PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINSOSNAKERTRANS Jl. Pemuda 24 Purwokerto 53132 Telp.0281.636198 Faxs.0281
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page i
KATA PENGANTAR
Renstra mengandung pengertian sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempehitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan antisipasi perkembangan masa depan Rencana Strategis ( Renstra )
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 mempunyai arti strategis untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan pada sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 ( lima ) tahun. Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ( Renja ) dalam mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan , serta indikator kinerja yang telah tercapai. Rencana Strategis digunakan sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 . Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen Renstra ini.
Purwokerto,
Januari 2015
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
ABDULLAH MUHAMMAD, SH,M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19620808 1989031001
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page ii
•
Proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempehitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
•
Mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan antisipasi perkembangan masa depan.
DAFTAR ISI
Halaman Judul ……………………………………………………………………………………………… ..
i
Kata Pengantar ........................................................................................................................................
ii
Daftar Isi .....................................................................................................................................................
iii
Daftar Tabel ……………………………………………………………………………………………………
iv
BAB I
PENDAHULUAN ..................................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................
1
1.2
Landasan Hukum ...................................................................................................
3
1.3
Maksud dan Tujuan ..............................................................................................
5
1.4
Sistematika Penulisan .........................................................................................
5
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU ...........
6
BAB II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD .......................................................................................................................................... 6 2.2. Analisis Kinerja .......................................................................................................
7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............... 10 2.4
Review Terhadap Rancangan Awas SKPD ................................................. 11
2.5. Usulan Program Kegiatan Masyarakat ........................................................ 14 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................ 15 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 15 3.2. Tujuan dan Sasaran .............................................................................................. 15 3.2.1.
Tujuan ........................................................................................................ 15
3.2.2.
Sasaran ...................................................................................................... 15
3.3. Program dan Kegiatan ......................................................................................... 16 BAB IV
PENUTUP ................................................................................................................................ 20
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
DAFTAR TABEL Tabel 2.1
Tabel 2.2
Rencana Dan Realisasi Indikator Input (Anggaran) Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 .........
6
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................
9
......................................................................................................................................... Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Banyumas ......................................................................................................................................... 11
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Kabupaten Banyumas .........................................................................................................................................
Renstra Dinsosnakertrans 2015
17
Page iv
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISUE-ISUE STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2
Misi SKPD
4.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page v
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas. Rencana strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2013 – 2018. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Agar pembangunan terarah dan berkesinambungan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 1
1.2
LANDASAN HUKUM Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas; 14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 2
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Penetapan RENSTRA dimaksudkan untuk : 1.
Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun.
2.
Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinsosnakertrans Kab.Banyumas dengan RPJM Daerah tahun 2013- 2018.
3.
Sebagai tolak ukur Akuntabilitas kinerja Dinsosnakertrans Kab.Banyumas selama 5 tahun. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA adalah :
1.
Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2.
Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3.
Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.
4.
Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan ( Renja ) agar lebih terarah
5.
Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan
pengawasan
yang
diselaraskan
dengan
RPJM
Kab.Banyumas tahun 2013 -2018
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 3
1.1
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika
penulisan
Rencana
Strategis
(RENSTRA)
DINSOSNAKERTRANS Kabupaten BanyumasTahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.5 Latar Belakang 1.6 Landasan Hukum 1.7 Maksud Dan Tujuan 1.8 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.5 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2.6 Sumber Daya SKPD 2.7 Kinerja Pelayanan SKPD 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISUE-ISUE STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.7 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.8 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi 3.9 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.10 Penentuan Isu – Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.5 Visi SKPD 4.6
Misi SKPD
4.7 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
BAB V
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 4
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor . 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor. 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, sebagai berikut : TUGAS POKOK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah melaksanakan teknis
operasional
urusan
pemerintahan
daerah
bidang
Sosial,
bidang
ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. FUNGSI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugastugasnya adalah : a. perumusan kebijakan teknis lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas terdiri dari : 1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari : 1) Sub Bagian Bina Program; 2) Sub Bagian Keuangan: 3) Sub Bagian Umum; 3. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari : 1) Seksi Pemberdayaan Sosial 2) Seksi Penanggulangan Kemiskinan 4. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 2) Seksi Rehabilitasi Sosial 3) Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia 5. Bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari : 1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 5
6. Bidang Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : 1) Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 3) Seksi Transmigrasi 7. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut : Struktur Organisasi Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perda nomor 26 tahun 2009.
KEPALA DINAS SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL
SUB BAGIAN BINA PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
.
.
BIDANG HUBUNGAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA.
SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SEKSI REHABILITASI SOSIAL MASYARAKAT
SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK & PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PERLUASAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKSI PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
SEKSI TRANSMIGRASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 6
2.2
Sumber Daya SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Jumlah Pegawai Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas berjumlah 93 orang yang terdiri dari 67 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 orang Tenaga Pocokan / Harian. Berdasarkan eselon terdiri dari :
Pejabat eselon II
Pejabat eselon III : 5 orang
Pejabat eselon IV : 15 orang
Fungsional Umum : 46 orang
Tenaga Pocokan : 26 orang
: 1 orang
2) Asset/Modal Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
Alat angkutan terdiri dari : sepeda motor barang inventaris berjumlah 41 unit ( 2 unit untuk praktek BLK, 39 operasional PNS ), mobil roda empat berjumlah 12 unit ( 7 unit, 3 unit pinjam pakai , 2 unit untuk praktek BLK)
Tanah Bangunan terdiri dari : tanah bangunan kantor , tanah bangunan BLK, tanah bangunan Makam Pahlawan dan tanah bangunan Gudang.
Bangunan gedung terdiri dari : bangunan kantor induk, bangunan ruangan bidang, bangunan aula
Alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari : Mesin ketik ( 23 buah), Lemari besi ( 36 buah), Filling kabinet (37 buah), Brand kas ( 4 buah), Lemari kaca ( 10 buah), LCD ( 7 buah ), meja biro ( 71 buah ), meja ½ biro ( 29 buah ), kamera digital ( 10 buah ), Komputer PC ( 27 unit ), laptop ( 44 unit ), printer ( 53 unit ).
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Sedangkan realisasi capaian kinerja hasil pelaksanaan program dan
kegiatan
Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi ,dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 7
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN BANYUMAS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KONDISI AWAL
RENCANA TARGET PENCAPAIAN (TAHUN)
BATAS WAKTU NO
JENIS PLAYANAN DASAR
PENCAPAIAN INDIKATOR
NILAI
2012
NASIONAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(TAHUN)
1 I
II
III
IV
V
VI
VII
2 Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial
Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Penyediaan sarana dan prasarana luar panti sosial
Bantuan sosial bagi korban bencana Evakuasi korban bencana
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Penyelenggaraan jaminan sosial
Renstra Dinsosnakertrans 2015
3 1. Persentase (%) PMKS yang memeperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KU BE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 3. Persentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial 5. Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 6. Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap 7.
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
TARGET
REALISASI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
80%
2008- 2015
100% (1.826/ 1.826)
76,79% (1.826/ 2.378)
73,42% (1.909/ 2.600)
73,70% (1.953/ 2.650)
77,47% (2.053/ 2.650)
79,25% (2.100/ 2.650)
79,25% (2.100/ 2.650)
79,25% (2.100/ 2.650)
80%
2008- 2015
100% (15/15)
100% (15/ 15)
100% (29/ 29)
100% (20/ 20)
100% (20/ 20)
100% (20/ 20)
100% (20/ 20)
100% (20/ 20)
80%
2008- 2015
100% (14/ 14)
63% (15/ 24)
63% (15/ 24)
67% (16/ 24)
67% (16/ 24)
67% (16/ 24)
67% (16/ 24)
80%
2008- 2015
(39/46)
85% (39/ 46)
85% (39/ 46)
85% (39/ 46)
85% (39/ 46)
85% (39/ 46)
85% (39/ 46)
85% (39/ 46)
80%
2008- 2015
46% (802/1.754)
46% (802/1.754)
(80%) (1.400/ 1.754)
84% (1.500/ 1.780)
88% (1.540/ 1.754)
85% (1.500/ 1.760)
84% (1.500/ 1.790)
82% (1.500/ 1.825)
80%
2008- 2015
-
-
-
-
-
-
-
-
80%
2008- 2015
1,87% 179/9.580)
1,87% (179/9.580)
2,24% (215/9.601)
2,49% (238/9.565)
2,74% (262/9.568)
3,01% (288/9.568)
3,31% (317/9.568)
4
100% (14/14) 85%
1,87% (179/ 9.580)
Page 8
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN BANYUMAS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
NO
KONDISI AWAL
JENIS PLAYANAN DASAR INDIKATOR
1 I
II
III
IV
V
2 Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja
NILAI
3 1. Besaran tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3. Besaran tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
Pelayanan penempatan tenaga kerja
4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan
6. Besaran Pekerja/ buruh yg menjadi peserta program Jamsostek
8. Besaran pengujian perusahaan
Renstra Dinsosnakertrans 2015
peralatan
di
BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (TAHUN)
RENCANA TARGET PENCAPAIAN (TAHUN)
2012
TARGET
REALISASI
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
75%
2016
-
-
-
-
-
-
92,50% (370/400)
92,50% (370/400)
60%
2016
100% (64/ 64)
45,07% (64/142)
79,03% (196/ 248)
80,00% (320/ 400)
92,50% (370/ 400)
92,50% (370/ 400)
-
-
60%
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
70%
2016
100% (13.489/ 13.489)
59,86% (8.074/ 13.489)
51,89% (7.000/ 13.489)
48,39% (7.500/ 15.500)
52,65% (7.555/ 14.350)
47,77% (7.835/ 16.400)
55,89% (8.160/ 14.600)
52,06% (8.225/ 15.800)
50%
2016
50% (5/ 10)
80% (8/10)
50% (5/ 10)
50% (5/ 10)
50% (5/ 10)
50% (5/ 10)
50% (5/ 10)
50% (5/ 10)
50%
2016
56,44% (20.800/ 36.853)
56,98% (21.000/ 36.853)
68,34% (26.707/ 39.080)
67,80% (28.007/ 41.307)
69,45% (30.234/ 43.534)
70,94% (32.461/ 45.761)
45%
2016
36,80% (290/ 788)
39,05% (330/ 845)
55,62% (490/ 881)
67,61% (620/ 917)
68,21% (650/ 953)
75,83% (750/ 989)
50%
2016
14,79% (125/ 845)
21,30% (180/ 845)
39,73% (350/ 881)
41,44% (380/ 917)
48,27% (460/ 953)
50,73% (520/ 1.025)
72,85% (34.961/ 47.988) 77,66% (796/ 1.025) 65,37% (670/ 1.025)
74,60% (37.461/ 50.215) 79,72% (845/ 1.060) 74,53% (790/ 1.060)
Page 9
Tabel 2. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2008 S.d 2013
INDIKATOR KINERJA
TARGET RENSTRA SPM
1 I
IKK
REALISASI/TAHUN
RASIO PENCAPAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20 Org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
30 org
90 org
20 org
20 org
20 org
20 org
150%
450%
100%
100%
100%
100%
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
30 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
30%
100%
100%
100%
100%
100%
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
30 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
60%
120%
100%
100%
100%
100%
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
75 org
50 org
80 org
80 org
80 org
80 org
93,75 %
62,5 %
100%
100%
100%
100%
50 0rg
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
60 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
120%
100%
100%
100%
100%
100%
50 ank
50 Ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 Ank
50 Ank
60 ank
90 ank
105 ank
50 ank
50 ank
100%
120%
180%
210%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 Org
40 Org
30 org
30 org
30org
40 org
40 org
40 org
75%
75%
75%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 0rg
50 org
50 org
50 org
50 org
50 Org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
100%
100%
100%
100%
100%
3 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial
A. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kesadaran & pengembalian fungsi sos serta meningkatnya keterampilan utk mandiri usaha Meningkatnya kesadaran utk hidup secara wajar & meningkatnya keterampilan utk kemandirian usaha Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan utk mandiri Usaha Meningkatnya pemahaman dan kesadaran thd bahaya IMS/HIV/AIDS Meningkatkan pengetahuan & keterampilan bagi eks napi & wanita rawan sosial ekonomi Meningkatkan kesadaran untuk hidup secara wajar & meningkatnya keterampilan utk mandiri usaha Meningkatnya wawasan & ketrampilan utk mandiri usaha Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan remaja potensial terlantar Meningkatnya keterampilan dan rasa percaya diri bg anak/remaja jalanan Meningkatkan wawasan & keterampilan bg penyandang penyakit manahun terlantar
Renstra Dinsosnakertrans 2015
40 org
100%
Page 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Meningkatkan dan mempermudah sosialisasi penca
Meningkatkan kesadaran penderita berobat s/d sembuh Meningkatkan rasa percaya diri & membuka usaha bg penca Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penca Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penca Semakin meningkatnya kualitas layanan dari institusi penyedia layanan masalah sosial Meningkatnya kualitas SDM dan sistem informasi komunikasi sosial Peluang mendapat pekerjaan & membuka usaha
Meningkatnya pengetahuan di bidang social Meningkatnya pengetahuan dan informasi bidang sosial Meningkatkan taraf hidup para veteran melalui pemberian UEP Meningkatkan kesadaran kesetiakawanan bagi generasi muda Berkembangnya UEP di kalangan veteran dan perintis Berkembangnya rasa menghargai thdp para veteran dan perintis Meningkatnya kesadaran utk hidup wajar &
Renstra Dinsosnakertrans 2015
80 org
100%
100%
80 org
80 org
62,5 %
40 org
40 org
40 org
30 org
30 org
30 org
200 org
200 org
200 org
30 org
30 org
30 org
27 kec
27 kec
80 org 50 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 Org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 Org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
50 org
100 org
80 org
80 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
30 org
40 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 0rg
30 org
30 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
1 klp\ 20 org 100 org
1 klp\ 20 org 100 org
1 klp / 20 org 100 org
1 klp/ 20 org 100 org
1 klp / 20 org 100 org
1 klp/ 20 org 100 Org
-
300
-
-
-
-
120 org
120 org
120 org
120 org
120 org
120 Org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
3
3
3
-
100%
100%
100%
100%
120%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
30 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200 org
200 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 org
30 org
30 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 org
20 org
20 org
20 org
20 org
400%
500%
100%
100%
100%
100%
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
50%
100%
100%
100%
100%
100%
-
300
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
120 Org
120 org
120 org
120 org
120 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200 org
200 Org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200 org
200 org
200 Org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Page 11
pengembalian fungsi sosial & meningkatnya keterampilan utk usaha mandiri 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Meningkatkan kepedulian thd masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba Meningkatkan fungsi sosial & kesadaran utk hidup wajar & peningkatan ketrampilan utk bekal kemandirian usaha Motivasi, pembentukan kelompok, pembinaan, pemberian bantuan modal, monitoring & evaluasi Informasi data PMKS/PSKS TMP terawat dngan baik terlatihnya 360 pengurus karang taruna desa/kel, kec & kab. pelaksanaan kegiatan PSM berprestasi di 27 kec.
terkirimnya peserta karang taruna, PSM & orsos ke provinsi 15 orang terlatihnya karang taruna dlm mengelola UEP 60 orang terselangaranya Bintek UKS orsos&ordes 80 orang terlatihnya karang taruna 400 orang terlatihnya karang taruna dalam pengelolaan UEP 400 org Terselenggaranya bintek pengelolaan bidang kessos 100 org terlaksananya bantuan sarana & prasarana paguyuban karang taruna 1 KT
Renstra Dinsosnakertrans 2015
klp
klp
klp
klp
klp
klp
klp
klp
klp
klp
klp
klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
3 klp
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
120 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
120%
100%
100%
100%
100%
100%
120 org
120 org
120 org
120 org
120 org
120 org
120 org
40 org
120 org
120 org
120 org
120 org
100%
33%
100%
100%
100%
100%
1 buku 1 Unit
1 buku 1 unit
1 buku 1 unit
1 buku 1 unit
1 buku 1 unit
1 buku 1 unit
1 bku 1 unit
1 bku 1 unit
1 bku 1 unit
1 bku 1 unit
1 bku 1 unit
1 bku 1 unit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
11 org
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
73%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 org 400 Org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 100 org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 400 org
30 org 400 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
400 org
400 org
400 org
400 org
400 org
400 org
120 org
400 org
400 org
40 org
400 org
400 org
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
60 org
27 org
100 org
100 org
100 org
100 org
60%
100%
100%
100%
100%
100%
1 KT
1 KT
1 KT
1 KT
1 KT
1 KT
2 KT
1 KT
1 KT
1 KT
1 KT
1 KT
200%
200%
200%
200%
200%
200%
Page 12
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Terselanggaranya forum temu konsultasi karang taruna 400 orang meningkatnya pengetahuan dalam UEP 60 orang meningkatnya pengetahuan & kterampilan PSM 80 org terlaksananya bintek krida saka bina sosial 60 orang terlaksananya bantuan sarana & prasarana 27 paguyuban PSM Terlaksananya pembinaan paguyuban PSM 27 kec. terlatihnya pengelola UKS orsos & ordes 60 orang terlaksananya sosialisasai krida saka bina sosial 70 orang meningkatnya pengetahuan, ketrampilan orsos/ordes dlm mengelola UEP 70 orang Meningkatnya keterampilan & pemahanman PSM 30 orang dlm pengelolaan UKS Terpenuhinya sarana & prasarana 1 unit mobil terkirimnya karang taruna, PSM & orsos 30 orang terpilihnya karang taruna berprestasi tk. 1Kabupaten tersalurnya bantuan saka bina sosial tersedianya bantuan sarana & prasarana K3S tersalurnya bantuan pengembangan KUBE27karang taruna tersalurnya bantuan sarana & prasarana 27
Renstra Dinsosnakertrans 2015
400 org
400 org
400 org
400 org
400 org
400 Org
100 org
400 org
400 org
400 org
400 org
400 org
25%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
80 PSM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
70 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
110%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 Kec
27 Kec
27 kec
27 kec
27 kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
27 kec 60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
80 org
70 org
70 org
70 org
70 org
70 org
80%
100%
100%
100%
100%
100%
30 PSM
30 PSM
30 PSM
30 PSM
30 PSM
30 PSM
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
3 kel 30 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
1 orgns
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 unt 1 orgns
1 unt 1 orgns
1 unt 1 orgns
1 unt 1 orgns
1 unt 1 orgns
1 unt 1 orgns
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 PSM
27 PSM
27 PSM
27 PSM
27 PSM
27 PSM
30 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
111%
100%
100%
100%
100%
100%
Page 13
paguyuban PSM 57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
tersalurnya bantuan sarana & prasarana utk KT
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
6 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
22 %
100%
100%
100%
100%
100%
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
200 rmh
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90 org
90 org
90 org
90 Org
90 org
90 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
222%
100%
100%
100%
100%
100%
meningkatkan rumah sehat & keindahan di daerah kumuh
-
150 org
150 org
150 Org
150 Org
150 Org
-
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
meningkatkan rumah sehat & keindahan di daerah kumuh
-
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
-
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
150 Org
150 org
150 org
150 org
150 org
40 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
-
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
50 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
500 kk
500 kk
500 kk
500 kk
500 kk
-
500 org
500 org
500 org
500 org
500 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
500 kk 100 org
500 kk 100 org
500 kk 100 org 100 org
500 kk 100 org
500 kk 100 org
500 kk 100 org
500 kk 100 org
500 kk 100 org
500 kk 100 org
20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 org
500 kk 100 org 100 org
500 kk 100 org
-
500 kk 100 org 100 org
100 org
27 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
250 org
250 org
250 org
250 org
250 org
250 org
250 org
250 org
250 org
250 org
100%
100%
100%
100%
100%
tercapainya sasaran peningkatan dlm kehidupan sehari-hari bagi kelayan tercapainya ketrampilan bagi kelayan
meningkatkan kesejahteraan bg masy. Tepi hutan terlaksananya pelatihan secara tepat guna
berkurangnya rumah eks korban bencana shg meringankan beban bagi kelayan tertibnya administrasi & terdokumentasi pelaksanaan peningkatan usaha bagi pekerja migran shg meningkatkan kesejahteraan sosial Meningkatnya ketrampilan bagi eks pekerja migran berkurangnya beban dalam kehidupan sehari-hari Tertibnya administrasi pelaksanaan bantuan kepada korban tercapainya kecepatan dalam penguburannya
Renstra Dinsosnakertrans 2015
250 org
250 org
100%
Page 14
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1
2
3
4
5
6
tercapainya kecepatan dalam penguburannya
250 org
250 org
250 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
500 org
500 org
500 org
500 org
500 org
Tercapainya sarana bagi korban terutama mentalnya
-
500 org
500 org
500 org
500 org
Para aparat tokoh masyarakat di desa rawan bencana
-
125 org
125 org
125 org
125 org
Terbantunya orang terlantar dlm melanjutkan perjalanannya
-
500 0rg
500 org
500 org
-
60 org
60 org
80 org
80 org
10 LSM/ orsos
tercapainya sasaran bagi keluarga miskin dan terlantar yang berobat tercapainya penanganan yang semakin akurat tercapainya satuan para petugas penanganan bencana di desa-desa tercapainya sarana anggota TAGANA
tercapainya tertib administrasi pencatatan Pembinaan Anak terlantar Terbinanya dan terlatihnya anak dibidang ketrampilan sebanyak 60 org Tersalurnya bantuan kpd LSM/Orsos dlm pendampingan dan advokasi anak bermasalah Pelaksanaan Kompetisi Anak Panti asuhan dlm Porseni se jawa tengah Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anak panti asuhan sebanyak 125 org Tersalurnya bantuan transportasi sekolah untuk anak-anak panti Terbinanya para keluarga muda untuk
Renstra Dinsosnakertrans 2015
-
250 org
40 org
250 org
-
250 org
250 org
40 org
27 org
40 org
40 org
40 org
100 org
500 org 500 org
250 org
250 org
250 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
100%
67%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
200 org
200 org
200 org
200 org
50%
30%
100%
100%
100%
100%
50 org
500 org
500 org
500 org
500 org
500 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
500 org
500 org
500 org
500 org
500 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
125 org
-
125 org
125 org
125 org
125 org
125 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
500 org
500 org
-
500 org
500 org
500 org
500 org
500 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
-
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
55 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
10 LSM/ orsos
100%
100%
100%
550%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
13 org
50 org
50 org
50 org
50 org
100%
26%
100%
100%
100%
100%
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
50 ank
100%
100%
100%
100%
100%
100%
216
216
216
216
216
216
180
40
216
216
216
216
83,3
18.5
100%
100%
100%
100%
40 org 40 org 200 org
Page 15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
meningkatkan pendapatan sebanyak 216 org
org
org
org
org
org
org
org
org
org
org
org
org
%
%
Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan Penyandang masalah Kesejah teraan Sosial (PMKS) lainnya Terbinanya anak-anak SD/MI yang mengalami hambatan pembelajaran di sekolah sebanyak 60 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
50 org
60 org
40 org
40 org
40 Org
40 org
125%
150%
100%
100%
100%
100%
40 ank
40 ank
40 ank
40 ank
40 Ank
40 ank
40 ank
40 ank
40 ank
40 ank
40 ank
40 ank
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
40 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
80%
100%
100%
100%
100%
100%
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
10 LSM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 org 50 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket
50 org 50 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 paket 100
50 org 1 Paket 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terbina dan terpantaunya para lansia di paguyuban/posyandu lansia Terbinanya para lansia potensial untuk meningkatkan pendapatan Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan anak bermasalah sebanyak 40 anak Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman ttg jaringan kerja perlindungan anak sebanyak 1655 org Tersalurnya bantuan untuk LSM/Orsos peduli perempuan dan anak sebanyak 10 LSM/Orsos Pemantapan kelembagaan/Organisasi penerima bantuan sebanyak 27 kec Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban traficking sebanyak 25 org Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial tercapainya bantuan modal kerja bagi masyarakat miskin kota tercapainya penanganan dan pelaksanaannya sosialisasi UU dan PP tentang ijin undian Tercapainya kesiap siagaan dlm penanganan
Renstra Dinsosnakertrans 2015
40 org
Page 16
bencana 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
tercapainya pemberian bantuan bagi keluarga miskin rawan sosial ekonomi
tercapainya pengetahuan & ketrampilan bg keluarga rawan sosial ekonomi
Terlatihnya 80 anggota saka bina sosial terselenggaranya bintek UKS 80 orang Terselenggaranya bintek karang taruna 60 orang Tersedianya sarana dan prasarana 6 orsos meningkatnya kualitas 80 orsos/ordes terlatihnya pengelola orsos dan ordes 30 orang terselengaranya bintek 60 orang Meningkatnya kinerja karang taruna 10 orang terselengaranya monev bantuan UEP bagi karang taruna 27 kecamatan terlatihnya 332 kader calon karang taruna desa/ kelurahan. Terselenggaranya pelatihan 332 KT desa/kel Terlatihnya 332 pemimpin karang taruna desa/kel. terlaksananya pendampingan ASKESOS di 27 Kec. Terlaksananya pengadaan papan nama di 175 PSM Tersalurnya bantuan sarana dan prasarana 15
Renstra Dinsosnakertrans 2015
org
org
org
org
org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
-
25 org
25 org
25 org
25 org
10 org
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
27 Kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
-
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org 25 org 27 kec 15 PSM 15 Orsos
25 org 25 org 27 kec 15 PSM 15 orsos
25 org 25 org 27 kec 15 PSM 15 orsos
25 org 25 org 27 kec 15 PSM 15 orsos
80 org 27 org 60 org 6 org 80 org -
-
100 org
org
Org
org
org
org
org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 org
-
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 org 27 org 60 org 6 org 80 org
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 Org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 Org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
80 org 80 org 60 org 60 Org 80 org 30 org 60 org 10 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
10 org
80 org 80 org 60 org 60 org 80 org 30 org 60 org 10 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
25 org 25 org 27 org 15 PSM 15 orsos
25 org 25 org 27 org 15 PSM 15 orsos
25 Org 25 org 27 org 15 PSM 15 orsos
25 org 25 org 27 org 15 PSM 15 orsos
25 org 25 org 27 org 15 PSM 15 orsos
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100 org
27 kec 25 org 25 org 25 org 27 kec 15 PSM 15 orsos
-
-
Page 17
orsos 22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
meningkatnya prestasi olahraga bg karangtaruna 27 kecamatan
-
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
13 panti
13 panti
13 panti
13 panti
13 panti
10 posya ndu
10 posya ndu
10 posya ndu
10 posya ndu
10 posya ndu
Tersalurnya bantuan untuk posyandu/ paguyuban lansia sebanyak 662 posy
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
Tersalurnya bantuan untuk paguyuban/ posyandu lansia sebanyak 8 psg/posy
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
-
30 org
30 org
-
3 KUBE
40 Org
meningkatkan pengetahuan & ketrampilan bagi penca Terbina dan tersalurnya kreasi seni anak panti asuhan di bidang seni Pelaksanaan identifikasi dan pembinaan thd posyandu/paguyuban lansia sebanyak 331 posyandu
Tersalurnya bantuan untuk Komda lansia Program Pengembangan Organisasi Sosial meningkatnya pengetahuan kel. Orang tua penca dlm mendidik anak penca meningkatnya lapangan/kesempatan usaha bg anak nakal,remaja rawan narkoba&remaja potensial putus sekolah meningkatkan pemahaman ttg penanggulangan penyalahgunaan narkoba meningkatkan pengetahuan & kewaspadaan thdp bahaya penyalah gunaan narkoba Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri penca. Meningkatnya kesejahteraan Ekonomi bg remaja
Renstra Dinsosnakertrans 2015
-
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
27 kec
-
100%
100%
100%
100%
100%
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13 panti
13 panti
13 panti
13 panti
13 panti
13 panti
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 posya ndu
10 posya ndu
10 posya ndu
10 Posy andu
10 posya ndu
10 posya ndu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 paguy uban
10 pagyu yban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uban
10 paguy uba
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy ban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
10 paguy uban 1 LSM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 org
30 org
30 Org
-
30 org
30 org
30 org
30 org
30 Org
-
100%
100%
100%
100%
100%
3 KUBE
3 KUBE
3 KUBE
3 KUBE
-
3 KUBE
3 KUBE
3 KUBE
3 KUBE
3 KUBE
-
100%
100%
100%
100%
100%
20 Org
20 org
20 org
20 org
40 Org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 org
20 org
20 org
20 org
20 org
30 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 kec 15 org 13 panti 10 posya ndu
20 org 20 org 30 org 20 org
Page 18
korban penyalah gunaan narkoba 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Meningkatnya kesejahteraan Ekonomi bg pengemis, tuna karya & pemulung
50 org
50 org
50 org
60 org
60 org
60 org
60 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
Meningkatkan dan mempermudah sosialisasi penca.
-
40 org
40 org
40 org
40 org
Termotivasinya penderita utk berobat s/d sembuh dg tuntas
-
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
3 org
3 org
3 org
3 org
3 org
-
20 org
20 org
20 org
20 org
Meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi bg eks napi & wanita rawan sosial ekonomi Meningkatnya ketrampilan & kesejahteraan bg remaja potensial terlantar Meningkatnya keterampilan & kesejahteraan bg anak/remaja jalanan Meningkatkan kesejahteraan & ekonomi bagi bekas penyandang penyakit menahun terlantar
Meningkatnya usaha & kegiatan paguyuban penca. Meningkatnya kesejahteraan & ekonomi bagi Penca Meningkatnya kesejahteraan & ekonomi bagi Penca Meningkatnya kesejahteraan & ekonomi bagi Penca Meningkatnya kesejahteraan keluarga penca. Meningkatnya kesejahteraan & ekonomi bg anak nakal, remaja rawan narkoba & remaja potensial putus sekolah meningkatnya kewaspadaan masyarakat thdp bahaya penyalahgunaan narkoba
50 org
50 org
60 org
15 org 30 org 3 org 20 org -
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
60 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 Org
40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40 org
-
40 org
40 org
40 org
40 Org
40 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
15 org 15 org 30 org 3 Org 20 org 40 org
-
15 org
15 org
15 org
15 org
15 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
15 org 30 org 3 org 20 org 40 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
3 org
3 org
3 org
3 org
3 org
3 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
60 org 40 Org 40 org 40 org
3 org 20 org
15 org 30 org 3 org 20 org -
Program Perlindungan dan Pengembangan
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 19
Lembaga Ketenagakerja 1
2
Meningkatnya operasional SP
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
1 SPSI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35 kasus
35 kasus
35 kasus
35 kasus
35 kasus
-
28 kasus
29 kasus
35 kasus
35 kasus
35 kasus
-
80%
82.5 %
100%
100%
100%
100%
90 org
190 org
-
-
150 org
-
90 org
190 org
-
-
150 org
-
100%
100%
-
-
100%
-
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
100 prshn
50 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
111%
55.5 %
100%
100%
100%
100%
50 prshn 20 prshn 90 Prshn
50 prshn 20 prshn 90 prshn
50 prshn 20 prshn 90 prshn
50 prshn 20 prshn 9 prshn
50 prshn 20 prshn 90 prshn
50 prshn 20 prshn
40 prshn 90 prshn
50 prshn 190 prshn
50 prshn 20 prshn
50 prshn 20 prshn
50 prshn 150 prshn
50 prshn 20 prshn
80%
100%
100%
100%
100%
100%
450%
211%
100%
100%
750%
100%
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
90 prshn
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
28 kasus 40 kantr 300 org 135 org 12 prshn 20 prshn
20 kasus 25 kantr 600 org 30 org 22prs hn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
17 kasus 10 kantr 300 org 30 org 12 prshn 20 prshn
164%
117.6 %
100%
100%
100%
100%
400%
250%
100%
100%
100%
100%
300%
200%
100%
100%
100%
100%
30 org
450%
100%
100%
100%
100%
100%
183%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban tenaga kerja wanita di perusahaan
-
-
450 org
-
-
-
-
-
450 org
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
Menikngkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja wanita
-
-
15 kasus
-
-
-
-
-
15 kasus
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
50
50
50
50
50
-
50
50
50
50
50
..
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya penyelesaian permasalahan TKI/ CTKI dengan pihak PPTKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terwujudnya mekanisme penempatan TKI sesuai prosedur.
3
4
5
Pembinaan hubungan industrial yang dinamis dan harmonis antar unsur tripartit -
6
7
8
-
9
10
11
12
13
14
-
Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1
Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 20
ketrampilan calon tenaga kerja 2
3
4
org
org
org
org
org
org
org
org
org
org
40 org
40 org
40 org
60 org
60 org
-
40 org
40 org
40 org
40 org
40 Org
-
100%
100%
100%
100%
100%
32 org
32 org
32 org
32 org
64 org
64 org
32 org
32 org
32 org
32 org
64 org
64 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
200 org
40 org
80 org
80 org
80 org
80 org
250%
50%
100%
100%
100%
100%
-
25 org
25 org
25 org
25 org
-
-
25 org
25 org
25 org
25 org
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
2000 0
-
-
-
-
25 KK
30 kk
35 KK
40 KK
45 KK
45 kk
50 KK
30 KK
35 KK
40 KK
45 KK
45 KK
200%
100%
100%
100%
100%
100%
25 KK 50 KK 4 Prov
15 KK 45 KK 4 Prov
15 KK 50 KK 4 Prov
20 KK 60 KK 4 Prov
25 KK 70 KK 4 Prov
25 KK 70 KK
50KK 50KK 4 prof
20 KK 45KK 4 prof
15 KK 50 KK 4 prof
20 KK 60 KK 4 prof
25 KK 70 KK 4 prof
25 KK 70 KK
200% 100%
133% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
300 KK
305 KK
295 KK
295 KK
305 KK
-
300
92
160
305
305
-
98,4
31.2
54,2
100
100
25 KK
50 KK
50 KK
50 KK
125 KK
25
50
50
50
100
125
100
100
100
100
80
100
Meningkatnya daya saing/ kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya mutu / kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja Terarahnya perencanaan penanganan bidang ketenagakerjaan
6
7
1
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi melalui kerja sama dengan daerah trans dan terlaksananya pemindahan serta penempatan trans pada lokasi yang sesuai dengan arah minat
2 3 4
-
Transmigrasi Regional 1
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi calon trans/eksodan trans serta meningkatnya motivasi masyarakat untuk bertrans
2
Renstra Dinsosnakertrans 2015
305 KK 125 KK
Page 21
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinsosnakertrans memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.
A. TANTANGAN 1. Meningkatnya populasi penyandang masalah social lebih cepat dibanding penanganannya. 2. Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki PERDA yang mengatur tentang penyandang masalah kesejahteraan social. 3. Masih terbatasnya kapasitas daya tampung panti / unit Rehabilitasi Social di bandingkan jumlah PMKS yang dikirim / dirujuk. 4. Masih
kurangnya
kesadaran
pengusaha
dan
pekerja
akan
hak
dan
kewajibannya dalam hubungan industrial. 5. Mahalnya biaya Periksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan oleh
Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3) karena
banyak perusahaan kecil/ sedang memakai jasa guna mengadakan Periksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sementara ada karyawan yang menempati formasi ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja namun belum mengikuti diklat sehingga tidak boleh melakukan Uji Periksa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 6. Masih ada lembaga Pelatihan Kerja yang belum dapat mengupayakan penempatan kerja bagi siswanya 7. Perbandingan antara pencaker dan lowongan kerja tidak seimbang 8. Masih banyak pencaker yang tidak melaporkan diri setelah yang bersangkutan di terima bekerja 9. Kondisi
minat
masyarakat
untuk
bertransmigrasi cukup besar namun
penempatan yang dilakukan masih terbatas 10. Kuota atau target Transmigran belum sesuai dengan jumlah pendaftar yang ada dan masih sering berubah-ubah B.
PELUANG
1. Mengaktifkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan Orsos , LSM, PSM dalam penanganan masalah social 2. Mem-fasilitasi ketrampilan penanganan social bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah social. 3.
Menggalang dana Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk penuntasan Penyandang masalah Kesejahteraan Social (PMKS) dari kalangan pengusaha di Kab. Banyumas serta meningkatkan kesadaran warga masyarakat melalui upaya sosialisasi dan publikasi
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 22
4. Menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan lansia berupa WC, tempat duduk dan angkutan umum yang secara khusus diperuntukan bagi penyandang cacat dan lansia. 5. Mengusulkan PERDA yang mengatur tentang penyandang masalah kesejahteraan social. 6. Melakukan pembinaan dan memberikan dorongan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Bursa Kerja Kursus (BKK) untuk selalu mengadakan kerjasama dengan perusahaan guna penyaluran siswanya 7. Mengaktifkan kerja sama lintas sektoral dalam penanganan korban bencana dengan
menyiapkan taruna
siaga
bencana
untuk
selalu
siap dalam
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana 8. Melakukan kerjasama dengan Panti , Balai dan Unit Rehabilitasi milik Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk rehabilitasi para penyandang masalah social. 9. Mengusulkan kepada Kementrian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
untuk
membangun
Panti
Rehabilitasi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Banyumas. 10. Memberi kesempatan kepada pencari kerja untuk melengkapi ketrampilan yang dibutuhkan agar mengikuti kursus-kursus dibalai latihan kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 23
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1.
Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.
Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam penyelesaian masalah PMKS
3.
Rendahnya produktifitas tenaga kerja
4.
Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja yang masih rendah
5.
Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi
6.
Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang sesuai animo karena ditentukan oleh Pusat dan dilakukan adanya MoU antar daerah asal Transmigran dengan daerah penempatan.
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kabupaten Banyumas yang hendak dicapai pada tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya
Pemerintahan
Banyumas
yang
bersih
dan
adil
menuju
masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”.
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Banyumas Tahun
2013-2018 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 1.
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
2.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
3.
Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.
4.
Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.
5.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 24
6.
Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.
7.
Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai.
Berkaitan dengan misi Kabupaten, misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan dengan misi kesatu, ketiga dan misi keenam Kabupaten yaitu: Misi ke satu : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipasi dan inofatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat. Terkait dengan Dinsosnakertrans adalah pelayanan masyarakat tentang pelayanan kartu pencari kerja dan informasi ketenagakerjaan Misi ke tiga : Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah. Terkait dengan Dinsosnakertrans adalah adanya penyerapan tenaga kerja, perluasan dan perlindungan tenaga kerja Misi ke enam : Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan. Terkait dengan Dinsosnakertrans adalah persoalan kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan pedesaan.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010 – 2014 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut : 1. -
Program pemberdayaan sosial kegiatannya meliputi : Penanggulangan Kemiskinan. Pemberdayaan
Sosial
merupakan
salah
satu
dari
empat
intervensi
kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 25
dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:
Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.
Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
Monitoring dan evaluasi.
- Pemberdayaan Keluarga. Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin yaitu memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 26
bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.
- Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat. Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial
Masyarakat
telah
melakukan
upaya
pemberdayaan
kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan. Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS), menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi: 1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan. 2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkatnasional. 3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas). 4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan. 5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers. 6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 27
2. Program rehabilitasi sosial -
Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar,anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA).. Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak : seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran. Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini kembangkan adalah sebagai berikut :
(1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak. Upaya ini diarahkan
untuk meningkatkan
kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak. (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi. (3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi penganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak. (4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu
pengetahuan dan
teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak. (6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 28
- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.
-
Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat. Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem: (1)
Institutional-based yang mencakup program reguler,
multilayanan, dan
multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, (2)
Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
(3)
Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari
tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah
daerah
untuk
menjamin
keberlangsungan
program
dan
untuk
meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.
-
Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tuna Sosial. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilakukan melalui kegiatan
bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 29
Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tuna susila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang Tuna Sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza ( narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan
pencegahan,
pelayanan
dan
rehabilitasi
sosial
korban
napza,
pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 30
(1)
Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
(2)
Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
(3)
Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
(4)
Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yangtelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
(5)
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
(6)
Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
(7)
Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
(8)
Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
(9)
Terbentuknya
jaringan
kerja
antarlembaga
rehabilitasi
sosial
korban
penyalahgunaan Napza. (10)
Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
(11)
Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung
pemulihan
korban penyalahgunaan Napza. (12)
Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.
3. Program perlindungan dan jaminan sosial -
Bantuan sosial korban bencana alam. Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di
hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 31
Sosial telah menyediakan gudang/baffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut. Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan: a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana; b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka
percepatan penanganan
korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana); c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban; d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
-
Bantuan sosial korban bencana sosial. Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini
yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus. Penangana bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan : (1) Pra Bencana
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 32
Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu” b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum saresehandengan tokoh masyarakat lokal. c) Penanganan implementasi MoU antara Pemerintah RI dan GAM dari tahun 2005 hingga tahun 2009 melalui kegiatan Reintegrasi Aceh. (2) Tanggap Darurat Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana.sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian (3) Pasca Bencana Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.
-
Bantuan Tunai Bersyarat. Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.
4. Program asuransi kesejahteraan sosial. Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 33
dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.
5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai ke-imigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
6. Program penyelenggaraan undian. Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 34
kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.
7. Program
pendidikan,
pelatihan,
pemeliharaan
dan
pengembangan
kesejahteraan sosial. Kegiatan
penelitian
dan
pengembangan
kesejahteraan
sosial
yang
dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.
8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial. Mengembangkan
sistem
perlindungan
sosial
yang
bisa
membantu
memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari
pentingnya
pembangunan
di
bidang
kesejahteraan
sosial
untuk
mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 35
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial
dan
kompleksitasnya.
Untuk
menghadapi
berbagai
permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2010-2014, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap : (1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional,
maupun
nasional. (2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 20102014. (3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 20102014. Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas telah menyusun program kerja 10 ( sepuluh ) program
beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di
pemerintah pusat dan ikut serta
mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial
seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018.
3.3.2 Telaahan RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program pendukung (Generik).
3.3.2.1 Bidang Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai; (2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan; (1) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja; (2) Menyempurnakan
peraturan-peraturan
ketenagakerjaan
dan
melaksanakan
peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 36
(3) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; (4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; (5) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (6) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; (7) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.
Memasuki pembangunan tahun 2010-2014, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1) Tingginya tingkat pengangguran; 2)
Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
3)
Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
4)
Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.
Untuk
melaksanakan
pembangunan
ketenagakerjaan
di
Indonesia
Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010 – 2014 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan: a. Pelatihan Kewirausahaan; b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan; c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan; d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas; e. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri; f.
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan,
Sarana
dan
Pemberdayaan
Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas; g. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi; h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; i.
Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas;
j.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri;
k. Peningkatan Kualitas Transmigran dan Calon Transmigran; l.
Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM
Pelatihan
Ketransmigrasian; m. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri; o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 37
Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja pada Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas dalam RENSTRA 2013-2018
telah menyusun Program
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja beserta kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya daya saing
dan produktivitas
tenaga kerja, yang diukur melalui: a. Jumlah standar kompetensi dan program pelatihan yang disusun; b. Jumlah lembaga pelatihan dan produktivitas yang dikembangkan; c. Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri; d. Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya; e. Jumlah tenaga kerja dan transmigran yang dilatih; f.
Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang ditingkatkan produktivitasnya.
2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi: a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; b. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri; c. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja; e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing; f.
Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kesempatan Kerja beserta kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui: a. Jumlah penempatan tenaga kerja; b. Jumlah lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan kegiatan meliputi : a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan; b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial;
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 38
c. Konsolidasi
Pelaksanaan
Peningkatan
Intensitas
Pencegahan
PHK
dan
Penyelesaian Hubungan Industrial; d. Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Lebih Baik; e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non Diskriminasi; f.
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diukur dari: a. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek; b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator; c. Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk; d. Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibentuk; e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan; f.
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan.
Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
beserta
kegiatannya.
4.
Program
Perlindungan
Tenaga
Kerja
dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan; c. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak; e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, yang diukur dari: a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (SMK3); b. Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi; Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 39
c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan; e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja.
Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
beserta
kegiatannya. 3.3.2.2 Bidang Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan
yang
akan
dilakukan
untuk
mencapai
tujuan
pembangunan
ketransmigrasian adalah: 1)
Mengembangkan potensi sumber daya alam perdesaan terintegrasi dengan
pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM; b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri; c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi; d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi; e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja; f.
Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;
g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah. 2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 40
pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial, fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual; b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan; c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan prasarana intra dan antar kawasan, pembangunan sarana dan prasarana pusat pertumbuhan baru; d. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi; e. Penguatan kapasitas SDM Pengelola dalam pengembangan kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru.
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu: 1)
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi:
a. Penyediaan Tanah Transmigrasi; b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi; c. Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi; d. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; e. Pengembangan peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi; f.
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.
Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya permukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari: 1) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi yang dibangun; 2) Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan
penempatannya di
Kawasan Transmigrasi serta jumlah penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi; 3) Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.
Untuk mendukung program ini Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi beserta kegiatannya.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 41
3. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, meliputi: a. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi; b. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi; c. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi; d. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; e. Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi; f.
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
Indikator Kinerja Program Pengembangan Masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari: a. Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi; b. Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi; c. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri; d. Jumlah kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru
Untuk mendukung program ini Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Pengembangan Transmigrasi beserta kegiatannya.
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan konseling bagi PMKS cukup tinggi tetapi belum bisa dipenuhi sepenuhnya 2. Kurang tersedianya informasi sumberdaya CSR kesos dari perusahaan di kabupaten banyumas 3. Masih rendahnya pemahaman UKS dan Manajemen UEP bagi karang taruna dan PSM 4. Masih rendahnya aktivitas saka bina sosial 5. Data PMKS selalu dinamis dan berubah sesuai kondisi perubahan PMKS di masyarakat 6. Belum terpeliharanya TMPN secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku 7. Belum optimalnya TKSK dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator, dan administrator dalam penanganan PMKS 8. Masih banyaknya karang Taruna, PSM, Orsos yang belum optimal dalam menjalankan Tupoksinya 9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 42
10. Masih rendahnya aktivitas Karang Taruna di Desa / kelurahan 11. Meningkatnya jumlah PMKS khususnya eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana
dan
Tuna
Susila).
Rendahnya
tingkat
kesejahteraan
sosial
dikarenakan rendahnya Sumberdaya PMKS, (Pendidikan dan Keterampilan) 12. Masih banyak PMKS Penca yang belum mendapat pelayanan Sosial. Rendahnya tingkat ketrampilan para penyandang cacat. Kurangnya pemenuhan hak-hak Penyandang cacat 13. Banyaknya penyandang cacat yang belum mampu beraktifitas dikarenakan kuarangnya alat untuk beraktifitas. 14. Kurangnya keperdualian masyarakat terhadap meninggal yang tidak beridentitas (terlantar). Turunnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat 15. Keterlantaran merupakan salah satu bagian dari meningkatnya masalah sosial Pengemis Glandangan di jalanan 16. Meningfkatnya jumlah PMKS pada kelompok Anak dan Remaja yang berperilaku menyimpang, tidak memiliki ketrampilan untuk berusaha / berkarya 17. Maraknya Pengemis Gelandangan dan gelandangan Psykotik berkeliaran di jalanan 18. Banyaknya Penyandang Masalah Sosial Penderita Penyakit Menahun yang tidak mampu berobat dikarenakan kemiskinan dan keterlantaran 19. Jumlah PMKS ada 27 PMKS sangat perlu untuk penanganan secara tepat sesuai jenis PMKS 20. Masih banyaknya keluarga-keluarga muda yang potensial 21. Masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah khususnya di pedesaan. 22. Masih ada anak yang kurang memperhatikan pelajaran di sekolah 23. LKS Tripartit sebagai salah satu sarana HI kurang optimal 24. PHK yang dicatatkan kurang lengkap 25. Banyak kegiatan yang tidak tercaver dalam DPA yang harus ada (uang lelah bagi relawan / petugas yang kita undang) 26. Tidak tersedianya fasilitas pendukung dalam penanganan bencana (sarung tangan vespak dan lainnya) dalam DPA 27. Banyaknya bencana yang tidak dapat di prediksi kapan akan terjadi di Kabupaten Banyumas 28. Para pekerja migran banyak yang masih belum punya usaha setelah kembali ke tanah air 29. Terjadinya bencana baik bencana alam, maupun bencana sosial pada tempat yang berbeda dalam satu waktu, sehingga menyulitkan pengiriman bantuan kepada korban bencana. 30. TKI berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedur / ilegal 31. Peraturan
mengenai
asuransi
yang
tidak
tegas
khususnya
menyangkut
persyaratan klaim asuransi sehingga merugikan TKI 32. Masih banyak TKI yang bekerja di luar negeri pada sektor non formal (PRT, pengasuh anak dan pengasuh orangtua jompo) berpendidikan SD dan tidak
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 43
memiliki ketrampilan, sehingga mudah dibujuk rayupara calo dan berangkat secara non prosedur 33. Dilapangan sering terjadi adanya TKI yang berkuhungan langsung dengan calon pengguna / majikan di luar negeri, sehingga berangkat secara mandiri tanpa melalaui BNP2TKI atau PPTKIS 34. Adanya dualisme peraturan baik yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja maupun BNP2TKI sehingga menimbulkan polemik di kalangan PPTKIS 35. PPTKIS kadang sulit dihubungi ketika terjadi kasus, sementara dinas di tuntut cepat dalam menanganai setiap permasalahan / kasus tersebut. 36. Jumlah CTKI yang tercantum dalam surat pengantar rekrut sudah terpenuhi / habis tetapi PPTKIS yang bersangkutan masih melakukan perekrutan sehingga menghambat proses pemberangkatan TKI ke luar negeri 37. Masih tingginya Penduduk miskin, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 38. Masih tingginya angka pelanggaran terkait dengan pelaksanaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 39. Masih ada pemikiran bahwa K3 bukan menjadi prioritas, sehingga pada tingkat pengusaha / perusahaan K3 di tempat kerja dilaksanakan dalam kondisi seadanya. 40. Rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja 41. Kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral 42. Bahwa sebagai pengusaha mengklaim dirinya adalah pemilik perusahaan, sehingga aturan pelaksanaan hubungan kerja adalah murni kewenangan tanpak mempertimbangkan hak normatik pekerja. 43. Kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap pelaksanaan dan penetapan hubungan kerja sehingga masih sering terjadi konflik kepentingan, sikap, perilaku, dan pola kerja yang tidak seimbang 44. Rendahnya komitmen pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerja 45. Keterbatasan pengusaha dalam memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja 46. Banyaknya jumlah penganggur / pencari kerja yang minim ketrampilan kerja (kompetensi) untuk pekerjaan / jabatan / propesi tertentu 47. Lowongan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja/penganggur 48. Pasar kerja atau dunia industri pada saat sekarang ini mulai masyarakat kompeten tertentu kepada para pelamar pekerjaan 49. Masih
banyaknya
jumlah
penduduk
miskin
yang
belum
mempunyai
ketrampilan/keahlian untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga 50. Memberikan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja 51. Memfasilitasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja 52. Memberi kemudahan pelayanan informasi kesempatan kerja secara online 53. Kelembagaan di Kabupaten Banyumas sanagat mendukung program produktivitas Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 44
54. Memfasilitasi perusahaan yang ada di luar daerah 55. Mengadakan kunjungan kerja ke luar daerah 56. Memberi informasi ke perusahaan adanya adanya persediaan / Data Base pencari kerja yang kita tawarkan ke perusahaan 57. Persiapan perencanaan dan koordinasi dengan instansi terkait yang cukup memadai / yang optimal 58. Untuk mengetahui Data Base baik by name / addres di masing-masing wilayah kecamatn se Kabupaten Banyumas 59. Tujuan Program adalah pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pertukaran Tenaga Teknis terampil dalam menghadapi perkembangan Era Globalisasi Dunia 60. Program pemagangan Jepang untuk pelatihan dan ketrampilan yang dikirim ke perusahaan kecil dan besar di Jepang 61. Kerjasama Pemerintah Indonesia (Kemenakertran) dengan IM Jepang 62. Memberi kesempatan usaha kepada pencaker 63. Memperoleh bekal keterampilan untuk masa depan dengan berwirausaha secara profesional
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 45
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS 4.1 VISI DAN MISI SKPD VISI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi : “ Mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi satuan organisasi teknis yang mampu mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi “
MISI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 1. Mengupayakan kesejahteraan sosial melalui pembinaan ,pengembangan prakarsa serta peran masyarakat . 2. Meningkatan pemberdayaan dan pengembangan potensi serta kesetiakawanan sosial . 3. Optimalisasi
pelayanan
perluasan
dan
penempatan
tenaga
kerja
serta
transmigrasi. 4. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pengembangan hubungan industrial 5. Membina dan memberdayakan lembaga ketrampilan dalam menyiapkan tenaga kerja. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD TUJUAN : 1.
Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2.
Meningkatkan dan munumbuhkan potensi sosial masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan sosial
3.
Meningkatkan dan memperluas lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan memperluas wilayah transmigrasi
4.
Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan
pekerja
di
perusahaan
serta
peningkatan
pengawasan
ketenagakerjaan 5.
Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan pekerja
SASARAN : 1.
Pelatihan, Pembinaan, bimbingan dan Pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2.
Pemberdayaan Karang Taruna, TKSK, PSM dan Orsos serta fasilitasi sarana prasarana TKSK
3.
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.
Pelayanan perselisihan hubungan industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
5.
Pelayanan Pelatihan
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 46
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGI Pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, TA 2013 – 2018 ditetapkan sebagai berikut :
a. STRATEGI UMUM.
Bidang Sosial a. Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS) b. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial d. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam penanganan pra, saat dan pasca bencana
Bidang Tenaga Kerja a. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja. b. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. c. Pembinaan
hubungan
industrial
dan
pengawasan
serta
peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja. d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Bidang Transmigrasi. a. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input proses maupun output yang dihasilkan. b. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. STRATEGI KHUSUS.
Bidang Tenaga Kerja 1. Perencanaan Tenaga Kerja Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu
dilakukan perencanaan
tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 47
2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja. Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkokoh institusi pasar kerja meliputi : a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas. b. Mengembangkan SDM pada tingkat kabupaten. c. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada. d. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit. 3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya. Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah : a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian. b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah. c.
Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
d. Peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan. e. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor. f. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu. g. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja. 4. Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri. Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar perolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah penempatan tenaga kerja.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 48
5. Implementasi Hubungan Insdustrial dalam Iklim Keterbukaan Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah : a. Reformasi Serikat Pekerja. b. Pendidikan Perburuhan. c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan. 6. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja. Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan : a. Perlindungan tenaga kerja orang muda dan wanita. b. Jaminan sosial syarat kerja. c. Perlindungan pengupahan. d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri. e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. f. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan.
Bidang Transmigrasi. 1. Meningkatkan mutu proses pengerahan transmigrasi melalui : a. Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi. b. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan seleksi untuk memperoleh calon transmigrasi yang bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi. c. Untuk
dapat
lebih
mendorong
dinamika
masyarakat
diupayakan adanya komposisi transmigrasi yang tidak miskin. d. Peningkatan penerangan dan penyuluhan pembangunan transmigrasi.
2. Mengintensifkan
upaya
peningkatan
mutu
pembinaan
transmigran
di
Kabupaten Banyumas. a. Pembinaan transmigran untuk dapat menggalang kemampuan agar mampu mandiri. b. Peningkatan pelayanan pelatihan dan kesehatan. c. Di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
(
aparatur ) diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang mampu menumbuhkan gerakan pegawai yang efektif dan efisien sebagai pemacu keberhasilan misi transmigrasi.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 49
Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi di daerah ini disesuaikan dengan sumber daya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Adapun kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Kebijakan Umum a.
Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 -2018, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan pembinaan
kemandirian
potensi
dan
para sumber
PMKS,
peningkatan
kesejahteraan
profesionalisme
sosial,
peningkatan
pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial. b.
Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
c.
Pada bidang transmigrasi diprioritaskan untuk melaksanakan pemberangkatan bagi transmigran yang benar-benar siap berangkat.
2. Kebijakan Khusus Kebijakan Sosial Dalam upaya pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
Program
Palayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program pembinaan anak terlantar, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kebijakan Ketenagakerjaan a. Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan. Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 50
b. Penciptaan
Lapangan
Kerja
Langsung
yang
mewadahi
Kepentingan
Masyarakat Pekerja. Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan. Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja. c. Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja. Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung. d. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas. Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional. e. Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas. Kebijakan Ketransmigrasian Menunjang Usaha Peningkatan Produksi Pangan, serta Industri Kecil. Guna
peningkatan
usaha
pertanian
transmigran dengan bantuan
diupayakan
sebelum
keberangkatan
pemberian benih tanaman perkebunan dan
peralatan usaha rumah tangga.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 51
4.2 TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Misi 1 : Mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan, pengembangan, prakarsa serta peran serta masyarakat Meningkatkan kualitas hidup Pelatihan, Pembinaan, a Meningkatkan kemandirian para PMKS penyandang masalah Bimbingan dan Pemberian b Meningkatkan profesionalisme bantuan bagi Penyandang pembinaan PSKS Masalah Kesejahteraan c Meningkatkan pengetahuan dan Sosial ketrampilan dalam penanganan PMKS Misi 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan potensi serta kesetiakawanan sosial Meningkatkan dan menumbuhkan potensi sosial masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan sosial
Pemberdayaan Karang a. Meningkatkan kepedulian Taruna, TKSK, PSM, Orsos sosial,partisipasi dan serta fasilitasi sarana pemahaman masyarakat serta prasarana TKSK dunia usaha dalam penanganan pra/saat/pasca bencana
Misi 3 : Optimalisasi pelayananperluasan dan penempatan tenaga kerja dan Transmigrasi Meningkatkan dan memperluas lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan memperluas wilayah transmigrasi
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
Misi 4 : Optimalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pengembangan sistem hubungan industrial Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Perusahaan serta peningkatan pengawasan ketenagakerjaan Misi 5 : Membina dan memberdayakan lembaga ketrampilan dalam menyiapkan tenaga kerja Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 52
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANYUMAS
5.1 Rencana Program Tahun 2013 - 2018 Penyusunan program pembangunan bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas, dengan 10 (Sepuluh) Program untuk Bidang Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma. 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Program Pengembangan wilayah Transmigrasi
5.2
Rencana Kegiatan tahun 2013 – 2018 Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu tahun 2013 – 2018 secara rinci masingmasing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:
1.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan meliputi : Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelatihan keterampilam berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh Operasional dan Monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) Pemberdayaan masyarakat di desa terpencil Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses pelayanan adopsi
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 53
Pengiriman anak yang mengalami hambatan dan perilaku bermasalah ke PSPA Baturraden Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi Pembinaan keluarga muda mandiri Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal Fasilitasi Operasional Dan Sarana Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan melalui Program Bedah Kampung. Operasional Fasilitasi Bedah Kampung 2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan
kegiatan
meliputi : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelatihan Satuan Tugas Kaji Bencana / gladi lapang penanggulangan bencana Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Pembinaan bagi keluarga pehlawan perintis veteran Pembinaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial bagi generasi muda Penyuluhan sosial Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi PSM dan TSKS Perbaikan dan perawatan Taman Makam Pahlawan Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan bagi para Penyandang cacat Potensial Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab social Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba, dan anak terlantar ke panti rehab socialAw Fasilitasi Orang Terlantar (PGOT) Penyediaan natura tanggap darurat bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan Pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan barang serta sumbangan social Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana Fasilitasi Bantuan Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat Fasilitasi Bantuan Penguburan Jenasah Terlantar Fasilitasi Bantuan Transpot Berobat bagi Keluarga Miskin
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 54
3.
4.
Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan meliputi :
Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal
Pelatihan Keterampilan menjahit bagi anak anak Panti asuhan
Pelatihan Keterampilan menjahit bagi anak jalanan
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan meliputi :
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Peningkatan peran serta keluarga penyandang cacat Pemberdayaan eks penyandang penyakit kronis
Pelatihan keterampilan tata boga bagi eks WTS Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat potensial
5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo dengan kegiatan meliputi :
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya ) dengan kegiatan meliputi :
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Pelatihan keterampilan tata boga bagi eks WTS
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan meliputi :
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Kaderisasi Saka Bina sosial
Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang Taruna dan PSM
Bintek usaha kesejahteraan sosial dan bintek manajemen UEP bagi Karang Taruna dan PSM
Penilaian dan pengiriman karang taruna, PSm dan Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang taruna, PSM dan Orsos
Bulan Bhakti Karang Taruna se- Kabupaten banyumas
Pembinaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TSKS)
Reorganisasi Forum Pekerja Sosial Masyarakat (FK_PSM) dan Pelatihan Keterampilan Bagi Karang Taruna
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan kegiatan meliputi :
Pelatihan otomotif
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 55
Pelatihan elektronik atau handphone
Pelatihan prosesing hasil pertanian
Pelatihan menjahit
Pelatihan bahasa asing
Pembangunan fasilitas pendukung BLK
Peningkatan SDM bidang Ketenagakerjaan
Pelatihan wirausaha bagi keluarga TKI
Penyusunan raperda perlindungan TKI
Pelatihan kewirausahaan
Pelatihan Las
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Peningkatan Profesionalisme tenaga kepelatihan dan Instruktur BLK
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi :
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Pendataan Jumlah Penganggur
Identifikasi lowongan kerja
Pelatihan K3 bagi penyedia jasa konstruksi
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan meliputi :
Pembinaan
sarana
hubungan
industrial,
kesejahteraan
pekerja,
pengupahan dan usulan UMK
Pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Sosialisasi hak normatif sesuai peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan dan wajib lapor
Fasilitasi penyelesaian kasus CTKI / TKI
Pengadaan alat uji periksa K3
Fasilitasi Dewan Pengupahan.
Pemberdayaan LKS Tripartit dan Porseni Tripartit
Porseni Tripartit
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 56
11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan meliputi :
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Bantuan uang saku transpot bagi transmigran
Pendaftaran, seleksi, pembekalan dan pemberangkatan calon transmigran umum Koordinasi bidang ketransmigrasian ke Dinas Propinsi dan Pusat,
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 57
BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu RENSTRA Tahun 2013 – 2018, secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini.
Tabel : Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 s.d 2018 Kondisi Kinerja No
Indikator
pada awal periode RPJMD
(1)
BIDANG TENAGA KERJA 1 2
(2)
(3)
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tujuan
Sasaran
RPJMD (4)
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas - Program peningkatan kesempatan kerja
BIDANG TRANSMIGRASI 1 2 3
Secara rinci dapat disimak pada lembaran tabel pada Tabel 7 tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 58
Tabel 7. Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 s.d 2018 Kondisi Kinerja pada awal periode
Target Capaian Setiap Tahun
RPJMD No
(1)
Kondisi Kinerja pada
Indikator
(2)
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
akhir periode RPJMD
(9)
BIDANG SOSIAL
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 116
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi ( peluang dan tantangan ). Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman / acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian visi misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Banyumas tahun 2005 2025. Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Banyumas.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Banyumas
ABDULLAH MUHAMMAD,SH,M.Hum Pembina Utama Muda 19620808 198903 1 011
Renstra Dinsosnakertrans 2015
Page 117
Bab II | 53
