RENSTRA. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

RENSTRA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 dapat tersusun.

Renstra ini

merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Renstra ini disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang. Sudah barang tentu penyusunan Renstra ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Renstra

ini dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

Drs. H. ANWAR FAUZAN, MM Nip.19560701 198403 1 005

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL...................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

1.1

Latar Belakang ..........................................................................

1

1.2

Landasan Hukum .....................................................................

4

1.3

Maksud dan Tujuan ..................................................................

7

1.4

Sistematika Penulisan ………………………………………...

7

GAMBARAN PELAYANAN.............................................................

9

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ....................................

9

2.2

Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana ..................

10

2.3

Kinerja Pelayanan .....................................................................

13

2.4

Tantangan dan Peluang ………………………………….........

23

ISU-ISU STRATEGI ...............................................................................

26

3.1

Identifikasi Permasalahan .........................................................

26

3.2

Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-

BAB II

BAB III

2016 ..........................................................................................

BAB IV

BAB V

3.3

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga ................................... 37

3.4

Penentuan Isu-isu Strategi ........................................................

BAB VII

43

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................................................................................

45

4.1.

Visi dan Misi ............................................................................

45

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....................................

47

4.3.

Strategi dan Kebijakan .............................................................. 55

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF ………………………………………………………… BAB VI

32

59

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………………………….

70

PENUTUP

78

ii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 18

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Pandeglang .......................................................................................... 20

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ....

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap

31

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Pandeglang ...........

36

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

49

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ...........................................

59

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Pandeglang ....................

Tabel 6.1

64

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................................................ 79

Tabel 6.2

Matriks Kesesuaian Tujuan dan Sasaran antara Rencana Strategis SKPD dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang .................................. 84

iii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20011 – 2016 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal -1-


untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) samapai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang mengandung nilai yang penting dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu : a.

Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi. Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya perencanaan strategis, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b.

Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan Strategis, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat membangun strateginya

sebagai

bagian

penting

-2-

organisasi

berorientasi

hasil.


Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. c.

Berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis memungkinkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d.

Adaptif. Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis.

e.

Pelayanan Prima (Service Excellence). Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f.

Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment). Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus -3-


dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan

keputusan

yang

teratur

maupun

dalam

penentuan

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktekpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -4-


6.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 3002 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

7.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 -5-


Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10, Seri E.5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 – 2020; -6-


22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan

dan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor

8 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 24. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Secara Umum tujuan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang adalah : a.

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.

b.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

c.

Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan -7-


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pandeglang 20112016 3.3. Telaahan Renstra K/L 3.4. Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.4. Visi dan Misi 4.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.6. Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM KINERJA, KELOMPOK INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

-8-

DAN KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN, DAN PENDANAAN


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Tugas Pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, bantuan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi sosial, bantuan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, bantuan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun

-9-


2008 terdiri dari : 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat:

3.

a.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub bagian Keuangan;

c.

Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Rehabilitasi Sosial:

4.

a.

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

b.

Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

Bidang Bantuan Sosial :

5.

a.

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;

b.

Seksi Penanggulangan Korban Bencana;

Bidang Tenaga Kerja :

6.

a.

Seksi Penempatan dan Pelatihan;

b.

Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan;

Bidang Transmigrasi :

7.

a.

Seksi Pengerahan dan Penempatan;

b.

Seksi Penyiapan Pemukiman;

UPT. Balai Latihan Kerja. a.

8.

2.2.

Kasubbag Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional.

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, terdiri dari PNS, CPNS dan TKK dengan kualifikasi sebagai berikut : A.

Kualifikasi menurut Pendidikan : 1.

Pendidikan S2

:

3 Orang

2.

Pendidikan S1/D.IV

:

28 Orang

3.

Pendidikan DIII

:

7 Orang

- 10 -


B.

C.

2.3.

4.

Pendidikan DII

:

4 Orang

5.

Pendidikan SLTA

:

30 Orang

6.

Pendidikan SLTP

:

2 Orang

7.

Pendidikan SD

:

1 Orang

Kualifikasi menurut Pangkat dan Golongan : 1.

Pangkat golongan IV

:

7 Orang

2.

Pangkat golongan III

:

39 Orang

3.

Pangkat golongan II

:

17 Orang

4.

TKK dan TKS

:

12 Orang

Kualifikasi menurut jabatan : 1.

Jabatan Struktural

:

19 Orang

2.

Jabatan Fungsional

:

13 Orang

KINERJA PELAYANAN Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang telah dilaksanakan mengacu pada Renstra Tahun 2006 – 2010 melalui APBD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : A.

Ketenagakerjaan 1.

Terlaksananya pelatihan dan produktivitas untuk 1.200 orang pencari kerja

dengan realisasi pelayanan sebanyak 1.570

orang atau persentase pencapaian target sebesar 130 %. 2.

Terciptanya usaha mandiri sebanyak 300 orang dengan realisasi pelayanan sebanyak

187 orang atau persentase

pencapaian target sebesar 62 %. 3.

Terselenggaranya peningkatan produktivitas sebanyak 100 orang dengan realisasi pelayanan sebanyak 71 orang atau persentase pencapaian target sebesar 71 %.

4.

Penempatan tenaga kerja keluar dan dalam negeri sebanyak 1.000 orang dengan realisasi pelayanan sebanyak 1.050 orang atau persentase pencapaian target sebesar 105 %. - 11 -


5.

Perluasan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur di pedesaan sebanyak 2.500 orang dengan realisasi pelayanan sebanyak 1.015 orang atau persenatase pencapaian target sebesar 40 %.

6.

Terselenggaranya pembinaan bagi LLS sebanyak 50 lembaga dengan realisasi pelayanan sebanyak 5 lembaga atau persentase pencapaian target sebesar 10 %.

7.

Terwujudnya pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja kepada 250 orang dari unsur tripartite dengan realisasi pelayanan sebanyak 90 orang dari unsur tripartit atau persentase pencapaian target sebesar 36 %.

8.

Terlaksananya sistem pengupahan pada 100 perusahaan dengan realisasi pelayanan sebanyak 70 perusahaan atau persentase pencapaian target sebesar 70 %.

9.

Terwujudnya peningkatan penerapan sistem k3 pada 30 perusahaan

dengan

realisasi

pelayanan

sebanyak

25

perusahaan atau pesentase pencapaian target sebesar 83 %. 10.

Terlaksananya

bimbingan

pembuatan

perjanjian

kerja

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama kepada 250 orang dari unsur pekerja dan pengusaha dengan realisasi pelayanan sebanyak 110 orang atau persentase pencapaian target sebesar 44 %. 11.

Terbentuknya dewan pengupahan kabupaten.

12.

Terwujudnya pengembangan koperasi pekerja pada 80 perusahaan

dengan

realisasi

pelayanan

sebanyak

20

perusahaan atau persentase pencapaian target sebesar 25 %. 13.

Terwujudnya pembinaan dan pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit) pada 80 perusahaan dengan realisasi pelayanan sebanyak 135 perusahaan atau persentase pencapaian target sebesar 168 %.

- 12 -


14.

Terwujudnya pengesahan dan pencatatan PP/PKB sebanyak 100 buah dengan realisasi pelayanan sebanyak 55 buah PP/PKB atau persentase pencapaian target sebesar 55 %.

15.

Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan sebanyak 50 kasus dengan realisasi pelayanan sebanyak 125 kasus atau persentase pencapaian target sebesar 250 %.

B.

Ketransmigrasian 1.

Terlaksananya kerjasama antar daerah melalui 6 MoU dengan realisasi pelayanan sebanyak 4 MoU atau persentase pencapaian target sebesar 66 %.

2.

Terlaksananya pengiriman transmigrasi keluar jawa sebanyak 150 Keluarga dengan realisasi pelayanan sebanyak

50

Keluarga atau persentase pencapaian target sebesar 33 %. 3.

Terlaksananya pembinaan kepada transmigrasi sebanyak 150 Keluarga

pada lokasi transmigrasi di luar jawa dengan

realisasi pelayanan sebanyak 42 keluarga atau persentase pencapaian target sebesar 28 %.

C.

Sosial 1.

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 1 unit bangunan panti Jompo dengan realisasi pelayanan pada tahun 2010;

2.

Terlaksannya day care service untuk 10 orang jompo di panti jompo nini aki;

3.

Terlaksananya pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 60 orang;

4.

Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa melalui pelayanan

penanggulangan

- 13 -

korban

bencana

dengan


memberikan 5.000 paket bantuan berupa bahan sandang dan pangan; 5.

Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran sebanyak 20 orang;

6.

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi 16 orang Anak Terlantar;

7.

Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan dan Bantuan Sosial Lainnya sebanyak 120 orang;

8.

Pendidikan dan Pelatihan bagi 10 orang Penyandang cacat dan Eks Trauma;

9.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;

10. Pembinaan bagi 25 Organisasi Sosial / Panti Asuhan; 11. Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh bagi fakir miskin di pedesaan sebanyak 15 rumah.

- 14 -


NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Target Renstra Tahun keRealisasi Capaian Tahun keRasio Capaian pada Tahun ke2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 (3)

Terlaksananya pelatihan dan produktivitas untuk 1.200 240 orang pencari kerja Terciptanya usaha mandiri sebayak 300 orang 60 Terselenggaranya peningkatan produktivitas sebanyak 100 20 orang Penempatan tenaga kerja keluar dan dalam negeri sebanyak 200 1.000 orang Perluasan tenaga kerja penganggur dan setengah 500 penganggur di pedesaan sebanyak 2.500 orang Terselenggaranya pembinaan bagi LLS sebanyak 50 10 lembaga Terwujudnya pembinaan hubungan industrial dan syarat 50 kerja kepada 250 orang dari unsur tripartit Terlaksananya sistem pengupahan pada 100 perusahaan 20 Terwujudnya peningkatan penerapan sistem k3 pada 30 6 perusahaan Terlaksananya bimbingan pembuatan perjanjian kerja peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama kepada 50 250 orang Terbentuknya dewan pengupahan kabupaten 0 Terwujudnya pengembangan koperasi pekerja pada 80 16 perusahaan Terwujudnya pembinaan dan pembentukan lembaga kerja 16 sama bipartit (LKS Bipartit) pada 80 perusahaan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(16)

(17)

240

240

240

240

218

340

602

10

400

91% 142% 251%

4%

167%

60

60

60

60

60

10

76

25

16

100% 17% 127% 42%

27%

20

20

20

20

41

10

0

0

20

205% 50%

0%

0%

100%

200

200

200

200

200

50

100

100

600

100% 25%

50%

50% 300%

500

500

500

500

719

44

0

0

252

144%

9%

0%

0%

50%

10

10

10

10

0

0

2

1

2

0%

0%

20%

10%

20%

50

50

50

50

30

0

60

0

0

60%

0%

120%

0%

0%

20

20

20

20

0

15

25

0

30

0%

75% 125%

0%

150%

6

6

6

6

0

0

25

0

0

0%

0%

417%

0%

0%

50

50

50

50

50

0

30

30

0

100%

0%

60%

60%

0%

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0%

0%

0%

100%

0%

16

16

16

16

0

20

0

0

0

0%

125%

0%

0%

0%

16

16

16

16

80

25

0

30

0

500% 156%

0%

188%

0%

15

(14)

(15)

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

(1)

(2)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Terwujudnya pengesahan dan pencatatan PP/PKB sebanyak 100 buah Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan sebanyak 50 kasus Terlaksananya kerjasama antar daerah melalui 6 MoU Terlaksananya pengiriman transmigrasi keluar jawa sebanyak 150 KK Terlaksananya pembinaan kepada transmigrasi sebanyak 150 KK pada lokasi transmigrasi di luar jawa Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 1 unit bangunan panti ompo Terlaksannya day care service untuk 10 orang jompo di panti jompo nini aki Terlaksananya pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan dan Bantuan Sosial Lainnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma Pemeliharaan TMP Pembinaan bagi Orsos / Panti Asuhan. Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

Target Renstra Tahun keRealisasi Capaian Tahun keRasio Capaian pada Tahun ke2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

20

20

20

20

20

25

0

15

15

0

125%

0%

75%

75%

0%

10

10

10

10

10

0

25

25

75

0

0%

250% 250% 750%

0%

1

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0%

100% 100% 50% 100%

30

30

30

30

30

0

0

0

50

0

0%

0%

0%

167%

0%

30

30

30

30

30

10

0

20

12

0

33%

0%

67%

40%

0%

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0%

0%

0%

100%

0%

0

0

0

10

10

0

0

0

10

10

0%

0%

0%

100% 100%

0

0

0

0

60

0

0

0

0

60

0%

0%

0%

0%

100%

0

0

0

0

5000

0

0

0

0

5000

0%

0%

0%

0%

100%

0

0

0

0

20

0

0

0

0

20

0%

0%

0%

0%

100%

0

0

0

0

16

0

0

0

0

16

0%

0%

0%

0%

100%

0

0

0

0

120

0

0

0

0

120

0%

0%

0%

0%

100%

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

0%

0%

0%

0%

100%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 25 15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 25 15

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

100% 100% 100%

16


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Pandeglang

Anggaran Pada Tahun Ke -

Realisasi Pada Tahun Ke -

Program dan Kegiatan

Rasio antar anggaran dan realisasi Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

2006 2007

2008 2009

2010

Anggaran

Realisasi

12

13

14

14

16

17

18

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja

80,000,000

80,000,000

100,000,000

41,872,000

50,000,000

79,459,500

79,590,000

85,762,500

41,726,000

50,000,000

99%

99%

86%

100%

100%

58,645,333

56,089,667

Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

89,644,000

-

-

-

-

88,747,500

-

-

-

-

99%

0%

0%

0%

0%

89,644,000

14,791,250

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Perluasan Pengembangan Kesempa tan Kerja Perluasan Tenaga Kerja dan Pengurangan Pengangguran Pendataan Tenaga Kerja

190,000,000

-

-

-

-

186,659,000

-

-

-

-

98%

0%

0%

0%

0%

31,666,667

31,109,833

80,000,000

-

-

-

-

79,750,000

-

-

-

-

100%

0%

0%

0%

0%

13,333,333

13,291,667

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

-

30,000,000

-

-

-

-

30,000,000

-

-

-

0%

100%

0%

0%

0%

5,000,000

5,000,000

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

-

80,000,000

635,000,000

-

64,801,000

-

-

624,980,000

-

52,857,000

0%

0%

98%

0%

82%

129,966,833

112,972,833

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

-

-

20,000,000

10,000,000

17,060,000

-

-

19,915,000

9,600,000

14,960,000

0%

0%

100%

96%

88%

7,843,333

7,412,500

Program Perlindu ngan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pembinaan Hubungan Industrial

25,000,000

-

-

-

-

23,575,000

-

-

-

-

94%

0%

0%

0%

0%

4,166,667

3,929,167

Pelatihan Tata Cara Penetapan Upah Minimum bagi Pengupahan Kab./Kota/LKS Tripartit

-

30,000,000

40,000,000

-

22,800,000

-

30,000,000

29,550,000

-

18,200,000

0%

100%

74%

0%

80%

15,466,667

12,958,333

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

-

-

20,000,000

-

-

-

-

16,042,500

-

-

0%

0%

80%

0%

0%

3,333,333

2,673,750

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

-

-

-

24,835,000

17,150,000

-

-

-

24,325,600

-

0%

0%

0%

98%

0%

6,997,500

4,054,267

Program Transmigrasi Lokal Pola Pengembangan Desa Potensial Pelatihan Budi Daya Ikan Bandeng kepada Eksodan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan

35,000,000

-

-

-

-

34,540,000

-

-

-

-

99%

0%

0%

0%

0%

5,833,333

5,756,667

-

30,000,000

-

25,000,000

22,900,000

-

30,000,000

-

25,000,000

22,900,000

0%

100%

0%

100%

100%

12,983,333

12,983,333

17

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Anggaran Pada Tahun Ke -



1

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



2006 2007

2008 2009

2010

Anggaran

Realisasi

12

14

16

17

18

13

14

Transmigrasi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk memenuhi Kebutuhan SDM

-

-

50,000,000

-

19,450,000

-

-

24,500,000

-

19,450,000

0%

0%

49%

0%

100%

11,575,000

7,325,000

Pembinaan Transmigran Pasca PenempataN

-

-

50,000,000

-

22,200,000

-

-

49,891,000

-

22,200,000

0%

0%

100%

0%

100%

12,033,333

12,015,167

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan / jompo

-

-

-

436,404,000

-

-

-

-

436,404,000

-

0%

0%

0%

100%

0%

72,734,000

72,734,000

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

-

-

-

54,678,140

84,825,000

-

-

-

53,986,280

83,469,920

0%

0%

0%

99%

98%

23,250,523

22,909,367

Program Pembinaan panti asuhan /panti jompo

-

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

-

-

-

-

74,098,000

-

-

-

-

73,702,500

0%

0%

0%

0%

99%

12,349,667

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

12,283,750 -

Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

-

-

-

-

69,741,000

-

-

-

-

44,725,500

0%

0%

0%

0%

64%

11,623,500

7,454,250

Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran

-

-

-

-

71,158,500

-

-

-

-

66,063,000

0%

0%

0%

0%

93%

11,859,750

11,010,500

Program Pembinaan Anak Terlantar

-

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

-

-

-

-

53,061,000

-

-

-

-

47,506,000

0%

0%

0%

0%

90%

8,843,500

7,917,667

Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan dan Bantuan Sosial Lainnya

-

-

-

-

15,780,000

-

-

-

-

7,630,000

0%

0%

0%

0%

48%

2,630,000

1,271,667

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma

-

-

-

-

33,955,000

-

-

-

-

31,441,000

0%

0%

0%

0%

93%

5,659,167

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5,240,167 -

Keluarga Muda Mandiri ( KMM )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

-

-

Pemeliharaan TMP

-

-

-

-

20,025,000

-

-

-

-

19,823,000

0%

0%

0%

0%

99%

3,337,500

3,303,833

Pembinaan bagi Orsos / Panti Asuhan.

-

-

-

-

32,360,000

-

-

-

-

32,327,000

0%

0%

0%

0%

100%

5,393,333

5,387,833

Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

-

-

-

-

25.823.000

-

-

-

-

25,485,000

0%

0%

0%

0%

98%

4,303,833

4,247,500

18

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Anggaran Pada Tahun Ke -



1

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



2006 2007

2008 2009

2010

Anggaran

Realisasi

12

14

16

17

18

13

14

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

-

-


2.4.

PELUANG DAN TANTANGAN a. Bidang Sosial Dengan semakin kompleksnya permasalahan

kesejahteraan sosial,

maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, telah berhasil diidentifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban

tindak

kekerasan

dan

eksploitasi

dan

diskriminasi.

Pengelompokan ini merupakan peluang untuk memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. b. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Memasuki pembangunan Tahun 2011-2016, pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian masih memiliki tantangan dalam hal tingginya tingkat pengangguran serta kurangnya kesempatan kerja. Iklim ketenagakerjaan yang baik akan membawa dampak positif dan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan ini ditempuh dengan upaya penciptaan pasar kerja yang luwes, peningkatan kualitas hubungan industrial yang harmonis, revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, konsolidasi program perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, serta peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan.

- 20 -


Selain program diatas, terdapat peluang dalam mengatasi perluasan kesempatan kerja yaitu dengan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi sebagai kawasan budi daya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi

- 21 -


BAB III ISU – ISU STRATEGIS

3.1.

IDENTIFIKASI MASALAH Dalam konteks perekonomian daerah, pembangunan ekonomi yang

berkualitas merupakan tantangan yang harus dicapai dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi harus dapat mencapai titik terjadinya peningkatan produktifitas dan nilai tambah seluruh sektor, kenaikan pendapatan masyarakat pada tingkat yang layak dan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk. Isu pokok yang diangkat dalam misi tersebut adalah masih tingginya angka pengangguran. Di lain pihak, kemampuan angkatan kerja produktif pada sektor informal masih sangat terbatas sehingga belum mampu menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif. Tujuan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih memahami persoalan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, maka diperlukan pemahaman secara integratif pula, yang disebabkan sifat kemiskinan di Pandeglang tidak saja persoalan ekonomi semata melainkan permasalahan-permasalahan non ekonomi lainnya misalnya minimnya tingkat pendidikan, rendahnya perilaku sehat serta terbatasnya akses infrastruktur. Oleh sebab itu tantangan terbesar penanggulangan masalah sosial adalah bagaimana memberikan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan serta ekses lain yang ditimbulkannya seperti munculnya kelompok penyandang masalah sosial, kekerasan dalam rumah tangga serta masalah trafficking pada anak dan perempuan. Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan ( Evidence Based ) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas. Sebagaimana

- 22 -


diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan social, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten Pandeglang. Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “ Analisis SWOT ” ( Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats ). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.

Lingkungan Internal Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi

manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan

dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan ( sthrenghts ) dan kelemahan ( weakness ) pada organisasi. Adapun hasil

- 23 -


identifikasi faktor internal di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: a.

Kekuatan ( Sthrenghts ) 1. Nilai kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial, dan kearifan lokal

merupakan

potensi

dan

kekuatan

dalam

menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial. Nilai kesetiakawanan sosial tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas, peka terhadap lingkungan sosialnya sehingga mendorong untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya tersebut. Esensi kesetiakawanan sosial adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak terkecuali bagi organisasi, lembaga publik dan dunia usaha yang dalam gerak kegiatannya membutuhkan dukungan dari masyarakat. 2. Sumberdaya manusia/pegawai yang ada di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional seperti instruktur pelatihan kerja, dan pengawas ketenagakerjaan serta non struktural non fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidangsosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja. Namun disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan karena sebagian besar pejabat fungsional sudah memasuki masa pensiun sehingga dalam lima tahun kedepan sumber daya tersebut akan berkurang. b.

Kelemahan ( Weakness ) 1. Diperlukan peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,

peningkatan

kapasitas

- 24 -

kelembagaan

dan

SDM


kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan dan program seperti perangkat komputer yang sudah berbasis informasi

secara

kuantitas

dan

kualitas

masih

belum

dimanfaatkan dengan baik, seperti perangkat Bursa Kerja Online, Info ketenagakerjaan serta bursa transmigrasi sehingga pelaksanaan program belum dapat dicapai secara optimal 2.

Lingkungan Eksternal Merupakan faktor – faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “ peluang “ ( opportunities ) tapi juga memunculkan “ tantangan “ ( threats ). Adapun faktor eksternal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. Peluang ( Opportunities ) 1. SDM kesejahteraan sosial merupakan pilar partisipan usaha kesejahteraan sosial. Keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, Tagana, dan TKSK) merupakan peluang dalam membantu pelayanan kesejahteraan sosial secara fungsional telah banyak memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS. Besarnya jumlah pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial dapat dilihat data sebagai berikut : No.

Jenis PSKS

Jumlah

1.

PSM

1.675

2.

Organisasi Sosial

147

3.

Karang Taruna

335

- 25 -


2.

4.

WKSBM

17

5.

TKSK

26

6.

Tagana

2.043

Dikembangkan pelayanan Three in One yang meliputi pelatihan kerja, sertifikasi dan penempatan serta Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) ke berbagai daerah melalui kegiatan padat karya produktif.

3.

Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan yang berarti;

b. Tantangan ( Threats ) 1.

Kualitas sumberdaya tenaga kerja yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran

2.

Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha melalui

Corporate

social

Responsibility

(CSR)

dalam

pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan lebih terarah dan terdayagunakan secara optimal

- 26 -

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

(1) 1. Bagaimana meningkatka n akses dan kualitas pelayanan kesejahteraa n sosial bagi PMKS

2. Upaya peningkatan daya saing tenaga keja dan transmigran

Capaian/Kondisi Saat ini

(2) 1. Kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial telah berhasil diidentifikasi populasi PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi serta diskriminasi

2. Perbaikan iklim ketenagakerjaan telah ditempuh dengan upaya penciptaan pasar kerja yang luwes, peningkatan kualitas hubungan industrial yang harmonis, revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan,

Standar yang Digunakan

(3) Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) 1. Diperlukan peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) 1. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha melalui Corporate social Responsibility (CSR) dalam pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan lebih terarah dan terdayagunakan secara optimal

2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan dan program secara kuantitas dan

2. Kualitas sumberdaya tenaga kerja yang rendah mengakibatkan rendahnya

kualitas masih belum dimanfaatkan dengan baik, seperti perangkat Bursa Kerja Online, Info ketenagakerjaan serta bursa transmigrasi

daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran

- 27 -

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) 1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dengan melihat populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan 2. Sumberdaya manusia/pegawai belum mampu optimal dalam pelaksanaan pelayanan program perbaikan iklim ketenagakerjaan, disebabkan kurangnya personil fungsional


Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

(2) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,

Standar yang Digunakan

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) sehingga pelaksanaan program belum dapat dicapai secara optimal

- 28 -

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(5)

(6) instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan


3.2.

TELAAHAN

VISI,

MISI

DAN

PROGRAM

KABUPATEN

PANDEGLANG

3.2.1 Visi Visi Kabupaten Pandeglang periode Tahun 2011-2016 adalah “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”, artinya

Kabupaten

Pandeglang akan diwujudkan menjadi daerah yang mandiri dan berkembang dalam bidang pertanian dan pariwisata berbasiskan pembangunan perdesaan yang dilakukan dengan cara mendukung, memperkuat, sekaligus menstimulan potensi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dengan core bisnisnya yaitu agribisnis dan pariwisata dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang terintegrasi dengan pembangunan kabupaten, mengingat perdesaan di Kabupaten Pandeglang yang masih dominan (96% dari Kabupaten Pandeglang). Penjelasan Visi : a.

Mandiri dan berkembang di bidang agribisnis. Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribnisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumbernya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian

daerah

dalam

rangka

pengembangan

daerah

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stake holder akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktorfaktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta managemen permodalan. b.

Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata. Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita

visi

tersebut

pemerintah

- 29 -

dan

seluruh

stake

holder

akan


mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang memerlukan jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat. c.

Berbasis pembangunan perdesaan. Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada diperdesaan. Maka subjek utama upaya

pertumbuhan

ekonomi

disektor

pertanian

dan

pariwisata

sesungguhnya adalah masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, perdesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

3.2.2 Misi Misi Kabupaten Pandeglang : a.

Meningkatkan

perekonomian

daerah

berbasis

pertanian

dan

pariwisata. Ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat

bagi

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

dan

kesejahteraan masyarakat. b.

Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata. Ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks.

c.

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif.

- 30 -


Ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas terampil dan berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. d.

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

e.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaaan. Ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.

f.

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Ditujukan untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik diseluruh sektor dan wilayah pembangunan.

3.2.3 Program 1.

Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata

2.

Memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

3.

Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata.

4.

Memberdayakan koperasi, pengusaha mikro kecil dan menengah dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata.

5.

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, potensial dan produktif.

6.

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

7.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan.

8.

Meningkatkan good governance dan penguatan otonomi desa.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang sebagai dinas yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi telah merujuk pada Visi daerah seperti yang tercantum dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang

- 31 -


terpilih periode tahun 2011-2016 yaitu “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan” Melalui Misi pertama yang diemban adalah “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata”, ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat

memberikan

pelayanan

yang

terbaik

melalui

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha di bidang jasa dan perdagangan dengan ikhlas”. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dinas dalam bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam upayanya untuk melaksanakan : 1.

Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

2.

Jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;

3.

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

4.

Perlindungan sosial dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

- 32 -


5.

Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (decent work), yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;

6.

Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;

7.

Meningkatkan

kondisi

dan

mekanisme

hubungan

industrial

untuk

mendorong kesempatan kerja; 8.

Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;

9.

Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;

10. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; 11. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; 12. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja. 13. Pelaksanaan persebaran penduduk;

- 33 -

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Pandeglang Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidan agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan No. (1) 1.

2.

3.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. Program : a. Pengurangan jumlah msyarakat miskin b. Pemberdayaan mayarakat dan Desa Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif. Program : a. Pemantapan wawasan kebangsaan b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender c. Kesejateraan dan perlindungan anak d. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja e. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan f. Pengembangan wilayah transmigrasi Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah Program : a. Penanggulangan bencana b. Pengembangan data/informasi statistik daerah

Permasalahan Pelayanan

Faktor yang Mempengaruhi Penghambat

(3) 1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dengan melihat populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan

(4) 1. Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya

2. Sumberdaya manusia/pegawai belum mampu optimal dalam pelaksanaan pelayanan program perbaikan iklim ketenagakerjaan, disebabkan kurangnya personil fungsional instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan

2. Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

- 34 -

Pendorong 1.

2.

(5) Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/masyarakat, seperti pilar partisipasi kesejahteraan sosial (karang taruna, orsos, PSM, PSKS, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) Tersedianya Program Pendidikan dan Pelatihan pegawai di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meskipun masih sangat dibatasi baik jenis maupun jumlah peserta pendidikan dan pelatihannya. Sehingga, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan Kemenakertrans dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan jabatan fungsional teknis.


3.3.

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA 3.3.1 Renstra Kementerian Sosial Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: (i)

Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi yaitu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial masih sangat terbatas,

(ii)

Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,

(iii) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (iv) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program

pemberdayaan

PMKS

dan

PSKS

sehingga

mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v)

Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,

(vi) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, (vii) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

- 35 -


Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan

program

kesejahteraan

sosial,

peningkatan

kapasitas

kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata

kelola

kepemerintahan

yang

baik

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni 1.

Kemiskinan (atau kefakirmiskinan),

2.

Kecacatan,

3.

Ketelantaran,

4.

Ketunaan sosial,

5.

Keterasingan,

6.

Korban bencana,

7.

Korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi.

Pengelompokan pelayanan

sosial

ini

dapat

melalui

memudahkan

kebijakan,

penetapan

program

dan

sasaran kegiatan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain : 2.

Fakir miskin,

3.

Lanjut usia terlantar,

4.

Penyandang cacat,

5.

Anak telantar,

6.

Komunitas adat terpencil,

7.

Anak jalanan,

8.

Gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

- 36 -


Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

yang

diselenggarakan

oleh

Kementerian Sosial, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Kementerian Sosial menyusun strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2010-2014 yang mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai misi Kementerian Sosial yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tahun 2010-2014 diarahkan bagi PMKS, yang ditempuh melalui enam program prioritas : 1.

Program rehabilitasi sosial;

- 37 -


2.

Program perlindungan dan jaminan sosial;

3.

Program pemberdayaan sosial;

4.

Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;

5.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain kementerian sosial;

6.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

3.3.2 Renstra Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai

bagian

dari

pembangunan

nasional,

bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan. Di bidang ketransmigrasian diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, pembangunan di bidang ketransmigrasian tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tataruang secara fisik, melainkan juga pada aspek sumberdaya manusia yang pada gilirannya harus mampu memberikan kontribusi secara nyata dan terukur dalam pembangunan perdesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Pada hakekatnya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berwawasan lingkungan bersih (green job), serta

- 38 -


berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan, serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ternyata masih ada isu-isu ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang belum terselesaikan. Memasuki pembangunan Tahun 2010-2014, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1)

Tingginya tingkat pengangguran;

2

Rendahnya perluasan kesempatan kerja;

3)

Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

4)

Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

Di bidang ketransmigrasian, isu-isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah: 1)

Adanya

kesenjangan

pembangunan

antar

wilayah

karena

perdesaan

sebagai

terbatasnya aksesibilitas; 2)

Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan;

3)

Kurangnya

keterkaitan

antara

kawasan

hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi; 4)

Kurang terciptanya sistem kota-kota;

5)

Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain;

6)

Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar

- 39 -


pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

menyusun strategi

dan

arah

kebijakan

penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2011-2015 yang mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai misi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan. Program-program

pembangunan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2016 ditempuh melalui enam program prioritas : 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; 2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; 5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; 6. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

3.4.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat

ditemukan isu – isu strategis sebagai berikut : c.

Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana dan sarana dan prasarana ) untuk mengatasi kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial. (Pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi yaitu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial )

- 40 -


d.

Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana dan sarana dan prasarana ) untuk mengatasi masalah pengangguran dengan memanfaatkan dukungan politis dari Pemkab dan DPRD. (Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan )

e.

Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana dan sarana dan prasarana ) untuk mengatasi rendahnya kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja. ( Peningkatan kualitas & produktivitas Tenaga Kerja )

f.

Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana sarana dan prasarana ) dengan dukungan lintas sektoral, LSM dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja. (Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri untuk mengatasi angka pengangguran dan mengantisipasi banyaknya kasus TKI illegal )

g.

Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana dan sarana dan prasarana) dengan dukungan lintas sektoral, LSM dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja. ( Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja )

h.

Optimasi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pengiriman transmigran dan pengembangan peluang kerjasama (MOU) dengan dukungan Pemkab dan legislatif. ( Penyelenggaran dan pengembangan program Transmigrasi )

- 41 -


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI Pernyataan visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Pandeglang sepenuhnya mengacu pada pernyataan makna yang dikandung dalam visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang melaksanakan tugas desentralisasi dibidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sudah selayaknya visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 bahwa visi Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011-2016 adalah “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”. Atas dasar visi Kabupaten Pandeglang tersebut, maka visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah, ‘Profesionalisme Pelayanan menuju Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran yang Berdaya Saing dan Sejahtera’.

- 42 -


Dalam Visi tersebut mengandung cita-cita Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang ingin diwujudkan untuk tahun-tahun kedepan yaitu : 1.

Profesionalisme Pelayanan, yaitu : Upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, peningkatan

kemampuan

pembangunan

Kesejahteraan

Ketransmigrasian, mengakomodasi

dan

penguatan tuntutan

kemandirian

Sosial

dan

kelembagaan

perubahan

dan

dalam

mendukung

Ketenagakerjaan lokal berperan

yang

serta mampu

aktif

dalam

pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2.

Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu : Mengedepankan kemandirian agar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

dapat

berkualitas,

mandiri

dan

memiliki

ketrampilan,

kewirausahaan serta mampu mengfungsikan dirinya dan

mampu

mengatasi permasalahan yang dialaminya. 3.

Tenaga Kerja dan Transmigran yang Berdaya Saing dan Sejahtera, yaitu : Terciptanya Tenaga kerja dan para Transmigran yang mampu berdaya saing dengan memiliki produktivitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas kerja yang dapat diterima di dunia usaha, guna mencapai hubungan industrial yang harmonis serta taraf hidup yang sejahtera.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk nyata dari

- 43 -


visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal yang masih bersifat abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan pada misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang akan memperlihatkan kebutuhan apa yang akan dipenuhi organisasi, siapa yang mempunyai kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang tidak terlepas dari misi yang diemban Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dengan demikian misi dinas tidak akan bertolak belakang dengan misi Pemerintah Daerah akan tetapi justru memperkuat. Terdapat tiga misi yang diemban Pemerintah Daerah yang dapat didukung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yaitu sebagai berkut : Misi ke 1 : Meningkatkan

perekonomian

daerah

berbasis

pertanian

dan

pariwisata. Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif. Misi ke 6 : Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yaitu : 1. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

- 44 -


2. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan

informasi, sumber daya tenaga kerja dan produktivitas

kerja; 3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bermartabat serta memperkuat sistem jaminan dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. 4. Meningkatkan kualitas kerjasama antar daerah menuju mobilitas penduduk sesuai kebutuhan dan potensi peluang berusaha dan kesempatan bekerja.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN Untuk mendukung visi dan misi Dinas yang telah ditetapkan maka tujuan

dan sasaran pembangunan sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yaitu : 1.

Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;

2.

Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat serta pemeliharaan nilai kepahlawanan dan kejuangan;

3.

Perlindungan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkatan bantuan sosial;

4.

Bantuan sosial kepada PMKS dalam menghadapi kebencanaan;

5.

Meningkatkan kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan kualitas

dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha; 6.

Terciptanya Hubungan Industrial dan pengawasan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;

7.

Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan memiliki produktivitas dan potensi berusaha.

- 45 -


Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil ( outcome ) yakni yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran

yang

ingin

dicapai

dari

pelaksanaan

pembangunan

bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, gelandangan, pengemis, eks narapidana, korban penyalahgunan narkotika dan nafza, penderita HIV/AIDS, korban tindak kekerasan serta pekerja migran terlantar; 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bantuan bagi keluarga pahlawan serta peemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP); 3. Pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT); 4. Bantuan korban bencana alam dan korban bencana sosial; 5. Pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat; 6. Pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja; 7. Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja serta penerapan pengupahan; 8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja; 9. Penyelenggaraan penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran

- 46 -

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

1.

Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial

Pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, gelandangan, pengemis, eks narapidana, korban penyalahgunan narkotika dan nafza, penderita HIV/AIDS, korban tindak kekerasan serta pekerja migran terlantar.

INDIKATOR SASARAN (4) Persentase PMKS yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi

Indikator Kinerja (5)

TARGET KINERJA SASARAN 2014 2013 2015 (8) (9) (10)

2011 (6)

2012 (7)

-

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

Jumlah anak cacat yang diberikan pembinaan

-

-

15 Orang

15 Orang

15 Orang

15 Orang

Pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran

-

-

18 Orang

18 Orang

18 Orang

18 Orang

Jumlah penyandang HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang diberikan pembinaan

-

-

16 Orang

16 Orang

16 Orang

16 Orang

Pemberdayaan anak jalanan

-

-

12 Orang

12 Orang

12 Orang

12 Orang

Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan

10 Orang

20 Orang

25 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

Jumlah penyandang cacat yang diberikan pembinaan dan bantuan usaha

47

2016 (11)

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN (4)


2011 (6)

2012 (7)

-

-


2016 (11)

keterampilan Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina Jumlah penghuni panti nini aki yang mendapatkan fasilitas home care service

2.

Perlindungan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkatan bantuan sosial

Pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Persentase fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasa

10 Orang

10 Orang

16 Orang

10 Orang

16 Orang

16 Orang

10 Orang

10 Orang

16 Orang

10 Orang

Bangunan panti jompo nini aki yang dipelihara

-

-

1 Panti

1 Panti

1 Panti

1 Panti

Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill

-

-

16 Orang

16 Orang

16 Orang

16 Orang

persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial

20

40

60

80

90

100

Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi

-

-

15 Orang

15 Orang

15 Orang

15 Orang

Jumlah kelompok masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri

40 Orang

50 Orang

60 Orang

70 Orang

80 Orang

100 Orang

Jumlah laporan hasil

48

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)




2011 (6)

2012 (7)

2016 (11)

-

15 Rumah

15 Rumah

15 Rumah

15 Rumah

15 Rumah

Jumlah orang terlandar yang diberikan bantuan

82 Orang

90 Orang

95 Orang

101 Orang

107 Orang

113 Orang

Jumlah keluarga di KAT yang mendapatkan bantuan pembe rdayaan sosial

-

5 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga 15 Keluarga

15 Keluarga

pengawasan dan evaluasi KUBE Jumlah rumah kumuh yang direhab

Jumlah pendamping PKH yang diberika bantuan operasional Jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS 3.

Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat serta pemeliharaan nilai kepahlawanan dan kejuangan

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bantuan bagi keluarga pahlawan serta pemeliharaan Taman Makam

Persentase infrastruktur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan pemberdayaan sosial

97 Orang

97 Orang

97 Orang

97 Orang

97 Orang

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah organisasi 10 dan panti sosial yang Organisasi diberikan pembinaan

97 Orang

1 Dokumen

50 Organisasi

50 Organisasi

50 Organisasi

50 Organisasi

50 Organisasi

Jumlah pengurus karang taruna yang dibina

-

-

75 Orang

85 Orang

95 Orang

100 Orang

Jumlah karang taruna dan organisasi sosial yang

-

-

9 KT dan Orsos

9 KT dan Orsos

9 KT dan Orsos

9 KT dan Orsos

49


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)


Pahlawan (TMP)


2012 (7)

Meningkatkan kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan kualitas dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan

2016 (11)

Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina

-

336 Orang

336 Orang

336 Orang

336 Orang

336 Orang

Jumlah laporan data PMKS dan PSKS

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

-

-

5 Orang

5 Orang

10 Orang

10 Orang

32 orang

40 Orang

48 Orang

64 Orang

80 Orang

96 Orang

3 LLS

3 LLS

4 LLS

4 LLS

4 LLS

5 LLS

berprestasi

Persentase Jumlah taman pemeliharaan Taman makam pahlawan Makam Pahlawan yang dilestarikan (TMP)

4.


2011 (6)

Persentase pemberian penghargaan bagi keluarga pejuang

Peningkatan Kesejahteraan Janda perintis kemerdekaan

Pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

Persentase peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja

Pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Jumlah lembaga latihan swasta yang diberikan sarana pelatihan

50


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

berusaha

5

Terciptanya Hubungan Industrial dan pengawasan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat

INDIKATOR SASARAN (4) melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja serta penerapan pengupahan

Persentase pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan, melalui persyaratan kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Penyelenggaraan Persentase pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan penerapan penerapan norma



2011 (6)

2012 (7)

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

16 Orang

16 Orang

32 Orang

32 Orang

48 Orang

48 Orang

Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan kerja dan berwirausaha

16 Orang

16 Orang

32 Orang

32 Orang

48 Orang

48 Orang

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan AKL

200 Orang

200 Orang

250 Orang

200 Orang

200 Orang

250 Orang

Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian perselisihan hubungani industrial dan jamsostek

-

-

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan norma ketenagakerjaanm

-

-

51

2016 (11)

7 7 7 7 Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

6.

7.



2011 (6)

2012 (7)

norma ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan, norma K3 di K3 serta jaminan perusahaan sosial tenaga kerja

norma K3 dan serta jaminan sosial

Mengembangka n masyarakat transmigrasi yang mandiri dan memiliki produktivitas dan potensi berusaha

Penyelenggaraan penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran

Persentase transmigran yang mandiri dan berkembang di kawasan transmigrasi

Perjanjian Kerjasama Antar Daerah

1 MoU

2 MoU

Jumlah Transmigran yang ditempatkan

25 KK

Bantuan sosial kepada PMKS dalam menghadapi kebencanaan

Bantuan korban bencana alam dan korban bencana sosial

Persentase jumlah korban bencana alam yang dapat dibantu dan dilayani

Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme penetapan UMK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 MoU

2 MoU

2 MoU

2 moU

25 KK

38 KK

38 KK

38 KK

38 KK

25 KK

25 KK

38 KK

38 KK

38 KK

38 KK

Jumlah database pemetaan bencana alam

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Logistik bagi korban bencana

1,000 Paket

1,000 Paket

1,200 Paket

Jumlah petugas TAGANA yang dilatih

-

50 Orang

20 Orang

52

1 Kegiatan 1 Kegiatan

2016 (11)

1 Kegiatan

Jumlah Transmigran yang dibina

1 Kegiatan


1,200 Paket 1,500 Paket 20 Orang

30 Orang

1,500 Paket 30 Orang


4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi, Misi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka perlu adanya strategi yang diambil, yaitu : 1.

Rehabilitasi guna memulihkan dan mengembangkan kemampuan sesorang yang mengalami disfungsi sosial agar melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

2.

Pemberian bimbingan dan bantuan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial serta tunjangan langsung bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;

3.

Menjamin fakir miskin dan KAT melalui bantuan sosial ekonomi dalam bentuk usaha ekonomi produktif;

4.

Perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru;

5.

Pelaksanaan program Three in One, yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan;

6.

Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja dan sistem perluasan kesempatan kerja;

7.

Membangun hubungan industrial yang harmonis melalui revitalisasi hubungan industrial;

8.

Fasilitasi pembentukan dan pembinaan lembaga pengawasan/ perlindungan ketenagakerjaan;

9.

Pembinaan,

pengiriman

dan

penempatan

transmigran

yang

berkualitas, serta mengembangkan kerjasama bidang transmigrasi (MoU) dengan daerah lain. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama kurun waktu 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

- 53 -


1.

Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial bagi PMKS yang berhak memperoleh pelayanan sosial;

2.

Meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K2KS);

3.

Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

4.

Membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu melalui kesiapsiagaan, tanggap daruat serta pasca bencana;

5.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dan berbasis masyarakat;

6.

Perluasan Kesempatan Kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluas-luasnya;

7.

Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui dorongan pelaksanaan negosiasi hubungan industrial secara bipartit untuk mencapai kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja;

8.

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hokum;

9.

Penyelenggaraan transmigrasi ke luar daerah melalui Kerjasama Antar Daerah (KSAD).

- 54 -


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan PROFESIONALISME PELAYAN MENUJU KEMANDIRIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Melindungi 1.1 Terlayaninya anak 1.1.1 Rehabilitasi guna 1. Meningkatkan dan PMKS dari terlantar, anak memulihkan dan memeratakan segala resiko jalanan, lanjut usia mengembangkan pelayanan sosial sosial, terlantar, kemampuan bagi PMKS yang perlakukan penyandang cacat, sesorang yang berhak salah, tindak gelandangan, mengalami memperoleh kekerasan dan pengemis, eks disfungsi sosial pelayanan sosial eksploitasi narapidana, korban agar sosial; penyalahgunan melaksanakan narkotika dan nafza, fungsi sosialnya penderita secara wajar HIV/AIDS, korban tindak kekerasan serta pekerja migran terlantar melalui rehabilitasi sosial Visi

:

2.

Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat serta pemeliharaan nilai kepahlawanan dan kejuangan

2.1

Terselenggaranya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bantuan bagi keluarga pahlawan serta peemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

2.1.1

Pemberian bimbingan dan bantuan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial serta tunjangan langsung bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan

Meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K2KS)

3.

Perlindungan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkatan bantuan sosial

3.1

Tersedianya pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)

3.1.1

Menjamin fakir miskin dan KAT melalui bantuan sosial ekonomi dalam bentuk usaha ekonomi produktif

Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri

- 55 -


4.

Bantuan sosial kepada PMKS dalam menghadapi kebencanaan

4.1


4.1.1

Perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru

Membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu melalui kesiapsiagaan, tanggap daruat serta pasca bencana

Misi 3 Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi, Sumber Daya : Tenaga Kerja dan Produktivitas Kerja Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1.

Meningkatkan kemandirian tenaga kerja melalui pengembanga n kualitas dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Misi 4

1.1

Terselenggaranya pelatihan bagi pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

1.1.1

Pelaksanaan program Three in One, yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan

1.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dan berbasis masyarakat.

1.2

Terselenggaranya pelayanan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

1.2.1

Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja dan sistem perluasan kesempatan kerja

2.

Perluasan Kesempatan Kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluasluasnya.

Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Bermartabat serta Memperkuat sistem Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Tujuan 1.

Terciptanya Hubungan Industrial dan pengawasan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat

Sasaran 1.1

Strategi

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja serta penerapan pengupahan

1.1.1

- 56 -

Membangun hubungan industrial yang harmonis melalui revitalisasi hubungan industrial

Kebijakan 1.

Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui dorongan pelaksanaan negosiasi hubungan industrial secara bipartit untuk mencapai kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja


1.2

Misi 5 :

1.2.1

Fasilitasi pembentukan dan pembinaan lembaga pengawasan/ perlindungan ketenagakerjaan

2.

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum

Meningkatkan kualitas kerjasama antar daerah menuju mobilitas penduduk sesuai kebutuhan dan potensi peluang berusaha dan kesempatan bekerja.

Tujuan 1.

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja

Mengembang kan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan memiliki produktivitas dan potensi berusaha

Sasaran 1.

Penyelenggaraan penempatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran

Strategi 1.

- 57 -

Pembinaan, pengiriman dan penempatan transmigran yang berkualitas, serta mengembangkan kerjasama bidang transmigrasi (MOU ) dengan daerah lain

Kebijakan 1.

Penyelenggaraan transmigrasi ke luar daerah melalui Kerjasama Antar Daerah (KSAD)


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.

RENCANA PROGRAM Dengan keterbatasan yang dimiliki, Dinas Sosial Tenaga

Transmigrasi

berupaya

maksimal

untuk

meningkatkan

Kerja dan

kinerjanya

guna

mendukung keberhasilan pembangunan bidang Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi Dinas, dengan cara menjabarkannya ke dalam program kerja ( sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ) sebagai berikut : 1. Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin; 2. Program Pemberdayan Masyarakat dan Desa; 3. Program Pengembangan data/informasi dan Statistik Daerah; 4. Program pemantapan wawasan kebangsaan; 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 9. Program Penanggulangan Bencana.

5.2.

RENCANA KEGIATAN Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan program kerja Renstra Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma; 2. Pembinaan Anak Cacat; 3. Pembinaaan Korban tindak kekerasan dan pekerja migrant; 4. Pembinaan terhadap penyandang HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba (NAFZA); 5. Penanganan Anak Jalanan; 6. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar;

- 58 -


7. Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis; 8. Operasional panti jompo nini aki; 9. Pemeliharaan bangunan panti jompo nini aki; 10. Pembinaan terhadap eks narapidana; 11. Pengadaan sarana dan prasarana panti sosial; 12. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; 13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi; 14. Monitoring kube; 15. Bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh; 16. Bantuan orang terlantar dalam perjalanan; 17. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 18. Pengendalian dan evaluasi PKH; 19. Penunjang kegiatan bantuan langsung pemberdayaan sosial; 20. Pembinaan bagi organisasi sosial dan panti sosial; 21. Bimbingan karang taruna; 22. Pemilihan karang taruna dan organisasi sosial berprestasi tingkat kabupaten; 23. Pembinaan TKSK dan PSM; 24. Penyempurnaan

dan

pemutakhiran

data

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS); 25. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; 26. Penyantunan terhadap Janda Perintis Kemerdekaan RI.; 27. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja; 28. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan; 29. Pengembangan

Kelembagaan

Produktivitas

dan

Pelatihan

Kewirausahaan; 30. Pemberian Fasilitas Pelatihan Berbasis Masyarakat; 31. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 32. Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 33. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan;

- 59 -


34. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 35. Pelatihan Tata Cara Penetapan Upah Minimum bagi Pengupahan Kabupaten/LKS Tripartit; 36. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 37. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan Sumberdaya Manusia; 38. Pembinaan Transmigran Pasca Penempatan; 39. Penyusunan database desa; 40. Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa; 41. Latihan Penanggulangan Bencana Alam;

- 60 -

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Pandeglang SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial

Terlayaniny a anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, gelandanga n, pengemis, eks narapidana, korban penyalahgu nan narkotika dan nafza, penderita HIV/AIDS,

Persentase PMKS yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilita si


8

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data akhir periode Indikator Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Renstra Kinerja pada Program dan Tahun Target Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Kegiatan Awal 00 00 00 00 00 00 target target target target target target Rp Perenca naan 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.13.x Pendidikan Jumlah x.xx dan penyandang pelatihan cacat yang bagi diberikan penyandan pembinaan g cacat dan dan bantuan eks trauma usaha

-

0

0

1.13.x Pembinaan Jumlah anak x.xx Anak Cacat cacat yang diberikan pembinaan

10 Orang

15 60.00 15 60.00 15 80.00 15 80.00 60 280.00 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0

1.13.x Pembinaaa Pemberdaya x.xx n Korban an korban tindak tindak kekerasan

20 Orang


1.13.x Program x.xx Pengurang an Jumlah Masyarakat Miskin

61

30 100.0 30 106.0 30 112.0 30 119.0 30 126.0 150 564.00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 0

Unit Kerja SKPD Pena nggungjawa b 25

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

korban tindak kekerasan serta pekerja migran terlantar melalui rehabilitasi sosial


8


10

11

12

13

14

1.13.x Pembinaan Jumlah x.xx terhadap penyandang penyandan HIV/AIDS g HIV/AIDS dan dan penyalahgun penyalahgu aan narkoba naan yang narkoba diberikan (NAFZA) pembinaan

-

0

0

0

0

1.13.x Penangana Pemberdaya x.xx n Anak an anak Jalanan jalanan

-

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

dan pekerja kekerasan migran dan pekerja migran

1.13.x Pelatihan x.xx keterampila n dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampila n

1.13.x Pembinaan Jumlah

16 Orang

-



10 35.00 20 70.00 25 90.00 30 100.0 30 100.0 30 100.0 145 495.00 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 0

-

-

62

-

-

16

40.00

16

40.00

16

50.00

16

50.00

64

180.00



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7 x.xx

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data akhir periode Indikator Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Renstra Kinerja pada Program dan Tahun Target Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Kegiatan Awal 00 00 00 00 00 00 target target target target target target Rp Perenca naan


8

9

terhadap gelandanga n dan pengemis

gelandangan dan pengemis yang dibina

10

1.13.x Operasional Jumlah x.xx panti penghuni jompo nini panti nini aki aki yang 10 mendapatka Orang n fasilitas day care service

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

Orang

0

10 130.0 10 150.0 10 162.0 10 175.0 10 189.0 10 204.0 60 1.010. Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 000

1.13.x Pemelihara Bangunan x.xx an panti jompo bangunan nini aki yang 1 Panti panti dipelihara jompo nini aki

-

-

-

-

1 Panti

1.13.x Pembinaan Jumlah eks x.xx terhadap narapidana eks yang narapidana diberikan pembinaan life skill

0

0

0

0


-

1.13.x Pengadaan

63

50.00 50.00 70.00 70.00 240.00 1 Panti 1 Panti 1 Panti 1 Panti 0 0 0 0 0



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7 x.xx


8


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial

-

20

75.00 0

40

85.00 0

60

95.00 0

80

105.0 00

90

115.0 00

100

125.0 00

100

600.00 0

Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pengadaan sarana dan prasarana panti sosial

1.13.x Program x.xx Pemberday an Masyarakat dan Desa Perlindunga n bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkata n bantuan sosial

Tersedianya Pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkatan kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Persentase fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperole h bantuan sosial untuk pemenuha

1.13.x Wanita x.xx Rawan Sosial Ekonomi


-

1.13.x Pelatihan x.xx keterampila n berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah kelompok masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri

60 Orang

4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 10 ke 40 ke 60.00 70.00 80.00 100.0 110.0 130.0 550.00 lom lom lom lom lom lom lom 0 0 0 00 00 00 0 pok pok pok pok pok pok pok

-

1 Do 25.00 1 Do 35.00 1 Do 37.00 1 Do 39.00 1 Do 42.00 1 Do 44.00 6 Do 222.00

1.13.x Monitoring Jumlah


64



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

n x.xx kebutuhan dasa


8 kube


10

laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

1.13.x Bantuan x.xx rehabilitasi sosial daerah kumuh

Jumlah rumah kumuh yang direhab

1.13.x Bantuan x.xx orang terlantar dalam perjalanan


15 Rumah

120 Orang

1.13.x Pemberday Jumlah x.xx aan keluarga di Komunitas KAT yang Adat mendapatka Terpencil n bantuan (KAT) pemberdaya an sosial

-

1.13.x Pengendali Jumlah x.xx an dan pendamping evaluasi PKH yang

-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

-

-

15 50.00 15 53.00 15 56.00 15 60.00 15 63.00 75 282.00 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0 Rumah 0


-

-



65



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7


8 PKH

Pemberday aan kelembagaa n sosial masyarakat serta pemelihara an nilai kepahlawan an dan kejuangan

Terselengga ranya pengemban gan Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS), bantuan bagi keluarga pahlawan serta peemelihar aan Taman Makam

Persentase infrastrukt ur Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial yang mendapat bantuan pemberday aan sosial


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

diberika bantuan operasional

1.13.x Penunjang Jumlah x.xx kegiatan laporan hasil bantuan pengawasan langsung dan evaluasi pemberday BLPS aan sosial

-

1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 6 Do 20.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 189.00 ku ku ku ku ku ku ku 0 0 0 0 0 0 0 men men men men men men men

1.13.x Pembinaan Jumlah x.xx bagi organisasi organisasi dan panti sosial dan sosial yang panti sosial diberikan pembinaan

-

10 50 50 50 50 50 260 15.00 75.00 80.00 84.00 89.00 95.00 438.00 Organi Organi Organi Organi Organi Organi Organi 0 0 0 0 0 0 0 sasi sasi sasi sasi sasi sasi sasi

1.13.x Bimbingan Jumlah x.xx karang pengurus taruna karang taruna yang dibina

-

0

0

0

0


1.13.x Pemilihan x.xx karang taruna dan organisasi sosial

-

0

0

0

0

9 KT 9 KT 9 KT 9 KT 36 KT 30.00 32.00 33.00 35.00 129.00 dan dan dan dan dan 0 0 0 0 0 Orsos Orsos Orsos Orsos Orsos

Jumlah karang taruna dan organisasi sosial yang

66



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

Pahlawan (TMP)


8


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-

0

0

336 50.00 336 53.00 336 56.00 336 60.00 336 63.00 1.680 282.00 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0

-

-

-

1 1 1 1 1 5 75.00 79.00 83.00 87.00 91.00 415.00 Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum 0 0 0 0 0 0 en en en en en en

berprestasi berprestasi tingkat kabupaten 1.13.x Pembinaan Jumlah x.xx TKSK dan potensi PSM sumber kesejahteraa n sosial yang dibina 1.23.x Program x.xx Pengemban gan data/infor masi dan Statistik Daerah 1.23.x Penyempur Jumlah x.xx naan dan laporan data pemutakhir PMKS dan an data PSKS penyandan g masalah kesejahtera an sosial (PMKS) dan

67



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7


8


10

Persentase 1.13.x Pemelihara pemelihara x.xx an Taman an Taman Makam Makam Pahlawan Pahlawan (TMP)

Jumlah taman makam pahlawan yang dilestarikan

1 Lokasi

Persentase 1.13.x Penyantuna pemberian x.xx n terhadap pengharga Janda an bagi Perintis keluarga Kemerdeka pejuang an RI

Peningkatan Kesejahteraa n Janda perintis kemerdekaa n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

potensi sumber kesejahtera an sosial (PSKS) 1.13.x Program x.xx pemantapa n wawasan kebangsaa n

-

1 30.00 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 530.00 Lokasi 0 Lokasi 00 Lokasi 00 Lokasi 00 Lokasi 00 Lokasi 00 Lokasi 0

-

-

68

-

-



Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 SKPD Program dan Kegiatan

8

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data akhir periode Indikator Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Renstra Kinerja pada Program dan Tahun Target Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Rp.0 Kegiatan Awal 00 00 00 00 00 00 target target target target target target Rp Perenca naan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

Meningkatk an kemandiria n tenaga kerja melalui pengemban gan kualitas dan produktivita s serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Terselengga ranya pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

Persentase 1.13.x Program Peningkata peningkata x.xx n Kualitas n pelatihan dan dan Produktivit produktivit as Tenaga as tenaga Kerja kerja 1.14.x Pendidikan Jumlah x.xx dan pencari kerja Pelatihan yang dilatih Keterampil keterampila an bagi n kerja Pencari

Terselengga ranya pelayanan dan fasilitasi penempata n tenaga kerja

Persentase penempata n dan perluasan kesempata n kerja melalui fasilitasi pelayanan

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

32 100.0 48 100.0 160 250.0 160 250.0 320 400.0 320 450.0 1.040 1,550. orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 000

Kerja 1.14.x Program x.xx Peningkata n Kesempata n Kerja 1.14.x Kerjasama Jumlah 5 x.xx Pendidikan lembaga Lembaga 30.00 45.00 60.00 65.00 65.00 70.00 dan latihan 3 LLS 3 LLS 4 LLS 4 LLS 4 LLS 5 LLS 23LLS Latihan 0 0 0 0 0 0 Pelatihan swasta yang Swasta diberikan

69



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7


8


penempata sarana n tenaga pelatihan kerja 1.14.x Pengemban Jumlah x.xx gan masyarakat Kelembaga yang an mengikuti Produktivit pelatihan as dan kewirausaha Pelatihan an Kewirausah aan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

71 Orang

16 75.00 16 75.00 32 150.0 32 150.0 48 225.0 48 225.0 192 Orang 0 Orang 0 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang

1.14.x Pemberian Jumlah x.xx Fasilitas masyarakat Pelatihan yang dilatih Berbasis keterampila Masyarakat n kerja dan berwirausah a

187 Orang

16 75.00 16 75.00 32 150.0 32 150.0 48 225.0 48 225.0 192 Orang 0 Orang 0 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang

1.14.x Penempata Jumlah x.xx n tenaga penempatan kerja dalam tenaga kerja negeri melalui AKAD dan AKL

1.050 Orang

200 100.0 200 100.0 250 125.0 200 125.0 200 150.0 250 200.0 1.300 800.00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 0

70



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

Terciptanya Hubungan Industrial dan pengawasa n yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartaba t

Tercapainya kesepakata n dalam hubungan kerja, penyelesaia n perselisihan hubungan kerja serta penerapan pengupaha n

Persentase pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanaka n, melalui persyarata n kerja, pengupaha n dan penyelesai an perselisiha n hubungan industrial


8


10

11

12

13

14

1.14.x Fasilitasi x.xx Prosedur Penyelesaia n Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaia n perselisihan hubungani industrial dan jamsostek

125 Kasus

-

-

-

-

1.14.x Sosialisasi x.xx Berbagai Peraturan Pelaksanaa n tentang

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang

90 Orang

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.14.x Program x.xx Perlindung an Pengemban gan Lembaga Ketenagake rjaan

5 30.00 5 30.00 5 35.00 5 35.00 20 130.00 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0


71



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7


8


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Ketenagake mengikuti rjaan sosialisasi ketenagakerj aan Terselengga ranya pembinaan dan pengawasa n penerapan norma ketenagaker jaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja

Persentase 1.14.x Peningkata n pembinaan x.xx Pengawasa dan n, pengawasa Perlindunga n n dan penerapan Penegakan norma Hukum terhadap ketenagake Keselamata rjaan dan n dan norma K3, Kesehatan jaminan Kerja social tenaga kerja 1.14.x Pelatihan x.xx Tata Cara Penetapan Upah Minimum bagi

Jumlah erusahaan yang mendapat pengawasan 30 norma Perusah ketenagakerj aan / aanm norma 1.278 K3 dan serta pekerja pekerja yang menjadi anggota Jamsostek Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme

-

-

1 Keg

-

28 7 Peru 7 Peru 7 Peru 7 Peru Perusa sahaan sahaa/ sahaan sahaan 30.00 35.00 35.00 40.00 haan/ 140.00 / 100 100 / 100 / 100 0 0 0 0 400 0 pekerj pekerj pekerj pekerj pekerj a a a a a

25.00 35.00 45.00 50.00 55.00 60.00 270.00 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 6 Keg 0 0 0 0 0 0 0

72



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7


8


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pengupaha penetapan n UMK Kabupaten/ LKS Tripartit Mengemba ngkan masyarakat transmigras i yang mandiri dan memiliki produktivita s dan potensi berusaha

Penyelengg araan penempata n, pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan sumber daya masyarakat transmigran

Persentase transmigra n yang mandiri dan berkemban g di kawasan transmigra si

2.08.x Program x.xx Pengemban gan Wilayah Transmigra si 2.08.x Peningkata Perjanjian x.xx n Kerjasama Kerjasama Antar Antar Daerah Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengemban gan Kawasan Transmigra

4 MoU 1 MoU

22.00 50.00 75.00 75.00 75.00 75.00 11 372.00 2 MoU 2 MoU 2 MoU 2 MoU 2 moU 0 0 0 0 0 0 MoU 0

73



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7


8


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2.08.x Pengerahan Jumlah x.xx dan Transmigran Fasilitasi Perpindaha n serta Penempata n Transmigra n untuk Memenuhi Kebutuhan Sumberday a Manusia

50 KK

25 KK

25.00 38.00 100.0 10.00 100.0 100.0 463.00 25 KK 38 KK 38 KK 38 KK 38 KK 202 KK 0 0 00 0 00 00 0

2.08.x Pembinaan x.xx Transmigra n Pasca Penempata n

42 KK

25 KK

25.00 38.00 100.0 10.00 100.0 100.0 463.00 25 KK 38 KK 38 KK 38 KK 38 KK 200 KK 0 0 00 0 00 00 0

-

-

si

Bantuan sosial kepada PMKS dalam menghadap

Bantuan korban bencana alam dan korban bencana

Persentase 1.13.x Program jumlah x.xx Penanggula korban ngan bencana Bencana alam yang dapat 1.13.x Penyusuna Jumlah

-

74

1 Do 75.00 1 Do 79.00 1 Do 83.00 1 Do 87.00 1 Do 91.00 5 Do 414.00



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

5

6

7

i sosial kebencanaa n

dibantu dan dilayani

x.xx


8


10

11

12

n database database desa pemetaan bencana alam

1.13.x Penangana Jumlah x.xx n masalah- Logistik bagi masalah korban strategi bencana yang menyangku t tanggap darurat dan kejadian luar biasa Persentase 1.13.x Latihan Jumlah terlaksanan x.xx Penanggula petugas ya ngan TAGANA pelatihan Bencana yang dilatih petugas Alam penanggula ngan bencana alam

5.000 Paket

-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

ku men

0

1,000 75.00 1,000 100.0 Paket 0 Paket 00

-

-

75

1,200 125.0 Paket 00

1,200 150.0 1,500 175.0 Paket 00 Paket 00

1,500 200.0 Paket 00

7,400 825.00 Paket 0




BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Pembangunan di bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilakukan dengan mencapai tujuan serta sasaran dan sebagai komitmennya, maka ditentukan indikator kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam lima tahun kedepan, yaitu : 1.

Jumlah penyandang cacat yang diberikan pembinaan dan bantuan usaha;

2.

Jumlah anak cacat yang diberikan pembinaan;

3.

Pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran

4.

Jumlah penyandang HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang diberikan pembinaan;

5.

Pemberdayaan anak jalanan;

6.

Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan;

7.

Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina;

8.

Jumlah penghuni panti nini aki yang mendapatkan fasilitas home care service;

9.

Bangunan panti jompo nini aki yang dipelihara;

10. Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill; 11. persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial; 12. Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi; 13. Jumlah kelompok masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri; 14. Jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE; 15. Jumlah rumah kumuh yang direhab; 16. Jumlah orang terlandar yang diberikan bantuan;

- 76 -


17. Jumlah keluarga di KAT yang mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial; 18. Jumlah pendamping PKH yang diberika bantuan operasional; 19. Jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS; 20. Jumlah organisasi dan panti sosial yang diberikan pembinaan; 21. Jumlah pengurus karang taruna yang dibina; 22. Jumlah karang taruna dan organisasi sosial yang berprestasi; 23. Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina; 24. Jumlah laporan data PMKS dan PSKS; 25. Jumlah taman makam pahlawan yang dilestarikan; 26. Peningkatan Kesejahteraan Janda perintis kemerdekaan; 27. Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja; 28. Jumlah lembaga latihan swasta yang diberikan sarana pelatihan; 29. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan 30. Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan kerja dan berwirausaha; 31. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan AKL; 32. Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian perselisihan hubungani industrial dan jamsostek; 33. Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan; 34. Jumlah

perusahaan

yang

mendapat

pengawasan

ketenagakerjaan norma K3 dan serta jaminan sosial; 35. Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme penetapan UMK; 36. Perjanjian Kerjasama Antar Daerah; 37. Jumlah Transmigran yang ditempatkan;

- 77 -

norma


38. Jumlah Transmigran yang dibina; 39. Jumlah database pemetaan bencana alam; 40. Jumlah Logistik bagi korban bencana; 41. Jumlah petugas TAGANA yang dilatih;

- 78 -

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

1

1 2 3

2

Jumlah penyandang cacat yang diberikan pembinaan dan bantuan usaha Jumlah anak cacat yang diberikan pembinaan Pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

6

8

10

12

14

-

-

30

30

30

30

30

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

10 Orang

-

-

15 Orang

15 Orang

15 Orang

15 Orang

60 Orang

20 Orang

-

-

18 Orang

18 Orang

18 Orang

18 Orang

72 Orang

-

-

-

16 Orang

16 Orang

16 Orang

16 Orang

64 Orang

-

-

-

12 Orang

12 Orang

12 Orang

12 Orang

48 Orang

16 Orang

10 Orang

20 Orang

25 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

145 Orang

-

-

-

16 Orang

16 Orang

16 Orang

16 Orang

64 Orang

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 16

150 Orang

Jumlah penyandang HIV/AIDS dan 4

penyalahgunaan narkoba yang diberikan pembinaan

5 6 7

Pemberdayaan anak jalanan Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina

79


NO

Indikator

1

8 9 10 11

2

Jumlah penghuni panti nini aki yang mendapatkan fasilitas day care service Bangunan panti jompo nini aki yang dipelihara Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial

12 Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi 13 14

Jumlah kelompok masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri Jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

15 Jumlah rumah kumuh yang direhab 16



2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

6

8

10

12

14

16

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

60 Orang

1 Panti

-

-

1 Panti

1 Panti

1 Panti

1 Panti

1 Panti

-

-

-

16 Orang

16 Orang

16 Orang

16 Orang

64 Orang

-

20

40

60

80

90

100

100

15 Orang

15 Orang

15 Orang

15 Orang

60 Orang

10

40

kelompok

kelompok


60 Orang -

4

5

kelompok kelompok 1

1

Dokumen Dokumen

15 Rumah

-

120 Orang

82 Orang

6 kelompok 7 kelompok 8 kelompok 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1 Dokumen 6 Dokumen

15 Rumah 15 Rumah

15 Rumah

15 Rumah

15 Rumah

75 Rumah

90 Orang

101 Orang

107 Orang

113 Orang

588 Orang

80

95 Orang


NO

Indikator

1

2


2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

6

8

10

12

14

16

-

40 Orang

50 Orang

60 Orang

70 Orang

80 Orang

100 Orang

400 Orang

-

-

-

97 Orang

97 Orang

1

1



Jumlah kelurahan / desa yang 17 mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat Jumlah keluarga di KAT yang 18 mendapatkan bantuan pemberdayaan

5 Keluarga 10 Keluarga 10 Keluarga

sosial 19 20 21 22 23

Jumlah pendamping PKH yang diberika bantuan operasional Jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS Jumlah organisasi dan panti sosial yang diberikan pembinaan Jumlah pengurus karang taruna yang dibina Jumlah karang taruna dan organisasi sosial yang berprestasi

24 Jumlah potensi sumber kesejahteraan

-

Dokumen Dokumen 10

50

97 Orang

1 Dokumen 1 Dokumen 50

-

-

-

-

-

-

-

97 Orang 1 Dokumen

15 Keluarga 55 Keluarga

97 Orang

582 Orang

1 Dokumen 6 Dokumen

50

50

260

Organisasi

Organisasi

Organisasi

Organisasi

75 Orang

85 Orang

95 Orang

100 Orang

355 Orang

9 KT dan

9 KT dan

9 KT dan

9 KT dan

36 KT dan

Orsos

Orsos

Orsos

Orsos

Orsos

336

336

336

1.680 Orang

336 Orang 336 Orang

81

Keluarga

50

Organisasi Organisasi Organisasi

-

97 Orang

15


NO

Indikator

1

2


2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

6

8

10

12

14

Orang

Orang

Orang


sosial yang dibina 25 Jumlah laporan data PMKS dan PSKS 26 27 28

29

30 31

Jumlah taman makam pahlawan yang dilestarikan Peningkatan Kesejahteraan Janda perintis kemerdekaan Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja Jumlah lembaga latihan swasta yang diberikan sarana pelatihan Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan kerja dan berwirausaha

1

1

16

-

-

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

-

-

-

5 Orang

5 Orang

10 Orang

10 Orang

30 Orang

-

32 orang

40 Orang

48 Orang

64 Orang

80 Orang

96 Orang

360 Orang

3 LLS

3 LLS

4 LLS

4 LLS

4 LLS

5 LLS

23LLS

71 Orang

16 Orang

16 Orang

32 Orang

32 Orang

48 Orang

48 Orang

192 Orang

187 Orang

16 Orang

16 Orang

32 Orang

32 Orang

48 Orang

48 Orang

192 Orang

Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen


Dokumen

1 Dokumen 5 Dokumen

5 Lembaga Latihan Swasta

82

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

6

8

10

12

14

16

Jumlah penempatan tenaga kerja

1.050

200

250

200

200

200

250

1.300

melalui AKAD dan AKL

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

125 Kasus

-

-

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

20 Kasus

90 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

300 Orang

-

-

7

7

7

7

28

-

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

6 Keg

37 Perjanjian Kerjasama Antar Daerah

4 MoU

1 MoU

2 MoU

2 MoU

2 MoU

2 MoU

2 moU

11 MoU

38 Jumlah Transmigran yang ditempatka

50 KK

25 KK

25 KK

38 KK

38 KK

38 KK

38 KK

200 KK

39 Jumlah transmigran yang dibina

42 KK

25 KK

25 KK

38 KK

38 KK

38 KK

38 KK

200 KK

-

-

1

1

1

1

1

5

NO

1

32

Indikator

2



Jumlah perusahaan yang difasilitasi 33 penyelesaian perselisihan hubungani industrial dan jamsostek 34

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang mendapat

35 pengawasan norma ketenagakerjaanm norma K3 dan serta jaminan sosial 36


40 Jumlah database pemetaan bencana

25 Perusahaan

83

Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan


NO

Indikator

1

2


2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

6

8

10

12

14

16

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen


alam 41 Jumlah Logistik bagi korban bencana

5.000 Paket

42 Jumlah petugas TAGANA yang dilatih

-

1,000

1,000

Paket

Paket

-

50 Orang

84


20 Orang

1,500 Paket 30 Orang



150 Orang

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Tabel 6.2 Matriks Kesesuaian Tujuan dan Sasaran antara Rencana Strategis SKPD dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang Kabupaten

SKPD Indikator Kode Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

6

Meningk atkan kesejaht eraan dan kemandi rian masyara kat

Tertanggula nginya kemiskinan dan penganggur an yang diprioritask an pada kantongkantong kemiskinan dengan mempriorit askan pemberday aan masyaraket untuk mencapai tujuan MDG’s

Pemberda yaan masyarak at serta percepata n penanggul angan kemiskina n& pengangg uran

Melindung i PMKS dari segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial

Terlayanin ya anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandan g cacat, gelandang an, pengemis, eks narapidana , korban penyalahg unan narkotika dan nafza, penderita HIV/AIDS, korban tindak kekerasan serta pekerja migran

Persentas e PMKS yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilit asi

Tujuan

Sasaran

7


8

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 9

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian akhir periode pada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Unit Renstra Tahun Kerja Awal Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. target target target target target target Perenca Target 000 000 000 000 .000 000 000 naan 10

11

12

-

0

0

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.13.x Program x.xx Pengurang an Jumlah Masyarak at Miskin 1.13.x Pendidikan Jumlah x.xx dan penyandan pelatihan g cacat bagi yang penyandan diberikan g cacat pembinaan dan eks dan trauma bantuan usaha 1.13.x Pembinaa Jumlah x.xx n Anak anak cacat Cacat yang diberikan pembinaan

30 100. 30 106. 30 112. 30 119. 30 126. 150 564.0 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 00

10 Orang


1.13.x Pembinaaa Pemberday x.xx n Korban aan korban 20 tindak tindak Orang kekerasan kekerasan dan dan pekerja


85

25

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang 2011-2016 Kabupaten

SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

4

Sasaran

5 terlantar melalui rehabilitasi sosial

Indikator Kode Sasaran

6

7


8 pekerja migran


10

11

12

13

14

-

0

0

0

0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

migran

1.13.x Pembinaa Jumlah x.xx n terhadap penyandan penyandan g HIV/AIDS g HIV/AIDS dan dan penyalahgu penyalahg naan unaan narkoba narkoba yang (NAFZA) diberikan pembinaan 1.13.x Penangana Pemberday x.xx n Anak aan anak Jalanan jalanan 1.13.x Pelatihan x.xx keterampil an dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian akhir periode pada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Unit Renstra Tahun Kerja Awal Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. target target target target target target Perenca Target 000 000 000 000 .000 000 000 naan

16 100. 16 105. 16 110. 16 116. 64 431.0 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 00


-

Jumlah anak terlantar yang 16 10 35.0 20 70.0 25 90.0 30 100. 30 100. 30 100. 145 495.0 diberikan Orang Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 00 pelatihan keterampila n

1.13.x Pembinaa Jumlah x.xx n terhadap gelandanga gelandang n dan an dan pengemis

-

86

-

-

-

-


25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

pengemis yang dibina 1.13.x Operasion Jumlah x.xx al panti penghuni jompo nini panti nini aki aki yang mendapatk an fasilitas day care service

10 Orang

1.13.x Pemelihar Bangunan x.xx aan panti bangunan jompo nini panti aki yang jompo nini dipelihara aki

1 Panti

-

-

-

-

1 50.0 1 50.0 1 70.0 1 70.0 1 240.0 Panti 00 Panti 00 Panti 00 Panti 00 Panti 00

1.13.x Pembinaa Jumlah eks x.xx n terhadap narapidana eks yang narapidan diberikan a pembinaan life skill

-

0

0

0

0


-

20

75.0 00

40

85.0 00

10 130. 10 150. 10 162. 10 175. 10 189. 10 204. 60 1.010. Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000

1.13.x Pengadaa x.xx n Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pengadaan sarana dan prasarana panti

persentase peningkata n sarana dan

87

60

95.0 00

80

105. 000

90

115. 000

100

125. 000

100

600.0 00

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8 sosial

Perlindung an bagi masyaraka t miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkata n bantuan sosial

Tersediany a Pelayanan bantuan bagi fakir miskin serta peningkata n kualitas hidup bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

prasarana sosial

Persentas 1.13.x Program e fakir x.xx Pemberda miskin yan dan Masyarak Komunitas at dan Adat Desa Terpencil (KAT) yang memperol eh bantuan sosial untuk pemenuha n kebutuha n dasa 1.13.x Wanita x.xx Rawan Sosial Ekonomi



1.13.x Pelatihan x.xx keterampil an berusaha bagi

Jumlah kelompok 60 masyarakat Orang miskin yang dilatih

-

88

4 ke lom pok

60.0 00

5 ke lom pok

70.0 00

6 ke lom pok

80.0 00

7 ke lom pok

100. 000

8 ke lom pok

AAAA 10 ke 40 ke AAA 110. 130. 550.0 lom lom 000 000 00 pok pok


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8 keluarga miskin



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

usaha mandiri

1.13.x Monitorin Jumlah x.xx g kube laporan hasil pengawasa n dan evaluasi KUBE

-


1.13.x Bantuan x.xx rehabilitasi sosial daerah kumuh

Jumlah rumah kumuh yang direhab

15 Rumah

1.13.x Bantuan x.xx orang terlantar dalam perjalanan


120 82 10.0 90 15.0 95 20.0 101 21.0 107 22.0 113 24.0 588 112.0 Orang Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00

1.13.x Penunjang Jumlah x.xx kegiatan kelurahan / bantuan desa yang langsung mendapatk pemberda an bantuan yaan sosial pemberday aan masyarakat

-

1.13.x Pemberda Jumlah x.xx yaan keluarga di Komunitas KAT yang

-

89

-

-

15 15 15 15 15 75 50.0 53.0 56.0 60.0 63.0 282.0 Ruma Ruma Ruma Ruma Ruma Ruma 00 00 00 00 00 00 h h h h h h

40 40.0 50 50.0 60 60.0 70 70.0 80 80.0 100 100. 400 400.0 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 000 Orang 00

-

-

5 10 10 15 15 55 50.0 100. 100. 150. 150. 550.0 Keluar Keluar Keluar Keluar Keluar Keluar 00 000 000 000 000 00 ga ga ga ga ga ga

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8 Adat Terpencil (KAT)

Pemberda yaan kelembaga an sosial masyaraka t serta pemelihar aan nilai kepahlawa nan dan kejuangan

Terselengg aranya pengemba ngan Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial (PSKS), bantuan bagi keluarga pahlawan serta

Persentas e infrastrukt ur Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial yang mendapat bantuan pemberda yaan sosial



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

mendapatk an bantuan pemberday aan sosial

1.13.x Pengendali Jumlah x.xx an dan pendampin evaluasi g PKH yang PKH diberika bantuan operasional

-

97 100. 97 150. 97 159. 97 169. 97 179. 97 189. 582 946.0 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 00

1.13.x Penunjang Jumlah x.xx kegiatan laporan bantuan hasil langsung pengawasa pemberda n dan yaan sosial evaluasi BLPS

-


1.13.x Pembinaa Jumlah x.xx n bagi organisasi organisasi dan panti sosial dan sosial yang panti diberikan social pembinaan

-

10 50 50 50 50 50 260 15.0 75.0 80.0 84.0 89.0 95.0 438.0 Organi Organi Organi Organi Organi Organi Organi 00 00 00 00 00 00 00 sasi sasi sasi sasi sasi sasi sasi

1.13.x Bimbingan Jumlah x.xx karang pengurus taruna karang taruna yang dibina

-

0

0

0

0


1.13.x Pemilihan Jumlah x.xx karang karang taruna dan taruna dan

-

0

0

0

0

9 KT 9 KT 9 KT 9 KT 36 KT 30.0 32.0 33.0 35.0 129.0 dan dan dan dan dan 00 00 00 00 00 Orsos Orsos Orsos Orsos Orsos

90

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

4

Sasaran

5 peemelihar aan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Memban gun manusia yang berkualit as

Meningkat nya implement asi norma agama, ilmu

Peningkat an implemen tasi norma agama, ilmu


6

7


8



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.13.x Pembinaa Jumlah x.xx n TKSK dan potensi PSM sumber kesejahtera an sosial yang dibina

-

0

0

336 50.0 336 53.0 336 56.0 336 60.0 336 63.0 1.680 282.0 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00

1.23.x Penyempu Jumlah x.xx rnaan dan laporan pemutakhi data PMKS ran data dan PSKS penyandan g masalah kesejahter aan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahter aan sosial (PSKS)

-

-

-

1 1 1 1 1 5 75.0 79.0 83.0 87.0 91.0 415.0 Doku Doku Doku Doku Doku Doku 00 00 00 00 00 00 men men men men men men

organisasi organisasi sosial sosial yang berprestas berprestasi i tingkat kabupaten

1.13.x Pemilihan x.xx karang taruna dan organisasi sosial berprestas

91

25


Tujuan

1

SKPD

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

2

3

4

5

pengetahua n dan kewirausah aan berwawasa n kebangsaan

pengetah un dan kewirausa an berwawas an kebangsaa n

Sasaran

Meningkat nya etos kerja dan produktivit as masyarakat

Pembinaa n, pendidika n dan pelatihan keterampi lan kerja


6

7


8



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

i tingkat kabupaten

Meningkat kan kemandiria n tenaga kerja melalui pengemba ngan kualitas dan produktivit as serta

Terselengg aranya pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetens i dan berbasis masyaraka t

Persentas 1.13.x Pemelihar e x.xx aan Taman pemelihar Makam aan Pahlawan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Jumlah taman makam 1 30.0 1 100. 1 100. 1 100. 1 100. 1 100. 1 530.0 pahlawan 1 Lokasi Lokasi 00 Lokasi 000 Lokasi 000 Lokasi 000 Lokasi 000 Lokasi 000 Lokasi 00 yang dilestarikan

Persentas 1.13.x Penyantun e x.xx an pemberia terhadap n Janda pengharga Perintis an bagi Kemerdek keluarga aan RI pejuang

Peningkata n Kesejahtera an Janda perintis kemerdeka an

Persentas e peningkat an pelatihan dan produktivi tas tenaga kerja

-

-

-

-

-


1.13.x Program x.xx Peningkat an Kualitas dan Produktivi tas Tenaga Kerja 1.14.x Pendidikan Jumlah x.xx dan pencari Pelatihan kerja yang Keterampil dilatih

32 100. 40 100. 48 150. 64 200. 80 250 96 300 360 1,100 orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 0 Orang Orang Orang

92

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5

perluasan lapangan kerja dan kesempata Terselengg n berusaha aranya pelayanan dan fasilitasi penempat an tenaga kerja


6

7


8 an bagi Pencari Kerja

Persentas e penempat an dan perluasan kesempat an kerja melalui fasilitasi pelayanan penempat an tenaga kerja



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

keterampila n kerja

1.14.x Program x.xx Peningkat an Kesempat an Kerja 1.14.x Kerjasama Jumlah x.xx Pendidikan lembaga dan latihan Pelatihan swasta yang diberikan sarana pelatihan 1.14.x Pengemba Jumlah x.xx ngan masyarakat Kelembaga yang an mengikuti Produktivit pelatihan as dan kewirausah Pelatihan aan Kewirausa haan

5 Lembag 30.0 45.0 60.0 65.0 65.0 70.0 a 3 LLS 3 LLS 4 LLS 4 LLS 4 LLS 5 LLS 23LLS 00 00 00 00 00 00 Latihan Swasta

71 16 75.0 16 75.0 32 150. 32 150. 48 225. 48 225. 192 Orang Orang 00 Orang 00 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang

1.14.x Pemberian Jumlah x.xx Fasilitas masyarakat 187 16 75.0 16 75.0 32 150. 32 150. 48 225. 48 225. 192 Pelatihan yang dilatih Orang Orang 00 Orang 00 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang Berbasis keterampil Masyaraka an kerja

93

24

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5



6

7

8 t



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

dan berwirausa ha

1.14.x Penempat Jumlah x.xx an tenaga penempata kerja n tenaga 1.050 200 100. 200 100. 250 125. 200 125. 200 150. 250 200. 1.300 800.0 dalam kerja Orang Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 000 Orang 00 negeri melalui AKAD dan AKL Membang un Hubungan Industrial dan pengawasa n yang harmonis, dinamis, berkeadila n dan bermartab at

Tercapainy a kesepakata n dalam hubungan kerja, penyelesai an perselisiha n hubungan kerja serta penerapan pengupaha n

Persentas e pembinaa n hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanak an, melalui persyarata n kerja, pengupah an dan penyelesai an perselisiha n

1.14.x Program x.xx Perlindung an Pengemba ngan Lembaga Ketenagak erjaan 1.14.x Fasilitasi x.xx Prosedur Penyelesai an Perselisiha n Hubungan Industrial

Jumlah 125 perusahaan Kasus yang difasilitasi penyelesaia n perselisiha n hubungani industrial dan jamsostek

94

-

-

-

-

5 30.0 5 30.0 5 35.0 5 35.0 20 130.0 Kasus 00 Kasus 00 Kasus 00 Kasus 00 Kasus 00

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8

hubungan 1.14.x Sosialisasi industrial x.xx Berbagai Peraturan Pelaksanaa n tentang Ketenagak erjaan

Terselengg aranya pembinaan dan pengawasa n penerapan norma ketenagak erjaan, K3 serta jaminan sosial tenaga kerja

Persentas e pembinaa n dan pengawas an penerapa n norma ketenagak erjaan dan norma K3 di perusahaa n



1.14.x Peningkata Jumlah x.xx n perusahaan Pengawas yang an, mendapat Perlindung pengawasa an dan 25 Penegakan n norma Perusah ketenagake Hukum aan terhadap rjaanm Keselamat norma K3 an dan dan serta Kesehatan jaminan Kerja sosial 1.14.x Pelatihan x.xx Tata Cara Penetapan Upah Minimum bagi Pengupah an Kabupaten

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang 90 50 16.0 50 30.0 50 40.0 50 40.0 50 45.0 50 50.0 300 221.0 mengikuti Orang Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 sosialisasi ketenagake rjaan


-

95

-

1 Keg

-

7 Peru 7 Peru 35 7 Peru 7 Peru 28 30.0 35.0 40.0 140.0 sahaa sahaa Oran sahaa sahaa Perus 00 00 00 00 n n g n n a haan

25.0 35.0 45.0 50.0 55.0 60.0 270.0 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 6 Keg 00 00 00 00 00 00 00

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

/LKS Tripartit Mengemb angkan masyaraka t transmigra si yang mandiri dan memiliki produktivit as dan potensi berusaha

Penyeleng garaan penempat an, pemenuha n kebutuhan dasar serta peningkata n sumber daya masyaraka t transmigra n

Persentas e transmigr an yang mandiri dan berkemba ng di kawasan transmigr asi

2.08.x Program x.xx Pengemba ngan Wilayah Transmigr asi 2.08.x Peningkata Perjanjian x.xx n Kerjasama Kerjasama Antar Antar Daerah Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengemba ngan Kawasan Transmigr asi

4 MoU

1 22.0 2 50.0 2 75.0 2 75.0 2 75.0 2 75.0 11 372.0 MoU 00 MoU 00 MoU 00 MoU 00 MoU 00 moU 00 MoU 00

2.08.x Pengeraha Jumlah x.xx n dan Transmigra Fasilitasi n Perpindah an serta Penempat an Transmigr

50 KK

25 KK

96

25.0 38.0 100. 10.0 100. 100. 25 KK 38 KK 38 KK 38 KK 38 KK 00 00 000 00 000 000

200 KK

463.0 00

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8



11

42 KK

25 KK

-

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

200 KK

463.0 00

an untuk Memenuhi Kebutuhan Sumberda ya Manusia 2.08.x Pembinaa x.xx n Transmigr an Pasca Penempat an Mencipt akan pemerint ahan yang baik dan bersih dalam melakuk an pelayana n publik

Menciptaka n masyarakat siaga bencana

Terciptany a msyarakat yang sadar akan bahaya bencana

Bantuan sosial kepada PMKS dalam menghada pi kebencana an


Persentas e jumlah korban bencana alam yang dapat dibantu dan dilayani

25.0 38.0 100. 10.0 100. 100. 25 KK 38 KK 38 KK 38 KK 38 KK 00 00 000 00 000 000

1.13.x Program x.xx Penanggul angan Bencana 1.13.x Penyusuna Jumlah x.xx n database database desa pemetaan bencana alam

1.13.x Penangana Jumlah x.xx n masalah- Logistik masalah bagi korban strategi bencana 5.000 yang Paket menyangk ut tanggap darurat dan

97

-

1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 5 Do 75.0 79.0 83.0 87.0 91.0 414.0 ku ku ku ku ku ku 00 00 00 00 00 00 men men men men men men

1,000 75.0 1,000 100. 1,200 125. 1,200 150. 1,500 175. 1,500 200. 7,400 825.0 Paket 00 Paket 000 Paket 000 Paket 000 Paket 000 Paket 000 Paket 00

25


SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

Sasaran

4

5


6

7


8

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian akhir periode pada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Unit Renstra Tahun Kerja Awal Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. target target target target target target Perenca Target 000 000 000 000 .000 000 000 naan

9

10

11

12

Jumlah petugas TAGANA yang dilatih

-

-

-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

kejadian luar biasa 1.13.x Latihan x.xx Penanggul angan Bencana Alam

98

50 100. 20 40.0 20 40.0 30 50.0 30 55.0 150 285.0 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00 Orang 00

25


BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas, sebagai arah dan pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan kewenangannya di bidang pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016, selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, dan juga sebagai bahan acuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ). Pembangunan bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi ini mustahil dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua personel Dinas dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada hakikatnya menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah ( grass root ) karena berbicara tentang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi tidak lepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang saat ini menjadi masalah nasional yang sangat kompleks. Akhir kata semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

Drs. H. ANWAR FAUZAN, MM Nip. 19590701 198403 1 005

99 File_on_an_nasr.doc

RENSTRA. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang

Recommend Documents