1 2 3
Lab Inovasi Nama Instansi/ SKPD Judul Inovasi
4 5
Telp Instansi E-mail Inovasi
6
Penanggung Jawab Inovasi Deskripsi inovasi
7
: Kota Pontianak : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak : Pemotretan Data PMKS (Homeless) Kota Pontianak Berbasis IT Dalam Rangka Konektifitas dan Sinergisitas Data Antar Dinas : (0561)733787 :
[email protected] : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak :
Latar Belakang Pontianak merupakan Kota Jasa dengan kesibukan dan intensitas penduduknya yang tinggi. Sebagai Kota Jasa, Pontianak terus berbenah dan bekerja keras juga dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan program pengentasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dimana pemerintah telah meluncurkan program perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya. Untuk penetapan sasaran program (targeting) tersebut, menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2011 (PPLS-2011). Pelaksanaan PPLS-2011 menggunakan pendekatan sistem rumah tangga sehingga masyarakat miskin yang tinggal di luar sistem rumah tangga tidak tercakup dalam BDT. Mereka adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non-register, seperti penghuni panti sosial, gelandangan, pengemis, pemulung dan sebagainya. Sebagai implikasinya mereka tidak terjangkau oleh program perlindungan dan jaminan sosial tersebut. Dimana Penduduk non-register yang berbasis non-panti sosial dan di luar rumah tangga, tersebut selanjutnya disebut “(Homeless)”. Adanya data yang akurat akan menunjang percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak melalui program perlindungan dan jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat. Tujuan Untuk menghasilkan Data base PMKS (Homeless) Kota Pontianak Manfaat Publik dapat mengakses data Homeless Kota
8 9
Indikatior Keberhasilan
:
Pontianak, dan Membantu Pemerintah dalam menyediakan data yang dijadikan dasar membuat kebijakan. Sasaran Masyarakat Kota Pontianak Tersedianya data Homeless Kota Pontianak yang Akurat
Tahapan Kegiatan : Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Up-Date data Up-date Data 1. DISKUSI TENTANG HOMELESS (MINGGU KE 2 FEBRUARI) 2. IDENTIFIKASI MASALAH (MINGGU KE 3 FEBRUARI) 3. MEMBENTUK TIM PELAKSANA PENDATAAN (MINGGU KE 4 FEBRUARI) 4. PENJELASAN KE TIM TERKAIT METODE PENDATAAN HOMELESS (MINGGU KE 1MARET) 5. PEMBAGIAN KUISONER KE TIM PDAN PERALATAN SURVEI (MINGGU KE 2 MARET) 6. SAMPLING PENDATAAN HOMELESS (MINGGU KE 3 MARET) 7. PENGINPUTAN SAMPEL DATA KE SISTEM (MINGGU KE 4 MARET) 8. EVALUASI TAHAP PERTAMA(MINGGU KE 2APRIL) 9. KUNJUNGAN KE TARGET HOMELESS DIKOTA PONTIANAK (MINGGU KE 3 APRIL-MINGGU KE 4 JUNI) 10. PENGIMPUTAN DATA KE SISTEM SECARA KESELURUHAN (MINGGU KE 2 JUNI) 11. EVALUASI TAHAP AKHIR (MINGGU KE 1 JULI) 10 Daftar Bukti : (lampirkan Dokumentasi, Foto, daftar Hadir, Penugasan, Dokumen Lainnya
11
RENCANA INOVASI PEMOTRETAN DATA PMKS (HOMELESS) KOTA PONTIANAK BERBASIS IT DALAM RANGKA KONEKTIFITAS DAN SINERGISITAS DATA ANTAR DINAS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK
NO 1
KEGIATAN DISKUSI TENTANG HOMELESS
2
IDENTIFIKASI MASALAH
3
MEMBENTUK TIM PELAKSANA PENDATAAN
4
PENJELASAN KE TIM TERKAIT METODE PENDATAAN HOMELESS PEMBAGIAN KUISONER KE TIM PDAN PERALATAN SURVEI SAMPLING PENDATAAN HOMELESS PENGINPUTAN SAMPEL DATA KE SISTEM EVALUASI TAHAP PERTAMA
5 6 7 8
PELAKSANA KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK KEPALA DINAS DAN KEPALA BIDANG SOSIAL
WAKTU MINGGU KE 2 FEBRUARI
OUTPUT GAMBARAN UMUM HOME LESS DIKOTA PONTIANAK
MINGGU KE 3 FEBRUARI
DISKUSI TERBATAS
KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG SOSIAL DAN KASI KEPALA BIDANG SOSIAL
MINGGU KE 4 FEBRUARI
DAFTAR MASALAH HOMELESS YANG ADA DIKOTA PONTIANAK INFORMASI HOMELESS TERKINI SK TIM
JUKLAK, BAHAN SOSIALISASI
DISKUSI TERBATAS
TIM YANG DITUNJUK TIM YANG DITUNJUK OPERATOR
MINGGU KE 2 MARET MINGGU KE 3 MARET MINGGU KE 4 MARET MINGGU KE 2APRIL
KUISONER DAN PERLENGKAPAN SURVEI DATA PMKS (HOMELESS)
DISKUSI TERBATAS SURVEI
RECORDING DATA PMKAS (HOMELESS) INVENTARIS KENDALA DILAPANGAN
PROGRAMING
KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG
MINGGU KE 1MARET
METODE DISKUSI TERBATAS
KET RANCANGAN
DISKUSI TERBATAS
DISKUSI TERBATAS
UJI COBA
9 10 11
KUNJUNGAN KE TARGET HOMELESS DIKOTA PONTIANAK PENGIMPUTAN DATA KE SISTEM SECARA KESELURUHAN EVALUASI TAHAP AKHIR
SOSIAL DAN KASI TIM YANG DITUNJUK OPERATOR KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG, DAN KASI
MINGGU KE 3 APRIL-MINGGU KE 4 JUNI MINGGU KE 2 JUNI MINGGU KE 1 JULI
DATA PMKS (HOMELESS)
SURVEI
RECORDING DATA PMKAS (HOMELESS) DATA HOMELESS KOTA PONTIANAK YANG AKURAT.
PROGRAMING DISKUSI TERBATAS
KEPALA DINAS SOSILA DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIAAK
DRH. ASWIN DJA’FAR PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP:19630901 199103 1 007
IMPLEMENTASI
EVALUASI
12. PELAKSANAAN INOVASI PEMOTRETAN DATA PMKS (HOMELESS) KOTA PONTIANAK BERBASIS IT DALAM RANGKA KONEKTIFITAS DAN SINERGISITAS DATA ANTAR DINAS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK NO 1
KEGIATAN DISKUSI TENTANG HOMELESS
PELAKSANA WAKTU OUTPUT METODE KET KEPALA DINAS SOSIAL MINGGU KE 2 GAMBARAN UMUM HOME DISKUSI TERBATAS DAN TENAGA KERJA FEBRUARI LESS DIKOTA PONTIANAK KOTA PONTIANAK Diskusi tentang rencana pendataan homeless dilaksakanan pada tanggal 12 Februari Tahun 2016, diskusi ini dihadiri oleh pejabat structural dan bidang sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Homeless khususnya yang berada diwilayah kota Pontianak.
2
IDENTIFIKASI MASALAH
KEPALA DINAS DAN KEPALA BIDANG SOSIAL
MINGGU KE 3 FEBRUARI
DAFTAR MASALAH DISKUSI TERBATAS HOMELESS YANG ADA DIKOTA PONTIANAK INFORMASI HOMELESS TERKINI Identifikasi masalah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016, hasil diskusi tentang identifikasi ini diantaranya 1. definisi (Homeless) adalah “Seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur
dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, (Homeless) sering menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat (Homeless) berada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pemulung”. 2. Homeless yang teridentifikasi sementara diduga didaerah waduk kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, dan kesusteran jalan Kartini kelurahan Darat Skip Pontianak Kota, dan gang Semut Kelurahan tanjung Hulu kecamatan Pontianak Timur.
3
4
MEMBENTUK TIM PELAKSANA PENDATAAN
KEPALA DINAS, MINGGU KE 4 SK TIM DISKUSI TERBATAS KEPALA BIDANG FEBRUARI SOSIAL DAN KASI Tim pelaksana telah terbentuk sesuai dengan SK kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. PENJELASAN KE TIM TERKAIT KEPALA BIDANG MINGGU KE JUKLAK, BAHAN SOSIALISASI DISKUSI TERBATAS METODE PENDATAAN HOMELESS SOSIAL 1MARET Penjelasan kepada tim dihadiri oleh tim yang telah di SK kan dari unsure structural, staf, TKSK, PSM, dan PKH.
5
6
PEMBAGIAN KUISONER KE TIM TIM YANG DITUNJUK MINGGU KE 2 KUISONER DAN DISKUSI TERBATAS PDAN PERALATAN SURVEI MARET PERLENGKAPAN SURVEI Kuisoner yang dibagikan sesuai dengan yang telah dibuat oleh kementerian Sosial Republik Indonesia, kuisoner ini terdiri atas lima lembar setiap bundelnya. Masing masing TKSK mendapat kuisoner Homeless.
SAMPLING PENDATAAN HOMELESS
TIM YANG DITUNJUK
MINGGU KE 3 DATA PMKS (HOMELESS) SURVEI MARET Sampling yang dilakukan bertempat di adaerah waduk kelurahan Benua melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, adapun objek yang dijadikan sampel adalah 4 objek.
7
8
PENGINPUTAN SAMPEL DATA KE OPERATOR MINGGU KE 4 RECORDING DATA PMKAS PROGRAMING SISTEM MARET (HOMELESS) Penginputan data ke sistem SIKS masih dalam Proses pengimputan, dan masih berkonsultasi intensif dengan operator SIKS pusat.
EVALUASI TAHAP PERTAMA
KEPALA DINAS, MINGGU KE 2 INVENTARIS KENDALA DISKUSI TERBATAS KEPALA BIDANG APRIL DILAPANGAN SOSIAL DAN KASI Evaluasi diadakan pada tanggal 18 April 2016, adapun hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. :
1. Objek yang didata susah ditemui karena mereka tidak memiliki jam kerja yang jelas. 2. Hubungan sosial dengan masyarakat sekitar kurang mengenal karena kesibukan mencari nafkah.
3. Server data masih dalam proses konsultasi dan kordinasi dengan IT kementerian Pusat
9
KUNJUNGAN KE TARGET HOMELESS DIKOTA PONTIANAK
TIM YANG DITUNJUK
MINGGU KE 3 APRIL-MINGGU KE 4 JUNI
10
PENGIMPUTAN DATA KE SISTEM SECARA KESELURUHAN EVALUASI TAHAP AKHIR
OPERATOR
MINGGU KE 2 JUNI MINGGU KE 1 JULI
11
KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG, DAN KASI
DATA PMKS (HOMELESS)
SURVEI
RECORDING DATA PMKAS (HOMELESS) DATA HOMELESS KOTA PONTIANAK YANG AKURAT.
PROGRAMING DISKUSI TERBATAS
1. Dari hasil pendataan secara manual diperoleh kesimpulan bahwa hampir seluruh Homeless yang terdata adalah warga Pontianak. Mereka tidak memiliki kartu jaminan sosial, jaminan kesehatan dan tidak memperoleh bantuan dari pemerintah
2. Mereka tinggal di atas tanah pemerintah, kuburan ataupun pinggiran sungai yang tidak memiliki sertifikat hak milik. 3. Server data masih dalam proses konsultasi dan kordinasi dengan IT kementerian Pusat, sehingga untuk hasil yang terinput dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat masih belum dapat ditampilkan. 4. Rencana konsultasi diakhir bulan Agustus ini.
KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIAAK
DRH. ASWIN DJA’FAR PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP:19630901 199103 1 007
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH DALAM RANGKA PENDAFATARAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK
1 2
Lab. Inovasi Nama Instansi/SKPD
: :
3
Judul Inovasi
:
4 5 6
Telp. Instansi E-mail Instansi Penanggung Jawab Inovasi
: : :
7
Deskripsi Inovasi
:
KOTA PONTIANAK DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH DALAM RANGKA PENDAFATARAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK (0561) 732634 – 733787 / FAX. (0561) 733787
[email protected] KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK a. Latar Belakang Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara pemberi kerja atau Pengusaha dengan Pekerja/Buruh salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah Menerbitkan Regulasi yang bertujuan menciptakan Hubungan Industrial yang saling memperkuat dan saling melindungi antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Salah satu unsur perlindungan pekerja/buruh adanya Jaminan Hak-hak Pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu”. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Perjajian Kerja untuk Pekerja dengan sistem kontrak selama 2 tahun dan diperpanjang paling lama 1 tahun. Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah Perjanjian Kerja untuk Pekerja Tetap. Pekerja yang bekerja atas dasar Perjanjian Kerja seperti ini tidak di batasi waktu. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Perusahaan dapat Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Kain melalui Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis”. Pada sisi lain Perturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyebutkan bahwa Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Perusahaan Pemberi Kerja wajib didaftarkan kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dengan melampirkan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 tahun 2014 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh harus dicatatkan pada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan tempat pekerjaan dilaksanakan. Berdasarkan kondisi faktual saat ini, banyak perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang melaksanakan pekerjaan di Kota Pontianak berdasarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja / buruh dan perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja / buruh tidak mendaftarkan dan mencatatkan perjanjian kerjanya pada Dinsosnaker Kota Pontianak. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidaktahuan pengusaha terhadap kewajiban mendaftarkan dan mencatatkan perjanjian kerja, keengganan dan ketidakmauan untuk melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja serta faktor kerumitan dan birokrasi yang diniai agak berbelit. Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja ini memiliki fungsi yang sangat strategis karena dibalik kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja terdapat upaya perlindungan hak-hak pekerja yang hubungan kerjanya didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam hubungan kerja yang terbentuk berdasarkan PKWT ini atau biasa disebut dengan kerja kontrak, hak-hak pekerjanya agak berbeda dengan hak-hak pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap. Dengan kondisi seperti ini, perlindungan terhadap hakhak pekerja yang bekerja berdasarkan PKWT melalui pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh menjadi sangat penting. Kondisi ideal yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah terbentuknya pemahaman dan kesanggupan / kesediaan Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja / Buruh untuk melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerjanya dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan dan pekerja / buruh pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak. Berkaitan dengan hal tersebut, Inovasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Bidang Tenaga Kerja adalah pembinaan berbasis edukasi persuasif terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan di Kota Pontianak melalui kunjungan langsung yang bersifat door to door ke Perusahaan tersebut. Dalam kunjungan edukasi persuasif ini, kepada Perusahaan lebih ditekankan untuk memahami dan melaksanakan Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja dengan tidak mengedepankan sanksi. b. Tujuan 1. Memberikan pemahaman kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh tentang pentingnya pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja dalam rangka tertib administrasi. 2. Memberikan pemahaman kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh tentang pentingnya jaminan kepastian hak – hak pekerja / buruh sebagai mitra pengusaha. 3. Adanya kesedian / kesanggupan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh melaksanakan pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja. 4. Terstimulasinya Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh lain untuk melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 5. Tersedianya data yang valid tentang Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh yang telah melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 6. Terlaksanananya Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian kerja pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak. 7. Sebagai pola pembinaan yang efektif berbasis Edukasi dengan tidak mengedepankan sanksi. 8. Sebagai faktor pendorong Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh yang baru untuk melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 9. Sebagai bagian dari upaya pendekatan pelayanan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 10. Terlaksananya perlindungan dan hak-hak pekerja / buruh yang berdampak pada peningkaatan kualitas dan produktifitas kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh.
c. Manfaat 1. Tersedianya data perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 2. Terlaksananya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat – Sayarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat – Sayarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 3. Terwujudnya pola baru pembinaan dan pengawasan yang optimal terhadap kewajiban mendaftarkan dan mencatatkan perjanjian kerja oleh perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh. 4. Terbangunnya alur alternatif pelayanan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 5. Sebagai media sosialisasi dan konsultasi dua arah tentang hal-hal yang berkaitan dengan aturan normatif ketenagakerjaan antara Dinsosnaker Kota Pontianak dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh. d. Sasaran Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang melaksanakan Pekerjaan di Kota Pontianak.
8
Indikator Keberhasilan : 1. Terbentuknya pemahaman perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tentang pentingnya pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 2. Terjaminnya hak-hak pekerja/buruh dalam kaitannya dengan PKWT. 3. Terlaksananya pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 4. Tersedianya data Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja. 5. Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja/buruh.
9
Tahapan Kegiatan/milestone : Jangka Pendek Jangka Menengah Rapat Perencanaan Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ke Dinsosnaker Kota Pontianak
1
2
Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
3
Rapat Tim Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Koordinasi Dan Persiapan Sosialisasi Juklak
Jangka Panjang Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ke Dinsosnaker Kota Pontianak
4
Kunjungan ke Salah Satu Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
5
Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh pada Dinsosnaker Kota Pontianak
6
Monitoring dan Evaluasi
7
Kunjungan ke Seluruh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
8
Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ke Dinsosnaker Kota Pontianak
9
Monitoring dan Evaluasi
10
Daftar Bukti : (Dokumentasi, Foto, Daftar Hadir, Penugasan, dan Dokumen lainnya).
RINCIAN OPERASIONAL KEGIATAN INOVASI No 11
12
Fokus Kegiatan Perencanaan Inovasi
Pelaksanaan Inovasi
Waktu 12 Januari 2016
Rincian Kegiatan Rapat Perencanaan
23 Februari 2016
Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
25 Februari 2016
Rapat Tim Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Koordinasi Dan Persiapan Sosialisasi Juklak
08 Maret 2016
Kunjungan Salah Perusahaan
ke Satu
Kendala dan Solusi
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
13
Monitoring dan Evaluasi Internal
28 Maret 2016
Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh pada Dinsosnaker Kota Pontianak
05 April 2016
Monitoring Evaluasi
dan
15 April s/d 30 Juni 2016
Kunjungan ke Seluruh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
01 s/d 30 Juni 2016
Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Kerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ke Dinsosnaker Kota Pontianak
12 Juli 2016
Monitoring Evaluasi
dan
Masih ada perusahaan yang belum melengkapi persyaratan pendaftaran dan pencatatan perjanjian kerja
