PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
PENDAHULUAN 1. Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga hidupnya akan lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun kenyataannya, keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak WNI mencari pekerjaan di luar negeri. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang bekerja di LN mempunyai sisi positif yaitu mengurangi pengangguran, namun juga mempunyai sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik pada pra, masa dan purna penempatan, dengan demikian perlu dilakukan pengaturan melalui perundang-undangan
2. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan program yang multi dimensi dan berkaitan dengan banyak aspek, keterkaitan tersebut tidak hanya menyangkut pendidikan, keterampilan, sikap perilaku akan tetapi berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. 2. Kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa prapenempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai kembali ke tanah air di daerah asal TKI
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan oleh Pemerintah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati.
12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati. 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI. 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal. 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjantuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012. 17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22/ Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
KONDISI TENAGA KERJA TAHUN 2014 Jumlah Penduduk 34,67 juta Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 th keatas) 25.181.967
Angkatan Kerja 2013) 17.524.022
Bekerja 16.469.960
PENGANGGUR 1.054.062
Sumber data : Sakernas BPS Agustus 2014
Angkatan Kerja (2014) 17.547.026
Bekerja 16.550.682
Penganggur 996.344 SD SMP SMA D1-D3 S1
339.713 (34,11) 262.746 (26,38) 354.999 (35,63) 14.660 (1,48) 26.226 (2,64)
Kondisi Umum Ketenagakerjaan Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak Di Jawa Tengah Tahun Agustus 2012 – Agustus 2014 URAIAN
Agt 2013
Agt 2014
16,132,890
16,469,960
16,550,682
962,141
1,054,062
996,344
17,095,031
17,524,022
17,547,026
1,730,000
1,526,997
1,949,253
4,040,000
4,436,765
4,361,129
Lain-lain
1,070,000
1,394,044
1,324,559
Total
6,840,000
7,357,786
7,634,941
23,935,031
24,881,808
25,181,967
71.43
70.43
69.68
5.63
6.01
5.68
1,589,040
1,485,193
1,185,343
Bekerja Angkatan Kerja PENGANGGURAN Total Sekolah Bukan Angkatan Mengurus RT Kerja
Agt 2012
Total Penduduk 15 Th Ke Atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % Setengah Penganggur
SDM JAWA TENGAH •
Kualitas SDM, Angkatan Kerja Sangat Rendah (Hampir 60,49% dari Angkatan Kerja adalah berpendidikan SMP kebawah).
•
Tingkat Kompetensi Penganggur tidak dapat memenuhi lowongan pekerjaan sesuai kriteria kebutuhan pasar kerja (rata-rata hanya terserap 30 % dari lowongan yang ada di dalam negeri).
•
Lowongan pekerjaan di luar negeri banyak diisi oleh pekerja pada sektor domestik worker (woman worker, house maid, caretaker atau PLRT).
•
Bekerja ke LN bagi sebagian warga Jateng merupakan pilihan utama.
•
Budaya, adat istiadat, perilaku dan etos kerja yang dimiliki warga jateng diminati user di LN.
Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pengangguran
Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja
Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang
Kebutuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Terdidik dan Penyediaan Tenaga Terdidik Tidak Seimbang
Kondisi ekonomi makro dalam skala global/internasional
Tabel Penempatan TKI asal Jawa Tengah Penempatan Seluruh Negara Tujuan
Penempatan Hongkong
Tahun Formal
Informal
Jumlah
Formal
Informal
Jumlah
2011
77,641
46,199
123,840
954
16,089
17,043
2012
59,821
55,704
115,525
696
13,843
14,539
2013
56,883
49,119
106,002
580
12,865
13,445
2014
51,158
41,445
92,603
978
11,144
12,122
2015 s/d 15 Maret
7,282
3,908
11,190
205
920
1,125
Timbul kedekatan antar TKI Tumbuhnya komunitas keagamaan (pengajian) dan seminar
TUJUAN FAVORIT TKI Faktor : Adanya Peraturan Pemerintah tentang Buruh Migran Kontrak Kerja Standar untuk seluruh Buruh Migran Tingkat Upah Tinggi
DAMPAK
Mudah saling mempengaruhi dalam hal negatif, misal : Lesbianisme Biasanya menimpa TKI dengan latar belakang agama yang tidak kuat, bermasalah dengan keluarga dan bekal ilmu kurang sehingga cenderung hanya mengikuti trend
Rekapitulasi Kasus TKI di Hongkong 2011 Asal TKI Kabupaten Sragen (1 orang)
Keterangan TKI meninggal dunia. Hak-hak diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kabupaten Wonosobo Kasus narkoba. Terancam hukuman mati. (1 orang)
2012 Asal TKI
Keterangan
Kabupaten Brebes (1 orang)
TKI meninggal dunia.
Kabupaten Kendal (1 orang)
TKI sakit. Keluarga minta dipulangkan.
Kabupaten Cilacap (1 orang)
TKI meninggal dunia. Jenazah sudah dimakamkan. Hak-hak sedang diupayakan.
Lanjutan… 2013 Asal TKI
Keterangan
Kabupaten Wonosobo TKI meninggal dunia. Hak-hak sedang diupayakan. (1 orang) Kabupaten Kendal (1 orang)
Mengalami penganiayaan/tindak pidana kekerasan. Sudah dipulangkan dan masih membutuhkan perawatan.
2014 Asal TKI
Keterangan
Kabupaten Boyolali (1 orang)
TKI meninggal dunia karena sakit. Sudah dimakamkan di daerah asal. Hak-hak sedang diupayakan.
Kabupaten Semarang (1 orang)
TKI pulang sebelum habis masa kontrak. Bekerja selama 9 bulan.
Untuk mencegah terjadinya permasalahan pada saat ditempatkan di negara tujuan, Calon TKI harus memiliki 4 SIAP, yaitu :
1. 2. 3. 4.
SIAP Fisik dan Mental. SIAP Bahasa dan Ketrampilan SIAP Dokumen yang diperlukan selama bekerja SIAP Pengetahuan yang cukup mengenai negara
penempatan, baik budaya, hukum maupun alamat dan nomor-nomor telpon penting terutama perwakilan RI di negara penempatan 14
ZERO TKI PLRT TAHUN 2017 Roadmap tahun 2017 adalah sebuah program jangka panjang yang digagas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai upaya perbaikan kualitas kompetensi kerja masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kemenakertrans RI menargetkan penempatan TKI sektor domestik worker yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) bisa sampai ke titik zero (tidak ada pengiriman).
MELARANG PEREMPUAN BEKERJA DI LUAR NEGERI SEBAGAI PRT MIGRAN KARENA MERUPAKAN SUMBER MASALAH DAN MERENDAHKAN MARTABAT BANGSA
Dalam Roadmap tahun 2017, TKI domestic worker yang bekerja di luar negeri harus berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu :
• house keeper (pengurus rumah tangga); • cooker (tukang masak); • baby sitter (pengasuh bayi / anak); • caregiver (perawat jompo). Tidak lagi bekerja sebagai domestic worker yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apabila sangat terpaksa bekerja di luar negeri sektor domestic, maka pilihannya adalah negara-negara penempatan harus mengakui sebagai pekerja dengan jabatan dan profesi tertentu dengan memiliki hak-hak normatif seperti hak jam kerja, hak libur, hak pendapatan sesuai stándar minimal, stándar upah atau asuransi jaminan sosial seperti pekerja formal lainnya.
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TKI DI LUAR NEGERI UNTUK PEKERJAAN DOMESTIK
Kontrak Kerja harus memuat : uraian jabatan, uraian tugas, persyaratan TKI sesuai standar kompetensi setiap jabatan 7 (TUJUH) JABATAN, TERDIRI DARI : 1. PENGURUS RUMAH TANGGA (HOUSEKEEPER) 2. PENJAGA BAYI (BABY SITTER) 3. TUKANG MASAK (FAMILY COOK) 4. PENGURUS LANSIA (CARETAKER) 5. SUPIR KELUARGA (FAMILY DRIVER) 6. TUKANG KEBUN (GARDENER) 7. PENJAGA ANAK (CHILD CARE WORKER)
Sesuai dengan kode ISCO (International Standard Classification of Occupatioan) diakui internasional
UPAYA PERLINDUNGAN TKI DI JAWA TENGAH Dibentuk Unit Satu Pintu Pelayanan Penempatan TKI asal Prov. Jawa Tengah Pergub Nomor 40 Tahun 2006 (gagal) Penyusunan Perda Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2015) Beberapa daerah kab/kota yang telah memiliki Perda antara lain Kab.kendal, Kab.Brebes, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, dll. Peningkatan NET WORKKING Kemenaker RI, BNP2TKI, BP3TKI, Dinakertransduk Prov Jateng, Dinas Kab/Kota, PPTKIS/Cabang PPTKIS dan Asosiasi PPTKIS. Moratorium Pendirian Kantor Cabang PPTKIS
Dalam rangka MENGURANGI JUMLAH TKI SEKTOR DOMESTIC WORKERS SERTA MEMBERDAYAKAN TKI PURNA yang telah kembali dari negara penempatan Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan dengan MELAKUKAN PEMBINAAN DI DAERAH KANTONG TKI melalui berbagai kegiatan yang mendekatkan pada potensi daerah asal TKI. Di antaranya : • wirausaha baru, dengan jenis pelatihan meliputi : • berbagai budidaya, seperti budidaya ayam, sapi kambing, usaha konveksi, menjahit dan bordir; • berbagai pelatihan tata rias pengantin, tata boga, bengkel motor, sablón dan percetakan, pengelasan,serta konstruksi skala kecil. • teknologi tepat guna; • padat karya produktif; • desa produktif; • program link and match dengan dinas yang membidangi pendidikan; • pelayanan remitansi.
SURAT GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 560/012901 TANGGAL 29 DESEMBER 2014 PERIHAL PERBAIKAN TATA KELOLA PENEMPATAN TKI
1. Melakukan moratorium/penghentian izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Jateng per 1 Januari 2015 sampai dengan adanya regulasi baru tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 2. Membatasi dan selektif terhadap PPTKIS yang akan melakukan rekrut calon TKI di Jateng. 3. Bupati/Walikota agar melakukan : Memerintahkan Kadis ketenagakerjaan : a. Melakukan evaluasi, pembinaan & pengawasan PPTKIS /Kantor Cabang dan tempat penampungan calon TKI. Apabila didapatkan PPTKIS/Cabang yang tidak aktif melakukan proses perekrutan & penempatan selama 6 bulan berturut-turut atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka agar direkomendasikan untuk dicabut izinnya. b. Agar persyaratan penerbitan rekomendasi paspor bagi calon TKI, khususnya untuk dokumen kependudukan/KTP wajib divalidasi ke kantor Dukcapil Kab/Kota asal calon TKI. 20
c. Sebelum menerbitkan izin BLKLN, wajib melakukan verifikasi persyaratan pendirian BLKLN, meliputi : tempat, fasilitas, SDM, sarpras, instruktur, program pelatihan, kurikulum dan persyaratan lainn yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. d. Memerintahkan aparat pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan untuk memantau dan mengendalikan warganya yang akan bekerja ke LN, melaporkan apabila ada sponsor/petugas lapangan atau calo TKI yang tidak terdaftar sbg karyawan PPTKIS/Cabang diwilayah saudara sbg lagkah antisipasi terjadinya penempatan TKI secara non prosedural serta memberdayakan Babinsa/Babinkantibmas untuk melakukan operasi terhadap sponsor/petugas lapangan/calo TKI yang tidak resmi. 4. Kepada kantor imigrasi yg melayani penerbitan paspor untuk calon TKI agar persyaratan rekomendasi paspor dari Naker Kab/Kota
21
PEMANTAPAN CTKI
BIMTEK KEPALA CABANG PPTKIS
Pemberdayaan tki purna
Sarmini, TKW yang berhasil diwisuda di Open University of Malaysia dalam bidang manajemen
Rohimah, asal Purbalingga, sukses menjadi pengusaha sapu dengan omzet miliaran
SEKIAN & TERIMA KASIH
