Analisis Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Hendra Wijayanto, Didik G. Suharto, Rina Herlina Haryanti Magister Administrasi Publik, Program PASCASARJANA UNS
[email protected] ABSTRACT Various problems related to social wellfare still become the priority agenda of the government. Neglected elderly has problems in achieving well-being. To resolve the issue Dinsosnakertrans Surakarta implementing a social protection for the elderly. This research aims to determine the policy implementation by the Elderly of Social Protection by Dinsosnakertrans Surakarta and to determine the factors that influence the implementation of the Social Protection Elderly in Surakarta. Such implementation process was measured using the three indicators include characteristics of the problem, a policy characteristics and environmental policy, This research was conducted using qualitative methods with descriptive study To determine the targetted informants a purposive technique-selecting those who is considered capable as data resources was used. The data collected through interviews, observation and study of related documentation. To validity the data the trianggulation of sources was performed. Data analysis technique used is the interactive analysis, include the data reduction, data display, and conclusions. The results showed that the implementation of the Social Protection by Dinsosnakertrans Surakarta can not run well and smothly because they have problem like in terms of availability of resources and apparatus implementing an adequate budget, yet it supports legislation governing the rights of neglected elderly, as well as the approach used in the social protection of the elderly tends to be oriented to the fulfillment of basic needs only, not oriented to the social welfare of elderly. in the implementation of the indicators of social protection of the elderly that is characteristic of the problem (Trackability of the problem), the characteristics of the policy (Ability of statute to structure implementation) and environmental policy (Non-Statutory Variables Affecting Implementation), which each assessment based on indicators is still not in line with expectations elderly stranded in Surakarta. Keywords: public policy, social protection, elderly, social welfare PENDAHULUAN
pertumbuhan
Pembangunan kesejahteraan sosial
dalam
implementasinya
lebih menekankan pada hasil material dan
menjadi bagian integral dari pembangunan
target
sosial dan merupakan upaya peningkatan
bagaimana
kualitas kesejahteraan sosial perorangan,
dijalankan yang lebih mementingkan pada
kelompok
aspek
kehidupan.
dan
masyarakat
Namun,
dalam
akhir
daripada
pada
pembangunan
manusianya
(people
proses tersebut centered
pembangunan
development). Sehingga ini menyebabkan
kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh
proses pembangunan yang dilakukan tidak
Pemerintah
merata dan menciptakan kesejangan sosial
sampai
saat
ini
masih
menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang yang
tinggi.
Pendekatan
didasari
pada
dan permasalahan sosial di masyarakat.
pembangunan
Dari berbagai permasalahan sosial
paradigma
yang ada di masyarakat, salah-satu yang
1
2
paling urgent adalah permasalahan tentang
yang
lansia terlantar. Jumah lansia terlantar tiap
permasalahan
di
bidang
tahun
Dibeberapa
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian
dihadapkan
mempunyai andil besar dalam penanganan
daerah
semakin di
meningkat.
Indonesia
juga
bertanggungjawab
menangani
permasalahan lansia terlantar seperti di
persoalan
kabupaten
Dinsosnakertrans Kota Surakarta memiliki
Bantul terdapat 6.083 jiwa
lansia
sosial,
terlantar.
(2011), di Kabupaten Sleman sebanyak
kewajiban untuk memberikan kemudahan
5.536 jiwa (2011), dan di kota Yogyakarta
bagi
mencapai
memperoleh haknya. Berdasarkan uraian di
1.852
jiwa.
Surakarta
sendiri
fenomena
lanjut
Sedangkan
juga usia
Kota
menghadapi
terlantar
yang
mencapai angka 793 jiwa (2012). Sebagai merupakan Indonesia
lansia,
bagi yang
mereka
dari
atas,
tetaplah negara
dilindungi
oleh
Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-
usia
tampak
terlantar
sekali
dalam
tentang
begitu
pentingnya permasalahan lansia terlantar yang
warga
harus
lanjut
selama
ini
termarginalkan
oleh
Pemerintah untuk segera ditangani, karena pada
akhirnya
permasalahan
ini
juga
berimplikasi terhadap pembangunan sosial di Kota Surakarta.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Penelitian
ini
berusaha
Tahun 1945 pasal 28 I ayat 2 yang isinya
menganalisis
bahwa “Setiap orang berhak bebas dari
perlindungan sosial lansia sehingga dapat
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
diketahui
dasar apapun dan berhak mendapatkan
lansia yang selama ini telah ada, sudah
perlindungan
bisa
terhadap
perlakuan
yang
proses
untuk
apakah
berjalan
implementasi
perlindungan
maksimal,
serta
bersifat diskriminatif”. Dengan demikian
menganalisis
faktor-faktor
telah jelas bahwa perlindungan terhadap
mempengaruhi
proses
warga
perlindungan
negara
harus
dilakukan
tanpa
untuk yang
implementasi
sosial
lansia
terkecuali, termasuk juga perlindungan
Dinsosnakertrans Kota Surakarta.
sosial kepada lanjut usia terlantar. Hal ini
Analisis Implementasi Kebijakan
juga semakin diperjelas dengan keluarnya
sosial
oleh
William Dunn dalam Nugroho (2011,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
h.298)
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
analysis
Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah
discipline wich uses multiple method of
Nomor
Tentang
inquiry and argument to produce and
Peningkatan
transform policy-relevant information that
43
Pelaksanaan
Tahun Upaya
2004
Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga
mengemukakan is
an
bahwa
“Policy
social
science
applied
may be utilized in political settings to resolve
policy problem”.
Dalam
proses
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
kebijakan publik, suatu program kebijakan
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah
harus
diimplementasikan
agar
dapat
3
merealisasikan dampak atau tujuan yang
dengan
dinginkan.
konsistensi tujuan, keterpaduan hirarkis
Dunn
menganjurkan proses
penyusunan sampai
dan
24-25)
setiap
tahapan
diantara
dari
tahapan
perekrutan
(agenda
setting)
keterbukaan kepada pihak luar dan
kebijakan
(policy
variabel
publik
agenda
evaluasi
kejelasan
(2000:
bahwa
kebijakan
indikator lembaga pejabat diluar
pelaksana
dan
pelaksanaan
dan
kebijakan
evaluation), termasuk dalam hal ini adalah
mempengaruhi
tahapan implementasi kebijakan (policy
teknologi, dukungan publik, sikap dan
implementation), perlu dilakukan analisis.
resources dari konstituen, dukungan
Analisis
sama
pejabat yang lebih tinggi dan komitmen
kebijakan.
dan kualitas kepemimpinan dari pejabat
dalam
dengan
hal
proses
ini
tidaklah
evaluasi
Ungkapan Dunn yang terkenal adalah: lebih
baik
perumusan
masalah
publik
proses
yang
ekonomi
dan
pelaksana. 3. Variabel dependent, yaitu tahapan dalam
benar tapi pelaksanaannya salah. Hal ini
proses
memberi
kesinambungan
tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga
tahapan kebijakan, termasuk implementasi
atau badan pelaksana dalam bentuk
yang tepat bagi proyek pembangunan dan
disusunnya
kebijakan
telah teragregasi dengan kebutuhan faktual
kepatuhan
objek,
masyarakat (need for assessment), sehingga
penerimaan atas hasil nyata tersebut,
persoalan-persoalan
dan akhirnya mengarah kepada revisi
arti
penting
publik
(public
problems) mendapatkan solusi yang tepat melalui implementasi. Analisis
implementasi
dengan
lima
pelaksanaan, hasil
nyata,
atau kebijakan Kesejahteraan Sosial (social werfare)
proses
implementasi
Sebagaimana dijelaskan dalam UU
Perlindungan Sosial Lansia disini memakai
No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang
model
kerangka
Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan
milik
Mazmanian
analisis dan
implementasi
Sabatier
(1989),
terbagi dalam tiga variabel, yaitu: 1. Variabel tidaknya
independent, masalah
yaitu
sosial
merupakan
suatu
keadaan
terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak mudah
dikendalikan
yang
bagi
masyarakat,
mengembangkan
sehingga diri
mampu
dan
dapat
berkenaan dengan indikator masalah
melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat
teori
pelaksanaan,
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah
keragaman objek dan perubahan seperti
dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
apa yang dikehendaki.
sosial.
2. Variabel
dan
teknis
intervening,
kemampuan menstruktur
yaitu
kebijakan proses
variabel untuk
implementasi
Sedangkan
(2006:3),
menurut
kesejahteraan
Suharto
sosial
adalah
“Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan
aktivitas
terorganisir
yang
4
diselenggarakan
baik
oleh
lembaga-
lembaga pemerintah maupun swasta yang
komunitas setempat, dan perlindungan anak.
bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan
kontribusi
pemecahan
masalah
peningkatan
terhadap sosial
kualitas
hidup
Pasal 29 UU Nomor 13 Tahun 1998 bahwa
dan
Perlindungan sosial dimaksudkan untuk
individu,
memberikan pelayanan bagi lanjut usia
kelompok dan masyarakat Kesejahteraan
Perlindungan sosial lansia dalam
tidak potensial agar dapat mewujudkan
sosial
merupakan
taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial
tujuan yang ingin dicapai oleh Negara
lansia dilaksanakan melalui pemeliharaan
Kesejahteraan (wellfare state). Indonesia
taraf
merupakan
bagian
dari
diselenggarakan baik di dalam maupun di
kesejahteraan
sehingga
Negara
negara wajib
mensejahterakan warga negaranya tanpa
kesejahteraan
sosial
yang
luar panti. Perlindungan penelitian
sosial
seluruh lansia melainkan hanya lansia
kebijakan sosial
diperlukan
sosial.
yang
kebijakan
Salah
dibuat
adanya satu
kebijakan
pemerintah
perlindungan
suatu
sosial
terlantar
ditujukan
dalam
terkecuali. Untuk mencapai kesejahteraan maka
ini
sosial
saja.
Lansia
tidak
kepada
terlantar
adalah
adalah
seseorang yang berusi 60 tahun atau lebih
kepada
karena faktor-faktor tertentu tidak dapat
lansia.
memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara
Perlindungan Sosial Lansia
jasmani, rohani, maupun sosialnya. (UU
Perlindungan seperangkat
kebijakan
sosial
adalah
dan
program
kesejahteraan sosial yang dirancang untuk
Nomor 13 Tahun 1998) METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis
mengurangi kemiskinan dan kerentanan
penelitian
(vulnerability)
penelitian ini adalah Kota Surakarta. Kota
melalui
perluasan
pasar
desktiptif
Lokasi
kerja yang efisien, pengurangan resiko-
Surakarta
resiko
senantiasa
sebagai Kota Budaya di Jawa Tengah. Kota
penguatan
yang mengedepankan nilai-nilai adat dan
kapasitas masyarakat dalam melindungi
sangat kental dengan budaya Jawa. Dimana
dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan
dalam budaya jawa diajarkan bahwa setiap
yang dapat menyebabkan terganggunya
orang yang lebih muda harus menghormati
atau hilangnya pendapatan (Suharto, 2006).
orang yang lebih tua. Namun, seiring
Suharto membagi perlindungan sosial ke
masuknya
dalam 5 (lima) elemen, yaitu: pasar tenaga
berdampak pada menurunnya nilai-nlai
kerja,
asuransi
penghormatan
kepada
lansia
sehingga
skema
mikro
menyebabkan
banyak
lansia
di
kehidupan
mengancam
yang
manusia,
sosial; dan
serta
bantuan area-based
sosial; bagi
Surakarta
yang
kualitatif.
mendapatkan
pengaruh
yang
julukan
budaya
mengalami
luar
Kota tindak
5
penelantaran.
Dinsosnakertras
Surakarta
sebagai
bertanggung
instansi
jawab
kesejahteraan
Kota
memberikan kemudahan bagi lansia tidak
yang
potensial agar dapat mewujudkan taraf
meningkatan
lansia
terlantar.
hidup yang wajar.
Teknik
a. Perlindungan Sosial Lansia Dalam Panti
penentuan informan dalam penelitian ini
Perlindungan Sosial lansia dalam Panti
dilakukan secara purposive dan snowball.
merupakan
Teknik
memberikan kemudahan pelayanan bagi
pengumpulan
data
melalui
upaya
dengan
implementor
dan
lansia
kelompok
sasaran,
observasi
dan
mewujudkan dan menikmati taraf hidup
Analisis
data
yang wajar dengan berbasiskan kepada
interaktif
sistem lembaga. Lembaga yang dimaksud
dokumen.
menggunakan yang
model
dikembangkan
analisis oleh
Miles
dan
adalah
potensial
untuk
wawancara penelaahan
tidak
Pemerintah
Panti
agar
Whreda
dapat
Dharma
Bakti
Hubberman (dalam Sugiyono, 2006:246)
Surakarta. Panti Whredha Dharma Bakti
yang
Surakarta
terdiri
dari
pengumpulan
data,
sebagai
lembaga
yang
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
bertanggungjawab
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinsosnakertrans Kota Surakarta dalam
1. Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh
menyediakan
Dinsosnakertrans Kota Surakarta terlantar yang semakin hari jumlahnya bertambah
maka
pelayanan
kepada
sosial
kepada
lansia terlantar. Proses perlindungan sosial
Dalam mengatasi fenomena lansia semakin
langsung
lanjut usia dalam Panti yaitu : 1. Penjaringan atau Razia
Pemkot
Penjaringan yang dilakukan terhadap
Surakarta melalui Dinsosnakertrans Kota
lansia terlantar oleh pejabat berwenang.
Surakarta
Kegiatan penjaringan ini dilakukan rutin
mengimplementasikan
perlindungan sosial lansia sebagaimana
sebulan
yang telah diamanatkan dalam UU nomor
dilakukan
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
gabungan
Sosial Lansia.
Dinsosnakertrans Kota Surakarta, Satpol
Perlindungan sosial lansia dalam penelitian
bersama-sama yang
penjaringan dengan
terdiri
tim dari
PP, Polresta. Penjaringan lansia terlantar dilakukan di beberapa titik strategis di
perlindungan sosial bagi lansia terlantar.
Kota Surakarta seperti di daerah Semanggi,
Lansia terlantar adalah seseorang yang
Pasar Kliwon, Kerten. Proses penjaringan
berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-
lansia
faktor tertentu tidak dapat memenuhi
kendala seperti masih sulitnya menjaring
kebutuhan dasarnya baik secara jasmani,
lansia
rohani, maupun sosialnya. Perlindungan
berpindah-pindah dari satu tempat ke
sosial
tempat lainnya.
ini
difokuskan
Proses
kepada
lansia
ini
sekali.
dimaksudkan
untuk
terlantar terlantar
dihadapkan karena
beberapa
mereka
selalu
6
2. Penampungan
Sementara
Untuk
Diidentifikasi Lansia
tempat tinggal, maka akan ditampung didalam Panti Werdha Dharma Bakti. Akan
terlantar
terkena
tetapi mulai tahun 2013, lansia terlantar
penjaringan dikumpulkan sementara di
yang boleh masuk Panti hanya lansia yang
tempat
berasal dari Kota Surakarta saja.
penampungan
yang untuk
kemudian
diidentifikasi. Identifikasi ini dilakukan
Lansia terlantar yang tinggal di dalam
untuk mengetahui asal usul mereka apakah
Panti Whreda Dharma Bakti Surakarta akan
berasal dari luar Kota Surakarta atau dari
sepenuhnya
dalam
Surakarta
Kota
Surakarta
keluarganya.
Proses
dan
bagaimana
identifikasi
dibiayai sampai
oleh
Pemkot
lansia
tersebut
ini
meninggal dunia sampai dengan proses
dilakukan di Panti Whreda Dharma Bakti
pemakamannya. Di panti lansia terlantar
Surakarta.
akan mendapatkan pelayanan sosial. Jenis
3. Pelimpahan atau Pemulangan Proses
pelimpahan
pemulangan
lansia
pelayanan
yaitu
proses
pelayanan
terlantar
untuk
kesehatan
dikembalikan kepada asal usulnya atau
dalam
kampung halamannya. Proses pemulangan
prasarana.
ini dilihat juga kondisi lansia tersebut tidak.
Surakarta
Dinsosnakertrans
didapat
keagamaan, dan
dari
pelayanan
pelayanan
penggunaan
mulai
kemudahan
fasilitas,
sarana
5. Proses Pelaporan
apakah masih memiliki sanak keluarga atau
yang
Proses pengawasan dilakukan dengan
Kota
dibuat laporan pertanggungjawaban oleh
tidak
sekedar
memulangkan
Dinsosnakertrans kepada ppimpin yaitu
kembali
kepada
keluarganya,
Walikota Surakarta. Panti Whreda Dharma
memberikan pembinaan
membuat laporan hasil kegiatan pelayanan
kepada keluarga lansia yang bersangkutan.
sosial lansia dalam Panti dan penggunaan
Tujuannya
dana
lansia
melainkan juga
agar
keluarganya
lebih
atau
anggaran
kepada
perhatian terhadap anggota keluarganya
Dinsosnakertrans Kota Surakarta.
yang
b. Perlindungan Sosial Lansia di Luar
sudah
lansia
dan
meningkatkan
pengawasan kepada lansia agar jangan
Panti
sampai berkeliaran di jalanan.
Perlindungan sosial lansia luar panti
4. Proses Rehabilitasi
merupakan
Rehabilitatasi dengan
usaha-usaha
pelayanan
sosial.
sebagaimana melalui
disini
Panti
pemantian
Usaha
dimaksud Werdha
dilakukan dan
Rehabilitatif dilaksanakan
Dharma
Bakti
Surakarta. Lansia terlantar yang hidupnya sebatang kara dan sudah tidak mempunyai
bentuk
perlindungan
sosial
bagi lansia terlantar yang tinggal di rumah. Lansia terlantar di luar panti hidupnya miskin,
sendiri,
tidak
memiliki
sanak
keluarga. Perlindungan sosial lansia di luar panti
ini
diwujudkan
bantuan sosial.
dalam
bentuk
7
a. Proses Sosialisasi
kepada Dinsos Provinsi. Laporan yang
Dinsosnakertrans
Surakarta
sudah sampai di tingkat Provinsi tidak
kegiatan sosialisasi mengenai
serta merta langsung dikirimkan kepada
bantuan sosial kepada pelaksana. Pihak-
Kemensos, akan tetapi dilakukan verifikasi
pihak yang dimaksud meliputi Kecamatan,
ulang. Lansia yang telah diajukan oleh
Kelurahan, Lembaga/Orsos, koordinator,
Dinas Sosial Kabupaten/Kota tadi di survey
pendamping,
ulang oleh petugas dari Dinsos Provinsi
melakukan
yang
Tujuannya
agar
memahami
prosedur
Kota
menangani aparat
lansia.
pelaksana
dan
mekanisme
dengan
mendatangi
bersangkutan
lansia
untuk
yang
memverifikasi
bantuan sosial.
kebenaran data yang diberikan. Hal inilah
b. Proses Pendataan
yang seringkali menyebabkan perbedaan
Pendataan disini dilakukan dengan
yaitu jumlah lansia yang diajukan oleh
mencari lansia terlantar di daerah yang
Dinsos Kabupaten/Kota setempat dengan
telah ditunjuk, untuk nantinya ditetapkan
jumlah lansia yang telah disetujui oleh
sebagai calon penerima bantuan sosial.
Kemensos.
Dalam
menentukan
ditetapkan
sebagai
lansia calon
untuk
Tabel IV. 6
penerima,
Jumlah Lansia Terlantar Penerima
Dinsosnakertrans Kota Surakarta sangat selektif sekali dan mengacu pada kriteri-
Bantuan Sosial di Kota Surakarta No
Kelurahan
Pucangsawit
Jumlah lansia yang diajukan 25 orang
Jumlah lansia yang terealisasi 14 orang
1 2
Semanggi
20 orang
14 orang
3
Joyosuran
18 orang
10 orang
4
Jebres
20 orang
12 orang
kriteria yang telah ditetapkan, seperti latar belakang
bagaiamana,
kondisi
tempat
tinggalnya, serta juga dari pendapat dari warga sekitar tempat tinggal lansia, untuk melihat apakah pantas lansia tersebut mendapat
bantuan
sosial.
proses
pendataan lansia dilakukan oleh PSM atau pendamping. biasanya
Pendamping
diambilkan
lansia
dari
ini
perwakilan
warga yang tinggal di daerah tersebut.
bantuan
penetapan
sosial
calon
didasarkan
penerima
pada
hasil
pendataan di lapangan. Hasil pendataan oleh
pendamping
diserahkan
lansia
kepada
Kabupaten/Kota
untuk
selanjutnya
Dinas
Kota Surakarta 2013 d. Penyaluran Bantuan Sosial Proses dilakukan
c. Penetapan Penerima Bantuan Sosial Proses
Sumber : Laporan Dinsosnakertrans
Sosial
ditindaklanjuti
penyaluran dengan
bantuan
sosial
membayar
dan
menyalurkan dana bantuan sosial langsung kepada lansia calon penerima bantuan di rumahnya, pendamping dana
dengan lansia.
bantuan
didampingi Dalam
sosial
ini
oleh
penyaluran Pemerintah
bekerjasama dengan pihak Kantor Pos.
8
Kantor Pos sendiri berkedudukan sebagai
Pendamping
lembaga
laporan hasil pendampingan kepada pihak
penyalur
Kemensos
untuk
lansia
menyalurkan dana bantuan sosial kepada
Dinsosnakertrans
lansia terlantar yang telah ditetapkan.
Kementrian
Namun menemui sejumlah kendala yaitu
sejauh
lansia
bantuan
tidak
petugas
berada
Kantor
di
Pos
rumah
datang.
ketika
Sehingga
Petugasnya harus mendatangi lansia ke kembali.
Kota
Sosial
mana
wajib
memberikan
Surakarta
untuk
dan
mengetahui
pencapaian
tujuan
sosial yang diberikan
dari
kepada
kepada lansia terlantar di luar Panti. 2. Analisis
Proses
Implementasi
Perlindungan Sosial Lansia
e. Pendampingan
Untuk
Pendampingan
adalah
proses
mengetahui
bagaimana
implementasi perlindungan sosial lansia
kegiatan yang dilakukan oleh pendamping
ini,
untuk meningkatkan kemampuan lansia
dianalisis dengan menggunakan teori dari
sehingga
Mazmanian
mampu
memelihara
taraf
maka
dalam &
penelitian
Sabatier.
Hasil
kesejahteraan sosialnya. Adapun kegiatan
dijelaskan sebagai berikut :
yang dilakukan meliputi: a) Kemudahan
Karakteristik Masalah Kebijakan
bagi lansia untuk menerima bantuan; b)
a. Tingkat Kesulitan Masalah
Pendampingan dalam pemanfaatan dana,
Permasalahan
ini
lansia
akan
analisis
terlantar
memantau dan membimbing pemakaian
merupakan salah satu permasalahan sosial
dana bantuan; 3) Bimbingan psikososial
yang muncul di masyarakat. Sejauh ini
kepada lansia agar mampu melaksanakan
lansia
keberfungsian sosialnya dalam lingkungan
termarginalkan oleh Negara. Kondisi hidup
masyarakat.
lansia
f. Kegiatan Pengawasan
karena mereka dihadapkan pada tuntutan
Pengawasan
merupakan
monitoring
yang
mengetahui
kecocokan
kegiatan
yang
kegiatan
dimaksudkan dan
dilaksanakan
untuk
terlantar terlantar
nasibnya serba
memenuhi
tidak
kebutuhan
masih menentu hidupnya
untuk
sehari-hari, akan tetapi kondisi fisik tidak
ketepatan
mendukung dalam pemenuhan kebutuhan.
dengan
Keberadaaan
lansia
terlantar
di
Kota
rencana yang telah disusun. Monitoring
Surakarta juga sulit untuk dideteksi karena
digunakan
memperbaiki
mereka cenderung lebih tertutup terhadap
kegiatan yang menyimpang dari rencana,
lingkungan sekitar. Dengan melihat kondisi
serta untuk mengupayakan agar tujuan
tersebut
maka
dari
dicapai seefektif dan seefisien mungkin.
terhadap
lansia
terlantar
Kegiatan pengawasan dalam pemberian
menggunakan
bantuan sosial ini dilaksanakan secara
kekerasan seperti penjaringan atau razia,
berkala baik triwulan, semester, tahunan
melainkan dengan cara-cara yang lebih
maupun
menekankan pada cara-cara humanisasi
pula
pada
untuk
saat
yang
dibutuhkan.
cara-cara
itu
penanganan tidak
yang
hanya sifatnya
9
atau pendampingan sehingga lansia dapat terpenuhi
seluruh
kebutuhannya
terjamin
kondisi
Sehingga
hasil
diimplementasikan
dan
kesejahteraannya. kebijakan dapat
d. Perilaku yang diharapkan
yang
memberikan
Lansia dihormati,
adalah
orang
dilayani
yang
dalam
harus
keluarga.
Namun, Kedudukan lansia dalam keluarga seringkali
terabaikan
dampak yang diharapkan oleh kelompok
menyebakan
sasaran.
ditelantarkan begitu saja. Lansia terlantar
b. Tingkat
Kemajemukan
Kelompok
Sasaran
lansia
sehingga
menggantungkan
dalam
hidupya
keluarganya dari
belas
kasihan dari orang lain. Disamping itu
Jumlah lansia terlantar tiap tahunnya bertambah.
Lansia
terlantar
tuntutan
untuk
memenuhi
kebutuhan
yang
hidup sehari-hari, memaksa lansia harus
ditemukan di Kota Surakarta memiliki latar
mencari uang dengan menjadi pengemis di
belakang yang bermacam-macam. Sebagian
jalanan. Meskipun ada perlindungan sosial
ada yang berasal dari dalam Kota Surakarta
lansia, akan tetapi tidak merubah kondisi
maupun dari luar Kota Surakarta. Selain itu
keterlantaran yang dialami oleh lansia.
dari segi kondisi fisik, lansia terlantar yang
Karakteristik Kebijakan
ditemukan di Surakarta memiliki kondisi
a. Kejelasan Isi Kebijakan
fisik yang sudah menurun, tidak ingat
Sejuh ini isi dari perlindungan sosial
sama sekali alamat tinggalnya, bahakan
lansia telah disampaikan secara jelas oleh
ada juga yang ditemukan dalam kondisi
Dinsosnakertrans Kota Surakarta kepada
sakit dan tidak waras alias gila. Dengan
seluruh pihak-pihak yang berkepentingan,
demikian penanganannya antara lansia di
mulai dari pegawai bidang Dinsos sendiri,
dalam pati dan diluar Panti juga berbeda.
Dinas Sosial Provinsi dan ada juga dari
c. Proporsi Kelompok Sasaran terhadap
instansi
total Populasi. Cakupan perlindungan terlantar
seperti
Satpol-PP,
RS
Moewardi, Panti Whreda Dharma Bakti kelompok
sosia
cukup
lain
lansia
sasaran
Surakarta, RSJ Surakarta, perwakilan dari
lansia
kecamatan, kelurahan, dan pendamping
sehingga
lansia dalam suatu rapat atau pertemuan.
yaitu
banyak
perlindungan sosial lansia tidak mampu
Hal
menjangkau seluruh lansia terlantar di
pandangan terhadap perlindungan sosial
Kota
kepada lansia terlantar di Kota Surakarta.
Surakarta.
Kelompok
sasaran
perlindungan sosial ini tidak seluruh lansia melainkan difokuskan pada lanjut usia terlantar yang miskin saja.
ini
dilakukan
untuk
menyatukan
b. Dukungan Teoritis Sejauh ini dapat dilihat pendekatan yang dipakai oleh Disnsonakertrans Kota Surakarta dalam perlindungan sosial lansia sebatas pada pemenuhan kebutuhan dasar
10
saja
seperti
sandang,
tempat
Dalam melakukan rekrutmen aparat
tinggal. Namun, belum didasarkan pada
pelaksana seperti pendamping lansia baik
tujuan
dalam
utama
pangan,
(right
base
approach)
panti
atau
luar
panti,
perlindungan sosial lansia yaitu untuk
Dinsosnakertrans Kota Surakarta melihat
meningkatkan kesejahteraan lansia.
pendamping lansia dari pengalaman ketika
c. Besarnya Sumber Daya Finasial
menjadi TKSK ataupun PSM secara sukrela.
Sumber daya finasial disini berupa
Pendamping lansia disini kedudukannya
dana atau anggaran untuk perlindungan
hanya sebagai tenaga outsoruching saja.
sosial lansia. Anggaran yang dialokasikan
Jumlah petugas dan pendamping lansia
untuk
sosial
sekitar 14 orang sedangkan jumlah lansia
lansia dalam Panti diambilkan dari APBD
yang dilayani sebanyak 90 orang (2013)
Kota Surakarta, seperti untuk pelayanan,
yang terdiri dari 37 laki-laki dan 53
pengadaaan peralatan penunjang lansia
perempuan. Sedangkan pendamping lansi
dalam
untuk
diluar Panti ada 3 orang yang menangani
perlindungan lansia diluar Panti berasal
lansia terlantar 10-15 orang. Tentunya hal
dari sharing anggaran antara APBD dan
ini akan berpengaruh terhadap kualitas
Kemensos.
pelayanan yang diberikan petugas kepada
membiayai
Panti.
perlindungan
Sedangkan
dana
Namnun pemanfaatan dana
tersebut tidak dapat maksimal karena dana
lansia.
di APBD juga terbatas, serta anggaran
f. Kejelasan Aturan Pada Badan Pelaksana
untuk perlindungan sosial masih menyatu dengan
anggaran
untuk
perlindungan
Implementasi lansia
oleh
perlindungan
sosial
Dinsosnakertrans
Kota
PMKS lainnya.
Surakarta mengacu kepada ketentuan atau
d. Dukungan Antar Instansi Pelaksana
perundang-undangan
Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama
yang terjalin
antar
instansi
pelaksana
perlindungan
sosial
seperti
Kejelasan
peraturan
kepada
aparat
mempermudah
yang yang
berlaku.
disampaikan
pelaksana dalam
dapat
pengambilan
dibentuknya tim gabungan antar Dinsos,
keputusan, karena ada payung hukumnya
Satpol-PP, Kepolisian, RSUD, Moewardi, RSJ
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998,
Kota Surakarta, Panti Whreda Dharma Bakti
Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012,
Surakarta dalam mendukung perlindungan
Perwali Surakarta No 13 Tahun 2008.
sosial
Dengan demikian aturan sudah jelas ada
lansia.
mengajak dalam
Dinsosnakertrans
perwakilan
hal
ini
dari
juga
masyarakat
pendamping
lansia.
Pendamping lansia berperan melakukan pendataan
terhadap
lansia
penerima
dan telah dilaksanakan. g. Akses
Kelompok
Luar
terhadap
kebijakan Akses yang dimaksud disni adalah
bantuan sosial yang tinggal di luar Panti.
sejauh
mana
kebijakan
memberikan
e. Rekrutmen Aparat Pelaksana
peluang luas bagi masyarakat atau swasta
11
untuk terlibat di dalamnya. Kebijakan akan
dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar
mendapatkan
apabila
25,26%; (ii) Sektor Industri Pengolahan,
melibatkan masyarakat. Keterlibatan warga
dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar
Kota
dengan
22,17%; dan (iii) Sektor Jasa-jasa lainnya
beberapa kelompok masyarakat yang rela
terhadap PDRB sebesar 12,46 %. Dengan
meluangkan
adanya hal tersebut dapat menjadi modal
dukungan
Surakarta
ditunjukkan
waktunya
untuk
mengisi
kegiatan lansia di dalam Panti dengan
dalam
meningkatkan
alokasi
kegiatan menyulam, kerajinan membuat
untuk
perlindungan
sosial
keset. Sedangkan akses luar masyarakat
lapangan.
dalam perlindungan sosial lansi diluar Panti
dilakuakn
menggandengn
Dinsos
Kantor
dengan
Pos
Indonesia
anggaran lansia
di
Ketersediaan teknologi yang dimiliki oleh beberapa tempat pelayanan kesehatan masyarakat di Surakarta masih
belum
sebagai perantara menyalurkan bantuan
memadai. Peralatan medis yang ada di
sosial kepada lansia calon penerima.
Puskesmas
Karakteristik Lingkungan Kebijakan
medis yang ada di Rumah Sakit, sehingga
a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
apabila ada lansia yang menderita penyakit
Dari
sisi
sosial,
Kota
Surakarta
dalam
tidak
maka
selengkap
akan
peralatan
kesulitan
untuk
merupakan Kota Budaya. Masyarakatnya
memeriksanya dan terpaksa harus dibawa
rata-rata
ke
merupakan
keturunan
jawa.
Rumah
Sakit
agar
Diamana dalam adat jawa, orang yang lebih
penanganan yang intensif.
muda harus hormat dengan orang yang
b. Perhatian
lebih tua. Namun, prinsip tersebut mulai memudar
seiring
dengan
Pers
masuknya
Media
Kota Surakarta yang ditelantarkan dan
yang
mendapatkan
sosial
seharusnya dibentak
dari
dan
keluarganya
tidak
lansia
perlu
kebijakan
Perlindungan
dikomunikasikan
seperti
kepada seluruh aparat pelaksana baik di
dipukul. Hal ini sangat
tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam
masyarakat.
menyebarluaskan segi
informasi
diimplementasikan.
bertentangan sekali dengan adat budaya Dari
Masalah
atau pers diperlukan dalam
mensosialisasikan
yang
Terhadap
Kebijakan.
budaya luar. Sehingga banyak lansia di perlakuan
mendapatkan
ekonomi,
hal
ini
peranan
pers
informasi
dalam
berkaitan
pertumbuhan
dengan perlindungan sosial lansia. Pers
ekonomi di Kota Surakarta sangat pesat,
dapat mengangkat permasalahan tentang
tercatat tiga sektor pengungkit dominan
kesejahteraan
yang mendorong pertumbuhan ekonomi
mampu mendorong partisipasi kelompok
Kota Surakarta pada tahun 2009, yaitu: (i)
masyarakat atau organisasi sosial dalam
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,
kebijakan yang diimplementasikan.
lansia
terlantar
sehingga
12
c. Dukungan Publik Perlindungan Dinsosnakertrans merupakan
diimplementasikan. sosial
lansia
Kota
kebijakan
oleh
Surakarta
yang
bersifat
dukungan
Tanpa
kewenangan
pejabat-pejabat
di
menyulitkan
proses
adanya
khususnya
tingkat
atas,
dari akan
implementasi
insentif. Implementasi perlindungan sosial
kebijakan yang dibuat. Hal ini dapat dilihat
lansia
Kota
dari adanya dukungan dari pejabat tinggi
dari
dalam hal ini Walikota dalam bentuk
oleh
Surakarta
Dinsosnakertrans
mendapatkan
apresiasi
masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyak
Perwali
dukungan dan antusiasme masyarakat dan
penjabaran
lansia terhadap perlindungan sosial lansia.
Dinsosnakertrans
Sebagian masyarakat dan lansia terlantar
bertanggungjawab
mendukung adanya perlindungan sosial
persoalan
lansia karena manfaat yang dirasakan yaitu
Surakarta.
mampu membantu lansia terlantar dalam
f. Komitmen Aparat Pelaksana
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
No
13
Tahun
tugas
pokok Kota
tentang
dan
fungsi
Surakarta
dalam
lansia
Respon
2008
mengatasi
terlantar
dari
yang
di
aparat
Kota
turut
dan memperbaiki kondisi kesejahteraan
mempengaruhi
jalannya
sosial lansia.
perlindungan
sosial
d. Sikap Kelompok Sasaran Utama
Dinsosnakertrans. Respon yang diberikan
Sikap
dari
kelompok
sasaran
implementasi lansia
oleh
oleh para aparat sangat positif dengan
kebijakan sangat menentukan pelaksanaan
melaksanakan
setiap
tugas
dan
suatu program di lapangan. Hal ini bisa
kewajibannya
dengan
baik
dan
dianalisis
bertanggung
dari
seberapa
kepatuhan
lansia
memahami
dan
besar
terlantar mentaati
tingkat
jawab.
Adanya
pegawai
dalam
dengan latar belakang pendidikan yang
ketentuan
berbeda juga akan turut mempengaruhi
tentang perlindungan sosial. Seperti yang
implementasi
terjadi dalam Panti. Lanjut usia terlantar
Ketidak
tersebut senantiasa mengikuti kegiatan
berkompetensi kurang baik akan dapat
pelayanan sosial dan mentaati mentaati
ditutupi oleh kerjasama tim yang baik dari
peraturan yang ada. Sedangkan sikap yang
masing-masing bidang dalam menjalankan
ditunjukkan oleh lansia terlantar di luar
tugasnya. Dengan adanya respon yang baik
panti
Ketika
terhadap pelayanan sosial dan kegiatan
bantuan sosial ini dikeluarkan lansia di
pendampingan kepada lansia terlantar di
luar panti sangat ingin sekali mendapatkan
dalam Panti dan diluar Panti ini akan
bantuan sosial dari Pemerintah tersebut.
membawa pengaruh terhadap intensitas
e. Dukungan Kewenangan
dan
sangat
antusias
Dukungan berpengaruh
sekali.
kewenangan
terhadap
kebijakan
dapat yang
kebijakan
pahaman
kualitas
aparat
di
lapangan.
pegawai
pelaksana
yang
dalam
mengimplementasikan perlindungan sosial lansia.
13
3. Faktor
Faktor
Implementasi
yang
Mempengaruhi
Perlindungan
Sosial
Lansia oleh Dinsosnakertrans Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator KesukaranKesukaran Teknis
Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran
Proporsi Kelompok Sasaran terhadap total Populasi.
Tingkat Perubahan Perilaku yang Diharapkan.
Kejelasan isi kebijakan
Dukungan teoritis kebijakan
Dukungan antar instansi
Implementasi Perlindungan Sosial Lansia Karakteristik Masalah Menggunakan cara-cara tidak manusiwasi dengan melakuakan razia kepada lansia terlantar sehingga tidak mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar Lansia terlantar memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan mana saja lansia terlantar yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial Cakupan kelompok sasaran perlindungan sosia lansia yaitu lansia terlantar cukup banyak sehingga perlindungan sosial lansia tidak mampu menjangkau seluruh lansia terlantar di Kota Surakarta Perilaku lansia terlantar sulit untuk dirubah sehingga banyak lansia terlantar yang berkeliaran di jalanan atau ditelantarkan Karakterisitk Kebijakan Cukup jelas, disampaikan kepada aparat pelaksana, dan lansia. Mempermudah koordinasi dalam implementasi perlindungan sosial lansia Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach), bukan berorientasi pada esensi dari perlindungan sosial. Tujuan utama atau esensi dari perlindungan sosial lansia menjadi tidak tercapai Kerjasama yang terjalin antar instansi dan SKPD cukup baik.
Rekrutmen aparat pelaksana
Keterangan Menghambat
Menghambat
Kejelasan aturan badan pelaksana
Akses formal pelaksana ke organisasi lain
Menghambat Kondisi sosial Ekonomi dan Teknologi
Menghmabat
Peluang bagi masyakat atau swasta untuk berpartisipasi dalam implementasi perlindungan sosial lansia. Memperlancar proses perlindungan sosial kepada lansia terlantar dalam Panti dan luar Panti Lingkungan Kebijakan Terjadinya perubahan nilai-nilai kepada lansia karena pengaruh budaya luar (sosial). Menurunnya penghormatan kepada lansia. Penerimaan pendapatan Kota Surkarta yang cukup besar (PDRB) untuk memperbesar anggaran untuk perlindungan sosial lansia (ekonomi). Peningkatan pelayanan dan bantuan dalam perlindungan sosial kepada lansia terlantar
Mendukung
Menghambat
Dukungan media dan pers
Mendukung
Memudahkan koordinasi dalam implementasi perlindungan sosial lansia Jumlah sumber daya manusia masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Proses pendampingan dan pelayanan kepada lansia berjalan tidak maksimal Adanya kejelasan dari segi peraturan atau undang-undang terkait perlindungan sosial lansia. Memudahkan dalam mengaplikasikan kebijakan di lapangan
Ketersediaan terknologi seperti Posyandu, Puskesmas dan Rumha Sakit guna mendukung perlindungan sosial lansia (teknologi). Kemudahan lansia untuk mengakses fasilitas pelayanan publik bagi lansia terlantar. Perhatian pers dan media terhadap perlindungan sosial lansia. Perlindungan sosial lansia belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.
Menghambat
Mendukung
Mendukung
Menghambat
Mendukung
Mendukung
Menghambat
14
Dukungan Publik
Dukungan masyarakat terhadap perlindungan lansia terlantar dalam Panti dan diluar Panti. Perlindungan sosial lansia di Kota Surakarta disambut baik oleh masyarakat. Sikap lansia baik di dalam Panti dan diluar Panti yaitu hasilnya positif dan mudah untuk diajak kerjasama Adanya arahan Walikota akan tetapi masih belum ditindaklanjuti dengan Perda. Impelementasi perlindungan sosial menjadi tidak serius dilaksanakan Meskipun jumlah aparat sedikit tapi komitmen aparat pelaksana terhadap perlindungan sosial lansia sangat tinggi. Meningkatkan pelayanan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada lansia terlantar dalam Panti maupun diluar Panti
Sikap kelompok sasaran Dukungan kewenangan
Komitmen aparat pelaksana
Mendukung
terlantar di Kota Surakarta. Proses implementasi perlindungan sosial lansia senantiasa dipengaruhi oleh Mendukung
yang Menghambat
penelitian
oleh
badan
pelaksana,
lansia
meliputi
integrasi
antar
akses formal pelaksana ke organisasi lain, kondisi
ekonomi,
teknologi
yang
memadai, sikap kelompok sasaran dan banyaknya dukungan publik, komitmen aparat
pelaksana
Sedangkan
menunjukkan
Dinsosnakertrans
maksimal,
memperbaiki
dikarenakan
belum hasil
di
kesejahteraan Kota
lansia
Surakarta.
Proses
implementasi perlindungan sosial lansia oleh Dinsosnakertrans Kota Surakarta ini dapat dianalisis dari ketiga indikator yaitu karakteristik masalah, karakteristik dan
lingkungan
kebijakan.
Berdasarkan hasil analisis dari masingmasing indikator, dapat dikatakan bahwa hasil
sosial
organisasi pelaksana, kemudahan dalam Mendukung
kebijakan masih belum mampu untuk
kebijakan
perlindungan
implementasi
kejelasan isi kebijakan, kejelasan aturan
bahwa implementasi perlindungan sosial
terlantar
mendukung
terhadap
faktor
yang
kebijakan.
menghambat
proses implementasi perlindungan sosia
Hasil
berjalan
beberapa faktor baik yang mendukung maupun menghambat. Beberapa faktor
SIMPULAN
lansia
berjalan sesuai dengan harapan lansia
implementasi
kebijakan
belum
maksimal dan belum semua kebutuahn lansia terlantar dalam panti dan diluar Panti dapat terpenuhi, sehingga belum
lansia
oleh
Dinsosnakertrans
yaitu
kurangnya dukungan kewenangan dalam bentuk
Peraturan
Daerah,
kurangnya
perhatian pers, kondisi sosial masyarakat Surakarta, rekrutmen aparat pelaksana yang belum efektif, keterbatasan alokasi sumber daya finansial, dukungan teoritis kebijakan. SARAN 1. Pemerintah
Kota
Surakarta
perlu
mengkaji kembali Perlindungan Sosial Lansia yang diimplementasikan oleh Dinsosnakertrans dengan
Surakarta
menindaklanjutinya
dibentuknya khusus
Kota
sebuah
mengatur
Perda
tentang
dengan secara hak-hak
lansia, sehingga kebijakan yang selama ini
berjalan
dilakukan
dimungkinkan perubahan
untuk dan
15
dikembangkan
supaya
mengakomodir
setiap
dapat kebutuhan
lansia terlantar di Kota Surakarta kebijakan
yang
permasalahan lansia
2. Menambah cakupan dari kelompok sasaran
masyarakat yang perhatian terhadap
awalnya
terlantar
untuk
beberapa kelurahan di Kota Surakarta,
Surakarta.
lanjut
usia
Kota
perbaikan
perlindungan
mencakup
di
sosial
Surakarta
sehingga dapat memberikan masukan
ditujukan kepada lansia terlantar di melainkan
kesejahteraan
isi
sosial
kebijakan lansia
di
5. Pelaksanaan sosialisasi program ini
terlantar di seluruh kecamatan di Kota
harus disampaikan kepada
Surakarta, yang mana dapat dilakukan
pihak
dengan menambah alokasi anggaran
yang ada di lingkungan kebijakan yang
untuk
diimplementasikan,
perlindungan
dengan
sosial
memanfaatkan
lansia berbagai
terkait
termasuk
mayarakat
seluruh
masyarakat sehingga
dapat
mengetahui
penerimaan daerah atau PDRB Kota
kebijakan yang diluncurkan. Sosialisasi
Surakarta untuk urusan perlindungan
perlindungan
sosial
sosial lansia dalam panti dan diluar
digencarkan
terhadap
Panti.
kelompok
sehingga
perlindungan
dampak
dari
lansia
dapat
sosial
tokoh
sasaran,
masyarakat,
lansia
perlu
beberapa
seperti:
lurah,
warga
secara
dirasakan oleh seluruh lanjut usia
umum, dan terutama kelompok calon
terlantar di Kota Surakarta.
sasaran yaitu lansia terlantar di Kota
3. Penambahan jumlah aparat pelaksana seperti
pendamping
ditempatkan
dalam
lansia
yang
dalam
Panti
Whreda Dharma Bakti Surakarta dan di
Surakarta DAFTAR PUSTAKA Depsos
RI.
2009.
beberapa keluruhan atau kecamatan di
Pelayanan
Kota
Panti. Jakarta.
Surakarta,
pemberian
perlu
insentif
dan
adanya semacam
Dunn,
William
Sosial N.
Standarisasi Lansia
2000,
Luar
Pengantar
pelatihan atau diklat bagi pendamping
Analisis Kebijakan Publik. Edisi
lansia
kedua (terj). Yogyakarta : Gadjah
dalam
rangka
meningkatkan
kualitas dan kapabilitas pendamping lansia
dalam
melakukan
Mada University Press
kegiatan
Mazmanian Daniel A, Sabatier Paul A.
pendampinga lansia didalam Panti dan
1989. Implementation and Public
diluar panti.
Policy: With
4. Dinsosnakertrans kerjasama
dengan
perlu
menjalin
lembaga
sosial
masyarakat (LSM) dan organisasi sosial
Amerika America.
:
a
New
University
Postscript. Press
of
16
Moeleng,
Lexy,
J.
2004.
Metode
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nugroho, Riant. 2009. Public Policy (edisi revisi). Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Sugiyono.
2006.
Metode
Penelitian
Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suharto,
Edi,
Michael
Cuddy,
Juni
Thamrin dan Eamon Moran. 2006b. Strengthening Social Protection Systems
in
ASEAN,
Galway,
Ireland: GDSI. Sumber Lain : Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 2004
tentang
Komisi
Nasional
Lanjut Usia. Laporan
Dinsosnakertrans
Kota
Surakarta 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
