RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA TAHUN 2013 - 2018

PARIAMAN 2014

KATA PENGANTAR Rasa

syukur

yang

sedalam-dalamnya

dipanjatkan

kehadirat

Allah

Subhanawataala karena atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan sebagai upaya mendorong terciptanya transparasi, responsibilitas, partisipatif, efektifitas dan efesiensi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Sebagai sebuah dokumen perencanaan Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20132018, yang dijadikan pedoman oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas otonomi daerah di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Tentunya

keberadaan

rencana

ini

diharapkan

dapat

memberikan arah bagi gerak aktifitas kinerja organisasi agar terpenuhinya harapan-harapan publik terutama dalam penyelesaian masalah social dan tenaga kerja di Kota Pariaman. Namun disadari karena berbagai keterbatasan masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, sehingga kami sangat akan berterima kasih jika adanya masukan guna perbaikan di masa mendatang. Demikian, semoga semua ini diberkahi Allah Subhanawataala, Amiin. Pariaman,

Februari 2014

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

AFNIL, S. Pd Pembina Tk.I/NIP. 19620702 198512 1 001 R e n s t r a Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 2013-2018

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi........................................................................................................... ii

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum...................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 4 1.3.1 Maksud ..................................................................... 5 1.3.2 Tujuan....................................................................... 5 1.4 Hubungan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Dengan Dokumen Perencanaan lainnya ............ 6 1.5 Sistematika Penulisan ........................................................ 6

BAB II

GAMBARAN UMUM ................................................................... 8 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................... 8 2.2 Kondisi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman ..... 9 2.2.1 Kelembagaan ........................................................... 9 2.2.2 Kepegawaian ............................................................ 21 2.2.3 Sarana dan Prasarana.............................................. 23

R e n s t r a Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 2013-2018

ii

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS.................................................................. 25 3.1 Lingkungan Internal ............................................................ 26 3.2 Lingkungan Eksternal ......................................................... 27

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH ..................................................................................... 30 4.1 Visi...................................................................................... 30 4.2 Misi ..................................................................................... 31 4.3 Tujuan................................................................................. 31 4.4 Sasaran ............................................................................. 32 4.5 Strategi dan Kebijakan........................................................ 38

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ................................... 43

BAB VI

PENUTUP................................................................................... 48

R e n s t r a Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 2013-2018

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Tuntutan untuk terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik

(good governance) dewasa ini merupakan konsekuensi dari perubahan pardigma setiap stoke holders sebagai akibat dari menguatnya paham demokrasi dan meningkatnya pemahaman warga Negara terhadap hakhaknya

sebagai

warga

Negara,

bahwa

hanya

dengan

tata

kepemerintahan yang selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitas, partisipas, responsibilitas, efektifitas dan efesiensi agar setiap harapan publik (ekspektasi) publik akan dapat dipenuhi lebih optimal. Tuntutan itu tidak hanya berlaku pada level pemerintahan pusat, tetapi sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan hal tersebut juga dikehendaki terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak terkecuali halnya dengan Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, termasuk juga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan

instrumen

pertanggungjawaban

pemerintah,

R e n s t r a Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2013-2018

Rencana

1

Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Disamping itu juga merupakan integrasi dari potensi sumber daya alam dan keahlian sumber daya manusia dalam menangkap kekuatan dan peluang yang ada serta mengantisipasi berbagai kelemahan dan peluang yang menghadang. Rencana Strategis Instansi Pemerintah dan sumber daya lainnya harus mampu menjawab tuntutan pekembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 sangat penting artinya bagi pimpinan, staf dan stakeholder terkait dimana dokumen ini merupakan patokan untuk merumuskan tugas dan fungsi dinas sekaligus mengendalikan arah dinas itu sendiri. Oleh sebab itu Renstra Dinas diharapkan dapat membantu memberikan panduan dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh. Renstra ini akan dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah menjalankan visi dan misi yang diembannya.

1.2

Dasar Hukum Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kota

Pariaman, dasar hukum yang digunakan adalah:


2

1.

Undang-undang No. 28 tahun 1999

tentang

Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang

No.

33

tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7.

Undang-undang

No.

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10.

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11.

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah


3

13.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14.

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah. 15.

Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

17.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Pariaman adalah sebagai berikut:


4

1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman ini adalah: 1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pariaman. 2. Untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman. 3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi.

1.3.2 Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman ini adalah: 1. Sebagai upaya dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang merupakan jabaran dari visi, misi Kota Pariaman. 2. Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran organisasi. 3. Menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dengan memperhitungkan faktor internal dan ekstrernal, dalam bentuk strategi kebijakan dan program. 4. Sebagai dana dalam penyusunan Rancangan Rencana dari (RENJA) SKPD untuk tiap tahunnya.


5

1.4

Hubungan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai hubungan

dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: 1.

Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan dijadikan dasar untuk penyusunan Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta berpedoman kepada RPJMD Kota Pariaman.

1.5

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud 1.3.2 Tujuan 1.4 Hubungan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan


6

BAB II

GAMBARAN UMUM 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2.2 Kondisi SKPD 2.2.1. Kelembagaan 2.2.2. Kepegawaian 2.2.3. Prasarana dan Sarana

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Lingkungan Internal 3.2 Lingkungan Eksternal

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Tujuan 4.4 Sasaran 4.5 Strategi dan Kebijakan

BAB V

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI

PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 3 Tahun 2008

tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang

menjadi

wewenang

Pemerintah

Daerah

yaitu

di

Bidang

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial dan Bidang Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, Kesejahtreaan Sosial dan Bantuan Sosial, dan Tenaga Kerja.

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemberian bantuan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial dan Tenaga Kerja.


8

3.

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang kesejahteraan dan Bantuan Sosial dan Tenaga Kerja Dinas.

4.

Pengelolaan ketatausahaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dan

5.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan bidang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

2.2

Kondisi Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Pariaman

2.2.1 Kelembagaan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman terdiri dari : 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat, membawahi :

3.

4.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Keuangan; dan

c.

Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Bidang Pemberdayaan dan Rahabilitasi Sosial, membawahi : a.

Seksi Pemberdayaan dan Motivasi.

b.

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial, membawahi : a.

Seksi Kesejahteraan Sosial

b.

Seksi Bantuan Sosial


9

5.

Bidang Tenaga Kerja, membawahi : a.

Seksi Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja

b.

Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, Hubungan Industri dan Jamsostek

6.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional

Program KABID

KABID

KASI

Subag Umum & Kepeg

Subag Program dan Pelaporan

KASI

KASI

Subag Keuangan Keuangan

KABID

KASI

KASI

KASI Progra m

Tugas masing-masing bidang pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman akan dijelaskan sebagai berikut. 1.

Kepala Dinas Kepala Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

mempunyai tugas sebagai berikut :


10

1.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja.

2.

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja meliputi pembinaan dan penataan ketatausahaan, penyusunan program Bidang Sosial dan Tenaga Kerja. b. Mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala bidang, dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. c. Membagi tugas kepada Sekretaris, para kepala bidang, dan kelompok jabatan fungsional baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang permasalahannya. d. Mengarahkan Sekretaris, para kepala bidang, dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanan kegiatan Sekretaris, para kepala bidang, dan kelompok jabatan fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya.


11

f. Merumuskan masalah yang timbul dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk merumuskan konsep lebih lanjut. g. Mengendalikan pengelolaan pelayanan Bidang Sosial dan Tenaga Kerja agar ada kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. h. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja baik rutin maupun

pembangunan

agar

terdapat

kesesuaian

dalam

penetapannya. i.

Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangani surat yang menjadi

kewenangannya

berdasarkan

data

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. j.

Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan dibidang Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

k. Membuat laporan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja secara periodik dengan mendudukan data, informasi dan laporan setiap bagian- bidang, untuk disampaikan kepada atasan. l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota baik lisan maupun tertulis.

2.

Sekretariat

(1)

Sekretaris

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

dan

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


yang meliputi urusan

12

umum,

kepegawaian,

perlengkapan,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi dan pelaporan. (2)

Uraian Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat baik rutin maupun pembangunan

sebagai

melaksanakan

bahan

kegiatan

dan

pembinaan

pedoman dan

untuk

penataan

kesekretariatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja . b. Membagi tugas kepada Kasubag di lingkungan sekretariat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

sesuai dengan bidang tugasnya

melalui disposisi atau secara lisan. c. Memberi petunjuk kepada Kasubag di lingkungan sekretariat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. d. Mengkoordinasikan para Kasubag di lingkungan sekretariat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui rapat atau langsung agar

terjalin

kerjasama

yang

saling

mendukung

dalam

pelaksanaan tugas. e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubag di lingkungan sekretariat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

agar

sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. f. Mengatur pengelolaan program dan pelaporan, administrasi umum,

perlengkapan

dan

rumah

tangga,


kepegawaian,

13

keuangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Meneliti dan memaraf konsep di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk terdapat kesesuaian dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dengan masingmasing kepala bidang, di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja . i.

Memberi

saran

kepada

atasan

mengenai

permasalahan

dibidang kesekretariatan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan. j.

Menyusun dan membuat laporan kegiatan sekretariat badan baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan ataupun tertulis. (1)

Sekretarat terdiri dari: a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan;


14

(2)

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja .

3. (1)

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.

(2)

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menyusun

rencana

kegiatan

Bidang

Pemberdayaan

dan

Rehabilitasi Sosial baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. b. Membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan . c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Pemberdayaan

dan

Rehabilitasi

Sosial

sesuai

dengan

permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.


15

d. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. f. Mengadakan

kerjasama

dengan

unit

kerja

pelaksana

dan

pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam

rangka

pengembangan

program

peningkatan

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. g. Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial di kecamatan dan kelurahan agar berjalan sesuai rencana. h. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. i.

Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

j.

Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.


16

(1) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : a. Seksi Motivasi dan Pemberdayaan; dan b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Motivasi dan Pemberdayaan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.

4.

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial.

(1) Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial. (2) Uraian Tugas Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan. c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Kesejahteraan

Sosial

dan

Bantuan

Sosial


sesuai

dengan

17

permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. d. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial

melalui rapat atau langsung agar

terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. f. Mengadakan

kerjasama

dengan

unit

kerja

pelaksana

dan

pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial . g. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial. h. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan. i.

Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.


18

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial terdiri dari : a

Seksi Kesejahteraan Sosial

b

Seksi Bantuan Sosial;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial.

5. Bidang Tenaga Kerja (1) Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

di Bidang Tenaga

Kerja. (2) Uraian Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Tenaga Kerja baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. b. Membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan .


19

c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. d. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan Bidang Tenaga Kerja melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi di lingkungan Bidang Tenaga Kerja agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir. f. Mengadakan

kerjasama

dengan

unit

kerja

pelaksana

dan

pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan kualitas calon tenaga kerja. g. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Tenaga Kerja. h. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Tenaga

Kerjasebagai

bahan

informasi

dalam

pengambilan

keputusan. i.

Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Tenaga Kerja baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.


20

(1) Bidang Tenaga Kerja terdiri dari : a. Seksi Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan b. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, hubungan Industrian dan Jamsostek; (2)

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja

2.2.2 Kepegawaian Kondisi pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 1.

Jumlah PNS/ CPNS dan Pegawai Harian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2013

Jenis Kelamin No

Uraian

Jumlah

%

Laki-laki Perempuan 1.

PNS

13

12

25

100

Jumlah

13

12

25

100


21

Tabel 2. Jumlah PNS/ CPNS Dinas Pariaman Menurut Golongan

Jenis Kelamin No

Golongan

Jumlah

%

4

4

17

9

7

16

66

4

1

5

17

13

12

25

100

Laki-laki 1.

Perempuan

PNS Golongan II Golongan III Golongan IV

Jumlah

Tabel 3.

Jumlah PNS/ CPNS dan Pegawai Harian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Menurut

Jenjang Pendidikan

Formal.


22

Jenis Kelamin

Jenjang No Pendidikan

Laki-laki

JML

%

2

2

8

Perempuan

1.

SLTA

2.

Sarjana Muda / D3

1

4

5

20

3.

Sarjana

11

6

16

66

4

Pascasarjana (S2)

1

1

4

Jumlah

13

25

100

12

2.2.3 Sarana dan Prasarana Kondisi sarana prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4.

Sarana dan Prasarana Pada Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

No

Jenis Sarana Prasarana

Jumlah (Buah/ Unit)

1. Mobil Dinas

2

2. Kendaraan Roda Dua

7

3. Papan White Board

1

4. Papan Data

1


23

5. Papan Struktur

1

6. Filling Cabinet

6

7. Faksimili

1

8. Meja telp

1

9. Lemari kayu

7

10. Meja biro

7

11. Meja ½ biro

14

12. Kursi putar

25

13. Kursi Eselon III

5

14. Kursi Eselon IV

8

15. Handycam

1

16. Kamera digital

1

17. Mini Komputer

3

18. Printer

13

19. Mesin ketik

3

20. Meja Komputer

7

21. Lap Top

4

22. LCD Projector

1

23. Etalase

4

24. Warles

1

25. Kipas Angin

1

26. AC

8

27. Radio

2


24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pada dasarnya merupakan hasil berfikir analitis dan kreatif dalam menentukan alternatif-alternatif tindakan pemecahan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah hasil berfikir analitis dan kreatif maka kandungan rencana idealnya akan kaya dengan kajian berbagai aspek secara hilostik dan komprehensif, sehingga sebuah rencana betul-betul dapat meramalkan (forecasting) kondisi yang diinginkan terjadi dimasa depan sesuai dengan limit yang ditentukan, serta sekaligus telah dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi hambatan-hambatan yang akan datang. Sebagai

sebuah

alternatif

tindakan

pemecahan

masalah

dari

persoalan-persoalan organisasi, maka penyusunan rencana perlu beranjak dari hasil analitis terhadap lingkungan dimana lembaga itu berada, karena pada akhirnya kualitas dari sebuah rencana selalu diukur

tingkat

efektifitasnya

dalam

memecahkan

masalah

dan

keberhasilan pencapaian tujuan. Konsepsi yang sama juga berlaku dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, artinya kualitas dari rencana yang dirumuskan akan sangat tergantung dari seberapa matang telah dialkukan analitis terhadap lingkungan strategis yang ada, dan ukuran keberhasilannya adalah seberapa


25

efektif memecahkan isu-isu aktual dibidang kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan yang dihadapi publik. Akumulasi dari pencapaian sasaran yang telah ditetepkan pada akhirnya akan menjadi ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Lingkungan strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada dasarnya dikelompokan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, dan analisis terhadap kedua lingkungan strategi di atas pada intinya merupakan upaya pengidentifikasian, penemuan, pemilihan dan pengelompokan nilai-nilai, fakta-fakta dan potensi-potensi yang ada didalamnya. Berdasarkan uraian di atas, hasil analisis lingkungan strategi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

3.1. Lingkugan Internal  Kekuatan (Strenght) 1.

Tersedianya perangkat hukum tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial dan tenaga kerja.

2.

Tersedianya struktur organisasi dan sumber daya aparatur.

3.

Tersedianya dukungan sumber dana dan peralatan kerja

4.

Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan SKPD dan jajaran staf untuk pengentasan masalah sosial dan ketenagakerjaan


26

 Kelemahan (Weaknesses) 1. Belum jelasnya pemisahan kewenangan, tugas pokok dan fungsi antar satuan kerja perangkat daerah 2. Belum idealnya jumlah aparatur untuk menopang pelaksanaan tugas 3. Kurangnya kompetensi aparatur di bidang kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan 4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta sarana dan prasarana untuk menangani bencana dan korban bencana alam dan bencana sosial 5. Belum

lengkapnya

sarana

dan

prasarana

penunjang

layanan

ketenagakerjaan 6. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 7. Terbatasnya

aparatur

Pemerintahan/Pembina

yang

terampil

di

bidangnya masing-masing.

3.2. Lingkungan Eksternal  Peluang (Oportunities) 1. Kunjungan wisatawan ke objek pariwisata Pantai Pariaman semakin meningkat terutama dengan adanya kereta api wisata. 2. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner. 3. Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan kota Pariaman.


27

4. Terdapatnya nilai-nilai ukuwah islamiyah yang menjadi perekat dan pemersatu antar unsur masyarakat yang dibingkai dengan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. 5. Political will dan keberpihakan Negara terhadap perbaikan derajat kehidupan sosial warga negaranya 6. Tumbuhnya masyarakat

lembaga-lembaga yang

turut

sosial

berperan

dan

dalam

lembaga

swadaya

menangani

masalah

kesejahteraan sosial 7. Berkembangnya investasi yang banyak menyerap tenaga kerja 8. Peluang kerjsama antar instansi pemerintah dan swasta maupun dengan LSM (Non Government Organization) dalam dan luar negeri dalam bidang sosial dan tenaga kerja

 Ancaman (Threats) 1 Pergeseran nilai kolektifitas ke paham materialistis individulis yang melunturkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial 2 Menipisnya nilai-nilai kepelopran, keperintisan dan kepahlawanan sebagai

akibat

dari

dangkalnya

nilai-nilai

kebangsaan

dan

nasionalisme 3 Dampak negatif dari terbukanya akses terhadap globalisasi informasi dan komunikasi 4 Global warming yang berpengaruh eko sistem lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan bencana sosial


28

5 Terbatasnya teknologi yang dapat mendeteksi secara dini bencana alam dan bencana sosial 6 Pasar bebas (free trade) yang melahirkan persaingan perdagangan dan pasar kerja


29

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dan juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman, maka disusunlah visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yaitu : 4.1

Visi Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman untuk tahun

2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Tenaga Kerja Produktif dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Pariaman”

Makna yang terkandung dalam visi diatas adalah: 1. Terwujudnya mengandung arti kondisi yang diharapkan dapat tercapai 2. Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang mengandung arti derajat kehidupan

sosial

masyarakat

Kota

Pariaman

yang

layak,

bermatabat dan berkeadilan, dalam pola hubungannya dengan Allah SWT maupun antar sesama baik perseorangan, keluarga, kelompok maupun antar komunitas masyarakat, sehingga mampu R e n s t r a Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2013-2018

30

mengambil peran dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Pelayanan ketenagakerjaan yang prima mengandung arti kualitas pelayanan

yang

memuaskan

tenaga

kerja

yang

mampu

menjembatani tenaga kerja mengambil kesempatan dalam pasar kerja di dunia usaha.

4.2

Misi Sebagai upaya mewujudkan visi di atas, ditetapkan misi Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman tahun 2013-2018 adalah: 1. Meningkatkan pemenuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Meningkatkan profesionalisme penyelengaraan bantuan sosial dan metode untuk penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan Kota Pariaman 4. Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang prima 5. Perluasan kesempatan kerja serta pengutaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja (BKOL) Misi-misi di atas merupakan upaya komprehensif yang harus dilakukan secara terintegrasi dan konsisten oleh sub-sub unit organisasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk tercapaianya kondisi masyarakat yang sejahtera dan pelayanan ketenagakerjaan yang prima.


31

4.3

Tujuan Adapaun tujuan dari visi dan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Pariaman tahun 2013-2018 adalah : 1. Menigkatkan kepastian layanan jaminan dan perlindungan sosial terhadap masyarakat. 2. Meningkatkan

kualitas

hidup

masyarakat

yang

layak

dan

bermatabat 3. Meningkatkan

tanggungjawab

sosial

masyarakat

dalam

penanganan masalah sosial 4. Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan 5. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 6. Meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja

4.4

Sasaran Tujuan yang diuraikan di atas menggambarkan keadaan masa

mendatang tentang kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dapat direalisasikan guna mengatasi permasalahan dibidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan. Agar implementasi dari tujuan dia atas dapat diukur capaiannya, logis dan mempunyai batas waktu maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman pada tahun 2013-2018 adalah:


32

Tujuan 1 : Meningkatkan kepastian layanan jaminan dan perlindungan sosial terhadap masyarakat. Sasaran 1.1

Indikator

Meningkatnya manajemen

kualitas a. pelayanan

Tersusunnya

data

Penyandang

kesejahteraan sosial

base Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

b.

Tersusunnya

perangkat

hukum

yang

memberikan

jaminan

dan

perlindungan

terhadap masyarakat

c.

Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dalam memberikan

pelayanan


d.

Tersedianya prasarana

sarana

dan

penunjang

layanan kesejahteraan sosial 1.2

Meningkatnya jaminan sosial a.

Terlaksananya

dan perlindungan terhadap

bantuan sosial secara cepat

masyarakat

dan tepat

yang


penyaluran

33

menyandang kesejahteraan

masalah b.

Terjaminnya bencana

penanganan dan

korban

bencana alam dan bencana sosial

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak dan bermatabat.

Sasaran 2.1

Indikator

Menurunkan

angka a.

Terpeliharanya anak terlantar

Penyandang

Masalah b.

Terbinanya anak nakal

Kesejahteraan Sosial (PMKS) c.

Terbinanya tuna susila

di masyarakat

d.

Berkurangnya pengemis

e.

Berkurangnya gelandangan

f.

Terbinanya

korbang

penyalahgunaan narkotika g.

Berkurangnya anak korban tindak kekerasan

h.

Berkurangnya wanita korban tindak kekerasan

i.

Berkurangnya

lanjut

usia

korban tindak kekerasan j.

Terbinanya


penyandang

34

cacat k.

Terbinanya cacat

penyandang

bekas

penderita

penyakit kronis l.

Terbinanya

bekas

nara

pidana m.

Berkurangnya

lanjut

usia

terlantar n.

Terbinanya

wanita

rawan

sosial ekonomi o.

Berkurangnya keluarga fakir miskin

p.

Berkurangnya

keluarga

berumah tidak layak huni q.

Terbinanya

keluarga

bermasalah

secara

spikologis r.

Tertanganinya

korban

bencana alam dan bencana sosial s.

Berkurangnya

masyarakat

yang tinggal di daerah rawan bencana t.

Berkurangnya anaka balita


35

terlantar u.

Tertanganinya

pekerja

migran v.

Berkurangnya anak jalanan

Tujuan 3: Meningkatkan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial

Sasaran 3.1

Meningkatnya

Indikator peran

masyarakat

serta Jumlah lembaga masyarakat yang dalam berperan aktif dalam penanganan

penanganan masalah sosial 3.2

Lestarinya kepeloporan,

masalah sosial

nilai-nilai a. keperintisan

% jumlah generasi muda yang

dan kepahlawanan

memiliki

kepeloporan,

nilai

keperintisan

dan kepalahwanan

b.

Terpeliharanya nilai-nilai dan benda-benda

peninggalan

bersejarah yang memiliki nilai kepahlawanan.

Tujuan 4: Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan


36

Sasaran 4.1

Indikator

Meningkatnya

kualitas a.

manajemen

pelayanan

Tersusunnya

data

base

tenaga kerja dan Informasi

ketenagakerjaan

Pasar Kerja

b.

Tersusunnya hukum

perangkat

yang

memberikan

kepastian

pelayanan

ketenagakerjaan

c.

Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dalam memberikan

pelayanan

ketenagakerjaan

d.

Tersedianya

sarana

prasarana

dan

penunjang

layanan ketenagakerjaan

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Sasaran 5.1

Meningkatnya

keahlian

keterampilan tenaga kerja

Indikator dan

% jumlah tenaga kerja yang dilatih sesuai kebutuhan pasar kerja


37

Tujuan 6 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja

Sasaran 6.1

Menurunnya

Indikator angka a.

pengangguran di masyarakat

% jumlah angka kerja yang bekerja mandiri

b.

%

jumlah

yang

angkatan

dapat

kerja

disalurkan

bekerja di dalam dan luar negeri

4.5. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan inti dari pekerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tanpa suatu kerangka strategi organisasi tidak tahu akan pergi kemana atau mengapa akan pergi ke tempat itu. Strategis membantu SKPD melihat gambaran keseluruhan (big picture) tentang apa yang sedang dikerjakan dan kemana akan melangkah. Disamping itu juga memberikan kejelasan (clarity) mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya. Strategi dalam kaitannya dengan kajian yang sistematis dan dalam penyusunan rencana strategis ini dapat diartikan dengan kebijakankebijakan spesifik yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah


38

ditentukan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas pertimbangan yang matang yang lahir dari hasil analitis interaktif antara faktor-faktor internal organisasi yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan faktor-faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang dihadapi. Bertolak dari hasil analitis interaktif dimaksud, kebijakan yang ditetapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dalam mencapai sasaran di atas adalah: 1. Untuk sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan social

Kebijakan yang ditetapkan : a. Mendorong

tersedianya

data

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial yang valid dan akurat b. Mendorong tersusunnya dokumen dan produk hokum tentang jaminan sosial dan perlindungan sosial c. Menetapkan standar kompetensi jabatan dan membuka kesempatan peningkatan kualitas aparatur d. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang layanan kesejahteraan sosial

2. Untuk sasaran : Meningkatnya jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial


39

Kebijakan yang ditetapkan: a. Memberikan dan menyalurkan bantuan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial b. Mengupayakan penanganan bencana dan korban bencana alam dan bencana sosial

3. Untuk

sasaran

:

Menurunnya

angka

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat.

Kebijakan yang di tetapkan : a. Memberdayakan

masyarakat

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial b. Merehabilitasi

masyarakat

penyandang

masalah


4.

Untuk sasaran : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial

Kebijakan yang ditetapkan:  Membuka

ruang

dan

mendorong

peran

serta

aktif

masyarakat dalam penanganan masalah sosial


40

5.

Untuk sasaran : Lestarinya nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan

Kebijakan yang di tetapkan: a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan b. Memberikan apresiasi terhadap niali-nilai dan benda-benda peninggalan kepahlawanan

6.

Untuk sasaran : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan ketenagakerjaan

Kebijakan yang di tetapkan : a. Mendorong tersedianya data tenaga kerja dan informasi pasar kerja b. Mendorong tersusunnya dokumen dan produk hukum tentang kepastian layanan ketenagakerjaan c. Menetapkan standar kompetensi jabatan dan membuka kesempatan peningkatan kualitas aparatur d. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang layanan ketenagakerjaan

7.

Untuk sasaran : Menigkatnya keahlian dan keterampilan tenaga kerja


41

Kebijakan yang di tetapkan :  Mendukung penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang berorientasi kebutuhan pasar

8.

Untuk sasaran : Menurunnya angka pengangguran di masyarakat

Kebijakan yang di tetapkan : a. Mendorong berkembangnya sector perekonomian yang menyerap tenaga kerja b. Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada dunia usaha dalam negeri dan luar negeri


42

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Secara

substansial

program

dan

kegiatan

merupakan

operasionalisasi dari kebikan. Kegiatan diartikan sebagai tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang tersusun secara sistematis disebut dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Secara

sistematis

kebijakan,

program

dan

kegiatan

yang

direncanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :


43

BAB VI PENUTUP

Rencana strategi ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi segenap aparatur di jajaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menjalanan pembangunan atau upaya perbaikan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dan ketenagakerjaan di Kota Pariaman. Sebagai salah satu Dinas yang memegang peranan dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan , Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin mendukung terwujudnya Visi dan Misi Daerah Kota Pariaman.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tentunya sangat tergantung dari komitmen segenap aparatur untuk menjalankan setiap kegiatan dengan konsisten, dan tolak ukur keberhasilannya akan terlihat dari capaian dari setiap indikator dari sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

Kota

Pariaman

merupakan

suatu

langkah

dalam

mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan


44

dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tentunya diperlukan dukungan dari pimpinan dan segenap perangkat

daerah

terkait

dalam

pengimplementasiannya

dengan

mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan baik uang, tenaga dan peralatan sehingga tingkat capaian kinerja semakin memuaskan harapan publik.

oo0oo


45

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KOTA PARIAMAN SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

1

2

3

Tahun-1 Target 4

Tahun-2 Rp 5

Target 6

Tahun-3 Rp 7

Target 8

Tahun-4 Rp 9

Target 10

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun-5 Rp 11

Target 12

Rp 13

Target 14

Rp 15

Pro gra

a.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni Meningkatnya kualitas 1350 unit kesejahteraan sosial keluarga

b.

Pendamping KUBE FM

Meningkatnya kualitas dan kapabilitas dalam

c. Penilaian KUBE FM berprestasi Kota Meningkatnya kapasiltas Pariaman pengurus KUBE FM dalam pengembangan usaha ekonomi produktif d. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM, KTA, PMKS

Meningkatnya kualitas pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pendamping sosial pemberdayaan FM

100 unit

105 Klpk

1.300.000.000,- 100 unit

20 65.000.000,-

1.300.000.000,- 100 unit

20 65.000.000,-

1.300.000.000,- 100 unit

20 65.000.000,-

1.300.000.000,-

100 unit

20 65.000.000,-

1.300.000.000,-

500 unit

25 65.000.000,-

105 Klpk

40

25.000.000,-

40

25.000.000,-

0

0

0

0

25

71 org

35

105.000.000,-

36

107.000.000,-

0

0

0

0

0

35.000.000,-

0

6.500.000.000,-

105 325.000.000,-

105

85.000.000,-

71

212.000.000,-

Pro gra 35000000 a.

Pemberdayaan dan fasilitasi eks penyandang masalah sosial (PSK,

Meningkatnya kualitas eks PMKS melalui rujukan ke

b.

Pemberdayaan lanjut usia produktif Meningkatnya kualitas Kesos 70 org Lansia melalui

c.

Pendidikan dan Pelatihan serta

Meningkatnya kualitas Kesos 30 org

220

25

35,000,000

12 72.000.000,-

0

0

55

120,000,000

55

120,000,000

45

110,000,000

12 72.000.000,-

12 72.000.000,-

12 72.000.000,-

10 68.000.000,-

10 68.000.000,-

10 68.000.000,-

45

110,000,000

225

12 72.000.000,-

0

0

495,000,000

60 68.000.000,-

30 org

204.000.000,-

Ket

16

d. Pelatihan keterampilan dan praktek Meningkatnya kualitas Kesos belajar anak terlantar, putus Eks Psikotik melalui sekolah, anak cacat, anak jalanan, pengembangan UEP dll

100 org

0

0

30

85.000.000,-

30

85.000.000,-

20

75.000.000,-

20

75.000.000,-

100

320.000.000,-

100

0

0

30

115,000,000

30

115,000,000

30

115,000,000

30

115,000,000

120

460,000,000

20 org

0

0

5

40.000.000,-

5

40.000.000,-

10

40.000.000,-

0

0

20

120.000.000,-

70 org

15

35.000.000,-

15

35.000.000,-

20

45.000.000,-

20

45.000.000,-

0

0

70

160.000.000,-

5 actv

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

5

75.000.000,-

5 actv

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

1

15.000.000,-

5

75.000.000,-

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma a.

b.

Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan stimulan bagi penyandang disabilitas

Meningkatnya kualitas kesos dan ekonomi penyandang disabilitas

Pendayagunaan penyandang Meningkatnya aksesibilitas disabilitas dan eks trauma melalui mobilitas penyandang penyediaan alat bantu penyandang disabilitas disabilitas

Program Pembinaan anak Terlantar a.

Pendampingan program kesejahteraan sosial anak

Meningkatnya kualitas Kesos anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Program Pemberdayaan Kelembagaan sosial a.

b.

Fasilitasi KOMDA LANSIA KOTA PARIAMAN

Meningkatnya kualitas manajemen KOMDA LANSIA Kota Pariaman

Fasilitasi LKSA Kota Pariaman

Meningkatnya kualitas manajemen LKSA Kota Pariaman

Pro gra a.

Operasional pencegahan dan penanggulangan bencana (transportasi dan makan)

terlaksananya kesiagaan dan penanganan bencana dan korban bencana alam

b Pemberian tali asih TAGANA

10x

19 org

160,000,000 10x

160,000,000 10x

160,000,000 10x

160,000,000 10x

160,000,000

34.200.000,-

34.200.000,-

34.200.000,-

34.200.000,-

34.200.000,-

19 org

19 org

19 org

19 org

800,000,000

Pro a. Fasilitasi program keluarga harapan Meningkatnya kualitas

Pro gra

351 kk

80.000.000,-

299 kk

45.000.000,-

200 kk

40.000.000,-

200 kk

40.000.000,-

200 kk

40.000.000,-

-

-

-

a.

Monitoring dan evaluasi PSM dan KT Adanya laporan evaluasi PSM

90% 23.600.000,-

90% 24.000.000,-

90% 25.500.000,-

90% 26.000.000,-

90% 27.500.000,-

b

Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa Terpeliharanya TMP Kusama Pariaman Bangsa Pariaman

90% 22.425.000,-

90% 25.000.000,-

90% 30.000.000,-

90% 35.000.000,-

90% 40.000.000,-

c

Penyusunan sistem informasi

Tersedianya informasi yang

100% 65.000.000,-

100% 75.000.000,-

100% 80.000.000,-

100% 85.000.000,-

100% 95.000.000,-

d

LKKS (Lembaga Kegiatan Kesejahteraan Sosial)

Tersedianya lembaga kegiatan kesejahteraan sosial

e

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial

f

90% 199.850.000,-

71 PSM

205.000.000,-

71 KT

90% 200.000.000,-

90% 210.000.000,-

90% 215.000.000,-

90% 200.000.000,-

71 PSM

71 PSM

71 PSM

71 PSM

71 KT

71 KT

71 KT

71 KT

Seleksi dan pembinaan KT, Orsos dan PSM berprestasi

Pro gra m

a.

Program Jambore PSKS (Potensi Meningkat pengetahuan dan Sumber Kesejahteraan Sosial)dalam pemahaman PSKS memperingati hari HKSN

0 100 org

94.650.000,-

100 org

120,000,000 100 org

120,000,000 100 org

120,000,000 100 org

120,000,000 100 org

120,000,000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA TAHUN

Recommend Documents