KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SURAT MENTERI DALAM NEGERI Nomor
: 50/ 781/ B.1/IJ
Tanggal : 24 Agustus 2016
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2016
[email protected]
i
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 24 Agustus 2016 Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
050/781/B.1/IJ PENTING 1 (satu) berkas Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan RenstraSKPD
Kepada Yth. 1. Seluruh Gubernur 2. Seluruh Bupati/Walikota DiTempat
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang antara lain menegaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD. Pelaksanaan Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN. Sehubungan dengan hal tersebut dan sambil menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagi daerah yang sedang atau akan menyusun dan/atau belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, bersama ini disampaikan kepada Saudara agar: a. Menugaskan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD, sesuai dengan pedoman pada lampiran surat ini; dan b. Melaporkan hasil reviu kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal untuk hasil reviu Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q Inspektur Provinsi untuk hasil reviu Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. a.n. MENTERI DALAM NEGERI INSPEKTUR JENDERAL,
Tembusan Yth: 1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; 3. Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia; 4. Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia; 5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan 6. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.
[email protected]
ii
DAFTAR ISI
Hal Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 Hal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD
i ii
Daftar Isi
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1
1.2
Maksud Tujuan
4
1.3
Ruang Lingkup
5
1.4
Sasaran
5
1.5
Dasar Hukum
6
1.6
Pengertian Umum
7
BAB II. TAHAPAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 2.1
Kompetensi Pereviu
14
2.2
Prinsip Reviu
14
2.3
Jadwal Reviu
16
BAB III. PERENCANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 3.1
Persiapan Reviu
18
a.
Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)
18
b.
Internal Briefing
25
Pelaksanaan Tahap Perencanaan
25
3.2 a.
Koordinasi Penyelarasan pembangunan daerah.
PKR
dengan
jadwal
perencanaan
b.
Pembentukan Tim
26
c.
Pertemuan Awal (Entry Briefing)
26
d.
Penyiapan instrumen
26
25
BAB IV. PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA-SKPD 4.1
Reviu Dokumen RPJMD
28
a.
Fokus Reviu
28
1. Keterhubungan Program Dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Dan Strategi Dalam Dokumen RPJMD
28
2. Konsistensi Antar Bab Dalam Dokumen RPJMD
32
3. Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD dalam dokumen RPJMD
40
4. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW
40
5. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN
45
6. Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD
50
b.
Penyusunan KKR Dokumen RPJMD
53
4.2
Reviu Dokumen Renstra-SKPD
58
[email protected]
iii Hal a.
b.
Fokus Reviu
58
1. Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra-SKPD
58
2. Konsistensi antar Bab dalam Dokumen Renstra-SKPD
60
3. Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD
61
Penyusunan KKR Renstra-SKPD
65
BAB V. PELAPORAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA-SKPD 5.1
Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR)
66
5.2
Penyusunan CHR dan LHR
67
a.
Dokumen RPJMD
67
b.
Dokumen Renstra-SKPD
74
BAB VI. PENUTUP
80
[email protected]
LAMPIRAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/781/B.1/IJ Tanggal : 24 Agustus 2016
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA-SKPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2109 dan sambil menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam rangka pencapaian prioritas nasional perlu sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan nasional. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan bersinergi itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan dan penganggaran harus memenuhi kaidah: 1) pendekatan kinerja; 2) kerangka pengeluaran jangka menengah; dan 3) perencanaan dan penganggaran terpadu. Suatu perencanaan harus menjelaskan secara rasional berbagai langkah baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; terhubung kedalam sistem penganggaran daerah.
[email protected]
-2Selanjutnya, dalam jangka menengah, pemerintah daerah harus menyusun RPJMD berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari KDH terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD. Dalam konteks pembangunan daerah, tahap perencanaan pembangunan merupakan bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan. Beberapa kelemahan – kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang kerap terjadi meliputi (1) adanya intervensi kepentingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang diperlukan dan (2) kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input, output, outcome dan impact. Kemudian sulit melihat keterhubungan dan kesesuaian antara inputoutput-outcome- impact dan outcome terhadap need/problem, serta informasi kinerja (indikator dan target kinerja output, outcome dan impact) tidak jelas dan sulit diukur, beberapa penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut: Tidak ada hierarki yang jelas antara outcome dan output pada level program dan kegiatan di tingkat SKPD sampai urusan; 1. Outcome dan output semata didasarkan pada pola & mekanisme agregasi, misl. output pada level kegiatan di tingkat eselon IV pasti akan tercatat sebagai output di tingkat SKPD; 2. Tidak jelas keterhubungan dan kesesuaian antara input, output, dan outcome pada level program maupun kegiatan di tingkat SKPD. 3. Informasi kinerja pada setiap level (sasaran, program, kegiatan) di tingkat organisasi (SKPD, Eselon III, Eselon IV harus disusun dengan kerangka logika berpikir yang baku yaitu: Input -Output-Outcome; 4. Output/outcome pada level kegiatan/program di tingkat suatu organisasi bisa saja merupakan output/outcome pada level diatasnya di suatu tingkat organisasi; 5. Hierarki informasi kinerja harus jelas dari level makro sasaran RPJMD sampai dengan level mikro teknis SKPD dan aspek akuntabilitas organisasi di masingmasing tingkatan. Untuk mengatasi permasalahan lemahnya keterhubungan dan kesesuaian antara indikator dan target kinerja output, outcome dan impact perlu dilakukan penataan arsitektur dan Informasi Kinerja dalam dokumen perencanaan seperti pada gambar di bawah ini.
[email protected]
-3Gambar 1.1 Arsitektur dan Informasi Kinerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kondisi demikian menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berangkat dari hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam dokumen RPJMD dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN. Upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun penganggaran tersebut sekaligus untuk mengurangi potensi kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka fungsi Reviu perlu dioptimalkan, terutama sejak tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD dan Renstra SKPD). Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang antara lain menegaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dengan persyaratan kompetensi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk optimalnya pelaksanaan Reviu dokumen rancangan akhir RPJMD, mulai tahun 2016 terutama bagi daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, maka
[email protected]
-4Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. Pedoman ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan hasil reviu di lingkungan pemerintah Daerah, dimulai dari perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu.
1.2
Maksud dan Tujuan a. Maksud Pedoman
ini
dimaksudkan
sebagai
panduan
bagi
seluruh
APIP
provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan reviu dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas. Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan reviu, APIP diharapkan dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD telah sesuai dengan tata cara dan kaidahkaidah perencanaan antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
b. Tujuan Tujuan disusunnya pedoman ini adalah sebagai instrumen dalam mereviu: 1. Dokumen RPJMD, melalui pengujian terbatas dengan cara menelaah: a) Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD; b) Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD; c) Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD; d) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW; e) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN; dan f) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD. 2. Dokumen Renstra-SKPD, melalui pengujian terbatas dengan cara menelaah:
[email protected]
-5a) Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra-SKPD; b) Konsistensi antar Bab dalam Dokumen Renstra-SKPD; dan c) Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD.
1.3
Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan mengenai: a. Tahapan reviu, melalui tahapan sebagai berikut: 1. Perencanaan reviu; 2. Pelaksanaan reviu; dan 3. Pelaporan hasil reviu b. Tata Cara reviu, untuk dokumen: 1. RPJMD; dan 2. Renstra-SKPD Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah.
1.4
Sasaran a. Tersedianya panduan bagi APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang dapat menilai secara cepat dan dapat mendeteksi secara dini serta menghasilkan kesimpulan apakah dokumen rancangan akhir RPJMD dan Renstra-SKPD telah disusun dengan mematuhi kaidah-kaidah perencanaan; dan b. Terwujudnya optimalisasi atas pelaksanaan reviu RPJMD dan Renstra-SKPD, sehingga diharapkan APIP dapat: 1 Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk sinkronisasi antar bagian dokumen perencanaan dan antar lintas dokumen perencanaan; 2 Merumuskan rekomendasi adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien; dan 3 Merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah untuk penyempurnaan kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD dan Renstra.
[email protected]
-61.5
Dasar Hukum Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, adalah semua peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, meliputi: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4206); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311).
j.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
[email protected]
-7Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517) k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016. l.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1.6
Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
6.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
[email protected]
-88.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
9.
Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
[email protected]
-919. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 20. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. 21. Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. 22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi bagi daerah provinsi atau Inspektorat Kabupaten bagi daerah kabupaten atau Inspektorat Kota bagi daerah kota atau nama lain yang
secara
fungsional
melaksanakan
pengawasan
intern
yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
yang
melaksanakan
tugas
dan
mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota. 26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 27. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 28. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 29. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 30. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 31. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
[email protected]
- 10 32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 33. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 34. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 37. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 38. Kebijakan umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. 40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah perubahan. 41. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD .
[email protected]
- 11 43. Reviu dokumen RPJMD dan penyusunan
dokumen
Renstra-SKPD adalah penelaahan atas
RPJMD
dan
Renstra-SKPD
oleh
APIP
provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 44. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD/Perubahan RKPD dan Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPD serta dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan
dan
RKA-SKPD/RKA-SKPD
Perubahan
oleh
APIP
provinsi/kabupaten/kota. 45. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. 46. Kerangka regulasi adalah kebijakan pembangunan berupa rencana pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. 47. Permasalahan
pembangunan
adalah
kesenjangan
antara
kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 48. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendasar, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 49. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 50. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 51. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan.
[email protected]
- 12 52. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. 53. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 54. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 55. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah secara bertahap untuk mencapai sasaran. 56. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen dari arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. 57. Program perangkat daerah adalah instrumen arah kebijakan yang berisi sekumpulan
kegiatan,
dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk
mendapatkan hasil (outcome) dalam rangka mencapai sasaran. 58. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 59. Kinerja adalah keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya. 60. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 61. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses agar hasil (outcome) dapat terwujud. 62. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. 63. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian outcome beberapa program. 64. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan
aspirasi,
pemikiran,
dan
kepentingannya
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 65. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
[email protected]
- 13 66. Forum perangkat daerah merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 67. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 68. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 69. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 70. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan
untuk
menjamin
keutuhan
lingkungan
hidup
serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 71. Provinsi/kabupaten/kota lainnya adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. 72. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 73. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan
keuangan
antar-Daerah
untuk
mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 74. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 75. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
[email protected]
- 14 -
BAB II TAHAPAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Pedoman ini sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan SKPD yaitu dokumen RPJMD dan dokumen Renstra-SKPD. Menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh APIP dalam meneliti dokumen RPJMD dan dokumen Renstra-SKPD serta dokumen pendukung lainnya. 2.1. Kompetensi Pereviu Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: a. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah; b. menguasai tata cara penganggaran daerah; c. menguasai perencanaan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah/SKPD yang diteliti; e. menguasai teknik komunikasi; dan f. memahami analisis basis data
2.2. Prinsip Reviu Kegiatan reviu dilaksanakan oleh APIP lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Prinsip “profesional” dalam melaksanakan kegiatan reviu ini memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan prinsip “independen” adalah bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP provinsi/ kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim reviu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang
[email protected]
- 15 relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Pelaksanaan kegiatan reviu “tidak tumpang tindih” yakni dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan bersama. Seperti halnya pelaksanaan kegiatan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah oleh APIP provinsi/kabupaten/kota tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, maka demikian juga halnya dengan pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. Gambar 2.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD Dan RENSTRA SKPD
Untuk itu, reviu oleh APIP dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan kedua peraturan menteri tersebut. Terkait dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. Mengingat pelaksanaan Pemilukada dan tanggal pelantikan KDH terpilih berbeda-beda di masing-masing daerah, maka penyebutan tahun periodesasi RPJMD yaitu terhitung sejak tahun KDH terpilih dilantik sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan KDH. Sedangkan pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.
[email protected]
- 16 2.3. Jadwal Reviu Jadwal pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD secara ringkas adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD Bulan I NO
Bulan II
Bulan III
Bulan IV
Bulan V
Bulan VI
Bulan VII
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
A.
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
1.
Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD
2.
Pengumpulan data dan Informasi
B.
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
1
Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
2
Pembahasan dan kesepakatan
C.
PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
1.
Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD
D.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
1
Penyampaian rancangan renstra SKPD
2
Verifikasi rancangan restra SKPD
E.
MUSRENBANG RPJMD
1.
Penyiapan data dan kegiatan
2.
Pelaksanaan musrenbang RPJMD
3.
Perumusan hasil musrenbang RPJMD
F
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
1.
Perumusan rancangan akhir RPJMD
2.
Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah
3.
Penyampaian rancangan akhir RPJMD kepada INSPEKTORAT untuk di reviu
4.
Pelaksanaan Reviu RPJMD
5.
Penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil reviu APIP
6.
Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah
7.
Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD
7.
Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD
akhir
RPJMD
[email protected]
2
3 4
- 17 Bulan I NO
Bulan II
Bulan III
Bulan IV
Bulan V
Bulan VI
Bulan VII
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8.
Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah
G
EVALUASI RAPERDA RPJMD
1.
Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada Gubernur/Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi
2.
Penyempurnaan ranperda RPJMD berdasarkan hasil evaluasi
3.
Penetapan Perda tentang RPJMD
H
PENETAPAN RENSTRA-SKPD
1.
Penyempurnaan rancangan akhir Renstra-SKPD berdasarkan Perda RPJMD
2.
Penyampaian rancangan akhir Renstra-SKPD kepada Kepala Bappeda untuk verifikasi dan kepada APIP untuk di Reviu
3.
Verifikasi Bappeda dan Reviu APIP thd rancangan akhir Renstra-SKPD
4.
Pengesahan rancangan akhir Renstra-SKPD oleh KDH
Agar pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD lebih terarah dan tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan daerah, meliputi: 1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. 2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang dituangkan dalam kertas kerja reviu (KKR). 3. tahap pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
[email protected]
2
3 4
- 18 -
BAB III PERENCANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, Penentuan Jadwal Reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Tahap perencanaan dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan I sejak KDH dilantik, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain: 3.1. Persiapan Persiapan pada tahap perencanaan reviu ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyusunan Program Kerja Reviu ( PKR ) PKR merupakan serangkaian prosedur, dan teknik Reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat menguji dan meneliti dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. Penyusunan PKR meliputi kegiatan: 1. Penentuan personil. 2. Penentuan Jadwal Reviu. 3. Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu. 4. Menyusun Langkah-langkah Reviu.
Contoh Program Kerja Reviu (PKR) rancangan akhir RPJMD sebagai berikut: Formulir 3.1 PKR RANCANGAN AKHIR RPJMD No
A
Dilaks Oleh
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RPJMD. Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RPJMD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. Dapatkan dokumen-dokumen diperlukan meliputi:
yang
1
RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW;
2
Berita Acara Musrenbang RPJMD;
3
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya;
4
Laporan hasil verifikasi rancangan RenstraSKPD; dan
[email protected]
- 19 -
No
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Dilaks Oleh
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
5
Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan RPJMD.
Kebijakan
B
KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DENGAN MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DALAM DOKUMEN RPJMD Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD mendukung pencapaian sasaran RPJMD
1
Buka Dokumen RPJMD Bab 7, kemudian tentukan program pada misi ke berapa yang akan dinilai; Tuliskan nama program dan nama misi yang terkait dengan program tersebut ke dalam ke kolom tabel.
2
Buka Dokumen RPJMD Bab 5 Tuliskan tujuan serta sasaran yang relevan dengan misi dan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel.
3
Buka Dokumen RPJMD Bab 6 Tuliskan arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel; Selanjutnya tuliskan indikator program yang terkait dengan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel.
Penilaian Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD 4
Tabel 4.4
Setelah kolom misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan indikator program terisi, selanjutnya lakukan penilaian: Apabila kalimat rumusan indikator program tidak terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan check list di dalam kolom keterhubungan lemah; Apabila kalimat rumusan indikator program terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan check list di dalam kolom keterhubungan kuat.
6
Buat kesimpulan.
C
KONSISTENSI ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RPJMD
1.
Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab III, Bab VII, Bab VIII dan Bab IX dokumen RPJMD
Penilaian Konsistensi Antar Bab VII, Bab II, Bab VIII dan Bab IX Dalam Dokumen RPJMD 2.
Tabel 4.9
Buka Bab VII (Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah) perhatikan dengan seksama setiap indikator program, kemudian periksalah :
Apakah nama program sudah tertulis dengan benar?
Lalu apakah indikator kinerja setiap program telah tertulis atau belum?
Jika sudah, maka nilailah apakah indikator tersebut bersifat aktivitas (activity), perkiraan (proxy) atau hasil (outcome)? Sedapat mungkin indikator yang digunakan bersifat outcome.
[email protected]
- 20 -
No
3.
4.
5.
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Jika belum, maka catat dalam kolom pemeriksaan, dan beri rekomendasi agar tim penyusun RPJMD menggunakan indikator yang bersifat outcome.
Selanjutnya tuliskanlah pada kolom pemeriksaan, nomor halaman dimana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki pada Bab VII. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan koreksi
Dilaks Oleh
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
Buka Bab II (Gambaran Umum Kondisi Daerah) :
Temukan dimana data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada Bab VII. Penempatan bahasan indikator tersebut harus tepat, pada ‘aspek’ dan ‘fokus’ pembangunan
Jika belum terdapat, maka tuliskan nomor halaman untuk menyajikan data yang harus ditambahkan tersebut pada Bab II.
Kemudian, setelah menulis redaksi indikator tersebut, lalu buka kembali Bab VII untuk memeriksa kesesuaiannya dengan Bab VIII
Buka Bab VIII (Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan) :
Lihatlah dengan seksama apakah program pembangunan, indikator dan nilai indikator kinerja yang tertulis pada Bab VIII sudah sesuai dengan yang sudah tertulis pada Bab VII?
Jika belum, maka silahkan dilengkapi.
Setelah itu tuliskan nomor halaman dimana seharusnya indikator dan nilai indikator kinerja tersebut harus dilengkapi pada Bab VIII.
Buka Bab IX (Penetapan Indikator Kinerja Daerah)
Bab IX merupakan penjabaran dari penetapan indikator kinerja daerah, maka periksalah kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada Bab IX ini dengan yang telah tertulis pada Bab VII.
Jika belum sesuai, silahkan dilengkapi dan disesuaikan.
Tuliskan nomor halaman yang memuat indikator tersebut seharusnya berada pada Bab IX.
6
Buat kesimpulan.
D
PENGINTEGRASIAN HASIL MUSRENBANG RPJMD DAERAH DALAM DOKUMEN RPJMD
1.
Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD.
Penilaian RPJMD
pengintegrasian
Hasil
Musrenbang
2.
Perhatikan dengan seksama dokumen RPJMD, apakah hasil Musrenbang dijabarkan dalam batang tubuh dokumen RPJMD?
3.
Periksa apakah usulan hasil musrenbang relevan dengan program pembangunan
Tabel 4.11
[email protected]
- 21 -
No
Dilaks Oleh
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
dalam dokumen RPJMD? Tuliskan pada kolom pemeriksaan usulan kegiatan dan program pembangunan, kemudian berikan penilaian. 6
Buat kesimpulan.
E
KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RTRW
1
Perhatikan dengan seksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam Bab II dan Bab IV RPJMD, kemudian nilailah apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada dokumen RTRW?
Pengujian Keselarasan Tata RTRW Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD
dalam
2.
Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan.
3.
Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan no halaman dimana pembahasan harus ditambahkan dalam Bab II dan Bab IV RPJMD.
4.
Buat kesimpulan.
F
KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJMN
Tabel 4.13
Sasaran Pembangunan Nasional 1
Pelajari dan cermati bagian Bab V dokumen RPJMN Buku 1 dan Bab V dokumen RPJMD
Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2
Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub Bab V.4 tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan sasaran pokok pembangunan secara berurutan ke dalam Tabel KKR pada tabel penilaian (KKR).
3
Perhatikan dengan seksama sasaran pokok pembangunan RPJMN yang telah dituliskan, kemudian periksa Apakah di dalam tujuan dan sasaran RPJMD telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN?
4
Pelajari dan periksa dengan seksama sasaran pada Bab V RPJMD, kemudian isi checklist (✔) ada jika sasaran pokok pembangunan RPJMN terakomodasi.
5
Isilah target sasaran, kemudian berikan rekomendasi target sasaran hingga akhir periode RPJMD pada Tabel KKR. Jika sasaran tidak terakomodasi isilah checklist (✔) Tidak dalam kolom.
6
Buat kesimpulan.
1
Lihatlah 9 agenda pembangunan nasional dalam Bab VI dokumen RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan 9 agenda pembangunan tersebut ke dalam Tabel KKR (perhatikan contoh).
Tabel 4.15
[email protected]
- 22 -
No
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Pengujian Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2.
Lihatlah dengan seksama kebijakan umum pada Bab VII dokumen RPJMD, kemudian lakukan identifikasi kebijakan umum mana saja yang memiliki kesesuaian dengan 9 agenda pembangunan nasional?
3.
Jika ada, isi checklist (✔) pada kolom ada, kemudian tuliskan program yang memiliki kesesuaian tersebut pada Tabel KKR.
Dilaks Oleh
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
Tabel 4.16
Jika tidak ada, isi checklist (✔) pada kolom Tidak. Berikan rekomendasi jika diperlukan. 4.
Buat kesimpulan.
Pengujian atas Keselarasan antara Program Pembangunan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN
0
1.
Telaah dokumen RPJMN Buku III bagian Prioritas Program Pembangunan yang terdapat pada Bab II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Pelajari dan cermati Bab VII RPJMD tentang program pembangunan daerah.
2.
Tuliskan Prioritas Program Pembangunan dalam RPJMN Buku III sesuai dengan wilayah berkenaan pada Tabel KKR.
3.
Periksa Program Prioritas Pembangunan tersebut, kemudian periksa Apakah di dalam RPJMD terdapat program yang dapat mengakomodasi Prioritas Program Pembangunan untuk masing-masing wilayah?
4.
Pelajari dan periksa dengan seksama program pembangunan daerah dalam Bab VII RPJMD. Lakukan identifikasi program pembangunan daerah mana saja yang sesuai dengan prioritas program dalam RPJMN.
5.
Isilah checklist (✔) ada jika terdapat kesesuaian, dan tuliskan program yang sesuai dalam Tabel KKR. Isilah checklist (✔) Tidak jika tidak ada program prioritas yang terakomodasi dalam RPJMD. Berikan rekomendasi jika diperlukan.
F
KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJPD.
1
Bukalah dokumen RPJMD Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta membuka Dokumen RPJPD Bab V tentang Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah .
Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode 2005-2025 2.
Perhatikan dengan seksama Misi Kepala Daerah dalam Bab V RPJMD, kemudian tulislah dalam Tabel KKR.
3.
Uji apakah Misi dalam RPJMD selaras dengan Misi dalam RPJPD ?
4.
Perhatikan dengan seksama sasaran Visi Misi dalam Bab V RPJMD dengan sasaran pokok dalam Bab V RPJPD, uji apakah sudah selaras.
Tabel 4.19
[email protected]
- 23 -
No
Dilaks Oleh
Langkah-Langkah Kerja Reviu
5.
Perhatikan dan cermati Misi dalam Bab V RPJPD. Kemudian nilailah apakah rangkaian misi dalam RPJPD terakomodasi dalam misi RPJMD.
6.
Jika ya, isilah checklist (✔) Ya dalam kolom, disertai dengan melengkapi kolom misi RPJPD sebagai bukti bahwa misi tersebut benar-benar memiliki keselarasan. Jika tidak, isilah checklist (✔) Tidak dalam kolom.
7.
Berikan rekomendasi terkait keselarasan/ ketidakselarasan pada kolom rekomendasi.
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
Contoh Program Kerja Reviu (PKR) rancangan akhir Renstra-SKPD sebagai berikut: Formulir 3.2 PKR RANCANGAN AKHIR RENSTRA-SKPD No
A.
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Dilaks Oleh
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRASKPD. Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RENSTRA-SKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:
1.
Perda tentang RPJMD;
2.
Dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD;
3.
Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenstraSKPD periode sebelumnya;
4.
Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Renstra-SKPD.
B.
KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN SKPD DALAM DOKUMEN RENSTRA-SKPD
Kebijakan
Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra-SKPD mendukung pencapaian sasaran Renstra-SKPD 1.
Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab IV dan Bab V Renstra-SKPD.
Penilaian Kelengkapan Indikator dan Capaian Kinerja pada Bab V serta Konsistensinya dengan Bab II 2.
Tuliskan pada kolom tabel instrumen penilaian (Tabel 4.21), dokumen Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta tuliskan urusan yang menjadi kewenangan SKPD tersebut.
3.
Lihatlah tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Bab V.
Apakah nama program dan kegiatan SKPD sudah tertulis dengan benar ?
Lalu apakah indikator kinerja setiap program SKPD telah tertulis atau belum ?
Jika sudah, tuliskanlah. Jika belum, maka beri keterangan kolom pemeriksaan dan beri
Tabel 4.21
[email protected]
- 24 -
No
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Dilaks Oleh
Waktu (Jam) Rencana
KKR No.
Realisasi
Ket.
rekomendasi untuk melengkapinya, disertai dengan menuliskan nomor halaman.
Selanjutnya, lihatlah apakah seluruh kegiatan SKPD telah dilengkapi dengan target capaian kinerja ?
Jika belum, tulislah dalam kolom pemeriksaan dan berikan rekomendasi agar target kinerja tersebut diisi.
4.
Cermati Bab II, temukan pembahasan data pendukung setiap indikator yang sebelumnya diamati pada Bab V. Jika tidak ada, tuliskan nomor halaman dimana data tersebut harus dilengkapi, kemudian lengkapilah data tersebut.
C.
KONSISTENSI ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RENSTRA-SKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan Kegiatan Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan SKPD
1.
Pelajari dan cermati Bab V dan Bab IV
Penilaian Keterhubungan Kegiatan Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan SKPD
Tabel 4.22
2.
Lihat Bab V, kemudian tulislah nama program SKPD dan setiap kegiatannya ke dalam kolom pemeriksaan (Tabel 4.22).
3.
Buka tabel strategi dan arah kebijakan dalam Bab IV, periksalah apakah setiap kegiatan SKPD yang telah tertulis dalam kolom pemeriksaan memiliki keterhubungan dengan setidaknya satu strategi dan arah kebijakan dalam Bab IV tersebut?
4.
Jika ya, tuliskan pada kolom pemeriksaan, strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan setiap kegiatan SKPD. Setelah itu berikan argumentatif penilaian keterhubungan dengan mengisi kolom interpretasi keterhubungan.
5.
Jika tidak, berikan penilaian bahwa kegiatan tersebut tidak relevan dan berilah rekomendasi untuk mengantinya atau menghapusnya
D.
KONSISTENSI & KETERHUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN RPJMD Tujuan: Untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra SKPD telah konsisten dan relevan dengan RPJMD
1.
Pelajari dan cermati bagian Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII RPJMD.
Penilaian Konsistensi Indikator Kinerja Renstra SKPD dengan RPJMD 2.
Tuliskan pada kolom tabel penilaian, dokumen Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta tuliskan urusan yang menjadi kewenangan SKPD tersebut.
3.
Perhatikan Bab V Renstra SKPD, amati dengan seksama masing-masing indikator program yang sesuai dengan urusan SKPD, lalu tuliskan indikator tersebut serta nomor halamannya di 0.
4.
Perhatikan Bab VIII RPJMD, amati dengan seksama indikator program yang yang sesuai urusan SKPD, lalu tuliskan indikator tersebut, serta cantumkan nomor halamannya di dalam kolom. Kemudian periksalah :
Apakah nama indikator program dalam Bab V Renstra SKPD telah konsisten dengan indikator program Bab VIII RPJMD?
Jika tidak, berikan keterangan dan berikan rekomendasi perbaikan pada 0.
Tabel 4.23
[email protected]
- 25 -
No
Langkah-Langkah Kerja Reviu
Penilaian Konsistensi Pagu Indikatif Program dalam Renstra SKPD dengan RPJMD 5.
Perhatikan total biaya program dalam Bab V Renstra SKPD dan pagu indikatif program dalam Bab VIII RPJMD. Tuliskan keduanya pada kolom Tabel 4.24, disertai dengan nomor halaman masing-masing untuk memudahkan pemeriksaan.
6.
Periksa apakah total biaya program dalam Renstra SKPD lebih/kurang dari nilai pagu indikatif dalam RPJMD? Jika ya, isi pada kolom keterangan, serta berikan rekomendasi.
Penilaian Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD Terhadap Pencapaian Program Prioritas Pembangunan RPJMD 7.
Cermati Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII RPJMD.
8.
Tuliskan dalam tabel penilaian Tabel 4.25 program-program yang tertera pada Bab VIII RPJMD yang sesuai dengan urusan SKPD serta tuliskan nomor halaman.
9.
Selanjutnya tuliskan kegiatan-kegiatan yang tertera pada Bab V Renstra SKPD sesuai dengan program yang telah ditulis sebelumnya. Kemudian berikan penilaian :
Apakah kegiatan-kegiatan dalam Renstra SKPD relevan dengan program RPJMD?
Jika ya/tidak, tuliskan penjelasan argumentatif pada kolom keterhubungan, serta tuliskan rekomendasi untuk penyesuaian kegiatan (jika diperlukan).
Dilaks Oleh
Waktu (Jam) Rencana
Realisasi
KKR No.
Ket.
Tabel 4.24
Tabel 4.25
b. Internal Briefing Tim Reviu melakukan internal briefing dalam mempersiapkan anggota tim berupa perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu, penyusunan Program Kerja Reviu (PKR), dan perencanaan waktu Reviu. Setelah selesai menyusun PKR, Tim Reviu mengajukan Nota Dinas ke Inspektur tentang rencana kegiatan Reviu tersebut. 3.2. Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu Pelaksanaan pada tahap perencanaan reviu dilaksanakan paling lambat Minggu ke-4 bulan I sejak KDH dilantik, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Koordinasi Penyelarasan PKR dengan jadwal perencanaan pembangunan daerah. APIP provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur pimpinan TIM Penyusun RPJMD (Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Kepala SKPD bidang perencanaan selaku koordinator) yang bertujuan untuk: 1. menyelaraskan PKR dan Jadwal Reviu dengan jadwal penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD;
[email protected]
- 26 2. mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan jangka menengah dan dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia; 3. mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan dengan perencanaan jangka menengah. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu yang efektif dan efisien. b. Pembentukan Tim Dalam rangka pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, pimpinan APIP provinsi/kabupaten/kota membentuk Tim Reviu. Pembentukan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan Tim reviu sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. Penanggungjawab (Pimpinan APIP); 2. Dalnis/Irban/Supervisor; 3. Ketua Tim; dan 4. Anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan Dalnis/Irban/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan azas senioritas dan pangkat/golongan. Sebagai dasar pelaksanaan reviu, pimpinan APIP menerbitkan surat tugas reviu. Surat tugas tersebut sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan reviu. c. Pertemuan Awal (Entry Briefing) Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RPJMD dan seluruh Kepala SKPD, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat Minggu ke-2 Bulan IV sejak KDH dilantik. d. Penyiapan instrumen. 1. reviu dokumen RPJMD a) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada Tim Penyusun RPJMD perihal permintaan dokumen rancangan akhir RPJMD dan laporan hasil verifikasi rancangan Renstra-SKPD, paling lambat pada Minggu ke-3 Bulan IV sejak KDH dilantik. b) Penyampaian dokumen rancangan akhir RPJMD oleh Tim Penyusun RPJMD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat Minggu ke-4 Bulan IV sejak KDH dilantik, yang disertai dengan: 1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun RPJMD; 2) Dokumen rancangan akhir RPJMD; 3) Berita Acara Musrenbang RPJMD;
[email protected]
- 27 4) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya; 5) Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra-SKPD; dan 6) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD. c) APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen RPJMD, seperti dokumen: 1) RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi (utk kab/kota), RTRW; 2) Surat KDH perihal Pedoman Penyusunan Renstra-SKPD; 3) LHR Dokumen RPJMD periode sebelumnya; 4) Standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya. 2. reviu dokumen Renstra-SKPD a) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada seluruh Kepala SKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir RenstraSKPD, paling lambat pada Minggu ke-4 Bulan VI setelah KDH dilantik. b) Penyampaian rancangan akhir Dokumen Renstra-SKPD oleh Kepala SKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian rancangan akhir Renstra-SKPD kepada Bappeda dalam rangka verifikasi, yang disertai dengan: 1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; 2) Surat Pernyataan Kepala SKPD penanggung jawab Renstra-SKPD; 3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra-SKPD periode sebelumnya; 4) Dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD; 5) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra-SKPD.
c) APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD, seperti dokumen: 1) Perda tentang RPJMD; 2) Surat Edaran KDH perihal Pedoman penyusunan Renstra-SKPD; 3) LHR Dokumen Renstra-SKPD periode sebelumnya; 4) standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.
[email protected]
- 28 -
BAB IV PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD berdasarkan PKR yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam kertas kerja reviu (KKR). 4.1. Reviu Dokumen RPJMD Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-1 Bulan V sejak KDH dilantik. a. Fokus Reviu Menguji bahwa rumusan rancangan akhir RPJMD telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah lainnya, dengan cara meniliti: 1. Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD.
Dengan langkah kerja reviu sebagai berikut: a) Buka Dokumen RPJMD Bab 7 (Tabel Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah), kemudian tentukan program pada misi ke berapa yang akan dinilai; b) Tuliskan nama program dan nama misi yang terkait dengan program tersebut ke dalam ke kolom tabel penilaian.
[email protected]
- 29 Tabel 4.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah (Contoh)
c) Buka Dokumen RPJMD Bab 5 (Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) Tuliskan tujuan serta sasaran yang relevan dengan misi dan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel.
[email protected]
- 30 Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
d) Buka Dokumen RPJMD Bab 6 (Tabel Strategi dan Arah Kebijakan) Tuliskan arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel; Selanjutnya tuliskan indikator program yang terkait dengan program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel.
Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan (contoh) No
Sasaran
Strategi
1
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima
Meningkatkan pelayanan publik secara profesional
2
Arah Kebijakan Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT
2017-2018
Peningkatan kapasitas aparatur
2017-2018
Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional
2018-2020
Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
2018-2020
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif
2017-2020
Peningkatan tata kelola pemerintahan
2017-2018
[email protected]
- 31 No
3
4
Sasaran
Strategi
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau
Arah Kebijakan Penataan organisasi/kelembagaan
2017-2018
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
2017-2018
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
2017-2018
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2017-2018
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa
2018-2020
Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau
2017-2018
Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan
2018-2020
Peningkatan kualitas prestasi olah raga
2020-2021
peran
pemuda
dan
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
2017-2020
Peningkatan akses kesehatan masyarakat
2017-2020
Peningkatan kualitas layanan kesehatan
2017-2020
Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS
2017-2020
Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
2017-2020
Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2019-2020
e) Setelah kolom misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan indikator program terisi, selanjutnya lakukan penilaian: Apabila kalimat rumusan indikator program tidak terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan check list di dalam kolom keterhubungan lemah. Apabila kalimat rumusan indikator program terkait dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan check list di dalam kolom keterhubungan kuat.
[email protected]
- 32 Tabel 4.4 Penilaian Keterhubungan dan Kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD (Contoh KKR) VISI: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”
2. Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD.
Dengan langkah kerja reviu sebagai berikut: Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab III, Bab VII, Bab VIII dan Bab IX.
[email protected]
- 33 a) Buka Bab VII (Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah) perhatikan dengan seksama setiap indikator program, kemudian periksalah : 1) Apakah nama program sudah tertulis dengan benar? 2) Apakah indikator kinerja setiap program telah tertulis atau belum? 3) Jika sudah, pastikan indikator yang digunakan bersifat outcome. 4) Jika belum, maka catat dalam kolom pemeriksaan, dan beri rekomendasi agar tim penyusun RPJMD menggunakan indikator yang bersifat outcome. 5) Selanjutnya tuliskanlah pada kolom pemeriksaan, nomor halaman dimana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki pada Bab VII. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan koreksi. b) Buka Bab II (Gambaran Umum Kondisi Daerah) : 1) Temukan dimana data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada Bab VII. Penempatan bahasan indikator tersebut harus tepat, pada ‘aspek’ dan ‘fokus’ pembangunan 2) Jika belum terdapat, maka tuliskan nomor halaman untuk menyajikan data yang harus ditambahkan tersebut pada Bab II. 3) Kemudian, setelah menulis redaksi indikator tersebut, lalu buka kembali Bab VII untuk memeriksa kesesuaiannya dengan Bab VIII. (Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan) :
[email protected]
- 34 Tabel 4.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. (Contoh)
1) Lihatlah dengan seksama apakah program pembangunan, indikator dan nilai indikator kinerja yang tertulis pada Bab VIII sudah sesuai dengan yang sudah tertulis pada Bab VII? Jika belum, maka silahkan dilengkapi. 2) Tuliskan nomor halaman dimana seharusnya indikator dan nilai indikator kinerja tersebut harus dilengkapi pada Bab VIII. 3) Selanjutnya pemeriksaan diarahkan pada Bab IX. c) Buka Bab IX (Penetapan Indikator Kinerja Daerah) :
[email protected]
- 35 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah. (Contoh) 1) Bab IX merupakan penjabaran dari penetapan indikator kinerja daerah, maka periksalah kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada Bab No.
Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2015
2017
2018
2019
2020
2021
3
4
5
6
7
8
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
SKPD
9
10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1
Pertumbuhan PDRB (%)
5,53
5,6
5,83
6,01
6,2
6,2
Balitbangtik
1.2
PDRB ADH berlaku per kapita (Juta Rp.)
10,800,494.65
11,111,051.99
11,430,539.10
11,759,212.73
12,097,337.05
12,445,183.79
12,445,183.79
Balitbangtik
1.3
PDRB ADH konstan per kapita (Juta Rp.)
8,689,200.73
8,802,278.10
8,916,827.01
9,032,866.61
9,150,416.29
9,269,495.72
9,269,495.72
Balitbangtik
1.4
Inflasi(%)
1.5
Angka Kemiskinan (%)
1.6
Angka kriminalitas yang tertangani(%)
8,6
7,03
6,86
6,41
6,13
6,03
6,03
Balitbangtik
15,75
14,8
14,13
13,75
13,33
12,85
12,85
Balitbangtik
100
100
100
100
100
100
100
Balitbangtik
92,83
93,33
93,83
94,33
94,83
95,33
95,33%
Disdik
Fokus Kesejahteraan Sosial 1
Pendidikan
1.1
Angka Melek Huruf (AHM) pada usia 15 s/d 59 th
1.2
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
7,27
7,31
7,35
7,4
7,45
7,5
7,5
Disdik
1.3
Harapan lama sekolah
11,77
12,08
12,25
12,41
12,58
12,74
12,74
Disdik
92,23
93,36
93,86
94,32
94,75
95,15
95,15
Dinkes
2
Kesehatan
2.1
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2.2
Dst ....
IX ini dengan yang telah tertulis pada Bab VII, jika belum sesuai, silahkan dilengkapi dan disesuaikan. 2) Tuliskan nomor halaman yang memuat indikator tersebut seharusnya berada pada Bab IX.
[email protected]
36 d) Kemudian buka Bab III (Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan) :
Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah (contoh) NO
URAIAN
A
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
1
PENDAPATAN
2
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran
B
BELANJA DAERAH
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PRIORITAS I
APBD
PROYEKSI
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,552,505
1,556,471
1,637,687
1,703,348
1,764,430
1,821,699
1,512,334
1,526,752
1,609,369
1,675,379
1,737,763
1,796,285
40,171
29,718
28,318
27,968
26,668
25,414
1,549,555
1,553,521
1,634,737
1,700,398
1,761,480
1,818,749
1,039,733
1,000,404
1,041,514
1,076,445
1,101,794
1,133,401
1,021,797
982,468
1,023,579
1,058,509
1,083,858
1,115,465
a
Gaji Dan Tunjangan
699,312
725,431
739,200
750,707
779,044
779,044
b
Tambahan Penghasilan PNS
3,067
3,358
3,676
4,023
4,404
4,404
c
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH
3,524
3,610
3,657
3,706
3,749
3,749
d
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
984
984
984
984
984
984
e
Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes
4,860
5,204
5,571
6,014
6,270
6,270
f
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1,306
1,340
1,372
1,404
1,442
1,442
g
Insentif Pemungutan retribusi Daerah
785
907
1,041
1,213
1,283
1,283
h
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
268,630
282,745
303,009
315,808
318,288
318,288
17,936
17,936
17,936
17,936
17,936
29,953
PRIORITAS III a
Belanja Hibah
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
21,617
b
Belanja Bantuan Sosial
6,407
6,407
6,407
6,407
6,407
6,407
c
Belanja Tidak Terduga
2
BELANJA LANGSUNG
PRIORITAS I
1,930
1,930
1,930
1,930
1,930
1,930
509,822
553,117
593,222
623,952
659,686
673,332
10,024
17,936
12,129
12,357
13,721
14,236
a
Belanja Jasa Kantor
9,600
12,061
12,288
13,652
14,168
14,851
b
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
6,407
69
69
69
69
69
499,798
540,987
580,865
610,232
645,450
658,412
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,950
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
350
350
350
350
350
350
-
-
-
-
-
-
PRIORITAS II C
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PRIORITAS I a
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
b
Dana Bergulir
SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+C)
[email protected]
37 Tabel 4.8 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas (contoh) ALOKASI PROYEKSI JENIS DANA
APBD 2016 2017 (%)
PRIORITAS I BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
(%)
(Rp)
(%)
2019
(Rp)
(%)
2020
(Rp)
(%)
2021
(Rp)
(%)
(Rp)
66,65 1,034,771 64,09
997,547 63,44 1,038,886 63,12 1,075,180 62,40 1,101,045
62.21 1,133,335
65,82 1,021,797 63,12
982,468 62,50 1,023,579 62,14 1,058,509 61,43 1,083,858
61,23 1,115,465
0,65
10,024
0,78
12,129
0,75
12,357
0,81
13,721
0,81
14,236
0,82
14,920
0,19
2,950
0,19
2,950
0,18
2,950
0,17
2,950
0,17
2,950
0,16
2,950
610,232 36,58
645,450
36.14
658,412
17,936
1.64
29,953
PRIORITAS II
32,19
PRIORITAS III
1,16
JUMLAH
(Rp)
2018
499,798 34,76 17,936
100 1,552,505
1,15
540,987 35,47 17,936
100 1,556,471
1,10
580,865 35,83 17,936
100 1,637,687
1,05
17,936
100 1,703,348
1,02
100 1,764,430
100 1,821,699
Prioritas I: dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan: a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN maupun RPJMD Provinsi termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Prioritas III: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, belanja tidak terduga.
[email protected]
[email protected]
39 Tabel 4.9 Penilaian Konsistensi Antar Bab VII, Bab II, Bab VIII dan Bab IX Dalam Dokumen RPJMD (Contoh KKR) Bab VII Program/Bidang
Indikator
Jenis Indikator
Perlu Perbaikan Indikator
Bab II No. Halaman pada Bab VII
Saran Perbaikan
Data Bab II yang harus dilengkapi
Bab VIII
Halaman penempatan yang disarankan
Konsistensi dengan indikator pada bab VII
Jika tidak, saran perbaikan
Bab IX No. Halaman pada Bab VIII
Konsisten dengan Indikator pada Bab VII
Jika tidak, saran perbaikan
No. Halaman pada Bab IX
ya
Indikator ini dimasukan pada Tabel 9.4
IX-31
Bidang Pendidikan Program pendidikan anak usia dini
APK PAUD
outcome
tdk
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Angka partisipasi murni (APM)
outcome
tdk
VII-6
-
-
Ya
VIII-23
Tabel 4.10 Bab III SKPD (Prioritas I/II/III) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Bab VIII
Tahun 2014 Alokasi Anggaran (Rp) 17.000.000.000
No Halaman Pada Dokumen Bab III III-43
Jumlah Program 1
Tahun 2014 Total Anggaran (Rp) 8.888.000.000
No Halaman Pada Dokumen Bab VIII
Konsistensi dari Bab III Melampaui
Saran Perbaikan
Kurang ✔
VIII-27
Konfirmasi dengan SKPD terkait
Penilaian Konsistensi Antar Bab III dengan Bab VIII Dalam Dokumen RPJMD (Contoh KKR) 1) Lihatlah tabel rencana alokasi belanja, kemudian periksa jumlah alokasi anggaran untuk setiap SKPD/OPD, apakah sama dengan jumlah alokasi anggaran program SKPD/OPD yang terdapat pada Bab VIII? 2) Jika tidak sama (melampaui/kurang), maka penyesuaian dilakukan pada anggaran program SKPD/OPD di Bab VIII.
[email protected]
- 40 3. Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD.
Dengan langkah reviu sebagai berikut: a. Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD. b. Perhatikan dengan seksama dokumen RPJMD, apakah hasil Musrenbang dijabarkan dalam batang tubuh dokumen RPJMD? c. Jika sudah, apakah usulan hasil musrenbang relevan dengan program pembangunan dalam dokumen RPJMD? Tuliskan pada kolom pemeriksaan usulan kegiatan dan program pembangunan, kemudian berikan penilaian. d. Jika belum, silahkan isi kolom rekomendasi. Tabel 4.11 Penilaian pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD dalam dokumen RPJMD. (Contoh KKR) No.
Usulan Kegiatan/Program dalam Musrenbang RPJMD
Apakah usulan kegiatan dari pelaksanaan Musrenbang relevan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD ? Ya
1.
2.
pengembangan pengelolaan air bersih/air minum pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
✔
✔
Tidak
Catatan
Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah
4. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW.
Bab V dokumen RTRW (RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG) dan Bab II dan IV dokumen RPJMD .
[email protected]
- 41 CONTOH RTRW
[email protected]
- 42 CONTOH BAB IV RPJMD
[email protected]
- 43 Tabel 4.12 Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
a. Perhatikan dengan seksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam Bab II dan Bab IV RPJMD, kemudian nilailah apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada dokumen RTRW? b. Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan. c. Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan no halaman dimana pembahasan harus ditambahkan dalam Bab II dan Bab IV RPJMD.
[email protected]
- 44 Tabel 4.13 Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD
Bab II & Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Dokumen RTRW
Lokasi
Rencana Wilayah Pengembangan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 20092029
Bab II dan IV Dokumen RPJMD
Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Kesesuaian dengan dokumen RTRW Ya
Wilayah Purwakarta
Diarahkan untuk kegiatan industri nonpolutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam.
Saran Perbaikan
Tidak
1.
Mengembangkan industri tekstil;
✔
2.
Mengembangkan industri pengecoran dan peleburan logam
✔
3.
Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah berbasis insenerator
✔
Halaman penempatan yang disarankan
• Mengembangkan industri pertanian • Mengembangkan industri peternakan • Mengembangkan sentra produksi pupuk kandang
[email protected]
- 45 5. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN.
Dengan langkah Reviu sebagai berikut:
Pelajari dan cermati bagian Bab V dokumen RPJMN Buku 1 dan Bab V dokumen RPJMD . Tabel 4.14 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019
a.
Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub Bab V.4 tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan sasaran pokok pembangunan secara berurutan ke dalam Tabel KKR pada tabel penilaian (Tabel 4.15).
b.
Perhatikan dengan seksama sasaran pokok pembangunan RPJMN yang telah dituliskan, kemudian periksa apakah di dalam tujuan
[email protected]
- 46 dan sasaran RPJMD telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN? c.
Pelajari dan periksa dengan seksama sasaran pada Bab V RPJMD, kemudian isi checklist (✔) ada jika sasaran pokok pembangunan RPJMN terakomodasi. Isilah target sasaran, kemudian berikan rekomendasi target sasaran hingga akhir periode RPJMD pada Tabel KKR. Jika sasaran tidak terakomodasi isilah checklist (✔) Tidak dalam kolom. Tabel 4.15 Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD
dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN (contoh KKR) Sasaran RPJMD dalam BAB V RPJMD
Target di dalam RPJMD
Rekomendasi Target hingga akhir periode RPJMD
✔
_
_
Ada
Tidak
I. Sasaran Makro Pembangunan Masyarakat
Manusia
dan ✔
1.
Indeks Pembangunan Manusia
2.
Indeks Masyarakat
3.
Indeks Gini
✔
_
_
4.
Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
✔
_
_
5.
Kepesertaan Program Ketenagakerjaan
Pembangunan
SJSN
•
Pekerja Formal
✔
_
_
•
Pekerja Informal
✔
_
_
Dst... (disajikan dalam lampiran)
Pelajari dan cermati Bab VI dokumen RPJMN Buku 1 dan Bab VII dokumen RPJMD .
[email protected]
- 47 CONTOH RPJMN Buku 1
a. Lihatlah 9 agenda pembangunan nasional dalam Bab VI dokumen RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan 9 agenda pembangunan tersebut ke dalam 0 (perhatikan contoh). b. Lihatlah dengan seksama kebijakan umum pada Bab VII dokumen RPJMD, kemudian lakukan identifikasi kebijakan umum mana saja yang memiliki kesesuaian dengan 9 agenda pembangunan nasional? Jika ada, isi checklist (✔) pada kolom ada, kemudian tuliskan program yang memiliki kesesuaian tersebut pada Tabel KKR. Jika tidak ada, isi checklist (✔) pada kolom Tidak. Berikan rekomendasi jika diperlukan.
[email protected]
- 48 Tabel 4.16 Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD
dengan Agenda pembangunan nasional dalam RPJMN (contoh KKR) No
Agenda Pembangunan Nasional
Kesesuaian Ada
1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6.
Dst.. (disajikan dalam lampiran)
Tidak
Kebijakan Umum Daerah yang sesuai
✔
• Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan
✔
• Meningkatkan penggunaan ICT dalam pelaksanaan pembangunan untk terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelayanan ✔
CATATAN
• Memberikan insentif bagi investor di daerah perkotaan
✔
• Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
✔
• Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat • Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat miskin
Telaah dokumen RPJMN Buku III bagian Prioritas Program Pembangunan yang terdapat pada Bab II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Pelajari dan cermati Bab VII RPJMD tentang program pembangunan daerah.
[email protected]
- 49 Tabel 4.17
CONTOH
a. Tuliskan Prioritas Program Pembangunan dalam RPJMN Buku III sesuai dengan wilayah berkenaan pada 0. b. Periksa Program Prioritas Pembangunan tersebut, kemudian periksa Apakah di dalam RPJMD terdapat program yang dapat mengakomodasi Prioritas Program Pembangunan untuk masingmasing wilayah? c.
Pelajari dan periksa dengan seksama program pembangunan daerah dalam Bab VII RPJMD. Lakukan identifikasi program pembangunan daerah mana saja yang sesuai dengan prioritas program dalam RPJMN. Isilah checklist (✔) ada jika terdapat kesesuaian, dan tuliskan program yang sesuai dalam Tabel KKR. Isilah checklist (✔) Tidak jika tidak ada program prioritas yang terakomodasi dalam RPJMD. Berikan rekomendasi jika diperlukan.
[email protected]
- 50 Tabel 4.18 Pengujian atas Keselarasan antara Program Pembangunan RPJMD
dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN (contoh KKR)
No
Prioritas Program
Ada
Tidak
Program Pembangunan dalam RPJMD
Rekomendasi
✔
1.
Perkeretaapian
2.
Perhubungan Darat
3.
Perhubungan Udara
✔
4.
Perhubungan Laut
✔
5.
Jalan
6.
ASDP
7.
Ketenagalistrikan
Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
✔
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
✔ ✔
Dst...(disajikan lampiran)
✔ dalam
6. Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD.
` Dengan langkah kerja reviu sebagai berikut: a. Bukalah dokumen RPJMD Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta membuka Dokumen RPJPD Bab V tentang Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah . b. Perhatikan dengan seksama Misi Kepala Daerah dalam Bab V RPJMD, kemudian tulislah dalam Tabel 4.19. Uji apakah Misi dalam RPJMD selaras dengan Misi dalam RPJPD ? c. Perhatikan dengan seksama sasaran Visi Misi dalam Bab V RPJMD dengan sasaran pokok dalam Bab V RPJPD, uji apakah sudah selaras (Tabel 4.20) d. Perhatikan dan cermati Misi dalam Bab V RPJPD. Kemudian nilailah apakah rangkaian misi dalam RPJPD terakomodasi dalam misi RPJMD. Jika ya, isilah checklist (✔) Ya dalam kolom, disertai dengan melengkapi kolom misi RPJPD sebagai bukti bahwa misi
[email protected]
- 51 tersebut benar-benar memiliki keselarasan. Jika tidak, isilah checklist (✔) Tidak dalam kolom. e. Berikan rekomendasi terkait keselarasan/ketidakselarasan pada kolom rekomendasi. Tabel 4.19 Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode 2005-2025(Contoh) Misi RPJMD
Keselarasan Dengan Misi RPJPD Ya
Misi 1: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel. Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat
Misi 3: Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Misi 4: Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.
Misi RPJPD 2005-2025
Rekomendasi
Tidak
✔
Misi 6: Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
✔
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya
✔
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh lndustri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata,
✔
Misi 3: Mewujudkan lnfrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil
✔
Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan
✔
Misi 4: Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya
[email protected]
- 52 Tabel 4.20 Pengujian Keselarasan Sasaran Visi Misi RPJMD dengan Sasaran Pokok dalam RPJPD (Contoh KKR)
[email protected]
- 53 b. Penyusunan KKR Dokumen RPJMD Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh peReviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu. 1. Tujuan dan manfaat penyusunan KKR adalah: a) Pendukung Laporan Reviu KKR merupakan penghubung antara Reviu yang dilaksanakan dengan LHR, jadi informasi dalam LHR harus dapat dirujuk ke KKR. Disamping itu, KKR disusun agar simpulan Reviu dapat dibuat secara berjenjang dari teknik dan prosedur Reviu yang telah dilaksanakan oleh Tim Reviu, yang kemudian berujung pada LHP. b) Dokumentasi Informasi KKR mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui interviu, penelaahan peraturan-peraturan, analisis atas sistem dan prosedur, observasi atas suatu kondisi dan pengujian transaksi. c) Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Reviu Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang telah ditemukan, membandingkan, menilai/mengukur besarnya pengaruh suatu temuan atau kelemahan. d) Pendukung Pembahasan Pemahaman yang memadai tentang hal-hal penting dan relevan dapat membantu Tim Reviu pada saat pembahasan suatu masalah dengan pihak yang diperiksa. Selama Reviu, pemahaman tersebut harus didokumentasikan ke dalam KKR sehingga saat pembahasan informasi yang relevan dapat segera dirujuk. e) Media Reviu Pengawas Penyusunan KKR dapat digunakan sebagai sarana mengawasi, menilai dan memonitor perkembangan pelaksanaan Reviu, pelaksanaan PKR, menilai kecukupan teknik dan prosedur Reviu untuk memenuhi standar Reviu yang telah ditetapkan. Reviu pengawas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknik atau prosedur Reviu tambahan yang diperlukan yang harus dilaksanakan oleh timnya. f) Referensi KKR dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas Reviu atau pelaksanaan Reviu periode berikutnya dan referensi dalam memonitor tindak lanjut Reviu.
[email protected]
- 54 2. Penyusunan KKR yang baik harus memenuhi prinsip sebagai berikut : a) Relevan: Informasi yang dimuat dalam KKR harus berhubungan dengan tujuan reviu dan permasalahan yang dihadapi. b) Sesuai dengan Program Kerja Reviu: Prosedur reviu dalam Program Kerja Reviu yang tidak dilaksanakan atau diubah perlu dibuat penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatalan atau perubahannya. c) Lengkap dan Cermat: lnformasi dan data dalam KKR harus lengkap dan cermat agar mendukung simpulan, LHR, permasalahan dan rekomendasinya. d) Mudah Dipahami: KKR harus menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan alur pikir yang kronologis. Judul harus jelas untuk setiap permasalahan/topik. Simbol (tickmark) harus digunakan secara konsisten selama reviu serta diberi penjelasan yang memadai. e) Rapi: Berhubungan dengan tata ruang penulisan, pengorganisasian dan pengelolaan fisik KKR. Harus ditulis pada satu muka, apabila diperlukan untuk menulis pada halaman sebaliknya, harus dibuat petunjuk yang jelas. KKR harus diberi daftar isi, penomoran dan pemberian indeks secara sistematis, serta pemberian referensi yang jelas untuk menghubungkan informasi/data antar berbagai lembar KKR. f) Efisien: Harus dihindari pembuatan daftar yang tidak perlu, dan dimungkinkan menggunakan salinan (copy) dari catatan obyek yang direviu, Inspektorat cukup memberikan simbol (tickmark) untuk menandai reviu yang dilakukan. 3. Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas rancangan dokumen perencanaan, maka dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf tanda tangan, dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. 4. Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya. 5. Simpulan dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR). Bila memungkinkan, pereviu juga dapat menyusun Ikhtisar Hasil Reviu (IHR).
[email protected]
- 55 -
Formulir 3.3 CONTOH FORMAT KKR REVIU DOKUMEN RPJMD
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
(1)
No. Indeks KKR
(2)
Disusun oleh/Tanggal
(3)
Direviu oleh/Tanggal
(4)
Disetujui oleh/Tanggal
(5)
REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (6) Fokus Reviu (7)
Langkah-Langkah Kerja Reviu (8)
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung) (9)
No. Indeks KKR (10)
Simpulan (11) Komentar (12)
Petunjuk Pengisian Formulir 3.3 (1) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan (2) Diisi dengan Nomor Indeks KKR (3) Diisi dengan Nama Penyusun KKR dan tanggal Penyusunan (4) Diisi dengan Nama Pereviu KKR dan tanggal Pelaksanaan Reviu (5) Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/ Pengendali Teknis Tim Reviu (yang berwenang menyetujui (6) Diisi dengan Judul & Periode RPJMD Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang direviu (7) Diisi dengan Fokus Reviu yang menjadi ruang lingkup KKR (8) Diisi dengan Langkah Kerja Reviu yang dipilih (9) Diisi dengan Judul KKR Pendukung untuk tiap langkah kerja reviu (10) Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung (11) Diisi dengan Kesimpulan Pelaksanaan Reviu (12) Diisi dengan Komentar Pereviu KKR atau pemberi persetujuan
[email protected]
[email protected]
- 57 Formulir 3.4 CONTOH PENGISIAN KKR REVIU DOKUMEN RPJMD No. Indeks KKR
INSPEKTORAT KOTA AMBARAWA
KKR.RPJMD
Disusun oleh/Tanggal
AGS/27-Mei-16
Direviu oleh/Tanggal
TNS/27-Mei-16
Disetujui oleh/Tanggal
SMB/27-Mei-16
REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021 KOTA AMBARAWA Fokus Reviu Menguji bahwa rumusan rancangan akhir RPJMD telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah lainnya Langkah-Langkah Kerja Reviu 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Teliti Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD. Teliti Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD Teliti Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD. Teliti Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW. Teliti Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. Teliti Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)
No. Indeks KKR
1.
Pengujian Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD.
RPJMD-1.0
2.
Pengujian Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD
RPJMD-2.0
3.
Penelaahan Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD.
RPJMD-3.0
4.
Pengujian Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW.
RPJMD-4.0
5.
Pengujian Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN.
RPJMD-5.0
6.
Pengujian Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD
RPJMD-6.0
Simpulan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Beberapa Program tidak mendukung Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD. Data dan Informasi dalam Bab II kurang lengkap Hasil Musrenbang RPJMD telah diakomodir dalam dokumen RPJMD. Program-program dalam RPJMD belum sepenuhnya memperhatikan dokumen RTRW. Dokumen RPJMD secara umum telah memperhatikan dokumen RPJMN. Dokumen RPJMD telah disusun dengan berpedoman pada Dokumen RPJPD Komentar
KKR telah lengkap
[email protected]
- 58 4.2. Reviu Dokumen Renstra-SKPD Dilaksanakan paling lambat 1 Minggu setelah Perda RPJMD ditetapkan. a. Fokus Reviu Menguji bahwa rumusan rancangan akhir Renstra-SKPD telah berpedoman pada RPJMD dan sesuai dengan kaidah perencanaan, dengan cara meniliti: 1. Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra-SKPD
Dengan langkah kerja reviu sebagai berikut: a) Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab IV dan Bab V. b) Tuliskan pada kolom tabel instrumen penilaian (Tabel 4.21), dokumen Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta tuliskan urusan yang menjadi kewenangan SKPD tersebut. c) Lihatlah tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Bab V. Kemudian periksalah : 1) Apakah nama program dan kegiatan SKPD sudah tertulis dengan benar ? 2) Lalu apakah indikator kinerja setiap program SKPD telah tertulis atau belum ? 3) Jika sudah, tuliskanlah. Jika belum, maka beri keterangan kolom pemeriksaan dan beri rekomendasi untuk melengkapinya, disertai dengan menuliskan nomor halaman. 4) Selanjutnya, lihatlah apakah seluruh kegiatan SKPD telah dilengkapi dengan target capaian kinerja ? 5) Jika belum, tulislah dalam kolom pemeriksaan dan berikan rekomendasi agar target kinerja tersebut diisi. d) Cermati Bab II, temukan pembahasan data pendukung setiap indikator yang sebelumnya diamati pada Bab V. Jika tidak ada, tuliskan nomor halaman dimana data tersebut harus dilengkapi, kemudian lengkapilah data tersebut.
[email protected]
- 59 Tabel 4.21 Penilaian Kelengkapan Indikator dan Capaian Kinerja Pada Bab V serta Konsistensinya dengan Bab II (Contoh) Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh) Urusan : Pekerjaan Umum BAB V
Program SKPD
Program Pengelolaan Persampahan
Indikator Kinerja Program SKPD
BAB II
Target Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Penyelenggaraan
2013
Koordinasi Pengelolaan persampahan
Tahun ke 1 (2013)
Tidak ada
Penyusunan NSPK Persampahan
Tahun ke 1 (2013)
Tidak ada
Kegiatan SKPD
2014
-
-
Dst..
Tahun ke 2 (2014) sampai Tahun ke 5 (2017)
-
2 unit bangunan, 2 alat persampahan, 2 kali pelatiha
Indikator Kinerja Program SKPD
Target Capaian Kinerja Kegiatan
-
Sebaiknya diisi dengan jumlah penyelenggaraan pertemuan dan siapa saja stakeholdernya.
-
Sebaiknya diisi dengan tersusunnya 1 dokumen NSPK
Tidak ada Pembangunan sarana dan prasarana persampahan
Rekomendasi
2 unit bangunan, 2 alat persampahan, 2 kali pelatiha
Sebaiknya diisi dengan indikator : Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan
No halaman data pendukung Indikator kinerja program SKPD
II-13
-
[email protected]
- 60 2. Reviu Konsistensi antar Bab dalam Dokumen Renstra-SKPD Pelajari dan cermati Bab V dan Bab IV 1) Lihat Bab V, kemudian tulislah nama program SKPD dan setiap kegiatannya ke dalam kolom pemeriksaan (Tabel 4.22). 2) Buka tabel strategi dan arah kebijakan dalam Bab IV, periksalah apakah setiap kegiatan SKPD yang telah tertulis dalam kolom pemeriksaan memiliki keterhubungan dengan setidaknya satu strategi dan arah kebijakan dalam Bab IV tersebut? 3) Jika ya, tuliskan pada kolom pemeriksaan, strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan setiap kegiatan SKPD. Setelah itu berikan argumentatif penilaian keterhubungan dengan mengisi kolom interpretasi keterhubungan. 4) Jika tidak, berikan penilaian bahwa kegiatan tersebut tidak relevan dan berilah rekomendasi untuk mengantinya atau menghapusnya.
Tabel 4.22 Penilaian Keterhubungan Kegiatan Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan SKPD Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh) Urusan : Pekerjaan Umum Bab V Program
Kegiatan
Bab IV Nomor Halaman
Strategi
Arah Kebijakan
Nomor Halaman
Koordinasi Pengelolaan persampahan
Program Persampahan
Penyusunan NSPK Pengelolaan Persampahan
Pembangunan sarana dan prasarana persampahan
V-7
Meningkatkan peranserta Peningkatan ketersediaan seluruh stake-holders dalam infrastruktur persampahan upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan
IV-17
Interpretasi Keterhubungan
REKOM
Kegiatan koordinasi pengelolaan persampahan relevan dengan strategi dan arah kebijakan SKPD
-
Kegiatan penyusunan NSPK Persampahan relevan dengan strategi dan arah kebijakan SKPD
-
Kegiatan Pembangunan Sarpras Persampahan relevan dengan strategi dan arah kebijakan SKPD
[email protected]
- 61 3. Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD
Dengan langkah kerja reviu sebagai berikut: a. Pelajari dan cermati bagian Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII RPJMD. b. Langkah pertama, tuliskan pada kolom tabel penilaian, dokumen Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta tuliskan urusan yang menjadi kewenangan SKPD tersebut. c.
Perhatikan Bab V Renstra SKPD, amati dengan seksama masingmasing indikator program yang sesuai dengan urusan SKPD, lalu tuliskan indikator tersebut serta nomor halamannya di 0. Kemudian lihatlah Bab VIII RPJMD, amati dengan seksama indikator program yang yang sesuai urusan SKPD, lalu tuliskan indikator tersebut, serta cantumkan nomor halamannya di dalam kolom. Kemudian periksalah : 1) Apakah nama indikator program dalam Bab V Renstra SKPD telah konsisten dengan indikator program Bab VIII RPJMD? 2) Jika tidak, berikan keterangan dan berikan rekomendasi perbaikan pada Tabel 4.23.
[email protected]
- 62 Tabel 4.23 Penilaian Konsistensi Indikator Kinerja Renstra SKPD
dengan Indikator Kinerja RPJMD Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh) Urusan : Pekerjaan Umum Bab V Renstra
Bab VIII RPJMD
Indikator Kinerja Program
Program Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (RPJMD)
Hal
V-3
Indikator Kinerja Program
Program
KET
REKOM
Hal
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
VIII-9
Sesuai
(Berikan rekomendasi jika diperlukan)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas
VIII-13 Sesuai
(Berikan rekomendasi jika diperlukan)
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrik an
Pencapaian rasio elektrifikasi
VIII-61 Sesuai
(Berikan rekomendasi jika diperlukan)
Urusan : Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Persentase program pemberdayaan berbasis V-11 komunitas (RPJMD)
Urusan : Energi Sumberdaya Mineral Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Pencapaian rasio elektrifikasi
V-13
d. Perhatikan total biaya program dalam Bab V Renstra SKPD dan pagu indikatif program dalam Bab VIII RPJMD. Tuliskan keduanya pada kolom Tabel 4.24, disertai dengan nomor halaman masingmasing untuk memudahkan pemeriksaan. e. Kemudian periksalah: Apakah total biaya program dalam Renstra SKPD lebih/kurang dari nilai pagu indikatif dalam RPJMD? Jika ya, isi pada kolom keterangan, serta berikan rekomendasi. Tabel 4.24 Penilaian Konsistensi Pagu Indikatif Program dalam Renstra SKPD dengan Pagu Indikatif Program dalam RPJMD Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh) Urusan : Pekerjaan Umum RENSTRA SKPD Program
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
RPJMD
Pagu Indikatif (Rp x juta) 2013
2014
62.538 62.538
f.
dst
......
Hal
Program
Pagu Dana (Rp x juta) 2013
Program Rehabilitasi / V-3 Pemeliharaan 59.538 Jalan dan Jembatan
2014
59.538
dst
....
Hal
KET
Total pagu indikatif program dalam Renstra tahun 2013 melebihi nilai VIII-9 pagu program SKPD tahun 2013 yang tertuang dalam RPJMD.
REKOM
Lakukan pemeringkatan prioritas kegiatan sehingga total biaya program dapat sesuai dengan pagu program.
Cermati Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII RPJMD. Tuliskan dalam tabel penilaian Tabel 4.25 program-program yang tertera pada Bab VIII RPJMD yang sesuai dengan urusan SKPD serta tuliskan nomor halaman.
[email protected]
- 63 Selanjutnya tuliskan kegiatan-kegiatan yang tertera pada Bab V Renstra SKPD sesuai dengan program yang telah ditulis sebelumnya. Kemudian berikan penilaian : 1) Apakah kegiatan-kegiatan dalam Renstra SKPD relevan dengan program RPJMD? 2) Jika ya/tidak, tuliskan penjelasan argumentatif pada kolom keterhubungan, serta tuliskan rekomendasi untuk penyesuaian kegiatan (jika diperlukan). Tabel 4.25 Penilaian Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD Terhadap Pencapaian Program Prioritas Pembangunan RPJMD Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh) Urusan : Pekerjaan Umum Bab VIII RPJMD Program
Program Pengelolaan Persampahan
Indikator Kinerja Program
Bab V Renstra SKPD Pagu Indikatif (Rp x juta) Hal
Persentase penerapan sistem pengelolaan VIII-11 sampah ramah lingkungan
Hal
Interpretasi Keterhubungan
Urusan persampahan merupakan tanggungjawab multi stakeholder, dengan demikian diperlukan kegiatan koordinasi antar stakeholder selama satu tahun sehingga sistem pengelolaan persampahan dapat berjalan. Adapun bentuk kegiatan koordinasi perlu dijelaskan secara konkret sehingga dapat dinilai efisiensi anggaran.
Kegiatan 2013
2014
2015
2016
2017
Koordinasi Pengelolaan persampahan
99.9
-
-
-
-
V-7
Penyusunan NSPK Persampahan
75.
-
-
-
-
V-7
1.50
2.00
2.50
2.50
V-7
Pembanguna n sarana dan prasarana persampahan
Rekomendasi
Lakukan verivikasi kepada penanggung jawab kegiatan perihal bentuk konkret kegiatan koordinasi.
[email protected]
[email protected]
- 65 b. Penyusunan KKR Renstra-SKPD Formulir 3.5 CONTOH FORMAT KKR REVIU DOKUMEN RENSTRA-SKPD
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
(1)
No. Indeks KKR
(2)
Disusun oleh/Tanggal
(3)
Direviu oleh/Tanggal
(4)
Disetujui oleh/Tanggal
(5)
REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA SKPD (6) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (7) Fokus Reviu (8)
Langkah-Langkah Kerja Reviu (9)
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung) (10)
No. Indeks KKR (11)
Simpulan (12) Komentar (13)
Petunjuk Pengisian Formulir 3.5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan Nomor Indeks KKR Diisi dengan Nama Penyusun KKR dan tanggal Penyusunan Diisi dengan Nama Pereviu KKR dan tanggal Pelaksanaan Reviu Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/ Pengendali Teknis Tim Reviu (yang berwenang menyetujui Diisi dengan Nama SKPD yang direviu Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang direviu Diisi dengan Fokus Reviu yang menjadi ruang lingkup KKR Diisi dengan Langkah Kerja Reviu yang dipilih Diisi dengan Judul KKR Pendukung untuk tiap langkah kerja reviu Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung Diisi dengan Kesimpulan Pelaksanaan Reviu Diisi dengan Komentar Pereviu KKR atau pemberi persetujuan
[email protected]
- 66 -
BAB V PELAPORAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang begitu tebal dan kompleks memuat angka-angka, penjelasan dan perhitungan serta analisis yang begitu teknis, maka mustahil bagi seorang kepala daerah dapat meyakini sendiri bahwa substansi dan semua prosedur penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD tersebut telah benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan serta peraturan terkait lainnya. Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD adalah untuk mengkomunikasikan hasil reviu kepada Ketua Tim Penyusun RPJMD/Kepala SKPD dan pejabat yang berwenang, serta dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyusunan dokumen telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pelaporan hasil reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman. Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat Pernyataan Telah Direviu, yang antara lain menyatakan bahwa reviu telab dilakukan atas rancangan akhir RPJMD dan Renstra SKPD dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD.
5.1. Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) dilakukan secara bebas tetapi terarah, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu, Tim Reviu wajib menyusun Laporan Hasil Reviu. Prosedur penyusunan konsep LHR setiap tahapan sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Konsep LHR disusun oleh Ketua Tim segera setelah pekerjaan lapangan selesai, dilengkapi dengan: 1. Catatan Hasil reviu 2. Copy Surat Tugas 3. KKR 4. Lembar Reviu Konsep LHR
[email protected]
- 67 b. Penyusunan Konsep LHR, memperhatikan: 1. Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan pedoman; 2. Kelengkapan dokumen pendukung LHR; 3. Kesesuaian materi LHR dan Catatan Hasil Reviu; 4. Ketepatan Simpulan dan rekomendasi; c. Konsep LHR diserahkan oleh Ketua Tim kepada Dalnis/Irban/Supervisor selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani. d. LHR diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang didistribusikan kepada: 1. Gubernur/Menteri Dalam Negeri; 2. Kepala Daerah 3. Ketua Tim Penyusun RPJMD; 4. Kepala SKPD; 5. Arsip Inspektorat (Bagian Evaluasi);
5.2. Penyusunan CHR DAN LHR a. Dokumen RPJMD 1. Penyusunan CHR Dokumen RPJMD Penyusunan Catatan Hasil Reviu Dokumen RPJMD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RPJMD. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan, dengan format sebagai berikut:
[email protected]
- 68 Formulir 5.1 CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR) DOKUMEN RPJMD
Inspektorat [Prov/Kab/Kota]
(1)
CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN
[PROV/KAB/KOTA]
(2)
(3)
[email protected]
- 69 -
Inspektorat [Prov/Kab/Kota] (4)
Disusun oleh/Tanggal
(5)
Direviu oleh/Tanggal
(6)
Disetujui oleh/Tanggal
(7)
REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (8)
Uraian Catatan Hasil Reviu
No. Indeks KKR
Prosedur Penyusunan Dokumen RPJMD : (9)
(10)
Penyajian Dokumen RPJMD: BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah (11)
BAB III
(12)
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan (13)
BAB V
(14)
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (15)
BAB VI
(16)
Strategi dan Arah Kebijakan (17)
(18)
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah (19)
(20)
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan (21)
BAB IX
(22)
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (23)
(24)
REKOMENDASI (25)
Sekretaris Daerah
..........................., tgl/bln/tahun (26) Inspektur
(Nama) NIP. .... (27)
(Nama) NIP. .... (28)
[email protected]
- 70 Petunjuk Pengisian Formulir 5.1 CHR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan tahun periodesasi RPJMD (contoh Tahun 2016-2021) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan Nama Penyusun CHR dan tanggal Penyusunan Diisi dengan Nama Pereviu CHR dan tanggal Pelaksanaan Reviu Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/Pengendali Teknis Tim Reviu (pejabat yang berwenang menyetujui) Diisi dengan Nama Dokumen dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta tahun periodesasi RPJMD yang direviu. Contoh: RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD KOTA AMBARAWA TAHUN 2016-20121 Diisi dengan catatan hasil reviu atas prosedur penyusunan dokumen RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR fokus reviu prosedur penyusunan dokumen RPJMD yang diberikan catatan hasil reviu . Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB II dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB II yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB III dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB III yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB V dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB V yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VI dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VI yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VII dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VII yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VIII dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VIII yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB IX dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB IX yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan rekomendasi berupa saran koreksi/perbaikan berdasarkan usulan pereviu. Diisi dengan Nama ibukota Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dan tanggal penyusunan CHR. Diisi dengan nama dan NIP pejabat Sekretaris Daerah yang menandatangani CHR selaku penanggung jawab Tim penyusun RPJMD. Diisi dengan nama dan NIP Inspektur yang menandatangani CHR.
[email protected]
- 71 2. Penyusunan LHR Dokumen RPJMD Penyusunan LHR Dokumen RPJMD dilaksanakan oleh Ketua Tim, dengan format sebagai berikut: Formulir 5.2 CONTOH LAPORAN HASIL REVIU (LHR)
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
(1)
LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (3)
(2)
NOMOR LHR: (4) TANGGAL:
(5)
[email protected]
- 72 -
LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN RPJMD TAHUN (2) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (3)
I.
Ringkasan Eksekutif [Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 1.
Inspektorat provinsi/kabupaten/kota (3) sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Tahun (2) provinsi/kabupaten/kota (3) berupa pengujian terbatas terhadap penyajian babbab dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun (2) mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen RPJMD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun (2) dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.
2.
Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai
berikut:
II.
1.
...........................................................................................................................................................
2.
...........................................................................................................................................................
3.
...........................................................................................................................................................
4.
...........................................................................................................................................................
5.
dst
Dasar Hukum [Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, termasuk Surat Tugas Reviu] 1.
2.
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016. a.
III. Tujuan Reviu IV. Ruang Lingkup Reviu V.
Metodologi Reviu
VI. Gambaran Umum VII. Uraian Hasil Reviu VIII. Apresiasi
[email protected]
- 73 -
4.
5. 6. 7. 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Surat MDN Nomor ..... tanggal ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. Surat Tugas Inspektur ........Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal surat tugas]. dst
III. Tujuan Reviu [Berisi mengenai tujuan reviu] IV. Ruang Lingkup Reviu [Berisi mengenai ruang lingkup reviu] V.
Metodologi Reviu [Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu dokumen RPJMD]
VI. Gambaran Umum [Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara umum] VII. Uraian Hasil Reviu [Berisi catatan hasil reviu] VIII. Apresiasi [Berisi mengenai Apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan kooperatif mendukung tugas reviu] …………………., [Tanggal/Bulan/Tahun] (4) [Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota] (3) (Nama) NIP. (5)
Petunjuk Pengisian Formulir 5.2 LHR (1) (2) (3) (4) (5)
Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan tahun periodesasi RPJMD (contoh Tahun 2016-2021) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan Nama ibukota Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dan tanggal penandatanganan LHR Diisi dengan nama dan NIP Inspektur yang menandatangani LHR.
[email protected]
- 74 b. Dokumen Renstra SKPD 1. Penyusunan CHR Dokumen Renstra-SKPD Penyusunan Catatan Hasil Reviu Renstra-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi satuan kerja yang perlu segera dilakukan perbaikan, dengan format sebagai berikut: Formulir 5.3 CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR) DOKUMEN RENSTRA SKPD
Inspektorat [Prov/Kab/Kota]
(1)
CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-SKPD TAHUN [NAMA SKPD] (3)
[PROV/KAB/KOTA]
(2)
(4)
[email protected]
- 75 -
Inspektorat [Prov/Kab/Kota]
(1)
Disusun oleh/Tanggal
(5)
Direviu oleh/Tanggal
(6)
Disetujui oleh/Tanggal
(7)
REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-[NAMA SKPD] (3) TAHUN (2)
Uraian Catatan Hasil Reviu
No. Indeks KKR
Prosedur Penyusunan Dokumen Renstra-SKPD: (8)
(9)
Penyajian Dokumen RPJMD: BAB II
Gambaran Layanan SKPD (10)
BAB IV
(11)
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (12)
BAB V
(13)
Rencana program dan kegiatan indikatif kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (14)
BAB VI
(15)
Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (16)
(17)
REKOMENDASI (18)
Kepala [NAMA SKPD] (3)
(Nama) NIP. .... (20)
..........................., tgl/bln/tahun (19) Dalnis/Supervisor/Irban (Nama) NIP. .... (21)
[email protected]
- 76 Petunjuk Pengisian Formulir 5.3 CHR (1)
Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
(2)
Diisi dengan tahun periodesasi Renstra-SKPD (contoh Tahun 2016-2021)
(3)
Diisi dengan Nama SKPD yang direviu
(4)
Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
(5)
Diisi dengan Nama Penyusun CHR dan tanggal Penyusunan
(6)
Diisi dengan Nama Pereviu CHR dan tanggal Pelaksanaan Reviu
(7)
Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/Pengendali Teknis Tim Reviu (pejabat yang berwenang menyetujui)
(8)
Diisi dengan catatan hasil reviu atas prosedur penyusunan dokumen Renstra-SKPD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
(9)
Diisi dengan nomor indeks KKR fokus reviu prosedur penyusunan dokumen RenstraSKPD yang diberikan catatan hasil reviu .
(10) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB II dokumen rancangan akhir
Renstra-SKPD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. (11) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB II yang diberikan catatan hasil
reviu. (12) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB IV dokumen rancangan akhir
Renstra-SKPD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
(13) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB IV yang diberikan catatan hasil
reviu. (14) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB V dokumen rancangan akhir
Renstra-SKPD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. (15) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB V yang diberikan catatan hasil
reviu. (16) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VI dokumen rancangan akhir
RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. (17) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VI yang diberikan catatan hasil
reviu. (18) Diisi dengan rekomendasi berupa saran koreksi/perbaikan berdasarkan usulan
pereviu. (19) Diisi dengan Nama ibukota Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dan tanggal
penyusunan CHR. (20) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD
yang menandatangani CHR selaku penanggung jawab Tim penyusun Renstra-SKPD.
(21) Diisi
dengan nama menandatangani CHR.
dan
NIP
Irban/Supervisor/Pengendali
Teknis
yang
[email protected]
- 77 2. Penyusunan LHR Dokumen Renstra-SKPD Penyusunan LHR Dokumen Renstra-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim, dengan format sebagai berikut: Formulir 5.4 CONTOH LAPORAN HASIL REVIU (LHR) RENSTRA-SKPD
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
(1)
LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-SKPD TAHUN [NAMA SKPD] (3)
[PROV/KAB/KOTA]
(2)
(4)
NOMOR LHR: (5) TANGGAL:
(6)
[email protected]
- 78 -
LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-SKPD TAHUN [NAMA SKPD] (3)
[PROV/KAB/KOTA]
I.
(2)
(4)
Ringkasan Eksekutif [Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 1.
Inspektorat provinsi/kabupaten/kota (3) sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra SKPD [NAMA SKPD] (3) Tahun (2) provinsi/kabupaten/kota (3) berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD Tahun (2) mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap disahkan oleh Kepala Daerah. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra-SKPD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra-SKPD yang berkualitas. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra SKPD Tahun (2) dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan halhal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.
2.
Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai
berikut:
II.
3.
...........................................................................................................................................................
4.
...........................................................................................................................................................
5.
...........................................................................................................................................................
6.
dst
Dasar Hukum [Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, termasuk Surat Tugas Reviu] 1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311). di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
[email protected]
- 79 2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Surat MDN Nomor ..... tanggal ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. Surat Tugas Inspektur ........Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal surat tugas]. dst
III. Tujuan Reviu [Berisi mengenai tujuan reviu] IV. Ruang Lingkup Reviu [Berisi mengenai ruang lingkup reviu] V.
Metodologi Reviu [Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu dokumen RPJMD]
VI. Gambaran Umum [Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara umum] VII. Uraian Hasil Reviu [Berisi catatan hasil reviu] VIII. Apresiasi [Berisi mengenai Apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan kooperatif mendukung tugas reviu] …………………., [Tanggal/Bulan/Tahun] (4) Inspektur [Provinsi/Kabupaten/Kota] (1) (Nama) NIP. (5)
Pengisian Formulir 5.4 LHR Renstra-SKPD (1) (2) (3) (4)
Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan Diisi dengan tahun periodesasi Renstra-SKPD (contoh Tahun 2016-2021) Diisi dengan Nama SKPD berkenaan Diisi dengan Nama ibukota Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dan tanggal penandatanganan LHR
(5) Diisi dengan nama dan NIP Inspektur yang menandatangani LHR.
[email protected]
- 80 -
BAB VI PENUTUP Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh APIP provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dalam melaksanakan reviu RPJMD dan Renstra-SKPD agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016
[email protected]
