BAB II DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LANGKAT. penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan ketetapan

BAB II DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LANGKAT A. Sejarah Singkat Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjai secara global, seperti reformasi pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan ketetapan. Untuk memberikan gambaran serta wajah masa depan yang diidamidamkan yang akan menentukan arah masa depan yang realitas dan teukur, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat merumuskan Visi dan Misi. Rencana Strategis ini disusun berawal dari suatu pemikiran Strategis tentang nilai-nilai yang dianut/dimiliki oleh seluruh pimpinan dan Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Langkat dan Transmigrisi Kabupaten Langkat. Berdasarkan hal tersebut maka nilai-nilai luhur yang dianut: 1. Informasi, mengandung arti bahwa segenap Aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat wajib memberikan informasi ketenagakerjaan dan pelayanan prima kepada masyarakat. 2. Ketenangan, mengandung arti bahwa seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja

8

Langkat

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Langkat

wajib

menjamin

ketenangan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pekerja. 3. Demokrasi, mengandung arti bahwa selurh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat dapat menghargai pendapat orang lain yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 4. Keterbukaan, mengandung arti bahwa seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Langkat dan Transmigrasi Kabupaten Langkat wajib mempunyai sikap yang terbuka dalam mempedomani aturan yang berlaku. 5. Cerdas, mengandung arti yang berlaku bahwa seluruh apparat dalam menyikapi persoalan yang ada atau terjadi pada institusi maupun diluar institusi menggunakan referensi yang normatif. 6. Cermat, mengandung arti bahwa seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat harus ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus meminta imbalan. 7. Tuntas, mengandung arti bahwa seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan tuntas. B. Visi dan Misi 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif secara umum Visi adalah pandangan ideal massa depan yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah

9

Pernyataan visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang entang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan olehDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2009-2014 yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Maju, Dinamis Sejahtera dan Mandiri” Adapun Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Sejahtera Dilingkungan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian”. Agar tidak menibulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut: a. Berkualitas, mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan mandiri untuk dapat diterima lapangan kerja yang tersedia. b. Sejahtera, mengandung arti bahwa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat mengupayakan

10

agar setiap Tenaga Kerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak bagi penghidupan. 2. Misi Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat adalah: a. Meningkatkan mutu pelayanan b. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja d. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis e. Memfasilitasikan program transmigrasi C. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah komponen susunan organisasi yang saling berhubungan yang menunjukan kerangka perwujudan hubungan antara fungsi, bagian, posisi, kedudukan, tugas, maupun wewenangan dan tanggung jawab yang saling berhubungan satu sama lain dari orang yang diberi tanggung jawab atas fungsi yang bersangkutan. Organisasi yang baik harus mempunyai struktur organisasi yang jelas agar tanggung jawab yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien. Struktur yang jelas dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih (overlap) fungsi masing-masing

11

bagian yang ada. Pemisahan fungsi juga perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya kecurangan didalam organisasi. Berikut adalah skema struktur organisasi yang terdapat dalam perusahaan. Namun, untuk membatasi pembahasan yang terlalu luas, dalam tugas akhir

ini penulis hanya membahas tugas/tanggung jawab dari

bagiannya masing-masing, yaitu: KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SKRETARIAT SUBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM

BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

BIDANG PEMBINAAN PENEMPATAN PERLUAS KERJA & TRANSMIGRASI

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BIDANG PEMBINAAN & PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN

SEKSI STANDARISASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIAHN KERJA

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI PASAR KERJA

SEKSI PERSYARATAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

SEKSI PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN

SEKSI PELATIHAN KERJA

SEKSI PERLUASAN KERJA DAN USAHA MANDIRI

SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN & KETENAGAKERJAAN

SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

SEKSI TRANSMIGRASI

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PESELISISHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI PENGAWASAN NORMA TENAGA KERJA KHUSUS

UPTD

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat D. Job Description

12

Berikut ini adalah Job Description dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat yang terdiri dari: 1.

Kepala Dinas Fungsi: Menyusun usulan rencana kerja jangka panjang wilayah guna memperoleh acuan kerja. a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemantauan implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan wilayah, guna menjaga efektifitas kerja dan efisiensi biaya. b. Menetapkan kebijakan pengelolaan operasional secara menyeluruh untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dilingkup tugasnya guna memastikan kebijakan, strategi, prosedur dan tata kerja yang sudah ditetapkan olehKantor Pusat telah diimplementasikan secara efektif. c. Mengarahkan

manajemen

kepesertaan

yang

mencakup

pengembangan kepesertaan (melalui kegiatan pemasaran formal dan informal), pengelolaan kepesertaan (melalui manajemen akun dan kepesertaan), kemitraan dan PKP di wilayahnya, guna memastikan tercapainya target jumlah kepesertaan dan iuran. d. Mengarahkan dan memantau pelayanan terhadap peserta, agar pelayanan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 2. Sekretariat Fungsi: a. Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan renja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedomag pelaksanaan

13

tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pertimbangan penilaian kerja. c. Melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian. d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan. e. Memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas. f. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, surat keluar dan surat masuk, urusan kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan penggandaan, pengaturan dan pemeliharaan, serta lingkungan kerja dan urusan rumah tangga. g. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan

perundang-undangan

di

bidang

kepegawaian

dan

mengelola administrasi kepegawaian. h. Mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data penyusunan program dan analisa kebutuhan perlengkapan i. Mengumpulkan bahan penyusunan anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan administrasi keuangan. j. Mengkoordinasi program-program kegiatan pada setiap bidang. k. Menyusun perencanaan dan program kegiatan dan kesekretariatan serta evaluasi dan pelaporan.

14

l. Menghimpun hasil perencanaan dan program, evaluasi, dan laporan bidang-bidang. m. Melaporkan

kegiatan/evaluasi

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi. n. Menghimpun dan mengelola data ketenagakerjaan. o. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan dinas p. Menyiapkan Renstra, Renja, dan Lakip Sekretariat. q. Mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun. r. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggng jawaban pelaksanaan pekerjaan. s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Subbag Umum Fungsi: a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum berdasarkan renja operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pertimbangan penilaian kerja. c. Menyusun formasi dan perencanaan pegawai. d. Menyelenggarakan urusan dan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan urusan lainnya di lingkungan dinas. e. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai. 15

f. Merencanakan, menghimpun dan mengkoordinir rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh bidang-bidang dilingkungan dinas. g. Mendistribusikan peralatan dan perlengkapan, ATK, maupun Blangko atau Formulir cetakan lainnya. h. Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, dan tata kearsipan. i. Menerima, mencatat surat masuk dan surat keluar, mengirimkan surat-surat,

mendistribusikan

surat-surat,

menyimpan,

dan

memelihara arsip. j. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta memelihara perlengkapan operasional dan perlengkapan kantor. k. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor. l. Mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun. m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan. n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Subbag Keuangan Fungsi:

16

a.

Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan renja operasional sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.

Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pertimbangan penilaian kinerja

c.

Menyusun

dan

menghimpun

rencana

anggaran

rutin

dan

pembangunan d.

Menerima dan menyetorkan semua pendapatan daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e.

Menerima, melakukan pembayaran gaji pegawai dan honorium

f.

Mengevaluasi hasil penerima pendapatan daerah dan menetapkan langkah-langkah untuk peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas kesekretariatan

g.

Menyelenggarakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran atau penyetoran ke kas ke daerah sesuai dengan peraturan yang beralku serta mempertanggungjawabkannya kepada kepala dinas melalui hinarki jabatan

h.

Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris dalam bidang tugasnya

i.

Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai akuntabilitas kinerja

j.

Mengadakan penilaian terhdap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun

k.

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan

17

yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Fungsi: a.

Merencakan operasioanal Bidang, berdasarkan renja operasional sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.


c.

Menyiapkan rumusan kebijakan dibidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kerja kepelatihan, lembaga dan sarana pelatian kerja, pemagangan serta produktivitas

d.

Melaksanakan kebijakan dibidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan kerja kepelatihan, lemabag dan sarana pelatian kerja, pemagangan serta produktivitas

e.

Menyusun, standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang standarisasi

kompetensi

dan

program

pelatihan,

pembinaan

instruktur dan kerja kepelatihan, lemabag dan sarana pelatian kerja, pemagangan serta produktivitas f.

Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan kerja kepelatihan, lembaga dan sarana pelatian kerja, pemagangan serta produktivitas 18

g.

Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

h.

Mengadakan penilaian terhdap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun

i.

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan

j.


6. Seksi Standarisasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Fungsi: a.

Merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoan pelaksanaan tugas

b.


c.

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang standarisasi kompetensi, penyusunan program pelatian, pengembangan, sistem dan metode pelatihan serta pembinaan asosiasi profesi

d.

Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pengembangan sistem dan metode pelatihan serta pembinaan asosiasi profesi

e.

Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pengembangan, sistem dan metode pelatihan serta pembinaan asosiasi profesi. 19

f.

Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi kopetensi, penyusunan program pelatihan, pengembangan sistem dan metode pelatihan serta pembinaan asosiasi profesi

g.

Mengawasi perizinan lembaga pelatihan kerja swasta dan tanda daftar bagi lembaga pelatihan kerja pemerintah, perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja

h. Melaksanakan kegiatan sistem informasi pelatihan kerja meliputi pengumpulan, pengelolahan, penyajian, penyebarluasan data dan informasi i. Menyiapkan sarana dan fasilitas sesuai standar untuk menjamin kualitas lulusan lembaga pelatihan kerja j. Mengadakan penilaian terhadp stafnya dalm rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 7. Seksi Pelatihan Kerja Fungsi: a. Melaksanakan kegiatan Seksi Standarisasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja berdasarkan renja operasional Bidang sebagi pedoman pelaksanaan tugas b.

Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pertimbangan penilaian kinerja 20

c.

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang instruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan pemerintah, swasta serta registrasi dan pemberdayaan instruktur dan tenaga kepelatihan

d.

menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang instruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan pemerintah, swasta serta registrasi dan pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan

e.

Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidanginstruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan pemerintah, swasta serta registrasi dan pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan

f.

Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kebijakandibidanginstruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan pemerintah, swasta serta registrasi dan pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan

g.

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakandibidanginstruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan pemerintah, swasta serta registrasi dan pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan

h.

Menyelenggarakan pelatihan kerja, memonitoring, mengevaluasi dan pemberian sertifikat pelatihan kerja kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus

i.

Mengadakan penilaian terhadp stafnya dalm rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun

j.


21

k.


8. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja Fungsi: a.

Merencanakan

kegiatan

Seksi

Produktivitas

Tenaga

Kerja

berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas b.


c.

Melaksanakan

pengembangan

kemampuan

majanerial

dan

profesionalusme sumber daya manusia dilembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan dalam rangka peningkatan produktivitas d.

Melaksanakan penyuluhan dan bimbinngan terhadap lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan dibidang manajemen untuk meningkatkan produktivitas

e.

Membina kelembagaan dan program pengembangan produktivitas, memonitor dan mengevaluasi

f.

Membangun kerja sama peningkatan kualitas dan produktivitas

g.

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan konsultasi usaha kecil dan menengah (UKM)

h.

Melaksanakan koordinasi dengan balai pengembangan produktifitas daerah dalam rangka memperoleh Sidhakarya untuk usaha kecil dan menengah (UKM) 22

i.


j.


k.


9. Bidang Pembinaan Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi Fungsi: a.

Merencanakan operasional Bidang berdasarkan renja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.


c.

Mempersiapkan data dan menyusun rencana kegiatan bidang serta rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pembinaan penempatan perluasan kerja dan transmigrasi

d.

Merencanakan, mengkoordinasi, dan pengendalian sosialisasi dan evaluasi laporann pembinaan dan pengendalian penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan

e.

Melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja AKAD, AKL dan AKAN

f.

Melaksanakan administrasi perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang kerja, baik tenaga kerja warga negara pendatang maupun tenag kerja asing menetap 23

g.

melakukan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja bagi pencarian kerja, pengangguaran dan setengah pengangguran melalui sistem padat karya

h.

melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat

i.

melaksanakan analisis jabatan kepada perusahaan swasta dan penyalur tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja, perluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja

j.

bekerjasama mempersiapkan degan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk memafasilitasi program ketransmigrasi

k.

melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja mandiri

l.

memberikan masukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan

m. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pembinaan Penempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi n.


o.


p.


24

10. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja Fungsi: a.

Merencanakan

kegiatan

seksi Penempatan Tenaga Kerja da2n

Informasi Pasar Kerja berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas b.


c.

Memeriksa, menganalisa dan mengoreksi laporan informasi pasar kerja yang berupa laporan bulanan

d.

Mengelola, menganalisa serta membuat laporan pencari kerja, lowongan dan penempatan secara terus menerus berdasarka kelompok umum, pendidikan, lapangan usaha dan jabatan

e.

Menetapkan tenaga kerja termasuk tenaga kerja muda, wanita, penyandang cacat sesuai dengan kualifikasi dan kopetensi yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja

f.

Melaksanakan pendataan bagi instansi pemerintah/swasta yang membutuhkan tenaga kerja dan memberikan informasi kepada instansi pemerintah/swasta yang membutuhkan tenaga kerja

g.

Melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja AKAD, AKL dan AKAN serta meneliti administrasi perizinan pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)

h.

Meneliti kelengkapan administrasi dan memproses pemberian izin pembangunan/pendirian BKS/BKK dan mengadakan koordinasi pembinaan terhadap kegiatan operasional BKS/BKK 25

i.

Menyebarluaskan informasi pasar kerja bekerjasama dengan BKS/BKK secara cepat diketahui oleh pencari kerja dan masyarakat

j.

Melaksanakan monitoring serta evaluasi tentang program AKL, AKD dan AKAN

k.

Membuat

konsep

laporan,

surat

dan

bahan

lainnya

yang

berhubungan dengan kegiatan penyediaan dan penempatan tenaga kerja untuk bahan masukan kepala bidang l.

Mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun

m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan n.


11. Seksi Perluasan Kerja dan Usaha Mandiri Fungsi: a.

Merencanakan kegiatan Seksi Perluasan Kerja dan Usaha Mandiri berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.


c.

Memberikan petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan tugas caracara pelaksanaan kegiatan administrative dan operasional untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan

26

d.

Menilai dan menganalisis hasil olahan data kegiatan perluasan kerja dam usaha mandiri yang dilaksanakan oleh pengumpul dan pengolah data

e.

Melaksanakan identifikasi potensi wilayah, jenis kegiatan atau usaha yang akan ditetapkan dan dikembangkan yang mengarah pada perluasan kerja

f.

Melaksanakan pembinaan terhadap program tenaga kerja sukarela (TKS), pemuda mandiri professional, usaha mandiri, wira usaha baru (WUB) dan pola Gremeen Bank yang berbasiskan usaha mikro

g.

Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan sistem padat karya

h.

Mempersiapkan

bahan-bahan

atau

materi

dibidang

kegiatan

pembinaan usaha mandiri dan wira usaha baru (WUB) i.

Mengadaka penelitian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun

j.


k.


12. Seksi Transmigrasi Fungsi: a.

Merencanakan kegiatan Seksi Transmigrasi berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas

27

b.


c.

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan penerapan dalam penyelenggaraan pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

d.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk pelaksanaan pengerah dan fasilitas perpindahan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

e.

Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan serta sosialsasi, evaluasi dan pengendalian penerapan pelaksanaan penempatan transmigrasi serta peran masyarakat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

f.

Bekerja sama mempersiapkan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi tentang program ketransmigrasian serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

g.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksnaan ketransmigrasian

h.

Mengadakan penelitian terhdap stafnya dlam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun

i.


28

j.


13. Bidang

Pembinaan

Hubungan

Industrial

dan

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaaan Fungsi: a.

Merencakana operasioanal Bidang berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.


c.

Menyusun

rencana

jangka

menengah

dan

tahuanan

dalam

pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pengupahan, jaminan sfosial ketenagakerjaan, kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial d.

Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian rencana jangka menengah dan tahunan biang pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

e.

Melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, penguapan, jaminan sosial ketenagakerjaan, ketentuan standar yang ditetapkan

f.

Melakuakan koordinasi dan konsultasi kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Langkat melalui rapat untuk menetapkan besarnya usul 29

g.

Upah minimum kabupaten (UMK) dan Upah minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)

h.

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga kerja sama tripartite (LKS Tripatit) melalui rapat dalam membahas masalahmasalah ketenagakerjaan

i.

Melaksanakan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan dan perselisihan hubungan industrial

j.

Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembinaan hbungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas

k.

Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

l.

Mengadakan

penelitian

terhadap

stafnya dalam

rangka

pembuatan DP3 setiap akhir tahun m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan n.


14. Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja Fungsi: a.

Merencanakan kegiatan Seksi berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas 30

b.


c.

Melaksanakan pembinaan hubungan industrial, pembuatan kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan taat cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

d.

Melaksanakan pemberian pendaftaran perjanjian kerja, perjanjian kerja

bersama,

pengesahan

peraturan

perusahaan

dan

izin

operasional kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh e.

Melaksanakan pembinaan peningkatan aspek kesejahteraan pekerja

f.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan hubungan industrial, pesyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja

g.


h.

Membuat laporan pelaksnaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan

i.


15. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Fungsi: a.

Merencanakan kegiatan Seksi berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.

Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja 31

c.

Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), usul Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK dan jaminan sosial ketenagakerjaan Formal dan Informal

d.

Memonitoring pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak (KHL) setiep bulan di pasar tradisional Kabupaten Langkat

e.

Membuat laporan bulanan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara

f.

Melaksanakan Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Langkat pebahasan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penetapan ususlan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)

g.

Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK), upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) dan pembinaan jaminan sosial ketenagakerjaan formal dan informal sesuai ketentuan yang ditetapkan

h.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK), upah minimum sektoral

kabupaten

(UMSK)

ketenagakerjaan formal dan informal

32

dan

pembinaan

jaminan

i.


j.


k.


16. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fungsi: a.


b.

Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja

c.

Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit (LKS Bipartit), Sertifikat Pekerja/ Sertifikat Buruh (SP/SB) dan lemabaga kerjasama tripatit (LKS Tripatit), dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

d.

Melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja,

e.

kesejahteraan pekerja, penguapan, jaminan sosial ketenagakerjaan, ketentuan standar yang ditetapkan

f.

Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kerjasama bipartit dan serikat pekerja/serikat buruh tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan secara bipartit 33

g.

Melaksanakan pemberian pencatatan lembaga kerjasama bipartit dan serikat pekerja/serikat buruh

h.

Melaksanakan penyelesaian perselisihan huubungan industrial

i.

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga kerjasam tripatit

melalui

rapat

dalam

membahas

masalah-masalah

ketenagakerjaan j.

Melaporkan dan memerptanggunga jawabkan pelaksanaan tugas seksi

kelembagaan

dan

penyelesaian

perselisihan

hubungan

Industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai standar yang ditetapkan k.

Mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pemuatan DP3 setiap akhir tahun

l.


m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 17. Bidang Pembinaan & Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Fungsi: a.

Merencanakan operasional Bidang berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b.


c.

Menyusun dan menyiapkan data pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan 34

d.

Menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan

e.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan norma tenaga kerja khusus

f.

Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan pengawasan norma ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan norma tenaga kerja khusus

g.

Memproses pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, penerbitan izin pemakaian ketel uap, bejana tekan, alat angkat/angkut, listrik dan peralatan

lainnya

yang

berkaitan

dengan

keselamatan

dan kesehatan kerja serta izin kerja malam perempuan h.

Memberikan masukan dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan kepada kepala dinas

i.

Menyusun rencana kegiatan kunjungan pemeriksaan, Renstra, Renja dan

Lakip

bidnag

pembinaan

dan

pengawasan

norma

ketenagakerjaan j.

Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma tenaga kerja khusus

35

k.

Mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pemuatan DP3 setiap akhir tahun

l.


m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 18. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Fungsi: a. Merencanakan kegiatan Seksi berdasarkan renja operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja c. Meliputi norma wajib lapor ketenagakerjaan, norma waktu kerja dan waktu istirahat, norma pengupahan, norma penempatan tenaga kerja dalam negeri, norma hubungan kerja, norma wajib lapor lowongan pekerjaan d. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan e. Melaksanakan

inventarisasi

wajib

lapor

ketenagakerjaan

di

perusahaan f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran norma jamsostek

36

g. Mengadakan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan DP3 setiap akhir tahun h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 19. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja Fungsi: a.


b.


c.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi keselamatan kerja ketel uap, bejana Tekan, mekanik, listrik dan penyalur petir, kesehatan kerja dan lingkungan kerja

d.

Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja

e.

Meneliti permohonan izin pemakaian ketel uap, bejana tekan, listrik, mekanik, alat angkat/angkut dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan kerja

f.

Meneliti permohonan izin/rekomendasi pemakaian bahan kimia, bahan berbahaya, mengawasi pelaksanaan pengujian keselamatan

37

tenaga kerja, penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja dan pengawasan lingkungan kerja g.


h.


i.


20. Seksi Pengawasan Norma Tenaga Kerja Khusus Fungsi: a.


b.


c.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja khusus yang meliputi tenaga kerja perempuan, pemberdayaan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan tenaga kerja penyandang cacat serta norma jaminan kecelakaan kerja

d.

Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja

e.

Meneliti permohonan izin kerja malam bagi pekerja perempuan

f.

Melaksankan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja khusus 38

g.


h.


i.


E. Jaringan Kegiatan Setiap instansi telah ditentukan jaringan kegiatan yang dituju karena mengoptimalkan pendapatan dan kinerja instansi. Jaringan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi: 1.

Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan Memberikan secara umum peluang pekerjaan yang ada didalam negeri maupun diluar negeri

2.

Masyarakat yang putus sekolah Masyarakat yang putus sekolah akan dilatih pada pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat agar diberikan bekal keterampilan dalam menghadapi dunia kerja

3.

Perusahaan bagian pengawasan Dalam hal ini, perusahaan akan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, sesuai standar dengan persyaratan yang telah diberikan oleh pemerintah

4.

Hubungan perindustrial bagian buruh pekerja di industri umumnya

39

F. Kinerja Kegiatan Terkini Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintahan yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dan bekerjasmaa dengan preindustrial yang ada di Indonesia, adapun kegiatan terkini yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kabupaten Langkat: 1.

Penerbitankartu AK-I (kartu pencari kerja)

2.

Memberikan pelayanan kepada PPTKI-S (Perusahaan Penggerak Tenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk menerbitkan rekomendasi passport bagi calon TKI yang akan berangkat bekerja keluar negeri

3.

Menandatangani perjanjian penempatan TKI yang akan ditempatkan oleh PPTKI-S

4.

Bimbingan teknis kewirausahaan tbasgi TKI Purna (yang memantau TKI) agar bias berwirausha

5.

Budi daya jamur tiram

6.

Akan melakukan sosialisasi penyebarluasan program peningkatan kesempatan kerja di pedesaan

G. Rencana Kegiatan Adapun Program yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

40

c.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d.

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

e.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

f.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional g.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

h.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

i.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

j.

Penyediaan alat tulis kantor

k.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

l.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

m. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.

n.

Penyediaan peralatan rumah tangga

o.

Penyediaan bahan bcaan dan peraturan perundang undangan

p.

Penyediaan bahan logistik

q.

Penyediaan makanan dan minuman

r.

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan a.

Pembangunan rumah jabatan

b.

Pembangunan rumah dinas

c.

Pembangunan gedung kantor

d.

Pengadaan mobil jabatan

e.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

41

3.

4.

5.

6.

f.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

g.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

h.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

i.

Pengadaan mebeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.

Pengadaan mesin/kartu absensi

b.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

c.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

d.

Pengadaan pakaian KORPRI

e.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS a.

Pemulangan pegawai yang pensiun

b.

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

c.

Pemindahan tugas PNS

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur a.

Pendidikan dan pelatihan formal

b.

Sosialisasi peraturan perundang undangan

c.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undanga

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.

Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

42

7.

c.

Penyusunan pelaporan prognosisi realisasi anggaran

d.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja a.

Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah

b.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan

c.

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

d.

Peningkatan profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur Latihan Kerja

8.

e.

Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan Keterampilan Kerja

f.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

g.

Pemeliharaan Rutin/Berkala saran bagi Pencari Kerja

h.

Rehabilitas Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Pelatihan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja a.

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

b.

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

c.

Kerjasama Pendikan dan Pelatihan

d.

Penyiapan Tenag Kerja Siap Pakai

e.

Pengembangan

Kelembagaan

Produktivitas

dan

Pelatihan

Kewirahusahaan f.

Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

g.

Monitorong, Evaluasi dan Pelaporan

h.

Perluasan Kerja Sistem dan Pelaporan 43

9.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a.

Pengendaliaan dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

b.

Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

c.

Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

d.

Sosialisasi berbagai Peraturan dan Pelaksanaan tentang Tenaga Kerja

e.

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

f.

Penyususnan Kebijakan Standarisasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

g.

Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

h.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

i.

Peningkatan

Kesejahteraan

Pekerja/buruh

melalui

penetapan

UMK/UMSK yang diusulkan oleh DEPEKAB j.

Peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Pembuatan PK, PP, PKB Jaminan LKS Bipartit dan Kopkar\

k.

Penyususnan Kebijakan Standarisasi Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan oleh Tripartit

l.

Penyuluhan Sistem Manajemen K3 bagi Pengusahaan

m. Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS di perusahaan n.

Penyuluhan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 44

a.

Penyuluhan Transmigrasi Lokal

b.

Pelatihan Transmigrasi Lokal

c.

Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

d.

Pengerahan dan fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

45

BAB II DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LANGKAT. penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan ketetapan

Recommend Documents