PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA FAMILY SUPPORT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA FAMILY SUPPORT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

KEMENTERIAN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA FAMILY SUPPORT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

KEMENTERIAN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

2014 Pedoman Ujicoba Program FSLU | i

ii | Pedoman Ujicoba Program FSLU

KATA PENGANTAR Negara Indonesia pada kondisi sebagai negara berstruktur tua, sebagai dampak dari meningkatkan usia harapan hidup yang berbanding dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sudah mencapai ambang batas prosentase dari total penduduk antara 7 sampai 10 persen. Sampai dengan 2015 diperkirakan jumlah penduduk lansia sudah mencapai 8 persen (lebih dari 18 juta), dengan jumlah lansia terlantar 15,8 persen (sekitar 2.851.606 jiwa dan rawan terlantar sebesar 25,82% (sekitar 4.658.280 jiwa) dan selebihnya tidak terlantar. Dengan kondisi tersebut diatas dan berfokus pada jumlah lanjut uia terlantar dan rawan terlantar, maka sangat penting untuk membuat suatu program baru untuk mengakomodir jumlah lansia yang belum tercover oleh program kegiatan yang sudah ada. Program-program tersebut harus berfokus pada upaya peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) lansia melalui sistem pemberdayaan baik pemberdayaan lansia maupun keluarganya agar lansia mendapatkan perlindungan dari munculnya kemungkinan resiko sosial di dalam keluarga. Program Uji Coba Family Support bertujuan untuk mencegah hal tersebut sebagai upaya UKS lansia agar jumlah lansia yang terlantar dan rawan terlantar di Indonsia semakin berkurang. Peluncuran program harus dibarengi dengan disusunnya pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Family Support agar dapat dilaksanakan oleh daerah. Jakarta,

2014

Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Tutiek Haryati

Pedoman Ujicoba Program FSLU | iii

iv | Pedoman Ujicoba Program FSLU

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................ Daftar Isi ...........................................................................

iii v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................... B. Maksud dan Tujuan........................................................ C. Dasar Hukum ................................................................. D. Sasaran .......................................................................... E. Pengertian .....................................................................

1 2 3 4 4

BAB II PROGRAM FAMILY SUPPORT LANJUT USIA A. Tujuan program ............................................................. B. Bentuk Program ............................................................. C. Prinsip Program ............................................................. D. Sasaran Program ............................................................ E. Persyaratan .................................................................... F. Kriteria ........................................................................... G. Pemanfaatan Program Family Support .......................... H. Tahapan Kegiatan ...........................................................

7 7 7 8 8 8 10 11

BAB III MEKANISME DAN KOORDINASI A. Penetapan ...................................................................... B. Penyaluran Dana ............................................................ C. Pembagian Tugas dan Kewewenangan ..........................

17 17 18

Pedoman Ujicoba Program FSLU | v

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring ..................................................................... B. Evaluasi ......................................................................... C. Pelaporan ....................................................................... D. Indikator Keberhasilan ...................................................

23 23 24 24

BAB V PENUTUP .......................................................................... 25 LAMPIRAN ........................................................................ 27

vi | Pedoman Ujicoba Program FSLU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prosentase penduduk lanjut usia mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 terdapat 15.1 juta jiwa di tahun 2010 telah mencapai 18,04 juta jiwa. Peningkatan jumlah lanjut usia mencapai 7,6 persen dan diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai 29 juta atau menjadi 11,04%. Usia harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan sehingga mencapai 70 tahun. Peningkatan jumlah lanjut usia berpotensi menimbulkan implikasi terhadap kondisi sosial ekonomi, baik dalam keluarga, masyarakat maupun kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia. Implikasi ekonomi dari peningkatan jumlah penduduk lanjut usia adalah bertambahnya ratio ketergantungan (old age ratio dependency), dimana ratio ketergantungan lanjut usia pada tahun 2010 adalah 11,95 artinya setiap penduduk usia produktif (usia 15 - 59 tahun) akan menanggung sekitar 11-12 orang penduduk lanjut usia. Perhatian Pemerintah terhadap penduduk lanjut usia sesungguhnya mempunyai landasan yang kuat. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dijadikan dasar bagi usaha untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial Pedoman Ujicoba Program FSLU | 1

kepada setiap warga Negara termasuk lanjut usia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, khususnya Pasal 1 dan Pasal 4, lalu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan selanjutnya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial semakin menegaskan perlu pemberian jaminan dan kesejahteraan bagi lanjut usia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengembangkan program pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia yang dimulai sejak tahun 2006 dengan nama Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang kemudian berganti menjadi Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT). B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan, acuan dan tuntunan guna menyamakan persepsi dari setiap pelaksana peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia potensial melalui Program Family Support Lanjut Usia (FSLU). 2. Tujuan Tujuan disusunnya buku pedoman ini antara lain; a. Tersedianya pedoman kerja bagi para pengelola dalam melaksanakan program pelayanan sosial lanjut usia dan penguatan peran keluarga melalui program FSLU. b. Tertatanya mekanisme pelaksanaan program FSLU agar dapat menjamin lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2 | Pedoman Ujicoba Program FSLU

C. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

Pedoman Ujicoba Program FSLU | 3

h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011; i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara; j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; k. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial; m. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelasanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. 05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga. D. Sasaran Sasaran buku panduan ini adalah: 1. Lembaga pemerintah terkait di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; 2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU); 3. Pendamping FSLU; 4. Pemangku kepentingan. E. Pengertian 1. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.


2. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau yang dapat menghasilkan barang dan jasa. 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anak atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. 4. Keluarga Lanjut Usia adalah suami atau istri dan atau anak menantu yang tinggal bersama atau bertanggungjawab dalam asuhan dan perlindungan lanjut usia. 5. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 7. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.


9. Family Support adalah setiap upaya yang ditujukan kepada lanjut usia guna memperkuat keberfungsian fisik, psikologis, sosial dan spiritual maupun ekonomi dengan dukungan dan penyertaan keluarga lanjut usia.


BAB II PROGRAM FAMILY SUPPORT LANJUT USIA A. Tujuan program Memberikan bantuan dan dukungan kepada lanjut usia potensial melalui peningkatan peran keluarga guna memperkuat ketahanan sosio-ekonomi yang memungkinkan lanjut usia terlindungi dari resiko sosial sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraannya. B. Bentuk program Bantuan dan dukungan sebagaimana tersebut diatas berupa bantuan untuk membuka usaha ekomonis bagi lanjut usia dengan pengelolaannya menyertakan dan didukung sepenuhnya oleh seluruh anggota keluarga. C. Prinsip Program Untuk mewujudkan tujuan di atas, program FSLU dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip: a. Ketepatan, yaitu tepat dalam menentukan sasaran program dan tepat dalam penyaluran kepada penerima. b. Kemanfaatan,yaitu bantuan yang diberikan melalui FSLU dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan lanjut usia penerima bantuan FSLU. c. Non-diskriminatif, yaitu dalam penetapan penerima tidak membedakan asal suku, ras, agama dan golongan tertentu. d. Tranparansi, yaitu program dilaksanakan secara terbuka dan setiap orang dapat mengakses informasi dengan mudah.


e. Akuntabilitas, yaitu setiap dana bantuan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. f. Musyawarah dan mufakat, yaitu menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di lapangan dengan cara musyawarah dan diputuskan secara mufakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi lanjut usia penerima program. D. Sasaran Program 1. Lanjut usia potensial 2. Keluarga 3. Pendamping E. Persyaratan Persyaratan penerima program FSLU adalah: 1. Lanjut usia dari exit program ASLUT (tidak sesuai dengan kriteria bedridden), potensial tetapi tidak mampu mencari nafkah sehingga memerlukan bantuan dan dukungan anggota keluarga untuk mengembangkan usaha yang menghasilkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 2. Lanjut usia miskun dan keluarganya juga miskin. 3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga. F.

Kriteria Program yang bertujuan memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga lanjut usia yang sudah tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan sebuah usaha melalui peningkatan peran keluarga guna memperkuat ketahanan sosial ekonomi agar lansia terlindung dari resiko sosial sehingga dapan memperbaiki dan meningkatkan


kesejahteraan sosial. FSLU merupakan upaya peningkatan UKS lanjut usia melalui peran serta keluarga. Untuk pelaksanaan program masih melekat dengan pelaksana program ASLUT, namun penerima program agar menyesuaikan kriteria sebagai berikut : 1. Lanjut Usia a. Berusia 60 tahun ke atas, diutamakan exit program ASLUT yaitu lansia yang tidak memenuhi kriteria dalam program ASLUT / tidak bedridden, b. Activity Daily Living (ADL) masih baik namun memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan keluarga, c. Tinggal bersama dengan keluarga, d. Tidak sedang menerima program bantuan sejenis dari Kementerian Sosial atau dari Kemenetrian lainnya. 2. Keluarga a. Miskin, tidak mempunyai penghasilan tetap, b. Salah satu anggota terdekatnya adalah lanjut usia, c. Diperbolehkan bagi yang sedang menerima program bantuan sosial lannya dari Kementerian Sosial. 3. Pendamping Pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap lanjut usia penerima program FSLU adalah para pendamping Program ASLUT. Hal ini berkaitan dengan sasaran program FSLU adalah lanjut usia exit program ASLUT. Kriteria lain sebagai pendamping program FSLU adalah: a. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi untuk membantu orang lain, antara lain membimbing kegiatan sosio-ekonomi lanjut usia.


b. Memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas. c. Memiliki moralitas baik yang diakui oleh masyarakat. d. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat. e. Mampu melaksanakan relasi sosial dengan baik. G. Pemanfaatan Program Family Support Program Family Support Lanjut Usia sesuai dengan tujuan dan bentuk Program pada dasarnya adalah: 1. Sebagai salah satu upaya bagi lanjut usia yang harus exit dari program ASLUT agar tetap mendapatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya, karena dikhawatirkan jika tidak mendapatkan bantuan akan mengalami penurunan kesejahteraan sosialnya. 2. Agar anggota keluarga tidak menyia-nyiakan lansia hanya karena kemiskinan keluarga. 3. Agar anggota keluarga memiliki komitmen, dukungan, kepedulian dan tanggung jawab dalam upaya mensejahterakan lansianya. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dana bantuan yang diserahterimakan oleh pemerintah cq Kementerian Sosial kepada lanjut usia, akan dikelola sebagai modal bagi lansia penerima bantuan untuk membuka usaha sosio-ekonomi dengan dukungan seluruh anggota keluarganya dan membantu mengembangkan usaha untuk kesejahteraan lanjut usia dan keluarganya.


H. Tahapan Kegiatan 1. Persiapan dan Verifikasi a. Koordinasi Koordinasi yang dimaksud dalam tahapan kegiatan ini adalah menjelaskan tentang pelaksanaan program, tugas dan proporsi keterlibatan serta peranan masing-masing pihak diantaranya dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota serta pendamping program ASLUT. Koordinasi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Pihak-pihak yang berkoordinasi antara lain: 1) Kementerian Sosial Kementerian Sosial mengkoordinasikan Program Uji Coba Family Support Lanjut Usia (FSLU) ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi baik melalui surat (hard copy dan atau e-mail) maupun telepon tentang program dan permintaan data calon penerima program FSLU. 2) Dinas/ Instansi Sosial Propinsi. a. Dinas/Instansi Sosial provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi Sosial Kebupaten/Kota baik melalui surat (hard copy dan atau e-mail) maupun telepon tentang program dan permintaan data calon penerima program FSLU. b. Dinas/Instansi Sosial provinsi melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial meneruskan data calon penerima Program FSLU yang didapat dari Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota melalui surat (hard copy dan atau e-mail). Pedoman Ujicoba Program FSLU | 11

3) Dinas Instansi Sosial Kabupaten/ Kota a. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pendamping program ASLUT untuk melakukan data ulang lansia penerima program ASLUT dan daftar tunggunya, melakukan seleksi atas data tersebut untuk kemudian diusulkan sebagai calon penerima Program FSLU. b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi atas usulan data calon penerima Program FSLU. 4) Pendamping Program ASLUT Bersama dengan Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota melakukan seleksi data ataupun pendataan ulang lansia di wilayah masinng-masing. b. Pendataan dan verifikasi (1) Pendamping dan koordinator program ASLUT Kabupaten/Kota menyiapkan dan melakukan pengecekan data yang berasal dari daftar exit dan atau daftar tunggu program ASLUT, menyeleksi calon penerima sesuai dengan persyaratan dan kriteria program FSLU untuk kemudian dikirim secara berjenjang dengan rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi ke Kementerian Sosial. (2) Petugas pusat melakukan verifikasi calon penerima program Family Support Lanjut Usia (FSLU) guna memastikan kesesuaian persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam buku Pedoman bersama dengan petugas Dinas/ Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota.


(3) Hasil seleksi dan verifikasi selanjutnya diusulkan untuk dtetapkan sebagai penerima program Family Support Lanjut Usia (FSLU). 2. Pelaksanaan Kegiatan a. Asesmen Pendamping melakukan identifikasi permasalahan, memahami kebutuhan dan potensi dari penerima program FSLU. b. Pemberian/pencairan bantuan melalui rekening BRI atau lembaga penyalur yang ditunjuk c. Pendampingan (1) Pendamping melakukan pendampingan kepada lanjut usia dan keluarga penerima program FSLU dalam penggunaan dan pemanfaatan bantuan. (2) Bantuan dimanfaatkan sebagai dana stimulan untuk usaha yang dikerjakan secara bersama oleh lanjut usia dan keluarga untuk dapat menghasilkan sesuatu barang atau produk tertentu dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia. (3) Bantuan untuk penambahan sarana dan prasarana usaha diberikan melalui dana lainnya. (4) Dana untuk pendamping dan koordinator FSLU tidak dialokasikan khusus melainkan melekat pada pendamping dan koordinator program ASLUT.


d. Bimbingan dan Pemantapan Koordinator dan pendamping program ASLUT untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) mereka tentang program Family Support Lanjut Usia sehingga dapat mensukseskan dan turut bertangung jawab dalam pelaksanaan program FSLU. e. Monitoring dan Evaluasi Monitoring merupakan rangkaian kegiatan pengamatan secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan, hambatan yang dihadapi, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program FSLU. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap seluruh kegiatan program FSLU mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai hasil. f.

Pelaporan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Pelaporan digunakan sebagai bahan dokumentasi, pertanggungjawaban fungsional dan keuangan sebagai bahan kendali dalam upaya perbaikan dan optimalisasi program FSLU. 1) Tujuan Tujuan pelaporan untuk menyediakan informasi atas pelaksanaan Program FSLU secara menyeluruh. Materi laporan yang disampaikan berupa pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang ada serta upaya pemecahannya, hasil,


kesimpulan dan rekomendasi. Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang. 2) Sasaran Sasaran Pelaporan adalah Instansi terkait, dan masyarakat luas sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya, guna mendapatkan dukungan untuk perbaikan/ pengembangan program pada masa yang akan datang, serta memberikan informasi dan pertanggungjawaban secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan program FSLU. 3) Waktu Pelaporan program FSLU dilaksanakan secara berkala: Kementerian Sosial/Dinas/Instansi Sosial Prop/ Kab/Kota dan Pendamping: setiap bulan dan akhir tahun. Pendamping memberikan pelaporan secara ringkas kepada Dinas Sosial Kabupaaa/ Kota., namun Dinas/Instansi Kabupten/Kota dapat secara lengkap melaporkan ke Dinas/ Instansi Sosial Provinsi, Lembaga Penyalur membuat laporan setiap bulan, semester dan akhir tahun berkenaan dengan realisasi capaian atau pencairan bantuan oleh penerima program. 3. Terminasi dan Rujukan Terminasi dan rujukan dilakukan apabila Lanjut Usia berada dalam kondisi sebagai berikut; a. yang bersangkutan meninggal dunia; b. yang bersangkutan pindah alamat; c. kondisi sosial ekonominya sudah membaik;


d. jika Lanjut Usia membutuhkan pelayanan yang lain; e. kondisi lanjut usia menjadi tidak potensial; f. Tidak memenuhi persyaratan dan atau kriteria. 4. Evaluasi Usaha Evaluasi usaha merupakan kegiatan untuk menilai usaha yang dilakukan oleh lansia dan keluarganya, menilai tingkat keberhasilan dan kemanfaatan usaha tersebut, dampak yang dihasilkan oleh usaha tersebut terhadap lansia dan keluarganya. Penilaian dilakukan oleh pendamping dengan koordinator kabupaten/kota serta berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Penilaian sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial untuk membuat rujukan terhadap usaha lansia dan keluarganya. Dua kriteria yang bisa dijadikan patokan antara lain: 1. Apakah usaha yang dijalankan oleh lansia dan keluarganya masih memungkinkan untuk dilanjutkan atau 2. Apakah lansia tersebut perlu dirujuk untuk mendapatkan program yang tepat dan sesuai dengan lansianya. Keputusan yang dibuat oleh Kementerian Sosial dalam menentukan keberlanjutan program bagi lansia dan keluarganya dapat diperoleh dari masukan: 1. Pendamping; 2. Koordinator Kabupaten/Kota; 3. Koordinator Provinsi; 4. Hasil monitoring dan evaluasi petugas Kementerian Sosial.


BAB III MEKANISME DAN KOORDINASI A. Penetapan 1. Usulan nama penerima FSLU yang diterima Kementerian Sosial yaitu yang telah direkomendasi oleh pejabat terkait secara berjenjang berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penetapan penerima program FSLU dilakukan oleh Kementerian Sosial RI melalui Surat Keputusan. 3. Pendamping FSLU bersama-sama dengan Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota mengusulkan penggantian sesuai daftar tunggu penerima program FSLU. 4. Dalam hal penerima program meninggal dunia maka pendamping segera mengusulkan penggantian ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi agar mendapatkan rekomendasi dan diajukan kepada Kementerian Sosial RI. 5. Untuk penerima program FSLU yang meninggal sebelum pencairan dana bantuan, penggantian penerima dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 6. Untuk penerima program FSLU yang meninggal setelah pencairan dana bantuan, penggantian penerima dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya. B. Penyaluran Dana Mekanisme Penyaluran dana program Family Support Lanjut Usia (FSLU) dilakukan dengan tahapan : 1. Penyaluran dana bantuan dilakukan oleh Lembaga Penyalur yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial.


2. Lembaga Penyalur membuat rekening giro sesuai dengan nama penerima yang tercantum pada Surat Keputusan dari Menteri Sosial RI. 3. Kementerian Sosial mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada KPPN Jakarta dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program FSLU. 4. KPPN Jakarta selaku Kuasa Bendahara Umum Negara atas dasar pengajuan SPM-LS selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Lembaga Penyalur. 5. Dalam hal lembaga Penyalur membayarkan dana FSLU melalui pendamping dengan berdasarkan Surat Kuasa yang di berikan oleh penerima program FSLU dan di ketahui oleh koordinator Kabupaten/Kota mengambil dana langsung ke kantor lembaga penyalur terdekat dengan menunjukkan surat kuasa yang sudah ditandatangani/cap jempol oleh penerima FSLU, KTP/ tanda pengenal penerima program yang masih berlaku. 6. Lembaga Penyalur wajib menyerahkan laporan realisasi penyaluran bantuan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian Sosial secara berkala. C. Pembagian Tugas dan Kewenangan 1. Kementerian Sosial Kementerian Sosial cq Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia memiliki tugas antara lain melakukan: a. Sosialisasi program Family Support Lanjut Usia (FSLU) Tingkat Nasional dengan sasaran meliputi Dinas/ Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kab/kota, Instansi terkait, dan pemangku kepentingan.


b. Verifikasi data sesuai usulan dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi. c. Penetapan penerima program FSLU dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan. d. Melaksanakan penguatan kapasitas pendamping Program FSLU. e. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program FSLU f. Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan program FSLU kepada pemerintah Provinsi. 2. Dinas/ Instansi Sosial Provinsi Dinas/Instansi Sosial Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program FSLU antara lain: a. Penanggung jawab program ASLUT bertindak sebagai penanggung jawab program FSLU. b. Melakukan sosialisasi program Family Support Lanjut Usia (FSLU) Tingkat Provinsi dengan sasaran meliputi Dinas/Instansi Sosial Kab/kota, Instansi terkait, pemangku kepentingan dan pendamping. c. Menetapkan Kabupaten/Kota sebagai lokasi uji coba program FSLU. d. Verifikasi dan rekapitulasi sekaligus menetapkan calon penerima FSLU dari seluruh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota. e. Mengirimkan usulan calon penerima FSLU yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial cq Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.


f.

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program FSLU. g. Melakukan pembinaan atas pelaksanaan program FSLU kepada pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program FSLU antara lain: a. Koordinator program ASLUT bertindak sebagai koordinator program FSLU; b. Sosialisasi program FSLU Tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran meliputi Kecamatan, Kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait; c. Menetapkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa lokasi penerima FSLU serta menunjuk calon pendamping; d. Bersama calon pendamping melakukan pendataan; e. Menyeleksi calon penerima program FSLU dan mengusulkan ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi; f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk diserahkan ke Dinas/ Instansi Sosial Provinsi; g. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program FSLU di wilayahnya. 4. Pendamping Pendamping proggram ASLUT memiliki tugas antara lain: a. Membimbing penerima program dalam menyusun rencana pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan potensi yang dimiliki lanjut usia dan peluang usaha di wilayahnya;


b. Mendampingi penerima program FSLU dalam proses pencairan dana bantuan; c. Mendampingi, memantau dan membimbing pemanfaatan serta pengembangan usaha dari dana bantuan Program FSLU; d. Memberikan pendampingan kepada keluarga penerima program agar tercipta hubungan yang harmonis dengan lanjut usia sehingga dapat terlibat aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosialnya; e. Memberikan bimbingan psikososial kepada penerima program FSLU agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. 5. Keluarga Keluarga lansia memiliki tugas antara lain: a. Membantu lansia dalam menjalankan usahanya. b. Mendukung usaha yang dijalankan oleh lansia. c. Mendampingi lansia dalam menjalankan usahanya d. Membantu kesulitan yang dialami lansianya



BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring 1. Monitoring dilakukan sejak proses persiapan, penyaluran dan setelah penyaluran untuk mengetahui tingkat perkembangan, hambatan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak. 2. Monitoring dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/ Kota secara berkala. 3. Sasaran Monitoring dilakukan terhadap penerima program FSLU, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota, lembaga penyalur, dan pendamping. B. Evaluasi 1. Evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan program FSLU guna menentukan kebijakan FSLU secara nasional. 2. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota secara berkala. 3. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota digunakan sebagai penyempurnaan Program FSLU. 4. Untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang diujicobakan. Hasil uji coba sebagai dasar untuk keberlanjutan program. 5. Unuk mereviu Buku Pedoman (hambatan, masalah maupun kesesuaian Buku Pedoman dengan penerapnya di lapangan) Pedoman Ujicoba Program FSLU | 23

C. Pelaporan 1. Pelaporan Program FSLU dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota, Lembaga Penyalur dan Pendamping secara berkala. Pelaporan yang dibuat oleh pendamping hanya ditujukan sampai ke Dinas/ Instansi Ssial Kabupaten/ Kota. 2. Pelaporan dilakukan untuk bahan dokumentasi, pertanggungjawaban fungsional dan keuangan dan sebagai bahan kendali dalam upaya perbaikan dan optimalisasi program FSLU D. Indikator Keberhasilan 1. Keberfungsian sosial lanjut usia yang masih mampu beraktivitas sendiri melalui Family Support. 2. Terwujudkan kerjasama dan kepedulian antara keluarga dan lanjut usia meskipun dalam kondisi miskin sebagai upaya memaksimalkan fungsi anggota keluarga melalui pemberian pelayanan kepada anggota keluarganya yang lanjut usia.


BAB V PENUTUP Buku Pedoman pelaksanaan uji coba program Family Support Lanjut Usia (FSLU) ini disusun sebagai panduan umum bagi Lembaga pemerintah terkait tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, LKS Lanjut Usia, Pendamping ASLUT, dan Pemangku kepentingan yang relevan dalam memberikan pelayanan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial. Kiranya buku pedoman ini dapat menyamakan persepsi dan pemahaman semua pihak dalam pelaksanaan program yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia.



LAMPIRAN II MEKANISME PENYALURAN PROGRAM FAMILY SUPPORT LANJUT USIA KEMENSOS C/Q DIT.PSLU

KEMENKEU C/Q KPPN

LEMBAGA PENYALUR -> MEMEBERITAHUKAN UNTUK PENCAIRAN

KOORDINATOR (PEJABAT DINAS/INSTANSI KOORD. ASLUT)

PENDAMPING -> MEMBUAT SURAT KUASA -> MENCAIRKAN DANA BANTUAN

MEMBUAT REKENING GIRO UNTUK LANSIA PENERIMA FSLU

SURAT KUASA DIKETAHUI KOORDINATOR

SURAT KUASA DITANDATANGANI/ CAP JEMPOL OLEH PENERIMA

LANSIA POTENSIAL Î TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL JEMPOL



Dinas Sosial Kab/Kota

PENDAMPING

OLEH

SELEKSI AWAL

PENDATAAN DAN

HASIL

REKOMENDASI

Gambar 1: Alur Proses Program FSLU

LAMPIRAN I

LANJUT USIA POTENSIAL

Dinas/Instansi Sosial Provinsi

PENERIMA PROGRAM FSLU

PENETAPAN

Kementerian Sosial RI

PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA FAMILY SUPPORT KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Recommend Documents