DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JL. LINTAS SUMATERA KM. 4 PULAU PUNJUNG SUMATERA BARAT TELP. 0754- 451485 FAX 0754 - 451485

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah. RENJA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan kegiatan Tahun 2016 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memuat uraian lebih rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016. Rencana Kerja (RENJA) secara garis besar berisikan tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Kerja Tahun yang akan datang. Uraian dan evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya, berfungsi sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta untuk dasar penilaian tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan Rencana Kerja Tahun yang akan berjalan merupakan pedoman rencana program dan kegiatan serta target kinerja tahun yang akan datang Akhir kata melalui dokumen RENJA, ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pulau Punjung, Maret 2015 Kepala Dinas

RINALDI PUTRA. SH NIP. 19590420 198303 1 008

Renja Dinsosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

1

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................ 1 1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................................. 4 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................... 6 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..................................................................................... 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......................................... 8 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ..................................................................................................... 8 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ................................................................... 15 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ..................... 20 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ................................................... 24 2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..................... 25 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................... 26 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..................................................... 26 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ................................................................... 34 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN................................................................................... 37 BAB 1V PENUTUP ................................................................................................................ 40



BAB I PENDAHULUAN 1. 1 LATAR BELAKANG Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan penjabaran tahun ke Satu dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra –SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – 2020, Dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2016, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2020 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, merupakan implementasi dari berlakunya Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2008 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan tersebut maka Dinas Sosial

Renja Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

1

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya

membidangi 2 (dua) urusan

wajibdan 1 (satu) urusan pilihan, yakni urusan Sosial, urusan Tenaga Kerja, Kedua urusan ini sangat terkait dan saling menunjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan persoalan angkatan kerja, khususnya masyarakat Dharmasraya Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat SKPD. Penyusunan renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja Dinsosnakertrans Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum yang berlaku mengacu kepada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan berpedoman kepada Renstra Dinsosnakertrans Tahun 2016-2020. Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinsosnakertrans Tahun 2016 dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, khususnya lampiran II (kedua) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara ringkas penyusunan Renja Dinsosnakertrans terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut : Gambar 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DINSOSNAKERTRANS TAHUN 2016

Persiapan

Pembentukan SK Orientasi Penyusunan agenda tin kerja Penyiapan data/informasi

Penyusunan Rancangan Renja

Forum SKPD

Penyusunan rancangan yang mengacu pada RKPDKabupaten dan Renstra Dinsosnakertrans Evaluasi program dan kegiatan Memecahkan masalah yang dihadapi Usulan program/kegiatan masyarakat

Penyelarasan program/kegiatan Penajaman indikator dan target kinerja Penyelarasan program/kegiatan antar SKPD Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan


Tahapan Penetapan Renja Penyempurnaan rancangan renja Verifikasi rancangan renja oleh Bappeda Pengesahan Bupati Penetapan Kepala Bappeda

2

Lebih jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan dalam penyusunan renja Dishubkominfoparbud Tahun 2016 adalah sebagai berikut : I. Tahapan Persiapan ; meliputi proses (1) Pembentukan SK tim penyusun renja (2) Orientasi tim kerja (3) Penyusunan agenda tim kerja (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Dinsosnakertrans. II. Tahapan Penyusunan rancangan renja Dinsosnakertrans tahun 2016 ; meliputi proses (1) penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2016 dan renstra Dinsosnakertrans Tahun 2016-2020 yang mengacu kepada RPJP 2005- 2025 Kabupaten Dharmasraya (2) mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya (3) memecahkan masalah yang sedang dihadapi (4) berdasarkann usulan program dan kegiatan dari masyarakat. III. Pelaksanaan Forum SKPD. Peserta forum SKPD terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan, SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum SKPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 54 tahun 2010, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan (Permendagri 54/2010 pasal 149 ayat (2)). Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk : a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan; b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; c)

Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan

d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.


3

Hasil pelaksanaan forum SKPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan forum SKPD, berita acara forum SKPD dijadikan bahan dalam penyempurnaan rancangan renja SKPD. Dimana penyempurnaan seluruh rancangan renja SKPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2015. IV. Penetapan

Renja

Dinsosnakertrans

Tahun

2016.

Proses

penetapan

Renja

Dinsosnakertrans dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinsosnakertrans adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap renja Dinsosnakertrans oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinsosnakertrans sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya

disampaikan

oleh

kepala

Dinsosnakertrans

kepada

Bupati

untuk

mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Dinsosnakertrans Tahun 2016 melalui Keputusan Kepala Dinsosnakertrans.

1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Renja Dinsosnakertrans Tahun 2016 mengacu kepada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);


4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya; 14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013. 15. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;


5

16. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil; 17. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil; 18. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi; 19. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan; 20. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking)Perempuan dan Anak.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Renja Dinsosnakertrans Tahun 2016 adalah untuk menetapkan

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinasosnakertrans dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinsosnakertrans Tahun 2016 adalah untuk : -

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinsosnakertrans tahun 2016.

-

Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Dishubkominfoparbud sesuai aturan yang berlaku.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:


6

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja yang berisikan latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal SKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP Bab ini berisikan tentang catatan penting dalam rangka pelaksanaan, kaidahkaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOSNAKERTRANS TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Dharmasraya tahun 2014 merupakan tahun ke empat dari Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s.d 2015. Pada RPJMD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Dharmasraya terdapat 10 program bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diisi dengan 25 kegiatan yaitu : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT DAN PMKS 2) Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3) Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin target dalam rangka penyaluran Raskin 4) Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 5) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial 1) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 2) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 3) Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo


8

1). Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1). Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat, 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1) Jaminan sosial untuk penyandang cacat dan lanjut usia terlantar 7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja : 1). Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 2). Operasional Administrasi BLK, 8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1). Penyaluran Penempatan tenaga kerja, 2). Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan : 1). Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2). Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja, 3). Pendataan Perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, 4). Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian kerja dan Peraturan Perusahaan, 5). Pemeriksaan dan Pengujian kesehatan tenaga kerja Rentan PAK, 6). Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 ditempat kerja, 10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 1) Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi. 2) Pembiaan Masyarakat Transmigrasi, 3) Peningkatan Kerjasama antar wilayah antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi.

Berikut ini disampaikan penjelasana perprogram dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan sbb :


9

1. Peningkatan Kemampuan (capasity bulding) petugas dan pendapingan sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS dengan target 63 orang, realisasi tahun ini sebanyak 63 orang (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (63 orang x 5 tahun) =315 kali pemberian transportasi maka realisasi tahun ke empat (63 orang x 4 tahun ) = 252 kali pembayaran transportasi = 252/315 = 80 %. 2.

Pelatihan Kemampuan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 40 orang,

realisasi tahun ini sebanyak 93 orang (232 %),

dibanding dengan target tahun 2013 hanya 40 dengan capaian 100%, sedangkan dengan target lima tahunan sebanyak (40 orang x 5 tahun) = 200 orang, maka realisasi tahun ke empat 213/200 = 106,5 % telah melampaui target lima tahunan. 3.

Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin, dengan target 1750 KK, realisasi tahun ini target 1750 KK (100%), dibanding dengan target tahun 2013 sebanyak 1750 KK dengan capaian 100%, sedangkan dengan target lima tahunan sebanyak 6450 KK, maka realisasi tahun ke empat sebanyak 5250 KK (81,40%).

4. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaanan, Terlaksananya distribusi bantuan PKH dengan target 1885 RTSM, realisasi tahun ini sebanyak 1885 RTSM (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 atau tahun-sebelumnya tidak ada Anggarannya, kegiatan tsb merupakan termasuk program nasional. 5.

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Terlaksananya pembinaan kelompok penerima bantuan dengan target 188 kelompok, realisasi tahun ini sebanyak 188 kelompok (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 atau sbelumnya tidak annggarannya kegiatan tsb merupakan termasuk program nasional.

2. Program Pelayanan dan Rehablitasi Kesejahteraan Sosial 1.

Pelayanan Psikologi bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana Terselenggaranya evakuasii korban bencana dengan target 30 orang, realisasi tahun ini sebanyak 61 orang (203%), dibandingkan dengan target tahun 2013


10

sebanyak 30 orang dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kegiatan ini disatukan dengan kegiatan bantuan mayat terlantar. 2.

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa darurat, dengan target 278 orang, realisasi tahun ini sebanyak 20 orang (8%), disebabkan anngaran yang tersedia hanya untuk 20 orang, dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,

3.. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu dalam rangka Validasi dan Verifikasi data fakir miskin, dengan target 9.566 KK pada 11 kecamatan dengan realisasi tahun ini sebanyak 9.566 KK (100%),dengan melibatkan 332 orang petugas pendata, dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, 3. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Terlaksananya pemberian jaminan hidup bagi penyandang cacat berat dengan target 30 orang, realisasi tahun ini sebanyak 20 orang (66%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 80 orang, maka realisasi tahun ke tiga 60 orang (20+20+20 ) = 80 %. 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, Terlaksananya pemberian bantuan operasional dan perlengkapan panti dengan target 3 panti, realisasi tahun ini sebanyak 3 panti (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (4+4+4+3+3) =18 panti, maka realisasi tahun ke empat 15 panti = 83 %. 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan ssosial masyarakat, Terlaksananya pembentukan forum WKSBM dengan target 1 kegiatan, realisasi tahun ini sebanyak 1 kegiatan (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun sebelumnya tidak ada kegiatan ini 6. Program Perlidungan dan Jaminan Sosial Jaminan Sosial untuk penyandang cacat dan lanjut usia terlantar,Terlaksananya pemberian jaminan hidup bagi penyandang lanjut usia terlantar dengan target 100


11

orang, realisasi tahun ini sebanyak 20 orang (20%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun sebelumnya tidak ada kegiatan dan anggarannya. 7. Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1.

Pemeliharaan Rutin berkala sarana dan prasarana BLK, Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana workshop dengan target 6 unit, realisasi tahun ini sebanyak 6 Unit (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun sebelumnya tidak ada.

2.

Operasional Administrasi BLK, Terlaksananya penataan administrasi di BLK dengan target

1 paket, realisasi tahun ini sebanyak 1 paket (100%),

dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 5 paket, maka realisasi tahun ke empat 4 paket (80 %) 8. Program Peningkatan Kesempatan kerja : 1.

Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja, Terlaksananya fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan target 35 orang, realisasi tahun ini sebanyak 38 orang (104%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,

2.

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Terlaksananya kegiatan pelayanan AK I s/d AK V bagi pencari kerja dengan target 500 pencari kerja, realisasi tahun ini sebanyak 680 orang (136%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 110%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (500 orang x 5 tahun) =2500 pencari kerja, maka realisasi tahun ke empat 2240 pencari kerja = 90 %

9. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan : 1. Fasilitasi

Prosedur

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial,

Terlaksananya fasilitasi perselisihan hubungan industrial dengan target 5 kasus, realisasi tahun ini sebanyak 5 kasus (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 25 kasus, maka realisasinya 20 kasus = 80 %. 2. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja, Terlaksananya pengawasan norma K3 dengan target 50 perusahaan, realisasi tahun ini sebanyak 50 perusahaan (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,


12

sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (50 perusahaan x 5 tahun) =250 perusahaan, maka realisasi tahun ke empat 190 perusahaan = 76 %. 3. Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja, Terlaksananya pendataan perusahaan dengan target

25 perusahaan, realisasi tahun ini

sebanyak 25 perusahaan (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun tahun sebelumnya kegiatan ini tidak ada 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dengan target 20 perusahaan, realisasi tahun ini sebanyak 25 orang (125%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun sebelumnya kegiatan tersebut tidak ada. 5. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan tenaga kerja Rentan PAK, Terlaksanaannya Pemeriksaaan Kesehatan Tenaga Kerja sebanyak 35 orang, realisasi tahun ini sebanyak 100% jika dibandingkan tahun 2013 dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan RPJND dengan target sebesar 175 perusahaan dengan realisasi sebanyak 140 perusahaan (75%). Pemeriksaan dan Pengujian kesehatan tenaga kerja Rentan PAK, 6. Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 ditempat kerja, Terlaksananya pemeriksaan dan Pengujian Uji Objek K3 di tempat kerja dengan target 5 instansi Pemerintah dengan jumlah objek K3 10 Unit, realisasi tahun ini sebanyak 5 instansi Pemerintah dengan Objek K3 9 Unit (90%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun sebelumnya kegiatan tersebut tidak ada.

10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi : 1.

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sosial dan ekonomi i di kawasan transmigrasi, Terpenuhinya sarana dan prasarana sosial ekonomi di UPT Padang Hilalang dengan target 200 KK, realisasi tahun ini sebanyak 200 KK (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%


13

2.

Pembinaan

Masyarakat

transmigrasi,

Terbinanya

sosial

ekonomi

masyarakat UPT Padang Hilalang dengan target 200 KK, realisasi tahun ini sebanyak 200 KK (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,. 3.

Peningkatan Kerja sama antar wilayah pelaku dan sektor dalam rangkapengembangan wilayah transmigras, Terjalinnya kerjasama dalam pembinaan transmigrasi dengan target 2 Kab, realisasi tahun ini sebanyak 2 Kab (100%), karena keterbatasan anggaran, dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,

Pada pembahasan Sub bab ini disajikan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2014 yang mengacu kepada review renja tahun 2014 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial Tensaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :


14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosnakertrans Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Permen LH No 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut : Sasaran 1

Menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

1. Terlaksananya pemberian transportasi PSM dan TKSK dengan target 63 orang, realisasi tahun ini sebanyak 63 orang (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (63 orang x 5 tahun) =315 kali pemberian transportasi maka realisasi tahun ke empat (63 orang x 4 tahun ) = 252 kali pembayaran transportasi = 252/315 = 80 %. 2.

Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan keterampilan, dengan target 40 orang, realisasi tahun ini sebanyak 93 orang (232 %), dibanding dengan target tahun 2013 hanya 40 dengan capaian 100%, sedangkan dengan target lima tahunan sebanyak (40 orang x 5 tahun) = 200 orang, maka realisasi tahun ke empat 213/200 = 106,5 % telah melampaui target lima tahunan.

3.

Terlaksanannya pembinaan keluarga binaan social fakir miskin, dengan target 1750 KK, realisasi tahun ini target 1750 KK (100%), dibanding dengan target tahun 2013 sebanyak 1750 KK dengan capaian 100%, sedangkan dengan target lima tahunan sebanyak 6450 KK, maka realisasi tahun ke empat sebanyak 5250 KK (81,40%).

Sasaran 2 1.

Terwujudnya upaya perlindungan sosial melalui program PKH. Terlaksananya distribusi bantuan PKH dengan target 1885 RTSM, realisasi tahun ini sebanyak 1885 RTSM (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 atau tahun-sebelumnya tidak ada Anggarannya, kegiatan tsb merupakan termasuk program nasional.

2.

Terlaksananya pembinaan kelompok penerima bantuan dengan target 188 kelompok, realisasi tahun ini sebanyak 188 kelompok (100%), dibandingkan


15

dengan target tahun 2013 atau sbelumnya tidak annggarannya kegiatan tsb merupakan termasuk program nasional. Sasaran 3

Meningkatnya pelayanan dan rehabiltasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat

1.

Terselenggaranya evakuasi korban bencana dengan target 30 orang, realisasi tahun ini sebanyak 61 orang (203%), dibandingkan dengan target tahun 2013 sebanyak 30 orang dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kegiatan ini disatukan dengan kegiatan bantuan mayat terlantar.

2.

Terlaksananya jaminan hidup untuk lanjut usia dengan target

278 orang,

realisasi tahun ini sebanyak 20 orang (8%), disebabkan anngaran yang tersedia hanya untuk 20 orang, dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, 3.. Terselenggaranya bantuan untuk orang dan mayat terlantar eks psikotik dan trauma center dengan target 30 orang, realisasi tahun ini sebanyak 30 orang (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan

Sasaran 4

Meningkatnya pembinaan untuk para penyandang cacat dan trauma :

Terlaksananya pemberian jaminan hidup bagi penyandang cacat berat dengan target 30 orang, realisasi tahun ini sebanyak 20 orang (66%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 80 orang, maka realisasi tahun ke tiga 60 orang (20+20+20 ) = 80 %. Sasaran 5

Terbentuknya aktivitas panti asuhan :

Terlaksananya pemberian bantuan operasional dan perlengkapan panti dengan target 3 panti, realisasi tahun ini sebanyak 3 panti (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (4+4+4+3+3) =18 panti, maka realisasi tahun ke empat 15 panti = 83 %.


16

Sasaran 6

Meningkatnya

pemberdayaan

terhadap

lembaga-lembaga

kesejahteraan sosial : Terlaksananya pembentukan forum WKSBM dengan target 1 kegiatan, realisasi tahun ini sebanyak 1 kegiatan (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun sebelumnya tidak ada kegiatan ini Sasaran 7

Meningkatnya tingkat kehidupan penyandang cacat, lanjut usia dan terlantar :

Terlaksananya pemberian jaminan hidup bagi penyandang cacat mampu rawat dengan target 100 orang, realisasi tahun ini sebanyak 20 orang (20%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun sebelumnya tidak ada kegiatan dan anggarannya. Sasaran 8 1.

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana workshop dengan target 6 unit, realisasi tahun ini sebanyak 6 Unit (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun sebelumnya tidak ada.

2.

Terlaksananya penataan administrasi di BLK dengan target 1 paket, realisasi tahun ini sebanyak 1 paket (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 5 paket, maka realisasi tahun ke empat 4 paket (80 %)

Sasaran 9 1.

Meningkatnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja : Terlaksananya fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan target 35 orang, realisasi tahun ini sebanyak 38 orang (104%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,

2.

Terlaksananya kegiatan pelayanan AK I s/d AK V bagi pencari kerja dengan target

500 pencari kerja, realisasi tahun ini sebanyak 680 orang (136%),

dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 110%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (500 orang x 5 tahun) =2500 pencari kerja, maka realisasi tahun ke empat 2240 pencari kerja = 90 %

Sasaran 10

Meningkatnya Sarana hubungan Industrial yang kondusif dan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja :


17

1.

Terlaksananya fasilitasi perselisihan hubungan industrial dengan target 5 kasus, realisasi tahun ini sebanyak 5 kasus (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 25 kasus, maka realisasinya 20 kasus = 80 %.

2.

Terlaksananya pengawasan norma K3 dengan target

50 perusahaan,

realisasi tahun ini sebanyak 50 perusahaan (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak (50 perusahaan x 5 tahun) =250 perusahaan, maka realisasi tahun ke empat 190 perusahaan = 76 %. 3.

Terlaksananya pendataan perusahaan dengan target

25 perusahaan,

realisasi tahun ini sebanyak 25 perusahaan (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun tahun sebelumnya kegiatan ini tidak ada 4.

Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dengan target 20 perusahaan, realisasi tahun ini sebanyak 25 orang (125%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun sebelumnya kegiatan tersebut tidak ada.

5. Terlaksanaannya Pemeriksaaan Kesehatan Tenaga Kerja sebanyak 35 orang, realisasi tahun ini sebanyak 100% jika dibandingkan tahun 2013 dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan RPJND dengan target sebesar 175 perusahaan

dengan

realisasi

sebanyak

140

perusahaan

(75%).

Pemeriksaan dan Pengujian kesehatan tenaga kerja Rentan PAK, 6.

Terlaksananya pemeriksaan dan Pengujian Uji Objek K3 di tempat kerja dengan target 5 instansi Pemerintah dengan jumlah objek K3 10 Unit, realisasi tahun ini sebanyak 5 instansi Pemerintah dengan Objek K3 9 Unit (90%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dan tahun tahun sebelumnya kegiatan tersebut tidak ada.

Sasaran 11

Tersedianya

pemukiman

transmigrasi

yang

layak

dan

berwawasan lingkungan : 1,. Terpenuhinya sarana dan prasarana sosial ekonomi di UPT Padang Hilalang dengan target 1 UPT, realisasi tahun ini sebanyak 1 UPT (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan


18

target lima tahunan sebanyak 5 UPT, maka realisasi tahun ke empat sebanyak 4 UPT = 80 %. 2.

Terjalinnya kerjasama dalam pembinaan transmigrasi dengan target 2 provinsi, realisasi tahun ini sebanyak 1 provinsi (50%), karena keterbatasan anggaran, dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%,

Sasaran 12

Meningkatnya

kerjasama

dalam

penempatan

dan

pembinaan transmigrasi: Terbinanya sosial ekonomi masyarakat UPT Padang Hilalang dengan target 1 UPT, realisasi tahun ini sebanyak 1 UPT (100%), dibandingkan dengan target tahun 2013 dengan capaian 100%, sedangkan dibandingkan target lima tahunan sebanyak 5 UPT, maka realisasi tahun ke empat sebanyak 4 UPT = 80 %.

Untuk lebih jelasnya analisa kinerja pelayanan Dinas Sosnakertrans kabupaten Dharmasraya dapat dilihat tabel sebagai berikut


19

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD Isu-isu penting yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut : BIDANG SOSIAL : 1. Data Kemiskinan untuk sasaran Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial antara lain a.

Penerima mamfaat Kartu Simpanan Keluarga Sejatera (KPS Lama)

b. Penerima mamfaat PBI Pusat/Daerah. c.

Penerima mamfaat Kartu Indonesia Sehat /BPJS

d. Penerima mamfaat Kartu Indonesia Pintar, Bea siswa, PKH, Kube, Aslut, Kube, ODKB dan Rumah Tidak Layak Huni. 2. Prasarana sosial Dasar Masyarakat a.

Gudang Bencana

b. Lahan TPU c.

Rumah Singgah

d. Panti Sosial Anak 3. Bantuan Sosial datanya tepat sasaran.

BIDANG TENAGA TRANSMIGRASI : Penempatan Transmigrasi di UPT Padang Hilalang SP2 sebanyak 350 KK yang berasal dari : - Korban Gempa Sumbar sebanyak 150 KK - Transmigrasi lokal 150 KK - Transmigrasi daerah Asal 50 KK

PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI BIDANG SOSIAL : a.

Pemutahiran data PMKS dan PSKS terus kita lakukan, namun petugas belumlah professional sehingga data yang diperolehkanpun belum memnuhi kreteria yang ditetapkan oleh Permensos 08 Tahun 2012.

b. Keterbatasan anggaran memungkinkan target yang telah kita tentukan setiap tahunnya tidak dapat tercapai.


20

c. Keterbatasan SDM Bidang Sosial, SDM yang mengelola permasalahan sosial hanya 2 (dua) orang dan perlu ditambah ± 4 (empat) orang lagi dengan latar belakang dan pndidikan sosial, kemasyarakatan dan budaya, sehingga bisa menjawab tantangan dan permasalahan yang akan terjadi. d. Adanya kerancuan dalam penerapan cepat tanggap darurat di lapangan yang menyangkut masalah evakuasi. e. Perlunya penambahan sasaran penerima jaminan sosial padahal jumlah Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat semakin bertambah. BIDANG TENAGA KERJA : a.

Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja Untuk Kegiatan Penempatan ini, berjalan sesuai dengan program yang direncanakan yaitu menargetkan 35norang penempatan tenaga kerja yang mendapat lapangan kerja baik itu pemerintah maupun diperusahaan swasta.Namun terkendala kurangnya penerimaan lapangan kerja. Sementara di perusahaan belum terbiasa melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dalam merekrut pekerja di perusahaan masing-masing.

b. Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : Khusus hubungan industrial yang timbul diperusahaan dan dicatatatkan pada Dinas Sosnakertrans Kab. Dharmasraya pada umumnya adalah perselisihan hubungan kerja (PHK) tetapi hanya sebagian kecil dari kasus-kasus tsb yang dicatatkan pada Dinas Sosnakertrans Kab. Dharmasraya. Artinya Dinas Sosnakertrans akan memfalitasi penyelesaian Hubungan Industrian ketika kasus tersebut dicatatkan/dilaporkan dan tidak semua kasus tsb dapat diselesaikan. c.

Pengawasan Tenaga Kerja : Sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pemesesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pemeriksaan terhadap 35 perusahaan, tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh sangat minimya jumlah pegawai/personil

yang

dapat

melaksanakan

pemeriksaan/

pengawas

ketenagakerjaan. Disamping itu sarana dan prasarana mobilisasi juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan.


21

d. Pendataan Perusahaan Kegiatan pendataan perusahaan dan penyerapan tenaga kerja tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabakan oleh terbatasnya personil petugas pendata pada seksi PHI dan pengawasan, sehingga kegiatan pendataan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu sarana dan prasarana ( kendaraan dinas) yang tidak /kurang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini. e.

Bimtek Peraturan Perjanjian Kerja dan Perusahan Perusahaan Dari target peserta Bimtek yang ditetapkan sebanyak 25 perusahaan yang dapat menghadiri kegiatan ini sebanyak 20 perusahaan . hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : -

Lokasi perusahaan yang tersebar cukup jauh dari Dinas Sosnakertrans sehingga menyulitkan mereka untuk menghadiri kegiatan ini. Dalam satu hari.

-

Atau kesadaran pengusaha/manajemen perusahaan yang relatif rendah akan arti penting dari keberadaan perjanjian kerja (PK) dan Peraturan Perusahaan (PP).

f.

Pemeriksaan Uji Objek Dan K3 Pemeriksaan dan pengujian objek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan pada 5 (lima) instansi pemerintah yang meliputi : -

Kantor Bupati Dharmasraya

-

Kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya

-

RSUD Sungai Dareh

-

Rumah Dinas Bupati

-

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2MPBJ)

Adapun jumlah target objek K3 yang akan dilakukan Riksa Uji pada 5 instansi B6 sebanyak 10 unit yang terdiri dari instalasi petir dan instalasi listrik. Dalam pelaksanaannya kegiatan Riksa Uji ini hanya dapat di realisasikan sebanyak 9 unit, karena pada salah satu instansi pemerintah tersebut diatas (RSUD Sungai Dareh). Harga terdapat 1 (satu) objek yaitu instalasi listrik, sedangkan instalasi petir tidak dimiliki. BIDANG TRANSMIGRASI :


22

Dengan belum adanya Surat Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan (SK – PKH) dari Kementerian Kehutanan RI, maka penempatan transmigran di UPT Padang Hialang SP 2 belum dapat dilaksanakan, maka MoU dengan daerah pengiriman transmigran belum dapat dilaksanakan. 2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH BIDANG SOSIAL : a. Mohon kiranya para pengambil kebijakan dapat memfasilitasi terhadap pemutkhiran data PMKS dan PMKS sesuai dengan harapan masyarakat. b. Melakukan terobosan pembuatan proposal ke Kementerian Sosial RI dan sudah kita lakukan yaitu : Proposal PKH bagi penambahan kecamatan, Usulan Penerima Kartu Keluarga Sejakhtera bagi Lanjut Usia Terlantar. c. Sudah diusulkan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan diatas ke Badan Kepegawaian Daerah, namun belum ada realisasi sampai sekarang. d. Peningkatan SDM di Bidang Sosial dan perlu adanya koordinasi Dinas Sosial dengan BPBD agar tupoksi semakin jelas. e. Yang dapat dilakukan baru validasi dan verifikasi dengan tepat. BIDANG TENAGA KERJA a. Untuk Penempatan dan perekrutan ketenagakerjaan di pemerintahan maupun diperusahaanmewajibkan harus memiliki Kartu Pencaker (AK I) dengan harapan pendataan tenaga pengangur bisa terdeteksi secara aktual. b. - melakukan sosialisasi ke perusahaan terkait penyelesaian kasus HI - Terbatasnya jumlah personil yang membidangi HI, dan dan sapras penunjang kegiatan fasilitasi - Melimpahkan kasus HI yang tidak dapat di fasiliatsi oleh Dinas ke Pegawai mediator di Tingkat Provinsi Sumatera Barat. c. sedapat mungkin menambah alokasi personil untuk seksi HI dan Pengawasan, dan merescheduling kegiatan pembinaan/kunjungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. d. Melakukan kerjasama /koordinasi dengan Dinas provinsi Sumatera Barat terkait dengan kegitan pemeriksaan dan pengujiandi Perusahaan. e. Menambah jumlah personil fungsional umu pada seksi HI karena pada saat ini seksi HI dan Pengawasan hnya memiliki 1 orang fungsional umum.


23

f. Melakukan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi kepada pengusaha/ manajemen serta tenaga kerja akan arti penting dari penyusunan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. BIDANG TRANSMIGRASI : Dimohonkan penerbitan Surat Keputusan. Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian RI dengan melengkapi laporan hasil pengukuran dan penataan batas Padang Hilalang SP2. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 Berdasarkan

tinjauan

terhadap

rancangan

awal

RKPD

Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2016 dengan mempedomani RPJP 2005 – 2025, maka dalam penyusunan rancangan awal hingga penetapan rancangan awal tidak terlalu banyak program maupun kegiatan yang

dilakukan penambahan/perubahan, sebagian

besar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Sosnakertrans Kab. Dharmasraya sudah diakomor sejak Rancangan awal RKPD disusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini


24

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Nagari hingga ke tingkat Kecamatan ada beberapa usulan masyarakat yang terkait dengan program maupun kegiatan yang akan diusulkan untuk Renja Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

BAB III


25

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah

juga

berkomitmen

mengarahkan

pembangunan

untuk

mencapai

peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial. Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan

antarsektor

ekonomi

dan

antarwilayah,

dan

mencerminkan

keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dalam satu tahun pertama, yakni pada 2015, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. "Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut.

Untuk agenda

pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya. "Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu. RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan


26

Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan 9 Nawacita Presiden Repoblik Indoinesia diataranya yang berhubungan dengan Visi Misi Dinas Sosnakertrans adalah “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Adapun strategi, arah kebijakan program prioritas serta indikator berdasarkan masingmasing misi adalah sebagai berikut:

A. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Pertama 1. Strategi a. Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan. b. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak.


27

c. Peningkatan mutu pendidikan untuk

mencapai standar nasional dan

internasional. d. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar. e. Peningkatan kualitas dan profesionalisme lembaga pendidikan serta tenaga pendidik yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi. f. Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat baca masyarakat. g. Peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan olahraga. h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. i. Peningkatan penanganan penyandang masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2. Kebijakan a. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan. b. Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran hidup yang berkualitas. c. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata. d. Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain, disertai inovasi gerakan anti narkoba terutama di wilayah perkotaan. e. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. f. Mengembangkan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan dunia usaha, media informasi dan pemerintah pusat untuk meningkatkan peran perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.


28

g. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga. h. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya. i. Meningkatkan peran pemerintah serta masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya. 3. Pogram Prioritas Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program prioritas dari masing-masing urusan sebagai berikut: a. Kesehatan 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat. 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular. 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 6) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 7) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. 8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. b. Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajar Dikdasmen 9 Tahun dan 12 Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Luar Biasa 5) Program Pendidikan Tinggi 6) Program Pendidikan Nonformal dan Informal 7) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 9) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 10) Program Pengembangan Perpustakaan c. Pemuda dan Olahraga 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


29

3) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda d. Kebudayaan 1) Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. e. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1)Program Keluarga Berencana. 2) Program Pelayanan Kontrasepsi. 3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 4)Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. f. Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3) Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. h. Pemberdayaan Perempuan 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak. i. Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan j. Kelautan dan Perikanan 1) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan. 2) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan


30

3) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat k. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pendidikan politik masyarakat. l. Komunikasi dan Informatika Program Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. B. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Kedua 1. Strategi a. Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepariwisataan b. Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian. c. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. d. Pembangunan perdesaan e. Revitalisasi pertanian. f. Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan g. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi. h. Penciptaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi 2. Kebijakan a.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

b. Mengembangkan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah. c.

Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha.

d. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi. e.

Meningkatkan peran koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

f.

Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.

g.

Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian

h. Pengembangan pertanian berkelanjutan


31

i.

Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air

j.

Mengoptimalkan lahan hutan dan kebun

k.

Mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah memadai setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, bermartabat dan terjangkau daya beli masyarakat.

l.

Penguatan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan pengendalian pangan

m. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap n. Meningkatkan produktifitas dan perlindungan tenaga kerja dengan disertai upaya mempertahankan iklim usaha di daerah yang kondusif. o. Memperbaiki pola penyelenggaraan transmigrasi p.

Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan energi.

3. Pogram Prioritas Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program prioritas dari masing-masing urusan sebagai berikut: a. Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3) Program Pengembangan Kemitraan. b. Pemuda dan Olahraga Program Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda c. Koperasi dan UKM 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. d. Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.


32

3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah e. Tenaga Kerja 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan g. Pertanian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Pangan. h. Kehutanan dan Perkebunan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 4) Program Pengembangan Kelembagaan Hutan Masyarakat, Hutan Industri, Hutan Lestari. 5) Program Pengembangan Agribisnis. 6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan i. Kelautan dan Perikanan 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2) Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.


33

j. Energi dan Sumber daya Mineral 1) Program Pengembangan Teknologi Energi Baru dan Terbarukan. 2) Program Peningkatan Kerjasama Bidang Energi. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan k. Perdagangan 1) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan l. Perindustrian 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial. 3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 4) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif m. Transmigrasi 1) Program Transmigrasi Regional. 2) Program Transmigrasi Lokal. 3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi n. Pemerintahan umum 1) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya

1. TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN Dalam mempercepat tercapainya misi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk tujuan pembangunan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu ;


34

a. Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Meningkatkan fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); c. Meningkatnya kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan pembangunan bidang sosial; d. Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); e. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing tinggi yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta mampu menciptakan lapangan usaha baru; f. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja; g. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial; h. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional; i. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak dan mampu menjadi kawasan mandiri secara sosial dan ekonomi; j. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. SASARAN Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2015. Maka arah kebijakan pembangunan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut : 1. Pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Wahana

Kesejahteraan

Sosial

Berbasis

Masyarakat

(WKSBM)

yang

menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.


35

5. Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat. 6. Evakuasi terhadap korban benacana dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. 7. Pemberian Jaminan Sosial terhadap Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat dan Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). 8. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang sebaik-baiknya. 9. Pemberian fasilitasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. 10.Menciptakan

iklim

yang

dapat

mendorong,

meningkatkan

dan

mengembangkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. 11.Melibatkan

prakarsa

dan

peran

aktif

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan bidang sosial. 12.Meningkatkan kualitas dan induktifitas produktifitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan lapangan usaha baru yang berdaya saing tinggi. 13.Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan Padat Karya Produktif. 14.Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis. 15. Peningkatan

intensitas

dan

kualitas

pengawasan

ketenagakerjaan,

keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum. 16.Pembinaan, pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan

perdesaan

dan

ekonomi

lokal

untuk

mewujudkan

kemandirian warga transmigran. 17.Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam pedesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi.


36

3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Program dan Kegiatan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa surat menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik. 3) Penyedia dan pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional. 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6) Penyedia dan perbaikan peralatan kerja 7) Penyedia alat tulis kantor 8) Penyedia barang cetak dan penggandaan 9) Penyedia komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor. 10) Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11) Penyedia makan dan minum. 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 13) Penyediaan jasa operasional teknis perkantoran. 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. 1) Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasinal 2) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 3) Pengadaan meubeler 4) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 5) Pemeliharaan gedung kantor 6) Pemelihraan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Apatur. -

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur. -

Pendidikan dan pelatihan formal..

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut :


37

1) Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT DAN PMKS 2) Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3) Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin target dalam rangka penyaluran Raskin 4) Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan kebijakan akses sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak. 3) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 4) Fasilitasi penyelamatan korban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo - Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. 2) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat, 3) Peningkatan peran aktif masyarakat melalui operasional sosial. 4) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat. 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja : 1) Pembangunan Balailatihan kerja 2) Peningkatan Propesionalisme Tenaga pelatih/instruktur 3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 4) Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana BLK 5) Rehablitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK 6) Operasional admionistrasi BLK. 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja


38

1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2) Penyebarluasan Informasi bursa Tenaga kerja 3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan. 4) Fasilitasi penyaluran dan penempatan tenaga kerja. 11. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan : 1) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2) Sosialisasi Undang – undang dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan 3) Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan 4) Pendataan Perusahaan 5) Kegiatan Pertemuan LKS Tripartit Kab. Dharmasraya 6) Penyuluhan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 7) Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerjaan 8) Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja rentan Penyakit akibat Kerja (PAK) 9) Pengawasan dan Pencegahan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak 10) Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah 11) Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh 12) Bimtek Penyusunan PP dan PKB 13) Pemeriksaan dan Pengujian K3 di Tempat Kerja 14) Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 15) Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial 16) Sinergitas Pendataan Bidang Hubungan Industrial 17) Bimtek Sertifikasi Peralatan K3 dan Operator K3 12. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 1) Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi. 2) Pembiaan Masyarakat Transmigrasi, 3) Pengadaan sapi perlengkapan kandang, pakan dan obat-obatan.

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


39

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku kepentingan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Proses perencanaan pembangunan seperti ini pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat (trickle down effect), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi. Rencana Kerja ini, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sosnakertrans. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 , Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sosnakertrans, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang melekat di SKPD ini, Rencana Kerja Sosnakertrans terdiri dari 7 (tujuh) progran dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi. Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 disusun dan menyadari, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka Renja ini buat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.


40

TABEL 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD : Dinas Sosnakertrans Rancangan Awal RKPD NO

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

1 I 1

Hasil Analisi Kebutuhan Pagu Indikatif(Rp. 000) 6

SEKRETARIAT Program Pelayanan Adm Perkantoran Peneyedian Jasa Surat Menyurat

Program Pelayanan Adm Perkantoran 12 bulan

6,000,000

12 bln

78,000,000

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinankendaraan Dinas/Operasional

Kab. Dharmasraya Lancarnya pelayanaan operasional transportasi kantor

1 paket

3,550,000

Penyedian jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Dharmasraya Lancarnya pelayanan transaksi keuangan Kab. Dharmasraya Lancarnya pelayanan operasional kebersihan dan penjaga kantor

12 bln

48,750,000

4 org

89,292,000

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyedia Alat Tulis Kantor

Kab. Dharmasraya Lancarnya operasional peralatan kerja kantor Kab. Dharmasraya Lancarnya pelayanan administrasi kantor Kab. Dharmasraya Lancarnya pelayanan administrasi kantor Kab. Dharmasraya lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor

12 bln

8,200,000

12 bln

18,292,250

12 bln

10,012,500

12 bln

3,440,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab. Dharmasraya Terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor

12 bln

14,364,000

Penyediaan Makan Dan Minum

Kab. Dharmasraya Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor Kab. Dharmasraya Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan

12 bln

6,000,000

12 bln

175,000,000

Penyediaan Jasa Operasional Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Dharmasraya Terlaksananya tugas pokok pegawai honda

12 bln

60,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Kab. Dharmasraya Lancarnya operasional kantor Kab. Dharmasraya Tersedianya prasarana kantor Kab. Dharmasraya Tersedianya prsarana kantor Kab. Dharmasraya Tersedianya prasarana kantor Kab. Dharmasraya Lancarnya operasional kantor Kab. Dharmasraya Tersedianya prasarana kantor Kab. Dharmasraya Tersedianya kendaraan dinas operasional

12 Unit

180,000,000

12 bln

25,120,000

12 bln

30,000,000

12 bln

38,000,000

Kab. Dharmasraya Tersedianya pakaian dinas

Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur

7 SEKRETARIAT

Kab. Dharmasraya Terlaksananya kegiatan surat menyurat Kab. Dharmasraya Lancarnya Pelayanan operasional komunikasai dan informasi kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Program/Kegiatan

12 bln

9,000,000

12 bln

75,000,000

12 bln

86,000,000

1 paket

18,000,000

Lokasi 8

Indikator Kinerja 9

Target Capaian 10

Pagu Indikatif(Rp. 000) 11

Catatan Penting 12

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kab. Dharmasraya Meningkatnya pelayanan dan kelancaran administrasi

12 bln

20,000,000

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB

BIDANG SOSIAL

BIDANG SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

11 Kec.

Jumlah TKSK dan PSM yang terlatih

63 org

150.000.000

Pelatihan Keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

PSBR dan PSAA di Sumbar

Jumlah PMKS yang dilatih

50 org

75,000,000

Pengadaan sarana dan prasarna Pendukung usaha bagi Keluarga Miskin

11 Kec.

550 anak

200,000,000

Jumlah keluarga miskin yang diberikan sarana prasarana sekolah.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan akses sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lansia

11 Kec.

Jumlah Jorong diberikan raskin

260 jorong

60 org

72.000.000 200.000.000

Jumlah korban pelecehan seksual dan anak berhadapan dengan hukum yang difasilitasi

10 org

50,000,000

Pelatihan keterampilan dan praktek Sitiung, Padang belajar kerja bagi anak terlantar Laweh termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Jumlah Anak terlantar yang dilatih

30 org

75,000,000

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu

30 0rg

100,000,000

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

Asam Jujuhan Koto Baru

Jumlah Fakir Miskin yang diberikan bantuan melalui KUBE

300 KK

600.000.000,- Untuk Mendukung 100.000.000,- tuntutang SPM bidang Sosial

Penyandang Cacat dan Lansia Terlantar

11 Kec.

11 Kec.

25 org

50,000,000 Untuk Mendukung tuntutang SPM bidang Sosial

Evakuasi Korban Bencana

Fasilitasi Penyelamatan korban PMKS Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Panti Asuhan dan Prasarana Panti Asuhan /Jompo

Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana

3 Panti

50,000,000

Jumlah keluarga Fakir Miskin diberikan jaminanan asuransi kesehatan

500 peserta

168.300.000 20.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha

300,000,000 Untuk Mendukung Program nasional

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Penyandang Cacat dan Lansia Terlantar yang dibantu untuk penghidupan yang layak.

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin

Keluarga FM

11 Kec.

Kab. Dharmasraya

Jumlah orang dan mayat terlantar yang dibantu Jumlah korban PMKS yang dibantu

20 orang

200,000,000 Di Kab.Dharmasraya belum ada lembaga menangani korban PMKS

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

11 Kec.

Jumlah Lembaga organisasi sosial yang dibantu

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat melalui Organisasi Sosial

Kab. Dharmasraya Terbinanya petugas/ tenaga sosial lapangan

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat

9 Kec.

Jumlah peserta bantuan melalui PKH

5 lembaga

25.000.000 75.000.000

20 orang

50,000,000

3000 Peserta

3.000.000.000 150.000.000 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

Kab. Dharmasraya

Jumlah bantuan kepada anak sekolah dari keluarga Miskin

105 org

UPTD BLK

Terlaksananya Administrasi BLK

1 Kegiatan

Fasilitasi, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja

Kab. Dharmasraya

Jumlah Pencaker yang ditempatkan

50 Pencaker

70,000,000 Untuk Mendukung tuntutang SPM bidang Tenaga Kerja

Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan Perusahaan

Kab. Dharmasraya

Jumlah Perusahaan wajib lapor lowongan

... Perusahan


Pendataan Perusahaan

Dharmasraya

Jumlah perusahaan baru yang didata

25 prshn

40,000,000

Kegiatan Pertemuan LKS Tripartit Kab. Dharmasraya

Dharmasraya

Jumlah Pertemuan LKS dan Tripartit

3 kali

75,000,000

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB

BIDANG TENAGA KERJA

BIDANG TENAGA KERJA

Program Peningkatan Kwalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kwalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pembangunan Balai Latihan Kerja

UPTD- BLK

Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Jumlah Penambahan pembangunan Work shop Jumlah Instruktur mengikuti peningkatan pelatihan pelatihan

Kab. Dharmasraya Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan

2 unit

400,000,000

6 orang

60,000,000

368 orang 160 orang

1.459.000.000,00 650.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana UPTD- BLK dan prasarana BLK

Jumlah Work shop yang diberikan pemeliharaan rutin sarana /peralatan

7 unit

35,000,000

Rehalibitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK

Jumlah Workshop yang direhab sedang/berat

1 unit

60,000,000

UPTD- BLK

Operasional Administrasi BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

105,000,000 Pendampingan /sharing Dana Propinsi

20,000,000 Untuk Penunjang kegiatan Adm BLK

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinsosnakertrans

jumlah tenaga kerja yang terdata

Kab. Dharmasraya tersedianya media informasi pencari kerja Kab. Dharmasraya Jumlah pelatihan yang dikerjasamakan dengan LKS

600 orang

90,000,000

1500 brosur

70,000,000

3 pelatihan

60,000,000

Program Perlindungan dan

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Dharmasraya Hubungan Industrial

Ketenagakerjaan Jumlah Kasus yang Penyelesaian Perselisihan HI

5 kasus

75,000,000

Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Dharmasraya

Jumlah Sosialisasi UndangUndang dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan

2 kali/keg

50,000,000

Peningkatan Pengawasan Ketenegakerjan di Perusahaan

Dharmasraya

jumlah tenaga kerja yang terawasi

35 prshn

75,000,000

Penyuluhan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

Dharmasraya

Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian objek K3

25 prshn


Pembinaan dan Pembentukan Dharmasraya P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja

Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja

20 prshn


Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja rentan Penyakit akibat kerja (PAK)

Dharmasraya

Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja

5 prshn


Pengawasan dan Pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Dharmasraya

Terlaksananya pengawasan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

30 prshn


Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah

Dharmasraya

Terlaksananya Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini

30 orang


Jumlah Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh Jumlah pelaksanaan Bintek PP dan PKB Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengujian Peralatan K3 di Tempat Kerja

10 SP/SB

40,000,000

20 Prshn

50,000,000

Fasilitasi pembentukan Serikat Dharmasraya Pekerja / Serikat Buruh Bimtek Penyusunan PP dan PKB Dharmasraya Pemeriksaaan dan Pengujian K3 Dharmasraya di tempat kerja

Jumlah Penyuluhan pembentukan Sarana HI yang dilaksanakan

30 prshn


Sinergitas Pendataan Bidang Hubungan Industrial

Dharmasraya

Jumlah Perusahaan Data bidang HI dan Jamsos

20 prshn

30,000,000

Bimtek Sertifikasi Peralatan K3 dan Operator K3

Dharmasraya

Jumlah Bimtek Sertifikasi Operator Peralatan K3 yang dilaksanakan

30 orang


Jumlah sapi yang dibantu untuk nagari koto salak

150 paket%

BIDANG TRANSMIGRASI

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 350 kk

29.873.706.500 220.000.000

Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

Padang Hilalang SP 1 dan 2

Jumlah Masyarakat transmigrasi yang dibina

550 kk

3.784.088.000 154.000.000

35,000,000

Pembinaan dan Penyuluhan Dharmasraya Pemebntukan sarana Hubungan Industrial

URUSAN PILIHAN

Jumlah KK yang ditempatkan pemukiman Transmigrasi

10 puk

Jumlah PUK verifikasi Keanggotaan SP/SB

BIDANG TRANSMIGRASI

Padang Hilalang SP 2


Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Dharmasraya Buruh

URUSAN PILIHAN

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

5 prshn

Pengadaan Sapi, Perlengkapan kandang, pakan dan Obatobatan

Kurnia Koto Salak

2,250,000,000

Pulau Punjung,

Mei 2015

Kepala Dinas Sosnakertrans

RINALDI PUTRA. SH Nip. 19590420 198301 1 008

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Recommend Documents