Satuan Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Satuan Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jenis Pelayanan : 1. Rekomendasi SIOP ( Surat Ijin Operasional Panti ) ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 1993 dan Menteri Sosial No. 39/HUK/1993 Tentang Pembinaan Orsos/LSM. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang

5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah 2 Persyaratan Pelayanan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Foto Copy Akte Notaris Foto Copy Pengesahan Sebagai Yayasan Menkum dan HAM (Jika Ada) Foto Copy AD – ART Susunan Pengurus Foto Copy KTP Pengurus Daftar Nama dan Identitas Kalayan Pas Foto Pengurus Ukuran 3x4 cm Foto Papan Nama, Foto Bangunan Kantor/Gedung dan Foto Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Pengurus Panti sosial mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat rekomendasi Penanda tanganan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas

Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah

Penyerahan surat rekomendasi kepada pengurus panti untuk dilanjutkan ke Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah

4 Jangka Waktu Penyelesaian

3 hari kerja jika berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi SIOP ( Surat Ijin Operasional Panti )

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

1 Meja dan Kursi 2 Komputer dan Printer 3 ruang kerja

8 Kompetensi Pelaksana

1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Perijinan SIOP 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )

9 Pengawasan internal

1 Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, 2 Kabid Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 2 Nomor Telpon Kantor 024 - 6925222 3 Kotak saran dan masukan

11 Jumlah Pelaksana

3 Orang

12 Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Penerbitan SIOP

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Nomor register surat rekomendasi

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 2. Pemberian Rekomendasi Pengajuan Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas hadiah undian Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK? 2005 tentang Ijin Undian Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Undian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Dilampiri Rencana Kegiatan 2 Surat Izin Usaha (SIUP) Kepanitiaan


1 2 3 4 5 6

Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat rekomendasi Penanda tanganan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan surat rekomendasi Bupati kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Pengajuan Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis


Meja, Kursi, Komputer, Printer, ruang kerja


1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pengajuan Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Penyelenggaraan Undian Gratis 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )


1 Kasi Bantuan dan jaminan Sosial 2 Kabid Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pemberian Rekomendasi Pengajuan Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Penyelenggaraan Undian Gratis


Nomor register surat rekomendasi


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Pelatihan Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6

Copy Akte Pendirian dan / Akte Perubahan Sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari Instansi yang Berwenang Daftar Nama Yang Dilengkapi Dengan Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK Copy Sesuai Dengan Tanda Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelatihan yang Akan Diselenggarakan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Profil LPK yang Meliputi Antara Lain : Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan


1 2 3 4 5 6

Pemohon mengajukan surat permohonan perijinan dan pendaftaran ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanda tanganan surat keputusan oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Keputusan kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Keputusan




1 Mengetahui aturan tentang Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )


1 Kasi Pelatihan dan Produktivitas Kerja 2 Kabid Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi



11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Peijinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja


Nomor register SK Kepala Dinas


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 4. Peningkatan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (Pencari Kerja) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Usia minimal 18 Tahun Ijasah minimal SMP/SLTP KTP Kab. Semarang Foto 4x6 sebanyak 2 lembar


1 2 3 4 5

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang melakukan Rekruitmen Peserta Nama-nama Peserta yang telah masuk kemudian diseleksi Kemudian dilaksanakan Pelatihan sesuai dengan jadwal Apabila telah selesai dibuatkan sertifikat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penyerahan Sertifikat kepada peserta



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Pelatihan




1 Mengetahui aturan tentang Peningkatan ketrampilan bagi Pencari Kerja ( Pencari Kerja) 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

5 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Ketrampilan Pencari Kerja ( Pencari Kerja)


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 5. Peningkatan Produktifitas Bagi Pekerja (Sudah Bekerja) No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah

2 Persyaratan Pelayanan

1 Ijasah minimal SLTP atau sederajat 2 KTP Kabupaten Semarang 3 Foto 4x6 sebanyak 2 lembar


1 2 3 4 5

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melakukan Rekruitmen Peserta Nama-nama Peserta yang telah masuk kemudian diseleksi Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan jadwal Pembuatan sertifikat bagi peserta pelatihan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penyerahan Sertifikat kepada peserta



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan



1 2 3 4

Meja dan Kursi Komputer dan printer ATK Ruang kerja


1 Mengetahui aturan tentang Peningkatan Produktivitas bagi Pekerja ( Sudah Bekerja) 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Ketrampilan Pencari Kerja ( Sudah Bekerja)


Nomor register Sertifikat Pelatihan


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 6. Kartu AK I (Kartu Kuning) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Ijazah asli/yang di legalisir Menunjukkan KTP asli Pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar Sertifikat ketrampilan yang dimiliki


1 2 3 4 5 6

Pemohon mengajukan surat permohonan Kartu AK I ( Kartu Kuning) ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Pengantar Kerja/Petugas antar Kerja melakukan wawancara langsung dengan pencari kerja untuk mengetahui bakat , minat dan kemampuan Pertugas membuatkan Kartu AK 1 ( Kartu Kuning) Penanda tanganan Kartu AK I ( Kartu Kuning) oleh Pengantar Kerja dan Pencari kerja Penyerahan Kartu AK I ( Kartu Kuning) kepada pemohon


15 menit jika berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Kartu AK I ( Kartu Kuning )


1 Meja dan Kursi 2 Komputer dan Printer 3 Ruang Kerja


1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Kartu AK I ( Kartu Kuning) 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )


1 Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja 2 Kabid Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi



11 Jumlah Pelaksana

7 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Penerbitan Kartu AK I (Kartu Kuning)


Nomor register kartu, Warna Khusus Kartu


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 7. Persetujuan Bursa Kerja Khusus (BKK) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6

Uraian Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.131/DPPTKDN/XI/2008 Tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6

Organisasi dan nama Pengelola BKK Sarana Kantor Untuk Kegiatan Antar Kerja Rencana Penyaluran Tenaga Kerja 1 Tahun Copy Surat Ijin Pendirian dan Surat Ijin Operasional dari Satuan Pendidikan Menengah/PT/SPK Surat Permohonan Persetujuan BKK dari yang bersangkutan Pas Photo Ketua BKK 3x4 cm sebanyak 2 lembar


1 2 3 4 5 6

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Ijin /Persetujuan Penanda tanganan surat ijin / Persetujuan oleh Kepala Dinas Penyerahan surat ijin/Persetujuan kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Persetujuan Bursa Kerja Khusus (BKK)


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Ijin / Persetujuan Bursa Kerja Khusus ( BKK) 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Penerbitan Surat Ijin /Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus ( BKK)


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 8. Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foto copy akte pendirian /akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang Foto copy surat keterangan domisili perusahaan Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) Foto copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku Foto copy anggaran dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja Foto copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 tahun yang dikuatkan dengan akta notaris Bagan struktur organisasi dan personil Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan


1 2 3 4 5 6

Pengurus mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat ijin Penanda tanganan surat ijin oleh Kepala Dinas Penyerahan surat ijin kepada pengurus



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Perijinan Pendirian Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS) 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Perijinan Pendirian Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS)


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 9. Rekomendasi Pendirian Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindunagn Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan Surat Ijin PPTKIS Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Surat Permohonan rekomendasi izin pendirian Kantor cabang oleh Direktur Utama kepada Kepala Dinas Nakertrans dan Kependudukan Prov Jateng Fotocopy SIUP PPTKIS dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Fotocopy Akte Pendirian PPTKIS dilegalisir SK. Pengangkatan Kepala Kantor Cabang dan Staf oleh Direktur Utama PPTKIS Surat Pernyataan tanggung jawab Direktur Utama PPTKIS terhadap operasional cabang Surat Kuasa pelimpahan kewenangan Kantor cabang untuk proses dokumen dan pemberangkatan Calon TKI dari Jawa tengah Rekomendasi dari Dinas Kab/Kota setempat Surat Keterangan Domisili kantor cabang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat Fotocopy KTP Calon Kepala Cabang setempat Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar Struktur Organisasi serta Job diskripsinya Daftar Inventaris kantor Cabang PPTKIS Undang-undang No, 7 /1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan Ijin Lingkungan dan H.O


1 2 3 4 5 6

Pengurus mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Rekomendasi Penanda tanganan surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Rekomendasi kepada pengurus



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Pendirian Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Rekomendasi Pendirian Cabang PPTKIS 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

4 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi Pendirian Cabang PPTKIS


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 10. Rekomendasi Paspor TKI ke Luar Negeri No 1 Dasar Hukum


Uraian Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindunagn Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan Surat Ijin PPTKIS Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.08/KA/VII/2011 tentang Pelaksanaan sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (SISKOTKLN) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7

Permohonan Rekom Pasport dari Kepala Cabang PPTKIS Foto copy Rekom Rekrut Foto copy Surat Ijin Pengarahan Daftar Nominasi Calon TKI Surat Perjanjian Penempatan Foto copy KTP/KK Surat Ijin Orang Tua/Suami-Istri


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Rekomendasi Penanda tanganan surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Rekomendasi kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Paspor TKI ke Luar Negeri


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Rekomendasi Paspor TKI ke Luar negeri 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi Paspor TKI ke Luar Negeri


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 11. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER .02/MEN/III/2008 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemohon dari Pengguna Tenaga Kerja Asing Daftar Isi Formulir Perpanjangan IMTA (TA.2) Foto copy IMTA yang masih berlaku Bukti Pembayaran dana Kompetensi Pengguna TKA Foto copy Polis Asuransi Laporan Pendidikan TKI Pendamping Foto copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku Foto copy KITAS dan Paspor Foto berwarna berukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Perpanjangan Ijin Penanda tanganan surat Perpanjangan Ijin oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Perpanjangan Ijin kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Perpanjangan ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA)


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Perpanjangan IMTA 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Perpanjangan IMTA


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 12. Pengesahan Peraturan Perusahaan No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.16/Men/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 Surat Permohonan dari Pemohon 2 Draf peraturan perusahaan 3 Bukti Peraturan sudah dikonsultasikan dengan wakil pekerja


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Berdasarkan hasil koreksi , jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Keputusan Penanda tanganan surat Keputusan oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Keputusan kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )


1 Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 2 Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan



11 Jumlah Pelaksana

6 Orang ( Mediator)


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Peraturan Perusahaan


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 13. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.16/Men/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 Surat Permohonan Pendaftaran 2 Draf Perjanjian Kerja Bersama


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Berdasarkan hasil koreksi,, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanda tanganan surat Keputusan oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Keputusan kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

6 Orang ( Mediator)


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 14. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 Surat Permohonan Pencatatan 2 Naskah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu


1 2 3 4 5 6

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Keputusan Penanda tanganan surat Keputusan oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Keputusan kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Keputusan Pencatatan Perjanjian Kerja waktu tertentu


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pencatatan PKWT 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

6 Orang ( Mediator)


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pencatatan PKWT


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 15. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 1 Dasar Hukum


Uraian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaianan Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 31 /Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Pemohon datang mengisi blanko pengaduan / melalui surat 2 Bukti-bukti perundingan / Risalah Bipartit


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan surat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang dilampiri Risalah Bipartit Petugas meneliti berkas pengaduan, kemudian memanggil para pihak yang berselisih, untuk diadakan sidang mediasi Bila selesa di tingkat mediasi dibuatkan Perjanjian Bersama, bila tidak selesai dibuatkan anjuran Penanda tanganan Perjanjian Bersama antara Pihak Perusahaan dan Pekerja disaksikan oleh Mediator Penyerahan surat Perjanjian Bersama kepada Para Pihak



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Perjanjian Bersama /Anjuran/Risalah Penyelesaian


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )


1 Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja 2 Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan



11 Jumlah Pelaksana

8 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 16. Penyelesaian Mogok Kerja / Unjuk Rasa No 1 Dasar Hukum




1 Adanya Pemberitahuan baik secara tertulis / lisan 2 Bukti-bukti perundingan / Risalah Bipartit 3 Tanda tangan penanggung jawab pemogokan


1 2 3 4 5

Adanya Pemberitahuan baik secara tertulis/lisan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas Mendatangi lokasi , mengidentifikasi permasalahan akan terjadinya mogok kerja Petugas melakukan Perundingan dengan para pihak yang melakukan pemogokan kerja Petugas meminta keterangan-keterangan mengenai terjadinya pemogokan kerja Penanda tanganan Perjanjian Bersama antara Pihak Perusahaan dan Pekerja disaksikan oleh Mediator



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Perjanjian Bersama /Anjuran/Risalah Penyelesaian Mogok Kerja


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Penyelesaian Mogok Kerja/Unjuk Rasa 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

4 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Penyelesaian Mogok Kerja/Unjuk Rasa


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 17. Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja No 1 Dasar Hukum




1 Pemohon datang mengisi blanko pengaduan / melalui surat 2 Bukti-bukti perundingan / risalah bipartit


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan surat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang dilampiri Risalah Bipartit Petugas meneliti berkas pengaduan, kemudian memanggil para pihak yang berselisih, untuk diadakan sidang mediasi Bila selesa di tingkat mediasi dibuatkan Perjanjian Bersama, bila tidak selesai dibuatkan anjuran Pembuatan Risalah Mediasi oleh Mediator Penyerahan Pernyataan Perjanjian Bersama kepada Para Pihak



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

1 Surat Perjanjian Bersama ( Bila selesai di tingkat mediasi ) 2 Surat anjuran tertulis ( Bila tidak selesai di tingkat mediasi ) 3 Risalah Penyelesaian PHK


1 2 3 4


1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )






11 Jumlah Pelaksana

8 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 18. Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 06/Men/2005 tentang Pedoman Verivikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 16/Men/2001 tentang Tatacara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Surat Pemohonan/Pemberitahuan Daftar nama anggota Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Susunan dan nama pengurus


1 2 3 4 5 6

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas persyaratan , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Nomor Buktu Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh Penanda tanganan surat Pencatatan oleh Kepala Dinas Penyerahan surat Pencatatan kepada pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

4 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 19. Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 32/Men/XII/2008 tentang Tatacara Pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan 2 Berita Acara Pembentukan 3 Nama-nama Pengurus


1 2 3 4

Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas Berita Acara Pembentukan, dan Nama-nama Pengurus jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan surat Keputusan Penanda tanganan surat rKeputusan oleh Kepala Dinas

5 Penyerahan surat Keputusan kepada pemohon 4 Jangka Waktu Penyelesaian


5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Keputusan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 20. Akte Ijin Pesawat Uap No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang Uap 1930 (Stoom Ordonnantie) Peraturan Uap 1930 (Stoom Verordening) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6

Surat Permohonan bermaterai Gambar Rencana Lengkap Sertifikasi Juru Las Sertifikasi material/bahan Perhitungan perencanaan lengkap Dokumen teknis Pembuatan peralatan tersebut


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan ke pengujian oleh Pengawas K3 /ahli K3 spesialis Pesawat Uapfisik danperalatan, Bejana tekan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk Pengawas/ ahli K3 melakukan survei lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya diterbitkan Akte Ijin Penanda tanganan Akte oleh Kepala Dinas Penyerahan Akte kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Akte Ijin Pesawat Uap


1 2 3 4 5

Kalkulator, Alat uji Meja dan Kursi Komputer dan printer ATK Ruang kerja


1 Pengawas ketenagakerjaan atau Ahli K3 Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekanan 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) Teknik


1 Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan 2 Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan



11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Perijinan Pemakaian Pesawat Uap di Perusahaan


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 21. Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01/Men/1982 Tentang Bejana Tekanan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6

Surat Permohonan Bermaterai Berkas Pengesahan Gambar Konstruksi Sertifikasi Juru Las Sertifikasi material/bahan Dokumen teknis Pembuatan peralatan tersebut Perhitungan Perencanaan lengkap


1 2 3 4

Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Pengawas/ ahli K3 melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas K3 /ahli K3 spesialis Pesawat Uap dan Bejana tekan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Pengesahan Pemakaian 5 Penanda tanganan Pengesahan pemakaian oleh Kepala Dinas 6 Penyerahan Pengesahan Pemakaian kepada Perusahaan 4 Jangka Waktu Penyelesaian


5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin pemakaian Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan


1 2 3 4 5



1 Pengawas ketenagakerjaan / Ahli K3 Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekanan 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) teknik





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 22. Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5

Surat Permohonan Bermaterai Berkas Pengesahan Gambar Konstruksi Sertifikasi material/bahan Dokumen teknis Pembuatan peralatan tersebut Copy SKP Perusahaan Pembuat


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas,/ jika lengkap survei diagendakan Pengawas K3 Spesialis ahli sudah K3 melakukan ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas K3 Spesialis /ahli K3 , jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Pengesahan Pemakaian Penanda tanganan Pengesahan pemakaian oleh Kepala Dinas Penyerahan Pengesahan Pemakaian kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi


1 2 3 4 5


1 Pengawas ketenagakerjaan atau Ahli K3 yang sudah Kursus Spesialis Listrik 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) Teknik






11 Jumlah Pelaksana

4 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 23. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5

Surat Permohonan Bermaterai Berkas Pengesahan Gambar Konstruksi Sertifikasi meterai/bahan Dokumen teknis Pembuatan peralatan tersebut Copy SKP Perusahaan Pembuat


1 Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang 2 Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan 3 Pengawas K3 / ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas K3 /ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut , jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Pengesahan Pemakaian 5 Penanda tanganan Pengesahan pemakaian oleh Kepala Dinas 6 Penyerahan Pengesahan Pemakaian kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut


1 2 3 4 5



1 Pengawas ketenagakerjaan atau Ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat Angkut 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) Teknik





11 Jumlah Pelaksana

4 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pemakaian Pesawat angkat dan angkut


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 24. Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/Men/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5

Surat Permohonan Bermaterai Berkas Pengesahan Gambar Konstruksi Sertifikat material/bahan Dokumen teknis Pembuatan peralatan tersebut Copy SKP Perusahaan Pembuat


1 Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang 2 Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan 3 Pengawas K3 / ahli K3 Spesialis Listrik melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas K3 /ahli K3 Spesialis Listrik, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Pengesahan tanganan Pengesahan pemakaian oleh Kepala Dinas Pemakaian 5 Penanda 6 Penyerahan Pengesahan Pemakaian kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir


1 2 3 4 5



1 Pengawas K3 / Ahli K3 Spesialis Listrik 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) teknik





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 25. Pengesahan Pemakaian Lift untuk Pengangkutan orang dan barang No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03/Men/1999 Tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5






5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin pengesahan Pemakaian Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang


1 2 3 4 5

Alat uji Meja dan Kursi Komputer dan printer ATK Ruang kerja


1 Pengawas K3 / Ahli K3 Spesialis Listrik 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) Teknik





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pemakaian Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 26. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik di tempat kerja No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-04-0225-2000 Mengenai PUIL 2000 di tempat kerja 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 2 3 4 5






5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin pengesahan Pemakaian Instalasi listrik di tempat kerja


1 2 3 4 5

Alat uji Meja dan Kursi Komputer dan printer ATK Ruang kerja


1 Pengawas K3 / Ahli K3 Spesialis Listrik 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) teknik





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pemakaian Instalasi Listrik di tempat kerja


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 27. Pengesahan Pemakaian Instalasi Alarm Kebakaran Automatik No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5



1 Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang 2 Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan 3 Pengawas K3 / ahli K3 Spesialis kebakaran melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas K3 /ahli K3 Spesialis Kebakaran, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Pengesahan Pemakaian 5 Penanda tanganan Pengesahan pemakaian oleh Kepala Dinas 6 Penyerahan Pengesahan Pemakaian kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat pengesahan Pemakaian Instalasi Alarm Kebakaran Automatik


Meja, Kursi, Alat Uji, Komputer, Printer, ruang kerja


1 Pengawas K3 / Ahli K3 Spesialis Kebakaran 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 ) Teknik





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pemakaian Instalasi Alarm kebakaran Automatik


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 28. Rekomendasi Alat Pelindung Diri No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan Bermaterai 2 Sertifikat material/bahan 3 Dokumen teknis Pembuatan peralatan tersebut


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan ijin /pengesahan pemakaian ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Pengawas Ketenagakerjaan melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan/pengujian kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta alat perlengkapan lainnya Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas Ketenagakerjaan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Rekomendasi Alat Pelindung Diri Penanda tanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan Rekomendasi kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Alat pelindung Diri


1 2 3 4



1 Pengawas Ketenagakerjaan dan Menguasai aturan tentang Rekomendasi alat Pelindung diri 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi alat pelindung diri


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 29. Rekomendasi Sanitasi, tempat duduk dan Penerangan di Tempat Kerja No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 07 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan 2 Dokumen teknis peralatan dan tempat kerja


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta sarana penunjang lain Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat ( setelah di periksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan) maka segera diproses untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penanda tanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan Surat Rekomendasi kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Syarat Kesehatan,kebersihan dan penerangan di tempat kerja


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Rekomendasi syarat kesehatan, kebersihan dan Penerangan di tempat kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi Syarat Kesehhatan, Kebersihan dan Penerangan di tempat kerja


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 30. Rekomendasi Kantin No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Kantin dan Ruang Makan di Tempat Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan 2 Dokumen teknis peralatan dan tempat makan


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta sarana penunjang lain Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat ( setelah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan) maka segera diproses untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penanda tanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan Surat Rekomendasi kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Kantin


1 2 3 4



1 pengawas Ketenagakerjaan dan Menguasai aturan tentang Kantin dan Ruang Makan di tempat kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi Kantin


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 31. Rekomendasi Catering yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 86 Tahun 1989 catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5

Surat permohonan Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (untuk pengelola catering) Hasil Lab Pemeriksaan Air yang dipergunakan untuk memasak Wajib lapor Ketenagakerjaan Ijin Laik Sehat dari Dinas Kesehatan


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta sarana penunjang lain Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat (setelah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan) maka segera diproses untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penanda tanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan Surat Rekomendasi kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja


1 2 3 4



1 Pengawas Ketenagakerjaan yang Menguasai aturan tentang Catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 32. Rekomendasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi Tenaga Kerja No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 02 /Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan 2 Surat Kerjasama dengan rumah sakit


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan kondisi fisik peralatan, alat pengaman serta sarana penunjang lain Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka apabila memenuhi syarat akan segera diproses untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penanda tanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan Surat Rekomendasi kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Rekomendasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK) bagi tenaga kerja


1 2 3 4



1 Pengawas Ketenagakerjaan dan Menguasai aturan tentang Rekomendasi JPK bagi tenaga kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi JPK bagi tenaga kerja


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 33. Rekomendasi Toilet No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 /Men/1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan 2 data teknis toilet di tempat kerja


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Rekomendasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas, jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan survei ke lokasi / lapangan/pengecekan/pemeriksaan kondisi toilet serta sarana penunjang lain Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan, jika memenuhi syarat akan segera diproses untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penanda tanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Penyerahan Surat Rekomendasi kepada Perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Toilet


1 2 3 4



1 Pengawas Ketenagakerjaan dan menguasai aturan tentang Rekomendasi Toilet 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Rekomendasi Toilet


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 34. Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan (P2K3) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04 /Men/1987 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukkan ahli K3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Permohonan 2 Susunan Panitia P2K3 3 Data Ketenagakerjaan


1 2 3 4 5

Perusahaan mengajukan surat permohonan surat ijin pengesahan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas/ pengecekan susunan panitia sesuai Kepmenaker , jika sudah lengkap diagendakan Berdasarkan hasil analisa Pengawas Ketenagakerjaan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Surat Keputusan Penanda tanganan SK pengesahan oleh Kepala Dinas Penyerahan SK P2K3 kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin pengesahan P2K3


1 2 3 4



1 Pengawas Ketenagakerjaan dan Mengetahui aturan tentang SK Pengesahan P2K3 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan P2K3


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 35. Pengesahan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 /Men/1982 Pelayanan Kesehatan Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5

Surat Permohonan Surat Pernyataan bertanggungjawab dari dokter perusahaan Mengisi blanko fasilitas kesehatan kerja di poloklinik SIP/SID Dokter penanggung jawab poliklinik Ada Petugas Paramedis


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan surat ijin pengesahan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas/ pengecekan susunan panitia sesuai Kepmenaker , jika sudah lengkap diagendakan Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil survei, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk diterbitkan Surat Keputusan pengesahan Penanda tanganan surat Keputusan Pengesahan oleh Kepala Dinas Penyerahan Surat keputusan Pengesahan kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pengesahan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pengesahan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pengesahan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 36. Sertifikasi Operator Pesawat Uap No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 4

Uraian Undang-undang Uap tahun 1930 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01 /Men/1988 tentang Kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Surat Keterangan dari Perusahaan Copy Ijasah terakhir Surat Keterangan Sehat dari Dokter Copy KTP


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihanjika danmemenuhi sertifikasi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat Pelatihan dan Surat Berdasarkan hasil Pelatihan, Ijin Operator (SIO) Pesawat Uap Proses Penandatanganan SIO oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan surat ijin operator ( SIO) kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Pelatihan dan Surat Ijin Operator Pesawat Uap


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Operator Pesawat Uap 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Operator Pesawat Uap


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 37. Sertifikat Operator Forklift/Angkat angkut No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 /MEN/VII/2010 Tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4



1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihanjika danmemenuhi sertifikasi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat Pelatihan dan Surat Berdasarkan hasil Pelatihan, Ijin Operator (SIO) Pesawat Angkat dan Angkut Proses Penandatanganan SIO oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan surat ijin operator ( SIO) kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Operator Angkat dan Angkut


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Operator Angkat dan Angkut 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Operator Angkat dan Angkut


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 38. Sertifikat Operator Teknisi Listrik No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Keputusan Dirjen Binawas Depnakertrans No.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi K3 Tehnisi Listrik Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4



1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihanjika danmemenuhi sertifikasi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat Pelatihan dan Surat Berdasarkan hasil Pelatihan, Ijin Operator (SIO) Pesawat Uap Proses Penandatanganan SIO oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan surat ijin operator ( SIO) kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Operator Teknisi Listrik


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Setifikasi Operator Teknisi Listrik 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Operator Teknisi Listrik


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 39. Sertifikasi Teknisi Lift No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal SK Dirjen Binwasnaker No. 407/BW/1999 tentang persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4



1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihanjika danmemenuhi sertifikasi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat Pelatihan dan Surat Berdasarkan hasil Pelatihan, Ijin Teknisi Lift Proses Penandatanganan SIO oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan surat ijin operator ( SIO) kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Teknisi Lift


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Lift 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Teknisi Lift


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 40. Sertifikasi Juru Las No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 /Men/1982 Klasifikasi Juru Las Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4



1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihan dan sertifikasi Berdasarkan hasil Pelatihan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat Pelatihan Juru las Proses Penandatanganan Sertipikat oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan surat ijin operator ( SIO) kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Juru Las


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Juru Las 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Juru Las


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 41. Sertifikasi Ahli K3 No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 /Men/1992 tentang tata cara penunjukkan kewajiban dan wewenang keselamatan dan kesehatan kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Surat Keterangan dari Perusahaan Copy Ijasah terakhir minimal sarjana muda Surat Keterangan Sehat dari Dokter Copy KTP


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihan dan sertifikasi Berdasarkan hasil Pelatihan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat Pelatihan Ahli K3 Proses Penandatanganan Sertipikat oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan Sertipikat Ahli K3 kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Ahli K3


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Ahli K3 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Ahli K3


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 42. Sertifikasi Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 /Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan keselamatan kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6

Surat Keterangan dari Perusahaan Copy Ijasah terakhir Surat Keterangan Sehat dari Dokter Copy KTP Copy Pelatihan Hyperkes Copy SIP /SID


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihan dan sertifikasi Berdasarkan hasil survei Pengawas Ketenagakerjaan ke lapangan, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan SK Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Proses Penandatanganan SK oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan SK kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja


1 2 3 4



1 Pengawas Ketenagakerjaan dan mengetahui aturan tentang Sertifikasi Dokter Pemeriksa Kesehatan Tempat Kerja 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Dokter Pemeriksa Kesehatan Tempat Kerja


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 43. Sertifikasi Petugas Teknis Penanggulangan Kebakaran No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 186 /Men/1999 Tentang unit penanggulangan Kebakaran di tempat kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Surat Keterangan Perusahaan Blanko permohonan ijin Sertifikat Ketrampilan Ijasah terakhir


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan Sertipikasi Operator ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihan jika dan memenuhi sertifikasi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan ke Kemenakertrans RI Jakarta untuk diterbitkan Sertipikat petugas teknis Berdasarkan hasil Pelatihan, penanggulangan kebakaran Proses Penandatanganan SK oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans R.I Penyerahan SK kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Petugas Teknis Penanggulangan Kebakaran


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Petugas Teknis Penanggulangan Kebakaran 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Petugas Teknis Penanggulangan Kebakaran


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 44. Sertifikasi Petugas P3K No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 /MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat kerja Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Keterangan Perusahaan 2 Surat Keterangan sehat dari dokter 3 Ijasah terakhir


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan pengesahan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihan dan Sertifikasi, survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil pelatihan P3K, jika memenuhi syarat maka segera diproses untuk dibuatkan laporan hasil penelitian dan diterbitkan sertipikat pelatihan Penanda tanganan sertipikat pelatihan oleh Dirjen Binwasnaker Kemenakertrans R.I Jakarta Penyerahan sertipikat pelatihan kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertifikat Petugas P3K


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Petugas P3K 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Petugas P3K


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 45. Sertifikasi Pelatihan hyperkes bagi Paramedis Perusahaan No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01 /Men/1979 tentang Kewajiban latihan hyperkes bagi paramedis perusahaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 Surat Keterangan Perusahaan 2 Surat Keterangan sehat dari dokter 3 Ijasah terakhir


1 2 3 4 5 6

Perusahaan mengajukan surat permohonan pengesahan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang Petugas meneliti berkas , jika sudah lengkap diagendakan Petugas melakukan Pelatihan dan Sertifikasi, survei ke lokasi / lapangan Berdasarkan hasil pelatihan, jika memenuhi syarat maka segera diproses dan dibuatkan laporan hasil pelatihan untuk diterbitkan Sertipikat pelatihan Penanda tanganan sertipikat pelatihan oleh Dirjen Binawas Kemenakertrans R.I Jakarta Penyerahan sertipikat kepada perusahaan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Sertipikat Paramedis Perusahaan


1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Sertifikasi Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )





11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Sertifikasi Paramedis Perusahaan


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Jenis Pelayanan : 46. Pelatihan di BLK No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 2 3 4 5

Usia minimal 17 Tahun Pendidikan minimal SLTP Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar Sehat Jasmani dan Rohani Mengisi Biodata


1 2 3 4 5 6

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Semarang memasang/memberikan pengumuman tentang pelatihan Calon Siswa mendaftar di BLK sesuai dengan bakat dan minat Calon siswa yang memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti pelatihan Siswa mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan bakat sampai dengan selesai Penandatanganan serifikat oleh Kepala Dinas Penyerahan Sertifikat kepada siswa yang lulus


1 Bulan

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan



1 2 3 4



1 Mengetahui aturan tentang Petunjuk teknis Pelayanan Pelatihan di BLK 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Pendidikan minimal Sarjana ( S1 )


1 Kepala UPTD Balai Latihan Kerja 2 Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi



11 Jumlah Pelaksana

3 Orang


Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelatihan di BLK


Nomor register


Setiap 1 Tahun

Satuan Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Recommend Documents