Laporan Kinerja DINAS&TENAGA&KERJA&DAN&TRANSMIGRASI& KABUPATEN&BANTUL& !
TAHUN&&2015& !
! & & & & & PEMERINTAH&KABUPATEN&BANTUL& DINAS&TENAGA&KERJA&DAN&&&&&& TRANSMIGRASI&
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Adapun LAKIP ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Bantul , 29 Februari 2015 Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bantul K e p a l a,
S U S A N T O, SH NIP. 19580917198603100
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Untuk mewujudkan good governance dan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparatur negara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
sesuai Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIP ). Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 ( Review). Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dituangkan 12 program dan
63 kegiatan. Dari capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut,
secara umum
menunjukkan tingkat keberhasilan dengan rata-rata sangat berhasil. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa dari 5 Indikator Kinerja yang terdiri dari 5 Indikator Kinerja dan Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa yang memenuhi
kriteria sangat baik yakni untuk IKU Pelatihan, Penempatan tenaga kerja,
Perluasan kerja dan Penyelesaian sengketa hubungan industrial, kriteria tinggi untuk Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan , dan hanya 1 IKU masuk kategori sangat rendah yaitu penempatan transmigrasi. Pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut antara lain : 1
Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran
2 B Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. 3
Kurangnya SDM tenaga fungsional untuk pembinaan lembaga ketenaga kerjaan di perusahaan
4
Perlindungan tenaga kerja masih kurang.
5
Quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat tidak banyak.
iii
Upaya yang dilakukan antara lain : 1
Perlu untuk menahan laju angkatan kerja dengan caraa memperpanjang kesempatan sekolah.
2
Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi
dan kewirausahaan lebih diperbanyak.
Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pengguna dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus 3
Optimalisasi SDM tenaga fungsional yang ada. Penambahan jumlah tenaga fungsional
4
Melakukan pembinaan
dan pendekatan terus menerus kepada pekerja dan
pengusaha tentang hak-hak dan kewajibannya. 5 6
Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI lebih diintensifkan. Koordinasi dengan daerah penerima lebih dintensifkan.!! Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar
pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja
ini, namun demikian laporan ini masih
memenuhi tujuan
penyusunannya.
iv
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ............................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................... BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
ii iv v
PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum..................................................................... 2. Aspek Strategik.............................………………...................... 3. Struktur Organisasi dan Tupoksi…………………………………
1 2 8
PERENCANAAN STRATEGIK / RPJM 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)..……………………. 2.2. Rencana Strategis………………………………………………… 2.3. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).........
11 12 24
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja............................................. 3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja .................................... 3.3. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................
29 32 63
PENUTUP 1. Kesimpulan ............................................................................ 2. Saran .....................................................................................
66 67
v
BAB I PENDAHULUAN 1.
Gambaran Umum Sesuai dengan tuntutan zaman dan terselenggaranya good governance, maka
setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Hal ini merupakan prasarat bagi setiap organisasi dalam rangka
mencapai pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan tentu saja bagi tercapainya tujuan dan cita-cita suatu negara. Dalam kerangka itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan untuk membuat suatu Rencana Strategik ( Strategik Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggung
jawaban
Kinerja
(Performance
Accountability
Report)
organisasi
yang
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam pengembangan lebih lanjut penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate (sah) mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2014 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
1
2. Issue Strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas sesuai misi dan tujuan yang akan dicapai. Ada issue strategis yang menjadi penentu / berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi, yaiitu 1. Banyak penduduk usia kerja produktif yang menganggur 2. Kualitas tenaga kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan 3. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4. Perlindungan tenaga kerja kurang. 5. Masih kurangnya SDM terutama tenaga fungsional 3.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di
Bidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian,
pembangunan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai 2
kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan/pengguna jasa, sampai pemulangan paksa/ deportasi karena statusnya yang ilegal. Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah
pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk
memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan. Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi
3
4. Struktur Organisasi dan Tupoksi Struktur Organisasi Dinas Tenaga Keja Dan Transmigrasi
4
Struktur Organisasi terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Program c. Sub Bagian Keuangan dan Aset 3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari : a. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja b. Seksi Pendataan dan Perluasan Kerja 4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari : a. Seksi Pengendalian Lembaga Pelatihan b. Seksi Produktivitas dan Standarisasi 5. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Seksi Hubungan Industrial b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 6. Bidang Transmigrasi terdiri dari : a. Seksi Penyuluhan dan motivasi masyarakat b. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan Fungsi Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. 3. Pelaksanaan perluasan kerja, optimalisasi penempatan kerja serta penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang valid dan berkualitas. 4. Pelaksanaan penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5. Pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. 6. Pengawasan bidang ketenagakerjaan
5
Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan. Penyusunan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari Dinas. Anggaran perlu dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis. Tidak menutup
kemungkinan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi
dalam sistem penganggaran. 1. Sekretariat Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan umum kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelayanan administrasi pada semua unit kerja. b. Penyusunan rencana, program dan laporan. c. Pengelolaan Keuangan. d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan kehumasan. b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik, informasi serta menyusun laporan. c. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas penyusunan anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. 2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitasi perijinan pelaksanaan penempatan Tenaga 6
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa
Kerja
Khusus
(BKK),
mengupayakan
perluasan
dan
kesempatan
kerja,
mengumpulkan data ketenagakerjaan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, tenaga kerja asing, serta memfasilitasi dan mengawasi penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan b. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja c. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi dan rekomendasi
perijinan pelaksanaan
penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus (BKK) d. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, tenaga kerja asing. e. Pengawasan penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri. f.
Pelaksanaan upaya perluasan dan kesempatan kerja
g. Pengumpulan data angkatan kerja h. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi CTKI yang telah dinyatakan lulus seleksi. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari : a. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : -
Menyusun rencana dan program penempatan tenaga kerja
-
Mempersiapkan bahan fasilitasi dan perijinan operasional penempatan tenaga kerja meliputi penempatan AKL, AKAD, AKAN.
-
Melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, dan tenaga kerja asing.
-
informasi pasar kerja dan bursa kerja
b. Seksi Pendataan dan Perluasan kerja mempunyai tugas : -
Memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja
-
Memfasilitasi penugasan belajar Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
-
Melaksanakan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan teknologi tepat guna
-
Melaksanakan Pengumpulan data ketenagakerjaan
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Bidang
Pelatihan
melaksanakan
dan
kebijakan
Produktivitas pelatihan
Kerja dan
mempunyai
produktivitas
tugas tenaga
menyusun kerja
yang
rencana, meliputi 7
pengawasan, pemberian ijin, melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi : a. Koordinator pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah b. pemberian ijin, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta c. Koordinator uji ketrampilan, penyiapan standar pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja d. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan. f.
Pelaksanaan informasi mekanisme program pemagangan ke luar negeri.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari : a. Seksi Pengendalian Lembaga Pelatihan mempunyai tugas : -
Meneliti, memproses pemberian ijin operasional, monitoring dan evaluasi LPK Swasta, Lembaga Pelatihan Asing dan Perusahaan.
-
Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan LPK Swasta, Lembaga Pelatihan Asing dan Perusahaan.
b. Seksi Produktivitas dan Standarisasi mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
-
Menyiapkan standar pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja dan uji ketrampilan
-
Melaksanakan program pemagangan ke luar negeri.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memfasilitasi hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industri, meningkatkan tugas dan peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, memonitor pelaksanaan syarat-syarat kerja, kesejahteraan pekerja, merumuskan rencana dan melaksanakan kebijakan operasional pengawasan ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja, b. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri c. Pelaksanaan fasilitasi lembaga kerjasama bipartit dan tripartit d. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja e. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan syarat-syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja f.
Pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku 8
g. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur, dan perselisihan hak. h. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin lembur dan kerja malam wanita. i.
Pelaksanaan operasional dan Law inforcement terhadap pelaksanaan perundang undangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan kabupaten.
j.
Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur dan perselisihan hak.
k. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penerbitan ijin lembur dan kerja malam wanita. l.
Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan kepengurusan panitia Pembinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendasi poliklinik dan jasa boga di perusahaan, penerbitan rekomendasi pektisida, penerbitan / penunjukan perusahaan perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PK3), penerbitan Keputusan Penunjukan Ahli K3 bidang kimia, pengesahan instalasi listrik.
m. Pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi penyalur petir, pengesahan instalasi proteksi kebakaran, perijinan pesawat lift listrik. n. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan botol baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut, pengesahan pemakaian motor diesel pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan K3. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas : a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan dalam rangka memfasilitasi hubungan dan syarat-syarat kerja, menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas kegiatan koperasi karyawan, jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja serta penetapan kebijakan pengupahan tenaga kerja, menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi / penyuluhan dan koordinasi serta melakukan pengawasan / pengendalian terhadap norma ketenagakerjaan yang meliputi norma pelatihan, norma penempatan, norma hubungan kerja, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja. 5. Bidang Transmigrasi, mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi yang meliputi transmigrasi umum, swakarya berbantuan dan swakarya mandiri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Transmigrasi mempunyai fungsi: 9
a. Perencanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat. c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon transmigran. d. Pendidikan dan Pelatihan calon transmigran. e. Pelayanan penampungan calon transmigran. f.
Pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan sementara.
g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah. h. Pelaksanaan koordinasi dengan tujuan transmigran. Bidang Transmigrasi terdiri dari : a. Seksi Penyuluhan dan Motivasi masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan, motivasi masyarakat melalui kelompok, keluarga maupun perorangan dan menyebarluaskan informasi ketransmigrasian serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan calon transmigran. b. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan mempuyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran dan seleksi transmigran meliputi pelayanan administrasi, fisik kesehatan, mental dan ketrampilan, legitimasi calon transmigran yang kembali dan bermasalah, melakukan pelayanan penampungan sementara meliputi pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan mental dan pembekalan, pelayanan pengangkutan dari desa asal ke penampungan sementara, melakukan penampungan sementara, serta pengawalan dalam perjalanan dan penyerahan transmigran di lokasi tujuan termasuk koordinasi dengan daerah tujuan transmigran. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan. Penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari Dinas dan Pemerintah Daerah. Anggaran dalam suatu kegiatan dan program dipertimbangkan
dalam
rangka
menyesuaikan
sasaran
dan
tujuan
serta
strategi
pencapaiannya. Di dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis dengan kemungkinan perubahan dalam penyesuaian penganggarannya.
10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul dalam merencanakan
program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Tenaga Keja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Berikut adalah IKU Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2011-2015 : Tabel1
Indikator Kinerja Utama ( IKU) 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Keterangan (Formulasi)
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Angka Pengangguran
Jumlah Penganggur dibagi Angkatan Kerja dikalian seratus persen
Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
-
Persentase penempatan tenaga kerja
Jml pencaker yg ditempatkan dibagi pencaker yg terdaftar dikalikan seratus persen Tipe Penghitungan : Non Komulatif
-
Persentase perluasan kerja
Jml pencaker yg berwirausaha dibagi pencaker yg mendaftar dikalikan seratus persen Tipe Penghitungan : Non Komulatif
Meningkatnya penempatan transmigran
Persentase jumlah transmigran yang ditempatkan
Jml transmigran yg ditempatkan dibagi jml pendaftar dikalikan seatus persen Tipe Penghitungan : Non Komulatif
Meningkatnya perlindungan pekerja
-
Persentase Penyelesaian sengketa Hubungan Industrial
Jml sengketa HI yg diselesaikan dibagi jml sengketa dikalikan seratus persen Tipe Penghitungan : Non Komulatif
-
Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Jml pekerja yg mjd peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jml seluruh pekerja dikalikan seratus persen.` Tipe Penghitungan : Komulatif
16
2.2. Rencana Strategik Perencanaan Strategik menggambarkan tujuan jangka panjang sasaran dan strategi. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana dan anggaran tahunan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011 – 2015
dengan
memperhitungkan perubahan lingkungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan dalam bagan ini. Visi Terwujudnya Tenaga Kerja Dan Masyarakat Transmigrasi Yang Bekualitas Dan Sejahtera
Misi I Menciptakan Tenaga Trampil, Berkualitas Dan Produktif
Misi 2 Menciptalan Peluang Kerja Dan Kesempatan Kerja
Misi 3 Melaks. Mobilitas Pddk Yang Terarah Dan Memfasilitasi Perpindahan Sebagai Upaya
Misi 4 Melaks. Hubungan Industrial Dan Pengawasan Yang Semakin Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
Tujuan 1 Mewujudkan Tesedianya Tenaga Keja Terampil, Berkualitas Dan Produktif
Tujuan 2 Mewujudkan Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
Tujuan 3 Menciptakan Keseimbangan Petumbuhan Wilayah Mel.Penyebaran Penduduk Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan 4 Menciptakan Hubungan Kerja Yang Kondusif Dengan Sasaran Perlindungan
Sasaran 1 Meningkatnya Ketrampilan Pencari Kerja
Sasaran 2 Menurunya Tk Pengangguran Meningkatnya Penempatan Tenaga Keja Dan Perluasan Kerja
Sasaran 3 Meningkatnya Penempatan Transmigran
Sasaran 4 Meningkatnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja
Indikator Sasaran Pencari Kerja Yang Terampil
Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Sasaran Angka Pengangguran Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja
Program Penepatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
Indikator Sasaran Transmigran Yang Ditempatkan
Program Transmigrasi Umum
Indikator Sasaran Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Kepesertaan BPJS
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakejaan
2.2.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah “ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Berkualitas dan Sejahtera “
17
2.2.2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, terutama Misi 3 “ Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender”, Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut : 1.
Menciptakan Tenaga Kerja terampil, Berkualitas dan Produktif.
2.
Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja.
3.
Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata
4.
Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Untuk
mencapai
misi
yang
ditetapkan
Disnakertrans
berpedoman
pada
asas
kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dengan karakteristik sebagai berikut : 1.
Transparansi
2.
Dapat dipertanggungjawabkan ( Akuntabel )
3.
Demokratis
4.
Pelayanan prima
5.
Efektivitas dan efisiensi
6.
Partisipasi.
2.2.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Misi 1 Mewujudkan tersedianya Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas dan Produktif dengan sasaran : a. Meningkatnya ketrampilan pencaker sesuai yang dibutuhkan Pasar Kerja b. Meningkatnya ketrampilan masyarakat miskin yang mampu berwirausaha.
18
Misi 2 Mewujudkan Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja serta Melaksanakan Pendataan dan Menciptakan Informasi Ketenagakerjaan dengan sasaran : a. Meningkatnya lapangan pekerjaan b. Terciptanya Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja c. Tersedianya Data dan Informasi Ketenagakerjaan yang valid dan berkualitas Misi 3 Menciptakan keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran : a. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Transmigrasi b. Terciptanya Optimalisasi pelayanan perpindahan/penempatan transmigran Misi 4 Menciptakan Hubungan Kerja yang Kondusif dengan sasaran Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja dengan sasaran : a. Meningkatnya hak-hak pekerja b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan pekerja
2.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Adapun prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut : Misi Pertama : “ Menciptakan Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas, dan Produktif “ Strategi
:
Peningkatan SDM
Kebijakan
:
Perbaikan Mutu Tenaga Kerja
Program
:
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Misi Kedua : “Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja” Strategi
:
Memperluas lapangan pekerjaan Memfasilitsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas SDM sesuai pasar kerja
Kebijakan
:
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mencipatkan lapangan kerja Menciptakan wirausaha baru
Program
:
Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
19
Misi Ketiga “Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata” Strategi
:
Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan kesejahterann rakyat
Kebijakan
:
Mengoptimalkan pelayanan perpidahan
Program
:
Transmigrasi Umum
Misi Keempat : “Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja” Strategi
:
Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja
Kebijakan
:
Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja
Program
:
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.2.5. Sasaran dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja. Program yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertrans Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disnakertrans. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan
anggaran
pembiayaan/pendanaan
untuk
melaksanakan
program/kegiatan
pertahun. Adapun
tujuan,
sasaran,
strategi,
kebijakan,
program
dan
kegiatan
prioritas
berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
20
Misi 1 : Menciptakan
Tenaga Kerja terampil, Berkualitas dan Produktif
Tujuan
Mewujudkan tersedianya Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas dan Produktif
Sasaran
Meningkatnya ketrampilan pencaker
Strategi
1 Peningkatan SDM pencaker
Kebijakan
Perbaikan Tenaga Kerja
Mutu
Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ketrampilan bagi pencari kerja supaya mampu berwirausaha dan bekerja di perusahaan melalui kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerj secara institusional di BLK dan non institusional yaitu pelatihan ke desa-desa ( Mobile Training Unit / MTU ).
Misi 2: Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja” Tujuan Mewujudkan Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
Sasaran
Strategi
a.Menurunnya tingkat Memperluas pengangguran lapangan pekerjaan b.Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
Kebijakan Menciptakan Lapangan Kerja
Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan pencari kerja. Kegiatannya adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik Penempatan pencari kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN Penanggulangan Permasalahan Penempatan Tenaga Kerja. Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui : -
Teknologi Tepat Guna (TTG)
-
Perluasan Kerja Sistem Padat Karya
-
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
21
Misi 3 : Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata” Tujuan
Sasaran
Menciptakan keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Pencapaian
misi
Strategi
Meningkatnya penempatan transmigran
ketiga
ini
dilakukan
Kebijakan
Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan kesejahteraan rakyat
melalui
Program
Mengoptimalkan pelayanan perpindahan transmigran.
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi. Program ini bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemindahan
masyarakat miskin dan penganggur untuk
bertransmigrasi ke Luar Jawa.
Sedangkan kegiatan prioritas sebagai berikut: -
Pengerahan dan Perpindahan transmigrasi
Misi 4 : Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tujuan Menciptakan Hubungan Kerja yang Kondusif dengan sasaran Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
Sasaran Meningkatnya perlindungan pekerja
Strategi Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja
Kebijakan Perlindungan Kesejahteraan Pekerja
dan
Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan, dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Kegiatan prioritasnya adalah : 1. Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Industrial 2. Fasilitasi penyelesaian prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3 4. Pembentukan dan Pemberdayaan Fungsi Kelembagaan Panitia Pembina K3 ( P2K3) 5. Pencegahan Kebakaran dan K3
22
2.2.6. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2014 Pada tahun 2014 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 2 . Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2014 Sasaran Strategik Tujuan Strategik 1 Mewujudkan tersedianya Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas dan Produktif dengan sasaran : Meningkatnya pencari kerja
Program Peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja
Kegiatan dan
dan
Pelatihan
ketrampilan
Tujuan Strategik 2 Mewujudkan Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dengan sasaran
Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
1.Penempatan pencaker melalui AKL,AKAD, AKAN 2.Penanggulangan permasalahan penempatan TK 3.Pemanduan Dan Pembinaan Usaha Tenaga Terdidik 4.Penyebaran Informasi bursa kerja 5. Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui : - Teknologi Tepat Guna (TTG) - Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) -Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Transmigrasi Umum
Pengarahan dan transmigrasi.
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hub Industrial 2.Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jamsostek 3.Pembentukan dan pemberdayaan Fungsi Kelembagaan P2K3 4.Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum thd K3 5.Pencegahan kebakaran dan K3
a.Menurunnya tingkat Pengangguran b.Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
Tujuan Strategik 3 Menciptakan keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran : Meningkatnya transmigran
Pendidikan ketrampilan
penempatan
penempatan
Tujuan Strategik 4 Menciptakan Hubungan Kerja yang Kondusif dengan sasaran Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja dengan sasaran : Meningkatnya pelindungan pekerja
23
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur tentang RKT, dimana dokumen RKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 ternyata sama dengan dokumen lampiran perjanjian kinerja. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur tabel dibawah ini .
24
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Susanto,SH,,MM
Jabatan
: Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: Hj. Sri Surya Widati
Jabatan
: Bupati Bantul
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Bantul, Pihak Pertama,
Hj. Sri Surya Widati
Susanto,SH,MM.
2015
25
Lampiran
Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya ketrampilan pencari
: 2015 Target
Indikator Kinerja Pencari kerja yang trampil
33
%
Angka Pengangguran
4,7
%
Meningkatnya Penempatan
- Persentase Penempatan Tenaga Kerja
65
%
Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
- Persentase Perluasan Kerja
100
%
Meningkatnya penempatan
Persentase Transmigran yang ditempatkan
100
%
- Pesentase Penyelesaian sengketa
100
%
72
%
kerja sesuai yang dibutuhkan pasar kerja dan mampu berwirausaha Menurunnya Tingkat Pengangguran
transmigran Meningkatnya perlindungan pekerja
hubungan industrial - Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Keterangan : Bukan IKU IKU Bupati IKU SKPD
Secara rinci ditampilkan sasaran, indikator, program, kegiatan dan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tahun 2015 seperti pada tabel di bawah ini.
26
Tabel 3 : Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Anggaran. No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
1
Meningkatnya ketrampilan pencari kerja
Persentase pencari kerja yang trampil
33 %
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2
Menurunnya Tingkat Pengangguran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
Angka Pengangguran Persentase Penempatan Tenaga Kerja
4,7 %
Persentase Perluasan Kerja
100 %
3
4 5
Meningkatnya penempatan transmigran Meningkatnya perlindungan pekerja
Persentase Transmigran yang ditempatkan Persentase Penyelesaian sengketa hubungan industrial Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
65 %
Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
Anggaran( Rp)
Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Penempatan Tenaga melalui AKL,AKAD,AKAN
Kerja
Perluasan Kerja melalui : Padat Karya, Penyiapan TK siap pakai (WUB)
100 %
Transmigrasi Umum
100 %
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
72 %
Kegiatan
Pengarahan Dan Penempatan Transmigrasi Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubngan Industrial
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
1.890.704.900
72.478.700
11.536.611.255 368.771.200 1.246.449.500 9.440.000
39.120.000
Bukan IKU IKU Bupati IKU SKPD
27
2.4 Rencana Anggaran Anggaran Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dialokasikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2015 No.
Uraian
Rencana (Rp)
%
4.877.806.000
22,32
1
Belanja Tidak Langsung
2
Belanja Langsung
16.980.924.280
77,68
Jumlah
21.858.730.280
100
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program untuk mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 5. Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2015 No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Anggaran
1
Meningkatnya ketrampilan pencari kerja
Pencari kerja yang trampil
2
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Angka Pengangguran
3
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
-Tenaga Kerja yang ditempatkan -Tenaga Kerja yang berwirausaha
4
Meningkatnya penempatan transmigran
Transmigran ditempatkan
5
Meningkatnya pekerja
perlindungan
Jumlah
% Anggaran
1.890.704.000
11,13
72.478.400
0,72
5.768.771.200
33,97
yang
1.246.449.500
7,34
-Sengketa hubungan industrial yang terselesaikan -Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
9.440.000
0,07
39.120.000
0,23
9.026.963.100
53,16
7.953.961.180 16.980.924.280
46,84 100
Belanja Langsung Pendukung Total belanja Langsung
28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
Pengukuran dan Capaian Kinerja
3.1.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :
Capaian indikator kinerja =
Realisasi x 100% Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. 29
Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini. Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja Urutan
Rencana capaian
Kategori Capaian
1
91 ≤
2
76 ≤ 90
Tinggi
3
66 ≤ 75
Sedang
4
51 ≤ 65
Rendah
5
≤ 50
Kode
Sangat Baik
Sangat Rendah
3.1.2. Capaian Kinerja Pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2014 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :
30
Tabel 7. Pencapaian/ Realisasi Kinerja Tahun 2015
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Prosentase
Pencari kerja yang trampil
%
33
58
176
Sangat Baik
Tingkat Pengangguran
%
4,7
4,1
115
Sangat Baik
Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
Penempatan tenaga kerja
%
65
77
118
Sangat Baik
Perluasan Kerja
%
100
92,6
92,6
Sangat Baik
4
Meningkatnya penempatan transmigran
Transmigran yang ditempatkan
%
100
40
40
Sangat Rendah
5
Meningkatnya perlindungan pekerja
Persentase penyelesaian sengketa Hubungan Industrial
%
100
95,5
95,5
Sangat Baik
Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
%
72
58,4
81
Tinggi
1
2
3
Meningkatkan ketrampilan pencari kerja Menurunnya Tingkat Pengangguran
Ket
31
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Per Triwulan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan ketrampilan pencari kerja
Pencari kerja yang trampil
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Tingkat Pengangguran
Penempatan tenaga kerja Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
Meningkatnya penempatan transmigran
Meningkatnya perlindungan pekerja
3.2.
Perluasan Kerja
Transmigran yang ditempatkan Persentase penyelesaian sengketa Hubungan Industrial Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerja an
Satuan
Target Tahunan
%
33
%
%
%
%
%
%
4,7
65
100
100
100
72
Target
Realisa si
Prose ntase
Triwulan 1
6
10
166
Triwulan 2
6
20
333
Triwulan 3
6
30
500
Triwulan 4
33
58
176
Triwulan 1
0
0
0
Triwulan 2
0
0
0
Triwulan
Triwulan 3
0
0
0
Triwulan 4
4,7
4,1
115
Triwulan 1
7
9
129
Triwulan 2
15
16
107
Triwulan 3
50
58
116
Triwulan 4
65
77
118
Triwulan 1
50
71
142
Triwulan 2
71
71
100
Triwulan 3
71
78
110
Triwulan 4
100
92,6
92,6
Triwulan 1
0
0
0
Triwulan 2
0
0
0
Triwulan 3
0
0
0
Triwulan 4
100
40
40
Triwulan 1
100
100
100
Triwulan 2
100
100
100
Triwulan 3
100
100
100
Triwulan 4
100
95,5
95,5
Triwulan 1
72
58,8
81,6
Triwulan 2
72
57,6
80
Triwulan 3
72
56
78
Triwulan 4
72
58,4
81
EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi bertujuan
untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.
32
Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.
Sasaran 1:
Meningkatnya ketrampilan pencari kerja
Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Realisasi Target sampai dengan Tahun 2015
Indikator Kinerja
Persentase Pencari Kerja yang trampil
% Realisasi 2014
Target
Realisasi
324
33
58
% Realisasi
Target Akhir Renstra (2015)
Capaian sd 2015 terhadap T 2015 (%)
176
33
175,76
2015
Untuk tahun 2015, capaian kinerja pada sasaran 1 indikator persentase pencari kerja yang trampil masuk kriteria sangat baik, berikut penjelasan dari indikator tersebut.
Melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan ketrampilan dilaksanakan guna menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kegiatan pelatihan ketrampilan selain belajar di kelas juga termasuk pemagangan purna latihan (on the job training) sehingga menambah pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Program ini meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (Mobile Training Unit [MTU] dan institusional). Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, ketrampilan, dan produktivitas kerja bagi sumberdaya manusia agar mampu mengolah potensi sumberdaya daya alam di perdesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha dilaksanakan secara institusional di Balai Latihan Kerja (BLK).
33
Tabel 10. Pelatihan Institusional Balai Latihan Kerja ( BLK ) Jenis Pelatihan No 1
Kejuruan Teknologi Mekanik
Sub Kejuruan Las Mesin
2
Otomotif
Kendaraan Ringan Kendaraan Berat Ketok Duco
3
Procesing
Petanian Peternakan Pengolahan Hasil Pertanian
4
Menjahit
Bordir Batik
5
Bangunan
Gedung Mebelair Batu
6
Listrik
Tenaga Pendingin
7
Tata Niaga
Komputer
Mengingat sebagian besar angkatan kerja yang tinggal di perdesaan belum memiliki ketrampilan yang memadai maka pelatihan juga dilakukan melalui MTU ( Mobile Training Unit ), yaitu sistem pelatihan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dari desa ke desa. Pelatihan Calon Tenaga Kerja multak diperlukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dan profesional, agar dapat direkrut oleh perusahaan, tenaga kerja harus mempunyai ketrampilan sesuai dengan bidangnya. Pelatihan ketrampilan selain dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) juga dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta. Selain itu pelatihan juga diaksanakan dengan menggandeng mitra seperti
LPK, supaya LPK bisa
berkembang dan saling mensuport. 34
Eksistensi BLK pada saat ini cukup penting mengingat saat ini tingkat pengangguran semakin tinggi dan lapangan pekerjaan yang terbatas, maka dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan ini selain itu diharapkan juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang berguna bagi masyarakat sekitar. Kebutuhan yang begitu besar akan pelatihan ketrampilan mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Meskipun terjadi peningkatan dengan tahun sebelumnya, namun masih banyak peminat yang belum bisa diikutkan dalam pelatihan. Dengan begitu banyaknya peminat atau pendaftar, maka diadakan seleksi. Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diprioritaskan. Pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin dan penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat dan pendidikan minimal SD. Sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi mereka yang telah mempunyai ketrampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan ketrampilan supaya bisa bersaing di dunia kerja.
Tabel 11. Pelatihan yang dilaksanakan 2011 – 2015 Pelatihan
2011
2012
2013
2014
2015
MTU
11 P
28 P
44 P
51 P
45 P
BLK ( Inst)
33 P
44 P
48 P
47 P
50 P
60 org
60 org
70 org
2.953 org
70 org
-
-
-
-
3800 org
764 org
1.212 org
1.542 org
4.521 org
5.494 org
3815 (20%)
4884 (25%)
5144 (30%)
5575 (81%)
9.472 (58%)
20%
20%
25%
25%
33%
LPK LPKS Jumlah Pendaftar (orang) Persentase Target Renstra Keterangan :
P=Paket
Dilihat dari tabel
1P=16 orang
di atas, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pelatihan ketrampilan
dari tahun 2011 – 2015 mengalami kenaikan setiap tahun. Pelaksanaan dari tahun ke tahun juga telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini disebabkan karena permintaan pelatihan ketrampilan dari masyararakat baik melalui musrenbang maupun melalui usulan proposal dan pendaftaran di Dinas maupun BLK selalu meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen
Pemerintah Daerah tehadap peningkatan ketrampilan masyarakat cukup tinggi,
sehingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi program ini.
35
GRAFIK1PELATIHAN120111512015 3000 2500 2000
MTU BLK1(INST) LPK
1500 1000 500 0
2011
2012
2013
2014
2015
TAHUN
Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, ketrampilan dan produktivitas kerja bagi sumberdaya manusia agar mampu mengolah potensi sumberdaya daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri / berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan secara institusional di BLK. Selain itu
mengingat bahwa sebagian
besar angkatan kerja tinggal di pedesaan belum memiliki ketrampilan yang memadai dan mereka berada jauh dari pusat / Balai Latihan Kerja, maka pelatihan yang lain dilakukan melalui
Sistem Pelatihan Keliling (MTU) yaitu
sistem pelatihan yang dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Program ini dilakukan dengan dana sebesar Rp 1.890.704.000,00 dan melibatkan SDM sejumlah 38 orang. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ketrampilan bagi pencari kerja supaya mampu berwirausaha dan bekerja di perusahaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja secara institusional di BLK dan non institusional yaitu pelatihan ke desa-desa (Mobile Training Unit [MTU]). Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, ketrampilan dan produktivitas kerja bagi sumberdaya manusia agar mampu mengolah potensi sumberdaya daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri/berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan secara institusional di Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu mengingat bahwa sebagian besar angkatan kerja tinggal di pedesaan belum memiliki ketrampilan yang memadai dan mereka berada jauh dari pusat, maka pelatihan yang lain dilakukan melalui
36
Sistem Pelatihan Keliling (MTU) yaitu sistem pelatihan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Dibandingkan tahun 2014, pelatihan tahun 2015 mengalami peningkatan. Jumlah pencari kerja yang dilatih semakin banyak sehingga akan lebih banyak lagi penganggur yang memiliki ketrampilan dan kompetensi sehingga mampu bersaing dan bisa bekerja. Sumber dana untuk pelatihan-pelatihan tersebut berasal dari APBD dan APBN. Kebutuhan yang begitu besar
akan
pelatihan
ketrampilan
mendorong
SKPD
untuk
semaksimal
mungkin
mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Meskipun terjadi peningkatan dengan tahun sebelumnya, namun masih banyak peminat yang belum bisa diikutkan dalam pelatihan. Dengan begitu banyaknya peminat atau pendaftar, maka diadakan seleksi. Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diprioritaskan. Pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin dan penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat dan pendidikan minimal SD. Sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi mereka yang telah mempunyai ketrampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan ketrampilan supaya bisa bersaing di dunia kerja. Hasil kegiatan ini adalah pencari kerja bisa bekerja dan masuk dunia kerja dan mampu berwirausaha. Pelatihan ketrampilan dilaksanakan guna menyiapkan tenaga trampil bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kegiatan pelatihan ketrampilan selain belajar di kelas juga termasuk pemagangan purna latihan (on the job training) sehingga menambah pengalaman dan tidak gagap masuk dunia kerja. Kebutuhan yang begitu besar akan pelatihan ketrampilan mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Dalam hal ini Pemda juga mendukung program dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Meskipun terjadi peningkatan dengan tahun sebelumnya, namun masih banyak peminat yang belum bisa diikutkan dalam pelatihan. Dengan begitu banyaknya peminat / pendaftar, diadakan seleksi bagi pendaftar. Yang memenuhi persyaratan yang diprioritaskan. Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat, pendidikan minimal SD, sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai ketrampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan ketrampilannya supaya bisa bersaing di dunia kerja. Berdasarkan target kinerja tingkat capaian 58%, melampaui dari target renstra sebesar 33%. Sehingga capaian kinerja sebesar 175,76% dengan kategori sangat baik.
37
Menggambarkan bahwa tingkat capaian kinerja tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK serta pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dalam pelaksanaan
Program
Peningkatan
Kualitas
dan
Produktivitas
Tenaga
Kerja
dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Sasaran 2 :
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 201
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
4,3
4,7%
4,1%
Angka Pengangguran
Target Akhir Renstra (2015) 4,7
2015
Realisasi 2014
% Realisasi 115
Capaian sd 2015 terhadap T 2015 (%) 115
Untuk tahun 2015, capaian kinerja pada sasaran, indikator angka pengangguan masuk kriteria sangat baik. Menurunnya tingkat pengangguran yang cukup signifikan dapat dijelaskan melalui programprogram dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut perbandingan target dan realisasi serta jumlah pengangguran dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD 2011-2015 dalam tabel dan grafik. Tabel 13. Target - Realisasi Pengangguran sesuai RPJMD 2011 – 2015 2011
2012
2013
2014
2015
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realsasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
5,8
5,8
5,3
5,3
5
5,03
4,9
4,3
4,7
4,1
38
GRAFIK3PENGANGGURAN320113632015 6 5 4 % 3 2 1 0
TARGET REALISASI 2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN
Sasaran 3 :
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
Tabel 14. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2015
Indikator Kinerja 1 2
Persentase Penempatan Tenaga Kerja Persentase Perluasan Kerja
77
% Realisasi 118,46
Target Akhir Renstra (2015) 65
Capaian sd 2015 terhadap T 2015 (%) 118,46
92,6
92,6
100
92,6
2015
Realisasi 2014
Target
Realisasi
56
65
100
100
Untuk tahun 2015 berdasarkan
Target kinerja penempatan tenaga kerja
sebanyak 65%,
dengan realisasi sebesar 77% maka tingkat capaiannya 118,46%. Sehingga indikator Penempatan tenaga kerja masuk kriteria sangat baik. Sedangkan untuk target kinerja perluasan kerja sebanyak 100%, dengan realisasi sebesar 92,6% maka tingkat capaiannya
92,6% . Sehingga indikator Perluasan kerja masuk dalam
kriteria sangat baik. Adapun
secara
lengkap
nilai
capaian
indikator
sasaran
tersebut
beserta
kegiatan
pendukungnya sebagai berikut:
39
1.Penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah (AKAD) dan AKAN ( Antar Kerja Antar Negara). Tabel 15. Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN Tahun 2010-2014 Penempatan
2011
2012
2013
2014
2015
AKL
1.326
1.753
1.437
1500
1.986
AKAD
460
555
426
484
245
AKAN
378
195
156
332
300
Jumlah
2.164
2.503
2.019
2.316
2.531
2013 (30%)
4168 (56%)
3.291
65%
65%
77%
Jumlah Pendaftar Target Renstra
65%
65%
Tabel 16. Tujuan Pengiriman Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) Tujuan Penempatan
Tahun 2011
2012
2013
2014
392
520
405
484
Ketapang (Kalbar)
68
28
21
-
Bintan
-
5
-
-
Kalimantan Timur
-
2
-
-
426
484
Batam
Jumlah
460
555
2015
245
Tabel 17. Tujuan Pengiriman Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Antar Negara ( AKAN ) Tahun Tujuan Penempatan
2011
2012
2013
2014
2015
Malaysia
277
126
92
218
290
-
-
-
1
3
8
2 7
Singapura
2
Taiwan
1
Korea Selatan
7
29
-
37
Hongkong
7
-
-
-
-
-
-
-
1
-
84
39
61
67
-
Italy
-
1
-
-
-
Australia
-
-
-
1
-
378
195
156
332
300
Jepang Amerika Serikat
Jumlah
40
GRAFIK3PENEMPATAN3AKAD3DAN3 AKAN3TAHUN320113832015 600 500 400 ORANG 300 200 100 0
AKAD AKAN 2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN
Mengingat bahwa pengangguran di Kabupaten Bantul masih relatif tinggi, maka program penempatan tenaga kerja merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 72.478.700,00. Ada kegiatan penunjang penempatan seperti mengadakan penyuluhan (delapan kali di empat desa dan empat Bursa Kerja Khusus atau BKK). Pada tahun 2015, pencapaian target penempatan melalui AKL, AKAD, dan AKAN sebanyak 2.531 orang, Penempatan
meliputi penempatan AKL sejumlah 1.986 orang dan penempatan AKAD
sejumlah 245 orang. Kebanyakan pengiriman ke daerah tujuan Batam, selebihnya ke Ketapang di dan Sampit Kalimantan Barat. Penempatan AKAN sejumlah 300 orang dengan tujuan menyebar ke beberapa negara seperti
daerah
Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan
Taiwan. Penempatan tenaga kerja tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2014, dengan adanya peluang kerja di luar negeri yang semakin terbuka. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pembekalan kepada tenaga kerja yang tujuannya adalah menghindarkan penipuan yang dialami tenaga kerja, seleksi dan memfasilitasi atau mempertemukan pencari kerja dan perusahaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan serta penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja yang tujuannya adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk bekerja terhindar dari berbagai permasalahan. Selain itu juga mengadakan koordinasi dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, penempatan harus mengakomodasi kebutuhan pencari kerja apalagi jika ada lowongan yang ditawarkan, maka sebanyak mungkin hal itu harus dilakukan untuk memenuhi penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Mengingat di Kabupaten Bantul jumlah pengangguran masih cukup tinggi maka program / kegiatan ini merupakan prioritas 41
untuk dilaksanakan. Hal-hal yang mendukung keberhasilan adalah penempatan tenaga kerja menjadi prioritas pada program ketenagakerjaan. Upaya
ke arah itu diupayakan untuk
mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Bantul. Kegiatan penunjang penempatan
seperti : mengadakan penyuluhan yang tujuannya adalah
menghindarkan
dialami
penipuan
yang
tenaga
kerja,
seleksi
dan
memfasilitasi
/
mempertemukan pencari kerja dan perusahaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan serta penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja yang tujuannya adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk bekerja terhindar dari berbagai permasalahan. Selain itu juga mengadakan koordinasi dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja. Secara riil penempatan telah memenuhi target RPJMD dan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian untuk pencapaian SPM masih dibawah standar yang ditetapkan, karena dihitung dari pendaftar yang ada. Penempatan melalui AKAN mengalami penurunan yang cukup berarti disebabkan karena banyak perusahaan yang menutup usahanya, selain juga minat bekerja di luar negeri menurun. Kegiatan yang mendukung program ini adalah pembinaan dan pembekalan kepada tenaga kerja yang tujuannya adalah menghindarkan penipuan yang dialami tenaga kerja, seleksi dan memfasilitasi atau mempertemukan pencari kerja dan perusahaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan serta penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja yang tujuannya adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk bekerja terhindar dari berbagai permasalahan. Selain itu juga mengadakan koordinasi dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja.
2.
Perluasan Kerja melalui :
(1) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat (wirausaha baru, penyiapan tenaga kerja siap pakai) Perluasan kerja dilakukan dengan melalui kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri yaitu pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat dan penyiapan tenaga keja siap pakai. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP yang memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama. 42
Kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri ini pelatihan prosesing dan menjahit dilaksanakan di: Kadibeso Argodadi Sedayu, Menden Bantul, Pelemwulung Banguntapan, Kanggotan Pleret dan Bedukan Pleret Kegiatan
yang
dilaksanakan
rata-rata
adalah
menjahit
dan
procesing
(pengolahan
pengembangan makanan). Sasarannya adalah kelompok muda berjumlah masing-masing 30 orang sebanyak 5 paket
dengan anggaran
sebesar Rp.368.771.200,00an realisasi
penyerapannya sebesar Rp. 330.270.900,00 yang berasal dari APBD. (2)
Sistem padat karya
Strategi pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk mendorong masyarakat pencari kerja berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif dengan harapan agar mereka mampu menjadi masyarakat
yang
mandiri
(wirausaha)
atau
menjadi
masyarakat
berjiwa
usaha
(entrepreneurship). Persoalannya adalah bagaimana dapat memfasilitasi masyarakat pencari kerja agar mau dan bisa menjadi wirausaha baru. Dengan demikian diperlukan model perluasan kerja yang mampu mendorong ke arah usaha mandiri yang didasarkan pada potensi sumberdaya manusia yang tersedia. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) merupakan perwujudan upaya penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta terapan teknologi yang tepat guna sehingga tercipta dan terbentuk wirausaha baru. Tabel Lokasi Padat Karya Produktif Tahun 2015 melalui Dana APBD No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lokasi Jurug, Argosari, Sedayu Modalan, Baguntapan Pringgolayan, Banguntapan Kertopaten, Banguntapan Glondong, Wirokerten, Banguntapan Sampangan, Wirokerten, Banguntapan Ngoto RT 05/06 Bangunharjo,Sewon Bakung, Bangunharjo, Sewon Dongkelan, Panggungharjo, Sewon Kepek, Timbulharjo, Sewon Dagen, Pendowoharjo, Sewon Bawuran RT 02,Bawuran, Pleret Demi Bendo, Wukirsari, Imogiri Patran, Canden, Jetis Warung Pring, Mulyodadi, Bambanglipuro Koripan RT 02 Ngajaran, Sidomulyo, Bambanglipuro Tembi Ngentak, Dadapan RT 06, Timbulharjo, Sewon Ngasem RT 04, Timbulharjo, Sewon
JenisKegiatan Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kolam ikan Kandang sapi Kandang sapi Kandang kambing Kolam ikan Kolam ikan Kandang bebek Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing 43
No.
Lokasi
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Cabeyan, Panggungharjo, Sewon Baros RT 04, Tirtohargo, Kretek Prayan, Srimulyo, Piyungan Karang Ploso, Sitimulyo, Piyungan Peni RT 04, Palbapang, Bantul Ngringinan RT 10, Palbapang, Bantul Bantul Karang RT 06, Ringginharjo, Bantul Panjang RT 04, Panjangrejo, Pundong Tegaltandan, Banguntapan, Baguntapan Bibis RT 02, Bagunjiwo, Kasihan Banjarharjo RT 01 Muntuk, Dlingo Kediwung RT 39 Mangunan, Dlingo Gunungsaren Kidul RT 75 Trimurti, Srandakan Jragan II Poncosari, Srandakan Dingkikan, argodadi, Sedayu Tapen, Argosari, Sedayu Bogoran RT 01, Trirenggo, Bantul Karang Ngabean RT 07, Ringinharjo, Bantul Keyongan Kidul, Sabdodadi, Bantul Bergan RT 05, Wijirejo, Pandak Tegallurung RT 06,Gilangharjo, Pandak Klayu Ngentak RT 06, Timbulharjo, Sewon Ngimbang RT 22, Pendowoharjo, Sewon Pacar RT 07, Timbulharjo, Sewon Daraman, Srimartani, Piyungan Rejosari, Srimartani, piyungan Gondang RT 05 Kaligatuk, Srimulyo, Piyungan Kalinampu RT 02, Seloharjo, Pundong Guyangan RT 02, Wonolelo, Pleret Trayeman, Pleret, Pleret Keputren, Pleret, Pleret Semuten RT 01, Jatimulyo,Dlingo Badean, Jatimulyo, Dlingo Ngrancah, Sriharjo, Imogiri Kel. Ngudi Makmur Jl imogiri Barat KM 8 Butuh lor, Triwidadi, Pajangan Sumber: Disnakertrans, 2015
JenisKegiatan Kandang kambing Kandang Sapi Kandang kambing Kandang kambing Kandang kambing Kolam ikan Kolam ikan Kolam ikan Kandang kambing Kandang sapi Kolam ikan Kandang kambing PE Kandang kambing PE Kd kambing Bligon Kd kambing Gembel Bebek Kd kambing Gibas Kd Kambing Jantan Kd kambing Bligon Kd kambing Gibas Kad Kambing Gembel Kd kambing Gembel Kolam Ikan Kd Kambing Gembel Kandang Sapi Kad kambing Gembel Kandang Kambing PE Kd Kambing Gembel Kd Kambing Gembel Kd Kambing Gembel Kandang Sapi Kandang Sapi Kd Kambing Gembel Kd Kambing Gembel Kd Kambing Blingon
Foto Kegiatan Padat Karya Produktif Pembangunan Kolam Ikan 44
Pada tahun 2015 program perluasan kerja sistem padat karya dengan dana APBD sebesar Rp 11.536.611.255,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 11.500.534.200,00
yang
dilaksanakan
dalam 130 paket ( melibatkan 5.522 orang) yang terbagi dalam padat karya produktif sebanyak 54 paket dan padat karya infrastruktur sebanyak 76 paket. Padat karya produktif melibatkan 20 orang setiap paket yang dapat bekerja secara berkelanjutan, dan 44 orang setiap paket yang bekerja sementara. Sedangkan untuk padat karya infrastruktur melibatkan 44 orang yang bekerja sementara. Sedangkan lokasi padat karya produktif ditampilkan pada Tabel Tabel Lokasi Padat Karya Infrastruktur Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Lokasi Kedon, Sumbermulyo, Bambanglipuro Palihan RT 04, Sidomulyo, Bambanglipuro Tangkilan, Mulyodadi, Bambanglipuro Gaduh, RT 33,34 Banaran, RT 04,05 Sumberagung Jetis Kauman, Pleret, Pleret Karet, Pleret, Pleret Segoroyoso, Pleret Piring I, Murtigading, Sanden Sanden, Murtigading, Sanden Kalijoho, RT 01, Argosari, Sedayu Kaliberot, Argomulyo, Sedayu Kadibeso RT 09,Argodadi, Sedayu Pendul, Argorejo, Sedayu Dagan Pinggir, Sidomulyo, Bambanglipuro Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro Surobayan RT 08, Argomulyo, Sedayu Gumuk RT 06, Ringinharjo, Bantul Siluk, Selopamioro, Imogiri Gandungan Kepuh,Canden Jetis Jigudan, Triharjo, Pandak Payungan, Triharjo, Pandak Kauman, Wijirejo, Pandak Ngeblak, Sitimulyo, Piyungan Podang, Srihardono, Pundong Dadapan Kidul RT 03/05 Timbulharjo Kepuhan, RT 08/09, Dobalan, Sewon Kadangan, RT 07, Garan, Panggungharjo Dhuku, Jambidan, Banguntapan Bintaran, Jambidan, Banguntapan Karangturi, Baturetno, Bangutapan Singosaren, Singosaren, Banguntapan Balong Lor, Potorono, Banguntapan Menden, Babadan, Bantul Pasutan RT 04, Trirenggo, Bantul JL Pemuda, Gandekan, Bantul Pencitrejo RT 02, Terong, Dlingo Dodongan, Jatimulyo, Dlingo Bobok Rt 84, Patalan, Jetis
Jenis Kegiatan Cor Blok Talud Jalan Irigasi Pertanian Talud Jalan Cor Blok Cor Blok Cor Blok Drainase Talud Jalan Saluran Irigasi Cor Blok Cor Blok Talud Jalan Talud Jalan Talud Jalan Cor blok Talud Jalan Talud Jalan Talud Jalan Irigasi pertanian Talud Jalan Cor Blok Talud Jalan Pasar Desa Talud Jalan Cor Blok Cor Blok Cor Blok Talud Jalan Talud Jalan Cor Blok Cor Blok Cor Blok Drainase Lingkungan Drainase Pemukiman Cor Blok Plat Drainase Sungai Talud Cor blok Cor Blok 45
No. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Lokasi Kenalan Rt 02, Bangunjiwo, Kasihan Jetis, Sendangsari, Pajangan Jalakan RT 02, Triharjo, Pandak Banjarwau, Gilangharjo, Pandak Bogem RT 03, Caturharjo, Pandak Jolosutra,Srimulyo, Piyungan Manding Kidul, Trirenggo, Bantul Demen Jati, Sriharjo, Imogiri Lokal Trans, Karang Tengah, Imogiri Donotirto RT 05, Bangunjiwo, Kasihan Greges, Donotirto, Kretek Bebekan RT 01 Kadekrowo, Gilangharjo Bajang,Daleman RT 03, Gilangharjo, Ngabean, Tirtoharjo, Pandak Kembangsari, Srimartani, Piyungan Bondowaluh RT 06, Srihardono, Pundong Dadapan Kidul RT 03/04 Gatak, Sewon Tegalsari, Panggungharjo, Sewon Sawit RT 02, Panggungharjo, sewon Jodog, Gilangharjo, Pandak Pacar Karanglo, Argomulyo, Sedayu Gesikan RT 01, Wijirejo, Pandak Watu, Argomulyo, Sedayu Bakung, Bangunharjo, Sewon Ngoto, Bangunharjo, Sewon Kowen I, Timbulharjo, Sewon Monggang, Pendowoharjo, Sewon Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan Ngeblak, wijirejo, Pandak Sampangn, Wirokerten, Banguntapan Gesikan Jaranan, Pangungharjo, Sewon Grogol VII, Parangtritis, Kretek Kedungjati, Selopamioro, Imogiri Sawahan, Trimurti, Srandakan Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro Cepoko Sari, Sitimulyo, Piyungan Botokenceng, Wirokerten, Banguntapan
Jenis Kegiatan Talud Jalan Cor blok Cor Blok Cor Blok Drainase Talud Talud Talud Talud Cor blok Cor blok Drainase Drainase Drainae Cor Blok Cor blok,Drainas Cor blok Cor blok Drainase Normalisasi Saluran Irigasi Normaisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigsi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Normalisasi Saluran Irigasi Bedah Jalan Bedah Jalan
Sumber: Disnakertrans, 2015
46
Foto Kegiatan Padat Karya Normalisasi Saluran Air Sedangkan
melalui
dana
APBN
(dekonsentrasi)
padat
karya
produktif
sejumlah
Rp.303.558.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.504.000,00 untuk 2 paket kegiatan yaitu
pembuatan kandang sapi di dusun Kedungrejo Wonolelo dan pembuatan
kandang kambing di dusun Paliyan Desa Sidomulyo. Masing-masing melibatkan 66 orang. (3). Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna Perluasan
kerja
dilakukan
melalui
kegiatan
pembinaan
tenaga
kerja
mandiri
yaitu
pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna. Dengan menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp229.532.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.209.545.000,00 kegiatan yang dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro. Kegiatan ini meliputi 2 paket, masing-masing paket/ kelompok tediri dari 20 orang. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP yang memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama. Sasarannya adalah kelompok muda. Bertempat di: Kiringan, Canden dengan usaha jamu dan di Soge, Sigading dengan jenis usaha pengolahan ikan. (4). Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Wirausaha Tenaga Kerja Muda Perluasan
kerja
dilakukan
melalui
kegiatan
pembinaan
tenaga
kerja
mandiri
yaitu
pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan tenaga kerja muda. 47
Dengan menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp 117.592.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.114.912.000,00 kegiatan yang dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja muda yang mampu bekerja secara mandiri menjadi pengusaha. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda. Sasarannya adalah kelompok muda berjumlah 20 orang. Bertempat di Temuwuh Dlingo. Hasil dari program perluasan kerja adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan pengangguran, yaitu: •
Menumbuhkan jiwa kewirausahaan
•
Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 20 orang secara berkelanjutan setiap paket;
•
Memberi pekerjaan sementara sebanyak 44 khusus kegiatan padat karya;
•
Melakukan investasi awal untuk pengembangan kelompok;
•
Menumbuhkembangkan perekonomian di daerah sekitar lokasi kegiatan;
•
Membangun jiwa gotong rotong serta menumbuhkembangkan rasa kebersamaan.
Manfaat pembuatan jalan tembus dan cor blok yaitu:
•
Memudahkan akses bagi petani;
•
Melancarkan jalan menuju desa lain;
•
Mengurangi pengangguran;
•
Menumbuhkembangkan perekonomian desa. Tabel Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Perluasan Kerja) Kegiatan
2011
2012
2013
2014
2015
Padat Karya
N/A
572
365
720
5.900
Wirausaha Baru (WUB)
N/A
15
30
240
150
Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Jumlah (orang)
N/A
55
15
105
40
N/A
10
20
-
-
N/A N/A N/A
20 8 680
430
1.065
20 6.110
Pendaftar (orang)
N/A
1.000
485
1.065
6.598
(68%)
(89%)
(100%)
(92,6%)
100%
100%
100%
100%
Persentase Target Renstra
100%
48
Sasaran 3 :
Terciptanya optimalisasi pelayanan perpindahan / penempatan
transmigrans. Tabel 21. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2014
Indikator Kinerja Jumlah transmigrans yang ditempatkan
2015
Realisasi 2015
Target
Realisasi
40%
100%
40%
Untuk tahun 2015 berdasarkan
% Realisasi 40
Target Akhir Renstra (2015) 100
Target kinerja penempatan transmigrasi
dengan realisasi sebesar 40% maka tingkat capaiannya
Capaian sd 2015 terhadap T 2015 (%) 40
sebanyak 40%,
40%. Sehingga indikator
Penempatan transmigrasi masuk kriteria sangat rendah. Penempatan transmigran tahun 2015 ke sejumlah Daerah dengan rician sebagai berikut: - Tj Buka, Bulungan, Kaltara sejumlah 15 KK (47 jiwa); - Laeya Buton Utara Sulteng, sejumlah 5 KK (16 jiwa); - Anaura Kolaka Sulteng, sejumlah 3 KK (10 jiwa); - Mahalona Luwu Timur Sulsel, sejumlah 6 KK (20 jiwa); - Watu Sopeng Sulsel 3 KK (9 jiwa); - Simpang 3 OKI Sumsel 8 KK (29 jiwa).
a. Program yang Dilaksanakan Program Transmgrasi Pada tahun 2015 dalam urusan transmigrasi hanya ada satu program yang dilaksanakan, yaitu transmigrasi umum. Program ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1)
Penyuluhan dan motivasi masyarakat;
2)
Pendidikan dan pelatihan calon transmigran
3)
Penampungan calon transmigran;
4)
Pembinaan calon transmigran;
5)
Penjajagan dan cheking lokasi;
6)
Pelepasan dan pengawalan calon transmigran.
49
b.
Realisasi Pelaksanaan Program
Dengan menyerap anggaran sejumlah Rp. 1.246.449.500,00 dan terealisasi Rp.858.231.276,00 program transmigrasi umum menghasilkan keluaran sebagai berikut: 1)
Penyuluhan dan Motivasi Masyarakat Dalam rangka pengenalan dan publikasi masalah ketransmigrasian, penyuluhan dilaksanakan baik melalui pertemuan kelompok, perorangan maupun kepada masyarakat sasaran dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan transmigrasi sehingga terbentuk anggapan positif masyarakat terhadap pembangunan transmigrasi. Sepanjang tahun 2015
telah dilaksanakan penyuluhan secara langsung yang meliputi
pemutaran film sebanyak delapan kali dan pemutaran video sebanyak 25 kali serta penyuluhan tidak langsung yang dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat desa sebanyak 16 kali dan siaran radio sebanyak lima kali. 2)
Pendidikan dan Pelatihan Calon Transmigran Pendidikan dan pelatihan calon transmigran sangat perlu dilaksanakan guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada calon transmigran sehingga pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh selama latihan menjadi bekal dan benar-benar dapat diterapkan di lokasi transmigrasi. Pada tahun 2015 kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para calon transmigran dilaksanakan sebanyak empat kali dengan sasaran 40 kepala keluarga.
3)
Penampungan Calon Transmigran Penampungan dilaksanakan sebelum calon transmigran diberangkatkan ke lokasi transmigrasi dengan tujuan untuk mengecek kembali atau seleksi terakhir di tingkat kabupaten serta mengecek berapa orang anggota yang diajak serta berapa banyak barang yang akan dibawa. Kegiatan penampungan ini meliputi pelayanan pengangkutan, pemberian makanan, kesehatan, pemberian bantuan, bimbingan mental dengan harapan para calon transmigran merasa aman, nyaman dan bersemangat. Penampungan dilaksanakan sebanyak tujuh paket.
4)
Pembinaan Calon Transmigran Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemantapan kesiapan calon transmigran dan keluarganya selama waktu menunggu pemberangkatan ke lokasi transmigrasi. Para calon transmigran terus diberikan pembinaan agar motivasi untuk mengikuti program transmigrasi tetap terjaga sampai mereka siap untuk diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Pembinaan calon transmigran untuk tahun 2015
dilaksanakan sebanyak
empat kali. 50
5)
Penjajagan dan Checking Lokasi Pada tahun 2015 kegiatan penjajagan dilakukan sebanyak empat kali dan checking ke lokasi transmigrasi dilaksanakan sebanyak delapan
kali. Melalui kunjungan langsung
untuk melihat kondisi lokasi transmigrasi yang akan ditempati. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan apakah lokasi sudah memenuhi syarat sebagai lokasi transmigrasi yaitu sudah clear and clean (2C) serta memenuhi 4L (layak huni, layak lingkungan, layak usaha, dan layak berkembang). 6)
Pelepasan dan pengawalan Calon Transmigran Pelepasan transmigrasi dilaksanakan oleh Bupati Bantul sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada warga calon transmigran yang telah siap meninggalkan tanah kelahirannya untuk merubah nasib di lokasi transmigrasi. Selanjutnya, selama menempuh perjalanan dari daerah asal sampai ke lokasi transmigrasi, para calon transmigran didampingi atau dikawal oleh petugas agar mereka merasa aman dan terayomi. Kegiatan pelepasan dan pengawalan ini masing-masing sebanyak tujuh paket.
Hasil dari program ini adalah memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Tabel 22. Penempatan Transmigran 2011 – 2015 Daerah Tujuan/Prov
2011
2012
2013
2014
2015
-
-
-
-
15 KK
Kalimantan Tengah
5 KK
25 KK
15 KK
-
-
Kalimantan Barat
10 KK
15 KK
-
3 KK
-
Kalimantan Timur
-
10 KK
-
-
-
Gorontalo
35 KK
-
-
-
-
Sulawesi Tenggara
5 KK
-
5 KK
12 KK
8 KK
-
-
5 KK
-
9 KK
Jambi
5 KK
-
-
-
-
Sumatera Selatan
15 KK
30 KK
28 KK
5 KK
8 KK
-
-
-
3 KK
-
75 KK
80 KK
53 KK
23 KK
40 KK
100 KK
100 KK
100 Kk
100 KK
100 KK
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Bangka Belitung Jumlah Target Renstra
51
GRAFIK1PER1DAERAH 35 30 25 20 KK 15 10 5 0
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR GORONTALO SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA
2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN
GRAFIK3PENEMPATAN3TRANSMIGRASI 100 80 KK
60 40
TARGET3RENSTRA
20
REALISASI
0
2011
2012
2013
2014
2015
TAHUN
52
Sasaran 3 :
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Tabel 23. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2015
Indikator Kinerja 1
2
Persentase Penyelesaian sengketa hubungan industrial Persentase kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan
95,5
% Realisasi 95,5
Target Akhir Renstra (2015) 100
Capaian sd 2015 terhadap T 2015 (%) 95,5
58,4
81
72
81
2015
Realisasi 2015
Target
Realisasi
95,5
100
58,4
72
Untuk tahun 2014 berdasarkan
Target kinerja Penyelesaian sengketa hubungan industrial
sebanyak 100%, dengan realisasi sebesar 95,5% maka tingkat capaiannya 100%. Sehingga indikator sengketa hubungan industrial untuk tahun 2015 berdasarkan Target kinerja masuk kriteria sangat baik. Sedangkan target kinerja Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 72 % dengan realisasi sebesar 58,4 % maka tingkat capaiannya 81%. Sehingga indikator Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 bedasarkan target kinerja masuk kriteria tinggi. Pencapaian sasaran ke 3 didukung oleh program/kegiatan : I.
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan cara perlindungan terhadap pekerja. Program
yang
dilaksanakan
adalah
perlindungan
dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan. Program ini melibatkan SDM sebanyak sepuluh orang dengan dana sebesar Rp 455.982.000,00. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka. Adapun keluaran program berupa pelaksanaaan hubungan industrial serta pengawasan, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:
53
1.
Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp21.243.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.568.000,00 Dengan sasaran 176 orang dari 5 perusahaan di Kabupaten Bantul yang berasal dari unsur pekerja dan pengusaha.
2.
Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Tenaga Kerja Sasaran kegiatan adalah pelaku hubungan kerja yaitu pekerja, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan lembaga ketenagakerjaan. Tujuannya adalah terlaksananya Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LK) Tripartit Daerah. LK Tripartit merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan hubungan industrial yang berfungsi sebagai forum sarana komunikasi dan koordinasi antar kepentingan masingmasing stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha dalam wadah Apindo, dan pekerja dalam wadah SP dan SB) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan bersama yang dilandasi oleh semangat musyawarah
untuk
mencapai
mufakat.
LK
Tripartit
Daerah
Kabupaten
Bantul
berkedudukan di Kabupaten Bantul yang beranggotakan tiga unsur yaitu wakil pemerintah, wakil dari organisasi pengusaha yang diwakili oleh DPC Apindo Cabang Bantul, dan wakil dari organisasi pekerja yang tercatat resmi pada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili DPC KSPSI cabang Bantul. Sasaran sidang LK Tripartit Daerah Kabupaten Bantul adalah pada pembahasan masalahmasalah ketenagakerjaan yang aktual di wilayah Kabupaten Bantul. Selama tahun 2015 terlaksana tiga kali sidang Sekber, dua kali sidang Tripda, dan tiga kali deteksi dini ke perusahaan. Kegiatan ini didanai APBD sebesar Rp21.799.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.568.000,00. 3.
Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan di Perusahaan Memanfaatkan anggaran sejumlah Rp21.573.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.619.000,00,
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesejahteraan pekerja, kepastian hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, juga perbaikan syarat kerja, serta untuk memotivasi peningkatan kinerja. Selama tahun 2015 terlaksana 22 kali sosialisasi di 22 perusahaan. Target sasaran adalah perusahaan, pekerja, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan jumlah 22 perusahaan. Hasil yang dicapai adalah dipahaminya hak-hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha maupun SP/SB tentang kepastian upah dan kesejahteraan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku sehingga dapat mencegah perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha.
54
Sosialisasi dilaksanakan di PT Bumi Purnama Raya, Agung Swalayan, BPR Arga Tata, PT Sarka Bumi, Nasmoco Bahana Motor, Natural House, Amartha Indotama, PT Dagsap, UMY, PT Kharisma, PT Quida Chicken, PT JAS, PT Mitra SP, PT Jasa Furniture, PT YTI, PT Media Bernas, Kids Fun, Nasmoco Bahtera Motor, RSU Rachma Husada, Kresna Unirat, CV Tyas Manunggal, PT Siji Life, Inviniti Multi Kreasi, PT Adi Satria Abadi, Bintang Alam Semesta, Karya Wahana Sentosa, dan Karya Trikarsa Manunggal. Hasil akhir sosialisasi adalah terbentuk dan terlaksananya sarana hubungan industrial di perusahaan seperti Perjanjian Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, organisasi pekerja, dan peraturan perundangan. Selama tahun 2015 jumlah SP sebanyak 42 dari target 60, PP sebanyak 43 dari target 183, PKB sebanyak 4 dari target 57, LK Bipartit sebanyak 68 dari target 80, dan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 23.906 orang dari target sebanyak 21.100 orang. Jumlah SP, PP, PKB, dan LK Bipartit mengalami penurunan dari tahun yang lalu karena berbagai hal seperti kurangnya SDM tenaga fungsional mediator sebagai pembina lembaga ketenagakerjaan. Selain itu banyak perusahaan yang gulung tikar akibat melemahnya ekonomi sehingga secara otomatis kelembagaan di atas juga ikut bubar.
Tabel 25. Pembentukan Sarana Hubungan Industrial Kelembagaan
2011
2012
2013
2014
2015
S Serikat Pekerja (SP)
62
63
35
39
42
P Peraturan Perusahaan (PP)
172
168
98
126
43
47
34
11
14
4
52
65
62
68
68
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) L LK Bipartit K Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (orang)
1
18.956 2 20.033 2 20.672 2 23.654 223.906
55
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
4.
SP PP PKB LK.BIPARTIT
2011 2012
2013
2014 2015
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sasaran kegiatan adalah perusahaan, tenaga kerja dan Serikat Pekerja (SP). Tujuannya adalah meningkatkan keserasian hubungan kerja dan terwujudnya keadilan sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan kondusif bagi pekerja dan pengusaha. Kegiatan yang menyerap dana APBD sebesar Rp9.440.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.920.000,00 ini adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan semua pengaduan yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul apabila terjadi perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, dan murah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004). Kasus yang ditangani biasanya kasus yang tidak bisa diselesaikan secara Bipartit antara pekerja dan pengusaha. Selama tahun 2015, menerima 45 aduan dengan 45 kasus perselisihan hubungan industrial yang melibatkan 65 orang yang meliputi kasus PHK dan perselisihan hak/kepentingan. Kasus yang terseselesaikan sebesar 90%, karena ada 3 kasus tidak selesai dan naik ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan 2 kasus tertunda untuk diselesaikan di tahun 2016.
56
Tabel 24. Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan K Kasus/
2011
2012
2013
2014
75
36
38
30
2015
P Perselisihan
P PHK
( Mogok
45 ( 65 orang)
(242 org)
2
( (60 orang)
(( (503 org)
5.
Pendampingan Dewan Pengupahan Kabupaten Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul (Depekab) dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Tripartit yaitu wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bantul, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bantul, pakar ekonomi makro dari perguruan tinggi (UMY), serta unsur pemerintah yaitu BPS Bantul, Disperindagkop, Bagian Hukum, dan Disnakertrans. Depekab bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kegiatannya berupa: 1).
Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar-pasar setiap bulan (Januari s.d. Oktober).
2)
Sidang pleno penetapan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) per bulan;
3)
Dua kali sidang penetapan usulan UMK;
4)
Satu kali studi komparasi Depekab;
5) Tiga kali sosialisasi UMK tahun 2016. Kegiatan
pendampingan
ini
menggunakan
anggaran
daerah
sejumlah
Rp90.000.000,00.dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.831.000,00.
Tabel 26. UMK ( Upah Minimum Kabupaten) 2011-2016 (Rp) 2011 -
2012 8 992.660
2013
2014
2015
2016
993.484
1.125.500
1.163.800
1.297.700
57
GRAFIK5UMK 1400000 1200000 1000000 800000 Rp. 600000 400000 200000 0
UMK 2012
2013
2014
2015
2016
TAHUN
Tabel 28. Perbandingan dengan UMK Kabupaten / Kota ( Rp) Kabupaten/Kota
2013
2014
2015
2016
S Sleman
1.026.181
1.127.000
1.200.000
1.338.000
Y Yogyakarta
1.065.247
1.173.300
1.302.500
1.452.400
G Gunung Kidul
947.114
988.500
1.108.249
1.235.700
K Kulon Progo
954.339
1.069.000
1.138.000
1.268.870
PERBANDINGAN7UMK7KABUPATEN7/7KOTA
1600000 1400000 1200000 1000000 Rp. 800000 600000 400000 200000 0
SLEMAN YOGYAKARTA GUNUNG7KIDUL KULONPROGO BANTUL 2013
2014
2015
2016
TAHUN
58
6. Pemantauan Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) THR wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Tujuan dilaksanakan monitoring adalah agar perusahaan mempunyai kesadaran untuk membayar hak normatif pekerja berupa THR kepada karyawannya sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja. Kegiatan yang dilakukan adalah memantau secara acak perusahaan di wilayah Bantul sejumlah 150 perusahaan yang dilaksanakan bulan Juni sampai dengan Juli 2015 serta pemantauan ke 150 perusahaan terhadap UMK tahun 2015 yang telah ditetapkan Gubernur sebesar Rp1.163.800,00.
Manfaat Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan : adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka.
II.. Perlindungan, Pengembangan, dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. Fasilitasi perlindungan pekerja wanita dan penghapusan pekerja anak. Dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.607.565,00. Tujuan kegiatan adalah mensosialisasikan berbagai peraturan tentang perlindungan pekerja perempuan dan anak kepada masyarakat, serta mendata pekerja anak yang ada di masyarakat, dengan sasaran peserta sebanyak 200 orang. Tempat dan waktu pelaksanaan 5 kegiatan: a.
Desa Ngestiharjo
b.
Disnakertrans
c.
Desa Bangunharjo
d.
Desa Timbulharjo
e.
Desa Pleret 59
2. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Tujuan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi terhadap berbagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 40 orang. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Kegiatan ini menyerap anggaran sebanyak Rp33.327.736,00.dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 39.120.000,00. Tujuan kegiatan adalah: a.Mensosialisasikan berbagai peraturan tentang norma ketenagakerjaan di perusahaan. b.Mensosialisasikan berbagai peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan. Jumlah peserta kegiatan ini adalah sebanyak 80 orang. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan: a.Disnaketrans b.CV. Aliet Green
4. Fasilitasi Bulan K3 Menggunakan anggaran sebesar Rp25.550.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.399.000,00. Tujuan kegiatan ini adalah: 1.
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3.
2.
Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai pelaksanaan budaya K3 secara optimal di setiap kegiatan usaha.
3.
Meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K3. Sedangkan kegiatannya berupa Sarasehan K3 dan BPJS Tempat: Gedung Induk lantai III Pemda Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi, Bantul. Acara:
- Rakor Ahli K3 - Upacara K3, tempat : PT Madubaru -Sosialisasi tentang BPJS - Sosialisasi perlindungan tenaga kerja Peserta: - Perusahaan se-Kabupaten Bantul. - Dinas/instansi terkait. - Lembaga/asosiasi terkait. - Sekolah Menengah Kejuruan.
60
5. Fasilitasi UKM K3 Kegiatannya : Sosialisasi K3 di usaha kecil dan menengah. Tempat: Dusun Karangasem, Roti dan kue Wahyu, UKM Bu Hardi, UKM Hayu. Pagu anggaran Rp. 40.000.000,00 dengan serapan Rp. 17.172.500,00 6. Fasilitasi Bimtek Sertifikasi K3 Pekerja Perusahaan Rokok Kegiatannya berupa Sertifikasi Ahli K3 Petugas kebakaran tipe D Pagu anggaran: Rp 159.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 126.586.000,00 dengan Peserta: 10 orang 7.
Kegiatan pengawasan obyek keselamatan dan kesehatan kerja dan sosialisasi sistem manajemen K3, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Dan realisasinya sebesar Rp. 47.655.000,00. Tujuan kegiatan adalah:
(a) Melaksanakan
pengawasan
terhadap
peralatan
yang
dipergunakan
di
perusahaan dari segi keselamatan dan kesehatan kerjanya;
(b) Melakukan sosialisasi terhadap sistem manajemen K3 (SMK); (c) Pengawasan Obyek K3 (60 perusahaan); (d) Sosialisasi SMK3 (60 perusahaan).
III. Program Peningkatan Norma Kerja & Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 1. Kegiatan pencegahan kebakaran dan K3 (Bimtek) a. Pagu
anggaran:
Rp23.200.000,00.
Dengan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
21.799.750,00 b. Tujuan kegiatan: •
Mensosialisasikan
berbagai
peraturan
tentang
norma
pencegahan
dan
penanggulangan kebakaran di tempat kerja. •
Melatih pekerja di perusahaan untuk dapat mencegah dan menanggulangi kejadian kebakaran di tempat kerja.
•
Memberikan pengetahuan kepada pekerja tentang cara-cara penanggulangan kebakaran.
c. Jumlah peserta: 100 orang; d. Sasaran kegiatan di UMY dan CV. SNR Expor
61
2. Sosialisasi pembentukan dan pemberdayaan P2K3 di perusahaan Pagu anggaran: Rp13.834.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.563.500,00. Sasaran kegiatan : PT Maesindo I, UMY dan PT Komitrando. Manfaat Program Perlindungan, Pengembangan, dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah adalah untuk memberikan perlindungan, keamanan dan pengetahuan berbagai peraturan bagi para pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja, Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin memahami peratutan K3 dan terlindungi keamanan dan terjamin keselamatannya.
c.
Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan ketenagakerjaan (lihat Tabel 4.58).
Tabel 4.58 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Ketenagakerjaan No. 1
Permasalahan Kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat.
Solusi
2
Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
Melaksanakan jenis dibutuhkan pasar kerja
3
Produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah.
-Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut.
Intensifkan pencarian lowongan pekerjaan melalui job canvasing dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja on-line lebih ditingkatkan. pelatihan
yang
-Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan. 4
Perlindugan tenaga kerja masih kurang
-Fasilitasi dan pembinaan diintensifkan ke perusahaan
5
Kurangnya tenaga menyebabkan fungsi ketenagakerjan tidak optimal
-Optimalisasi SDM tenaga fungsional yang ada
fungsional pelayanan
lebih
-Penambahan jumlah tenaga fungsional Sumber: Disnakertrans, 2015 62
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2015, untuk melaksanakan 12 program dan 63 kegiatan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi alokasi anggaran sebesar Rp 16.980.924.280,- (belanja langsung) dan untuk gaji pegawai (belanja tidak langsung) dianggarkan sebesar Rp 4.781.486.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 16.241.008.718,- (95,64%) dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 4.665.996.649 ( 97,58 %). Anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 29 .Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2015 No.
Uraian
Rencana (Rp)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi (Rp)
% Capaian
4.781.486.000,00
4.665.996.649,00
97,58
Belanja Langsung
16.980.924.280,00
16.241.008.718,00
95,64
Jumlah
21.762.410.280,00
20.907.005.367,00
96,07
Grafik 14. Perkembangan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2011-2015 (Belanja Langsung)
18000000000 16000000000 14000000000 12000000000 10000000000 8000000000 6000000000 4000000000 2000000000 0
ANGGARAN
2011
2012
2013
2014
2015
63
Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program untuk mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 30. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2015 No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1
Meningkatkan ketrampilan pencari kerja
Pencari kerja yang trampil
2
Menurunnya Pengangguran
Tingkat Pengangguran
3
Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
Tingkat
Anggaran (Rp) 1.890.704.900
Penempatan tenaga kerja
72.478.700
Realisasi Anggaran (Rp) 1.851.017.450
% Anggaran
63.802.224
88
98
Perluasan Kerja
5.768.771.200
5.768.771.200
99
858.231.276
69
4
Meningkatnya penempatan transmigran
Transmigran yang ditempatkan
1.246.449.500
5
Meningkatnya perlindungan pekerja
Persentase penyelesaian sengketa Hubungan Industrial
9.440.000
8.920.000
94
39.120.000
33.327.736
85
Persentase Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan
Jumlah
9.026.963.100
8.584.069.886
95
Belanja Langsung Pendukung
7.953.961.180
7.656.938.832
96
16.980.924.280
16.241.008.718
96
Total belanja Langsung
Permasalahan
1 2
Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran B Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
3
Kurangnya SDM tenaga fungsional untuk pembinaan lembaga ketenaga kerjaan di perusahaan
4
Perlindungan tenaga kerja masih kurang.
64
Solusi 1
Melakukan pencarian lowongan pekerjaan melalui job canvasing dan informasi pasar
2
kerja melalui bursa kerja on-line.
Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan lebih diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasa kerja dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus
3
Optimalisasi SDM tenaga fungsional yang ada. Penambahan jumlah tenaga fungsional
4
Melakukan pembinaan
dan pendekatan terus menerus kepada pekerja dan
pengusaha tentang hak-hak dan kewajibannya.
Untuk bidang transmigrasi : Hal-hal yang menyebabkan program transmigrasi tidak mencapai target yang telah ditentukan ( masuk kategori sangat rendah) : 1
KK yang diberangkatkan tergantung quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat.
2
Beberapa lokasi transmigrasi belum siap ditempati pada waktu yang dtentukan / saat pengiriman, termasuk tanah ternyata belum bersertifikat dan bermasalah
3
Kondisi di lokasi tidak sesuai gambaran yang ditawarkan, pada saat penjajagan dan saat cheking lokasi.
3
Beberapa calon transmigran mengundurkan diri secara tiba-tiba ketika akan diberangkatkan
4
Lahan usaha tidak diberikan oleh pemerintah daerah penerima, sehingga melanggar kesepakatan KSAD
Solusi yang bisa ditempuh :
2
Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI lebih diintensifkan. Koordinasi dengan daerah penerima lebih dintensifkan.!! Setelah KSAD ada tindak lanjut kesepakatan antara daerah asal dan tujuan
3
Checking lokasi ke daerah tujuan lebih intens dan dipantau perkembangannya.
1
4
Verifikasi kepada calon transmigran sehingga akan diperoleh calon transmigran yang mempunyai minat, motivasi, berketrampilan serta memenuhi syarat. Monitoring dan pembinaan sampai dengan saat pemberangkatan
65
BAB IV PENUTUP Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015, maka dalam pelaksanaannya Program / kegiatan tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015. Berdasarkan gambaran umum, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja yang tersusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, maka dapat diambil Kesimpulan dan Saran sebagai berikut : 1.
Kesimpulan Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mempunyai banyak
dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders yang bergerak di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus dilaksanakan secara Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat
dilihat
dari
pencapaian
Indikator
KInerja
Utama
(IKU),
dan
perbandingan
pencapaian/evaluasi kinerja antara tahun 2014 dan 2015 serta kurun waktu renstra dan akhir tahun Renstra (2015). Keberhasilan instansi dilihat dari
pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan)
berdasarkan pada pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2011-2015 serta target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa dari 5 Indikator Kinerja yang terdiri dari 5 Indikator Kinerja dan Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa semua memenuhi kriteria sangat baik yakni untuk IKU Pelatihan, Penempatan tenaga kerja,
Perluasan kerja dan Penyelesaian sengketa hubungan industrial,
kriteria tinggi untuk Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan , dan hanya 1 IKU masuk kategori sangat rendah yaitu penempatan transmigrasi. Untuk akuntanbilitas keuangan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transigrasi mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp 21.762.410.280,00,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 20.907.005.367,00 (96%). 66
Berdasarkan respon dan peran serta dari masyarakat, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul angka
kemiskinan,
dapat
meningkatkan
sangat dibutuhkan, dapat mengurangi
kesempatan
kerja
dan
mengurangi
jumlah
pengangguran, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraannya. 2.
Saran -
Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk lebih dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, pengkajian, pengembangan dan pembinaan personil serta penggaliaan dukungan dana yang proporsional.
-
Perlu lebih ditingkatkan kreativitas dalam mencermati, memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketugasannya, utamanya bahwa untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
-
Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan produktif.
67
