KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA NOMOR: 188/891 /410.111/2016 TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA TAHUN 2015 KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD; b. bahwa

dari

beberapa

konsultasi

dan

koordinasi

ke

Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari hasil Asistensi SAKIP maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama SKPD ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2015 ; Mengingat

: 1.

Undang

–

Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 2.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

3.

Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

1

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan

Tata

Cara

Reviu

Atas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah ; 5.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015.

6.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.

7. Peraturan Walikota Blitar nomor : 27 Tahun 2014 tentang Tentang Tugas Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan

rencana

kerja

dan

anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renca Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2011 – 2015. KEDUA

: Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

dan

evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dan disampaikan kepada Walikota Blitar maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :Blitar Pada tanggal :6 April 2015 KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAH Pembina utama Muda NIP. 19680812 198803 2 006 2

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KOTA BLITAR NOMOR : 88/891/460.111/2016 TANGGAL : 6 April 2015 SKPD

:

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KOTA BLITAR

VISI

:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA

MISI

: 1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja. 3. Membina

hubungan

perlindungan

industrial

yang

kerja

untuk

tenaga

harmonis

dan

meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja ; TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan

keterampilan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS serta Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial( PSKS) 2. Tercapainya

penurunan

angka

pengangguran

dengan

meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi. 3.

Menciptakan

hubungan

kerja

yang

harmonis

dan

berkeadilan sosial sehingga tercipta ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja. TUGAS

:

POKOK

menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

FUNGSI

:

a. perumusan kebijakan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan peraturan perundangundangan ;

3

b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta pelayanan umum

di

bidang

sosial,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian; d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

RENSTRA

UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER

CAPAIAN TARGET IKU

DATA

4

5

1

2

1

Meningkatkan

(%) PMKS

Jumlah PMKS yang

kualitas

yang

memperoleh bantuan

pelayanan

memperoleh

sosial untuk pemenuhan

dasar

bantuan

kebutuhan dasar

kesejahteraan

sosial untuk

sosial bagi

pemenuhan

Jumlah PMKS yang

PMKS

kebutuhan

seharusnya mendapat

dasar

bantuan

Meningkatnya

%

JumlahTenaga Kerja

Kualitas

peningkatan

yang dilatih

pencari

kualitas

kerja

Tenaga Kerja

2

3

x 100 %

x 100 %

terdaftar

ditempatkan

yang

Jumlah pencaker yang

ditempatkan

terdaftar

Penempatan Produktifitas

yang mendaftar Jumlah pencaker yang

Bidang dan

JumlahTenaga Kerja

% pencaker

Bidang Sosial

Kerja x 100 %

Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja

4

3

Meningkatnya

%

Jumlah perusahaan taat

kesadaran

perusahaan

aturan ketenagakerjaan

hukum

taat aturan

perusahaan di

ketenaga-

bidang

kerjaan

x 100 %

Jumlah perusahaan

Bidang Pengawasan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial

ketenagakerja

Kriteria perusahaan taat

an

hukum ketenagakerjaan: 1. Menerapkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 2. Menerapkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Menerapkan UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatanKerja (K3) 4. Karyawan / pekerja diikutkan kepesertaan BPJS 5. Menerapkan UMK

Blitar, 6 April 2015 KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda NIP. 19680812 198803 2 006

5

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015 TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar diatur dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2014 , Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

NO

SASARAN STRATEGIS 2 1 1 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA CAPAIAN TARGET IKU 4 5 Jumlah PMKS yang X 100% Bidang Sosial memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya mendapat bantuan (%) Penyandang cacat Jumlah Penyandang fisik dan mental, serta cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak serta lanjut usia tidak potensial yang telah potensial yang telah menerima jaminan menerima jaminan sosial sosial

2 Menumbuhkan

kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS

% Keluarga Miskin yang mandiri

Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial Jumlah Keluarga Miskin yang Mandiri

X

100%

Bidang Sosial

X

100%

Bidang Sosial

X

100%

Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan % Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang mandiri

Jumlah WRSE yang mandiri Jumlah WRSE yang mendapatkan pelatihan keterampilan

KET. 6

% Orang terlantar yang Jumlah Orang terlantar mendapatkan yang mendapatkan pelayanan pelayanan

X

100% Bidang Sosial

X

100% Bidang Sosial

X

100% Bidang Sosial

Orang terlantar yang mengajukan pelayanan % Penyandang Jumlah Penyandang Disabilitas yang mandiri Disabilitas yang mandiri Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan

3 Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

% Karang Taruna yang Jumlah Karang Taruna terampil yang terampil Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan/pelatihan % PSM yang terampil

Jumlah PSM yang terampil Jumlah PSM yang mendapatkan pelatihan

X

100% Bidang Sosial

% Tagana yang terampil

Jumlah Tagana yang terampil

X

100% Bidang Sosial

X

100% Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja

Jumlah Tagana yang mengikuti Diklat Penanganan Bencana 4 Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja

% Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan % tenaga kerja yang Jumlah tenaga kerja yang X mendapatkan pelatihan mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kewirausahaan


Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

% Naker binaan yang terdaftar yang ditempatkan

Jumlah Naker binaan yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah Naker binaan yang terdaftar

X


5 Meningkatnya perluasan kesempatan kerja

% penyebarluasan informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja

6 Meningkatnya % pemeriksaan kesadaran hukum perusahaan para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan

Jumlah penyebarluasan informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja

Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja

Jumlah perusahaan yang X diperiksa Jumlah perusahaan yang mengajukan ijin pemeriksaan

% penyelesaian Jumlah penyelesaian perselisihan Hubungan perselisihan Hubungan Industrial di Industrial di Perusahaan Perusahaan

X

100% Bidang Pengawasan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial


Jumlah perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan yang dilaporkan 7 Meningkatkan penegakan peraturan perundangan

% pembinaan keperusahaan mengenai syarat-syarat kerja, tata cara pembentukan peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama

Jumlah pembinaan keperusahaan mengenai syarat-syarat kerja, tata cara pembentukan peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama

Bidang Pengawasan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial

Melindungi pekerja % pengujian peralatan Jumlah Pengujian melalui ketaatan di perusahaan Peralatan di perusahaan peraturan perundangan Jumlah Pengajuan ketenagakerjaan Pengujian Peralatan di perusahaan

X


Meningkatkan kesejahteraan pekerja

X


Jumlah kasus yang X diselesaikan dengan Perjanjian bersama ( PB )


% pekerja/buruh yang menjadi peserta Jaminan Sosial

Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jaminan Sosial Jumlah pekerja/buruh

Mewujudkan % kasus yang hubungan industrial diselesaikan dengan yang harmonis Perjanjian bersama

Jumlah kasus yang dilaporkan

% kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan

Jumlah kasus PHI yang dapat diselesaikan Jumlah kasus PHI yang yang dilaporkan

X


Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda NIP. 19680812 198803 2 006

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Recommend Documents