PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI ANAK JALANAN DI KOTA BANJAR Nama : Dennia Dara Murpraesa NPM : 3506120083 Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP BINA PUTERA BANJAR ABSTRAK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang social tenaga kerja, yang mempunyai fungsi melaksanakan dan melakukan pembinaan di bidang penyuluhan dan bimbingan social, seperti halnya memberikan motivasi, memonitoring, dan konsultasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan anak jalanan.Dalam menjalankan suatu peranan tersebut dibutuhkan suatu tanggungjawab untuk menjalankan suatu organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan semua masyarakat. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan di Kota Banjar, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mengambat program kerja Dinas Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan/dicapai., dan faktor-faktor yang menghambat Dinsosnakertrans dalam melakukan perlndungan dan pembinaan anak jalanan di Kota Banjar. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap informan atau responden yang bisa memberikan informasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan sudah terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya, walaupun sudah dilaksanakan, tetapi masih ada anak jalanan turun ke jalan lagi, oleh karena itu perlu diupayakan kerjasama dari pemerintah, baik dari pemerintah satu dengan yang lain, dan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta aparatur lainnya yang bersangkutan tentang perlindungan dan pembinaan anak jalanan. Kata kunci : Dinas Sosial, Anak Jalanan
The Social Service Manpower and Transmigration is a matter of implementing an autonomous region in the field of social labor, which has the function of implementing and supervision of social counseling and guidance, as well as provide motivation, monitoring, and consulting. This can be realized through the development of street children program. In carrying out such a role requires a responsibility to run an organization that can work well as expected all of society
The objective of this study was to determine the role of the Social Service in dealing with street children in the city of Banjar, and to analyze the factors that mengambat work program of Social Service. The problem in this study is whether the implementation of the development program of street children conducted by the Social Service Manpower and Transmigration Kota Banjar are in accordance with the desired outcomes / reached., And the factors that hinder Dinsosnakertrans in doing perlndungan and development of street children in Banjar. This research was conducted at the Social Service Manpower and Transmigration Banjar. This type of research is a kind of qualitative, ie through interviews with informants or respondents who could provide information properly. Based on these results we can conclude that the role of the Department of Social Welfare in dealing with street children has been implemented in accordance with the duties and functions, despite being carried out, but there are still street children on the streets again, therefore it is necessary cooperation from the government, either from the government each the others, and cooperation with the community, NGOs, and other officials concerned about the protection and development of street children. Keywords: Social Service, Street Children PENDAHULUAN Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain bertujuan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, selain itu dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.Namun, masih terdapat masyarakat dalam keadaan fakir, miskin dan terlantar. Pergeseran nilai dan sikap anak–anak dan remaja telah terjadi dan seakan – akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan karena derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan nilai dan norma. Sebagai contoh jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun, banyak hal yang menjadi faktor pendorong ataupun penarik bagi seorang untuk terjun dan bergabung menjadi gelandangan, salah satunya adalah masalah kemiskinan, dan masalah masyarakat yang tergolong miskin mencari nafkah di jalanan
RUMUSAN MASALAH 1. Sejauh mana anak jalanan mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar? 2. Program apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar dalam mengatasi anak jalanan di Kota Banjar?
3. Hambatan apa saja yang dialami Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi anak jalanan di Kota Banjar? TINJAUAN PUSTAKA Menurut Soerjono Soekanto (1987 ; 220), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak –hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Soleman B. Taneka (1986: 23), peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku suatu tugas. Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha(2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasiyaitu: 1. Peran Antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut: a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan. c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi. Menurut Jim Ife,2002, peran pekerja sosial antara lain: a. Peranan Fasilitatif Peranan praktek yang dikelompokan ke dalam peranan fasilitatif merupakan peranan yang dicurahkan untuk membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien. Melakukan mediasi dan negosiasi, yaitu pekerja sosial memerankan diri sebagai mediator dalam pemanfaatan lahan dengan pihak lain untuk memperluas aktivitas kerjasama dengan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Memberikan support/dukungan, yaitu memberikan dukungan untuk memperkuat, mengakui dan menghargai nilai yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menghargai kontribusi dan kerja mereka.Dukungan ini dapat bersifat formal dan informal.Membangun consensus dengan sesama pihak untukmelakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi individu-
individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.Memfasilitasi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam meningkatkanproduktivitas dan pemasaran hasil produksi. b. Peranan Educational Pekerja sosial memainkan peranan dalam penentuan agenda, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan peningkatan produktivitas akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individuindividu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasikan, melakukan pelatihan bagi individu-individu, kelompokkelompok dan masyarakat. c. Peranan-peranan Representasional Pekerja sosial melakukan interaksi dengan badan-badan di masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan : mendapatkan sumbersumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dan produktivitas dari berbagai donator. Melakukan advokasi untuk membela kepentingankepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.Memanfaatkan Media Masa untuk memperkenalkan hasil produksi. Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang lebih luas; membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya pengembangan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat’ selain itu pula, pekerja sosial berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan stakeholder. d. Peranan Teknis Di sini pekerja sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan need assessment terhadap pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat dilakukan pekerja sosial bersama individuindividu, kelompok-kelompo dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan.Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang social tenaga kerja.Dinas Sosial mempunyai peranan penting terhadap pemberdayaan anak, seperti halnya memberikan bimbingan social, bimbingan keterampilan yang dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat, namun tidak selamanya pemberdayaan tersebut berjalan dengn mulus.
Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya (Shalahuddin, 2000).Anak jalanan merupakan sebagian dari anak-anak yang hidup dan tumbuh di jalanan tanpa ada pemantauan dan tumbuh secara mandiri (Irwanto, 2003). Menurut Soedijar (1989) dalam studynya menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempet umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri. OBJEK DAN METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. “Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Sugiyono (2012:14). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Banjar. Alasan mengapa dipilihnya DINSOSNAKER tersebut sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut : 1. Karena peneliti berdomisili di Kota Banjar. 2. Karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar mempunyai peran penting terhadap anak jalanan di Kota Banjar. Teknik Sampling Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya kepala Dinas Sosial yang paling tahu tentang apa yang akan diteliti, karena seorang Kepala adalah orang yang menduduki jabatan di Dinas Sosial Tenag Kerja dan Transmigrasi sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan menjelajahi situasi social yang diteliti. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (1984) seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2012:430) “Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. a. Data reduction (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh
akansemakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. b. Display Data (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. HASIL PENELITIAN Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan dan pembinaan anak jalanan terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya, walaupun sudah dilaksanakan, tetapi masih ada anak jalanan turun kejalan lagi. Oleh karena itu perlu diupayakan kerjasamanya dari pemerintah, baik dari pemerintah satu dengan yang lain dan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta aparatur lainya yang bersangkutan tentang perlindungan dan pembinaan anak jalanan. Peran Dinas Sosial Kota Banjar dalam mengatasi anak jalanan dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, dimana penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan lebih merupakan peranaan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Maka penanganan anak jalanan dalam era otonomi daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan prakarsa dan menyediakan alokasi sumber-sumber pembangunan yang dimiliki Kabupaten/Kota secara memadai dalam penanganan anak jalanan. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 adalah memberikan dukungan atas program yang dikembangkan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia. Memperhatikan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, nomor : 07/KEP/MENKO/KESRA/VIII/1989 tentang Pola Umum Pembinaan Kesejahteraan Anak, maka pendekatan pembinaan kesejahteraan anak meliputi : a.Pendekatan multidisipliner b.Pendekatan yang berorientasi pada sasaran c.Pendekatan ilmiah d.Pendekatan terpadu Empat jenis pendekatan tersebut di atas bersifat multidimensi dan komprehensif.Implementasinya menuntut kerjasama dan mengikut sertakan peranan masyarakat.Semua pihak yang terkait diharapkan memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelayanan tehadap anak jalanan dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu : a. Sistem Panti Pelayanan sistem panti adalah pelayanan terhadap anak jalanan dengan menempatkan anak dalam suatu Panti. Pelaksanaanya selama ini sering kita kenal dengan sebutan rumah singgah b. Sistem Non Panti Pelayanan sistem Non Panti adalah pelayanan terhadap anak tjalanan dimana anak memperoleh asuhan dari keluarga/ masyarakat sebagai pengganti orang tua. Prosedur pelayanan terhadap anak jalanan dapat mengikuti langkah-langkah berikut: a. Identifikasi jenis permasalahan Dalam proses ini masalah-masalah yang dihadapi anak jalanan digali dan diungkap sehingga akan diketahui secara tepat problem yang dihadapi dan dirasakan setiap anak jalanan. b. Penetapan prioritas masalah Masalah yang dihadapi anak jalanan mungkin tidak hanya satu jenis permasalahan.Oleh karena itu, diperlukan penetapan prioritas permasalahan yang paling urgent bila ditangani dampaknya paling signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup anak. c. Penetapan alternatif penanganan Penetapan alternatif penanganan didasarkan atas kriteria : 1. Ketepatan 2. Efektivitas 3. Keterjangkauan Penerimaan 4. Penetapan metode
Hindari penyeragaman penggunaan metode pelayanan pada semua anak.Gunakan metode pelayanan sesuai dengan kebutuhan jenis pelayanan. 5. Identifikasi sumber-sumber pelayanan Untuk melaksanakan pelayanan maka perlu melakukan identifikasi sumbersumber pendukung pelayanan yang tersedia di lingkungan setempat yang memungkinkan untuk didayagunakan dalam pembinaan anak jalanan. 6. Pelaksanaan pelayanan Pelaksanaan pelayanan pada dasarnya adalah melaksanakan semua rencana dan mengerahkan semua sumber daya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak terlantar 7. Monitoring dan evaluasi Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 8. Pembinaan lanjut Pembinaan lanjut dapat dilakukan oleh keluarga bagi anak yang masih memiliki orang tua. Sedangkan bagi anak yang tidak memiliki orang tua dapat dilakukan oleh keluarga lain yang memungkinkan untuk melaksanakan pembinaan lanjutan Dalam pembinaan adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang, seperti yang di ungkapkan oleh Maslow, semacam hirarki yang mengatur dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan manusia itu adalah : 1.Kebutuhan fisik (Psysiological Needs) 2.Kebutuhan akan rasa aman dan tenteram (Safety Needs) 3.Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi (Belongingness Needs) 4.Kebutuhan harga diri secara penuh (Esteem Needs) 5.Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization Needs) Keberadaan anak jalanan di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah.dengan dasar undang-undang 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin di pelihara oleh Negara” membuat pemeritah dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan.Seiring berjalannya waktu, kinerja dari Dinas Sosialbelum memberikan dampak terhadap peningkatan anak jalanan. Menurut data Dinsosnakertrans Kota Banjar, Jumlah anak terlantar terdapat sebanyak 539 orang, anak jalanan terdaap sebanyak 22 orang dan anak nakal sebanyak 61 orang. kondisi yang cukup mengagetkan adalah ditemukanya kasus penyalahgunaan narkotika yang mencapai sebanyak 22 orang dan penyandang HIV/AIDS sebanyak 23 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. PENUTUP KESIMPULAN Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Anak Jalanan di Kota Banjar berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa : Kualitas layanan Sesuai dengan teori dari Dwiyanto kualitas layanan dapat dilihat dari kepuasan masyarakat, jadi penulis dapat menyimpulkan kepuasan masyarakat berdasarkan hasil penilitian dapat dikatan sudah puas. Hal ini dikarenakan layanan yang
diberikan benar-benar sudah semkasimal mungkin dan mengena langsung ke masyarakat Responsivitas Permasalahan responsivitas pada layanan yang diberikan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang ada.Akan tetapi tanggapan dari masyarakat yang menerima layanan masih mengatakan kurangnya aspek ini, hal ini dikarenakan skala prioritas yang mengganggu dan tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak sedangkan jumlah pegawai yan mengatasi persoalan ini cukup terbatas. Responsibilitas Aspek ini dalam layanan yang diberikan itu sudah cukup baik terbukti degan penyelarasan beberapa program yang dilakukan dengan visi dan misi pemerintahkota.Serta bebrbagai aturan yang telah dijalankan sesuai dengan keputusan dari atasan. Akuntabilitas Akuntabilitas cenderung merujuk pada seberapa besar kebijakan yang dikeluarkan itu tunduk pada para pejabat publik dalam artian pejabat yang dipilih oleh masyarakat. Dalam kasus layanan penanganan anak jalanan di kota Banjar ini sudah cukup baik. Hal ini sesuaidengan hasil penilitian.Peneliti yang mendapatkan bahwa program maupun tindakan yang dilakukan itu berdasar pada instruksi pimpinan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan sudah semaksimal mungkin. Akan tetapi pada beberapa aspek memang ditemukan kekurangan akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada pemberian layanan ini. SARAN Mencermati peran Dinas Sosial dalam hal ini penanganan anak jalanan sebagai salah satu visi misi yang harus dilaksanakan untuk mencapai misi dari kota Banjar yaitu kota sebagai kota agamis, sejahtera, dan mandiri, maka beberapa saran yang diberikan agar kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan dapat lebih optimal dan dapat member manfaat bagi warga kota Banjar kedepannya. Adapun saran yang peneliti berikan yaitu : Bahwa untuk kedepannya diharapkan Dinas Sosial dalam menjalankan program perlu menambah sumber daya yang ada sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat Agar pembinaan anak jalanan lebih baik kedepannya diharapkan Dinas Sosial kota Banjar memilikitempat penampungan (rumah singgah) Untuk meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Banjar diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih agar pegawai dapat bekerja lebih baik secara individu maupun kelompok.
DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. W. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design, London: SAGE Publication. Irwanto, 2003.Psikologi Umum. Jakarta: PT Prenhallindo. Irwanto dkk, 1995.Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan. Jakarta: Unika Atma Jaya dan UNICEF Ismudiyati, 2003.Anak Jalanan Mintzberg dan Miftah Thoha, (2012:21 dan 12), Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen, Yogyakarta: GrahaIlmu Sarwono.S.W.2011. Psikologi Remaja, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada Shalahuddin, Odi. 2000. Anak Jalanan Perempuan, Semarang: Yayasan Setara Siswanto dan Miftah Thoha, 2012.Pengantar Manajemen Dan Buku Kepemimpinan Dalam Manajemen Soedijar (1989) Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers Soekanto, Soerjono. 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara Soerjono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers Soleman B.Taneka, (1986:23) Struktur Proses Sosial, Jakarta: Rajawali Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
