RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) TAHUN 2011 – 2016
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROPINSI SULAWESI TENGAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JL. RA. KARTINI NO 98 TELP. 421633 – 421733 Fax. 421933
PALU KODE POS : 94112
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR : ............................................ TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 – 2016 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2016;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN
2011-2016; KESATU
: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Unit Kerja masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja (Renja);
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: Palu
Pada Tanggal
:
03 Januari 2012
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
YUSRAN LALUSU, SH. MM Pembina Utama Madya NIP. 19610404 198903 1 010 Tembusan : 1. Gubernur Sulawesi Tengah, di Palu; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu; 3. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
DAFTAR ISI
HALAMAN BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2. Landasan hukum .......................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 3 1.4. Sistimatika Penulisan .................................................................... 4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas .................................... 5 2.2. Sumber Daya Dinas ...................................................................... 9 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas ................................................................ 10 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ................... 29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 3.1. Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Dinas ........................................................................... 30 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..................................................................... 32 3.3. Telaahan Renstra KL dengan Renstra Dinas ......................................40 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .......... 41 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................... 42
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas ........................................................................ 44 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas .................................. 45 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas ........................................................ 48
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. ................................... 51
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM ..........................................................................58
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penekanan pembangunan lima tahun mendatang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang melalui upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kerangka
pembangunan
lima
tahun
mendatang
adalah
peningkatan
kesejahteraan rakyat (prosperity), penguatan demokrasi (democracy), dan penegakan keadilan (justice). Peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi dengan berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumberdaya alam, dan peningkatan sumberdaya manusia. Ekonomi diupayakan tumbuh semakin tinggi. Pelaksanaan Rencana Stratejik (RENSTRA) Pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengacu kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan taktis yang dapat menjabarkan gambaran kondisi nyata permasalahan satuan kerja pemerintah daerah dan upaya mengatasinya melalui visi, misi yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan kerja sekaligus
menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selain
itu
Renstra
memberikan
arah
bagi
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih diarahkan untuk penanggulangan permasalahan yang sedang dan yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat yang dinamis seiring dengan tuntutan reformasi yang terus bergulir di masyarakat. Pergeseran pola perencanaan dan pendekatan pembangunan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik memberi keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan dalam rangka memecahkan masalah spesifik daerah sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Renstra
memuat
program-program
mendesak untuk memecahkan
pembangunan
permasalahan
yang
bersifat
pembangunan
mendasar
daerah
yang
dan harus
1
mengaktualisasikan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta aktif masyarakat sebagai penggagas, perencana dan pelaksana sekaligus sebagai penikmat hasil pembangunan. Dengan tuntutan reformasi dan otonomi daerah, maka pembangunan daerah diarahkan pada
beberapa
penyelenggaraan
kebijaksanaan
pembangunan
pemerintahan
dan
yang
pembangunan
menggambarkan daerah
serta
perubahan pengelolaan
pembiayaan, melalui penataan kembali kelembagaan pemerintahan dan aparat daerah yang lebih profesional dalam mengemban tugas dan fungsinya, sehingga terwujud penyelenggaraan pembangunan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi pembangunan. Sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah tersebut maka penanganan masalah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat lebih intensif sehingga peran serta masyarakat dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat ditingkatkan guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
1.2 Landasan Hukum Rencana Stratejik (RENSTRA) disusun berdasarkan
UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional, Pancasila sebagai landasan idiil, dan landasan operasional berpedoman kepada : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara ( Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian; 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan; 5. Undang-Undang
Nomor.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.03/MEN/1/2010 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Tahun 2011- 2016.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana strategi (RENSTRA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui prioritas program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi pembangunan Sulawesi Tengah kurun waktu 5 tahun (2011 – 2016), serta menjadi instrumen dalam penyusunan pembangunan tahunan. Renstra-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah
a. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai pembangunan
menengah
lima
tahun
ke
depan
yang
tertuang
dalam
sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2006. b. Memberi Penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan dalam rangka, mewujudkan vis pembangunan lima tahun ke depan. c. Menjadi pedoman
bagi penyusunan kebijakan UMUM APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). d. Penanganan prioritas pembangunan dan program pembangunan e. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang bersumber dari APBDmaupun sumbersumber dana pembangunan lainnya.
1.4 Sistimatika Penulisan BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD B. Susunan Kepegawaian dan Asset yang dikelola
BAB III
-
Susunan Kepegawaian
-
Aset yang dikelola
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD a. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD b. Kondisi yang dinginkan dan Proyeksi ke depan c. Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi E. Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. A. Program dan Kegiatan APBN B. Program dan Kegiatan APBD
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM
LAMPIRAN.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berkut :
1. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fungsi : -
Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
Pemberan
perizinan
dan
pelaksanaan
pelayanan
umum
dibidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian -
Pembinaan
Pelaksanaan
tugas
dibidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian
2. Sekretariat Tugas : Memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fungsi : -
Penyiapan Bahan Penyusunan Program
-
Pengelolaan Urusan Keuangan dan Asset
-
Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga
-
Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
3. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
dibidang
Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Pelatihan Tenaga
-
Kerja Produktivitas. Peyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan dan Penempatan
-
Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Penyiapan bahan Pembinaan
-
/ bimbingan teknis dibidang informasi Pasar
Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Fungsi : -
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Organisasi dan pedidikan Hubungan Industrial
-
Penyiapan
bahan
pelaksanaan
kebijakan
dibidang
pengawasan
Ketenagakerjaan -
Penyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis dibidang Syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek.
5. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
Pembinaan Penyiapan dan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi. Fungsi : -
Penyiapan
bahan
Pengendalian Areal
perumusan
kebijakan
di
bidang
Penyediaan
dan
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan
-
sarana dan Prasarana Penyiapan
-
bahan
pembinaan
/
bimbingan
teknis
dibidang
Fasilitasi
Penempatan Transmigrasi
6. Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha
-
Ekonomi Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan SDM,
-
Kelembagaan Sosial Budaya Pemnyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis di bidang Pengembangan
-
Sarana dan Prasarana Kawasan
7. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
-
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan teknis dinas diatur dan
-
ditetapkan dengan keputusan Sendiri. Berdasarkan Peraturan daerah Propinsi Sulawesi tengah No : 03 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, maka disusunlah Organisasi dan Tatalaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dengan struktur organisasi yang terdiri dari : 1. Sekretaris, membawahi : a. Sub. Bagian Perencanaan Program b. Sub. Bagian Keuangan dan Asset c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi : a. Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas
b. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi : a. Seksi Organisasi dan Pendidikan Hubungan Industrial b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan c. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek 4. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi membawahi : a. Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal b. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana c. Seksi Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 5. Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi membawahi : a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi b. Seksi Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 6. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja UKM membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Daerah membawahi a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Program dan Saran Pelatihan c. Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas 8. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pemberdayaan Transmigrasi a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Program dan Saran Pelatihan c. Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi 9. Unit Pelaksana Teknis Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Program dan Sarana c. Seksi Penyiapan Pemberangkatan, Kelembagaan dan Perlindungan 10. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2
Sumber Daya SKPD
2.1.1 Sumber Daya Manusia Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah didukung sejumlah 265 personil dengan rincian sebagai berikut :
1.
Susunan Kepegawaian/SDM Kondisi kepegawaian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
per 1 Januari 2012 sebagai berikut: Tabel 1: Jumlah Pegawai sesuai Eselon Pegawai
Posisi per 01/12/2011
Eselon II
1 Orang
Eselon III
9 Orang
Eselon IV
25 Orang
Staf
179 Orang
Honorer
84 Orang
Jumlah
264 Orang
Tabel 2 : Susunan Personil Disnakertrans Prop. Sulteng menurut Golongan : Pegawai
Posisi per 01/12/2011
Golongan I
6 Orang
Golongan II
30 Orang
Golongan III
161 Orang
Golongan IV
17 Orang
Jumlah
194 orang
Tabel 3 : Keadaan pegawai menurut Pendidikan pada Disnakertrans Prop. Sulteng
S3
S2
S1
SARJANA MUDA
SLTA
SLTP
SD
-
13
56
22
110
4
9
Tabel 4 Aset Disnakertrans Prop. Sulteng Dalam
mendukung
kegiatan
tugas pekerjaan
Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah
pada
Dinas Tenaga
Kerja
dan
didukung peralatan dan perlengkapan yang
memadai sebagaimana tabel 2.3. -
Kendaraan Bermotor
-
Tanah / Bangunan Gedung
-
Rumah Dinas
-
Peralatan Kantor
-
Kelengkapan Kantor / Rumah Tangga
-
Peralatan Studio / Komunikasi
2.3 Kinerja Pelayanan Dalam kurun waktu 2010-2011 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah
telah
menyelenggarakan
pelayanan
dibidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur dinas untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.1 :
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disnakertrans Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : 1. Belum optimalnya koordinasi antar Dinas Tenaga Kerja dan Instansi Terkait pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. 2. Kurangnya Tenaga Instruktur di BLK/LLK 3. Sarana dan prasaran pelatihan di BLK/LLK kurang memadai. 4. Kurangnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 5. Kurang Pegawai Fungsional Mediator dan Perantara 6. Adanya claim lokasi transmigrasi bagi warga setempat 7. Adanya Warga Transmigrasi yang meninggalkan lokasi 8. Adanya perubahan regulasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya 9. Adanya tumpang tindih kebijakan dari pemerintah pusat 10. Kemampuan pembiayaan pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah yang masih belum optimal 11. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
12. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan pembangunan daerah
Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : 1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembangunan daerah 2. Kebijakan otonomi daerah 3. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri 4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur 5. Tuntutan
masyarakat
terhadap
pembangunan
ketenagakerjaan
ketransmigrasian yang transparan, partispatif dan akuntabel.
dan
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia kerena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan, karena kesempatan kerja tidak hanya mempunyai arti ekonomis, tetapi juga mempunyai arti kemanusiaan, yaitu menumbuhkan harga diri. Ini mempertegas prinsip bahwa setiap upaya pembangunan dalam bidang ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, agar setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2010 mencapai 1.083.944 jiwa dari jumlah angkatan kerja tahun 2011 sebesar 1.154.948 jiwa, tahun 2007 sebesar 1.183.163 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Sulawesi Tengah sebanyak 2.633.420 jiwa, tahun 2011 sebanyak 2. 396.224 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk usia kerja selama 2 tahun terakhir hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jika dirinci menurut jenis kelamin pada tahun 2010, maka 732.500 adalah laki-laki sedangkan selebihnya sebanyak 422.488 adalah perempuan, tahun 2011 jumlah lakilaki 740.624 sedangkan perempuan 422.539. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2010 sebesar 69,22 persen dan TPAK tahun 2011 adalah sebesar 73,31 persen, TPAK penduduk laki-laki
jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perempuan
sekitar 87,39 persen berbanding sekitar 51,66 persen yang berarti TPAK laki-laki jauh lebih besar dari
pada TPAK perempuan. Lebih besarnya TPAK laki-laki dari TPAK
perempuan sejalan dengan keadaan angkatan kerja yang disebabkan antara lain karena laki-laki fungsinya sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Hingga tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Tengah adalah sebesar 4,61 persen, tahun 2011 sebesar 4,27 persen, yang berarti mengalami penurunan dan dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2010 TPT penduduk perempuan 15,79 persen jauh lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk laki-laki yaitu 3,96 persen. Program Transmigrasi di Sulawesi Tengah dari akhir tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010 telah berhasil menempatkan 2.220 KK atau 9.353 jiwa yang tersebar di 19 UPT dan telah diserahkan pembinaan 3 UPT, sehingga penyelenggaraan Transmigrasi di Sulawesi Tengah telah membentuk 3 desa baru. Dengan demikian melalui program Transmigrasi berbagai dampak positif bagi pembangunan daerah Sulawesi Tengah telah
dirasakan manfaatnya, diantaranya pada berbagai kawasan terpencil yang sangat sulit dijangkau, saat ini bahkan telah berubah menjadi kantong-kantong produksi hasil-hasil pertanian terutama tanaman pangan yang menunjang dan mempercepat Propinsi Sulawesi Tengah mencapai tahap - tahap swasembada pangan antara lain Kawasan Parigi, Ongka, Toili, Bunta, Poso Pesisir, Sausu, Lalundu dan lokasi-lokasi lainnya. Keberhasilan lainnya adalah dengan terbentuknya berbagai poros ruas jalan menuju kawasan terpencil selama ini, terutama ruas jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Propinsi
Sulawesi
Tengah
dengan
propinsi
lain
se-Sulawesi.
Dan
yang
paling
menggembirakan adalah dengan semakin meningkatknya kegiatan perekonomian para transmigran dan penduduk setempat sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Oleh karena itu program penyelenggaraan Transmigrasi di Sulawesi Tengah dimasa mendatang sesuai kondisi dan tingkat perkembangan terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional terutama dengan terwujudnya berbagai pola usaha diversifikasi penyelenggaraan Transmigrasi karena saat ini telah mulai terasa adanya keterbatasan terhadap penyediaan lahan dalam jumlah yang luas.
Namun Program Transmigrasi yang diselenggarakan di
Sulawesi Tengah tidaklah selamanya berjalan mulus sesuai dengan rencana tetapi bahkan sering mengalami berbagai hambatan seperti faktor cuaca, faktor alam dll. Walaupun sering mengalami hambatan bukanlah berarti penyelenggaraan transmigrasi di
Sulawesi
Tengah akan terhenti, tetapi hambatan-hambatan yang timbul itu
diupayakan semaksimal mungkin penanganannya dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
Kenyataan menunjukkan bahwa setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi
sejak tahun 1997 kawasan Transmigrasi merupakan daerah yang tidak terlalu merasakan hal tersebut terutama kawasan transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tengah. Namun diakui bahwa beberapa desa-desa bentukan program Transmigrasi masih belum berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana yang diharapkan. Kondisi kehidupan transmigran pada saat ini sebagian
besar belum mencapai tingkat
kesejahteraan, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial budaya. Tingkat pendapatan transmigran pada umumnya masih belum mencapai sasaran yang diinginkan terutama disebabkan karena komoditi yang dihasilkan tidak terserap habis oleh pasar lokal, transportasi
yang belum mendukung menyebabkan pedagang
pengumpul enggan memasuki lokasi transmigrasi, transmigran tidak bisa membaca keinginan pasar, proses pengolahan tidak sempurna, adaptasi sosial dengan penduduk setempat belum sesuai yang diharapkan hal ini menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dan berpotensi sebagai pemicu konflik, dll. Dari gambaran kondisi seperti diatas, nampak bahwa kawasan transmigrasi yang dibangun belum semuanya mampu tumbuh dan berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi baru sesuai dengan yang diharapkan.
Memasuki
pembangunan
tahun
2011-2016,
pembangunan
di
bidang
ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai Isu-isu , antara lain: 1) Tingginya tingkat pengangguran; 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial. Di bidang ketransmigrasian, isu-isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah: 1) Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas; 2) Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan; 3) Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi; 4) Kurang terciptanya sistem kota-kota; 5) Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain; 6) Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 adalah: ”Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Tahun 2020”. Sejajar dengan provinsi maju dalam arti bahwa harapan ke depan sarana dan prasarana pendukung (infrastruktur), peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan provinsi lain sehingga mengurangi ketimpangan pembangunan di segala bidang dengan daerah lain, sejajar dalam kualitas sumberdaya
manusia dengan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Dalam mencapai kesetaraan pembangunan dengan provinsi lain maka diperlukan suatu langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan yang berbasis agribisnis dan kelautan sehingga kegiatan disemua sektor dapat lebih terkoordinasi antara kegiatan hulu sampai kegiatan hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. Mengedepankan pengembangan agribisnis dan kelautan dalam visi tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini masih dapat dikatakan sebagai provinsi yang berbasis pertanian dimana sekitar 39 persen PDRB nya merupakan kontribusi sektor pertanian, sekitar 59 persen penduduk usia kerja berprofesi sebagai petani, sebagian besar Rumah Tangga Miskin berasal dari sektor pertanian dan berbagai indikator sektor pertanian yang ada, hanya lima indikator yang masuk 10 besar dari 33 provinsi di Indonesia, sementara kelautan dikedepankan karena masih begitu banyak sumberdaya kelautan (yang non agribisnis) hingga saat ini belum dikelola secara optimal. Visi tersebut dikedepankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai Visi yang secara eksplisit tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Tengah 2005-2025 yaitu “Sulawesi Tengah yang
maju,
mandiri, sejahtera
dan berkeadilan”. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk
mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi
kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan
kehidupan
kesejahteraan masyarakat.
masyarakat
yang
akhirnya
akan
meningkatkan
Untuk itu, Misi Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan
sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur; 4. Percepatan reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM. 5. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.
Kekuatan pelaksanaan pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sbb : a.
Meningkatnya tingkat partisipasi Angkatan Kerja di Propinsi Sulawesi Tengah.
b.
Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan melaju selama lima tahun kedepan.
c.
Struktur kesempatan kerja di Sulawesi Tengah masih terkonsentrasi di sektor pertanian.
d.
Meningkatnya jumlah pencari kerja terdidik .
e.
Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, aman, mantap dan dinamis bagi pelaku proses produksi barang dan jasa (pemerintah, pengusaha dan pekerja).
f.
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
g.
Adanya kebijaksanaan pusat dalam pengalokasian anggaran dana perimbangan yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan program nasional yang ada di daerah (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan).
h.
Berubahnya transmigrasi
kebijaksanaan dari
pelaksanaan
sentralistik
dengan
pengerahan
mengejar
target
pembangunan dan
sektoral
ke
desentralisasi dengan sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang telah memberikan peluang dan kesempatan yang cukup besar kepada penduduk setempat untuk ikut program transmigrasi. i.
Berhasilnya pemegang
pembangunan andil
dalam
transmigrasi
pembangunan
selama Sulawesi
ini
sebagai
Tengah
salah
sehingga
satu dapat
setingkat dengan propinsi lainnya di Indonesia terutama dari sektor pertanian, perkebunan dan membuka isolasi sarana perhubungan ke kawasan-kawasan terpencil.
Kelemahan pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mungkin menghambat dapat muncul pada setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan antara lain : a. Belum sepenuhnya peraturan Ketenaga Kerjaan yang ada dilaksanakan oleh pengusaha, pekerja
, dinas dan instansi, disisi lain sebagian peraturan
perundang-undangan yang ada perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. b. Orientasi pelaksanaan Program peningkatan kwalitas dan produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan lembaga latihan kerja ( LLK ) dan lembaga latihan swasta
( LLS ) masih terpaku pada target yang seharusnya berorientasi pada
kebutuhan pasar.
c. Pemberdayaan
kelembagaan
pengupahan, jaminan sosial
hubungan
industrial,
syarat-syarat
kerja,
dan penyelesaian perselisihan serta pemutusan
hubungan kerja belum optimal. d. Jumlah penganggur dan setengah penganggur di Sulawesi Tengah cukup besar yang tidak mempunyai keterampilan yang memadai. e. Tingginya angka jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. f.
Tersedianya hasil penelitian dan perencanaan teknis pada beberapa lokasi transmigrasi yang belum dimanfaatkan
g. Persepsi negatif dari sebagian masyarakat tentang pembangunan transmigrasi (jawanisasi, pemindahan kemiskinan, pengrusakan lingkungan dll). h. Penyediaan lahan transmigrasi yang sudah tersedia, sering mengalami masalah (terjadi klaim dari penduduk setempat) dan kondisi lahan di Sulawesi Tengah di dominasi oleh Kawasan Hutan. i.
Ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan yang masih kurang memadai
j.
Pencapaian pendapatan rata-rata setiap KK transmigran masih rendah, karena jenis komoditi yang diusahakan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
k. Partisipasi swasta belum seperti yang diharapkan. l.
Koordinasi dengan lintas sektor dan instansi terkait belum berjalan seperti yang diharapkan.
m. Pola hidup warga transmigrasi yang masih kurang memperhatikan faktor lingkungan hidup. n. Adanya Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang ditempatkan di UPT – UPT tidak selamanya menetap / tinggal. o. Kurangnya informasi dan sosialisasi masalah ketransmigrasian.
Peluang pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sulawesi Tengah yaitu : a.
Dengan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah diberi peluang dan tanggungjawab secara mandiri untuk melaksanakan tugas pembangunan di daerahnya tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Namun demikian kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi tetap mempunyai ketergantungan dengan pihak lain terutama swasta dan masyarakat.
b.
Tingginya proporsi PDRB Sekunder diharapkan menjadi potensi meningkatnya penyerapan tenaga kerja terutama kelompok angkatan kerja.
c.
Peluang investasi di daerah Sulawesi Tengah masih cukup besar karena kekayaan alam, potensi ekonomi masih cukup banyak dan lahan yang tersedia cukup luas.
d.
Ketersediaan areal di sepanjang jalan Trans-Sulawesi yang sangat efektif untuk pengembangan perkebunan, hortikultura (yang berbasis agribisnis).
e.
Masih
banyaknya
kawasan-kawasan
terpencil
dan
strategis
untuk
dikembangkan sesuai daya dukung alam dan keunggulan komparatif. f.
Terbukanya kesempatan investasi melalui berbagai sistim kredit yang ada di bidang agribisnis.
g.
Diundangkannya UU No. 15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian yang memberi peluang terhadap penataan persebaran penduduk serta memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat yang lulus seleksi untuk berpindah dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi maupun lokasi permukiman transmigrasi.
Tantangan pada pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu : a. Infrastruktur yang belum memadai sehingga investor kurang berminat ke Sulawesi Tengah. b. Kualitas dan produktivitas masih rendah. c. Penyerapan Tenaga Kerja masih didominasi pada sektor Pertanian. d. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja tentang pelaksanaan/pemenuhan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Peraturan Perusahaan (PP) , Koperasi Karyawan,
Perlindungan
Tenaga
Kerja
menyangkut
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3) dan lain-lain. e.
Dampak kebebasan berserikat bagi pengusaha dan pekerja ditempat kerja.
f.
Perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
g.
Meningkatnya kasus PHI/PHK, pemogokan dan unjuk rasa.
h.
Masih banyaknya pengusaha membayar upah dibawah UMP yang berlaku.
i.
Kesejahteraan pekerja relatif rendah.
j.
Adanya ratifikasi dan konvensi ILO.
k.
Pengembangan agribisnis, agroindustri dan pemasaran hasil.
l.
Terbukanya pasar bebas terhadap hasil-hasil produksi baik lokal, regional maupun global.
m. Memasyarakatkan pembangunan transmigrasi. n.
Peningkatan kualitas transmigran.
o.
Menjadikan
permukiman
pembangunan daerah.
transmigrasi
sebagai
motor
penggerak
dalam
Tabel 3.1. Matriks SWOT VARIABEL
KEKUATAN
KELEMAHAN ( W )
(S)
STRATEGI ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
1. Meningkatnya partisipasi
1.
angkatan kerja
Tenaga Kerja dan
2. Meningkatnya Perlindungan
Transmigrasi belum
Tenaga Kerja Jamsostek. 3. Dukungan anggaran APBN dan
Kualitas aparatur Dinas
memadai 2.
APBD.
Kurangnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
4. Loyalitas aparatur untuk
yang mendukung di
mencapai terwujudnya visi dan misi Bappeda Provinsi
kabupaten / Kota. 3.
Sulawesi Tengah 5. Kreativitas aparatur dalam
Sistem informasi pencari kerja belum memadai
4.
Belum optimalnya
mengemban tugas dan
koordinasi dalam
tanggungjawabnya
perencanaan sehingga
6. Sarana dan prasarana serta
sistem pengendalian,
lingkungan kerja yang
monitoring dan evaluasi
memadai
belum berjalan maksimal
7. Alokasi anggaran yang
5.
memadai
Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat
6.
Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
STRATEGI
PELUANG (O )
MENGGUNAKAN
STRATEGI
KEKUATAN UNTUK
MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK
MEMANFAATKAN PELUANG
MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
(S.O) 1.
Dukungan Kepala Daerah dan DPRD
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta
1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
provinsi terhadap
pihak swasta dalam
dalam melaksanakan tugas
Disnakertrans
menanamkan modalnya untuk
dilapangan
dalam
menyerap tenaga kerja.
melaksanakan
2.
pembangunan
loyalitas aparatur untuk
daerah
menjalin kerjasama dan
Tingginya proporsi
jejaring dengan lembaga
PDRB sekuder
terkait baik di dalam maupun
menjadi potensi
di luar negeri
meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja. 3.
Peluang Investasi di daerah Sulawesi Tengah cukup menjanjikan
4.
Masih banyak kawasan terpencil dan strategis untuk dikembangkan sesuai dengan daya dukung alam dan komparatif.
5.
Terbuka kesempatan investasi melalui berbagai sistim kredit yang ada di bidang agribisnis
6.
2. Memanfaatkan kreativitas dan
Memberi peluang terhadapa penataan persebaran bagi masyrakat yang lulus seleksi u ntuk berpindah dan menetap di wilayah permukiman transmigrasi
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat
STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK
ANCAMAN ( T )
MENCEGAH/MENGAT ASI ANCAMAN (S.T)
1. Infrastruktur yang belum memadai
Meningkatkan koordinasi,
KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATAS I ANCAMAN ( W.T ) 1. Meningkatkan hubungan
antara pengusaha pekerja
anatara pengusaha, pekerja,
sehingga investor
sehinga tidak saling
dan pemerintah.
kurang berminat ke
merugikan.
Sulawesi Tengah 2. Kualitas dan produktivitas masih rendah 3. Kurangnya kesadaran para pengusaha dan pekerja untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan untuk perlindungan tenaga kerja seperti KKB, PP dan K3 4. Dampak kebebasan berserikat di tempat kerja. 5. Kesejahteraan para pekerja yang masih rendah. 6. Pemasaran hasil agribisnis agroindustri sangat terbatas. 7.
1.
STRATEGI MENGURANGI
2.
2. Mendorong pembentukan
Meningkatkan peran aktif
Serikat pekerja, serikat
pegawai pengawas, Mediator,
buruh disetiap perusahaan
pegawai perantara.
sebagai wakil dari pekerja.
3.3
Telaahan Rencana Strategis K /L dan Renstra Tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut telah dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang mempunyai fokus terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi angkatan kerja.
Dalam
rangka itu, akan dilaksanakan berbagai kebijakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai sektor lapangan usaha untuk mengurangi jumlah pengangguran. Kebijakan tersebut menyangkut : Pertama, Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dalam upaya menanggulangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui kebijakan makro, regional dan sektoral. Kedua, Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kebijakan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kompetensi kerja dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Program pengembangan pelatihan diarahkan pada pelatihan yang flesibel dan sesuai dengan standar internasional, responsif, dapat memenuhi kebutuhan industrialiasasi ; pelatihan yang berbasis komunitas. Ketiga, Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Kebijakan
ini
bertujuan
untuk
mewujdukan
ketenangan
bekerja
dan
berusaha, sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja, dan pengusaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Keempat, Kebijakan Ketransmigrasian Menghadapi besarnya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu sebab
besarnya
jumlah
penduduk
miskin
terutama
di
perdesaan,
maka
pembangunan transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan, sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia Untuk dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik untuk mengisi kesempatan kerja baik didalam maupun diluar negeri diperlukan tenaga kerja yang kompeten.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
pemerintah
telah
membangun
infrastruktur
ketenagakerjaan
yaitu
mencakup
kelembagaan pelatihan kerja, lembaga sertifikasi, tenaga kerja, serta lembaga
penempatan tenaga kerja. Ketiga infrastruktur yang berada disetiap daerah tersebut perlu didayagunakan dan dioptimalkan fungsinya, sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam mengisi perluasan kesempatan kerja disetiap daerah. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja harus dapat diakses oleh seluruh lembaga penempatan yang ada melalui optimaliasasi fungsi informasi pasar kerja yang sekaligus sebagai informasi bagi lembaga pelatihan kerja dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran RTR
Pulau
Sulawesi
dalam
RTRW
Sulawesi
Tengah
yaitu:
(a)
Memadukan
pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Sulawesi, (b)
Mengarahkan
penyusunan
RTRW
provinsi,
(c)
Mensinergikan
program
pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat, (d) Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi. Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan dilaksanakan
5
Kota
Terpadu
Kabupaten
Mandiri
Propnsi
(KTM)
Sulawesi
merupakan Tengah
untuk
program
yang
mempercepat
pertumbuhan kota didaerah perbatasan sehingga dapat yang mempercepat pembangunan dikawasan tersebut. 2. Program Pembangunan Transmigrasi yang dilaksanakan dibeberapa Kabupaten telah dilakukan inventarisasi dengan instansi terkait, untuk menghindari adanya tumpang tindi lahan warga dan telah dilakukan kajian lingkungan. 3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan kebijakan pemerintah Sulawesi Tengah bahwa pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih dibutuhkan keberadaannya di daerah ini dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dimana di dalam setiap pelaksanaan pembangunan perlu memperhatin : 1. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri; 3. Pengelolaan
iklim
kerja
yang
kondusif melalui
hubungan industrial
yang
harmonis; 4. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum; 5. Mengembangkan dan
memanfaatkan
potensi
sumberdaya alam perdesaan
terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan 6. Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan
dan
penempatan
penduduk
untuk
memenuhi
kebutuhan
sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi; 7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi; 8. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administratif, pengawasan fungsional, sumberdaya, serta peningkatan fungsi penelitian, pengembangan dan pengelolaan data dan informasi.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi SKPD
Visi Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah melalui otonomi daerah, maka pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dilaksanakan dengan visi :
“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu pembangunan lima tahun mendatang sebagai berikut :
1. Meningkatkan
kompetensi
dan
produktivitas
tenaga
kerja
dan
masyarakat
transmigrasi; 2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri; 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; 4. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan; 5. Membangun
kawasan
serta
memfasilitasi
perpindahan
dan
penempatan
transmigrasi; 6. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi; 7. Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja, dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah: 1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru; 2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja; 3. Menciptakan
hubungan
industrial
yang
harmonis
dan
meningkatnya
peran
kelembagaan hubungan industrial; 4. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia; 5. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak; 6. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru; 7. Mewujudkan good governance di lingkungan Disnakertrans Tenaga Kerja dan Transmigrasi, efektivitas pengawasan kinerja, memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik.
Sasaran Pembangunan di
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilakukan untuk
mencapai sasaran antara lain : 1. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebanyak; 2. Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja (bursa kerja) di Kab/Kota, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak ; 3. Terbentuknya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit di perusahaan serta LKS Tripartit di kab/kota; 4. Terselenggaranya pelaksanaan Jaminan sosial Tenaga Kerja. 5. Teselenggaranya penempatan tenaga kerja yang ditempatkan 6.
Terselenggaranya
pembinaan
dan
pengawasan
dalam
rangka
peningkatan
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan; 7. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran;
8. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi di permukiman transmigrasi serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan baru; 9. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai acuan perumusan kebijakan, serta meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk kebijakan dan pelayanan informasi. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD No.
Tujuan
Indikator
Sasaran
Target Kinerja saran pada tahun ke
Sasaran 1
1.
2
3
4
5
Menyediakan
Terlaksananya
Tersedianya
892
1.209
1.362
1.847
2.292
tenaga
pelatihan berbasis
tenaga kerja
org
org
org
org
org
yang
kompetensi
terampil
kompoten,
berbasis
yang
masyarakat
bersaing
Meningkatkan
Terciptanya
Terserapnya
4.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Penempatan
pelayanan
tenaga kerja
org
org
org
org
org
Tenaga
penempatan
pada
tenaga kerja dan
lapangan
dan
fasilitasi
pekerjaan
penciptaan
penempatan
yang
lapangan
tenaga kerja
tersedia
Menciptakan
Terbentuknya
Terciptanya
2.000
3.000
3.500
4.000
5.000
Hubungan
lembaga
keharmonisa
org
org
org
org
org
industrial yang
kerjasama Bipartit
n pengusaha
harmonis dan
dan LKS Tripartit
dan pekerja
meningkatkan
dan
peran
terselenggaranya
kelembagaan
pelaksanaan
hubungan
jamsostek
90 %
92 %
95 %
95 %
97 %
kerja
produktif
dan
dan
dapat
berdaya saing
yang
Kerja efektif
kerja
industrial Menciptakan
Terselenggaranya
Terciptanya
pengawasan
pembinaan
dan
kenyamanan
ketenagakerja
pengawasan dalam
bekerja dan
an
secara
mandiri
tidak
rangka
serta
peningkatan
menghindari
memihak,
penerapan
professional
manajemen
sistim
kecelakaan kerja
keselamatan
dan
kesehatan kerja
di
tempat kerja zero Accident
Mengembangk
Terbangunnya
Tersedianya
900
900
900
900
900
an
wilyah
fasilitas
KK
KK
KK
KK
KK
transmigrasi
pengembangan
permukiman
yang menjadi
transmigrasi
tempat tinggal
lokasi pemukiman
transmigrasi
layak
transmigrasi serta
dilokasi
terfasilitasinya
transmigrasi
9 UPT
9 UPT
9 UPT
9 UPT
9 UPT
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
kawasan
perpindahan
dan
dan
penempatan
bagi
yang
warga
layak
huni
keluarga transmigran Mengembangk
Terpenuhinya
Meningkatny
an
kebutuhan
masyarakat
dan
transmigrasi
sumberdaya
yang mandiri
manusia
dan kawasan
kelembagaan
transmigrasi
transmigrasi serta
sebagai pusat
berkembangnya
pertumbuhan
kawasan
baru
transmigrasi
dasar
kapasitas
pendapatan warga
dan
sebagai
a
transmigrasi
embrio
pusat pertumbuhan baru. Mewujudkan
Terciptanya
good
tatakelola
governance di
efektif, transparan,
administrasi,
lingkungan
akuntabel
dan
transparan
Disnakertrans,
bersih
KKN
dan
efektivitas
serta
dari
Terciptanya yang
tertib
akuntabel.
serta
meningkatnya
menyediakan
ketersediaan
data dan
dan
informasi
informasi
untuk
kebijakan
kebijakan dan
dan
pelayanan
informasi
publik
data
publik
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam rangka mencapai sasaran, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah: a. Penetapan Kebijakan dan Peraturan Disnakertrans akan menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian.
Peraturan
pelaksanaan
dari
Undang-Undang dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan ditetapkan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan
dalam
rangka
memenuhi
Standar
Pelayanan
Minimal
bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. b. Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Disnakertrans akan menjalin kerjasama dengan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat (stakeholders). Koordinasi
dengan
memadukan
(mengintegrasikan),
menyerasikan
dan
menyelaraskan berbagai stakeholders yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran menjadi prioritas utama. c. Fasilitasi Program dan Pendampingan Dalam
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian, Disnakertrans memfasilitasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan
sampai
dengan
pelaksanaan
program,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan. Disnakertrans akan memberikan kegiatan pendampingan melalui pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Program-program pendampingan diantaranya adalah
pemberdayaan masyarakat, pengembangan
ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong peran serta aktif masyarakat (participatory process). d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Kelembagaan Disnakertrans Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disesuaikan dengan
kebutuhan.
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dilakukan
melalui
peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) sehingga kapasitas kelembagaan dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi. 5. Meningkatkan Kualitas Penerapan Good Governance Penyelenggaraan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan dilaksanakan sejalan dengan prinsip Good Governance. Penyelenggaraan ini akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opini pelaporan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 6. Pengarusutamaan Gender Dalam
dinamika
hak
asasi
manusia,
pengarustamaan
gender
(PUG)
adalah
merupakan wawasan salah satu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian gender ke dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran baik di tingkat pusat dan daerah sehingga pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Disnakertrans akan melanjutkan upaya penerapan pengarustamaan gender secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Sebagai upaya untuk menjamin agar visi, misi, dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjan dan ketransmigrasian berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, maka Disnakertrans melaksanakan pengendalian dan pengawasan, melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 8. Monitoring dan Evaluasi Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Disnakertrans, serta tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan dan strategi yang dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka diperlukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF
A.
Program dan Kegiatan APBN Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012-2016 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis.: 1. Program Penempatan dan Perluasan kesempatan Kerja 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenaga Kerjaan 4. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Penyelenggaraan
transmigrasi
diarahkan
sebagai
alternatif
dalam
mengurangi
kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan
yang
akan
dilakukan
untuk
mencapai
tujuan
pembangunan
ketransmigrasian adalah: 1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Sedangkan kebijakan untuk mendukung 6 program Prioritas teknis Nasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah melalui APBD sebanyak 4 Program teknis dan 7 program pendukung sebaga berikut : Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui: a) Jumlah penempatan tenaga kerja; b) Jumlah lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.
Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diukur dari: a) Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek; b) Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator; c) Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk; d) Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibentuk; e) Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan; f) Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan. Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di tempat kerja, yang diukur dari: a) Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); b) Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi; c) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; d) Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan; e) Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, yang diukur melalui: a) Jumlah standar kompetensi dan program pelatihan yang disusun; b) Jumlah lembaga pelatihan dan produktivitas yang dikembangkan; c) Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri; d) Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya; e) Jumlah tenaga kerja dan transmigran yang dilatih; f) Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang ditingkatkan produktivitasnya.
Penyelenggaraan
transmigrasi
diarahkan
sebagai
alternatif
dalam
mengurangi
kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: 1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2.
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan transmigrasi Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya permukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari:
a) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi yang dibangun; b) Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya di Kawasan Transmigrasi
serta
jumlah
penduduk
setempat
yang
ditata
terintegrasi
dengan
penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi; c)
Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.
Indikator
Kinerja
Transmigrasi
Program
adalah
Pengembangan
berkembangnya
Masyarakat
masyarakat
dan
Transmigrasi kawasan
dan
Kawasan
transmigrasi
yang
terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari: a) Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi; b) Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi; c) Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri; d) Jumlah kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru;
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISNAKERTRANS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan
indikator
kinerja
Disnakertrans
untuk
memberikan
gambaran
ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri, Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran
capaian
berfungsinya
indikator
keluaran
kinerja
kegiatan
program
jangka
(outcomes/hasil)
menengah
dan
yang
mencerminkan
indikator
kegiatan
(output/keluaran). Penetapan
indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur
kinerja atau keberhasilan SKPD, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Disnakertrans kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) disnakertrans Provinsi itu sendiri,
karena itu penetapan indikator kinerja
merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2016. Kebijakan Umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2012, misi kedua Peningkatan pertumbuhan ekonomi
melalui
pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan,
misi
ketiga
peningkatan
pembangunan infrastruktur dan ke empat Percepatan Reformasi Birokrasi, Penegakkan Hukum dan HAM menetapkan sasaran yang hendak di capai oleh Disnakertrans Propinsi Sulawesi Tengah adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan strategi Meningkatkan sinergitas pembangunan daerah, dengan arah kebijakan :(1.) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai; (2.) Mendorong terciptanya
kesempatan
kerja
seluas-luasnya
dan
merata
dalam
sektor-sektor
pembangunan; (3.) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja; (4.) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; (5.)
Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; (6.) Meningkatkan
kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; (7.) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (8.) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; (9.)
Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.
Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: (1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta
fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk
memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi.
(2.)
Pembinaan
dan
pemberdayaan
masyarakat
transmigrasi
dan
pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2011 – 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB VII
PENUTUP
Revisi Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 -
2016
disusun sebagai
acuan dan pedoman
dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Penyusunan Rencana Stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja).
Selanjutnya kepada seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk senantiasa mengerahkan segenap daya upaya dan kepeduliannya dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Stratejik ini. Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten / Kota se-Sulawesi Tengah adanya pensinergian program sehingga apa yang disajikan dalam Rencana Sratejik ini dapat terealisir. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya bagi kita semua. Amin.
Palu,
Februari 2012
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
YUSRAN LALUSU, SH, MM Pembina Utama Madya
NIP. 19610404 198903 1 010
