PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN

PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN SKRIPSI

Diajukan Oleh

HENDRA GUSTI NAIM 040903114 Ilmu Administrasi Negara

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

Nama

: Hendra Gusti Naim

NIM

: 040903114

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Judul

: Penyaluran

Tenaga

Kerja

Pada

Tenaga Kerja Kota Medan.

Pembimbing

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Prof. Dr. Erika Revida, MS) NIP. 131 654 099

(Dr. Marlon Sihombing, MA) NIP. 131 568 391

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA) NIP. 131 757 010

Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

Dinas

ABSTRAKSI

PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Nama: Hendra Gusti Naim Nim: 040903114 Jurusan: Ilmu Administrasi Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pembimbing: Prof. Dr. Erika Revida, MS Dalam negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar yang menjadi salah satu masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar. Masalah ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Masalah pengangguran ini diantaranya dapat diatasi melalui penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja secara tepat asas dan memadai. Oleh sebab itu dalam mengatasi masalah pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan dinas tenaga kerja dalam penyaluran tenaga kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemko Medan. Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi para pencari kerja dan Dinas Tenaga Kerja dalam penyaluran tenaga kerja. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif deskriptif, ini digunakan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan yang tampak jelas. Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada Key Informan sebanyak 5 orang. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu : pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sangat memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal penyaluran tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang mendaftar dapat disalurkan. Secara umum hal ini akan dapat mengurangi pengangguran yang ada saat ini, dan juga membuat semakin optimal pihak pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.


DAFTAR ISI ABSTRAKSI ............................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................

i

DAFTAR TABEL ..................................................................................... BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................

1

1.2. Perumusan Masalah .........................................................

5

1.3. Tujuan Penelitian .............................................................

5

1.4. Manfaat Penelitian ...........................................................

6

1.5. Kerangka Teori ................................................................

6

METODOLOGI PENELITIAN 2.1. Bentuk Penelitian .............................................................

11

2.2. Lokasi Penelitian .............................................................

11

2.3. Unit Analisis Informan Penelitian ....................................

12

2.4. Teknik Pengumpulan Data ...............................................

12

2.5. Sumber Data ....................................................................

13

2.6. Teknik Analisis Data........................................................

14

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 3.1. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Medan ............................

15

3.2. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan................

17

3.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

22

PENYAJIAN DATA 4.1. Karakteristik Informan .....................................................

24

4.2. Variabel Penelitian ”Analisis Terhadap Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga kerja Kota Medan” ......

i Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

28

BAB V

ANALISIS DATA 5.1. Analisis Terhadap Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja di Kota Medan........................................................

43

5.2. Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja di Kota Medan .................................................................

BAB VI

51

PENUTUP 6.1. Kesimpulan......................................................................

55

6.2. Saran ...............................................................................

57

DAFTAR WAWANCARA ......................................................................

58

DAFTAR PUSTAKA

ii


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan ................ 23 Tabel 4.1 : Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ......................... 24 Tabel 4.2 : Distribusi Informan Berdasarkan Usia ........................................ 25 Tabel 4.3 : Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan ............................. 25 Tabel 4.4 : Distribusi Informan Berdasarkan Masa Kerja ............................. 26 Tabel 4.5 : Distribusi Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan .................. 27 Tabel 4.6 : Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan Yang Diduduki .......... 28 Tabel 5.1 : Daftar Pencari Kerja Tahun 1999 ............................................... 37 Tabel 5.2 : Daftar Penemuatan Tenaga Kerja Tahun 1999 ........................... 38 Tabel 5.3 : Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2000 ........................... 40 Tabel 5.4 : Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2001 ........................... 41 Tabel 5.5 : Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2002 ........................... 42

iii Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar yang menjadi salah satu masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar. Masalah ini disebabkan oleh karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Masalah pengangguran ini antara lain dapat diatasi melalui penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja secara tepat asas dan memadai. Berbicara tentang tenaga kerja, erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau yang lebih khusus dirangkum dalam pengertian pendidikan dan pelatihan, merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia memasuki era globalisasi. Polemik mengenai hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan merupakan suatu yang spesifik bagi negara berkembang. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Karena pada tahap permulaan pembangunan negara berkembang pertumbuhan industri dan kemampuan sektor swasta masih terbatas, maka masalah ketenagakerjaan dirangkul oleh sektor pendidikan. Dimana sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia berkolerasi

dengan

peningkatan

akselerasi

pertumbuhan

ekonomi

peningkatan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan. Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

serta

Pengembangan manusia Indonesia mempunyai dua aspek, yaitu : a) Manusia Indonesia sebagai sumber daya insani, dan b) Manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan yang menggerakkan roda ekonomi (Sagir; 2002 : 25). Manusia Indonesia sebagai sumber daya insani, yaitu manusia sejak lahir sampai manula perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan roda kehidupan bertalian erat dengan masalah tenaga kerja. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyerap,

mengembangkan,

dan

menerapkan

teknologi

akan

mampu

mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam kehidupan global. Artinya adalah bahwa dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mengendalikan serta memanfaatkan teknologi yang semakin modern. Dengan adanya suatu bekal keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan dapat ditempatkan pada lowongan yang tersedia. Pembangunan

ketenagakerjaan

merupakan

upaya

yang

sifatnya

menyeluruh di semua sektor dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan

kerja.

Pembangunan

sektoral

dan

regional

perlu

selalu

mengusahakan terciptanya lapangan kerja yang seluas mungkin. Hal ini diperjelas dalam visi pembangunan ketenagakerjaan yang tertera dalam Dinas Tenaga Kerja yaitu : Memperluas kesempatan kerja sektoral dan regional dengan memperhatikan pendapatan yang layak, mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, menjamin kesejahteraan perlindungan dan kebebasan berserikat.


Upaya perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pertumbuhan ekonomi juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik, dicerminkan oleh pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas angkatan kerja akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan menimbulkan keuntungankeuntungan berupa : 1. Makin meningkatnya taraf hidup tenaga kerja dan masyarakat. 2. Makin meningkatnya nilai tambah semua sektor ekonomi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Rachbini, 2001 : 75). Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih hanya dapat berdaya guna dan berhasil guna bila ditempatkan pada lowongan kerja yang tersedia sesuai kualifikasi pendidikan dan latihan kerja yang mereka miliki. Untuk mencapai tujuan tersebut, mekanisme perencanaan latihan kerja di Kota Medan khususnya dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang terampil, disiplin dan produktif sesuai dengan kebutuhan pembangunan harus terarah dan dapat lebih ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, yang dengan segala kemampuannya sebagai pelaksana perundangan di bidang ketenagakerjaan telah berupaya menyelesaikan seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang sangat multi kompleks. Dinas Tenaga


Kerja Kota Medan telah berupaya dalam pengurangan pengangguran yakni dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan pekerjaan yang ada yakni melalui bursa tenaga kerja, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini dapat dilihat pada bursa tenaga kerja yang terdapat di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan. Diharapkan hal ini akan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kota Medan. Masalah tenaga kerja yang semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Disamping itu pendidikan, keahlian dan keterampilan dari angkatan kerja relatif sangat rendah merupakan salah satu penghambat partisipasi angkatan kerja dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Seperti halnya yang terjadi saat ini yakni lebih banyak pencari pekerjaan daripada lowongan kerja yang tersedia. Hal ini akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Sadikin (1981 : 15) memberikan penggolongan jenis-jenis pengangguran sebagai berikut : pengangguran terbuka meliputi pengangguran frikional (pengangguran normal), dimana tenaga kerja keluar dari tempat kerjanya dengan harapan akan memperoleh pendapatan dan status sosial serta fasilitas yang lebih baik di tempat lain. Selanjutnya pengangguran struktural sebagai akibat pemutusan kerja. Pengangguran teknologi sebagai akibat pergantian tenaga manusia dengan mesin lebih modern, dan pengangguran siklikal timbul sebagai akibat penyusutan salah satu sektor pekerjaan, sedangkan pengangguran tidak kentara, yaitu pengangguran musiman dan tenaga kerja yang setengah menganggur.


Dari kutipan diatas, jelaslah bahwa masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat krusial. Karena dengan bekerja orang dapat memperoleh pendapatan sekaligus status sosial. Sebaliknya orang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan dan status sosial. Oleh sebab itu dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul berjudul studi tentang ”PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN ”.

1.2. Perumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah ”Bagaimanakah Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan?”.

1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberi manfaat antara lain : 1.Untuk memberi masukan terhadap Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. 2.Sebagai bahan Reverensi/ Pemerintah yang Relevan di Kota Medan Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

1.5. Kerangka Teori A. Pasar Kerja Menurut Suroto (1990 : 147), Pasar Kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut. Sedangkan menurut Simanjuntak (2001 : 101), pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku ini terdiri dari : 1. Yang membutuhkan Pengusaha tenaga. 2. Pencari Kerja 3. Perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Fungsi Pasar Kerja adalah mengalokasikan secara optimal tenaga kerja diantara berbagai alternatif penggunaan dalam pekerjaan produktif, yang memberikan pendapatan layak, perasaan tenteram aman dari ancaman bahaya, tidak kuatir akan kehilangan sumber penghidupan, serta memberikan rasa harga diri dan kepastian hidup. Masalah dalam pasar kerja pada dasarnya dapat disebut sebagai ketidakseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan dapat digolongkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu : 1. Masalah kelebihan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja lebih besar dari pada kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. 2. Masalah kekurangan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja daripada kebutuhan. Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

3. Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat, akan tetapi nyatanya karena adanya suatu rintangan, keduanya tidak dapat bertemu pada tempat dan waktu yang sama. Disini masalahnya terletak dalam mekanisme penyalurannya. 4. Semua masalah dalam ketiga golongan a, b, c diatas terjadi sebelum orang memiliki atau masuk dalam pekerjaan. Golongan masalah yang keempat ini terjadi dalam lingkungan pekerjaan, baik pekerjaan mandiri. Masalah disini antara lain menyangkut pendapatan, kepastian tenaga kerja untuk memiliki dan mempertahankan pekerjaan, keselamatan jasmani, ketentraman, perlakuan adil dan produktivitas kerja. Kelompok masalah ini disebut ketidaklayakan dalam lingkungan kerja (Suroto, 1992 : 193). B. Tenaga Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan : Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Kusumowido (1982 : 93), Tenaga Kerja (Man Power) adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi (2003 : 57), Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001 : 5). Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja adalah orang yang mampu secara produktif menghasilkan barang dan jasa melalui kontribusi tenaga maupun buah pikiran, yang berguna bagi dirinya dan masyarakat lainnya. C. Penyaluran Tenaga Kerja Kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap

tenaga

kerja

sebagaimana

terdapat

dalam

Undang-Undang

Ketenagakerjaan, merupakan perubahan paradigma yang diharapkan dapat melindungi para tenaga kerja dari eksploitasi pemberi kerja. Pasal 31 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menentukan, ”Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No.13 tentang Ketenaga Kerjaan). Penanganan masalah ketenagakerjaan dititik beratkan kepada upaya penempatan tenaga kerja melalui jalur-jalur kesempatan kerja. a. Pendaftaran pengangguran Untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada umumnya dan memenuhi permintaan tenaga kerja pada khususnya, diperlukan pendaftaran pengangguran (pencari kerja) melalui kantor Dinas Tenaga Kerja di wilayah pencari kerja tersebut. Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

Kantor Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia bertugas mencari atau menerima permintaan tenaga kerja dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu pencari kerja yang memerlukan bantuan dalam usaha memperoleh pekerjaan harus mendaftarkan diri pada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Pendaftaran tersebut di samping meliputi data pribadi, juga mencakup kuantitas, waktu kebutuhan, jenis pekerjaan / jabatan, uraian tugas, kualifikasi, situasi dan kondisi kerja. Selama pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melapor kepada kantor di tempat pendaftaran sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Bila pencari kerja pindah alamat, hendaknya segera melapor ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dimana pencari kerja mendaftar. b. Bursa Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Bursa tenaga kerja adalah suatu pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK) atau Bursa Kesempatan Kerja (BKK) yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan cepat untuk keperluan penyusunan pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan tenaga kerja (Manulang, 2001 : 32). Bursa tenaga kerja atau bursa kesempatan kerja sangat diperlukan untuk mendukung pola perencanaan tenaga kerja, meliputi penyusunan rencana perluasan kesempatan kerja, pendidikan dan latihan kerja, pengupahan, perlindungan dan sebagainya. Upaya peningkatan program informasi dan penyaluran tenaga kerja terdaftar melalui Bursa Tenaga Kerja, diarahkan untuk menjangkau daerah guna mencegah praktek pencaloan tenaga kerja.


BAB II METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan para peneliti hendaknya memberitahukan metodologi penelitiannya secara singkat dalam proposalnya (Soemanto, 1994 : 14). Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan / melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan yang jelas tampak. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan pengujian hipotesa (seperti yang dilakukan dalam penelitian eksplanatif) berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori (Faisal, 1995 : 20).

Lokasi Penelitian Penulis mengadakan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan.


Unit Analisis Informan Penelitian Didalam penelitian kualitatif biasanya tidak dilakukan populasi dan sampel, tapi informan dan key informan. Metode kualitatif tidak menggunakan sampling random (acak) dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampel biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian Key informan dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Kepala Tata Usaha 3. Kasubdis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. 4. Kasi Penempatan Tenaga Kerja. 5. Satu Orang Staf Penempatan Tenaga Kerja. Teknik Pengumpulan Data Dalam usaha untuk mengumpulkan data, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Riset Pustaka (Library Research) Dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal dan laporan ilmiah yang relevan dengan yang diteliti. 2. Riset Lapangan (Fields Research) Dengan melihat fenomena atau faktor yang mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja dalam penyaluran tenaga kerja, dengan cara : a. Observasi langsung Melakukan pengamatan secara langsung dari pendekatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.

b. Wawancara


Suatu teknik dimana penulis mengadakan penelitian dengan cara mewawancarai objek yang diteliti dalam hal ini wawancara kepada pegawai yang menjadi responden pada objek yang diteliti. Pengumpulan data dengan alat wawancara adalah dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu mereka para responden atau informan. Dalam hal ini dilakukan wawancara dituntun oleh sejumlah pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, wawancara demikian inilah yang disebut dengan Interview Guid (Alifared 1997 : 85). Sumber Data Sumber data yang penulis perlukan adalah data sekunder dan data primer : a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pencatatan pada instansiinstansi, atau tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh antara lain, data tentang jumlah pencari kerja yang terdaftar, yang diminta dan yang berhasil disalurkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan dari tahun 1999 – 2003. Data tentang kualifikasi tenaga kerja yang diminta oleh pihak perusahaan dan yang telah tersedia di kantor dinas tenaga kerja, struktur organisasi, tugas, tujuan dan fungsi, visi dan misi Dinas Tenaga Kerja. b. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian, melalui kuesioner yang disebarkan. Data ini diolah dan disimpulkan dalam bentuk tabel dan pernyataan serta dalam bentuk angka-angka. Data primer yang diperoleh adalah data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peranan dinas tenaga kerja dalam penyaluran tenaga kerja.

Teknik Analisis Data


Berhubung karena bentuk penelitian ini adalah bentuk deskriptif, maka teknik analisa yang dilakukan juga melalui teknik analisa kualitatif yaitu organisasi data, reduksi data dan interpretasi data.


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

3.1. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam pembangunan Kota Medan di bidang Ketenagakerjaan, bertugas melaksanakan

sebahagian

urusan

rumah

tangga

daerah

dalam

bidang

ketenagakerjaan, dan berfiingsi merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, melaksanakan kegiatan di bidang hubungan Industrial, pengawasan perlindungan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), penempatan dan pelatihan tenaga kerja. Disamping itu Dinas Tenaga Kerja Kota Medan juga berfungsi sebagai pemberi rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi dan perizinan di bidang ketegakerjaan, melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah. Secara Defacto Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah lahir sejak diberlakukannya undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, namun secara Dejure Dinas Tenaga Kerja Kota Medan lahir setelah ditetapkannya Keputusan Walikota Medan no. 59 tanggal 15 November 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan bernama Departemen Tenaga Kerja Kota Medan yang membawahi tiga daerah tingkat II yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Tebing Tinggi. Dengan adanya otonomi daerah, maka Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Tebing Tinggi berdiri sendiri dan akhirnya Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mempunyai luas wilayah lama dengan areal Kota Medan, yakni 26.510 Ha, dengan jumlah Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

penduduk 2.210.743 jiwa, angkatan kerja 776.179 orang, jumlah lowongan kerja 1.,329 orang, jumlah penempatan 1.121 orang dan jumlah pengangguran sebesar 71.712 orang. Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tahun 2001 sesuai dengan UU No.7 Tahun 1981 adalah 4.128 perusahaan dimana 2.144 diantaranya telah mengikuti program Jamsostek. Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 orang Kabag TU, 5 orang Ka-Subdis dan 21 orang Kepala Seksi dengan total jumlah personil sebanyak 93 orang. Dinas tenaga kerja Kota Medan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kota Medan di bidang Ketenakerjaan , bertugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga kota Medan dalam bidang ketenaga kerjaan dan berfungsi: a . Merumuskan

kebijakan

teknis

di

bidang

Ketenagakerjaan

serta

melaksanakannya. b . Mengawasi kegiatan di bidang hubungan indstrial, perlindungan pekerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. c . Memberikan rekomendasi tenaga kerja asing (TKA) bagi keperluan imigrasi dan perizinan di bidang ketenagakerjaan. d . Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. e . Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.


3.2. VISI DAN MIST DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN a. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sebagai organisasi, mempunyai visi dan misi bersama guna memberikan energi, komitmen dan antusiasme yang utuh, berakar dan menyebar luas ke seluruh aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan seluruh masyarakat kota Medan baik masyarakat pekerja, pengusaha, para pakar dan media massa baik cetak maupun elektronika. Selanjutnya diharapkan dapat membangun kemampuan baru yang bernilai masa depan. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adanya visi organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan diyakini akan mampu menjadi akselorator pelaksana tugas, fungsi yang diemban, termasuk menancang Rencana Stratejik (Renstra) secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara

pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang

terintegrasi menjadi sinergi yang diperlukan oleh seluruh pelaku pembangunan bidang Ketenagakerjaan di Kota Medan. Oleh karena kebutuhan akan visi bersama inilah, maka ditetapkan visi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk tahun 2002.2006 yaitu; “MENJADI SALAH SATU TULANG PUNGGUNG PEMBANGUNAN KOTA MEDAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN SECARA MENYELURUH DAN TERPADU” b. Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

terlaksana dan berhasil dengan baik pada waktu yang akan datang. Agar Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan seperti yang tersebut diatas tercapai, sebagai citra konseptul tentang masa depan yang diinginkan, maka haruslah dirumuskan lebih lanjut dalam misi yang lebih terukur, objektif dan spesifik. Oleh karena itu, Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan haruslah merupakan tonggak dari rencana stratejik Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah merupakan pernyataan yang memberikan tujuan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh pelaku pembangunan bidang Ketenagakerjaan di Kota Medan secara totalitas. Adanya misi tersebut diharapkan mampu memperkenalkan semua konstribusi yang harus dibangun oleh masing-masing pihak termasuk peran apa yang harus diambil, program apa yang harus dilakukan dan apa hasil yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka misi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah sebagai berikut: 1.Membangun Sistem Informasi dan perencanaan Tenaga

Kerja serta

melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan pembinaan, pelatihan dan pengembangan produktifitas kerja, 2.Meningkatkan

pembinaan

penempatan

tenaga

kerja

untuk

perluasan

kesempatan kerja sektoral-regional di dalam dan di juar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak. 3.Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan, pengawasan Berta peningkatan kesejahteraan pekerja. 4.Mengembangkan kualitas SDM, kinerja dan pembinaan pegawailaparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.


Sebagai pengejawantahan dan cermin tugas pokok, fungsi dan peranan Dinas Tenaga Kerja, Kota Medan yang ingin diwujudakan, maka misi tersebut diatas mengandung muatan dan makna dasar, yaitu: 1. Membangun

sistem

informasi

dan

perencanaan

tenaga

kerja

serta

melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan pembinaan, pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja. Dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sistem informasi dan aspek perencanaan sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu. Oleh kerena itu, beberapa upaya harus dilakukan untuk memperoleh suatu perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan yang lebih baik yakni dengan “Merevisi prinsip, metode dan asumsi dalam penyusunan perencanaa tenaga kerja secara reguler dan membangun kerjasama yang Iebih intensip dengan instansi terkait dalam menyusun perencanaan tenaga kerja serta menyajikan informasi Ketenagakerjaan” Sebagai komponen dalam penyusunan rencana tenaga kerja, penelitian tenaga kerja juga dilaksanakan. Sistem Informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan monitoring program kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Oleh karena itu, misi ini dianggap merupakan langkah efektif yang diyakini mampu mewujudkan sistem informasi ketenagakerjaan dan perencanaan tenaga kerja yang akurat, yang akhirnya menjadikan organisasi di tenaga kerja kota Medan sebagai suatu organisasi yang memiliki daya tanggap (Organisasi Adaptif) terdapat kepentingan masyarakat tenaga kerja di Medan. Untuk meningkatkan kualitas dan Jaya guna sistem informasi ketenagakerjaan, maka Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

perlu dilakukan upaya-upaya untuk merevisi prinsip, metode dan asumsi penyusunan sistem informasi ketenagakerjaan. Selain itu perlu dilakukan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam menyajikan informasi ketenagakerjaan dan memanfaatkan tekhnologi. Institusi Pasar Kerja perlu diperkokoh dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut; a) Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi antara instansi terkait lebh efektif. b)Memperkokoh proses kelembagaan desentralisasi untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal. c)Mengembangkan sumber pasar kerja dengan meningkatkan kapasitas teknis dan melengkapinya dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualifikasi tenaga kerja yang ada. d)Memperkokoh dialog sosial antar mitra kerja Tripartit. 2. Meningkatkan pembinaan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja sektoral-regional di dalam dan di luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak Dalam era yang semakin ketat, upaya kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijakan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja diupayakan melalui “Peningkatan efisiensi dan produktifitas setiap sektor ekonomi melalui pencptaan iklim usaha yang dinamis dan lentur yang didukung oleh perkembangan secara menyeluruh”. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek ketenagakerjaan

dikembangkan

melalui

“Sistem

keterpaduan

antara

pendidikan dunia pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan, pengawasan Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

serta peningkatan kesejahteraan pekerja Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah saat ini adalah melaksanakan peningkatan pembinaan penempatan tenaga kerja untuk menciptakan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja ditekankan melalui pelaksanaan “Program padat karya”. Khususnya untuk mengatasi masalah yang timbul di sektor-sektor yang terkena PHK dengan membangun infrastruktur dipinggiran perkotaan dengan sistem padat karya. Penekanan juga dilaksanakan pada perluasan kesempatan kerja mandiri melalui kegiatan yang berkelanjutan dan produktif serta memberikan penempatan yang layak bagi para peserta program. Strategi/kebijakan yang dilaksanakan adalah; a)Perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian b)Perluasan kesempatan kerja di sektor industri usaha kecil c)Perluasan kesempatan kerja di sektor informal d)Penyebarluasan informasi Ketenagakerjaan termasuk informasi penempatan tenaga kerja.

4. Mengembangakan kualitas SDM, Kinerja dan Pembinaan pegawai/aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Untuk meningkatkan kualitas SDM Dinas Tenaga Kerja Kota Medan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, upaya yang harus dilakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai, pengembangan jabatan fungsional, pembinaan sistem, pembinaan karier dan pembinaan kepemimpinan aparatur.

3.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan bebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan melaksanakn tugas perbantuan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mempunyai fungsi : a.Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan. b.Mengawasi kegiatan dibidang hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jamsostek. c.Memberikan rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi dan pemberian perizinan dibidang ketenagakerjaan. d.Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. e.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah. Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No 1

Tujuan Pertingkatan perencanaan Tenaga kerja dan penyebarluasan Informasi ketenagakerjaan

Sasaran a. Terwujudnya perencanaan tenaga kerja yang akurat b. Lengkapnya informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh masyarakat ketenagakerjaan dan instansi terkait c. terwujudnya Bursa Tenaga Kerja terpadu yang memanfaatkan teknologi canggih d. terwujudnya penerbitan buletin Dinas Tenaga Kerja Kota Medan


No 2

Tujuan Peningkatan pelatihan Dan

Sasaran a. terwujudnya peningkatan pelatihan

produktivitas, serta kualitas tenaga kerja

tenaga kerja b. terbinanya lembaga-lembaga pelatihan swasta dengan baik c. meningkatkan jumlah pemagangan d. meningkatnya produktivitas tenaga kerja e. meningkatnya pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja f. terwujudnya penyuluhan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan

3

Penigkatan penciptaan/perluasan

a. terserapnya angkatan kerja baru

kesempatan kerja dan penempatan

b. berkurangnya jumlah pengangguran

tenaga kerja

dan jumlah setengah menganggur secara bertahap c. tersedianya kesempatan kerja disektor industri dari sektor informal

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Medan 2008 BAB IV PENYAJIAN DATA

Penyajian data berisikan tentang hasil-basil data yang diperoleh dari wawancara dengan informan berupa karakteristik informan dan variabel penelitian yang disajikan secara terpadu. 4.1. Karakteristik Informan Karakteristik informan dimaksudkan untuk mengidentifikasi informan, sehingga lebih memudahkan dalam penganalisaan dan memudahkan pemahaman atas objek penelitian. Data mengenai identitas informan akan disajikan yang


terdiri dari : jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja, pangkat dan golongan, jabatan yang diduduki. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Tabel 4.1: Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

F

%

1 2

Laki-laki Perempuan

5 -

100 -

Jumlah

S

100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2008 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini seluruhnya adalah laki-laki yakni sebanyak 5 orang atau 100% dan informan perempuan tidak ada. Adapun lima orang informan ini diatas adalah Kepala Dinas, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi dan Staf. Dalam hal ini laki-laki lebih diutamakan karena dengan mudah untuk tugas kelapangan, yakni untuk penempatan tenaga kerja keperusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya untuk mengetahui kelompok usia informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.2 : Distribusi Informan Berdasarkan Usia No.

Usia

F

%

1

< 30 tahun

-

-

2

30 – 39 tahun

-

-

3

40 – 49 tahun

-

-

4

> 50 tahun

-

-

Jumlah

5

100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2008 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa informan berada pada kelompok


usia 40- 49 tahun yakni sebanyak 3 orang atau 60 % dan selainnya berada pada kelompok usia > 50 tahun, yakni 2 orang atau 40 % . Berdasarkan usia diatas dapat dikatakan bahwa yang usianya diatas 40-49 lebih berpengalaman dalam bidangnya terutama dalam tugas lapangan, yakni pemeriksaan keperusahaan yang melapor kekantor Dinas Tenaga Kerja. Kemudian untuk melihat tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3: Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5

Pendidikan

F

%

Tamat SD Tamat SMP Tamat SMU Tamat Diploma Tamat Sarjana (S1)

1 4

20 80

5

100,00

Jumlah Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan mayoritas dari informan adalah sarjana (S1) yakni sebanyak 4 orang atau 80 % kemudian hanya satu orang atau 20 % saja informan yang tamatan SMU. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja daripada pegawai, jadi dalam hal ini jenjang pendidikan yang ditamat oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah tinggi. Ini terbukti dari informan lima orang, 4 orang diantaranya adalah sarjana. Kemudian untuk melihat masa kerja informan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.4: Distribusi Informan Berdasarkan Masa Kerja No.

Masa Kerja

F


%

1

0-9 tahun

-

-

2

10-19 tahun

2

40

3

20- 29 tahun

1

20

4

30 tahun keatas

2

40

Jumlah

5

100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2008 Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa mayoritas masa kerja informan sudah cukup lama yakni sebanyak 2 orang atau 40 % yang masa kerjanya 10-19 tahun. Sedangkan 1 orang 20 % 20-29 tahun dan 2 orang 40 % lagi masa kerjanya selama 30 tahun lebih. Untuk masa kerja dari pegawai ini dapat diaktakan bahwa masa kerja yang dimiliki oleh pegawai sudah rata-rata lama, sehingga dapat dikatakan pegawai tersebut sudah mahir dalam bidangnya sesuai dengan pengalaman kerja yang dilakukannya selama ini.

Kemudian untuk mengetahui pangkat/golongan dari informan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.5. : Distribusi Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan No.

Pangkat / Golongan

F

%

1

Golongan I

-

-

2

Golongan II

1

20

3

Golongan III

2

40

4

Golongan IV

2

40

Jumlah

5

100,00

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2008 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa informan 1 orang atau 20 % memiliki Golongan II, sedangkan 2 orang atau 40 % memiliki Golongan III dan 2 Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

orang atau 40 % bergolongan IV. Berdasarkan golongan yang dimiliki para pegawai Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat bahwa jenjang karier yang dimiliki oleh informan dapat dikatakan baik karena mereka ada pada golongan II dan golongan III serta golongna IV. Hal ini juga menunjukkan bahwa pegawai berada pada jabatan yang tinggi di Dinas Tenaga Kerja. Karena ini juga berpengaruh dalam pemberian keputusan pada setiap kebijakan yang akan diambil.


Kemudian untuk mengetahui jabatan yang diduduki oleh informan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.6 : Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan Yang Diduduki No.

Jabatan yang diduduki

F

%

1

Kepala Dinas

1

20

2

Kepala Tata Usaha

1

20

3

Kepala Seksi

2

40

4

Staf

1

20

5

100,00

Jumlah Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui yang menjadi informan adalah orang-orang yang memang menguasai betul mengenai penyaluran tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Karena ke lima informan merupakan orang-orang yang memang bertugas dalam hal penempatan tenaga kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja.

4.2.

Variabel Penelitian “Analisis Terhadap Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan”

1. Variabel Penelitian Yang Berkaitan Dengan Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Terdiri Dari Empat Indikator Hal ini peneliti ingin mencoba melihat bagaimana pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Medan melakukan penyebaran informasi tentang kebutuhan pasar kerja. Penulis mengajukan pertanyaan “Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan penyuluhan atau penyebaran infomasi tentang kebutuhan pasas kerja?”. Jawaban yang saya dapat bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan, penyuluhan ataupun penyebaran informasi tentang pasar kerja,


yang ada hanya penyampaian kepada pencari kerja melalui bursa tenaga kerja. Namun salah satu dari informan memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan penyebaran informasi melalui media massa. Lalu saya coba konfirmasikan hal ini kepada Kepala Dinas, maka jawaban yang di dapat bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Medan memberikan informasi sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.4 Tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertanyaan berikutnya mengenai “Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan langsung ke lapangan/perusahaan sehubungan dengan pasar kerja tersebut?”. Jawaban dari kelima orang informan bahwa pihak dinas tenaga

kerja

melakukan

pengawasan

ke

perusahaan-perusahaan

yang

membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya ditanyakan juga “Apakah pihak dinas tenaga kerja melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja di wilayah kerjanya?”. Jawaban yang diperoleh bahwa pihak dinas tenaga kerja melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan di mana tenaga kerja yang ditempatkan. Sehubungan dengan hal tersebut ditanyakan juga “Apakah pihak dinas tenaga kerja melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut?”. Dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja juga melakukan kunjungan yang dilakukan paling tidak sekali dalam tiga bulan.


2. Pola Pendidikan Tenaga Kerja Yang Tersedia Penulis menanyakan kepada informan sehubungan dengan pendidikan Tenaga Kerja yang tersedia atau pencari kerja yang mendaftar ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Pertanyaan yang diajukan “Jenjang pendidikan apa saja yang tersedia di kantor Dinas Tenaga Kerja yang berhasil ditamatkan oleh pencari kerja?”. Dan jawaban informan bahwa tingkat pendidikan pencari kerja yang mendaftarkan diri ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mencakup semua jenjang pendidikan, yakni mulai dari tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Diploma (D1-D3), dan juga sarj ana (S1). Sehubungan dengan itu juga ditanyakan “Apakah pola pendidikan dari pencari kerja perlu dalam peningkatan produktivitas Tenaga Kerja yang akan disalurkan ?”. Jawaban dari informan bahwa pendidikan dari Tenaga Kerja sangat perlu karena mempengaruhi cara kerja dari Tenaga Kerja di perusahaan yang akan ditempatkan. Karena seperti dikemukakan di atas bahwa semua jenjang pendidikan dari pencari kerja ada terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja, maka maka mengajukan pertanyaan “Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap Tenaga Kerja yang akan ditempatkan?”. Informan mengatakan pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap Tenaga Kerja kadang-kadang saja, itupun apabila memang ada dana yang tersedia atau melalui kegiatan proyek.

Berkaitan dengan pendidikan diajukan pertanyaan ”Menurut Bapak, apakah

kualitas

pendidikan

Tenaga

kerja

yang

akan


ditempatkan

mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan?”. Informan memberikan jawaban bahwa memang kualitas pendidik dari tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas perusahaan, di mana dengan kualitas pendidikan yang baik dari Tenaga Kerja akan lebih profesional dalam bekerja. Dilihat dari segi ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja seseorang melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Peranan dunia pendidikan adalah memproduksi tenaga-tenaga yang berkualitas untuk berbagai jenis dan tingkatan keahlian. Sebab itu Dinas Tenaga Kerja prlu diberikan informasi mengenai kualifikasi lulusan dunia pendidikan, supaya dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dapat mengetahui gap yang masih ada antara dunia pendidikan dan dunia kerja, dan dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dapat mengisiskan program-program latihan kerja. 3. Laporan Perusahaan Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan “Apakah pengusaha melakukan pemberitahuan tentang lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya?”. Dari informan diperoleh jawaban bahwa sampai saat ini hanya sebagian saja perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaannya. Ketika ditanyakan lebih lanjut “Mengapa hal ini dapat terjadi?”. Pihak Dinas Tenaga Kerja mengatakan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha mengenai Surat Keputusan Presiden RI No.4 Tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan juga Undang-undang RI No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.


Selanjutnya juga ditanyakan “Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan atau yang membutuhkan Tenaga Kerja. Dalam hal ini informan mengatakan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan pemeriksaan tetapi melakukan monitoring saja. Pertanyan selanjutnya “Berdasarkan laporan tersebut apakah ditemukan penyimpangan?”. Jawaban informan bahwa penyunpangan yang dilakukan oleh pengusaha adalah penyampaian laporan lowongan pekerjaan yang tidak tepat waktu, artinya pihak perusahaan memberikan informasi setelah beberapa hari lagi akan jatuh tempo waktu penerimaan. 4. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan pekerjaan yang tersedia. Pertanyaan yang diajukan “Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan informasi kepada masyarakat?”. Jawaban dari informan pihak Dinas Tenaga Kerja hanya memberikan informasi melalui bursa Tenaga Kerja saja yang dapat dilihat pada kantor Dinas Tenaga Kerja. Ketika ditanyakan “Apa yang menjadi kendala dalam memberikan informasi?”. Pihak Dinas Tenaga Kerja mengatakan bahwa keterbatasan dari dana dan juga ketidaktepatan pengusaha dalam memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya “Apakah perlu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan kepada masyarakat?”. Informan mengatakan hal tersebut sangat perlu terutama karena dengan demikian masyarakat yang pengangguran dapat mendaftarkan diri sebagai pencari kerja


ke kantor Dinas Tenaga Kerja, sehingga dapat mengurangi sebagian pengangguran yang ada. Sehubungan dengan itu juga ditanyakan “Apakah diberitahukan kepada masyarakat tentang kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan?”. Jawaban dari informan bahwa dalam lowongan pekerjaan yang tercantum pada Bursa Tenaga Kerja selalu mencantumkan persyaratan Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh perusahan sehingga masyarakat yang mendaftar dapat mengetahuinya.

II. Variabel penelitian yang berkaitan dengan penyaluran Tenaga Kerja adalah : 1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kerja yang Disalurkan Peneliti ingin mengetahui kualifikasi pendidikan dari pencari kerja yang disalurkan. Penulis mengajukan pertanyaan ”Tingkat pendidikan Tenaga Kerja apa saja yang sudah disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja?”. Jawaban yang didapat oleh penulis adalah bahwa sebenarnya hampir semua tingkat pendidikan sudah pemah disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, karena hal itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. “Kendala apa yang dijumpai oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dalam hal penyaluran Tenaga Kerja ini?”. Jawaban dari informan adalah dalam hal ini kualifikasi pendidikan dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak pencari kerja yang terdaftar tidak dapat disalurkan. Dalam penyaluran Tenaga Kerja ini “Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pengelompokan terhadap tingkat pendidikan Tenaga Kerja yang tersedia?”. Jawaban informan mengatakan sebenarnya bukan pengelompokan, Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

hanya saja saat ini sangat jarang perusahaan mau menerima Tenaga Kerja yang tingkat pendidikannya rendah. Artinya pihak perusahaan lebih mengutamakan Tenaga Kerja berpendidikan SMU daripada tamatan dari SD maupun SMP. “Apakah menurut Bapak kualifikasi pendidikan berpengatuh terhadap pasar kerja?”. Diperoleh jawaban bahwa hal tersebut sangat berpengaruh karena dengan kualitas pendidikan yang baik akan menciptakan pasar kerja yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi Pula. Selanjutnya ditanyakan “Apakah pihak perusahaan melaporkan kualifikasi pendidikan Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan?”. Informan menjawab tentu saja, karena itu merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pencari kerja. Relevansai dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan perlu terus menerus ditingkatkan, dengan menjalin kerja sama dunia pendidikan dengan perusahaan. Disamping itu program latihan kerja berfungsi melengkapi keterbatasan pengetahuan yang diterima dari dunia pendidikan. Maka jalur latihan kerja berfungsi menjembatani pendidikan dengan dunia kerja.

2. Ke Sektor Mana Saja Tenaga Kerja Disalurkan Untuk mengetahui ke sektor mana saja Tenaga Kerja dapat disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja penulis menanyakan “Ke sektor mana saja Tenaga Kerja yang sudah disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja?”. Jawaban yang diperoleh bahwa selama ini pihak Dinas Tenaga Kerja menyalurkan Tenaga Kerja ke sektor swasta yakni perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan.


Ketika ditanyakan ”Mengapa selama ini kebanyakan ke sektor swasta saja Tenaga Kerja yang disalurkan?”. Diperoleh jawaban dari informan bahwa hal ini memang sudah merupakan tugas dari Dinas Tenaga Kerja karena ke sektor lain ataupun dalam bidang pemerintahan adalah merupakan tugas maupun kewenangan dari departemen lain. Selanjutnya juga ditanyakan “Apakah penyaluran Tenaga Kerja pada sektor swasta/perusahaan telah berjalan efektif?”. Informan mengtakan belum efektif, masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyaknya pencari kerja yang terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja yang tidak dapat disalurkan. Disadari bahwa pencipta kerja bukan Dinas Tenaga Kerja akan tetapi adalah semua sektor-sektor: pertanian, pertambangan, industri dan lain-lain Sebab itu diperlukan informasi mengenai iklim kelangsungan perusahaan yang tergantung pada penerapan dan praktek hubungan industrial. 3. Tenaga Kerja yang Mendaftar dan yang Dapat Disalurkan Pencari kerja yang cukup banyak jumlahnya yang telah terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja saat ini membuat Dinas Tenaga Kerja harus bekerja keras unttuk mengatasi paling tidak mengurangi jumlah pengangguran. Penulis menanyakan “Apakah jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan sesuai dengan jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja ?”. Jawaban yang diperoleh tentu saja tidak, karena tidak semua yang mendaftar dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Tenaga Kerja. Selanjutnya ditanyakan “Mengapa hal ini dapat terjadi?”. Pihak Dinas Tenaga Kerja mengatakan ini dipengaruhi oleh tingkat keterampilan ataupun pendidikan yang dimiliki oleh pencari kerja, di samping itu juga disebabkan


tingginya tingkat pengangguran sehingga yang mendaftar melebihi target atau jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan perusahaan. Sehingga dengan demikian pasar kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena upaya untuk melancarkan proses dalam pasar kerja menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan.


BAB V ANALISIS DATA

Analisis data merupakan interpretasi atas variabel-variabel penelitian yang terdiri dari Analisis terhadap penyaluran tenaga kerja pada dinas tenaga kerja di kota Medan. Aspek yang diteliti dari variabel ini adalah tentang pasar kerja, pola pendidikan yang tersedia, laporan perusahaan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Adapun aspek yang diteliti pada penyaluran tenaga kerja adalah kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang tersedia, ke sektor mana saja disalurkan dan juga tenaga kerja yang mendaftar yang dapat disalurkan. Sebelumnya dapat kita dilihat jumlah pencari kerja pada tahun 1999. Tabel 5.1. Daftar Pencari Kerja Tahun 1999 No. 1 2 3 4 5

Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menegah Umum Diploma Sarjana Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Wanita 256 369 489 577 3.665 4.764 1.188 1.117 2.527 3.465 8.125

10.292

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2008

Dari tabel dapat dilihat jumlah dari pencari kerja pada tahun 1999. Jumlah pencari kerja yang memiliki tingkat pendidikan tamatan SD jumlahnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pencari kerja pada tamatan SD dapat dikategorikan pada tenaga kerja yang tidak adanya keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan jumlah pencari kerja yang memiliki pendidikan tamatan SMP Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tamatan SD. Pada tingkat pendidikan ini dikategorikan pada tenaga kerja yang memiliki ketrampilan terbatas atau bahkan juga tidak memiliki keahlian khusus. Jumlah pencari kerja yang memiliki pendidikan tamatan SMU jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, dimana jumlah pencari kerja pada golongan ini mendominasi. Pada tingkatan ini tenaga kerja sudah memiliki keterampilan sebagai modal dan juga sumber daya yang lumayan. Sedangkan jumlah pencari kerja tamatan diploma jumlahnya masih dibawah jumlah pencari tenaga kerja yang tamatan SMU. Sedangkan jumlah pencari kerja yang pendidikannya tamatan Sarjana jumlahnya diantara tamatan SMU dan Diploma. Pada golongan ini dianggap lebih professional dan memiliki sumber daya yang tinggi. Tabel 5.2. Daftar Penemuatan Tenaga Kerja Tahun 1999 No. 1 2 3 4 5


Jenis Kelamin Laki-laki

Wanita

2 5 78 9 41

3 139 12 32

279

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Medan 2008

Dari Tabel dapat dilihat jumlah dari tenaga kerja yang disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja pada tahun 1999. Jumlah tenaga kerja yang hanya tamatan SD jumlahnya hanya sedikit saja dapat disalurkan ini diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan juga tidak adanya ketrampilan yang dimilikinya, sehingga hanya dapat disalurkan sebanyak 2 orang saja.


Sedangkan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan SMP juga sangat sedikit dapat disalurkan yakni hanya 8 orang saja. Pada tingkat pendidikan ini dapat juga dikategorikan pada tenaga kerja yang memiliki ketrampilan terbatas atau bahkan juga tidak memiliki keahlian khusus. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan SMU lebih banyak dapat disalurkan dibandingkan dengan jenjang pendidikan dibawahnya hal ini dapat dikatakan bahwa pada tingkat ini tenaga kerja sudah memiliki ketrampilan sebagai modal dan juga sumber daya yang lumayan disamping itu juga karena pihak perusahaan menerima karyawan minimal pendidikannya SMU. Jika dibandingkan dengan Diploma, pihak Dinas Tenaga Kerja hanya menyalurkan sedikit saja hal ini diakibatkan karena para diploma lebih cenderung mencari kerja sendiri tanpa menggunakan jasa Dinas Tenaga Kerja. Diantara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak jumlah yang disalurkan adalah tenaga kerja wanita hal ini menunjukkan bahwa tingakat pengangguran yang mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja didonminasi oleh wanita. Diantara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang dapat disalurkan yang paling tinggi jumlahnya adalah sarjana. Secara umum sarjana telah dianggap lebih profesional dan memiliki sumber daya yang tinggi dantara jenjang pendidikan yang lain dapat dikatakan bahwa sarjana telah diyakini memiliki ketrampilan yang khusus dan juga tingkat pemikiran lebih mengarah kemasa depan dan mengutamakan profesionalitas. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan dan juga dapat tidaknya disalurkan sebagai tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan tingkat sumber daya yang dapat diandalkan. Keseluruhan jumlah tersebut menunjukakan rendaknya jumlah tenaga kerja yang Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

dapat disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja pada tahun 1999, dimana lakilaki hanya berjumlah 279 orang sedangkan wanita sebanyak 879. Jumlah ini sangat sedikit dibanding jumlah pengangguran yang ada khususnya di Kota Medan. Tabel 5.3. Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2000 No. 1 2 3 4 5


Jenis Kelamin Laki-laki

Wanita

57 56 759 17 -

123 78 1.470 35 -

889

1.706

Sumber : Dinas Tenaga Kerja 2008

Dari Tabel di atas dapat dilihat meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah lowongan kerja yang tercipta dan juga kesemptan kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan. Namun walaupun demikian banyaknya jumlah tenaga kerja yang tingkat pendidikannya SD, mereka hanya sebagai buruh kasar saja karena memang mereka tidak memiliki ketrampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan hanya dapat sebagai buruh saja. Jumlah diatas juga menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan yang ada ini terbukti dari jumlah tenaga kerja didominasi tamatan SD dan juga tamatan SMP. Sedangkan Diploma hanya sedikit saja ini juga menunjukakan sumber daya yang masih merosot. Disamping itu juga sarjana semakin berkurang artinya pada tahun 2000 tenaga kerja yang disalurkan mengalami penurunan tingkat sumber daya. Karena yang ada hanya tamatan SD, SMP, dan yang paling banyak adalah Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

tamatan SMU. Jadi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pencari kerja yang disalurkan adalah rata-rata SMU. Tabel 5.4: Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2001 No.

Jenis Kelamin Laki-laki Wanita 33 461

Tingkat Pendidikan

1

Sekolah Dasar

2

Sekolah Menengah Pertama

144

683

3

Sekolah Menegah Umum

484

1.610

4

Diploma

-

-

5

Sarjana

-

-

661

2.754

Jumlah Sumber : Dinas Tenaga Kerja 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat menunjukkan semakin berkurangnya kualitas tenaga kerja yang dapat disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang hanya berpendidikan SD dan juga SMP. Hal ini juga dapat terjadi karena tidak adanya permintaan dari pihak perusahaan untuk yang berpendidikan sarjana karena ini berpengaruh pada gaji yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Sehingga untuk sarjana kadang lebih sedikit lowongan, karena perusahaan akan membayar lebih tinggi.

Disamping itu semua memang sumber daya yang dimiliki semakin berkurang pada tahun 2001 yaitu tidak adanya diploma maupun sarjana yang disalurkan pihak Dinas Tenaga Kerja. Tabel 5.5 : Daftar Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2002

No.

Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin Laki-laki Wanita


1

Sekolah Dasar

-

293

2

Sekolah Menengah Pertama

56

93

3

Sekolah Menegah Umum

123

539

4

Diploma

6

10

5

Sarjana

10

1

195

936

Jumlah Sumber : Dinas Tenaga Kerja 2008

Tabel di atas juga menunjukkan semakin berkurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh para tenaga kerja. Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah tenaga kerja yang paling banyak disalurkan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah tenaga kerja yang tingkat pendidikannya SMU. Ini membuktikan bahwa perusahaan lebih mengutamakan SMU, ini dimaksudakan bahwa gaji yang diterima tidak terlalu tinggi tapi juga sudah memiliki ketrampilan yang lumayan dibandingkan tamatan SD. Semakin rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat pengangguran. Rendahnya tingkat

pendidikan yang

dimiliki oleh tenaga kerja

mengakibatkan kurang mampunya tenaga kerja bersaing dalam dunia kerja. Tidak ada perubahan yang berarti, sistem kerja yang tidak profesional.

5.1. Analisis Terhadap Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja di Kota Medan 1. Pasar Kerja Dalam indikator peneliti masih melihat terdapatnya kekurangan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dalam hal penyebaran informasi mengenai pasar kerja. Dimana kurangnya jaringan ataupun alat pihak Dinas Tenaga Kerja dalam hal penyebaran informasi, keterbatasan informasi ini yang hanya dapat dilihat pada


Bursa Tenaga Kerja yang terdapat di kantor Dinas Tenaga Kerja. Keterbatasan informasi ini mengakibatkan tidak sampainya informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masih menganggur. Karena tidak semua masyarakat yang mau atau rajin melihat pengumuman ke kantor Dinas Tenaga Kerja, hanya sebagian orang saja. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu sama sekali mengenai adanya lowongan pekerjaan. Jika hanya mengandalkan Bursa Tenaga Kerja yang terdapat pada kantor Dinas Tenaga Kerja, maka peranan dari Dinas Tenaga Kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran tidak akan berjalan dengan optimal. Apabila informasi tersebut di beritahukan melalui media massa, salah satu media cetak, mungkin akan lebih dapat dijangkau oleh masyarakat. Karena selama ini yang ada lowongan pekerjaan yang tercantum pada media cetak adalah langsung dari pihak yang membutuhkan tidak melalui atau mengatasnamakan Dinas Tenaga Kerja. Terlebih perusahaan swasta yang ada dikota Medan sangat jarang sekali membuka lowongan melalui media massa, hal ini kesannya tertutup. Untuk itu sangat perlu kerja keras dari pihak Dinas Tenaga Kerja agar setiap informasi mengenai pasar kerja dapat diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini juga pihak Dinas Tenaga Kerja harus lebih bertindak tegas kepada pengusaha-pengusaha untuk selalu melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya. Sehingga dengan demikian pasar kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karenanya upaya untuk melancarkan proses dalam pasar kerja menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan. Oleh karena itu maka selayaknya pihak Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas yang lebih dari instansi lain. Sehingga Dinas Tenaga Kerja mempunyai


fungsi khas untuk menangani masalah pembinaan, penyaluran, penggunaan dan perlindungan tenaga kerja disamping bertugas menangani penciptaan kesempatan kerja. Dalam hal pemberian informasi ini diharapkan pihak Dinas Tenaga Kerja lebih meningkatkan pelayanannya. Situasi pasar kerja harus dapat dijangkau maksudnya pihak penyalur tenaga kerja dan penerima tenaga kerja dapat dipertemukan dalam satu ikatan kerja sehingga tidak ada ditemukan pencari kerja yang tidak diterima oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan pelayanan kepada Pencari kerja denagn sebaik mungkin. Pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dalam hal penyebaran informasi mengenai pasar kerja haruslah tepat waktu sehingga tidak para pencari kerja dapat dengan mudah menenyelesaikan urusan administrasi, namun yang ditemukan adalah kelambanan dari birokrasi pengurusan administrasi yang bertele-tele sehingga banyak dari pencari kerja tidak percaya dengan kinerja dari pihak Dinas Tenaga Kerja.

Disamping itu juga pelayanan yang diberikan harus sama dan merata, selama ini yang kita jumpai dalam birokrasi kits adalah lebih mendahulukan pihak yang ada hubungannya dengan instansi terkait dan menganak tirikan yang lain. Hal inilah yang memperlambatan proses pelayanan yang diberikan. Dimana selama ini informasi mengenai pasar kerja itu terlebih dahulu diberitahukan kepada kalangan yang ada hubungan dengan instansi tersebut, setelah itu baru diinformasikan kepada masyarakat hal ini dapat dikatakan hanya sebagai formalitas saja padahal yang sebenarnya pihak Dinas Tenaga Kerja sudah


memiliki calon untuk disalurakan sebagai tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan. Pelayanan yang diharapkan berkesinambungan juga tidak dapat dipenuhi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja karena harus menunggu adanya permintaan dari perusahaan yang membutuhkan, disamping itu juga harus ada proyek dari pusat sehingga Dinas Tenaga Kerja ini yang bergerak dalam hal pelayanan kepada masyarakat pekerjaannya sanagat ditentukan dengan adanya proyek dari pusat dan juga adanya pemberitahuaan dari pihak perusahaan tentang pasar kerja. Pertambahan arus angkatan kerja memasuki pasar kerja setiap tahun yang selalu lebih besar dari jumlah kesempatan kerja yang dapat diciptakan mengakibatkan setiap tahun adanya pertambahan pengangguran. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dijalin dan ditingkatkan kerja sama dengan berbagai pihak. Di lain pihak Bursa tenaga kerja menunjukkan besarnya pencari kerja yang berpendidikan rendah, akan tetapi dilain pihak bahwa sebagian tenaga terdidik sukar memperoleh pekerjaan yang sesuai. Hal ini disebabkan tenaga lulusan dan putus sekolah umumnya dalam usia muda, belum memiliki ketrampilan khusus dan mempunyai pengalaman kerja. Mereka membutuhkan latihan khusus untuk mendekatkan pengetahuan mereka dengan dunia pekerjaan. Jadi dalam jangka panjang memang diperlukan perencanaan pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja. Oleh sebab itu langkah-langkah peningkatan dan pengembangan latihan kerja dalam hubungan perusahaan-perusahaan untuk penyerapan tenaga kerja. 2. Pola Pendidikan Tenaga Kerja yang Tersedia. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kita mengakibatkan tingginya Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

tingkat penggangguran. Bursa tenaga kerja menunjukan bahawa besarnya pencari kerja lulusan SLTA, sarjana muda dan sarjana-sarjana jurusan tertentu. Disatu pihak tingkat pendidikan di Indonesia pada umumnya rendah, akan tetapi dilain pihak bahwa sebagian tenaga terdidik sukar memperoleh pekerjaan yang sesuai, tenaga lulusan dan putus sekolah umumnya dalam usia muda, belum memiliki keterampilan khusus dan belum mempunyai pengalaman kerja. Disamping itu juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga tersebut. Seperti telah dikemukakan pada bab sebulumnya bahwa semua pola pendidikan dari pencari kerja ada terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja. walaupun demikian pada umumnya perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaaan ke pihak Dinas Tenaga Kerja lebih mengutamakan pencari kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang paling rendah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), selebihnya adalah Diploma dan Sarjana (S1). Sehingga secara otomatis yang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak dapat diterima. Dengan pola pendidikan yang rendah tersebut merupakan salah satu penyebab dari penggangguran. Bagaimanapun juga tingkat pendidikan sangat memepengaruhi pola pikir dari seseorang untuk dapat bekerja lebih baik. Jika hanya tamatan SD saja hanya mampu menulis dan membaca tanpa memiliki suatu ketrampilan khusus, hal ini dapat memperlambat pruduktivitas suatu perusahaan, dan hanya dapat sebagai pesuruh saja. Pada hal saat ini, terutama perusahaan yang besar minimal pegawainya tamatan SMU. Bagaimanapun juga yang pola pendidikannya lebih rendah akan tersingkir. Jika pada daftar pencari kerja yang ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja masih dijumpai tenaga kerja yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan juga Sekolah


Menengah Pertama. Pada hal untuk menanggulangi ini pihak Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan terhadap pencari kerja yang berpendidikan rendah, sangat memerlukan dana yang cukup besar. Untuk itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dalam menanggulangi penggangguran yang terjadi khususnya di kota Medan akibat rendahnya tingkat pendidikan dari pencari kerja sangat diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin. Karena penggangguran merupakan salah satu masalah pembangunan nasional yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kurangnya tingkat sumber daya yang dimiliki oleh para pencari kerja merupakan suatu kendala bagi pihak Dinas Tenaga Kerja, karena perusahaan hanya membutuhkan tenaga yang memiliki ketrampilan walaupun terkadang pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan namun hal itu tidak cukup membekali Para tenaga kerja untuk dapat terjun kedunia kerja. Dalam hal pola pendidikan pihak Dinas Tenaga Kerja tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan dana dan juga keahlian, dimana pihak Dinas Tenaga Kerja tidak mampu mengatasi masalah sumber daya yang kurang dari para pencari kerja karena dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja hanya berperan menyalurkan tenaga kerja bukan untuk memberikan ketrampilan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Apabila peningkatan produktivitas terus terjadi maka disetiap perusahaan dan sektor-sektor industri akan berkembang dengan baik dan akan meningkatkan penghidupan tenaga kerja tersebut. Dalam hal ini juga perlu dikembangkan sistem latihan pada perusahaan-perusahaan. 3. Laporan Perusahaan


Dalam pelaporan dari pihak purusahaan yang terjadi tidak tegasnya pihak Dinas Tenaga Kerja dalam menindak pengusaha yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya, mengakibatkan tidak efektifnya pihak Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Pada hal dalam Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1980 Tentang Lapor Lowongan Pekerjaan jelas telah diatur bahwa setiap pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada pejabat yang ditujukan dalam hal ini adalah pihak Dinas Tenaga Kerja. Namun sampai saat ini hanya sebagian saja pengusaha yang melaporkan lowongan pekerjaan yang ada diperusahaannya. Hal ini dapat dikatakan merupakan kesalahan dari kedua belah pihak. Disatu pihak, Dinas Tenaga Kerja kurang melaporkan sosialisasi mengenai KEPPRES RI No. 4 Tahun 1980 dan kurang tegas dalam bertindak. Apa bila Dinas Tenaga Kerja memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan yang ada diperusahaannya, paling tidak akan meminimalisasi jumlah perusahaan yang tidak melapor. Dilain pihak, ada juga pengusaha yang membangkang sehingga tidak melaporkan lowongan di perusahaannya, atau mungkin banyaknya persyratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Namun diantara sebagian pengusha yang melaporkan lowongan pekerjaan diperusahaanya, seperti diakui oleh pihak Dinas Tenaga Kerja masih dijumpai penyimpangan yakni tidak tepatnya waktu dari pengusaha melaporkan lowongan pekerjaan yang ada. Dengan

keterlambatan

inipun pihak

Dinas

Tenaga

Kerja tidak

menjatuhkan sanksi. Ini diakibatkan karena tidak ada pengawasan langsung dari


pihak Dinas Tenaga Kerja, yang dialakukan hanya memonitor saja atau lebih tepatnya memantau dari jauh. Hal inilah yang menurut salah satu informan tidak terlaksananya antar kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan yang yang diberikan

pihak

Dinas

Tenaga

Kerja

dalam penyaluran

tenaga

kerja

keberhasilannya sangat ditentukan dan didukung oleh pihak perusahaan. Karena pihak Dinas Tenaga Kerja dapat menyalurkan tenaga kerja karena adanya kebutuhan dari pihak perusahaan, dalam hal ini sangat dituntut adanya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak. Selama ini dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja yang ada pada perusahaannya. Dapat dikatakan penerimaan tenaga kerja diberbagai perusahaan tidak terbuka bagi umum hanya berlaku bagi orang dalam saja. Hal inilah yang sangat menghambat tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang resmi untuk mengurusi penyaluran tenaga kerja. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 4. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Keterbatasan dana dari pihak Dinas Tenaga Kerja sehingga informasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Informasi yang diberikan melalui bursa tenaga kerja saja mengakibatkan ketidaktahuan masyrakat untuk mengetahui tentang lowongan pekerjaan yang ada, karena setiap lapisan masyarakat dapat dijangkau. Contohnya dikota Medan hanya orang-orang yang sering ke kantor Dinas Tenaga Kerja saja yang mendapatkan informasi, sedangkan diluar itu sangat kecil kemungkinannya. Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

Dalam hal pemberian informasi mengenai kualifikkasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, pihak Dinas Tenaga Kerja menginformasikannya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh pencari kerja telah dicantumkan dalam lowongan pekerjaan. Jadi yang perlu dibenahi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dalam hal memberikan infomasi kepada masyarakat adalah supaya informasi mengenai lowongan pekerjaan dapat dengan mudah dijangkau oleh pencari kerja. Dan juga harus terbuka artinya pemberian informasi kepada pencari kerja harus jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja setelah ditempatkan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dalam hal pemberian informasi dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak terjangkaunya seluruh masyarakat. Informasi yang diberikan hanya sekerdar formalitas saja padahal lowongan yang ada sudah diisi oleh kerabat ataupun orang dekat dari pihak bersangkutan. Terkadang infomasi tentang lowongan pkerjaan yang tersedia tidak ada keterbukaan maksudnya tidak diinformasikan secara terbuka agar diketahui masyaraka dan dipahami. 5.2. Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Di Kota Medan 1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kerja Yang Disalurkan Dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja mengakui bahwa semua tingkat pendidiakan dari tenaga kerja telah pernah disalurkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dari data yang diperoleh semua kualifikasi pendidikan pencari kerja ada terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Karena permintaan tingkat pendidikan tergantung dari pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari keseluruhan tenaga kerja yang disalurkan atau ditempatkan selama ini adalah kebanyakan mulai dari pendidikannya SMU, Diploma, Sarjana (S1), selain Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

itu sangat jarang perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang hanya berpendidikan SD dan SMP, kalaupun ada mereka hanya sebagai buruh kasar saja. Seperti yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja sewaktu penelitian ini dilakukan, yang disalurkan adalah yang tamatan sarjana (S1) dan dilakukan magang selama 3 bulan selanjutnya ditempatkan keperusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dalam hal pendidikan merupakan kendala paling berat yang dihadapi tidak saja para pencari kerja tetapi juga pihak Dinas Tenaga Kerja. Kurangnya sumber daya manusia secara umum yang dimiliki oleh masyarakat kita adalah sebagai dasar utama dari tinggainya tingkat pengangguran, sehingga dalam jangka pendek tingkat pengangguran tidak dapat dengan mudah diatasi. Dimana setiap tahun pengangguran selalu bertambah dan tingkat pendidikan maupun sumber daya yang dimiliki semakin merosot. Inilah kendala terberat yang dihadapi oleh bangsa kita. walaupun ada suatu wadah yang telah dibentuk khusus malayani masyarakat dalam hal penyaluran tenaga kerja namun itu tidaklah berhasil tanpa didukung kesadaran dari masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Karena pemerintah hanyalah sebagai fasilitator namun yang lebih menentukan adalah keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. 2. Kesektor mana saja Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja lebih mengarah pada penyaluran tenaga kerja kesektor swasta yakni perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan dan juga ada sebagian hotel yang melaporkan lowongan pekerjaan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja. Dan juga ini merupakan kendala yang dihadapi pihak Dinas Tenaga Kerja dimana perusahaan


yang ada di Kota Medan yang hanya sebagian melaporkan lowongan pekerjaan yang ada, membuat terjadinya penumpukan pencari kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja sehingga tidak dapat disalurkan, pada hal setiap bulannya para pencari kerja terus bertambah. Seperti telah diuraikan diatas, bahwa tingkat pendidikanlah yang sangat menentukan, sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja dalam memberiakan pelayanannya tidak dapat menjangkau segala aspek pekerjaan yang ada hanya pada perusahaan tertentu para pencaker disalurkan sesuai dengan tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu diharapkan agar pihak Dinas Tenaga Kerja lebih luas lagi jaringannya dalam hal menyalurkan tenaga kerja agar tidak

semakin

bertambahnya penggangguran. Dengan tersalurkannya tenaga kerja yang terdaftar minimal mengurangi penggangguran. 3. Tenaga Kerja Yang Mendaftar Yang Dapat Disalurkan Dari keseluruhan tenaga kerja yang mendaftar tidak dapat seluruhnya disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja hal ini dipengaruhi diantaranya 2 hal yaitu: a) Kurangnya ketrampilan tenaga kerja yang mendaftar Kurangnya ketrampilan dari pencari kerja membuat mereka sangat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, karena setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai paling tidak memiliki ketrampilan sesuai dengan bidangnya. b) Jumlah pencari kerja yang terus bertambah Karena tingkat penggangguran yang jumlahnya sangat banyak sehingga jika ada lowongan sangat banyak yang mendaftar, hal ini mengakibatkan lebih banyaknya jumlah yang mendaftar dari yang dapat disalurukan.


Misalnya, satu perusahaan hanya membutuhkan 10 orang saja namun bisa jadi 100 orang bahkan lebih yang mendaftar, sehingga kompetisi yang cukup ketat. Dengan kedua hal diatas sangat mempengaruhi kinerja dari tenaga kerja ketika ditempatkan nantinya diperusahaan yang membutuhkan. Tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan khusus akan sangat susah memasuki dunia kerja. Dimana saat ini sangat diutamakan ketrampilan dari pencari kerja untuk menghadapi era globalisasi yang semakin canggih. Selanjutnya jika tenaga kerja yang mendaftar lebih banyak jumlahnya dari yang dapat disalurkan, ini juga akan menimbulkan masalah karena pertambahan jumlah pencari kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja setiap saat akan bertambah. Setidaknya dari jumlah yang mendaftar diharapkan 3/4 dapat disalurkan. Karena jika tidak pencari kerja akan tetap bertumpuk di kantor Dinas Tenaga Kerja, untuk itu diharapkan yang lebih luas. Karena tinggi tingkat pengangguran saat ini sehingga tidak seluruhnya dapat ditampung oleh perusahaan yang ada. Lapangan kerja yang tersediapun hanya sedikit dibanding jumlah penganggguran yang terus bertambah.


BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Penulis pada babbab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mencoba megambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikiut :

6.1. Kesimpulan 1.Dipandang dari indikator pasar kerja, maka dapat disimpulakan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja belum secara optimal bekerja dalam penyebaran informasi mengenai pasar kerja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan jasa dalam mencari lowongan pekerjaan. Walaupun demikian selama ini pihak Dinas Tenaga Kerja masih kurang dalam penyampaian informasi mengenai pasar kerja, agar dapat mencapai seluruh aspek masyarakat. 2.Dari indiaktor pola pendidikan tenaga kerja yang tersedia, pihak Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan kualahan dalam penyaluran tenaga kerja karena semua jenjang pendidikan dari pencari kerja ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja kota Medan. Walaupun demikian pihak Dinas Tenaga Kerja tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak adanya dana untuk melapokan pelatihan terhadap tenaga kerja yang kurang terampil ataupun yang berpendidikan rendah. 3.Dari indikator laporan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pihak pengusaha hanya sebagian saja yang melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahannya. Hal ini juga di dukung oleh kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang wajib Lapor Lowongan Pekerjaan sehingga pihak pengusaha dapat mengelak. Ini juga diakibatkan Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang melanggar. 4.Dipandang dari indikator memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja sangat terbatas baik dana maupun jaringan, artinya pihak Dinas Tenaga Kerja sangat terbatas baik dana maupun jaringan, artinya pihak Dinas Tenaga Kerja hanya mengandalkan Bursa Tenaga Kerja yang ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja Pemko Medan. Sehingga sulit diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan infonnasi tentang lowongan pekerjaan. 5.Dalam hal penyaluran tenaga kerja, yakni kualifikasi tenaga yang disalurkan dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja hanya menyalurkan pencaker sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Walaupun diakui semua jenjang pendidikan ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja tetapi tidak dapat seluruhnya disalurkan. 6.Dari indikator kesektor mana saja disalurkan, dapat dikatakan bahwa selama ini tenaga kerja yang disalurkan adalah kesektor swasta yaitu perusahaanperusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 7.Jika dipandang dari indikator tenaga kerja yang mendaftar dan yang disalurkan dapat disimpulkan bahwa tidak seluruhnya pencari kerja yang mendaftar dapat disalurkan. Dari keseluruhan kesimpulan yang diuraikan, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja belum sesuai dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun ini semata-mata bukan kesalahan dari pihak Dinas Tenaga Kerja saja namun juga dari pihak pemerintah serta juga pada masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya pendidikan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja. Dan juga halnya pihak persahaan harus juga turut serta dalam penanggulangan penganguran dengan cara bekerjasama dengan pihak perusahaan juga turut serta dalam penanggulangan pengangguran dengan cara bekerjasama dengan pihak Hendra Gusti Naim : Penyaluran Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, 2009.

pemerintah dalam hal pelaporan lowongan pekerjaan yang

ada pada

perusahaannya. Sehingga terciptanya masyarakat yang mampu menghadapi segala perkembangan zaman. 6.2. Saran Adapun yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah : 1. Diharapkan pihak Dinas Tenaga Kerja dapat bekerja lebih optimal lagi dalam hal penanggulangan pengangguran khususnya di Kota Medan. Dan juga agar pihak Dinas Tenaga Kerja bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran khususnya di Kota Medan. Dan juga agar pihak Dinas Tenaga Kerja bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha sehingga setiap lowongan yang ada dapat dilaporkan tepat waktu. 2. Agar pihak pengusaha ikut serta dalam hal mengurangi tingkat penangguran yang ada agar tingkat kemiskinan dapat berkurang. 3. Saran kepada pencari kerja agar mampu bersaing di dunia kerja diharapkan mempunyai keterampilan khusus supaya dapat meningkatkan taraf hidupnya dan juga meningkatkan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin bertambah. 4. Agar pihak Dinas Tenaga Kerja lebih meningkatkan pelayanannya dalam pemberian informasi mengenai kesempatan kerja yang akan diberikan.


DAFTAR WAWANCARA

I. Identitas Informan No. Informan 1. Jenis kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 2. Usia : a. < 30 Tahun b. 30-39 Tahun c. 40-49 Tahun d. > 50 Tahun 3. Tingkat Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. Sarjana Muda/ Diploma e. Sarjana/ S1 4. Masa Kerja a. 0-9 Tahun b. 10-19 Tahun c. 20-29 Tahun d. 30 Tahun ke atas 5. Pangkat/ Golongan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 6. Jabatan yang diduduki : a. Kepala Dinas b. Kepala Tata Usaha c. Kepala Seksi d. Staf


DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan penyuluhan ataupun penyebaran informasi tentang kebutuhan pasar kerja ? 2. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan langsung ke lapangan/ perusahaan sehubungan dengan pasar kerja tersebut ? 3. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penempatan di wilayah kerjanya ? 4. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan kunjungan langsung ke perusahaan tersebut ? 5. Jenjang pendidikan apa saja yang berhasil ditamatkan oleh tenaga kerja yang mendaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan ? 6. Apakah pola pendidikan perlu dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja yang disalurkan ? 7. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja yang akan ditempatkan ? 8. Apakah

kualitas

pendidikan

tenaga

kerja

yang

akan

ditempatkan

mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan ? 9. Apakah pengusaha melakukan pemberitahuan tentang lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya ? 10. Jika tidak mengapa hal ini dapat terjadi ? 11. Apakah pihak Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan dan membutuhkan tenaga kerja ? 12. Berdasarkan laporan tersebut apakah ditemukan penyimpangan ? 13. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan informasi kepada masyarakat ? 14. Apakah perlu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan kepada masyarakat ?


15. Apakah diberitahukan kepada masyarakat tentang kualifikasi yang dibutuhkan? 16. Tingkat pendidikan tenaga kerja apa saja yang sudah disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. 17. Kendala apa saja yang dijumpai oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dalam menyalurkan tenaga kerja ? 18. Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pengelompokan terhadap tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah ? 19. Apakah menurut Bapak kualifikasi pendidikan berpengaruh terhadap pasar kerja ? 20. Apakah pihak perusahaan melaporkan kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan ? 21. Ke sektor mana saja tenaga kerja yang sudah disalurkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja 22. Mengapa selama ini pihak Dinas Tenaga Kerja menyalurkan tenaga kerja ke sektor swasta saja ? 23. Apakah penyaluran tenaga kerja pada sektor swasta telah berjalan efektif ? 24. Apakah jumlah tenaga kerja yang disalurkan sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja ? 25. mengapa hal ini dapat terjadi ? 26. Apakah Pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah yang disalurkan dengan jumlah yang diterima di perusahaan?


DAFTAR PUSTAKA

Alifared, 1997 Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta Arikunto, 2000 Manajemen Penelitian,Rinika Cipta ,Jakarta. Faisal, Sanafiah,1995 Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kusumowido, 1982., Tenaga Kerja. Manullang, Sendjun,2001 Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Nasir,1985 Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Rachbini, J Didik,2001 Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, Grasindo. Sadikin.,2002 Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional Dan Pembangunan Manusia., Jakarta. Simanjuntak, Payaman,2001 Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI.Jakarta. Soento,1994 Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Suroto,1990 Strategi Pembangunan Kesempatan Kerja, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Undang-Undang No.7 Tahun 1981, Tentang Jamsostek. Undang-Undang No. 13 Pasal 31, Ketenagakerjaaan. Undang-Undang No. 22, 1999, Tentang Pemerintah Daerah


Mulyadi, Subri, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kusumowido, 1982. Perkembangan Teori Di Bidang Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta.

Sadikin, 1981 Pengantar Ekonomi Makro, LPFE UI, Jakarta

Soroto, 1990. Strategi Pembangunan Kesempatan Kerja, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soemanto, Wasty,1994. Pedoman Teknik Penelitian Penulisan Skripsi, Bina Aksara, Jakarta

Nasution, S, 1996 Metode Penelitian Administrasi Naturalistik-Kualitatif, Tersita, Bandung


PENYALURAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN

Recommend Documents