PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA
[email protected] Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Depok, 27 Mei 2015
1
KERANGKA PAPARAN • Kerangka Pembangunan Jangka Panjang Indonesia • Kebijakan Perlindungan Sosial dalam RPJMN 2015-2019 • Perlindungan Sosial bagi Lansia • Implikasi kebijakan
2
KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG “Mendorong Indonesia menjadi negara maju melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”
ARAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL (UU No. 17/2007)
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang– undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas. Pada tahun 2010-2030, karena perubahan struktur usia, terjadi peningkatan jumlah lansia yg cukup signifikan. Pada tahun 2050 diperkirakan menjadi 71,6 juta jiwa. Beberapa implikasi: - Penduduk produktif saat ini harus bekerja dan mempersiapkan skema pensiun. - Harapan hidup yang semakin tinggi membutuhkan pengembangan kebijakan kelanjutusiaan.
3
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 1
Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
4
Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya
Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat DaerahDaerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan 6
5
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
9
8
7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan SektorSektor Strategis Ekonomi Domestik
3
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia 4
PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM NAWA CITA AGENDA KE 3: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
AGENDA KE 5: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
Peningkatan Kualitas Manusia dan Masyarakat
Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan
Arah & Strategi Jaminan Sosial Untuk Seluruh Rakyat
Arah & Strategi Peningkatan perlindungan, produktivitas, & pemenuhan hak dasar penduduk kurang mampu Perluasan & peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu Peningkatan penghidupan masyarakat kurang mampu dgn pengembangan ekonomi lokal Inklusivitas penduduk disabilitas dan lansia
• Jaminan Kesehatan Nasional • Jaminan Ketenagakerjaan • Program Simpanan Keluarga Sejahtera/Bantuan Tunai Bersyarat • Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas • Asistensi Sosial Lanjut Usia • KUBE/UEP
• •
Kesetiakawanan Sosial Penguatan Lembaga Sosial
AGENDA KE 9: MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN & MEMPERKUAT RETORASI SOSIAL INDONESIA (REVOLUSI MENTAL) Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial Arah & Strategi Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah & berbagai unsur masyarakat dlm penyelenggaraan kesetiakawanan sosial Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial 5
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF TUJUAN Preventive (Pencegahan): Upaya pencegahan dan penanggulangan risiko kemiskinan.
Protective (Perlindungan): Upaya pemberian pelayanan dasar dan bantuan sosial untuk jangka pendek/darurat.
Promotive (Promosi): Upaya meningkatkan kapasitas, keahlian, dan tingkat pendapatan.
Transformative (Transformatif): Upaya reformasi sistem melalui aspek hukum & kebijakan publik untuk menghilangkan kerentanan & ketidaksetaraan
RISIKO DAN KERENTANAN Siklus Hidup Individual: Kelaparan dan kekurangan gizi, cedera, sakit, disabilitas, ketuaan, kematian
Ekonomi: Pengangguran, pendapatan rendah dan tidak menentu, krisis ekonomi
Sosial: bencana sosial, ketelantaran, ketiadaan aset (rumah tinggal dan lahan).
Lingkungan: Bencana alam, kekeringan, banjir, kebakaran, man-made disaster
STRATEGI Asuransi Sosial • Asuransi Kesehatan • Minimum Guaranteed Income • Asuransi Pertanian
Kesejahteraan Sosial • Penataan bantuan sosial • Pelayanan sosial dasar • Peningkatan kapasitas • Program pendukung (targeting, safeguarding, Early Warning System)
Perlindungan Pekerja • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian • Jaminan Hari Tua • Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaring Pengaman Sosial • Bantuan darurat • Subsidi harga • Subsidi pangan • Targeted Safety Net: (lapangan kerja sementara, pelatihan kembali, makanan tambahan, income transfers) 6
TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL •
Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial….. Pasal 34 (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah & tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
•
UU 40/2004 tentang SJSN menetapkan penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan dengan mekanisme asuransi sosial.
•
SJSN bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yg layak apabila terjadi hal2 yg mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun transformasi ke arah: Upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara; Pengaturan yg menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara; Penyelenggaraan oleh badan publik nirlaba Masyarakat menjadi klien pembangunan yang lebih partisipatif
2014
INFORMAL
JAMKESMA S JAMKESDA
ASKES
JAMSOS TEK
BPJS KETENAGAKERJAAN
PT. JAMSOSTEK JAMINAN KEMATIAN
JAMINAN HARI TUA
YANKES
ASABRI
TASPEN
BPJS KESEHATAN
2029
PT.ASKES
JAMINA N KEC KERJA
TNI/ POLRI
2015
JAMINAN PENSIUN
JAMINAN HARI TUA
JAMINAN PENSIUN
JAMINAN HARI TUA
Sumber: UU No. 40/2004 Tentang SJSN
7
ARAH KEBIJAKAN LANJUT USIA DALAM RPJMN 2015-2019 1. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan: a. Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain; b. Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya. Pensiun Berbasis Kontribusi Pensiun Perlindungan Keuangan
Perlindungan Sosial Lanjut Usia
Tabungan Hari Tua
Pensiun Sosial (Berbasis Bansos)
Formal
Informal
Kesehatan Perlindungan Non Keuangan
Perawatan
Berbasis Kontribusi
(Long Term Care)
Pemberdayaan
Berbasis Bansos (Yansos)
Active Aging Inklusivitas
Sudah diselenggarakan melalui SJSN. Sudah diselenggarakan melalui KemenSos dgn cakupan terbatas. Belum ada
2. Memperkuat Skema Perlindungan Sosial bagi Lansia: a. Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lansia melalui: (i) perluasan cakupan bansos, (ii) pengembangan skema pensiun termasuk bagi penduduk pekerja di sektor informal; b. Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lansia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya; c. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia; d. Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial lansia; e. Peningkatkan kualitas hidup lansia ditingkat masyarakat melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk mengurangi 8 ekslusi sosial.
KEBIJAKAN UNTUK LANSIA SAAT INI Dasar Hukum • UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia • UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan • UU No 10 tahun 1992, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. • UU No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun • UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan • KepPres No. 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. • KepPres Nomor 93/M Tahun 2005 Tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia • PP No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Selama sistem jaminan sosial yang komprehensif belum terbangun, pelaksanaan kesejahteraan sosial lebih mengemuka. • Hingga saat ini, prioritas diberikan bagi lansia telantar (seseorang yang berusia 60 tahun< karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik jasmani, rohani maupun sosial). • Mengutamakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sbb:
REGULER PANTI
DAY CARE
HOME CARE
KUBE/UEP
ASLUT
Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia yang tinggal di panti
Peningkatan kegiatan dan aktualisasi lansia yg tinggal sendiri/ bersama keluarga melalui pelayanan panti/Dinas Sosial
Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan lansia terlantar/hidup sendiri di rumah (2-3x visits/minggu oleh pekerja sosial)
Peningkatan penghasilan dan pendapatan lanjut usia yg masih dapat produktif
Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Telantar (Rp300 ribu/bulan). Dimungkinkan partisipasi masyarakat setempat untuk lansia telantar.
9
PENTINGNYA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LANSIA KE DEPAN GPD PER KAPITA VS PROPORSI LANSIA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA
SUPPORT RATIO 12 10 8 6 4
9
10
60 000 10
USA
50 000 GDP/Capita
10
8 7
7 6 4 3
40 000 30 000 20 000
Singapore
2
Malaysia
Korea
Europe
China
0 0 Indonesia 5 10 15 20 Viet Nam % of 60+
0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Japan
Thailand
10 000 Philippines 2
Australia
25
30
35
Source : World Health Statistics 2008 in Ogawa &Toshihiro (2009)
Lansia yang sehat dan mandiri akan tetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya ekonomi.
• Lansia berpotensi memperkuat kohesi atau modal sosial (social capital) antar kelompok penduduk maupun lintas generasi. • Pemberian layanan sosial bagi lansia lebih mudah dari sisi verifikasi, moral hazard, politis, & HAM. Peningkatan jumlah lansia akan diikuti oleh penurunan Support ratio (perbandingan antara pekerja dan lansia). • Hal ini berpotensi mengurangi jumlah pembayar pajak. • Bila tidak disiapkan jaminan sosial yang memadai bagi lansia akan menjadi beban (fiskal).
10
KERENTANAN KELUARGA MISKIN SAAT INI Karakteristik ART pada Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Persentil 10%
Persentil 12%
Persentil 15%
Petani, Nelayan, Peternak 2,734 2,249
dalam ribuan
1,907
1,307
1,227 963
936
Jiwa
1,828,403 2,161,562 2,562,120
b Anak Usia SD (7-12 thn)
Jiwa
2,295,566 2,666,583 3,201,264
c Anak Usia SMP (13-15 thn)
Jiwa
1,049,460 1,231,591 1,507,110
d Anak Usia SMA (16-18 thn)
Jiwa
918,561 1,060,006 1,260,230
e Siswa SD*
Jiwa
2,437,239 2,829,842 3,405,491
f Siswa SMP**
Jiwa
375,010
447,081
552,563
g Siswa SMA***
Jiwa
129,389
158,752
206,719
h Lansia 60 thn atau lebih
Jiwa
i Lansia 70 thn atau lebih
Jiwa
610,421
715,079
862,081
j Lansia 75 thn atau lebih
Jiwa
342,553
394,166
469,430
Total Individu
Jiwa
% dari total Individu
Jiwa
1,453,734 1,693,153 2,043,839
11,440,336 13,357,815 16,070,847 37.07%
36.44%
35.53%
830 846 767 756 677 626 618
804
336 257 215
974
1,059 1,021
a Balita (0-4 thn)
456 372 307 179 147 136
Sumber: Susenas 2013 Triwulan III
152 106122
11
SEBARAN DAN PROPORSI LANSIA (60+) TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DIY BALI JATENG SULSEL JATIM NTB JABAR SULUT KALSEL SULTRA NTT BANTEN SUMBAR GORONTALO LAMPUNG MALUKU KALBAR SULBAR NAD KALTENG BABEL SUMSEL SULTENG JAMBI BENGKULU SUMUT KALTIM MALUT RIAU KEPRI DKI PABAR PAPUA
18.76% 13.93% 12.38% 12.16% 11.81% 10.03% 9.78% 9.59% 9.35% 9.22% 8.81% 8.17% 8.00% 7.84% 7.65% 7.53% 7.33% 7.05% 7.03% 7.01% 6.78% 6.67% 6.25% 6.15% 5.90% 5.84% 5.81% 5.55% 4.65% 4.36% 3.90% 2.37% 1.00%
(PPLS 2011)
PEMIKIRAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELANJUTUSIAAN KE DEPAN 1. Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan a.l. mengintegrasikan isu kelanjutusiaan dalam agenda pembangunan nasional, RAN HAM, Stranas Kelanjutusiaan, penguatan Komnas Lansia, Pokja lintas K/L utk isu lansia. 2. Penguatan database dan registrasi lansia (PMKS, PBI, dan adminduk). 3. Melanjutkan bantuan sosial sebagai program jaring pengaman (benefit terbatas) 4. Social Services and Care Human Resources, baik Professional (Doctor, Nurse, Occupationist, Nutritionist, Social worker, Care Manager) dan Non-professiona (Nurse Assistance,Paid Care Giver, Family Care Giver). 5. Community based care PUSKESMAS & POSYANDU LANSIA, institusi masyarakat lainnya termasuk elderly volunteer 6. Pengembangan berbagai kebijakan kelanjutusiaan (tantangan ke depan): a. Long Term Care Financial System: • Ratio of Elderly Health expenditure under National Health System (civil servant welfare, social security, and UHC). • Elderly Care Giver, Elderly Care Model di perkotaan, Elderly Care saat bencana, Elderly Long Term Care b. Skema contributory pension (sulit bila sebagian besar bekerja di sektor informal). Contoh: Old Age Pension Fund Thailand (2014): pembayaran pensiun 15 tahun, memperoleh pensiun mulai usia 55 tahun. c. Skema social pension: universal atau targeted (beban fiskal besar vs. cakupan target yg terbatas) contoh Monthly Subsistence Allowances. - 60 – 69 Year 600 baht (20 USD)
- 70 – 79 Year 700 baht
- 80 – 89 Year 800 baht
- +90 Year 1,000 baht
13
PENGEMBANGAN PENSIUN SOSIAL Pensiun sosial adalah salah satu solusi terbaik untuk mencakup lansia yang belum pernah mempersiapkan tabungan hari tua (informal dan miskin). • Dalam hal penduduk miskin masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tidak akan memprioritaskan tabungan pensiun. Pada situasi ini pensiun berbasis kontribusi tidak bisa optimal. • Pensiun sosial memiliki resiko membebani anggaran pemerintah/APBN, untuk itu pelaksanaannya harus diarahkan untuk:
Menerapkan elijibilitas yang definitif untuk mengurangi beban APBN (misal: hanya untuk lansia miskin/telantar dan usia sangat lanjut; dibayarkan dalam jumlah yang sama, tanpa memperhitungkan jumlah lansia dan keluarga).
Aturan elijibilitas fleksibel sesuai dengan perubahan struktur penduduk, misalnya perubahan UHH & tingkat kemiskinan. Seiring dengan perbaikan ekonomi dan pengetahuan penduduk, dalam jangka panjang cakupannya harus berkurang dan digantikan dengan pensiun berbasis kontribusi.
Pengembangan pensiun berbasis kontribusi untuk sektor informal pada usia kerja, baik miskin maupun tidak miskin, perlu memperhatikan aspek-aspek berikut: • Peningkatan pemahaman pentingnya pensiun dan perlindungan hari tua • Sistem kontribusi dan pengambilan manfaat yang fleksibel. • Kemudahan pendaftaran dan pembayaran. • Insentif/Subsidi untuk beberapa golongan peserta melalui subsidi premi pemerintah atau tautan dengan program lain dan menjadikannya wajib bagi peserta program tersebut. Misal: peserta KUBe diwajibkan untuk 14 menyisihkan keuntungan sebagai tabungan pensiun.
TAHAPAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN FINANSIAL LANSIA INFORMAL SEKTOR MISKIN
Saat Ini
Usia Kerja
• Stimulan ekonomi dan bantuan sosial • Pendidikan keuangan dan fasilitasi/subsidi tabungan hari tua & pensiun
• Stimulan ekonomi dan Lansia bansos Awal • Pendidikan keuangan 58-70 th menabung u/ hari tua + subsidi/insentif
Lansia di atas 70 th
• Belum pernah menabung • Diberikan pensiun sosial, bansos, dan layanan sosial lainnya
T+1 10 -15 tahun mendatang
T+2 25 – 30 tahun mendatang
SUSTAINABILITAS SISTEM • Beban pensiun sosial berkurang • Kemandirian lanjut usia meningkat
• Stimulan ekonomi dan bantuan sosial • Pendidikan pengelolaan keuangan • Lanjutkan menabung • Sebagian memiliki • Sebagian memiliki tabungan, pensiun tabungan dan pensiun, sosial diberikan selektif pensiun sosial • Layanan sosial lainnya diberikan selektif • Layanan sosial lainnya 15
PERAWATAN JANGKA PANJANG
(LONG-TERM CARE)
Long-Term Care merupakan bagian dari proses penuaan (Kondisi kronis, penurunan fungsional, keterbatasan ADL/ ketergantungan, kebutuhan LTC Tujuan LTC: • Bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari (ADL), mencakup kegiatan perawatan diri sendiri, mobilisasi, dan menggerakkan anggota tubuh (berjalan, bangun dari kursi, mandi, sikat gigi, berpakaian, buang air, makan, dll). • Bantuan untuk melakukan aktivitas instrumental seharihari (I-ADL), yakni kegiatan yang mendukung kemandirian (membersihkan rumah, memasak, belanja, mengunjungi dokter, mengatur keuangan, dll). • Layanan pemeliharaan kesehatan.
Penyediaan Layanan Long-Term Care
InstitutionalBased
CommunityBased
3 komponen utama LTC: • Pemerintah: penyediaan sistem asuransi LTC dan layanan berbasis institusi • Masyarakat: penyediaan berbasis komunitas • Rumah Tangga: penguatan kapasitas rumah tangga
Home-Based 16
KEGIATAN KELANSIAAN BERBASIS MASYARAKAT Indirect (Advokasi)
Direct (Intervensi)
Sinergi dalam berbagai kegiatan
• Ketahanan pangan
• Keterkaitan dg program2 Pemerintah
• Penghidupan
• Promosi perlindungan dan HAM
• Hak dan kebutuhan dasar
• Jejaring dan Federasi
• Kesehatan & asuransi
OPA
• Kesehatan lansia • Homecare • Kemandirian • Kebencanaan • Kegiatan sosial
Sinergi dalam berbagai kegiatan Older Citizen monitoring
BANGLADESH
Advocacy
Older People Associations
Older People Clubs
Older People Associations
Older People Associations
INDONESIA
THAILAND
CHINA
CAMBODIA
Direct Intervention
Association for the Elderly
VIETNAM (Govt.) Older People Associations
Older People Organizations
Intergenerational Self-help Clubs
Older People Self help Groups
PHILIPPINES
VIETNAM
MYANMAR
CHINA (Govt.) 17
PENDEKATAN BARU KELANSIAAN BERBASIS MASYARAKAT Pendekatan lama Vertical focused (fokus hanya di wilayah tertentu/pilot) Umumnya ditentukan oleh pemerintah/pelaksana
Pendekatan Baru
Multi-functional – mendorong sinergi Komunitas yang menentukan kebutuhan – pendekatan inklusif
Lansia sebagai obyek
Meningkatkan local ownership, kemandirian dan keberlanjutan
Local ownership, kemandirian dan keberlanjutan rendah
Biaya lebih murah
Relatif mahal
Membutuhkan dukungan 2-3 tahun (Cth Vietnam) dan ada exit strategy
Dukungan untuk jangka panjang (tidak ada exit strategy) Sulit direplikasi secara nasional (tidak adanya alat mereplikasi)
Sumber: Helpage’s community development model
Dapat direplikasi untuk tingkat nasional Terdapat alat dan strategi yg terstandar
18
KELEMBAGAAN LANSIA BERBASIS KOMUNITAS (OPAs) OPA merupakan sebuah model pembangunan berbasis komunitas yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan lanjut usia (termasuk yg miskin), beserta keluarga dan komunitasnya. Different names, same concept: • Older People’s Association (OPA) • Older People’s Clubs (OPC) • Older People's Organizations (OPO) • Older People’s Self -Help Groups (OPSHG) • Intergenerational Self-Help Clubs (ISHC)
Synergy
Mutual Support Gender & ageing
Social & cultural
Resource Mobilization & Self-help
Healthy & active living
Right & entitlement
OPA
Homecare (care)
Governance & development Income security Dynamic
Health care & insurance
DRR and CCA
“Help community to help themselves” Sumber: (HelpAge International)
Improve image
VIETNAM: INTERGENERATIONAL SELF HELP CLUB
• Mempromosikan partisipasi lintas generasi (70-80% lansia, sisanya berbagai umur, laki/perempuan, miskin/tidak miskin), meningkatkan local ownership • Keanggotaan: 50-70 orang/ISHC, Board 5 orang, dan Volunteers: 7-10 orang /ISHC • Menerapkan iuran anggota • pendekatan: transparansi, demoKratis, inklusif, mandiri, baik untuk intervensi langsung maupun advokasi • Pengelolaan mandiri: perencanaan, implementasi, laporan bulanan dan pembukuan, fund raising dan M&E • Melayani berbagai kebutuhan anggota dan masyarakat, termasuk self-generated income • Dukungan komprehensif untuk keluarga miskin secara bergotong royong • ISHC model dapat diterapkan di daerah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan pedalamanan. • Mengembangkan: pilot, standardisasi, branding, franchising
Peduli nutrisi
Latihan fisik regular Physical Exercise Training Posters
20
CONTOH DARI BEBERAPA NEGARA CHINA THAILAND 1. Thai Older Persons Act: health services, keagamaan, pekerjaan, aktivitas sosial, fasilitas sanitasi, transportasi publik, entrance fees exemption, Monthly Subsistence Allowances, perlindungan hukum, penyediaan pemakaman 2. Long Term Care sub-committee mencakup: Home Care, Home Base Rehabilitation, Home Health Care, Home Nursing Services, Intermediate Care, Care Giver 3. Social Security berupa Old Age Pension Fund (2014) 4. Old Age Care Program (King’s birthday celebration): • Min of Health: operasi jantung, katarak, gigi palsu. • Min. of Sosial Dev’t: Multi-Purpose Senior Center in Community (Pilot Project), Elderly Fund (Personal Elderly Loan), Residential Home
5. Health and Elderly Care Volunteer Training Projects 6. Program terkait keagamaan • Health Promotion Temple Project (2,000 Temple) and Public Nursing Home (Pilot Project). • Mosque : Elderly Community Rehabilitation Model 2011 7. Elderly Health Club (Register with Senior Citizen Council of Thailand 12,000 Clubs)
Dimulai tahun 2010 (Strategic Plans) Mengembangkan struktur 3 tier provision (daily care center & multifunctional center di perkotaan dan perdesaan; bertahap melalui pilot standarisasi, licensing, ability & need assessment, quality assurance, IT based performance evaluation, & monitoring management) Mengembangkan industri (jasa dan produk) yg melibatkan lansia Merevisi UU tentang Hak dan Perhatian terhadap lansia untuk penguatan perlindungan berbasis keluarga, jaminan sosial, dan manfaat sosial lainnya, termasuk lingkungan yg ramah lansia. 3-tier care service provision: • Home-based care: healthy elderly, termasuk yg disable dan tinggal di RT • Community based care: daily care center sementara untuk lansia dari keluarga miskin/bermasalah dan back up homebased care. • Institution-based care: daily care, rehabilitasi, dan emergency untuk lansia telantar dan disable. 21
LONG TERM CARE INSURANCE JEPANG KOREA SELATAN Kontribusi iuran LTCI (50-60%) 4.05% dari iuran asuransi kesehatan. Service user’s co-payment (15-20%) Pajak pemerintah pusat (20-30%) Dilaksanakan oleh National health insurance corporation (pusat dan daerah) Asistensi activities of daily living (ADL) dan instrumental activities of daily living (IADL). *Terpisah dari layanan kesehatan. Penyediaan berbasis rumah, komunitas, dan panti Tidak ada perbedaan kelas kontribusi dan manfaat Mencakup seluruh penduduk berusia 65 tahun keatas Penduduk berusia dibawah 65 tahun yang mengidap penyakit terkait usia lanjut. Penentuan penerima program berdasarkan assessment dengan 53 item pertanyaan
Kontribusi iuran LTCI: 1/3 dari penduduk berusia >65 tahun, 2/3 dari penduduk berusia 40-64 thn. Pajak pemerintah pusat dan daerah. Kontribusi dari penduduk >65 tahun dikelola oleh pemerintah daerah. Kontribusi dari penduduk berusia 40-64 tahun dikelola oleh pemerintah pusat dan didistribusikan kepada pemerintah daerah. Service user’s co-payment Sistem pembiayaan terpisah dari sistem jaminan kesehatan Home care, adult day care, respite care, home modification, pemberian alat-alat bantu, dan kunjungan perawat. 17% dari penduduk 65 tahun keatas berhak menerima manfaat hanya 13,5% dari penduduk 65 tahun keatas yang memutuskan untuk menerima manfaat. Penentuan penerima manfaat berdasarkan assessment dengan 79 item pertanyaan 22
PENGEMBANGAN KOTA BARU YANG INKLUSIF - RAMAH LANSIA
Checklist 83 items: a.l. Ruang terbuka hijau, ada tempat istirahat, sarana publik yg age-friendly (pavements, buidling, vehicles, penyeberangan yg aman, perumahan yg aksesibel, kegiatan yg biayanya memadai, pelibatan lansia di media dan kegiatan masyarakat, dsb 23
Aging-Friendly Cities ( WHO, 2007)
PENGEMBANGAN SISTEM RUJUKAN DAN LAYANAN TERPADU DI KABUPATEN/KOTA Fungsi Teknis Membuat kompilasi program-program yang ada Mengumpulkan informasi mengenai karakteristik anggota masyarakat
Menyeleksi anggota masyarakat berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya akan program-program terkait menyusun pedoman proses penyeleksian anggota masyarakat terhadap program tertentu Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak luar mengenai kesesuaian program dengan karakteristik target Proses pendaftaran dilakukan pada tempat PSA dan pendataan langsung dari pintu ke pintu Mengumpulkan informasi program pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan LSM pada wilayah Kecamatan.
Menyebarluaskan informasi mengenai program-program melalui sistem satu pintu informasi secara konvensional; brosur, leaflet, dsb Merancang program inovatif yg melibatkan kerjasama dengan mesjid, gereja, pura, karang taruna, kelompok PKK, 13 radio, Kepala Desa, dsb.
KESIMPULAN Terus mengupayakan integrasi isu “Population Aging” ke dalam agenda pembangunan nasional, termasuk pengembangan strategi, indikator dan indeks, serta implementasinya Perlu masukan dari berbagai hasil kajian/riset Kebijakan kelansiaan berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan karena efektif meningkatkan keadilan, keberlanjutan, dan inklusif. Penguatan database, registrasi lansia dan Monev
Mengembangkan Long Term Care Financial System dan skema pensiun sosial Pelatihan dan pengembangan SPM kelanjutusiaan: Institutional Care dan Noninstitutional Care
TERIMA KASIH 25
