalahan yang ada antara lain : - Belum terdatanya penduduk Transmigrasi yang bekerja maupun yang belum bekerja; - Belum adanya data pendapatan perkapita penduduk Transmigrasi. - Belum adanya Sinergi antara Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 5. Parameter Sosial Budaya, yaitu : a. Kebetahan, b. Partisipasi Masyarakat Transmigrasi. Pada parameter Sosial Budaya, untuk indikator kebetahan dan partisipasi masyarakat transmigrasi beberapa permasalahan yang ada antara lain : - Belum adanya data awal penduduk transmigrasi yang berada di lokasi Transmigrasi; - Belum terdatanya fasilitas lingkungan yang ada di pemukiman Transmigrasi. 6. Parameter Integrasional, dengan indikator : - Ratio pedagang penduduk lokal dengan pedagang transmigran di pasar.

52


3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi memiliki peran sangat penting dalam suatu kebijakan pembangunan

mengingat visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Melalui visi, segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, dalam rangka mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan memiliki berbagai fungsi di antaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Sajalan dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, perumusan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah: Visi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun untuk lima tahun ke depan dibingkai dalam suatu gagasan visi pembangunan jangka menengah 2016-2021 yaitu “Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah”. Kabupaten Maritim Terdepan berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, 53


hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat. Berdaya Saing menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani. Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antarwilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat menyejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para Lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah. Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai Budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepankan

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

“Berakhlakul

Karimah”.

Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan seharihari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati.

Dengan

tetap

memberikan

kesempatan

dan

peluang

bagi

berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, Budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah,

54


serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat. Misi Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.

2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak. 3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal. 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. 6. Membangun

birokrasi

yang

bersih,

profesional,

dan

melayani

serta

memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu. Berdasarkan misi tersebut, maka prioritas yang ditetapkan dalam rangka menuju Kabupaten Kepulauan Anambas yang sejahtera, telah dirumuskan tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, meliputi: 1.

Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau Secara Merata a.

Membangun asrama sekolah di tiga pulau besar.

b.

Mengembangkan kegiatan kepramukaan sebagai ekskul wajib di sekolah.

c.

Mengembangkan model sekolah adiwiyata dan sekolah layak anak.

d.

Menyediakan beasiswa penuh (full scholarship) bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu.

e.

Melanjutkan

perlindungan

kesehatan

melalui

BPJS

untuk

seluruh

penduduk. 55


f.

Menyelesaikan pembangunan RSUD dengan jadwal peresmiannya paling lambat Tahun 2017.

g.

Meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga medis, dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil.

h.

Membangun rumah singgah dan taman bagi para lansia dan orang cacat yang terlantar.

2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak a.

Membangun estuari/waduk dan memperbaiki sistem distribusi air bersih.

b.

Memperbaiki kualitas dan kuantitas ketersediaan listrik.

c.

Membangun rumah susun bagi warga kurang mampu, pekerja atau buruh pabrik, dan PNS golongan rendah.

d.

Membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara memadai sesuai kebutuhan.

e.

Menyediakan tempat pemakaman umum.

f.

Menerbitkan dan menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kebersihan, keindahan wilayah, dan pengelolaan persampahan.

g.

Melakukan penataan permukiman dan perbaikan sistem sanitasi di pusat ibukota dan desa wisata.

h.

Membangun taman kota/ ruang terbuka hijau.

i.

Menyelenggarakan adipura desa.

3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal a.

Menyediakan transportasi reguler laut dan darat antar pulau/zona wilayah.

b.

Menyediakan kapal kargo reguler yang melayani rute Anambas, Natuna, Pulau Bintan, dan Batam.

c.

Menyediakan kapal penumpang reguler yang melayani rute Anambas dan Pulau Bintan/Batam dengan frekuensi setiap hari dan waktu tempuh lebih cepat.

56


d.

Membangun jalan penghubung antar desa, antar kecamatan, antar desa dengan kecamatan, dan antar kecamatan dengan ibukota Kabupaten.

e.

Meningkatkan kualitas telekomunikasi seluler dan aksesibilitas internet.

f.

Menyelenggarakan siaran radio lokal.

g.

Membangun gudang logistik.

h.

Pembangunan dan operasionalisasi pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap).

i.

Pembangunan

dermaga

perintis

pada

pulau-pulau

kecil

terluar

berpenduduk. j.

Pembangunan dan operasionalisasi bandara di Letung.

k.

Pengembangan dermaga penyeberangan Matak.

4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari a.

Mengawal dan meningkatkan koordinasi penanganan illegal fishing.

b.

Membangun pabrik es secara memadai untuk memenuhi kebutuhan.

c.

Meningkatkan kuota ketersediaan BBM untuk nelayan dan masyarakat umum.

d.

Membangun stasiun pengisian bahan bakar terapung (Solar Packed Dealer Nelayan [SPDN]).

e.

Menyiapkan rumput laut dan kerang mutiara sebagai produk unggulan baru.

f.

Mengembangkan produk perikanan hasil olahan.

g.

Mengembangkan tiga buah pulau sebagai destinasi wisata utama dan melakukan promosi paket wisata bahari.

h.

Melakukan revitalisasi lahan sawah.

i.

Mengembangkan pertanian hortikultura.

j.

Menyiapkan model penyimpanan dan distribusi hasil pertanian untuk konsumsi dalam daerah.

k.

Melahirkan atlet olah raga air dan memfasilitasi Festival Olah Raga Air Tingkat Nasional

57


l.

Menjadikan pulau Matak sebagai pusat/sentra pengembangan industri dan ketenagakerjaan, dan pulau Jemaja sebagai pusat/sentra pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian.

m. Pembangunan titik labuh untuk jalur pelayaran wisata. n.

Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.

5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif a.

Menyelenggarakan pelatihan keahlian dan kewirausahaan bagi setiap lulusan SMA/sederajat yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau remaja putus sekolah.

b.

Menyelenggarakan program Sarjana Kewirausahaan.

c.

Menyalurkan produk dana bergulir dengan sistem dan persyaratan agunan ringan dan bunga yang rendah.

d.

Membentuk/membina 1 (satu) Koperasi unggulan di setiap kecamatan.

e.

Mengoptimalkan pelayanan dan peningkatan peran Koperasi pegawai.

f.

Membentuk/membina 1 (satu) Koperasi nelayan unggulan.

g.

Menyediakan pusat jajanan kaki lima dan pasar tradisional unggulan di ibukota kabupaten.

h.

Menata pusat perdagangan dan jasa di ibukota Kabupaten.

i.

Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara transparan dan sesuai standar ISO.

j.

Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan mendukung pelayanan publik.

6. Membangun

birokrasi

yang

bersih,

profesional,

dan

melayani

serta

memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. a.

Membangun 10 unit gedung kantor di pusat perkantoran pemerintahan.

b.

Melaksanakan pengangkatan ASN secara transparan, adil, dan bebas intervensi.

c.

Melaksanakan pengisian jabatan secara terbuka (open bidding) bagi semua tingkatan jabatan.

d.

Memberikan reward dan punishment kepada SKPD secara periodik.

e.

Membuka nomor hotline pengaduan masyarakat. 58


f.

Melakukan sosialisasi APBD melalui media massa dan website.

g.

Memperbaiki

tata

penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). h.

Meningkatkan jumlah transfer Dana Desa.

i.

Menyelenggarakan kompetisi otonomi desa dengan apresiasi dalam bentuk tambahan transfer dana desa.

7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu. a.

Menegakkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang keamanan, ketertiban umum, dan penanganan penyakit masyarakat.

b.

Memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

c.

Menerbitkan dan menegakkan Peraturan Daerah tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.

d.

Menyelenggarakan sertifikasi baca Alquran bagi siswa-siswi sekolah yang beragama Islam dan penyesuaian bagi agama dan kepercayaan lain.

e.

Menyelenggarakan Madrasah Diniah Awaliyah bagi siswa SD yang beragama Islam.

f.

Menyelenggarakan

pesantren

ramadhan

bagi

siswa-siswi

sekolah

menengah. g.

Menyelenggarakan festival Seni Anambas, dan festival budaya Melayu setiap tahun.

h.

Membangun gedung pusat pertunjukan seni dan budaya.

i.

Menggalakkan kegiatan pertunjukan seni budaya, dan agama serta melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan organisasiorganisasi remaja Masjid.

j.

Mengintegrasikan budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan formal.

k.

Memaksimalkan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah.

l.

Menyediakan sarana prasarana olahraga yang representatif.

Ketercapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2016-2021 dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti adanya faktor pendorong dan penghambat dalam pemberian 59


pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Masing-masing faktor dimaksud dideskripsikan seperti berikut : a. Faktor Pendorong 1)

Program yang telah disusun di tingkat dinas mendukung untuk tercapainya kesuksesan seluruh sektor;

2) Adanya kewenangan dalam penyusunan peraturan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian; 3) Tersedianya

sarana

dan

prasarana

kantor

dalam

mendukung

kelancaran tugas; 4) Adanya dukungan anggaran dalam menyukseskan kelancaran tugas; 5) Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam memajukan perekonomian nasional; 6) Besarnya potensi perikanan dan kelautan yang bila dioptimalkan pemanfaatannya akan menjadi daya ungkit bagi pendapatan asli daerah; 7) Tersedianya akses pembiayaan bagi pengembangan usaha mikro, dalam hal ini adalah dana bergulir; 8) Terbentuknya perdagangan bebas di kawasan ASEAN, sehingga memberi peluang dalam meningkatkan daya saing saing daerah. b. Faktor Penghambat 1)

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersebar dan terdiri dari gugusan pulau menyebabkan sulitnya pengawasan di sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian;

2) Kurangnya managerial skill pelaku usaha, akibat mindset yang sulit berubah dan jiwa entrepreneur pelaku usaha yang sulit untuk ditingkatkan; 3) Terjadinya disparitas harga berbagai komoditi termasuk sembilan bahan pokok, dan barang penting lainnya; 4) Terjadinya kelangkaan stok barang terutama pada musim angin utara, di mana gelombang laut sangat tinggi sehingga moda transportasi laut dengan tonase kecil tidak bisa berlayar;

60


5) Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersebar dan terdiri dari pulau-pulau menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan; 6) Belum berkembangnya sektor industri di berbagai bidang, akibat daya saing yang relatif rendah; 7) Belum tersedianya sarana kemetrologian yang memadai dalam rangka perlindungan produsen dan konsumen. 1.2.1 Program-Program RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 memuat 7 program untuk dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada periode RPJMD. Dari 7 program tersebut, 4 diantaranya (57,14%) merupakan program-program yang berkorelasi langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah sehingga dapat dikatakan sebagai program-program prioritas. Banyaknya programprogram Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

yang

menjadi program prioritas menunjukkan bahwa selama periode kepemimpinan daerah ini, sector Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan menjadi salah satu sektor utama yang hendak dibangun. Program-program Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Tabel 8. Program-program Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 No

Nama program Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi: 1 Program Peningkatan Kerjasama dan Investasi 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi: 5 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7 Program Transmigrasi Lokal Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021 dan Sumber Lainnya

61


Selain 7 program diatas, terdapat juga program-program yang bersifat rutin dan dilaksanakan tidak hanya oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melainkan seluruh perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdapat 1 program rutin tersebut meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.3 Telaahan Renstra Badan/Kementerian dan Renstra Provinsi 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015-2019 sebagaimana

telah

ditetapkan

berdasarkan

Peraturan

Kepala

BKPM

memuat

perencanaan jangka menengah tingkat nasional Berdasarkan dokumen Renstra tersebut, telaahan dilakukan terhadap identifikasi masalah dan tantangan, strategi dan arah kebijakan

yang

dikembangkan,

program-program

dan

kegiatan-kegiatan

yang

direncanakan, dan target-target yang hendak dicapai khususnya target yang dibebankan kepada Provinsi Kepulauan Riau untuk dicapai. 3.3.1 Masalah dan Tantangan pada Sektor Penanaman Modal Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam kurun 2015-2019. Dengan berlakunya MEA 2015, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang lebih berdaya saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta kemudahan dalam mendapatkan fasilitas. Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019

menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan. Tantangan pertama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi 62


dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur. Pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan Total Factor Productivity (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (comprehensive reform). Percepatan

pemerataan

pembangunan

antar

wilayah.

Pemerintah

terus

mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik. Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas listrik (service level) masih buruk. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya smelter, membutuhkan listrik yang sangat besar dan stabil.

63


Terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu: a. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung. Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di World Economic Outlook (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya

investasi

dunia

akibat

memburuknya

ekspektasi

terhadap

pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara eksportir minyak terkoreksi. b. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era commodities super cycle (peningkatan permintaan komoditi dunia). c. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi” moneter atau penghentian stimulus moneter (tapering off quantitative easing) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dunia. d. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan

Vietnam

dalam

menarik

penanaman

modal

khususnya

pasca

diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, techno readiness dan financial market

development. Kelima, Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh: a. Faktor Eksternal: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang akibat rencana kenaikan FFR (Federal Fund Rate) dan kebijakan Quantitative

Easing ECB (European Central Bank) dan BOJ (Bank of Japan) yang diikuti oleh sejumlah negara. b. Faktor Internal: defisit transaksi berjalan (current account). Terdapat risiko

missmatch utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan lindung tunai (forex hedging). 64


3.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: pertama adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan kedua adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. 1) Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi penanaman modal dari proyek "on the pipeline" melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : a. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM dan mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP di daerah; b. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan; c. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas: Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal serta menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundangundangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal; d. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara lain

green investment dan transfer teknologi; 65


e. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking), melalui strategi : -

Inventarisasi proyek penanaman modal strategis/prioritas yang mengalami hambatan.

-

Identifikasi masalah dan penanggungjawab teknis.

-

Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis untuk mencari solusi dan menyusun timeline penyelesaian masalah.

-

Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukan.

-

Monitoring dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian masalah kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Wakil Presiden.

2) Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: a. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas: ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi, industri padat karya, industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasilhasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, industri kemaritiman, industri substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri, Industri pengolahan produk pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor, industri pariwisata. Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut dilakukan melalui strategi: - Penyusunan rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan kesesuaian dan

66


ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah, jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis terkait. - Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai prioritas tahap pertama penyelenggaraan PTSP. - Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sektor-sektor tersebut. - Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis. - Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada Pemerintah. - Pelaksanaan

kegiatan

promosi

secara

terfokus

dan

terintegrasi

untuk

memasarkan sektor-sektor prioritas tersebut. b. Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat c. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, d. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi e. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM sesuai dengan perannya sebagai front office dan clearing house agent akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga financial closing. Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015-2019 secara lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan ditawarkan kepada swasta f. Meningkatkan

pemanfaatan

kerjasama

ekonomi

internasional

untuk

kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia keluar (outward investment). Kebijakan ini akan dilakukan melalui: - Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha. - Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing bersama di pasar global.

67


- Menyusun template Bilateral Investment Agreement/BIT dan Concession Treaty berdasarkan hasil review perjanjian BIT agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada dunia usaha dan pemerintah daerah. - Menyiapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam fora internasional. g. Meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan unit-unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi, melalui: - Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal. - Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur. - Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan, infrastruktur prioritas. - Melakukan market sounding dan policy dialogue proyek prioritas. - Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal proyek prioritas. - Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM. 3.3.3 Program dan Kegiatan yang direncanakan Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut: Tabel 9. Program dan kegiatan BKPM 2016-2021 Program Kegiatan Program Dukungan Manajemen Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lainnya BKPM (Generik) Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKPM

68


Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana BKPM

Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Deregulasi kebijakan penanaman modal. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM). Pengembangan potensi penanaman modal daerah. Pemberdayaan usaha nasional. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal. Kerjasama regional di bidang penanaman modal. Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan persetujuan penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan 69


Program

Kegiatan

penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera). Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan). Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi). Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah. Sumber : Renstra BKPM Tahun 2015-2019 3.3.4 Target-target yang ditetapkan 3.3.4.1 Target Penanaman Modal Dalam

kerangka

ekonomi

makro

RPJMN

2015-2019,

Pemerintah

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%, tingkat inflasi rata-rata 4,0% dan nilai tukar rata-rata Rp 11.900. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan total investasi (PMTB) Rp 22.534 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2010-2014). Peran PMTB terhadap PDB pada periode 2015-2019 rata-rata sebesar 35,4% atau meningkat dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (32,6%). Dengan demikian, diharapkan peran investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk membiayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit perbankan sebesar Rp 5.694 triliun, penerbitan saham sebesar Rp 734 triliun, penerbitan obligasi sebesar Rp 3.428 triliun, dan dana internal masyarakat atau perusahaan sebesar Rp 8.555 triliun. Sisanya diharapkan akan dibiayai melalui pembiayaan luar negeri sebesar Rp 4.070 triliun. Sesuai dengan meningkatnya kemampuan pengusaha dalam negeri dan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi, PMDN diharapkan meningkat peranannya dari 32,7% pada tahun 2014 menjadi 38,9% pada 70


tahun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan tumbuh rata-rata 19,5% pada periode 20152019. Peran PMA masih diperlukan untuk kegiatan usaha yang risikonya masih tinggi, biaya yang besar, membuka akses pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti terlihat pada Tabel 10 bahwa masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran yang diperkirakan masih menghadapi tekanan dari neraca perdagangan (defisit ekspor-impor). Tabel 10 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sumber Dana Proyeksi Tahun Sumber Dana

2014

2015

2016

2017

2018

Total 2019

20152019*

PMDN (Rp Triliun)

156,1

175,8

208,4 249,8 297,8 363,0

1.294,8

% Total

33,7

33,8

35,0

36,8

37,6

38,9

36,4

% Pertumbuhan

21,8

12,6

18,6

19,9

19,2

21,9

19,5

PMA (Rp Triliun)

307,0 343,7 386,4 429,0 494,7 569,0

2.223,8

Dalam USD miliar

29,2

28,6

32,2

35,8

41,2

47,5

185,3

% Total

66,3

66,2

65,0

63,2

62,4

61,1

63,6

% Pertumbuhan

13,5

12,0

12,4

11,0

15,3

15,2

13,2

463,1

519,5

594,8 678,8 792,5 933,0

Total

3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata Sumber : Hasil Analisis, 2014

Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 10 terlihat bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9% pada tahun 2014 menjadi 55,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang usaha prioritas nasional. Penanaman modal di sektor primer masih dianggap penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasokan bahan baku hilir perkebunan, mineral dan energi, serta sektor prioritas kemaritiman. Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan tenaga listrik.

71


Tabel 11 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sektor Proyeksi Tahun Sektor

2014

Total

2015

2016

2017

2018

2019

20152019*

Primer (Rp Triliun)

91,5

88,4

97,6

107,9

119,3

131,8

550,2

% Total

19,8

17,0

16,4

15,9

15,1

14,1

15,7

% Pertumbuhan

5,4

-3,4

10,4

10,6

10,6

10,5

6,5

Sekunder (Rp Triliun)

198,9

267,5 313,5

363,2 431,9

517,8

1.893,9

% Total

42,9

51,5

52,7

53,5

54,5

55,5

53,5

% Pertumbuhan

-1,1

34,5

17,2

15,9

18,9

19,9

19,6

Tersier (Rp Triliun)

172,7

163,6

183,7

207,7 241,3

283,4

1.079,7

% Total

37,3

31,5

30,9

30,6

30,4

30,4

30,8

% Pertumbuhan

55,9

-5,3

12,3

13,1

16,2

17,4

14,0

463,1

519,5

594,8 678,8 792,5 933,0

Total

3.518,6


Untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, penanaman modal akan didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti smelter, hilirisasi perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar Pulau Jawa diharapkan meningkat dari 43,1% pada tahun 2014 menjadi 62,0% pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 23,7% yaitu dari Rp 199,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5 triliun pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 10. Untuk itu, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

72


Tabel 12 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Wilayah Proyeksi Tahun Wilayah

2014

2015

2016

2017

2018

Total 2019

20152019*

Jawa (Rp Triliun)

263,3 282,6 302,6 317,4

337,6 354,5

1.594,7

% Total

56,9

54,4

50,9

46,8

42,6

38,0

46,5

Sumatera (Rp Triliun)

71

75,2

90,2

106,5

132,2

163,1

567,2

% Total

15,3

14,5

15,2

15,7

16,7

17,5

15,9

Kalimantan (Rp Triliun)

71,6

74,5

88,8

109

128,1

156,9

557,3

% Total

15,5

14,3

14,9

16,1

16,2

16,8

15,7

Sulawesi (Rp Triliun)

29,2

27,8

38,1

51,3

72,7

102,6

292,5

% Total

6,3

5,3

6,4

7,6

9,2

11,0

7,9

-5,3

24,9

31,9

43,2

58,1

177,1

Bali dan Nusa Tenggara 11,1 (Rp Triliun) % Total

2,4

19,0

4,2

4,7

5,5

6,2

4,8

Maluku (Rp Triliun)

1,4

3,7

9,5

13,4

16,1

18,7

65

% Total

0,3

7,3

1,6

2,0

2,0

2,0

1,8

Papua (Rp Triliun)

15,5

1,4

40,8

49,3

62,6

79,1

265

% Total

3,3

33,2

6,9

7,3

7,9

8,5

7,4

463,1

519,5

594,8 678,8 792,5 933,0

Total

3.518,6


3.3.4.2 Target Kinerja Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun target kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabe13.

73


Tabel 13 Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019 Target Kinerja Program

Sasaran

Indikator

Program

Meningkatnya

Peningkatan

kualitas

daya

iklim

saing penanaman

penanaman

modal

modal

realisasi

dan

investasi

2015 519,5 T

 Realisasi investasi  Rasio

2016

2017

2018

2019

594,8

678,8

792,5

933,0

T

T

T

T

52,80

57,40

62,00

%

%

%

36,30

37,60

38,90

%

%

%

45,60%

realisasi

49,10

penanama

%

modal

di

luar Jawa  Rasio

33,80%

realisasi investasi PMDN

35,00 %

Program

Meningkatnya

dukungan

kapasitas

Badan

manajemen

kelembagaan

Pemeriksa

dan

BKPM

Keuangan

pelaksanaan

mendukung

tugas

teknis tugas

lainnya BKPM

dalam

 Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

B

B

B

A

A

100%

100%

100%

100%

100%

(BPK) dan

fungsi BKPM

 Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Program

Meningkatnya

peningkatan

kuantitas

sarana

Persentase

dan tercapainya

dan kualitas sarana peningkatan 74


prasarana

dan prasarana

aparatur BKPM

sarana

dan

prasarana kerja

di

pusat

dan

daerah

Dari Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015 – 2019 baik dari isi visi maupun misi yang ada akan dijadikan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penjabaran dari visi misi Bupati terpilih periode 2016-2021. Mengingat apa yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kepulaun Anambas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan nasional baik masalah kepadatan/pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dan khusunya masalah ketenagakerjaan. Untuk itu antara baik visi, misi Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas harus selaras dan sinergi agar dapat menjawab permasalahan- permasalahan baik bidang ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan serta melalui dukungan dana yang ada. Permasalahan

pelayanan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian

yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas

dapat

diidentifikasi

berdasarkan

sasaran

Renstra

Kementerian

Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan dengan uraian berikut :

75


Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuapten Kepulauan Anambas Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya N O 1 1

JAJARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L 2 Kementerian Ketenagakerjaa n

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD 3 Pelatihan kerja :  Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan di KLK.  KLK belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal.  Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja.

Penempatan tenaga kerja :  Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja.  Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. Perluasan

SEBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT PENDOROG 4 INTERNAL Pelatihan Kerja 1. Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan. 2. Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan. 3. Masih terbatasnya modul dan standarstandar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan .

1.

2.

3.

4.

5 INTERNAL Meningkatnya MoU dengan perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan. Rintisan laboratorium produktivitas untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yg berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Peran tenaga kerja sarjana dalam informasi pasar kerja, serta sebagai pendamping & penggerak masyarakat untuk perluasan 76


kesempatan 4. Masih kerja di sektor kerja di sektor terbatasnya informal. informal belum Tempat Uji 5. Satgas berkembang Kompetensi Pengawasan secara optimal. beserta sumber Ketenagakerjaa daya n untuk Hubungan pendukungnya mendorong Industrial : . penegakan  Tingginya 5. Belum hukum norma konflik optimalnya ketenagakerjaa ketenagakerjaan pembinaan n. dalam produktivitas 6. Rintisan penentuan UMK kerja kepada Program dan masih masyarakat Transmigrasirendahnya maupun AKAD terpadu perlindungan perusahaan. mandiri untuk terhadap tenaga 6. Terbatasnya mengoptimalka kerja. alokasi dana n penempatan Pengawasan pelatihan kerja transmigrasi ketenagakerjaan : dan sekaligus  Perlindungan produktivitas penempatan tenaga kerja dibandingkan Antar Kerja melalui jumlah Antar Daerah. Program kebutuhan Jamsostek belum optimal. Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal. Ketransmigrasian :  Pemberangkata n calon transmigran tidak Penempatan optimal/sering Kerja tertunda EKSTERNAL keberangkatann 1. Minimnya 1. Ketersediaan IT kualitas dan ya. sebagai sarana kuantitas informasi yg fungsional memudahkan Pengantar & memperluas Kerja sehingga jangkauan pelayanan pelayanan. penempatan 2. Program CSR tenaga kerja (Corporate tidak bisa Social 77


dilakukan secara optimal. 2. Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif. 3. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal. 4. Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal. 5. Terbatasnya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada.

3.

4.

5. 6.

Responsibility) perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat. Meningkatnya proporsi sekolah kejuruan untuk mencetak calon tenaga kerja terampil/komp eten. Perubahan Program Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaa n. Keberadaan lembaga/asosia si profesi. Peningkatan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di perusahaan.

78


Hubungan Industrial 1. Minimnya kualitas dan kuantitas Mediator Hubungan Industrial yg memediasi kasus perselisihan. 2. Perselisihan Hubungan Industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama. 3. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja.

79


Pengawasan Ketenagakerjaan 1. Kualitas dan kuantitas fungsional Pengawas Ketenagakerjaa n tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Lemahnya penegakan hukum norma ketenagakerjaa n. 3. Belum optimalnya mekanisme pelaporan pengawasan ketenagakerjaa n melalui Permenakertra ns No. 09 Tahun 2005. 4. Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan Jamsostek bagi buruh/pekerja masih minim. Ketransmigrasian 1. Minimnya SDM yang membidangi Ketransmigrasi an. 2. Belum optimalnya implementasi UU no. 29 Tahun 2009 80


tentang Perubahan Atas UU no. 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasi an.

Pelatihan Kerja 1. Jumlah angkatan kerja yg tidak terampil/ kompeten masih tinggi. 2. Sebagian masyarakat belum mengenal KLK sehingga tidak mendapat informasi program pelatihan yg dilaksanakan KLK secara memadai. 3. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan IT sehingga informasi program pelatihan melalui media elektronik belum terakses dengan baik. 4. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau olehpelayanan KLK. 81


Penempatan Kerja 1. Kualitas SDM angkatan kerja relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat pekerjaan (tingkat pendidikan didominasi SD ke bawah).\ 2. Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha (mismatch). 3. Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja. 4. Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja. 5. Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja. 6. Rendahnya 82


animo pencari kerja untuk bekerja di Provinsi lain (lebih memilih mencari pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas). 7. Peluang kerja di luar negeri masih didominasi jabatan/pekerj aan informal sehingga rentan dari segi perlindungan. 8. Angkatan kerja (terutama yg berusia muda ) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset). 9. Belum optimalnya sinkronisasi dan respon terhadap regulasi di bidang penempatan tenaga kerja. Hubungan Industrial 1. Minimnya kepedulian perusahaan untuk membentuk LKS Bipartit di perusahaannya 83


. 2. Fungsi LKS Bipartit di perusahaan belum optimal sehingga banyak kasus perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal. 3. Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen. Kurang optimalnya fungsinya Dewan Pengupahan & LKS Tripartit. 4. Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja. Pengawasan Ketenagakerjaan 1. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek. 2. Minimnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan 84


perusahaannya sesuai UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaa n di perusahaan. 3. Belum optimalnya kepatuhan perusahaan untuk menerapkan hukum norma ketenagakerjaa n. 2

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Ketransmigrasian 4. Kurang optimalnya daerah penempatan transmigrasi dalam persiapan pemukiman (ketersediaan lahan, bangunan & sarpras lainnya) yg menyebabkan keterlambatan pemindahan transmigran. 5. Inkonsistensi tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antar daerah yg telah dilakukan.

85


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dalam jangka waktu 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Tata Ruang Wilayah seperti yang dijelaskan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016-2031 utamanya memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditahapkan selama kurun waktu 20 tahun. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 20112031, dapat dilihat pada tahapan RTRW yang memasuki lima tahun kedua, di mana Tabel 14 memerlihatkan berbagai program utama yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tabel 14 Struktur Ruang Menurut Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumber No Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana Dana 2 Perwujudan Sistem Prasarana 2.5 Kawasan Peruntukan Industri f. Peningkatan Kualitas Kabupaten APBD Dinas Sumber daya Manusia Kepulauan Kabupaten Perindustrian dan Lokal untuk Anambas Perdagangan Mendukung Disnakertrans Penyediaan Tenaga Kabupaten Kerja 2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata d. Program Kabupaten Kepulauan APBD Dinas Pariwisata, pembentukan Anambas Kabupaten Badan pusat informasi APBD Penanaman pariwisata terpadu Provinsi Modal Dinas dan sistem informasi Komunikasi dan manajemen promosi Informatika, pariwisata daerah Kabupaten dan Provinsi 2.7 Kawasan Peruntukan Permukiman d. Pemetaan Zona Kawasan Perkotaan APBD Dinas PU, Kantor Permukiman Kabupaten, Pelayanan Eksistingdan Kawasan APBD Perizinan Terpadu Siap Bangun Provinsi Kabupaten dan Provinsi 86


f.

Penyusunan Rencana Kawasan Perkotaan APBD Dinas PU, Kantor Induk Kawasan Siap Kabupaten, Pelayanan Bangun (KASIBA)dan APBD Perizinan Terpadu Lingkungan Hidup Provinsi Kabupaten dan Siap Bangun (LISIBA) Provinsi Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 3.4.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Di dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 telah dijelaskan bahwa kondisi fisik wilayah pulau-pulau kecil seperti Anambas harus disadari di tengah berbagai potensi yang dimiliki, namun juga memiliki berbagai keterbatasan. Hal ini berkaitan dengan kontur Kepulauan yang cenderung berbukit, tidak memiliki daratan yang cukup luas, tidak memiliki catchment area yang cukup luas, dan hanya memiliki sungai-sungai kecil atau genangan. Namun kawasan pulau-pulau kecil juga memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulaupulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Tentu semua hal itu menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan dan penggunaan lahan daerah. Dimana sebagai kawasan yang baru berkembang, rencana penggunaan lahan wilayah akan dieksploitasi untuk membuka kawasan perumahan, pertanian, pertambangan dan juga berbagai infrastruktur serta fasilitas dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah. Namun jika tidak direncanakan dengan bijak, maka bukan tak mungkin berbagai persoalan lingkungan akan muncul seperti yang sudah mulai terjadi saat ini. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh limbah dan sampah rumah tangga yang langsung dibuang ke laut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan intervensi pemerintah yang belum maksimal akan menyebabkan permasalahan besar mengingat keterbatasan lahan dalam menampung dan mengolah sampah di wilayah kepulauan. Semakin meningkatnya lahan terbangun di Kepulauan Anambas menyebabkan kebutuhan ruang dengan membuka ruang laut dan bukit dengan pola 87


yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbu karang di wilayah laut. Membuka hutan untuk permukiman atau pun pertanian menyebabkan lahan memiliki daya serap air yang semakin berkurang. Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selain itu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkan permasalahan lain di masa yang akan datang. Setelah dilakukan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, juga dilanjutkan dengan menelaah KLHS Kepulauan Anambas. Berdasarkan kedua dokumen tersebut dan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan urusan di bidang Penanaman Modal, tenaga kerja dan transmigrasi. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (strengths) yang harus dioptimalkan. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga tahun 2021 mendatang adalah: 88


1. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja. 2. Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal. 3. Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek/BPJS belum optimal. 4. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja. 5. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja. 6. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. 7. Pelaksanaan program transmigrasi belum optimal. 8. Masih banyak lokasi Transmigrasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear dan clean. 9. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi. 10. Belum tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan pelayanan perizinan. 11. Kapasitas pemahaman penduduk tentang pelayanan investasi dan penanaman modal masih rendah. 12. Partisipasi dan kontribusi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal terkait peningkatan iklim investasi. 13. Belum meratanya sebaran investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. 14. Belum optimalnya kegiatan promosi setiap sektor. 15. Belum memadainya informasi potensi investasi

89


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai unsur pembantu kepala daerah dan

DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Sebagaimana telah tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, ii) hasil identifikasi isu-isu strategis, dan iii) penyelarasan dengan tujuan dari Renstra BKPM dan Kementerian Tenaga Kerja. Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2016-2021 adalah sebagai berikut:

90


Misi IV : Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.

No 1

Tujuan Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

Indikator Sasaran

Sasaran Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan

Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi

1

2

3

4

5

6

0

5,500,000,000

6,000,000,000

6,500,000,000

7,000,000,000

7,500,000,000

Misi V : Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif Target Kinerja Sasaran pada Tahun keNo

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha

Ranperda Bidang Perizinan dan Penanaman Modal.

0

1 Perbub

1 Perda

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha

7 Hari

7 Hari

7 Hari

1 1

Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

2

3

4

5

6 1 Perda

.

Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha

7 Hari

7 Hari

7 Hari

91


No

Tujuan

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

Indikator Sasaran 1

2

Meningkatkan daya tarik investasi daerah

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan

3

2 PMA dan 21 PMDN

5 2 PMA dan 23 PMDN

6

2 PMA dan 17 PMDN

Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi investasi

Jumlah jenis insentif fiskal dan non fiskal

0

1

Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif

Nilai investasi yang terealisasi

43.778.650.000

56,912,245,000

Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens

Forum koordinasi investasi yang terbentuk dan berjalan

0

1 Forum

Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah

Nilai investasi pada sektor unggulan daerah yang terealisasi Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

19.800.000.000

20.500.000.000

22.500.000.000

23.200.000.000

23.900.000.000

24.300.000.000

5 Kasus

4 Kasus

3 Kasus

2 Kasus

1 Kasus

0 Kasus

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

15 dari 150 Orang

15 dari 150 Orang

30 dari 150 Orang

30 dari 150 Orang

30 dari 150 Orang

150 Orang

Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan

2 PMA dan 19 PMDN

4

2 PMA dan I5 PMDN

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif

3

2

Jumlah PMA/PMDN

2 PMA dan 25 PMDN 1

63,479,042,500

70,045,840,000

76,612,637,500

83.795.072.000 1 Forum

92


Target Kinerja Sasaran pada Tahun keNo

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan

1

2

3

4

5

6

0

0

10 Orang

20 Orang

15 Orang

15 Orang

PROGRAM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1.

Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Sebagai Embrio Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikemabangkan

0

0

1

1

1

0

Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan di Kawasan Transmigrasi

0

0

25 Orang

25 Orang

20 Orang

25 Orang

93


4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimanaPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (value added) bagi

stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai wadah pelayanan publik yang profesional. 2. Peningkatan

jumlah

investasi

daerah

melalui

optimalisasi

kemitraan

(kerjasama) dengan stakeholders dan promosi peluang investasi daerah secara mandiri yang efektif dan efisien melalui penyediaan brosur dan majalah potensi unggulan daerah. 3. Peningkatan dan Pengembangan terhadap Manajemen Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilakukan oleh aparatur melalui peningkatan

Standard Operasional Prosedur(SOP) sebagai acuan kerja guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur.

94


4. Pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal yang baik dengan penyediaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. 5. Peningkatan dalam proses penyelesaian dan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat. 6. Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yang memudahkan dan memperluas jangkauan pelayanankhususnya informasi tentang lapangan pekerjaan. 7. Rintisan kerjasama Kabupaten ke Kabupatendi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 8. Peningkatan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di perusahaan. 9. Optimalisasi pelatihan serta perbaikan kurikulumpelatihan guna mendukung terwujudnya Tenaga Kerjadengan tingkat keterampilan dan kompetensi yangberorientasi pada kebutuhan pasar kerja. 10. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja. 11. Pembinaan dan pengembangan produktivitasmasyarakat. 12. Pengembanganjejaring

informasi

pasar

kerja

untuk

mengoptimalkan

penyerapan Tenaga Kerja di pasar kerja

95


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 P R O G R A M Yang dimaksud adalah serangkaian kumpulan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam kurun waktu yang telah disepakati berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenga Kerja merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenga Kerja. Program prioritas beserta indikator keluaran program (outcomes) sebagaimana tercantum dalam RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenga Kerja. Program dan kegiatan

juga

harus

dapat

memecahkan

permasalahan

pembangunan

daerah

sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenga Kerja. Indikator keluaran program (outcomes) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (beneficiaries) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan. Misi IV : Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.

96


Misi V: Menumbuh kembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penjabarannya dapat dilihat pada lampiran. Sebanyak 8 (delapan) Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan: 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 7. Program Pengembangan wilayah Transmigrasi; 8. Program Transmigrasi lokal; Untuk mewujudkan program-program tersebut, dibutuhkan langkah-langkah dan tindak pelaksanaannya secara sistematis dan terpadu baik yang dapat diselesaikan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran maupun yang berkelanjutan (multy

years). 5.1 K E G I A T A N Merupakan sekumpulan langkah dan / atau tindakan pengerahan sumberdaya secara terpadu dan berkelanjutan sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu dalam bentuk barang maupun jasa. Rangkaian kegiatan merupakan upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan 8 (delapan) Program yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 37 Kegiatan, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri 3 (tiga) Kegiatan yaitu : a. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; c. Penyediaan Rutinitas Perkantoran;

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi , terdiri 7 (tujuh) Kegiatan yaitu : a. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi; 97


b. c. d. e. f. g.

Penyelenggaraan Pameran Investasi; Penyediaan Bahan Promosi Investasi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi; Penyusunan Data Base Potensi Investasi; Pembuatan Bahan promosi; Promosi, Event dan Expo Investasi Daerah Dalam dan Luar Negeri

3. Progam Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdiri 7 (tujuh) Kegiatan yaitu: a. b. c. d. e. f.

Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal; Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Perizinan; Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Penanaman Modal Daerah; Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kepulauan Anambas. g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). h. Pengembangan Aplikasi Secara PSE. 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri 5(lima) Kegiatan yaitu: a. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah; b. Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja; c. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur BLK; d. Pemeliharaan Ruti/Berkala Sarana dan Prasarana BLK; e. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Pencari Kerja; 5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan terdiri 3 (tiga) Kegiatanyaitu: a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja; b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Life Skill; 6. Program Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaanterdiri5 (lima) Kegiatanyaitu: a. Fasilitasi Pemahaman Peraturan Penyesalan ProsedurPerlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL); c. Pembinaan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Norma-norma Ketenagakerjaan; 98


d. Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit; e. Fasilitasi Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan; 7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, terdiri 7 (tujuh) Kegiatan yaitu: a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Transmigrasi; c. Data Base Lahan Transmigrasi Jemaja dan Jemaja Timur; d. Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu modal Usaha dikawasan Transmigrasi; e. Pendataan Calon Permukiman Kawasan Transmigrasi; f. Kegiatan Pendataan dan Evaluasi Wilayah Transmigrasi; g. Indentifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi:

99


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kabupaten Kepulauan Anambas (2016-2021) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

1

2 Tercapainya Tertib Pelayanan Administrasi , Kelancaran Administrasi Keuangan AdminisPerkanto dan Perkantoran, Serta Meningkatnya Kualitas ran Berjalan Kerja Aparatur dengan Baik Meningkatnya Daya Tarik

Meningkatnya Promosi Investasi Daerah Secara Lebih Efektif

Menguatnya Investasi Daerah Kesepahaman Antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Melalui Koordinasi yang Intens

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

3 Tersedianya Tertib Administrasi, Kelancaran Administrasi Keuangan dan Perkantoran , Serta Meningkatnya Kualitas Kerja Aparatur

4

5

Nilai Investasi Yang

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

2021

SKPD (2021)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nihil

12 Bulan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6

Tersedianya jasa administrasi keuangan

1.132.840.000

12 Bulan

1.489.275.000

12 Bulan

1.870.655.000

12 Bulan

1.990.655.000

12 Bulan

2.100.655.000

12 Bulan

2.210.655.000

72 Bulan

Lokasi

Rp 21

22

10.794.735.000

Nihil

12 Bulan

38.040.000

12 Bulan

91.200.000

12 Bulan

86.080.000

12 Bulan

106.080.000

12 Bulan

116.080.000

12 Bulan

126.080.000

72 Bulan

563.560.000

KKA

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Terlaksananya penyediaan jasa tenaga PTT, CS

Nihil

12 Bulan

341.460.000

12 Bulan

691.740.000

12 Bulan

951.235.000

12 Bulan

951.235.000

12 Bulan

951.235.000

12 Bulan

951.235.000

72 Bulan

4.838.140.000

KKA

Perkantoran Penyediaan Rutinitas Perkantoran

Nihil

12 Bulan

753.340.000

12 Bulan

706.335.000

12 Bulan

833.340.000

12 Bulan

933.340.000

12 Bulan

1.033.340.000

12 Bulan

1.133.340.000

72 Bulan

5.393.035.000

KKA

43.778.650.000

50.345.447.500

148.100.000

63.479.042.500

2.775.000.000

83.795.072.000

12.881.565.000

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Forum Koordinasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Investasi yang

Penyediaan Bahan Promosi Investasi

Berjalan

2016

7

terealisasi

Terbentuk dan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) Jumlah Pameran Investasi yang diikuti Jumlah Paket Bahan promosi investasi yang

3.218.465.000 ############

3.330.000.000

76.612.637.500

3.410.000.000 83.795.072.000

0

-

-

-

-

1 Kali

190.000.000

1 Kali

200.000.000

1 Kali

220.000.000

1 Kali

240.000.000

4 Kali

850.000.000

KKA

0

1 Paket

204.450.000

-

.-

1 Paket

245.000.000

1 Paket

260.000.000

1 Paket

290.000.000

1 Paket

310.000.000

5 Paket

1.105.000.000

KKA

Nihil

12 Kali

200.000.000

12 Kali

148.100.000

12 Kali

235.000.000

12 Kali

250.000.000

12 Kali

265.000.000

12 Kali

265.000.000

72 Rapat

1.163.100.000

KKA

Terlaksnanya Potensi Investasi

Nihil

-

-

-

-

1 Dokumen

434.015.000

1 Dokumen

450.000.000

1 Dokumen

455.000.000

-

-

3 Dokumen

1.339.015.000

KKA

Terlaksananya Penyediaan Bahan Promosi

Nihil

-

-

-

-

1 Paket

214.450.000

1 Paket

220.000.000

1 Paket

225.000.000

-

-

3 Paket

659.450.000

KKA

Nihil

-

-

-

-

10 Investor

400.000.000

11 Investor

450.000.000

12 Investor

455.000.000

13 Investor

46 Investor

1.765.000.000

KKA

-

-

-

-

4 Unit

6.000.000.000

KKA

Koordinasi & Fasilitasi Kerjasama Investasi

disediakan/tersedia Rapat Koordinasi Investasi

Penyusunan Data Base Potensi Investasi Pembuatan Bahan Promosi

Promosi, Event dan Expo Investasi Daerah Dalam Terlakasananya Pameran Investasi Daerah Dalam dan Luar dan Luar Negeri

404.450.000 56.912.245.000

Negeri

460.000.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi meningkatnya Kepastian Mengembangka Hukum Terkait Investasi dan Usaha n Layanan Meningkatnya Investasi yang Kemudahan Prosedur Perizinan Investasi dan Memberikan Usaha

Ranperda Bidang

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Perizinan dan

Realisasi Investasi

Penanaman Modal Waktu yang di

Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal

Mengurus Perizinan

Kepastian, dan

Investasi dan Usaha

Proses Perizinan Bagi Investor dan Pengusaha

Adanya Insentif Fiskal dan Non Fiskal Serta Fasilitasi Investasi Berkembangnya Potensi Investasi Unggulan Daerah

Jumlah PMA dan PMDN

Jumlah PMA/PMDN

Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Perizinan

Ranperda Bidang Perizinan

Jumlah Jenis Insentif

Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda

Fiskal dan Non Fiskal

Penanaman Modal Daerah

Nilai Investasi Pada

Pengendalian dan Pengawasan Penanaman

Sektor Unggulan

Modal dan Perizinan

Daerah yang

Penyusunan Standar Pelayanan Berstandar ISO

Terssedianya Standar Pelayanan Berstandar ISO

Terealisasi

Penigkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Non Perizinan

Ranperda Bidang Penanaman Modal Daerah

Laporan Pengendalian Pengawasan Investasi

Perizinan dan Non Perizinan

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Dokumen rencana umum penanaman modal (RUPM) (RUPM) Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengembangan Aplikasi Secara PSE

Terlaksnanya Pengembangan Aplikasi Secara PSE

Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP

Nihil

2 PMA dan 2 PMDN

2 PMA dan15 PMDN

170.150.000

2 PMA dan 17 PMDN

1 Unit

420.925.000

2 PMA dan 19 PMDN

1.500.000.000

1.858.000.000

1 Unit 2 PMA dan 21 PMDN

1.500.000.000

2.260.000.000


1.500.000.000

2.300.000.000


1.500.000.000

1.360.000.000 2 PMA dan 25 PMDN

8.369.075.000

Jumlah Peserta sosialisasi perizinan dan penanaman modal

Butuhkan Untuk

Kemudahan,

Transparansi

Jumlah Media Promosi BillBoard yang dibuat

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

Nihil

-

-

-

-

0

12 Bulan

0

-

0

7 Hari

170.150.000

200 Orang

150.000.000

200 Orang

-

1 Perda

300.000.000

-

-

-

1 Laporan

-

200.000.000 -

-

-

-

-

400 Orang

-

-

-

-

-

1 Perda

300.000.000

-

-

-

-

1 Laporan

230.000.000

1 Dokumen

250.000.000

-

1 Dokumen

1.000.000.000

-

1.130.000.000

250.000.000

280.000.000

-

1 Perda

300.000.000

KKA

1 Perda

300.000.000

KKA

270.000.000

4 Dokumen

950.000.000

KKA

-

1 Dokumen

1.000.000.000

KKA

72 Bulan

1.414.650.000

KKA

526.425.000

KKA

194.500.000

12 Bulan

230.000.000

12 Bulan

-

Tahap I

226.425.000

Tahap II

300.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

400.000.000

-

-

1 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000

3 Paket

1.200.000.000

KKA

7 Hari

-

7Hari

-

5 Hari

278.000.000

5 Hari

5 Hari

370.000.000

5 Hari

400.000.000

5 Hari

1.398.000.000

KKA

-

12 Bulan

KKA

12 Bulan

350.000.000

12 Bulan

1 Dokumen

1.280.000.000

-

290.000.000

-

1 Dokumen (2 Tahap)

dan usaha

100


Meningkatkan

Berkembangnya

Jumlah Tenaga Kerja

Kualitas Sumber Pendidikan yang Berbasis yang dilatih Dinas Daya Manusia

Keterampilan dan

Penanaman modal

UKM dan Wira

Kewirausahaan

dan PTSP,

Usaha

Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja yang Efektif dan Memperluas Informasi Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Hubungan Industrial

Meningkatnya

Tenaga Kerja yang ditempatkan

Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatnya Iklim Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang Hubungan Industrial Kondusif Pertahun

Program Peningkatan Kualitas dan

Jumlah Tenaga Kerja Berbasis Kopetensi, dan Wira

Produktivitas Tenaga Kerja

Usaha yang di Latih

-

15 Orang

30 Orang

1.480.000.000

30 Orang

1.400.000.000

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah

Belum Terlaksana

-

-

-

-

1 Dokumen

250.000.000

1 Dokumen

250.000.000

Tersedianya Tenaga Pelatih/Instruktur BLK yang Profesional

Belum Terlaksana

-

-

-

-

4 Orang

80.000.000

-

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/ Instruktur BLK Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan

Tersedianya Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan

Keterampilan Kerja

Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK Meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Life Skill

Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja Terlaksanay Penyeberluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Program Perlindungan dan Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Pengembangan Lemaga Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Terlaksananya Berbagai Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan Tentang Ketenagakerjaan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Laporan Dan Rekomendasi Kepada Dewan Pengupahan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Peminaan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Norma- Norma Terlaksanaya Pengawasan Terhadap PerusahanKetenagakerjaan Perusahaan Migas dan Non Migas Peningkatan Peran Lemabaga Kerjasama TRIPARTIT Fasilitasi rapat Koordinasi Dewan Pengupahan

Mengembangk Berkembangnya Jumlah Kawasan an Kawasan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi yang Transmigrasi Sebagai Embrio Pusat dikembangkan seabagai Pusat Pertumbuhan Baru Pertumbuhan Baru

Terlaksanya Pendidikan dan Pelatihan Life Skill

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Rekomendasi Kebikajan Ketenagakerjaan untuk Ditetapkan Oleh Pemerintah (Gubernur/ Bupati) Rekomendasi Nilai kebutuahn Hidup Layak Sebagai dasar Penetapan UMK Oleh Pemerintah (Gubernur/ Bupati) Berkembangnya Kawasan Transmigrasi yang Memiliki Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Sehingga Dapat Meningkatkan Perekonomian di Kawasan Transmigrasi

Peningkatan Kerjasama Antar wilayah, Antar Daerah Mendapatkan SDM Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Daerah Tersebut Pengembangan Kawasan Tarnsmigrasi Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Tersedianya Sarana Untuk Mendistribusikan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Jual Beli Masyarkat Transmigrasi Transmigrasi

280.554.999

15 Orang

Bahan Pendidikan dan Pelatihan

-

Tenaga Kerja yang dilatih

15 Orang

-

Belum Terlaksana

-

-

-

75 Orang

-

-

-

280.554.999

-

15 Orang

980.790.000

-

-

-

500.000.000

10 Unit

500.000.000

40 Unit

2.000.000.000

KKA

30 Orang

400.000.000

150 Orang

2.861.344.999

KKA

-

1 Kegiatan

250.000.000 1 Kegiatan

250.000.000

-

250.000.000

KKA

-

10 Orang

650.000.000

20 Orang

650.000.000

15 Orang

40.000.000

15 Orang

40.000.000

1 Dokumen

40.000.000

1 Dokumen

40.000.000

40.000.000 1 Dokumen

40.000.000

1 Dokumen

40.000.000 1 Dokumen

40.000.000

Tenaga Kerja yang dilatih

-

-

-

-

30 Orang

570.000.000

30 Orang

570.000.000

5 Kasus

5 Kasus

3 Kasus

500.000.000

2 Kasus

725.000.000

300.000.000

163.000.000

-

-

-

-

-

1 x Sosialisasi

4 Dokumen

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen

3x Pemeriksaan Terhadap 40 Perusahaan

1x Pemeriksaan Terhadap 40 Perusahaan

171.580.000

-

-

-

-

-

Belum Ada

1 Dokumen

Belum ada

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000.000

-

-

-

-

300.000.000

-

-

-

-

500.000.000 1 Pasar Rakyat

-

-

-

-

-

7 Kecamatan

220.000.000

7 Kecamatan

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan Modal Koperasi bagi Masyarakat Transmigrasi

-

1 Laporan

-

-

Tersedianya Lokasi Kawasan Transmigrasi

-

-

KKA

400.000.000

1 Dokumen

,-

KKA

80.000.000

10 Unit

-

-

1.000.000.000

30 Orang

-

Tersedianya Data Wilayah Transmigrasi

4 Orang

500.000.000

-

Pendataan dan Evaluasi Wilayah Transmigrasi

-

6.191.344.999

400.000.000

-

Tersedianya Lembaga Keuangan yang Bisa Memberikan Modal Usaha Bagi Masyarakat Transmigrasi

3 Dokumen

10 Unit

-

Tersedianya Data Pemukiman Kawasan Transmigrasi

150 Orang

250.000.000

30 Orang

-

Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi

-

1.150.000.000

500.000.000

-

Pendataan Calon Pemukiman Kawasan Transmigrasi

-

30 Orang

1 Dokumen

400.000.000

-

150.714.000 1 Dokumen

250.000.000

10 Unit

Sistem Informasi Pasar Kerja 1 Paket

4 Kasus

1.150.000.000

30 Orang

980.790.000

Yang disebarluaskan ke-7 Kecamatan

322.294.000

30 Oarng

1 Dokumen

163.000.000 -

200.000.000

1 Dokumen

-

1 Kasus

2 Dokumen

80.000.000

KKA

4 Dokumen

160.000.000

KKA

60 Orang

1.140.000.000

KKA

0 Kasus

2.235.294.000

-

-

-

1x Sosialisasi

300.000.000

KKA

-

-

-

1 Dokumen

300.000.000

KKA

-

-

-

-

-

171.580.000

KKA

-

1 Dokumen

200.000.000

-

1

420.000.000

1

1.040.000.000

1

20

350.000.000

200.000.000

1.380.000.000

-

225.000.000

1 Laporan

275.000.000

135 Orang

-

-

-

460.000.000 0 Kasus

-

-

200.000.000 1 Dokumen

20 Orang

-

300.000.000

-

1 Dokumen

-

6 Dokumen

1.263.714.000

KKA

-

-

1 Dokumen

200.000.000

KKA

1.310.000.000

-

-

3

25 Orang

350.000.000

-

-

65 Orang

1.000.000.000

KKA

1 Pasar Rakyat

700.000.000

-

-

2 Pasar Rakyat

1.200.000.000

KKA

240.000.000

7 Kecamatan

260.000.000

-

-

7 Kecamatan

720.000.000

KKA

200.000.000

-

-

-

-

-

200.000.000

KKA

-

-

-

2 Laporan

400.000.000

KKA

-

-

-

1 Laporan

250.000.000

KKA

-

-

-

-

1 Laporan

250.000.000

-

250.000.000 -

1 Dokumen

275.000.000

3.770.000.000

Indentifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

Jumlah

2.310.288.999

4.039.090.000

-

620.000.000

11.395.655.000

10.770.655.000

45.622.013.999

101


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerj yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan RPJMD. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJMD hendak diwujudkan oleh seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terdapat 14 indikator kinerja yang digunakan oleh Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 20162021 dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021. Ke-14 indikator kinerja ini dikatakan mengacu karena kesemuanya terdapat dalam RPJMD baik sebagai indikator sasaran, indikator program, maupun indikator kinerja daerah. Ke-14 indikator kinerja ini ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

102


No

1 2

Indikator Kinerja

Jumlah Pameran Investasi yang diikuti Jumlah Paket Bahan promosi investasi yang disediakan

Kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 0

Target Capaian Setiap Tahun

2016 -

2017

2018

2019

2020

2021

0 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

4 Kali

0

1 Paket

0

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

12 Rapat

12 Rapat

12 Rapat

12 Rapat

12 Rapat

12 Rapat

72 Rapat

1 Unit

1 Unit

4 Unit

3

Rapat Koordinasi investasi

0

4

Jumlah Media Promosi BillBoard yang dibuat

0

1 Unit

1 Unit

5

Jumlah Peserta sosialisasi perizinan dan penanaman modal

0

200 Orang

200 Orang

6

Ranperda Bidang Perizinan

0

1 Perda

7 8 9

10

Ranperda Bidang Penanaman Modal Laporan Pengendalian Pengawasan Investasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan Non perizinan Dokumen rencana umum penanaman modal (RUPM) Kabupaten Kepulauan Anambas

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

400 Orang 1 Perda

1 Perda

0

1 Perda

0

0

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

4 Laporan

0

25%

35%

45%

55%

60%

65%

65%

Tahap 1

Tahap II

0

1 Dokumen (2Tahap) 103


No

11 12 13 14

Indikator Kinerja

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha Jumlah Tenaga Kerja Yang dilatih Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan

Kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7 Hari

7 Hari

7 Hari

7 Hari

7 Hari

7 Hari

7 Hari

15 Orang 0 Orang

15 Orang 0 Orang

30 Orang 10 Orang

30 Orang 20 Orang

30 Orang 15 Orang

30 Orang 15 Orang

5 Kasus

4 Kasus

3 kasus

2 Kasus

1 Kasus

0 Kasus

75 orang -

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 7 Hari 150 Orang 135 Orang 15 Kasus (100%) Terselesaikan

104


BAB VII PENUTUP Sebagai salah satu Urusan Wajib, bidang penanaman modal dan Transmigrasi dan Ketenagakerjaan berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya saing setiap daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui pertumbuhan investasi. Oleh karenanya, pertumbuhan investasi sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional akan semakin cepat terwujud apabila didukung dengan kemudahan berinvestasi. Salah satu wujud kebijakan daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan antara lain dengan pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, yang antara lain mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan investasi dan perizinan secara terpadu yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang transmigrasi. Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, terukur, efisien dan efektif dalam rangka pelayanan publik yang baik dan berdaya saing, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021 ini merupakan salah satu pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modaldan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance), khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan dan penetapan RENSTRA yang dinamis ini merupakan konsepsi strategis yang dimungkinkan untuk dievaluasi dan disempurnakan selama rentang waktu pelaksanaannya, khususnya apabila dihadapkan kepada situasi dan kondisi serta dinamika perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 105


yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2016 – 2021 ini dapat dijadikan acuan di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Tarempa,

Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

YUNIZAR, SE, M.P PEMBINA Tk.I NIP. 19700623 199803 1 009

106

Rancangan RENSTRA PD Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja T.A BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents