SEKILAS TENTANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PELALAWAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terdiiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Terdiri dari : Sub Bagian Program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja Seksi Perluasan Kerja Seksi Pelatihan Akreditasi dan Produktivitas 4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Seksi Organisasi pekerjaan dan Perusahaan Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Seksi Persyaratan Kerja 5. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Seksi Keselamatan Kerja Seksi Tenaga kerja Asing dan Norma Kerja Jamsostek Seksi Kesehatan dan Lingkungan Kerja 6. Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Baru Seksi Persiapan Pemukiman dan Penempatan Seksi Pembinaan dan Pelatihan 7. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PELALAWAN KEPALA DINAS Drs. H. NASRI FISDA. E, M.Si Sekretaris EDI SURYA, S.Sos
Sub. Bagian Program
Kabid Hub. Industri dan Syarat-syarat Kerja ISKANDAR, M.Si Kasi Organisasi Pekerja dan Perusahaan
Kabid Pengawasan dan Perlindingan Tenaga Kerja
Kasi Keselamatan Kerja T.KHAILAN NOOR,SH
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub. Bagian Keuangan
KHAIRUDDIN, SH
SYAMSUL ALAM, S.Sos
Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Drs. KHAIRUL, A.Pt
Kabid Transmigrasi dan Pemukiman Baru YEPHIZAL, SH, MH
Kasi Penempatan Tenaga Kerja NURMAN
Kasi Pembinaan dan Pelatihan
Kasi Persiapan Pemukiman dan Penempatan KHALIDIN, SH
Kasi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja ISKANDAR, S.Pd, M.pd
Kasi Tenaga Kerja Asing Norma Kerja & Jamsostek JUNIOR SIHOMBING
Kasi Perluasan Kerja
Kasi Persyaratan Kerja
Kasi Kesehatan dan Lingkungan Kerja
Kasi Pelatihan Akreditasi dan Produktivitas
ADIW IGUNA, SE
BUDI AGUNG SANTOSO, SE
MASYKUR, SmHK
ROBIN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
VISI Mewujudkan Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Pelalawan yang Profesional yang menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera Tahun 2030 MISI 1. Mewujudkan Potensi ketenagakerjaan yang Mandiri, Perlindungan Hak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pembinaan Transmigrasi dan Pemukiman Baru yang berkualitas dengan Perencanaan dan Pengisian Data yang Faktual dan Akurat. 2. Mewujudkan Tenaga Kerja serta Pelaku Usaha dan Perlindungan Guna Menciptakan Kemandirian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkualitas. 3. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan yang Profesional Bidang Profesional Bidang Potensi Sumber Tenaga Kerja dan Warga Transmigrasi, begitu juga di Internal Organisasi sehingga terjadi dan tercipta Kesejahteraan dan Hubungan yang Harmonis. 4. Mewujudkan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera dimasa Depan. TUPOKSI Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut : KEDUDUKAN : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan daerah di Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; TUG AS: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintah daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum diBidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 3. Penyusunan Perencanaan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Bidang pelayanan, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi dan Pemukiman Baru; 5. Pelaksanaan Kegiatan Penata Usahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya; PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI KETENAGAKERJAAN : 1.
Undang – undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak – hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. 2. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial. 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. 4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 5. Undang – Undang RI No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 6. Undang – Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik. 8. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik. 10. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention 1958 11. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 12. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 14. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak sipil dan Politik. 15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right. 16. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 17. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 18. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 19. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 20. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan 21. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 22. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industrial dan Perdagangan. 23. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. 24. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 25. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Peneliitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 26. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat pekerja / Serikat Buruh 27. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 28. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 29. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan jabatan 30. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. 31. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Kerja Paksa 32. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 33. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 34. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 35. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik 36. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 37. Undang – Undang R.I Nomor 04 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat 38. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penata Ruang 39. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun 40. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 41. Undang – Undang Nomor 03 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 42. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 43. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 44. Undang – Undang Nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 45. Undang – undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan Bagi Laki – laki dan wanita untuk Pekerjaan yang sama nilainya. 46. Undang – Undang nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar – dasar Hak untuk berorganisasi dan untuk Berunding Bersama 47. Undang – undang Nomor 03 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang – undang Perburuhan. 48. Undang – Undangan Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan 49. Undang – Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonantie 1930)(Stb.No.225 Tahun 1930).
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013 BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 67 TAHUN 2012
1 2 3 4 5 6
Pekanbaru Dumai Rokan Hulu Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kampar
UPAH / BULAN (Rp) Rp. 1.450.000,Rp. 1.490.000,Rp. 1.450.000,Rp. 1.548.888,Rp. 1.492.000,Rp. 1.492.000,-
7 8 9 10 11 12
Bengkalis Siak Pelalawan Kuantan Singingi Kepulauan Meranti Rokan Hilir
Rp. 1.610.000,Rp. 1.600.000,Rp. 1.445.000,Rp. 1.447.000,Rp. 1.510.000,Rp. 1.520.000,-
NO
KABUPATEN / KOTA
PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2009 S/D 2013
NO
BESARNYA UPAH TAHUN
UMP/UMK
2009
2010
2011
2012
2013
1
PROVINSI
901.600
1.016.000
1.120.000
1.238.000
2
PEKANBARU
925.000
1.055.000
1.135.000
1.260.000
1.450.000
3
KAB.INHU
1.054.000
1.108.500
1.208.000
1.389.200
1.548.888
4
KAB.INHIL
933.800
1.040.000
1.130.000
1.250.000
1.492.000
5
KAB. KAMPAR
1.020.000
1.122.000
1.234.000
1.345.000
1.492.000
6
KAB.SIAK
938.000
1.048.000
1.186.000
1.310.000
1.600.000
7
KAB.ROHUL
959.200
1.060.000
1.150.000
1.265.000
1.450.000
8
KAB.DUMAI
967.500
1.070.000
1.177.000
1.287.600
1.490.000
9
KAB.BENGKALIS
945.000
1.050.000
1.125.000
1.270.000
1.610.000
10
KAB.KUANSING
912.240
1.017.500
1.123.000
1.270.000
1.447.800
11
KAB.PELALAWAN
930.000
1.020.000
1.128.000
1.250.000
1.445.000
12
KAB.MERANTI
-
1.016.000
1.255.000
1.510.000
JUMLAH PENCARI KERJA YANG MENDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PELALAWAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2012 NO
1 2 3 4 5 6
KECAMATAN
LANGGAM PANGKALAN KERINCI BANDAR SEI KIJANG PANGKALAN KURAS UKUI PANGKALAN LESUNG
LK
-
SD PR
-
SLTP LK PR
-
-
SMA/SMK LK PR
76 153 42 33 30 25
19 67 4 6 2 3
DI LK
PR
-
-
DII/DIII LK PR
LK
PR
LK
PR
1 8 4 7 2 1
11 35 9 23 17 15
14 42 4 18 14 18
88 196 55 63 49 41
37 157 15 36 32 23
4 48 7 12 16 2
S1
KET
7 8 9 10 11 12
BUNUT PELALAW AN BANDAR PETALANGAN KUALA KAMPAR KERUMUTAN TELUK MERANTI JU ML AH TOTAL PENCAKER
0
0
1 1 2
0
44 25 26 14 26 15 509
14 7 0 3 4 6 135
0 1110
0 1 1 3 0 2 0 30 Orang
1 1 4 7 7 1 110
15 10 4 7 15 5 166
4 3 7 7 16 11 158
60 37 31 24 41 22 707
19 11 11 17 27 18 403
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional. d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. e. Penyediaan alat tulis kantor. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan. j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnis Perkantoran m. Penyediaan Jasa Sewa Gedung/kantor/tempat n. Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR. a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan Pakaian KOPRI 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan. 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA a. Penyuluhan Informasi Bursa Kerja bagi Pencari Kerja b. Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 8. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial b. Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Pelalawan c. Sosialisasi Pembuatan PP/PKB pada Perusahaan di Kabupaten Pelalawan d. Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan di Ketenagakerjaan e. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Pendatang f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan g. Penyelenggaraan Lembaga Kerja Tripatit Kab. Pelalawan h. Pengembangan Kompetensi Kelembagaan P2K3 dan Dokter Perusahaan. 9. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI a. Pelalawan Expo 10. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI a. Pengembangan Perekonomian Warga Transmigrasi
