Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

2014

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kehadirat Allah S.W.T Tuhan seru sekalian alam yang telah menuntun dan memberikan kelancaran selama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram ini dapat kami selesaikan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memeberikan Keleluasaan bagi Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama pemerintahan yaitu : Pelayanan Umum (Public Service), Pembangunan (Development) dan Pemberdayaan (Emvowerment). Untuk itu Daerah dituntut untuk lebih realistis dalam menentukan program kerja serta pengelolaan terhadap keuangan daerah sesuai dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan keuangan Daerah guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang visioner, transparan dan akuntabel, sehingga diwajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LATIP). Dengan segala kemampuan yang dimiliki berdasarkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sebagai institusi yang secara eksklusive menangani masalah sosial masyarakat ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akhirnya konklusi data yang diterima dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan Visi, Misi dan Program kerja Dinas. Akhirnya, diharapkan dengan penyusunan LAKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram ini dapat memberikan gambaran terhadap Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2014. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mataram,

Februari 2014 M Rabi’ul Akhir 1435 H

KEPALA DINAS SOSIAL , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM [[[[[ [[[

H. AHSANUL KHALIK, S. Sos Halaman :

39


2014

Pembina Tk. I ( IV/b ) NIP .19701231 199803 1 069 IKHTISAR EKSEKUTIF Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Dinas / Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan kegiatan Dinas dapat berlangsung secara berdaya guna , berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, mengamanatkan agar setiap unsur penyelenggara Negara/ Pemerintah wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada yang memberi mandat/stakeholder. Sejalan dengan itu pada tahun 2014

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram melakukan kewajiban membuat LAKIP 2014 yang salah satunya adalah memberikan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan secara periodik terhadap segala kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjawab serta menerangkan kinerja/tindakan Dinas kepada Walikota Mataram. Penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sebagai unit Pelayanan kepada masyarakat secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini diindikasikan dengan terselenggaranya, pembinaan, pelatihan, pelayanan dibadang Sosial maupun Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2014, program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut 1. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta kualitas indikator kinerjanya akan terus di tingkatkan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada.

Halaman :

39


2014

2. Meningkatkan Kinerja masing-masing bidang dan sub bidang yang ada di Dinas dan perlu adanya perencanaan optimal dan penyusunan program dan kegiatan yang berpedoman pada tupoksi masing-masing sehingga dapat meminimalkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kegiatan. 3. Sumber Daya Manusia aparatur juga perlu di tingkatkan untuk bisa lebih disiplin, professional, produktif dan berdedikasi Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan tersebut diatas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, pada Tahun Anggaran 2014 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.568.006.600,00,-, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.871.366.650,00,- sedangkan Belanja Langsung 2.696.639.950,00,- yang diperentukan bagi pembiyaan 18 (Tujuh belas) program dengan realisasi sebesar 2.623.712.258,00 atau 97.30 %. Secara umum pengelolaan aspek keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pencatatan, pelporan maupun pertanggungjawabannya. Dari hasil pengukiran kinerja sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran, di simpulkan bahwa : -

4 (empat) sasaran tercapai dengan katagori “Baik Sekali”

-

0 sasaran tercapai dengan katagori “Baik”

-

0 sasaran tercapai dengan katagori ”Cukup”

-

0 sasaran tercapai dengan katagori ”Kurang”

2. Dari 4 (empat) sasaran telahditetapkan indicator kinerja utama (IKU) sebanyak 14 IKU, dengan hasil pencapain sebagai berikut : - 14 (empat belas) Sasaran tercapai katagori “Baik Sekali” - 0 sasaran tercapai dengan katagori “Baik” - 0 sasaran tercapai dengan katagori “cukup” Demikian ringkasan ini di sampaikan untuk dapat memberikan gambaran angka pelaksanaan kinerja DInas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2014. Halaman :

39


2014

DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

iii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Fungsi Lakip

1

1.3

Tujuan dan Manfaat Lakip

1

1.4

Gambaran Umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

32

2.1

Perencanaan Kinerja

32

2.2

Perjanjian Kinerja

37

BAB II

BAB III

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM

50

PENUTUP

57

Halaman :

39


2014

LAMPIRAN

Halaman :

39


2014

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenga Kerja Dan Transmigrasi Kota Mataram

27

Halaman :

39


2014

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.4

Komposisi PNS Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Berdasarkan Kepangkatan Komposisi PNS Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural Komposisi PNS Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Sosnakertrans Aset Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dissosnakertrans Tahun 2014 Penetapan KInerja Tahun 2014 Disosnakertrans Kota Mataram Tujuan dan Sasaran Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Pengukuran Kinerja Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Evaluasi Capaian Sasaran Realisasi Anggran Dinas Sosnakertrans Kota Mataram Realisasi Keuangan Dinas Sosnakertrans

28 29 29 30 30 35 37 41 43 45 47 50 51

Halaman :

39


2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Dinas/Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan kegiatan Dinas dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur; dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan dampaknya. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah

adalah

media

untuk melaksanakan kewajiban

dalam rangka pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). .Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Halaman :

39


2014

239/XI/6/8/2003,tentang pedoman penyusuananan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bagi setiap SKPD penyusunan LAKIP merupakan penterjemahan atas tugas pokok dan fungsi yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian visi melalui misi dan strategi organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sejalan dengan itu pada tahun 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram melakukan kewajiban membuat LAKIP 2014 yang salah satunya adalah memberikan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan secara periodik terhadap segala kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjawab serta menerangkan kinerja/tindakan Dinas kepada Walikota Mataram. 1.2. KELEMBAGAAN Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT / 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT / 2008, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Halaman :

39


2014

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan kebijaksanaan Walikota Mataram dibidang Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaaan dan Ketransmigrasian. Adapun tugas pokok Kepala Dinas Sosnakertrans sebagai Pembantu Walikota Mataram adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mana dalam penyelenggaraannya fungsi Kepala Dinas antara lain melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas lain di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Dinas. Secara rinci tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosnakertrans kota Mataram adalah sebagai berikut : A) KEPALA DINAS ; Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi. a. Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi dan rencana strategis serta program Dinas Sosnakertrans; b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA – DPA) dan penetapan kinerja Dinas; d. Melaksanakan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan di bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi; e. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas Perangkat Daerah dan Instansi terkait; f.

Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat atau pihak swasta; Halaman :

39


2014

g. Memberikan pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; h. Melaksanakan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas; i.

Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j.

Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD, melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; B) SEKRETARIAT (Unsur Pembantu Pimpinan) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan Perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. a. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan kinerja lingkup Dinas; b. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja Dinas; c. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas; d. Merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Umum; e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas; f.

Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen pelayanan sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; i.

Melaksanakan

koordiansi konsultasi

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan

tugas

kesekretariatan dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait; j.

Melaksanakan

penngaturan,

pembinaan,

dan

pengelolaan

administrasi

umum,perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

Halaman :

39


2014

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1)

Sub.Bag.Perencanaan Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelapoan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: a.

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan Program kerja lingkup Dinas;

b.

Menyipkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan dan Pelaporan;

c.

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Ren-Stra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta penetapan Kinerja Lingkup Dinas;

d.

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

e.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan lingkup Dinas;

g.

Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;

h.

Melaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

i.

Melaksanakan Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi manajemen pelayanan sosial, tenaga kerja , dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

j.

Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub.Bagian;

k.


2)

Sub Bag. Keuangan Halaman :

39


2014

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Administrasi keuangan lingkup Dinas. a. menyusun Renacana kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bagian; b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan; c. Menyimpan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyususnan anggaran, perbendaharaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas; d. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran perbendaharaan, pembukuan dan verivikasi; e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri dari Pemegang Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK); f.

Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaaan kegiatan lingkup Dinas; h. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas; i.

Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

j.


3)

Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin olehseorang kepala Sub Bagian yang mengaturtugas

pokok

memimpin,

mengatur,

merencanakan,

mengawasi

dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, rumahtangga, protokol dan perlengkapan. a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Sub Bagian; b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumahtangga, protokol, dan perlengkapan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasipenyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan; Halaman :

39


2014

d. Mengumpulkan mengolah dan menganalisa data kepegawaian serta kebutuhan perlengkapan; e. Melaksanakan

pengadaan,

penyimpanan,

pemeliharaan

dan

pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai perundang-undangan yang berlaku; g. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang; i. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. C) BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Unsur Pelaksana) Bidang pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan. Pelaksanaan, dan pembinaan teknis program dan kegiatn bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial. a. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dan Penetapan Kinerja bidang Pembedayaaan Kesejahteraan sosial; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Krja Anggaran / Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA / DPA ) dan Program kerja seksi dibawahnya; c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pemberdayaan kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan koordnasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instasi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial; e. Menyiapkan

bahan

pengkoordinasian

pelaksanaan

program

Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial di daerah dengan Provinsi dan Departemen/ lembaga Pemerintah non Departemen terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman :

39


2014

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Administrasi perijinan dan rekomendasi teknis di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku; i. Mengkoodinir pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pemberdayaaan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan dan pelayanan pemberdayaan kesejahteraan sosial; j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada atasan; k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku; l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. 1)

Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis terhadap program / kegiatan pemberdayaan organisasi sosial dan karang taruna. Dalam menyelenggarkan tugas, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna mempunyai fungsi: a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Organisasi Sosial dan Karang Taruna sesuai ketentuan yang berlaku; b. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program pelaksanan program pengembangan dan pendayagunaaan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), penyuluhan tentang usahankesejahteraan sosial (UKS),

Pemberdayaaan, Pengukuhan dan pengakuan organisasi sosial, Halaman :

39


2014

pemberdayaan karang Taruna , Tenaga kesejahteraaan Masyarakat (TKSM), wahana Kesejahteraan Sosialmasyarakat (WKBSM); d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan; e. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahn dibidang pengembangan dan pemberdayaan PSKS kepada atasan; f. Menyiapkan bahan pembinaandan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan sosial (organisasi sosial, karang taruna, TKSM, WKSBM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melaksanakan penyuluhan , pembinaaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan

dan pendayagunaan PSKS dalam rangka

peningkatan usaha kesejahteraan sosial (UKS) masyarakat; h. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi PSKS (organisasi sosial, karang taruna, TKSM, WKSBM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. 2) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis terhadap program dan kesejahteraan anank dan Keluarga. Dalam menyelenggarkan tugas pokok, Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai fungsi: a.

Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi;

b.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

c.

Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar dan prosedurdan kriteria kesejahteraaan sosial anak dan keluarga sesuai ketentua yang i kesejahteraan sosial keluarga, peberlaku; Halaman :

39


d.

2014

Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program pelayanan sosial anak balita melalui lembaga media komunikasi massa, perlindungan anak, pelayanan sosial anak terlantar, pelayanan sosial lanjut usia, konsultasi kesejahteraan sosial keluarga (KKSK), Pemberdayaan Kesejhteraan Keluarga (PKK);

e.

Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyandang masalah kesejahteraan Sosial PMKS ( anak terlantar, balita terlantar, keluarga Muda Mandiri (KMM)

Asistensi

kesejahteraan

sosial

keluarga

(AKSK)

Pemberdayaan

kesejahteraankeluarga (PKK), Lanjut Usia, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan seksi; f.

Melakukan pengkajian dan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan tugas seksi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, anak dan keluarga;

g.

Menyiapkan bahan pembinaaan dan bimbingan teknis kesejahteraan sosial, anak terlantar, Keluarga Muda Mandiri (KMM), Lanjut Usia, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi kesejahteraan sosial keluarga, pemberdayaan kesejahteraan kelurga sesuai ketentuan yang berlaku;

h.

Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang meliputi anak terlantar, Keluarga Muda Mandiri (KMM), Lanjut Usia, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, dan konsultasi kesejahteraan sosial keluarga;

i.

Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi BMKS ( Anak terlantar, Keluarga Muda Mandiri (KMM), Lanjut Usia, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi kesejahteraan sosial keluarga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga) sesuai ketentuan yang berlaku;

j.

Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

k.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

3)

Seksi Penanggualangan Korban Bencana dan Bantuan sosial Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan Halaman :

39


2014

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap program dan kegiatan penanggulangan korban bencana dan b Untuk memperlancar

penyelenggaraan

tugas–tugas

dinas

maka

Kepala

Dinas

SOSNAKERTRANS dibantu oleh Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana, ntuan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkanbahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar dan prosedur dan kriteria Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial, Penyelenggaraan dan Pengumpulan sumbangan bantuan kesejahteraan Sosial Permanent (BKSP), Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Melakukan pengkajian dan memberikan pertimnbangan teknis terhadap permasalaha dibidang Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial di Daerah kepada Atasan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya optimalisasi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial di Daerah kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku; h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial, penertiban, Halaman :

39


2014

rekomendasi ijin penyelenggaraan undian berhadiah, dan pengumpulan sumbangan untuk usaha kesejahteraan keluarga (UKS); i.

Melaksanakan pengembangan partisipasi / swadaya masyarakat dalam penanggulangan korban bencana dan bantuan di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

j.

Melaksanakan pelayanan bantuan social terhadap korban bencana dalam rangka pemberdayaan masyarakat penanggulangan masalah kesejahteraan social;

k. Melaksanakan peningkatan jaminan social melalui bantuan kesejahteraan social permanent (BKSP) dan asuransi kesejahteraan social (ASKES) dan bimbingan social bagi keluarga Pahlawan dan Perintis kemerdekaan; l.


m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. D)

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI (Unsur Pelaksana) Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan melaksanakan pembinaan teknis program pengembangan dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan social mempunayia fungsi: a.

Memutuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial;

b.

Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;

c.

Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

e.

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial didaerah dengan provinsi dan departemen/ lembaga pemerintah non departemen terkait sesuai ketentan yang berlaku; Halaman :

39


f.

2014

Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

h.

Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

i.

Mengkoordinasi pengumpulan, pengelolaan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

j.

Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

k.

Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

l.


1)

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis terhadap program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang cacat sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapka bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial dan penyandang cacat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan penyandang cacat, Halaman :

39


2014

pengembangan kemampuan ketrampilan dan fungsi sosial penyandang cacat melalui loka bina karya (LBK) dan unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK); e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyandang cacat; f.

Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah kepada atasan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui pembinaan loka bina karya (LBK) maupun unit pelayanan sosial keliling (UPSK) sesuai ketentuan yang berlaku; h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan penyandang cacat; i.

Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi rehabilitasi sosial dan penyandang cacat;

j.


k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. 2)

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis terhadap program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial tuna susila sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapka bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial tuna susila sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan

Halaman :

39


2014

pelaksanaan program rehabilitasi sosial Tuna Susila meliputi Gelandangan dan pengemis, anak nakal, eks NAPI, eks WTS, eks Narkoba dan Waria; e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data rehabilitasi sosial Tuna Susila sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan seksi; f. Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Susila di daerah kepada atasan; g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial tuna susila meliputi Gelandangan dan pengemis, anak nakal, eks NAPI, eks WTS, eks Narkoba dan Waria sesuai ketentuan yang berlaku; h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi sosial tuna susila; i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi rehabilitasi sosial tuna susila meliputi Gelandangan dan pengemis, anak nakal, eks NAPI, eks WTS, eks Narkoba dan Waria; j. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. 3)

Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis terhadap program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial fakir Miskin mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial Fakir Miskin dan daerah kumuh sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapka bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial

Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Halaman :

39


2014

d. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengn satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program rehabilitasi sosial fakir miskin dan daerah kumuh; e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang rehabilitasi sosial Fakir Miskin dan daerah kumuh sesuai ketentuan yang berlaku; f. Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin dan daerah kumuh di daerah kepada atasan; g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya optimalisasi penanganan rehabilitasi sosila fakir miskin dan daerah kumuh di daerah kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan serta pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku; h. Melaksanakan Bina Mitra pengembangan partisipasi / swadaya masyarakat

dalam

penanganan fakir miskin dan daerah kumuh sesuai ketentuan yang berlaku; i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi rehabilitasi sosial fakir miskin dan daerah kumuh; j. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. E)

BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA (Unsur Pelaksana) Bidang Pelatihan , penempatan tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan dibidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi: a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi dibawahnya; c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketenyuan yang berlaku;

Halaman :

39


d. Melaksanakan

2014

koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan

bahan

pengkoordinasian

pelaksanaan

program

dibidang

pelatihan

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi di daerah dengan pemerintah provinsi dan departemen/ lembaga pemerintah non departemen terkait sesuai ketentan yang berlaku; f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; h. Mengkoordinir,

mengawasi

dan

mengendalikan

pelaksanaan

program

dibidang

pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; i. Mengkoordinir pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya; j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan tentang teknis terhadap permasalahan dibidang peelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi kepada atasan; k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

1.

Seksi Pelatihan Dan Produktivitas Seksi Pelatihan Dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan peningkatan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi pelatihan dan produktivitas mempunyai fungsi: Halaman :

39


2014

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelatiahn dan produktivitas tenaga keja sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data tenaga kerja potensial sebagai bahan perencanaan pelatihan tenaga kerja berdasarkan hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku; e. Memfasilitasi dan menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja; f.

Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi perijinan/rekomendasi terhadap lembaga pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta bahan koordinasi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di daerah kepada atasan; i.


j.


2)

Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan penempatan dan perluasan tenaga kerja. Halaman :

39


2014

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan

koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program penempatan dan perluasan Kesempatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; d. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data pencari kerja (Pencaker) tenaga kerja sukarela (TKS), Lembaga Sukarela, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan lowongan kerja sebagai bahan pembinaan serta pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Memberikan layanan pendaftaran, fasilitas pembentukan, pembinaan, pengendalian, pengawasan pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) tenaga sukarela, tenaga kerja mandiri (TKM) tenaga kerja asing (TKA) serta penyelenggaraan bursa kerja/job fair oleh swasta sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi ijin penggunaan tenaga kerja asing (IMTA) serta perijinan atau rekomendasi pendirian cabang/pusat terhadap lembaga bursa kerja / lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan, tenaga kerja sukarela (TKS), lembaga sukarela, Perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) serta tempat penampungannya sesuai ketentuan yang berlaku; h. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi serta pelayanan teknis penyebaran informasi penempatan, rekrutmen, seleksi, perijinan penempatan dan penampungan tenaga kerja Indonesia (CTKI) Antar kerja antar Daerah (AKAD) dan Antar kerja local (AKL) dalam rangka penerbitan surat persetujuan penempatan (SPP) antar kerja local dan rekomendasi paspor bagi TKI berdasarkan asal dan alamatnya; Halaman :

39


i.

2014

Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan, perlindungan TKI serta kepulangan TKI berdasarkan asal/alamatnya;

j.

Memfasilitasi dalam rangka penyelenggarakan kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah kota;

k. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan formasi serta pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; l.

Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta bahan koordinasi dalam rangka penyebarluasan dan penerapan teknologi serta penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informasi serta system padat karya yang berlaku;

m. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang penempatan tenaga kerja dan perluasa kesempatan kerja di daerah kepada atasan; n. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. 3)

Seksi Transmigrasi Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan penyelenggaraan ketransmigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Transmigrasi mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; d. Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang transmigarsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Halaman :

39


2014

e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang transmigrasi; f.

Melaksanakan penjajakan lokasi pemukian transmigrasi (LPT) dan pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pendaftaran, seleksi, penempatan status, penampungan, pengerahan dan peningkatan ketrampilan/keahlian serta fasilitas penempatan calon transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; h. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang transmigrasi di daerah kepada atasan; i.


j.


F) BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan di bidang hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja; b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi dibawahnya; c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; d. Menyiapkan bahan

koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi

dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; Halaman :

39


2014

e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja provinsi dan departemen/ lembaga pemerintah non departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis hubungan industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; i.

Mengkoordinasiakan pengumpulan , pengelolaan dan analisa data dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaksanaan program untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;

j.

Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan di dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan kepada atasan;

k. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; l.

Mengelola dan memberikan layanan konseling, advokasi dan fasilitas penyelesaian perselisihan, jaminan social, pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

1) Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur

mengawasi

yang dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan hubungan Industrial dan Jamsostek. Halaman :

39


2014

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai fungsi: a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku; d. Meyiapkan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku; e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku; f. Melaksanakan verifikasi keanggotaan dan fasilitasi pembentukan, layanan pendaftaran, pembinaan dan pengendalian dan pengawasan organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha serta lembaga perselisihan diluar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku; g. Melaksanakan fasilitas penyusunan, pendaftaran, pencatatan serta pengesahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), peraturan Perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) serta Perjanjian Pekerjaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; h. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi penerbitan /pencabutan operasional perusahan penyedia jasa pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku; i. Melakukan pembinaan, pengawasandan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan pengupahan Jamsostek sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku; j. Melaksanakan fasilitas pembentukan Dewan Pengupahan Kta serta pendaftaran seleksi calon hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan survey Kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota (UMK) kepada Gubernur Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; l. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan formasi serta pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional, mediator, konsiliator, dan arbitr berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Halaman :

39


2014

m. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta bahan koordinasi dalam rangka harmonisasi hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku; n. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan di dibidang Hubungan Industrial dan Jamsostek di daerah kepada atasan; o. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan Pembinaan teknis program dan kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan

koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi

dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Meyiapkan bahan

perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur

dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; f.

Melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan/pengujian dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan/ketentuan dibidang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas kerja lainnya serta hak-hak dan kewajiban pekerja/pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Halaman :

39


2014

g. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan

oleh

PPNS

Pengawas

Ketenagakerjaanberdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; h. Melaksanakan pengelolaan dan layanan administrasi perijinan/rekomendasi teknis terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; i.

Melaksanakan pengusulan calon peserta diklat pengawas dan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan serta pengusulan penerbitan kartu legitimasi pengawas dan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

j.


k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daera Nomor : 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor : 15 / PERT / 2008, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram memiliki struktur organisasi dengan 1 Sekretariat Dinas sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan empat Bidang Teknis sebagai Unsur Pelaksana. Adapun kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut : a. Unsur Pembantu Pimpinan : 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

b. Unsur Pelaksana : 1. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi yang dipimpin oleh Kepala 3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh

seorang

Kepala Bidang; 4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM KEPALA DINAS

Halaman :

39


KELOMPOK JABATAN FUFUNGSIONAL

BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2014

SEKRETARIAT

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN NAKER & TRANSMIGRASI

BIDANG HUBUNGAN INSDUTRI DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan Kepala Seksi Orsos dan Karang Taruna

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial

Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Tuna Susila

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dan Daerah Kumuh

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

Kepala Seksi Transmigrasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban, sumber daya yang digunakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram meliputi sumber daya aparatur serta sarana/prasarana sebagai bagian dari aset daerah. 1.

SUMBER DAYA APARATUR Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (empat) Orang Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Mataram, dengan rincian sebagai berikut : 1.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.1 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram Berdasarkan Kepangkatan Halaman :

39


No.

Pangkat

Jumlah Orang

1.

Gol. IV

6

2.

Gol. III

26

3.

Gol. II

12

Jumlah

2014

Keterangan

44

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram, 2014

 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan struktural tercermin seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram Berdasarkan Jabatan Struktural No.

Jabatan Struktural

Jumlah Orang

1.

Kepala Dinas

1

2.

Sekretaris

1

3.

Kepala Bidang

4

4.

Ka. Subag. / Kepala Seksi

14

5.

Staf

24 Jumlah

Keterangan

44

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram 2014

Halaman :

39


2014

 Sedangkan komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.3 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Orang

1.

Pasca Sarjana (S-2)

5

2. 3.

Sarjana (S-1) D-3

26 1

4.

SLTA

12 Jumlah

Keterangan

44

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram,2014

2.

Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Mataram Adapun Komposisi Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.4 Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram No.

Uraian

Jumlah Orang

3.

Tenaga Keamanan Kantor

1

4.

Tenaga Sopir

2

5.

Tenaga Cleaning Service

2

Jumlah

Keterangan

5

* Sumber : Data Kepegawaian Disosnakertrans Kota Mataram,2013

Halaman :

39


2.

2014

ASET / MODAL Sedangkan aset atau modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram berdasarkan Rekonsiliasi BMD Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Aset Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram Nilai Barang Milik Daerah (BMD) No.

Akun Neraca Saldo Awal

Mutasi

Saldo Akhir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A.

ASET LANCAR

15.069.000,00

13.303.600,00

13.303.600,00

1.

Persedian

15.069.000,00

13.303.600,00

13.303.600,00

B.

ASET TETAP

1.292.247.635.00

301.351.500,00

1.562.924.595,00

1.

Tanah

00

00

00

2.

Peralatan dan Mesin

727.563.235.00

348.662.500,00 ( + )

979.878.335,00

96.347.400,00 ( - ) 3.

Gedung dan Bangunan

348.681.800.00

182.339.000,00 ( + )

481.219.800,00

49.801.000,00 ( - ) 4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

94.188.000.00

7000.000,00

101.188.000,00

5.

Aset Tetap Lainnya

121.814.600.00

121.176.140,00 ( - )

638.460,00

6.

Konstruksi Dalam Pengerjakan

0,00

0,00

0,00

C.

ASET LAINNYA

273.521.100,00

96.347.400,00

540.845.640,00

Aset Lain-lain

273.521.100,00

267.324.640,00 ( + )

540.845.640,00

Halaman :

39


JUMLAH

1.580.837.735,00

2014

2.117.073.835,00

Sumber : Data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Mataram, 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIK Dalam Sistem Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Mataram, perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja. Perencanaan strategik memerlukan integrasi antara Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan Dinas baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threath) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar sebagai perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram 1. VISI DAN MISI a. Visi Banyaknya permasalahan yang timbul di masyarakat terutama pada pelayanan sosial, ketenagakerjaan sehingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara terus menurus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan permasalahan yang di hadapai masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakata di rumaskan Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Yaitu

“Terwujudnya

teruwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan terciptanya masyarakat yang maju, mandiri melalui perluasan lapangan kerja dan keterampilan berdasarkan Halaman :

39


2014

nilai-nilai religius”. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan dua misi sebagai berikut : b. Misi Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut : a. Meningkatkan optimism, kesadaran hidup masyarakat yang harmonis; b. Memperdayakan individu, keluarga dan kelompok social untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; c. Mencengah dan mengendalikan masalah sosial, memberikan mimbingan, pelatihan dan usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan-perusahaan serta meningkatkan animino transmigrasi; d. Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta memperkokoh system perlindungan dan jaminan social pada masyarakat. c. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dari visi dan misi dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Mataram Adalah : 1. Misi pertama adalah : Meningkatkan optimisme, kesadaran hidup masyarakat yang harmonis, misi ini bertujuan adalah : mewujudkan masyarakat yang optimis dan harmonis, dengan sasaran : Meningkatkan optimism masyarakat untuk hidup harmonis. 2. Misi kedua adalah : Memperdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tujuan dari misi ini adalah : Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, sasarannya adalah : Meningkatkan taraf hidup Masyarakat yang lebih baik. 3. Misi ketiga : Mencengah dan mengendalikan masalah sosial, memberikan bimbingan, pelatihan dan usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan-perusahaan serta meningkatkan animino transmigrasi Tujuannya adalah : mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sasarannya adalah : meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih baik 4. Misi Keempat adalah : Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta memperkokoh system perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat, tujuan dari misi adalah : mewujudkan SDM yang berkualitas, sedangkan sasarannya :Meningkatkan perlindungan dan jaminan social Halaman :

39


2014

d. Strategik dan Arah Kebijakan Strategik adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analisa dan komprehensip tentang langkah-langka yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Keja dan Transmigrasi Kota Mataram Tujuan dan sasaran telah dirumuskan diatas maka strategik yang ditempuh anatara lain adalah : 1. Melaksanakan bimbingan sosial untuk meningkatkan optimisme dan kesadaran masyarakat. 2. Bimbingan keterampilan sebagai upaya peningkatan taraf hidup 3. Memberikan pelatiihan keterampilan dan usaha membuka lapangan kerja 4. Meningkatakan Sumber Daya Manusia melalui Pelatiahan, Bimbingan Teknik, dan Bimbingan Sosial. Untuk mencapai rangkaian strategik diatas, diharapakan arah kebijakan berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijkan yang ditempuh antara lain : 1. Meningkatkan Optimesme kesadaran hidup harmonis masyarakat 2. Meningkatkan bimbingan keterampilan dalam upaya peningkatan taraf hidup 3. Meningkatkan pelatihan keterampilan dan mebuka lapangan kerja/usaha 4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui BImtek, Pelatihan dan Bansos

Halaman :

39


2014

2.2. RENCANA KERJA Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan program-program Tahun Anggaran 2014, maka program utama yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014 dapat dijabarkan dalam table dibawah ini Tabel 2.2 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 NO

URAIAN

TARGET KINERJA

Program pemberdayaan fakir miskin, kumunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya 1

Peningkatan kemampuan (capacitie Bulding), petugas dan pendamping social

100%

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 2.

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

50 orang

3

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

20 orang

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social 1

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampaye Sosial bagi Penyandang masalah

100%

kesejateraan social (PMKS) 2

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepet darurat dan kejadian luar biasa

3

Pelatihan bagi perempuan rawan social ekonomi (PRSE)

30 orang

Program pembinaan anak terlantar 1

Bimbingan Sosial dan keterampilan bagi anak terlantar

20 anak

Program Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Halaman :

39


1

Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja

2014

1 tahun

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiawaan

I tahun

2

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks Trauma

1 kegiatan

Program penempatan calon transmigrasi 1

Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi

1 kegiatan

2

Peningkatan minat penduduk bertrasmigarsi

1 kegiatan

3

Penempatan calon transmigrasi

1 tahun

Program perlindungan dan pengembangan lembaga pengerah ketenagakerjaan 1

Penyelesaian prosedur dan perselisihan hubungan industry

100 %

2

Pengawasan, perlindungan dan penengakan hokum terhadap tenaga kerja

1 kegiatan

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 1

Bimbingan social bagi PMKS lansia

109 PA/LKSA & LAnsia

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

100%

Program pembinaan eks penyandang penyakit social (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang 30 orang penyakit social

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social 1

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat

100 %

Program pencengahan dini dan penanggulangan korban bencana 1

Pelatihan teknik penggunlangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas

1 tahun

Program pemberdayaan keluarga muda mandiri 1

Bimbingan dan pelatihan bagi keluarga muda mandiri

30 KK

Program Peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan social 1

Peningkatan program keluarga harapan (PKH)

1 kegiatan

2

Peningkatan keserasian social

1 tahun

Halaman :

39


2014

Program Rehabilitasi Sosial 1

Penataan dan rehabilitasi social rumah tidak layak huni

100 KK

Halaman :

39


2014

2.3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setipa SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen penetan kinerja Dalam pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan indicator kinerja sasaran sebagimana di sebutkan dalam table penetan kinerja berikut ini : Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM NO 1

2.

3.

13

SASARAN STRATEGIS RPJMD Meningkatkan optimism masyarakat untuk hidup harmonis

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah anak nakal, pemulung, BWBLP dan ODHA(wanita) Yang mengikuti keterampilan 2. Jumlah AT yang mendapat bimbingan social 3. Jumlah KT dan Peksos yang mengikuti pelatihan 1. Jumlah fakir miskin dan daerah kumuh yang mendapat keterampilan berusaha. 2. Jumlah fakir yang mendapat rehabilitasi social rumah tidak layak huni ( RS – RTLH) 3. Jumlah penyandang cacat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4. Jumlah pencari kerja yang terdidik dan terlatih 5. Terkirimmya Calon Transmigarsi

1. Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan keterampilan 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan program keserasian sosial 3. Jumlah keluarga muda mandiri yang mengikuti bimbingan sosial Meningkatkan Perlindungan dan 1. Jumlah kasus yang terselesaikan jaminan Sosial 2. Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 3. Masyarakat yang mengalami bencana

TARGET

SATUAN

30

Orang

20

Orang

100

Orang

50

Oran

20

Orang

30

Orang

100

Orang

25

Orang

35

Orang

150

Orang

30

Orang

20

Orang

30

Orang

100

%

Halaman :

39


2014

Halaman :

39


2014

TABEL 2.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD Visi : Terwujudnya teruwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan terciptanya masy perluasan lapangan kerja dan keterampilan berdasarkan nilai-nilai religious Misi Pertama : Meningkatkan optimisme kesadaran hidup masyararakat yang harmonis Tujuan

Sasaran

Strategi

1. mewujudkan masyarakat yang 1.1 Meningkatkan optimism masyarakat 1.1.1.Melaksanakan bimbingan sosial 1 optimisme dan harmonis

untuk hidup harmonis.

untuk meningkatkan optimisme dan kesadaran masyarakat

Misi Kedua : Memperdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Tujuan

Sasaran

Strategi

2. Mewujudkan taraf hidup masya- 2.2. Meningkatkan taraf hidup Masyarakat 2.2.2. Bimbingan keterampilan sebagai rakat yang lebih baik

yang lebih

upaya peningkatan taraf hidup

Misi Ketiga : Mencengah dan mengendalikan masalah sosial, memberikan bimbingan, pelatihan dan usaha membuka l perusahaan-perusahaan serta meningkatkan animino transmigrasi Tujuan Sasaran Strategi 3.

mewujudkan

kesejahteraan 3.3. meningkatkan kesejahteraan masya-

masyarakat

rakat

3.3.3. Memberikan pelatiihan keteram- 3 pilan

dan

usaha

membuka

lapangan kerja

Misi keempat : Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta memperkokoh system perlindungan d Tujuan 4. mewujudkan SDM yang berkualitas,

Sasaran 4.4 Meningkatkan jaminan sosial

perlindungan

Strategi dan 4.4.4. Meningkatakan Sumber Daya Manusia melalui Pelatiahan, Bimbingan Teknik, dan Bimbingan Sosial


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Salah satu pondasi utama dalam penerapan kinerja dalam rangka menjamin danya peningkatan dalam pelayanan publikdan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya di capai untuk memudahkan terujudnya organisasi yang akuntabel Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berkewajiban mencapai targettarget tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan.dan kegagalan dalam pencapainan rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan program kearah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka di perlukan Indikator Kinerja Utama bagi setiap SKPD dalam rangka pengukiran kinerja. Adapun Indikator Kinerja (IKU) Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Mataram sebagai berikut : 1. Jumlah anak nakal, pemulung,BWBLP dan ODHA (wanita) yang mengiuti keterampilan 2. Jumlah Anak Terlantar yang mendapat bimbingan sosial 3. Jumlah KT dan Peksos yang mengikuti pelatihan 4. Jumlah fakir miskin dan daerah kumuh yang mendapat keterampilan berusaha 5. Jumlah fakir yang mendapat rehabilitasi sisial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) 6. Jumlah Penyandang cacat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 7. Jumlah pencari kerja yang terdidik dan terlatih 8. Terkirimnya calon Transmigrasi 9. Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan keterampilan 10. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan program keserasian sosial 11. Jumlah keluarga muda mandiri yang mengikuti bimbingan sosial 12. Jumlah kasus yang terselesaikan 13. Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan keselamatan dan kesehatan (K3) 14. Masyarakat yang mengalami bencana

B. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja sasaran di peroleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaina sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran.


2014

Katagori nilai capaian kinerjanya di kelompokkan dalam skla pengukuran ordinal adalah sebagai berikut : 85

s/d

100 : baik sekali

70

s/d

85

: baik

55

s/d

70

: cukup

0

s/d

55

: kurang

Penetapan angka pencapaian kinerj terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % term asuk pada angka capaian kinerja sebesar 100, sedangkan kinerja hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran kurang dari 0 % termasuk angka pencapaian 0 Dari 4 (empat) sasaran strategis SKPD dan 14 (empat belas) indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja pada Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

NO

KATAGORI

JUMLAH SASARAn

1

Baik sekali

14

2

Baik

-

3

Cukup

-

4.

Kurang Jumlah

14

Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini

Table.3.1 PENCAPAIAN KENERJA SASARAN

NO

1

2

3

SASARAN

Jumlah IKU

Capaian rata– rata %

55

55 s/d 70

70 s/d 85

85 s/d 100

Meningkatkan Optimisme Masyarakat

3

100

Baik sekali

5

100

Baik sekali

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih baik

3

100

Baik sekali

Meningkatkan taraf hidup masayarakat yang lebih baik


Meningkatkan perlindungan dan jaminan social

4

JUMLAH IKU

3

Rata-Rata pencapaian sasaran

Baik sekali

100

14

Baik sekali

100

-

2014

Baik Sekali

100

Dari 14 (empat belas) sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 100 % dengan kriteria “Baik Sekali” Secara rinci pencapaian kinerja tahun 2014 dapat digambarkan pada table dibawah ini

Table.3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KENERJA SASARAN

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jumlah Capaian rata– IKU rata %

‹ 55

55 s/d

70 s/d

85 s/d

70

85

100

1

Jumlah anak nakal, pemulung, BWBLP dan ODHA(wanita) Yang mengikuti keterampilan

1

100

Baik sekali

2

Jumlah AT yang mendapat bimbingan social

1

100

Baik sekali

3

Jumlah KT dan Peksos yang mengikuti pelatihan

1

100

Baik sekali

4

Jumlah fakir miskin dan daerah kumuh yang mendapat keterampilan berusaha.

1

100

Baik sekali

5

Jumlah fakir yang mendapat rehabilitasi social rumah tidak layak huni ( RS – RTLH)

1

100

Baik sekali

6

Jumlah penyandang cacat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

1

100

Baik sekali

7

Jumlah pencari kerja yang terdidik dan terlatih

1

100

Baik sekali

8

Terkirimmya Calon Transmigarsi

1

100

Baik sekali

9

Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan keterampilan

1

100

Baik sekali


2014

10

Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan program keserasian sosial

1

100

Baik sekali

11

Jumlah keluarga muda mandiri yang mengikuti bimbingan social

1

100

Baik sekali

12

Jumlah kasus yang terselesaikan

13

Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

1 1

146 100

Baik Baik sekali sekali

14

Masyarakat yang mengalami bencana

1

100

Baik sekali

C. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja apada dasarnya adalah evaluasi terhadap kinerja Instansi secra lebih mendalam, yang meliputi evaluasi terhadap pencapain kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerjanya, evaluasi kinerja organisasai yang ditujukan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi dan evaluasi program yang dipilih Berikut ini kami sampaikan evaluasi sasaran pada table dibawah ini

NO

Table 3.3 EVALUASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATKAN OPTIMISME MASYARAKATUNTUK HIDUP HARMONIS Indikator Kinerja Capaian Capaian Satuan Tahun 2013 Tahun 2014 Utama (IKU) Kinerja Kinerja Target Realisasi Target Realisa si

1

Jumlah anak nakal, pemulung, BWBLP dan ODHA(wanita) Yang mengikuti keterampilan

orang

30

30

100

30

30

100

2

Jumlah AT yang mendapat bimbingan social

Orang

20

20

100

20

20

100

3

Jumlah KT dan Peksos yang

Orang

100

100

100

100

100

100


2014

mengikuti pelatihan Rata-Rata Capaian IKU

100

100

Hasil evaluasi pada tahun 2013 capaian kinerjanya sebesar 100 % tahun 2014 capaian kinerjanya 100 %, sehingga dapat di simpulkan bahwa mencapai 100%, dimana pelekasaan kegiatannya sudah menenuhi target yang sudah di tentukan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasarannya adalah : Meningkatkan optimism masyarakat untuk hidup harmonis, sedangkan indikatornya adalah jumlah anak nakal, pemulung, BWBLP (wanita), yang mengikuti keterampilan. Pada tahun 2013 targetnya 30 orang, realisasinya adalah 30 orang, pencapain kinerjanya adalah 100 % sedangkan pada tahun 2014 targetnya 30 orang, realisasinya adalah 30 orang sedangkan pencapian kinerjanya adalah 100 % 2. Sasarannya adalah : Meningkatkan optimism masyarakat untuk hidup harmonis, sedangkan indikatornya adalah : Jumlah anak terlantar yang mendapat bimbingan sosial, pata tahun 2013 targetnya adalah 20 orang, realisasinya adalah 20 orang sedangkan pencapaian kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya 20 orang sedangkan realisasinya adalah 100 % 3. Sasaran kesembilan belas adalah : Meningkatkan optimism masyarakat untuk hidup harmonis, sedangkan indikatornya adalah : Jumlah KT dan Peksos yang mengikuti pelatihan, pada tahun 2013 targetnya 100 orang, realisasinya 100 orang, pencapain kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya 100 orang, realisasinya adalah 100 orang, pencapain kinerjanya adalah 100 %

NO

Table 3.3 EVALUASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATKAN TARAP HIDUP MASAYARAKAT YANG LEBIH BAIK Indikator Kinerja Capaian Satuan Tahun 2013 Tahun 2014 Utama (IKU) Kinerja Target Realisasi Target realisasi

Capaian Kinerja

4

Jumlah fakir miskin dan daerah kumuh yang mendapat keterampilan berusaha.

Orang

50

50

100

50

50

100

5

Jumlah fakir yang mendapat rehabilitasi social rumah tidak layak huni ( RS – RTLH)

Orang

50

50

100

20

20

100

6

Jumlah penyandang Orang cacat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

30

30

100

30

30

100

7

Jumlah pencari kerja yang terdidik

48

48

100

20

100

100

Orang


2014

dan terlatih 8

Terkirimmya Calon Transmigarsi

Rata-Rata Capaian IKU

Orang

50

50

100

25

25

100

100

100

Hasil evaluasi pada tahun 2013 capaian kinerjanya sebesar 100 % tahun 2014 capaian kinerjanya 100 %, sehingga dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan masingmasing indikator pencapian kinerjanya rata-rata mencapai 100%, dimana pelekasaan kegiatannya sudah menenuhi target yang sudah di tentukan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasarannya adalah : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, sedangkan indikatornya adalah : Jumlah fakir miskindan daerah kumuh yang mendapat keterampilan berusaha, pada tahun 2013 targetnya adalah 50 orang sedangkan realisasinya 50 orang pencapian kinerjanya 100%, sedangkan pada tahun 2014 targetnya 50 orang realisasinya 50 orang, pencapaina kinerjanya adalah 100% 2. Sasarannya adalah Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, sedangkan indikatornya adalah : Jumlah fakir miskin dan daerah kumuh yang mendapat rehabilitas social rumah tidak layak huni (RS-RTLH). Pada tahun 2013 targetnya 50 orang, realisasinya 50 orang pencapaian kinerjanya 100 % sedangkan pada tahun 2014 targetnya 20 orang, relaisasinya 20 orang pencapian kinerjanya 100 %. 3. Sasarannya adalah : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, sedangkan indikatornya adalah : Jumlah PACA yang mengikuti Pengetahuan dan keterampilan, pada tahun 2013 targetnya adalah 30 orang, sedangkan realisasinya adalah 30 orang, pencapian kinerjanya adalah 100 % , pada tahun 2014 targetnya adalah 30 orang, sedangkan realisasinya adalah 100 %. 4. Sasarannya adalah : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, sedangkan indikatornya adalah : Jumlah pencari kerja yang terdidik dan pelatihan. Pada tahun 2013 targetnya 48 orang realisasinya 48 orang, pencapain kinerja adalah 100 %. Pada tahun 2014 targetnya 100 orang, realisasinya adalah 100 %, target 2014 meningkat dari tahun 2013 dikarenakan banyaknya pencaker yang kurang memiliki sumber daya manusia terutama mereka yang putus sekolah dan kurang mampu. 5. Sasarannnya adalah : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, sedangkan indikatornya adalah jumlah yang terkirim calon transmigrasi, pada tahun 2013 targetnya 50 orang realisasinya 50 orang, pencapian kinerjanya adalah 100 % sedangkan pada tahun 2014 targetnya 25 orang, realisasinya 25 orang, pencapian kinerjanya adalah 100 %. Pada tahun 2013 targetnya 50 orang sedangkan tahun 2014 targetnya 25 dikarenakan alokasi penempatan calon transmigrasi berkurang dari daerah penerima sedangkan pada tahun 2013 alokasinya penempatan lebih banyak.


NO

Table 3.3 EVALUASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator Kinerja Capaian Satuan Tahun 2013 Tahun 2014 Utama (IKU) Kinerja Target Realisasi Target realisasi

2014

Capaian Kinerja

9

Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan keterampilan

Orang

35

35

100

35

35

100

10

Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan program keserasian sosial

Orang

40

40

100

150

150

100

11

Jumlah keluarga muda mandiri yang mengikuti bimbingan sosial

Orang

30

30

100

30

30

100


100

100

Hasil evaluasi pada tahun 2013 capaian kinerjanya sebesar 100 % tahun 2014 capaian kinerjanya 100 %, sehingga dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan masingmasing indikator pencapian kinerjanya rata-rata mencapai 100%, dimana pelekasaan kegiatannya sudah menenuhi target yang sudah di tentukan, dengan rincian sebagai berikut Sasaran keenam belas adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikatornya adalah : jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan keterampilan. Pada tahun 2013 targetnya 35 orang, realisasinya adalah 35 orang, pencapaian kinerjanya 100 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya 35 orang, realisasinya 35 orang, pencapaian kinerjnya 100 % 1. Sasarannya adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikatornya adalah : jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan keterampilan. Pada tahun 2013 targetnya 35 orang, realisasinya adalah 35 orang, pencapaian kinerjanya 100 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya 35 orang, realisasinya 35 orang, pencapaian kinerjnya 100 % 2. Sasarannya adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikatornya adalah Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan program keserasian sosial. Pada tahun 2013 targetnya 40 orang, realisasinya adalah 40 orang, pencapain kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pad tahun 2014 targetnya adalah 150 orang, realisasinya adalah 150 orang, pencapian kinerjanya adalah 100 %.


2014

3. Sasarannya adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikatornya adalah : Jumlah keluarga muda mandiri yang mengikuti bimbingan sosial, pada tahun 2013 targetnya adalah 30 orang realisasinya 30 orang pencapain kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya adalah 30 orang, realisasinya 30 orang pencapian kinerja adalah 100 %.

NO

12 13

14

Table 3.3 EVALUASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Kinerja Capaian Satuan Tahun 2013 Tahun 2014 Utama (IKU) Kinerja Target Realisasi Target realisasi

Capaian Kinerja

Jumlah kasus yang Orang terselesaikan Jumlah perusahaan Orang yang mengikuti bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

20

18

90

30

44

146

30

30

100

30

30

100

Masyarakat yang % mengalami bencana

100

100

100

100

100

100


96.66

115.33

Hasil evaluasi pada tahun 2013 capaian kinerjanya sebesar 96.66 % tahun 2014 capaian kinerjanya 115.33 %, sehingga dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan masing-masing indikator pencapian kinerjanya rata-rata mencapai 100%, dimana pelekasaan kegiatannya sudah menenuhi target yang sudah di tentukan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasarannya adalah : Meningkatkan Perlindungan dan jaminan sosial indikatornya adalah : Jumlah kasus yang terselesaikan antara pengusaha dan pekerja. Pada tahun 2013 targetnya 20 orang sedangkan realisasinya adalah 18 orang, pencapian kinerjanya adalah 90 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya adalah 20 0rang, sedangkan realisasinya adalah 45 orang, pencapian kinerjanya adalah lebih dari 145 %, berarti pada tahun 2014 kasus yang terselesaikan lebih banyak daripada tahun 2013, dikarenakan pada tahun 2014 mendaftar kasusnya meningkat dibandingakn pada tahun 2013, hampir semua kasus dapat terselasaikan dengan baik sehingga hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat teratasi, dimana hubunga pengusaha dan karyawan menjadi harmonis. 2. Sarannya adalah : Meningkatkan Perlindungan dan jaminan sosial sedangkan indikatornya adalah jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan UMK, pada tahun 2013 targetnya 50 0rang realisasinya 50 orang sedangkan pencapian kinerja 100 %, pada tahun 2014 targetnya 50 orang realisasinya 50 orang sedangkan pencapian kinerjanya 100 %.


2014

3. Sasarannya adalah : Meningkatkan Perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan indikatornya adalah Meminimalkan danpaknegatif dan bencana dan kejadian luar biasa, pada tahun 2013 targetnya adalah 100 % realisasinya adalah 100 % pencapian kinerjanya adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2014 targetnya 100 % realisasinya 100 % pencapian kinerjanya adalah 100 %

Sedangakan dilhat dari segi Sumber Daya Manusia aparatur di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja, Pengawas ketenagakerjaan, dan mediator yang sangat di butuhkan oleh Dinas untuk bisa berkoordinasi dengan perusahaan sehingga permasalaha dengan pengusaha dan pekerja dapat terselesaikan. D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui pembandingan antara target dan pencapaian realisasi. Adapun akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan untuk tahun anggaran 2014 jumlah total anggaran belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel : 3.4 Realisasi Anggaran Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 No

Uraian

APBD

Perubahan APBD

Perubahan

1.

Belanja Tidak Langsung

2.826.366.650

2.871.366.650,-

45.000.000,-

2.

Belanja Langsung

2.396.639.950,-

2.696.639.950,-

300.000.000,-

Total

5.223.006.600,-

5.568.006.600,-

345.000.000,-


2014

Tabel 3.5 Realisasi Keuangan Menurut Program/Kegiatan Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 NO

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

473.547.050,00

447.472.508,00

94.49

306.810.000,00

301.448.500,00

98,25

1

Program Pelayanan Admistrasi

2

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.330.000,00

12.108.900,00

78,99

4

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

176.164.500,00

166.314.000,00

94,41

5

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

248.437.450,00

240.191.950,00

96.68

6

Program Pembinaan Anak Terlantar

112.540.000,00

106.265.000

94,42

7

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

204.380.000,00

203.794.600,00

99,71

8

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

80.785.000,00

80.735.000,00

99,94

9

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

102.310.000,00

101.106.600.

98,82

10

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

75.480.000,00

75.423.200

99,92

11

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

25.581.000,00

24.656.00

96,36

12

Program Pemberdayaan Muda Mandiri

39.610.000,00

39.610.000

100

132.010.000,00

127.180.000.00

96,34

13

Sarana

dan

Keluarga

Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial


2014

NO

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

159.745.000,00

157.590.000,00

98,65

14

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

246.510.000,00

245.167.500,00

99,46

16

Program Peningkatan Kerja dan Berusaha

59.114.950,00

58.940.000,00

99,70

17

Program Penempatan Transmigrasi

38.285.000,00

36.310.000,00

94,84%

18

Rehabilitasi Sosial

200.000.000,00

199.398.500,00

99,70%

Kesempatan

Calon

1) Non Program Digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (tunjangan kesra dan pengelola kegiatan bidang kedinasan), dengan jumlah anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.2.871.366.650,00 sampai dengan semester II (31 Desember 2014) terealisasi sebesar Rp. 2.823.698.406,00 atau 99,90 %. Program yang ditangani sekretariat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini untuk mewujudkan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 12 kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 11. Penyusunan Dokumen Perencanaan. 12. Penyediaan Administrasi Keuangan Jumlah anggaran pada program tersebut sebesar Rp. 473.547.050 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.447.472.508 - atau – 94.49%.


2014

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan program ini mewujudkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi. Untuk mencapai tujuan tersebut didu kung dengan 3 kegiatan yaitu 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 2. Pengadaan mebeleur; 3. Pengadaan mobil jabatan; 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Jumlah anggaran pada program tersebut sebesar Rp.306.810.000 terealisasi sebesar Rp 301.448.500. atau – 98,25%. 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tujuan program ini agar tersedianya sistem pelaporan capaian kineja dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk 1 tahun anggaran. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 15.330.000 terealisasi sebesar Rp.-12.108.900 atau – 78,99%. Program yang ditangani bidang Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap fakir miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu a. Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b. Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp. 176.164.500 terealisasi sebesar Rp.166.314.000 - atau – 94,41% .2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu : a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Jumlah anggaran sebesar Rp. 248.437.450 terealisasi sebesar Rp. 240.191.950- atau 96.68 %. 3) Program Pembinaan Anak Terlantar Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak terlantar Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Terlantar,


2014

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.540.000,00 terealisasi sebesar Rp.106.265.000 - atau -94,42%. 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan terhadap para dan penyandang cacat dan eks trauma. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu : a. Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan; b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma. Jumlah anggaran sebesar Rp. 204.380.000,00 terealisasi sebesar Rp 203.794.600. - atau – 99,71%. 5) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan terhadap panti asuhan/panti jompo. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.785.000,00 terealisasi sebesar Rp.80.735.000,00 atau 99,94 % 6) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 102.310.000,00 terealisasi sebesar Rp101.106.600. - atau -98,82 %. 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tujuan program ini untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.480.000,00 terealisasi sebesar

Rp.75.423.200 - atau 99,92- %.

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Tujuan program ini untuk terhindarnya dan tertanggulanginya pengungsi dari masalah bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu: Pelatihan Teknik Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bagi Satuan Linmas. Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 25.581.000,00 terealisasi sebesar Rp 24.656.00.atau 96,36 %. 9) Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri Tujuan program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Keluarga Muda Mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Muda Mandiri. Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 39.610.000,00 terealisasi sebesar Rp.39.610.000 – atau100 %. 10) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Tujuan program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu: a. Peningkatan Program Keluarga Harapan b. Peningkatan Program Keserasian Sosial Jumlah anggaran pada program tersebut sebesar Rp.132.010.000,00 terealisasi sebesar


2014

Rp.127.180.000.000.- atau 96,34% 11) Program Rehabilitasi Sosial Tujuan program ini untuk mewujudkan dan merehabilitasi rumah tidak layak huni melalui wahana bedah rumah kampung. Untuk mencapai tujuan tersebut di dukung melalui 1 kegitan, yaitu : -

Penataan dan rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni. Jumlah Anggaran pada program tsb sebesar Rp. 200.000.000,00 dan Terealisasinya sebesar RP. 199.398.500,00. Atau 99.70 % Program yang ditangani bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan Tujuan program ini untuk mewujudkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu : a. Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industri; b. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja. Jumlah anggaran pada program tbs sebesar Rp.159.745.000,00 terealisasi sebesar Rp.157.590.000 –atau 98,65 %. 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 246.510.000,00 terealisasi sebesar Rp. 245.167.500 – atau 99,46 - %. 3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Tujuan program ini untuk meningkatwkan kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 59.114.950,00 terealisasi sebesar Rp. 58.940.000,00 atau 99,70%. 4) Program Penempatan Calon Transmigrasi Tujuan program ini untuk terlaksananya penempatan calon transmigran. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu : a. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi; b. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi; c. Penempatan Calon Transmigrasi. Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 38.285.000,00 terealisasi sebesar Rp.36.310.000,00 atau 94,84- %.


2014

BAB IV PENUTUP Dalam rangka menindaklanjuti amanat perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai bentuk pertangunggungjawaban lembaga penyelanggara Negara baik Pemerintah Pusat maupun di pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahun untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kota Mataram 2014 merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kewenangan yang diemban. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai : a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2014 dapat di katagorikan “Baik Sekali” serta ditunjukan dengan penyeparan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah rata-rata sebesar 97,30% Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serapan dari target yang direncanakan sesuai indicator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran sttrategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dapat di kategorikan “Baik Sekali” yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 100 % Berdasarkan hasil kajian pada BAB III diatas, dapat di simpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun anggran 2014, telah berjalan dengan baik. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang dapat disusun sebagai bahan penilaian kinerja dinas untuk tahun 2014.

Mataram,

Februari 2014

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram,

H. AHSANUL KHALIK, S. Sos Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19701231 199803 1 069


.

2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram 2014

Recommend Documents