RENCANA STRATEGIS SKPD (REVIU)

RENCANA STRATEGIS SKPD (REVIU)

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018

Renstra SKPD 2014 - 2018

DA F T A R I S I Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

……..……....……………………………………….. ...... ………...…………………....……………………….. ...... ……………………....………………………......... .....

i

iii

ii

BAB

I

PENDAHULUAN......................................................................... 1.1. Latar Belakang ………………..………….. .................. 1.2 Dasar Hukum Penyusunun.............................................. 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………. ………………………………………. 1.4 Sistematika Penulisan.…...…...………………………...

1 1 2 3 3

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD…………….......................... 2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi.............................. 2.2 Sumber Daya Aparatur..................................................... ……...............…………………………….. .................. 2.3 Kinerja Pelayanan Dishutbun Kab. HSS........................... . 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……………………………………………………...

5 5 16 19 28

BAB

III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI … 32 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD........................................................ 32 3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ... 32

BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN……………………………………………………. 40 4.1. Visi dan Misi SKPD……………………………………….. 40 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah............... 41

BAB

V

PROGRAM DAN KEGIATAN .........................................………. 46 5.1. Program dan Kegiatan pada Dishutbun ...................…... 46 5.2 Indikator Program dan Kegiatan..................................... 47

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………………............... 56

PENUTUP

……………………………………………………………….. 57

_________

Dishutbun Kab. Hulu Sungai Selatan

ii


DA F T A R T A B E L Halaman 1. Tabel I.1. Sumber Daya Aparatur di Dishutbun Kab. HSS ……… 16 2. Tabel II.1. Hasil Kinerja Renstra Dishutbun Kab. HSS (2009-2013) 23 3. Tabel II.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (2009-2013) Dishutbun Kab. HSS…….……………......................... 24 4. Tabel II.3. Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) .…..………… 30 5. Tabel III.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan ...............................................................37 6. Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan SKPD ............................................................................................

43

7. Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rancangan Renstra Dishutbun Kab. HSS tahun 2014 – 2018

45

8. Tabel V.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikatif SKPD Dishutbun Kab. HS (revisi)...............……………………………

48

9. Tabel VI.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. HSS Tahun 2014 – 2018 ……………

56


iii

13


KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT s e r t a dukungan dari semua staf Dishutbun Kab. HSS, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis Dishutbun Kab. HSS Tahun 2014 - 2018 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD sebagai tindak lanjut dari surat edaran Bupati Hulu Sungai Selatan dalam mendukung program Bupati Hulu Sungai Selatan dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renstra Dishutbun memuat program, kegiatan dan i ndi k at o r k i nerj a Dishutbun yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Kandangan,

2015

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, M.P Pembina NIP. 19680519 199903 2 001

____________________________________________________________________________________________ Dishutbun Kab. Hulu Sungai Selatan

i


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum. Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD termasuk Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Hulu Sungai Selatan diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2014 – 2018 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2013 – 2018 guna Mendukung Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas yang sangat Strategis antara lain, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemolaan, Budidaya, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, guna mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2014-2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Dishutbun hingga pada akhirnya disahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunanterlebih dahulu penyusunan rancangan Renstra SKPD Dishutbun Kab. HSS. Kegiatan-kegiatan penyusunan rancangan renstra SKPD dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD, terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan Renstra diawali dengan pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan SKPD; analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi terkait; telaahan rencana tata ruang wilayah; analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis;


1


perumusan visi dan misi SKPD;

Perumusan Sasaran

Pelayanan Jangka

Menengah SKPD; Mempelajari surat Edaran Bupati yang memuat pedoman penyusunan renstra SKPD (dilampiri dengan Rancangan RPJMD); Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan tersebut diatas disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masing-masing SKPD; 2. Renstra Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008; 5. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;


2


8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 10. Peraturan daerah Nomor 35 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Periode 2014 – 2018.

b. Tujuan Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2014 – 2018.

1.4 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rancangan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD


3


Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Bab ini menguraikan Valentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pembentukan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 025 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Dishutbun adalah membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang Pemolaan, Budidaya, Pemanfaatan, dan Bidang Pengamanan dan Pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Uraian tugas Dishutbun tersebut dapat dirinci, sebagai berikut : I. 1.1.

Sekretariat Sekretaris Tugas Fungsi

1.2.

Subbag Umum dan Kepegawaian Tugas

Fungsi

menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan a) penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan; b) pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; c) pengelolaan administrasi perencanaan program bidang dan pelaporan; d) pengelolaan administrasi keuangan; e) penyelenggara koordinator pada bidang-bidang.

menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi, barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. a) melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip, pengetikan dan penggandaan ; b) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang ; c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan


5


d)

e) f) g) h)

i)

j)

k)

1.3.

Subbag Perencanaan Tugas

Fungsi

1.4.

Subbag Keuangan Tugas

penghapusan barang ; melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan ; melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor; menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan besetting formasi) ; menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ; menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti ; menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pemeliharaan disiplin pengawasan melekat kesejahteraan pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai ; menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja dinas serta pelaporan pelaksanaan kerja dinas. a) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyusunan program Dinas ; b) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang dinas ; c) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja dinas, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang ; d) menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan bagi atasan ; e) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil ; f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

menyusun


rencana

6

anggaran

pengelolaan


Fungsi

2. 2.1

Bidang Pemolaan Kepala Bidang Pemolaan Tugas

Fungsi

administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan a) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ; b) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan dinas ; c) melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan; d) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran; e) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan; f) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyimpanan dokumen keuangan; h) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan inventarisasi dan penataan hutan dan kebun, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pengelolaan lahan. a) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi dan penataan hutan dan kebun serta pengelolaan lahan; b) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penetapan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penataan perkebunan serta pengelolaan lahan ; c) merencanakanoperasional, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penetapan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dan perkebunan serta pengelolaan lahan dalam rangka perencanaan tata ruang Daerah ; d) merencanakan operasional, mengatur, koordinasi


7


dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan atau perizinan pengelolaan kawasan hutan dan kebun serta pengelolaan lahan; e) merencanakan memantau,monitoring, penilaian, mengevaluasi pelaporan penyelenggaraan program di bidang kehutanan dan perkebunan ; f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas. 2.2

Seksi Inventarisasi dan Penataan Tugas

Fungsi

2.3. Seksi Pengelolaan Lahan Tugas

Fungsi

mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan inventarisasi dan penataan hutan dan kebun. a) menghimpun dan mengolah data penyelenggaraan inventarisasi sumber daya hutan dan kebun pada non kawasan hutan dalam rangka penataan hutan dan kebun; b) menghimpun dan mengolah data penyelenggaraan tata ruang perubahan fungsi kawasan hutan, penunjukan hutan produksi dan hutan rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung; c) menyiapkan bahan, mengatur dan menyelenggarakan tata batas kawasan hutan tetap dan perkebunan, pemeliharaan batas kawasan hutan dan kebun. d) menyiapkan bahan penyelenggaraan pembentukan wilayah, pembentukan tahura, enclave desa, perubahan fungsi kawasan hutan dan perkebunan; e) melaksanakan bimbingan teknis perubahan fungsi kawasan dan penataan batas kawasan hutan dan kebun; f) melaksanakan evaluasi dan analisis penyelenggaraan penataan hutan dan kebun; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemolaan sesuai bidang tugas.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perizinan serta penyelenggaraan pengelolaan lahan. a) menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengelolaan lahan kehutanan dan perkebunan Daerah secara mikro; b) menyiapkan bahan penyusunan potensi sumber daya alam hutan dan kebun daerah menurut jenis volume dan penyebarannya;


8


c) melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan lahan kehutanan dan perkebunan; d) menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan perijinan pengelolaan lahan pemanfaatan hutan dan kebun; e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaksanaan pengelolaan lahan kehutanan dan perkebunan; f) menghimpun dan mengolah data penyelenggaraan pemolaan hutan dan perkebunan berkenaan dengan perencanaan dan penataan hutan dan kebun sebagai bahan evaluasi dan pelaporan; g) melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemolaan hutan dan perkebunan berkenaan dengan fungsi kawasan hutan dan penataan batas kawasan; h) menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pengelolaan lahan kehutanan dan perkebunan ; i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemolaan sesuai dengan bidang tugas. 3. 3.1

Bidang Budidaya Kepala Bidang Budidaya Tugas

Fungsi

3.2

Seksi Penanaman Tugas

Fungsi

melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraanperbenihan/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan tanaman dan aneka usaha tanaman. a) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengawasan penanaman, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta reklamasi hutan dan perkebunan; b) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pemeliharaan dan perlindungan tanaman hutan dan perkebunan ; c) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan aneka usaha kehutanan (bukan kayu) dan perkebunan; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkajian kegiatan penanaman. a) menghimpun mengolah dan menganalisa data kegiatan penanaman berkenaan dengan perluasan dan rehabilitasi lahan ;


9


b) menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan penanaman berkenaan dengan perluasan dan rehabilitasi lahan ; c) melaksanakan pengawasan kegiatan penanaman berkenaan dengan perluasan dan rehabilitasi lahan ; d) menyiapkan bahan dan mengolah laporan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman berkenaan dengan perluasan dan rehabilitasi lahan ; e) melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan program kegiatan penanaman berkenaan dengan perluasan dan rehabilitasi lahan; f) menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan kegiatan penanaman berkenaan dengan perluasan dan rehabilitasi lahan ; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya sesuai dengan bidang tugas. 3.3

Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Tanaman Tugas

Fungsi

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkajian kegiatan pemeliharaan dan perlindungan tanaman. a) menghimpun, mengolah dan menganalisa kegiatan konservasi tanah ; b) menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan dan perlindungan tanaman termasuk kawasan konservasi dan wisata alam serta evaluasi kegiatan pengawasan hutan tanaman produksi dan perkebunan ; c) melaksanakan pengawasan kegiatan pemeliharaan dan perlindungan tanaman termasuk kawasan konservasi dan wisata serta evaluasi kegiatan hak penggunaan hutan tanaman produksi dan perkebunan ; d) menyiapkan bahan dan mengolah laporan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan dan perlindungan tanaman termasuk kawasan konservasi dan wisata alam serta evaluasi kegiatan hak penguasaan hutan tanaman produksi dan perkebunan ; e) melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan dan perlindungan tanaman termasuk kawasan konservasi dan wisata alam serta evaluasi kegiatan hak pengawasan hutan tanaman produksi dan perkebunan ; f) menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan


10


unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan kegiatan pemeliharaan dan perlindungan tanaman termasuk kawasan konservasi dan wisata alam serta evaluasi kegiatan hak penguasaan hutan tanaman produksi dan perkebunan ; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya sesuai dengan tugasnya. 3.4

Seksi Aneka Usaha Tugas

Fungsi

4 4.1

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aneka usaha kehutanan (bukan kayu) dan perkebunan. a) menghimpun mengolah dan menganalisa data aneka usaha hasil hutan (bukan kayu) dan perkebunan dilaksanakan dan dimanfaatkan; b) menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pemanfaatan dan peredaran aneka usaha hasil hutan bukan kayu dan perkebunan yang tidak dilindungi dan dilarang; c) melaksanakan pengawasan pengelolaan aneka usaha hasil hutan bukan kayu dan perkebunan yang tidak dilindungi dan dilarang; d) menyiapkan bahan perijinan pemanfaatan dan peredaran aneka usaha hasil hutan bukan kayu dan perkebunan; e) melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan program pengawasan dan pengelolaan, perijinan, pemanfaatan dan peredaran aneka usaha hasil hutan bukan kayu dan perkebunan; f) menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/Instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aneka usaha hasil hutan (bukan kayu) dan perkebunan ; g) menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengelolaan aneka usaha hasil hutan bukan kayu dan perkebunan; h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pemanfaatan Kepala Bidang Pemanfaatan Tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemasaran Fungsi a) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan pengawasan penataan tebang, eksploitasi, pemeliharaan peralatan dan ketertiban produksi;


11


b) merencanakan, mengatur dan mengevaluasi pembinaan pengawasan kegiatan pengolahan, pemasaran dan pungutan hasil hutan dan perkebunan; c) merencanakan, mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan mengawasan pengujian dan sertifikasi hasil hutan kayu, tata usaha kayu dan tata usaha pungutan serta penertiban ; d) merencanakan, mengatur dan mengevaluasi penetapan penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu ; e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas. 4.2

Seksi Produksi Tugas

Fungsi

4.3

Seksi Pemasaran Tugas

Fungsi

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi dan sarana pengolahan hasil hutan dan perkebunan. a) menghimpun, mengolah dan menganalisa data kegiatan produksi dan pengelolaan hasil hutan dan perkebunan berkenaan dengan eksploitasi, penataan tebangan, pemeliharaan peralatan, ketertiban produksi sarana pengolahan dan pemanfaatan bahan baku/limbah; b) menghimpun bahan petunjuk teknis pembinaan, kegiatan produksi dan pengolahan hasil hutan dan perkebunan; c) melaksanakan bimbingan teknis pengolahan hasil hutan, saran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku/limbah; d) melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan produksi dan pengolahan hasil hutan dan perkebunan; e) menyiapkan bahan baku hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengawasan penataan tebangan, ketertiban produksi, pengawasan perijinan industri pengolahan kayu ; f) menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip kegiatan seksi produksi; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan sesuai dengan bidang tugas.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemasaran dan pungutan hasil hutan dan perkebunan a) menghimpun, mengolah dan menganalisa data tata usaha kayu, pemasaran dan pungutan hasil


12


b)

c)

d)

e)

f)

g)

5 5.1

Bidang Pengamanan dan Pengembangan Kepala Bidang Pengamanan dan Pengembangan Tugas Fungsi

hutan/perkebunan dan legalitas hasil hutan dan perkebunan, eksploitasi dan pengujian hasil hutan, tenaga pengawas dan sertifikasi; menghimpun bahan petunjuk teknis pembinaan pengawasan penyelenggaraan tata usaha kayu, peredaran hasil hutan/perkebunan dan legalitas hasil hutan dan perkebunan, eksploitasi dan pengujian hasil hutan, tenaga pengawas dan sertifikasi; melaksanakan bimbingan teknis tata usaha kayu, peredaran hasil dan legalitas hasil hutan dan perkebunan; melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan legalitas hasil hutan dan perkebunan, pengujian hasil hutan, administrasi tenaga pengawas dan sertifikasi penetapan pedoman tarif dan pengawasan pembayaran pungutan hasil hutan; menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengawasan tata usaha kayu hasil hutan/perkebunan, legalitas hasil hutan dan perkebunan; menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata usaha kayu, peredaran hasil hutan/perkebunan, legalitas hasil hutan dan perkebunan, ekploitasi dan pengujian hasil hutan, tenaga pengawas dan sertifikasi penetapan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu dan pengawasan pembayaran pungutan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan sesuai dengan bidang tugas

melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta penyelenggaraan pengamanan dan pengembangan. a) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengamanan dan pengembangan kehutanan dan perkebunan ; b) merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pengolahan dan pengembangan kawasan konservasi; c) merencanakan, mengatur dan mengevaluasi


13


pelaksanaan pembinaan aneka usaha hasil hutan bukan kayu dan perkebunan; d) melakukan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar konservasi sumber daya alam hayati yang berskala nasional dan strategi; e) merencanakan, mengatur dan mengevaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan dan perkebunan; f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

5.2

Seksi Pengamanan Tugas

Fungsi

5.3

Seksi Pengembangan Tugas

Fungsi

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengamanan serta konservasi hutan dan perkebunan ; a) menghimpun, mengolah dan menganalisa data kegiatan pengamanan hutan, hasil hutan, kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan wisata alam; b) menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan kegiatan pengamanan hutan dan hutan konservasi serta perkebunan; c) melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hutan, hutan raya, hutan konservasi urusan wisata alam dan bencana kehutanan; d) melaksanakan pengawasan pengolahan dan pengembangan kawasan hutan konservasi urusan wisata alam, bencana kehutanan dan Perkebunan; e) melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan kegiatan pengamanan dan konservasi hutan dan perkebunan; f) menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan pengamanan dan konservasi hutan dan perkebunan; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengamanan dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugas.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan kehutanan dan perkebunan. a) menghimpun dan mengolah data kelembagaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan ; b) menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengawas lembaga yang bergerak dibidang kehutanan dan perkebunan ;


14


c) melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi, pemanfaatan dan pengembangan hutan dan perekbunan kepada lembaga/organisasi kehutanan dan perkebunan ; d) melaksanakan pengawas dan pemantauan terhadap lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kehutanan dan perkebunan ; e) melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan lembagalembaga kehutanan dan perkebunan; f) menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait lainnya dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lembaga-lembaga kehutanan dan perkebunan ; g) menyiapkan bahan dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan lembagalembaga kehutanan dan perkebunan ; h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bidang Pengamanan dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugas. 6.

Kelompok Jabatan Fungsional Tugas

Fungsi

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. a) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b) kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. c) jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. d) jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dishutbundi dukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagaimana Tabel I.1.berikut :


15


Tabel I.1. Sumber Daya Aparatur di Dishutbun Kab. HSS Kualifikasi Pendidikan SD

SLTP

1

2

Golongan I

SLTA

D I /D III

D IV

S-1

S-2

S-3

23 3 0 26 4 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV

Jumlah 59 Jumlah

1

19 35 4 59 Struktural Fungsional Jumlah Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah 1 5 12 18 41 59 Di rinci lebih lanjut sumber daya aparatur di masing-masing bidang seperti Tabelberikut : Tabel I.2. Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat (Termasuk Kepala SKPD)

SD 0

SLTP 0

Golongan I 0

Eselon I

Eselon II

0

1

Kualifikasi Pendidikan SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 9 2 0 5 2 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV 6 10 2 Struktural Fungsional Eselon III Eselon IV Jumlah 1

3

5

13

Jumlah 18 Jumlah 18 Jumlah 18

Tabel I.3. Sumber Daya Aparatur Keadaan Pegawai Pada Bidang Pemolaan

SD

SLTP

0

0

Golongan I 0

Kualifikasi Pendidikan SLTA D I /D III D IV

S-1

1 0 0 3 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II

Golongan III

0 Struktural

5

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

0

0

1

2

0


16

S-2

S-3

Jumlah

1

0

5

Golongan IV 0

Jumlah 5

Fungsional

Jumlah

2

5


Tabel I.4. Sumber Daya Aparatur Keadaan Pegawai Pada Bidang Budidaya

SD

SLTP

0

0

Golongan I 0 Eselon I

Eselon II

0

0


S-1

S-2

S-3

3 1 0 6 0 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV 3 7 0 Struktural Fungsional Eselon III Eselon IV Jumlah 1

1

2

Jumlah 10 Jumlah 10 Jumlah

8

10

Tabel I.5. Sumber Daya Aparatur Keadaan PegawaiPada Bidang Pemanfaatan

SD 0

SLTP 0


Eselon II

0

0

Kualifikasi Pendidikan SLTA D I/D III D IV S-1 S-2 S-3 3 0 0 3 0 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV 3 2 1 Struktural Fungsional Eselon III Eselon IV Jumlah 1

2

3

3


Tabel I.6. Sumber Daya Aparatur Keadaan Pegawai Pada Bidang Pengamanan dan Pengembangan

SD 0

SLTP 1


Eselon II

0

0

Kualifikasi Pendidikan SLTA D I /D III D IV S-1 5 0 0 2 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III 4 Struktural Eselon III Eselon IV 1


2

4 Jumlah 3

17

S-2 1

S-3 0

Jumlah 9

Golongan IV 1

Jumlah 9

Fungsional

Jumlah

6

9


Tabel I.7. Sumber Daya Aparatur Keadaan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Pembibitan

SD

SLTP

0

0

Golongan I 0


S-1

2 0 0 3 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III

Eselon I

Eselon II

2 Struktural Eselon III

0

0

0

3 Eselon IV

Jumlah

1

1

S-2

S-3

Jumlah

0

0

5

Golongan IV 0

Jumlah 5

Fungsional

Jumlah

4

5

Tabel I.8. Sumber Daya Aparatur Keadaan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

SD

SLTP

1

1


Eselon II

0

0


S-1

S-2

S-3

0 0 0 4 0 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV 1 4 0 Struktural Fungsional Eselon III Eselon IV Jumlah 0

1

1

5


Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adalah sebagai berikut :  Gedung kantor yang terdiri dari : -

2 unit bangunan kantor yang digunakan untuk ruang kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang dan aula/ruang rapat dengan fasilitas AC dan dapat menampung 25 orang. Aula/ruang rapat tersebut dapat digunakan untuk rapat-rapat intern dan rapat skala kecil antar instansi/unit kerja beralamat di jalan Singakarsa Kandangan.


18


-

Kantor UPT. Perbenihan dan Pembibitan yang dilengkapi dengan laboraturium kultur jaringan dan kebun entres di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung.

-

Persemaian permanen di Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang.

-

Bangunan depot agribisnis kelapa di desa Hariti Kecamatan Sungai Raya

-

Kantor UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung di Jalan Brigjend H. Hassan Basry desa Kaliring Kecamatan Padang Batung.

-

Arboretum di Desa Ambutun eks. Persemaian kegiatan reboisasi hutan pinus

-

Arboretum di Desa Mandapai eks. Persemaian kegiatan reboisasi hutan pinus

-

Arboretum di Desa Sungai Raya Selatan eks. Persemaian kegiatan kelapa

 Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: -

Meubeler

-

Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan

-

Fasilitas telekomunikasi

-

Sarana pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun

-

dan lain-lain

 Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional. -

Mobil kepala dinas, mobil operasionalUPT. Perbenihan dan Pembibitan, mobil UPTD. KPHL dan mobil patroli polisi kehutanan

-

Kendaraan roda dua

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dishutbun Kab. HSS memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerahmelalui : 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pemolaan, budidaya, pemanfaatan dan bidang pengamanan dan pengembangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan

perundang

undangan

yang

berlaku,

2)pembinaan,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pemolaan, 3) pembinaan,


19


pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang budidaya,

4) pembinaan,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pemanfaatan, 5) pembinaan, pengawasan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

bidang

pengamanan

dan

pengembangan, 6) pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Sedangkan tingkat capaian kinerja Dishutbun selama tahun 2013 pada Sekretariat dan masing-masing Bidang dapat diuraikan, sebagai berikut : a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat 1)

Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Gaji dan tunjangan hasil capaian terbayarnya gaji karyawan Dishutbun Kab. HSS - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian tersedianya layanan surat menyurat - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian tersedianya layanan telepon, air bersih dan listrik untuk keperluan kantor - Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja hasil capaian perbaikan peralatan kerja kantor - Kegiatan jasa penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional hasil capaian tersedianya dana pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor hasil capaian terpenuhinya ATK dan administrasi - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan hasil capaian terpenuhinya kebutuhan jasa barang cetakan dan fotokopi - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor hasil capaian terpenuhinya penyediaan komponen listrik - Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan hasil capaian tersedianya bahan bacaan untuk keperluan dinas - Kegiatan penyediaan makanan dan minuman hasil capaian tersedianya makan dan minum bagi pelaksanaan rapat dinas - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian tersedianya dana perjalanan dinas ke luar kabupaten - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya hasil capaian terbayarnya honor jasa tenaga pendukung administrasi/teknis - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil


20


capaian tersedianya dana perjalanan dinas dalam kabupaten 2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian terpeliharanya gedung kantor Dishutbun - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin mobil dinas dan operasional 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya hasil capaian terpenuhinya pakaian dinas PDH karyawan Dishutbun 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja Hutbun Kab. HSS b) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Pemolaan 1)

Capaian Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Kegiatan Reboisasi/Pemeliharaan dan Pengkayaan Vegetatif hasil capaiannyaterlaksananya RHL dan pemanfaatan lahan marginal dalam dan diluar kawasan hutan, tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan, tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan. - Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL hasil capaiannya terlaksananya penyusunan rancangan teknis DAK 2013, penyelenggaraan hari menanam nasional, monitoring dan evaluasi RHL, pemeliharaan tanaman arboretum, pengukuran dan pemetaaan lokasi kegiatan tahun 2013.

c) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Budidaya 1)

Capaian Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan -

Kegiatan Pengembangan karet hasil capaiannya : terlaksananya pengembangan karet 45Ha, terlaksananya pengembangan karet rakyat (sharing APBD Prov) 100 Ha,

-

Kegiatan Pengembangan kelapa dalam (sharing APBD Prov) 30 Ha,

-

Kegiatan Pengembangan kayu manis dan tanaman kehutanan hasil capaiannya : terlaksananya pengembangan tanaman kehutanan 50 Ha

2) Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan -

Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan hasil capaiannya : penyediaan bibit karet 85.000 batang, bibit tanaman kehutanan 40.000 batang, bibit anggrek 500 pot

d) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Pemanfaatan 1)

Capaian

Program


Peningkatan

21

Pemasaran

Hasil

Produksi


Pertanian/Perkebunan -

Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan hasil capaiannya : terlaksananya expo/pameran hasil produksi hutan dan kebun di Kabupaten dan Provinsi Kalsel

2) Capaian Program Pertanian/Perkebunan -

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna hasil capaian : terlaksananya belanja gelar produk hasil hutan dan HHBK, pembuatan gazebo, penyediaan pupuk dan obat-obatan pengembangan karet, kelapa dalam,tanaman kehutanan dan pemeliharaan, belanja alat panendan pasca panen.

3) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam -

Kegiatan Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan hasil capaian : meningkatnya pengetahuan aturan-aturan tentang prosedur

e) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Bidang Pengamanan dan Pengembangan 1)

Capaian Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan -

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan hasil capaiannya adalah penanggulangan,pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan, lahan dan kebun, penyelesaian kasuskasus pengamanan hutan,lahan dan kebun, pelatihan penanggulangan,pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan, lahan dan kebun, pembinaan pokwasmas

Sedangkan hasil kinerja Renstra Dishutbun Kab. HSS periode sebelumnya (2008-2013) dapat

dicerminkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan

sebagaimana Tabel II.1. dan II.2. berikut :


22


TABEL II.1. HASIL KINERJA RENSTRA DINAS HUTBUN KAB. HSS (2009-2013) No.

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

Target SPM

Targe t IKK

Target Indikator Lainnya

3

Target Rentra SKPD Tahun Ke

Realisasi Capaian tahun Ke

Rasio Capaian Pada Tahun ke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

58,32%

100%

100%

100%

4

1

Tersedianya data yang akurat untuk rencana lokasi pengembangan tanamanan kehutanan dan perkebunan

pengukuran dan pemetaan lokasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Terlaksananya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan lahan di luar dan didalam kawasan hutan

operasi pengamanan hutan

100%

100%

100%

100%

100%

90,85%

100%

100%

100%

100%

3

Tertibnya pelaksanaan pemungutan hasil hutan pada hutan hak dalam mendukung PAD

monev IPHHK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

58,32%

100%

100%

100%

4

Terlaksananya pendampingan bagi kegiatan RHL

monev RHL

100%

100%

100%

100%

100%

91,05%

100%

100%

100%

100%

92,05%

100%

100%

100%

100%

5

Terlaksananya kegiatan RHL untuk mengurangi lahan kritis

rehabilitasi Hutan dan lahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91,09%

100%

100%

100%

100%

91,09%

100%

100%

Pemanfaatan lahan yag kurang produktif pada kawasan dan terserapnya kelompok masyarakat sebagai tenaga kerja

Pengembangan karet komoditi perkebunan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,32%

78%

100%

100%

100%

99,32%

78%

100%

Tersedianya bibit tanaman kehutanan/perkebunan/rimba/endemik tepat waktu dan berkesinambungan

penyedian bibit karet dan tan.kehutanan

100%

100%

100%

100%

100%

98,47%

100%

62,47%

94,86%

100%

100%

100%

62,47%

94,86%

100%

8

Meningkatkan nilai tambah dan mutu produk kehutanan dan perkebunan

penyediaan sarpras panen dan pasca panen,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

terlaksananya expo/pameran hasil produksi hutan dan kebun di kab. HSS dan prov. Kalsel

2 kali setahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

7


23


TABEL II.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN TAHUN 2009-2013 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Anggaran pada Tahun ke- (x Rp.1.000) No.

1

1

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(x Rp.1.000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-

Rata-rata Pertahun

Uraian 2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.200

2.325

1.825

1.825

2.367

1.200

1.674.606

1.496.450

1.491.700

1.803.220

100,0

72,0

82,0

81,7

78,18

1.908.400

82,78

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

62.880

45.300

59.700

57.900

89.220

24.931,35

25.090.206

23.013,561

28.043.30 8

37.518.271

39,6

55,4

38,5

48,4

42.05

63.040.000

44,79

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.500

1.700

7.750

5.750

9.200

996

1.107

3.366,6

3.784.175

5.415.050

39,8

65,1

43,4

65,8

58,86

5.380.000

54,59

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8.550

5.350

4.700

5.756

5.850

8.550

5.100

3.780

3.500

5.350

100,0

95,3

80,4

60,8

60.34

6.041.200

79,37

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

13.986,8

12.454,5

11.014,5

11.014,5

20.018,1

13.986,8

12.454,5

11.014,5

11.014,5

19.501.850

100,0

100,0

100,0

100,0

97,42

13.697.680

99,48

6

Penyediaan Barang Cetakan dan

9.300

7.530

7.530

7.530

15.530,84

9.300

7.378.425

7.156,55

6.038,7

13.952,65

100,0

97,99

95,04

80,20

89,84

9.484.168

92,62

1.400

730

480

480

2.305

1.400

730

450

478

2.176

100,0

100,0

93,75

99,58

94,40

1.079.000

97,55

81.342

10.506.6

11.300

15.788,4

12.747,5

73.102,2

81,62

94,17

97,16

87,61

89,87

27.402.880

90,09

Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.872.400

12.000

16.250

14.550

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.600

4.800

4.080

4.080

Penyediaan Makanan dan Minuman

4.800

83,50

10

4.800


4.600

4.600

24

4.128.000 4.080

3.455

3.095

3.770

3.275

3.460

95,97

64,48

92,40

80,27

84,40

7.200

4.600

2.800

3.600

3.600

5.555,5

95,83

58,33

78,26

78,26

77,16

5.200.000

77,56


2

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

110

175

75.000

134.400

120.000

109.675,6

143.658,6

74.960,8

134.155,6

119.979,19

99,71

82,09

99,95

99,82

99,98

103,08

96,31

12

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya

129.600

45.600

26.700

18.300

28.500

122.900

43.300

18.200

18.100

22.200

94,83

94,96

68,16

98,91

77,89

49.740

86,95

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

0

0

25.000

30.000

30.000

0

0

23.875

24.390

9.075

0

0

95,50

81,30

30,25

38.333

69,02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1

Pengadaan Meubeler

3.500

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

100,0

0

0

0

0

3.500

100

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

96.525

0

106.300

0

23.905

93.456

0

104.868

0

23.415

96,82

0

98,65

0

97,95

75.576.,67

97,81

27.900

25.800

26.400

24.400

71.560

27.900

25.800

26.393,5

22.788,6

45.137,07

100,0

100,0

99,98

93,40

63,08

35.212

91,29

0

0

0

26.400

3.550

0

0

0

21.054

3.550

0

0

0

79,75

100,0

14.975

89,87

2.300

1.450

2.000

2.000

16.800

800

1.450

1.999,4

1.992,5

16.626,9

34,78

100,0

99,97

99,63

98,97

4.917

86,67

225.465

0

0

0

0

221.550

0

0

0

0

98,26

0

0

0

0

225.465

98,26

3.775

5.998

0

5.100

5.050

3.541,85

2.235,5

0

1.230

1.150

93,82

37,27

0

24,12

22,77

4.980,75

44,49

3

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

4

Pengadaan baju dinas beserta kelengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 PePenyusunan Laporan Capaian

5

KiKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKSKPD Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

2

6

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)


25


1

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

2 3

4

7

8

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

418.015

327.578

264.407

0

0

323.090

202.380,5

230.697,5

0

0

77,29

61,78

87,25

0

0

336.666.833

75,44

1.585.635

943.759,535

889.062,5

1.384.600

1.131.858

1.351.417,75

782.590,5

465.931,9

1.130.290

983.758

85,23

82,92

52,41

81,63

86,92

1.230.894,96

77,62

2.266.584

667.548

875.984.000

0

0

1.970.978

555.226

749.543

0

0

86,96

83,17

85,57

0

0

1.270.038,67

85,23

939.537,5

1.156.752,88

0

0

0

857.637,5

854.561,86

0

0

0

91,28

73,88

0

0

0

1.048.145,19

82,57

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

1

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

75.125,.

85.668,

293.424

97.299

215.257

63.297,5

84.3770

263.300

95.675,3

116.882,3

84,26

98,49

89,92

98,33

54,30

153.354,.6

85,06

2

Penanaman pohon pada kawasan hutan insdustri dan hutan wisata

0

962.000

0

0

0

0

802.973,5

0

0

0

0

83,47

0

0

0

962.000

83,47

3

Reboisasi/ Pemeliharaan dan Pengkayaan Vegetatif

0

0

1.128.075

1.333.600

1.709.779

0

0

777.827,6

1.217.382,4 5

1.268.656, 8

0

0

68,95

91,29

74,20

1.390.484,67

78,15

4

Peningkatan peran serta masyarakat dan rehabilitasi Hutan dan Lahan

81.730

63.653

0

0

0

79.160

58.278

0

0

0

96,86

91,56

0

0

0

72.691,5

94,21

28.625

74.077

72.675

76.640

177.920

26.005

60.803

57.22,.06

54.694

163.060

90,85

82,08

78,74

71,36

91,65

85.980

82,94

21.490,8

75.167

10.048

7.500

15.921

21.173,2

74.564

10.000

7.500

15.861

98,52

99,20

99,52

100,0

99,60

25.859,36

99,37

476.820

0

79.868

363.304,9 8

120.61

463.451,175

0

77.933,2

280.183

102.514

97,20

0

97,58

77,12

85,00

260.150,75

71,38

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Program Peningkatan Pemasaran Hasil

1 9

Produksi Pertanian/Perkebunan : Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1 10

1

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi


26


pertanian/perkebunan tepat guna

11

12

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

1

Pengembangan Karet

0

0

0

453.452,5

354.331,5

0

0

0

84.084

231.235,9

0

0

0

18,54

65,26

403.892

41,90

2

Pengembangan Kelapa Dalam

0

0

0

9.098

0

0

0

0

8.790

0

0

0

0 0

96,61

0

9.098

96,61

3

Pengembangan Kayu Manis dan Tanaman Kehutanan

0

0

0

77.354,94

0

0

0

0

43.721,94

0

0

0

56,52

0

0

76.905

59.928

0

0

0

73.785

59.894

0

0

0

95,94

99,94

0

0

69.916,5

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Perencanaan dan pengembangan 1 hutan


27

0

97,94


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah analisa SWOT/Analisa Lingkungan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan. 1. Analisis Lingkungan Internal a. Potensi kekuatan (Strenghts) yang dimiliki di Dishutbun, yaitu : 1) Tersedianya lembaga pengelola kehutanan/KPHL. 2) Tersedianya data sebaran dan luasan lahan kritis yang sudah dideliniasi dan dipetakan 3) Adanya kesepakatan komoditas unggulan Kab. HSS, untuk HHBK (kayu manis dan bambu) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 tahun 2013 untuk komoditas unggulan (karet, kelapa dalam dan kelapa sawit) 4) Sumberdaya manusia, petugas teknis cukup dan pekebun/tenaga kerja tersedia 5) Ketersediaan

aturan

untuk

pembentukan

lembaga

ekonomi

(kelembagaan pekebun, koperasi dan pasar sangat mendukung) b. Sedangkan kelemahan (weaknesses) yang ada, yaitu : 1) Terbatasnya SDM pengamanan hutan 2) Terbatasnya dana dan sarana prasarana 3) Tanaman tua/rusak sehingga sehingga produktivitas rendah 4) Kualitas dan kuantitas produk rata-rata masih rendah 5) Kualitas pekebun rata-rata masih rendah 6) Lemahnya kemampuan manajemen pelaku usaha modal pekebun sangat kecil/kurang modal) 7) Gangguan usaha perkebunan/OPT masih tinggi

2. Analisis Lingkungan Eksternal


28


a. Dalam perencanaan, peluang (opportunities) yang ada di Dishutbun, yaitu : 1) Dukungan terhadap program Kab. HSS sebagai kota oksigen 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi program prioritas nasional 3) Peluang pasar domestik dan ekspor 4) Tersedianya skim kredit bagi pelaku usaha 5) Meningkatnya mutu produk yang dikelola oleh pekebun/kelompok tani 6) Meningkatnya investor dibidang perkebunan b. Adapun tantangan (threats) yang dihadapi antara lain, yaitu : 1) Kebutuhan lahan untuk sektor lain meningkat 2) Penguasaan lahan oleh masyarakat dan klaim 3) Persyaratan kualitas dari pasar 4) Pola pikir masyarakat terhadap permodalan masih salah 5) Adanya isu lingkungan 6) Kondisi iklim tidak mendukung (elnino, elnina)

Dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal dapat diinteraksikan sebagai berikut: 1. Interaksi Peluang-Kekuatan (Strategi SO) a. Memanfaatkan KPHL dan ketersediaan data serta peta lahan untuk

mengelola dan mengamankan lahan untuk mendukung kota oksigen b. Pembentukan lembaga ekonomi dengan legalitas yang ada untuk memanfaatkan peluang ekspor c. Mengembangkan lembaga ekonomi dan komoditas unggulan untuk sasaran ekspor dengan memanfaatkan fasilitas kredit. d. Meningkatkan profesionalisme petugas dan pekebun 2. Interaksi Peluang-Kelemahan (Strategi WO) a. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan ekonomi dengan pelatihan dari program nasional b. Memanfaatkan skim kredit untuk memenuhi kebutuhan dana dan sarana dan prasarana


29


c. Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi tanaman tua dan rusak d. Tingkatkan mutu produk perkebunan e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk dijadikan sasaran ekspor 3. Interaksi Kekuatan-Tantangan (Strategi ST) a. Mengoptimalkan pengelolaan lahan kehutanan dengan mempertahan kan kaidah-kaidah lingkungan untuk menjaga lahan dari alih fungsi b. Menetapkan komoditas unggulan dengan dengan syarat kualitas pasar yang memenuhi standar c. Merubah pola pikir masyarakat terhadap

permodalan dengan

sosialisasi ketentuan yang jelas 4. Interaksi Kelemahan-Tantangan (Strategi WT) a. Mengoptimalkan peran SDM pengamanan hutan yang ada untuk mengamankan lahan b. Mengoptimalkan dana dan sarana dan prasarana yang ada untuk meminimalisir penguasaan lahan oleh masyarakat c. Meningkatkan pembinaan manajemen dan perubahan pola pikir pelaku

usaha dan permodalan usaha pekebun untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk sehingga memenuhi syarat pasar dan Kondisi daerah dengan strata sosial.yangah.


30


Tabel II.3. Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) IFAS

Kekuatan (S):

Kelemahan (W):

1. Tersedianya lembaga pengelola kehutanan/KPHL 2. Tersedianya data sebaran dan luasan lahan kritis yang sudah dideliniasi dan dipetakan 3. Adanya kesepakatan komoditas unggulan Kab. HSS 4. Ketersediaan aturan untuk pembentukan lembaga ekonomi

EFAS

Peluang (O):

Strategi SO

1. Dukungan terhadap program Kab. HSS sebagai kota oksigen 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi program prioritas nasional 3. Peluang pasar domestik dan ekspor 4. Tersedianya skim kredit bagi pelaku usaha 5. Meningkatnya mutu produk yang dikelola oleh pekebun/kelompok tani 6. Meningkatnya investor dibidang perkebunan

- Memanfaatkan KPHL dan ketersediaan data serta peta lahan untuk mengelola dan mengamankan lahan untuk mendukung kota oksigen - Pembentukan lembaga ekonomi dengan legalitas yang ada untuk memanfaatkan peluang ekspor - Mengembangkan lembaga ekonomi dan komoditas unggulan untuk sasaran ekspor dengan memanfaatkan fasilitas kredit. - tingkatankan profesionalisme petugas dan pekebun

Ancaman (T):

Strategi ST

1. Kebutuhan lahan untuk sektor lain meningkat 2. Penguasaan lahan oleh masyarakat dan klaim 3. Persyaratan kualitas dari pasar 4. Pola pikir masyarakat terhadap permodalan masih salah 5. Adanya isu lingkungan 6. Kondisi iklim tidak mendukung (elnino, elnina)

-

-

-

1. 2. 3. 4.

Terbatasnya SDM pengamanan hutan Terbatasnya dana dan sarana dan prasarana Kualitas dan kuantitas produk masih rendah Lemahnya kemampuan manajemen pelaku usaha

Strategi WO -

-

-

-

Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan ekonomi dengan pelatihan dari program nasional Memanfaatkan skim kredit untuk memenuhi kebutuhan dana dan sarana dan prasarana Peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi tanaman tua dan rusak Tingkatkan mutu produk perkebunan Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk dijadikan sasaran ekspor

Strategi WT

Mengoptimalkan pengelolaan lahan kehutanan dengan mempertahankan kaidah-kaidah lingkungan untuk menjaga lahan dari alih fungsi Menetapkan komoditas unggulan dengan dengan syarat kualitas pasar yang memenuhi standar Merubah pola pikir masyarakat terhadap permodalan dengan sosialisasi ketentuan yang jelas

-

-

-

Mengoptimalkan peran SDM pengamanan hutan yang ada untuk mengamankan lahan Mengoptimalkan dana dan sarana dan prasarana yang ada untuk meminimalisir penguasaan lahan oleh masyarakat Meningkatkan pembinaan manajemen dan perubahan pola pikir pelaku usaha dan permodalan usaha pekebun untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk sehingga memenuhi syarat pasar dan Kondisi daerah dengan strata sosial yangah

2.4.2 Hasil telaahan RTRW terhadap layanan SKPD Hasil telaahan pada Rencana Pola Ruang RTRW terhadap layanan SKPD Dishutbun adalah :


31


1. Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) di Kecamatan Loksado, Padang Batung dan Telaga Langsat, berdasarkan legenda warna adalah air, kenapa tidak dijadikan areal pengembangan perkebunan. 2. Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), berdasarkan kesepakatan diberi tanda (diarsir) sebagai areal pencadangan untuk sawit. 3. Areal eks Transmigrasi lokal di Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang masuk areal IUP sawit, dan faktanya tidak ada pemukiman lagi, apakah masih perlu dipertahankan sebagai pemukiman. 2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap layanan SKPD Pada analisis data yang disepakati pemilihan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di HSS, maka Tema isu yang berkaitan terhadap layanan SKPD Dishutbun Kab. HSS, adalah : 1. Banjir dan perubahan ekosistem 2. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup 3. Tata guna lahan


32


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

mengalami

beberapa

permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai berikut : 1. Penyerapan tenaga kerja yang terbatas di sektor kehutanan dan perkebunan 2. Penguasaan fisik dan klaim terhadap lahan kehutanan dan perkebunan 3. Masih luasnya lahan kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor 4. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan 5. Kemampuan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri lokal perkayuan masih rendah 6. Masih rendahnya produksi perkebunan rakyat untuk memenuhi bahan baku industri lokal pengolahan hasil 7. Masih rendahnya produktifitas hasil perkebunan rakyat

3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: “ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif” Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu: “Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat,


33


meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial. “ Terciptanya Keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Agamis” yang ditandai dengan suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Tak dapat dielakan sebagai dampak dari pembangunan disegala bidang, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang sangat cepat dimasyarakat dalam era globalisasi selain menimbulkan efek positif juga dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya terjadinya pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat.

Oleh

karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. “Terciptanya Keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Produktif” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator yang diharapkan semakin baik dibanding periode sebelumnya yakni: 1. Pada aspek sumber daya manusia (SDM) Ada 3 (tiga) hal pokok dalam pembangunan SDM, yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan kehidupan sosial budaya masyarakat. 1.1.

Bidang pendidikan, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya pendidikan yang dilandasi nilai- nilai dan moral agama, (b) meningkatnya

kesempatan

masyarakat

untuk

memperoleh

pendidikan yang berkualitas, (c) meningkatnya pencapaian indikator keberhasilan bidang pendidikan, (d) Meningkatnya angka melek huruf, dan meningkatnya kompetensi profesional bagi tenaga pendidik. Pada tahapan pembangunan ketiga (2014- 2018) pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005- 2025 sasaran yang ingin dicapai adalah: rata- rata lama sekolah 9,84 tahun, angka melek huruf


34


98,99%, APK SD 116,43, APK SMP 105,14, APK SMA 45,76, APM SD 100, APM SMP 78,18 dan APM SMA 41,76. 1.2.

Bidang Kesehatan, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya masyarakat yang sehat dan berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, (b) meningkatnya pencapaian indikator kesehatan dan (c) menurunnya angka kematian bayi (AKB), meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Pada tahapan ketiga (2014- 2018) pada RPJP sasaran yang ingin dicapai adalah AHH 68,28 tahun, angka kematian ibu/ 100.000 KH sebesar 90 dan AKB/1.000 KH sebesar 5.

1.3.

Bidang sosial budaya, yang ditunjukan oleh: (a) semakin menguatnya wawasan kebangsaan, (b) semakin terwujudnya jati diri berdasarkan nilai- nilai agama, tata nilai dan adat istiadat serta budaya masyarakat, (c) menguatnya kepekaan sosial masyarakat, (d) terpelihara dan berkembangnya semua potensi sosial dan budaya masyarakat, dan (e) semakin meningkatnya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.

2. Pada tata kelola pemerintahan, 2.1. Politik dan hukum, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya ketertiban dan keamanan, (b) meningkatnya kepastian hukum, (c) meningkatnya budaya politik yang sehat dan (d) meningkatnya fungsi dan peran masyarakat dari lembaga politik yang efektif. 2.2. Pemerintahan, yang ditunjukan oleh; (a) meningkatnya etos kerja, produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, (c) terwujudnya good governance dan (d) meningkatnya pendapatan daerah yang disertai peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 2.3

Pada aspek perekonomian daerah

yang berbasis agribisnis dan

agroindustri, yang ditunjukan oleh pertumbuhan PDRB riil 6,6% per tahun, penduduk miskin 4,5% dan pengangguran terbuka 3,60% . 2.4

Sektor pertanian, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas, (b) meningkatnya nilai tambah produk pertanian, (c) makin rendahnya alih fungsi lahan pertanian, (d) berkembangnya


35


kawasan agropolitan, (e) optimalnya pemanfaatan waduk Amandit, (f) meningkatnya pendapatan petani dan peternak serta UMKM pelaku produk olahan berbasis pertanian 2.5

Sektor industri dan perdagangan yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya

nilai

tambah

produk-

produk

unggulan,

(b)

berkembangnya agroindustri, (c) meningkatnya daya saing UMKM, dan (d) meningkatnya peran Kota Kandangan sebagai pusat perdagangan wilayah Banua Anam. 2.6

Bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang ditunjukan (a) semakin banyaknya pengusaha daerah sebagai pelaku utama ekonomi, (b) semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM, dan (c) berkembangnya pembiayaan berbasis Syariah.

2.7

Infrastruktur, yang ditunjukan oleh : (a) terwujudnya keterpaduan system pembangunan infrastruktur, (b) bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih, (c) meningkatnya jumlah dan kualitas penyediaan prasarana perumahan, (d) meningkatnya kemampuan penyediaan energi dan (e) meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian.

2.8 Tata ruang yang ditunjukan oleh: (a) konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan (b) adanya sinergi dan kerjasama antar wilayah. 3

Pada Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara SDA dan lingkungan, (b) rehabilitasi lahan- lahan kritis, (c) terpeliharanya DAS Amandit.

4 Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang ditunjukan oleh semakin berfungsinya perkembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan oleh daerah. 5

Pada kehidupan beragama, yang ditunjukan oleh (a) meningkatnya masyarakat yang berakhlak mulia dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya secara kaffah sehingga terbentuk sikap religius, (b) meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata melalui kesalehan dan kepedulian sosial umat, (c) meningkatnya kerukunan intern


36


dan antar umat beragama, (d) meningkatnya jumlah dan fungsi sarana peribadatan serta kualitas pelayanannya dan (e) menurunnya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan penurunan angka indeks korupsi. Indikator- indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun

ke

tahun

hingga

akhir

2018

yang

akan

datang,

dan

secara

berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator RPJP Tahun 2005- 2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

MISI: Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2014- 2018, adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal Memanfaatkan Teknologi Dan Informatika Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan: 1.1.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:  Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari pemerintahan dan hukum  Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya.

1.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:  Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.  Sektor pariwisata


37


 Industri kecil  Tata ruang 2.

Meningkatkan Pendapatan Sumber Keuangan Daerah Dan Perekonomian Masyarakat Beriring Dengan Meningkatnya Kehidupan Beragama. Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan: 2.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber pendapatan daerah, meliputi:  Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan dan Penerimaan lainnya)  Perekonomian masyarakat (industri, perdagangan, UMKM dan koperasi)  Infrastruktur  Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta kelestarian lingkungan  Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan 2.2. Melaksanakan nilai- nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari- hari.

Selanjutnya dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Dipaparkan juga apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Dishutbun Kab. HSS yang dapat

mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati HSS. Secara sederhana dapat disajikan dalam Tabel III.1. berikut :


38


Tabel III.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Visi :

Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif Misi dan Program

Faktor

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal Memanfaatkan Teknologi Dan Informatika, dilaksanakan dengan 1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

No

1.1

a.

b

1.2

a.

Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi: Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

b c d

Sektor pariwisata Industri kecil Tata ruang

2

Meningkatkan Pendapatan Sumber Keuangan Daerah Dan Perekonomian Masyarakat Beriring Dengan Meningkatnya Kehidupan Beragama. Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:


1) Terbatasnya SDM pengamanan hutan

√

2) Terbatasnya dana sarana prasarana

√

3) Kualitas dan kuantitas produk masih rendah 4) Lemahnya kemampuan manajemen pelaku usaha

√

5) Kebutuhan lahan sektor lain meningkat 6) Penguasaan lahan oleh masyarakat 7) Persyaratan kualitas pasar 8) Pola pikir masyarakat terhadap permodalan masih salah

√

39

√

√ √

√


No (1) 2.1

a.

Misi dan Program

Faktor

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

1) Kurangnya kesadaran masyarakat

√

2) Terbatasnya dana untuk rehabilitasi lahan kritis

√

Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan dan Penerimaan lainnya)

b

Perekonomian masyarakat ( industri, perdagangan, UMKM dan koperasi )

c d

Infrastruktur Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta kelestarian lingkungan

3) Masih luasnya lahan kritis pada Sub sub DAS Amandit dan Masimpan

√

4) Koordinasi antar stakeholder 5) Kebutuhan lahan sektor lain meningkat

e

2.2

Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan

6) Penguasaan lahan oleh masyarakat Perda Agropolitan No. 1 Tahun 2009 belum dapat diterapkan sepenuhnya untuk pengembangan tanaman perkebunan

Melaksanakan nilai- nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari- hari.


40

√

√ √

√


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan

rumusan visi tersebut

dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Dishutbun dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

juga

mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran

harus

dapat

dalam konteks

pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun.

Hasil rumusan visi Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang adalah: “TERWUJUDNYA

HUTAN

LESTARI

BERKELANJUTAN”


41

DAN

PERKEBUNAN

YANG


Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun mendatang, adalah: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya hayati dan sumber daya alam dengan memperhatikan kaidah kelestarian 3. Meningkatnya

kesejahteraan

pelaku

usaha

perkebunan

yang

berkelanjutan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan : Tujuan adalah suatu (apa)

yang akan dicapai dan dihasilkan

padajangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dishutbun dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang kehutanan dan perkebunan yaitu : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani 2. Meningkatkan sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang terkelola dengan memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal 3. Meningkatkan produksi hasil pertanian (perkebunan)

b. Sasaran : Sasaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut :


42


1. Meningkatnya pelayanan pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang terkelola dengan memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal 3. Meningkatnya produksi hasil pertanian (perkebunan)

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dishutbun Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat digambarkan seperti pada Tabel IV.1.berikut:


43


Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD N O (1) 1

2

TUJUAN (2) Meningkatkan pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Meningkatkan sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang terkelola dengan memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearaifan lokal

INDIKATOR TUJUAN

TARGET TUJUAN

(3) Nilai IKM pada SKPD pada tahun 2018

(4) 81

Persentase penurunan luas lahan kritis di dalam Sub-sub DAS Amandit dan Masimpan selama 5 tahun

17,78%/ 2.430 Ha

Persentase penurunan kasus illegal logging yang dicapai selama 5 tahun

83,33%/ 10 kasus


44

SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

INDIKATOR SASARAN 2014

2015

2016

2017

2018

(7) 77

(8) 78

(9) 79

(10) 80

(11) 81

(5) Meningkatnya pelayanan publik yang prima

(6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang terkelola dengan memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal

Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan

Target komulatif 5,86%/ 800 Ha, Target tahunan 5,86%/800 Ha

Target komulatif 9,15%/ 1.250 Ha, Target tahunan 3,29%/450 Ha




Persentase penurunan kasus illegal logging

Target komulatif 16,67%/ 2 kasus, Target tahunan 16,67%/






Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api yang dicapai selama 5 tahun

3

Meningkatkan produksi pertanian (perkebunan)

hasil

Persentase peningkatan produksi karet yang dicapai selama 5 tahun

Persentase peningkatan produksi kayu manis yang dicapai selama 5 tahun


72,73%/ 32 titik api

55,24%/ 3.982,28 ton

18,90%/ 271,51 ton

45

Meningkatnya produksi hasil pertanian (perkebunan)

Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api

2 kasus Target komulatif 20,45/ 9 titik api, Target tahunan 20,45%/ 9 titik api

2 kasus Target komulatif 38,64%/ 17 titik api, Target tahunan 18,18%/ 8 titik api



2 kasus Target komulatif 72,73%/ 32 titik api, Target tahunan 9,09%/ 4 tiitik api

Persentase peningkatan produksi karet

Target komulatif 14,84%/ 1.069,6 ton, Target tahunan 14,84%/ 1.069,6 ton

Target komulatif 24,94%/ 1.797,77 ton, Target tahunan 10,10%/ 728,16 ton




Persentase peningkatan produksi kayu manis

Target komulatif 2,00%/ 28,73 ton, Target tahunan 2,00%/ 28,73 ton






1.2 Strategi dan Kebijakan SKPD a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dishutbun Kab. HSS dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan fungsi KPHL untuk mendukung pelaksanaan RHL sebagai program prioritas nasional 2) Mengelola lahan kehutanan untuk menjaga dari alih fungsi 3) Mengoptimalkan peran SDM pengamanan hutan yang ada untuk mengamankan hutan 4) Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan ekonomi dengan pelatihan dari program nasional 5) Perubahan pola pikir pelaku usaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk sehingga memenuhi syarat pasar 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk memanfaatkan peluang kebutuhan domestik dan ekspor 7) Menetapkan komoditas unggulan dengan syarat kualitas pasar yang memenuhi standar.nabinan; a. Kebijakan Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dishutbun Kab. HSS adalah : 1) Melaksanakan pengelolaan RHL, 2) Pengembangan/peremajaan kebun 3) Meningkatkan kualitas SDM kehutanan dan perkebunan 4) Mengoptimalkan pengamanan hutan 5) Pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraanen 6) Bimbingan manajerial usaha pran, sarana dansistem 7) Pembinaan teknis dan penguatan kelembagaan bi partitif;


46


Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dishutbun Kab. HSS dapat disajikan pada Tabel IV.2. berikut : Tabel IV.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada Rancangan Renstra Dishutbun Kab. HSS Tahun 2014-2018 VISI :TERWUJUDNYA HUTAN LESTARI DAN PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta kualitas sumber daya manusia Tujuan Meningkatkan pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima

Strategi meningkatkan pelayanan masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Kebijakan

Meningkatkan kualitas SDM kehutanan dan perkebunan

Pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kinerja terbaik MISI II : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya hayati dan sumber daya alam yang terkelola dengan memperhatikan kaidah kelestarian Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatnya Mengoptimalkan fungsi KPHL sumberdaya hayati sumberdaya hayati dan untuk mendukung pelaksanaan dan sumberdaya sumberdaya alam yang RHL sebagai program prioritas Melaksanakan pengelolaan alam yang terkelola terkelola dengan nasional, RHL dengan memperhatikan kaidah memperhatikan kelestarian, ramah Mengelola lahan kehutanan kaidah kelestarian, lingkungan serta untuk menjaga dari alih fungsi ramah lingkungan kearifan lokal Mengoptimalkan serta kearifan lokal Mengoptimalkan peran SDM pengamanan hutan pengamanan hutan yang ada untuk mengamankan hutan MISI III : Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan yang berkelanjutan Tujuan Meningkatkan produksi hasil pertanian (perkebunan)

Sasaran Meningkatnya produksi hasil pertanian (perkebunan)

Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk memanfaatkan peluang kebutuhan domestik dan ekspor Menetapkan komoditas unggulan dengan syarat kualitas pasar yang memenuhi standar Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan ekonomi dengan pelatihan dari program nasional Perubahan pola pikir pelaku usaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk sehingga memenuhi syarat pasar


47

Kebijakan

Pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan pengembangan/ peremajaan kebun

Bimbingan manajerial usaha Pembinaan teknis dan Penguatan kelembagaan


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap

program

terdapat

sejumlah

kegiatan

yang

merupakan

operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS Periode 2014 – 2018. 5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Peningkatan kemampuan lembaga petani


48


- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) -

Perbenihan dan pembibitan

-

Optimalisasi sarana dan prasarana tanaman pangan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan -

Pengembangan karet

-

Pengembangan kelapa dalam

-

Pengembangan kayu manis

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan -

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan - Pengembangan, pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan - Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Reboisasi/pemeliharaan dan pengkayaan vegetatif - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan RHL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1.2.

INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS adalah pada Tabel V.1. berikut :


49


Tabel V.1. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dishutbun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Indikator

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Meningkatka n pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan tata kelola pemerintaha n yang baik, bersih dan melayani

Meningkatn ya pelayanan publik yang prima

Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM)

Program dan Kegiatan

Kode

(4) 2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

(5)

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

Terlaksanan ya program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tercapainya pelayanan administrasi suratmenyurat

0 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Terpenuhiny a kebutuhan jasa telepon, air,telepon dan internet

0 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaa n dan perizinan kendaraan dinas

01


50

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000,-) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

belum tersedianya pelayanan adminitrasi suratmenyurat belum tersedianya kebutuhan jasa telepon, air, telepon dan internet belum tersedinya jasa pemeliharaa n dan perizinan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

1 th

2.357

1 th

2.357

1 th

1 th

70.200

1 th

69.480

1 th

27 bh

13.000

34 bh

12.250

53 bh

Tahun-4

2.900

Lo kas i

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

(19)

(20)

(21 )

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

1 th

2.958

1 th

3.017,2

5 th

13.589,2

sekretar iat

90.900

1 th

92.718

1 th

94.572,4

1 th

417.870,4

sekretar iat

21.450

53 bh

21.879

53 bh

22.317,6

53 bh

90.896,6

sekretar iat


kendaraan dinas

2

2

1

0 7

Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD

Tersedianya informasi kegiatan skpd

2

2

1

0 9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Perbaikan peralatan kerja kantor

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhiny a alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhiny a kebutuhan jasa barang cetakan dan fotokopi Tersedianya komponen listrik dan penerangan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

11

12

13

15

Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan


Tersedianya peralatan dan perlengkapa n kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan untuk keperluan dinas

51

Belum tersedianya informasi kegiatan skpd belum tersedinya jasa Perbaikan peralatan kerja kantor Tercapainya pelayanan administrasi kantor belum tersedianya barang cetakan dan fotokopi belum tersedianya Tersedianya komponen listrik dan penerangan belum tersedianya peralatan dan perlengkap an kantor Belum tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan untuk keperluan dinas

-

-

-

-

2 keg

37 bh

13.200

44 bh

12.600

60 bh

12 bl

28.562,5

12 bl

40.060

12 bl

12 bl

17.205

12 bl

18.155,6

12 bl

12 bl

3.237,35

12 bl

3.640

12 bl

1 th

54.241,85

1 th

15.410

1 th

12 bl

7.320

12 bl

4.800

12 bl

11.000

2 keg

11.220

2 keg

60 bh

15.810

60 bh

62.289,5

12 bl

63.535,3

12 bl

21.163

12 bl

21.586,3

12 bl

12 bl

3.859,7

12 bl

34.805

1 th

35.501,1

5.700

12 bl

5.814

11.444,4

2 keg

33.664,4

sekretar iat

60 bh

73.236

sekretar iat

60 bl

259.253,3

sekretar iat

60 bl

100.127,9

sekretar iat

3.936,9

60 bl

18.458

sekretar iat

1 th

36.211

5 th

176.168,9 5

sekretar iat

12 bl

5.930

60 bl

29.564

sekretar iat

16.126 15.500

64.806

22.018

3.784


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

17

18

19

2 0

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat, kegiatan, tausyiah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggar anya rapat,koordi nasi,konsult asi keluar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Tek nis lainnya

Terbayarnya jasa pendukung administrasi/ teknis/pence ramah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksanan ya rapat,koordi nasi,konsult asi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2

2

2

2

2

2

2 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksanan ya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharan ya gedung kantor dinas

2

2

2

2 4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharan ya kendaraan dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase kedisiplinan aparatur

2

2

3


52

belum tersedianya makan minum rapat, kegiatan, tausyiah Belum terselengga ranya rapat,koordi nasi,konsult asi keluar daerah belum terbayarnya jasa pendukung administrasi /teknis/penc eramah Belum terlaksanan ya rapat,koordi nasi,konsult asi dalam daerah

Belum terpeliharan ya gedung kantor dinas Kurang terpeliharan ya kendaraan dinas

1 th

9.900

1 th

16.100

1 th

20.840

1 th

21.256,8

1 th

21.681,9

5 th

89.778,7

sekretar iat

1 th

120.000

1 th

118.000

1 th

165.000

1 th

168.300

1 th

171.666

5 th

742.966

sekretar iat

1 th

37.500

1 th

40.660

1 th

78.150

1 th

79.719

1 th

81.313,4

5 th

317.342,4

sekretar iat

1 th

30.000

1 th

15.000

1 th

30.000

1 th

30.600

1 th

31.212

5 th

136.812

Sekreta riat

1 gedung

275.225

1 gedung

40.450

1 gedung

33.950

1 gedung

34.629

1 gedung

35.321,6

1 gedung/5 th

419.575,6

sekretar iat

4 unit

55.300

4 unit

78.800

4 unit

108.000

4 unit

110.160

4 unit

112.363

20 unit

464.623

Sekreta riat


Meningkatka n produksi hasil pertanian

Meningkatn ya produksi hasil perkebunan

Persentas e peningkat an produksi karet

2

2

6

2

2

6

2

1

1 9

2

1

1 9

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas lengkap

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyampaia n laporan tepat waktu

Program Peningkatan produksi perkebunan

Luas pengemban gan tanaman perkebunan

Pengembangan kayu manis

Terlaksanan ya pengemban gan kayu manis

Terpenuhiny a Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

belum tersedianya pakaian dinas lengkap untuk kepala dinas

belum terpenuhiny a laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

-

0

1 stel

3.125

1 stel

3.187

1 stel

3.251,25

1 stel

3.316,275

4 stel

12.880,02 5

sekretar iat

2 laporan

10.660

2 laporan

4.500

2 laporan

9.014

2 laporan

9.194,6

2 laporan

9.378,5

2 laporan

42.747,1

sekretar iat

0

0

20 ha

23.588,12

10 ha

21.721,8

10 ha

22.156,2

10 ha

22.599,3

50 ha

90.065,4

Budiday a

Persentas e peningkat an produksi kayu manis 0 9


53

belum signifikanny a luasan tanaman kayu manis


2

1

1 9

0 7

Pengembangan karet

Terlaksanan ya pengemban gan karet

belum signifikanny a luasan tanaman kayu manis

2

1

1 9

0 8

Pengembangan kelapa dalam

Meningkatn ya pendapatan dan kesejahteraa n petani kelapa rakyat

belum meningkatn ya pendapatan dan kesejahtera an petani kelapa rakyat

2

1

1 9

0 6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2

1

1 6

2

1

1 6

2 0

Perbenihan dan pembibitan

2

1

1 6

3 2

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tanaman pangan

Pembinaan dan Penilaian PBS di kab. HSS Produksi bibit yang berkualitas untuk perkebunan, tanaman kehutanan dan tanaman lokal Tersedianya bibit yang berkualitas ,tepat waktu dan berkesinamb ungan untuk pengemban gan tanaman kehutanan dan perkebunan Tercapatnya kuantitas dan kualitas bibit yang dihasilkan

Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perke bunan)


54

155 Ha

276.483,5

125 Ha

309.831,2 5

100 Ha

259.160,9

100 Ha

264.344,1

100 Ha

269.631

580 Ha

1.379.450 ,7

Budiday a

10 Ha

83.600

15 Ha

122.970

10 Ha

19.770

10 Ha

20.165,4

10 Ha

20.568,7

55 Ha

267.074,1

Budiday a

1 tahun

88.515

1 tahun

81.730

1 tahun

58.110

1 tahun

59.272,2

1 tahun

60.458

1 tahun

348.085, 2

Pemola an

117.715 batang bbt karet, 51.650 btg tanama n kehutan an/perk ebunan/ rimba 0

1.019.22 7.5

192.000 batang

968.590 ,1

192.000 batang

905.052,4

192.000 batang

923.153, 5

192.000 batang

941.616, 6

960.00 0 batang

4.757.6 40,1

UPT Perbeni han dan Pembibi tan

0

1 tahun

1.029.41 9,4

0

0

0

0

0

0

1 tahun

1.029.41 9,4

UPT Perbeni han dan Pembibi tan

.

110.000 btg bbt karet, 250 pot angrek, 5 klp penangkar bibit

Kurangnya sarana dan prasarana pembibitan untuk


2

1

1 5

2

1

1 5

3

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2

1

1 5

1

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2

1

1 7

2

1

1 7

2

1

1 8

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkeb unan

7

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkeb unan unggulan daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkeb


untuk peningkatan produksi hasil perkebunan Meningkatn ya nilai tukar petani (tanaman perkebunan rakyat) Meningkatn ya pengetahua n peserta bintek

tercapainya kualitas dan kuantitas bibit yang dihasilkan

Meningkatn ya pengetahua n petani dalam perlindunga n tanaman perkebunan Meningkatn ya pemasaran hasil produksi/pe ngolahan bidang kehutanan dan perkebunan Promosi produk hasil perkebunan dan kehutanan dalam,propi nsi dan luar propinsi Meningkatn ya produksi dan pengolahan hasil

Belum terlaksanan ya SL-OPT

55

Kurang terlatihnya peserta Bintek

2 kegiatan promosi

50 org

19.730

0

0

50 org

14.455

50 org

14.744,1

50 org

15.039

200 org

63.968,1

20 org

35.805

20 org

98.201,4

20 org

225.540

20 org

230.050

20 org

234.651

100 org

824.247,4

3 even

12.000

4 even

17.500

5 even

22.634

5 even

23.086, 7

5 even

23.548, 4

5 even

98.769, 1

Pengam anan dan Pengem bangan Budiday a

Pemanf aatan


Meningkatk an sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang terkelola dengan memperhati kan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal

Meningkatn ya sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang terkelola dengan memperhati kan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal

Persentas e penuruna n kerusakan kawasan hutan

2

unan

kehutanan dan perkebunan

13,64o

Tersedianya alat pasca panen bagi tanaman kehutanan dan perkebunan (poktan) Meningkann ya pemanfaata n sumberdaya alam dengan memperhati kan kaidah kelestarian

100 Ha dan 5 Kelompok masyarakat/ 8 set

3 kelomp ok masyar akat/6 set

12.855


50.133


94.065


95.946

5 kelompok masyaraka t/14 set

97.865


350.864

Pemanf aatan

2

1

1 8

2

2

1 5

2

2

1 5

0 8

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Tersusunnya raoerda perizinan (regulasi)

0 regulasi

1 regulasi

12.810

1 regulasi

11.580

1 regulasi

24.300

1 regulasi

24.786

1 regulasi

25.281,7

5 regulasi

98.757,7

Pemola an

2

2

1 5

10

Pembentukan KPHL

penyusunan profil,data tata hutan dan sosialisasi KPHL model dan opearsi gabunagan pengamanan hutan

0 regulasi, dan 0 profil dan rencana kerja KPHL

1 Regulas i, 1 profil dan 1 Rencan a kerja KPHL

139.291, 5

Survey potensi HHBK, dan Penang anan Pasca Panen

147.697, 1

Dokum en teknis kemitra an,moni toring kegiata n yang berdam pak terhada p kerusak an hutan

216.260,4

Penyus unan rancana gn teknis hutan pada wilayah tertent u

220.585, 6

Penyusun an rancanagn teknis hutan pada wilayah tertentu

224.997 ,3

5 tahun

948.831 ,9

UPTD KPHL

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan


56


dan kebun

Persentas e penuruna n kasus illegal logging

2

2

1 6

Program Rehabilitasi Hutan dan lahan

2

2

1 6

1

Reboisasi/pemeli haraan dan pengkayaan vegetatif

2

2

1 6

5

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan RHL

2

2

1 7

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Terlaksanan ya rehabilitasi hutan dan lahan dan pemanfaata n lahan marginal dalam dan luar kawasan hutan Meningkatka n fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai Sungai (DAS) Terlaksanan ya pendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (%)

Mempertaha nkan luas kawasan hutan di kab. HSS

Persentas e penuruna n kebakaran hutan/titik api


57

5.013,25 Ha

belum optimalnya perencanaa n,monitorin g,evaluasi dan pembinaan penyusunan rencana RHL

402 Ha

1.956.847 ,5

402 Ha

1.978.355 ,8

175 Ha

1.956.021

175 Ha

1.995.141, 4

175 Ha

2.035.044

1329 Ha

9.921.409 ,7

Budiday a

100 %

465.672,2

100 %

498.895, 5

100 %

295.215

100 %

301.120,2

100 %

307.142,6

100 %

1.868.045 ,5

Pemola an

Pengam anan dan Pengem bangan


2

2

1 7

1

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan


Meningkatka n kesiapsiagaa n masyarakat rterhadap penanggulan gan dan pengendalia n dan pemadaman kebakaran hutan, lahan dan kebun

58

mempertah ankan luas hutan di Kab. HSS seluas 55.345 Ha

55.345 Ha

66.250.

55.345 Ha

78.010, 9

55.345 Ha

196.594

55.345 Ha

200.525, 9

55.345 Ha

204.536

55.345 Ha

745.915, 9

Pengam anan dan Pengem bangan


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat digambarkan dalam Tabel VI.1.berikut:

Tabel VI.1. INDIKATOR KINERJA DISHUTBUN KAB. HSS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. HSS TAHUN 2014-2018

NO

1.

2.

3.

4.

5.

ASPEK/FOKU S/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Kerusakan kawasan hutan (Ha) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) Peningkatan produksi hasil hutan komoditas unggulan (kayu manis) (ton) Peningkatan produksi hasil perkebunan komoditas unggulan (karet) (ton)

KONDISI KINERJA AWAL (2012)

Target Capaian Setiap Tahun

KONDISI KINERJA AKHIR (2018)

2014

2015

2016

2017

2018

5.013,25

6.313,25

7.263,25

7.743,25

8.093,25

8.443,25

8.443,25

13.660,83

12.860,83

12.410,83

11.930,83

11.580,83

11.230,83

11.230,83

0,39

0,41

0,52

0,94

1,00

1,10

1,10

1.436,53

1.465,26

1.527,96

1.611,96

1.698,61

1.708,04

1.708,04

7.206,92

8.276,50

9.004,66

9.732,83

10.461

11.189,17

11.189,17

DishutbunKab. Hulu Sungai Selatan

59


PENUTUP Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabuapten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 – 2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

DishutbunKab. Hulu Sungai Selatan

60

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN JALAN SINGAKARSA NOMOR 38 TELP. (0517) 21283 FAX. (0517) 24525 KANDANGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 – 2018, maka dipandang perlu mereviu Keputusan Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 04.A Tahun 2014 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2

18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110) ; 24.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 25.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018. MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Reviu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 - 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

:

Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Reviu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 - 2018.

3

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal

2015

KEPALA DINAS,

Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, M.P Pembina NIP. 19680519 199903 2 001 Tembusan: 1. Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan 2. Ketua DPRD Kab. HSS di Kandangan 3. Inspektur Kab. HSS di Kandangan 4. Kepala Bappeda Kab. HSS di Kandangan 5. Arsip.

4

RENCANA STRATEGIS SKPD (REVIU)

Recommend Documents