REVIU RENCANA STRATEGIS

REVIU RENCANA STRATEGIS

Kab. Kep. Talaud

(RENSTRA)

PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015 - 2019

Kab. Kep. Sangihe

Kab. Kep. SITARO

PENGADILAN AGAMA TAHUNA JL. BARU TONA NO. 11 TAHUNA TIMUR

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

KATA PENGANTAR

D

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat

dan

hidayahNya,

sehingga

kami

dapat

menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Tahuna 2015-2019.

Pengadilan Agama Tahuna adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakaslh kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna.

Tahuna, 11 Januari 2015

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Ttd Drs. SATRIO A.M. KARIM NIP. 19660101 199303 1 011

Hal. ii Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. Kondisi Umum

1

1.2. Potensi dan Permasalahan

5

VISI, MISI DAN TUJUAN

15

2.1. Visi

15

2.2. Misi

16

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

16

2.4. Program dan Kegiatan

18

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

20

BAB II

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tahuna

20

BAB IV PENUTUP

23

LAMPIRAN

24

1.

25

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015-2019

Hal. iii Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019


BAB I PENDAHULUAN ' 1.1. KONDISI UMUM

P

engadilan Agama Tahuna berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe dan berkantor di Jl. Baru Tona Nomor 11 Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur. Gedung Kantor

Pengadilan Agama Tahuna dengan Luas 250 M2 dengan konstruksi 2 (Dua) Lantai, dibangun di atas tanah seluas 850 M2 yang kondisinya sekarang baik dilihat dari segi Luas Tanahnya maupun Luas Bangunannya jauh dari standard dan belum memenuhi prototype Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Tahuna adalah merupakan bagian dari Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, yang berjarak

±100 Mil laut dari Kota

Manado.

Wilayah

yurisdiksi

Pengadilan

Agama

Tahuna,

meliputi

3

(Tiga)

Kabupaten yaitu : 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tempat kedudukan Pengadilan Agama Tahuna), yang terdiri dari 15 Kecamatan berdasarkan sumber (www.sangihekab.bps.go.id) Yaitu : 1. Manganitu Selatan 2. Tatoareng 3. Tamako 4. Tabukan Selatan 5. Tabukan Selatan Tengah 6. Tabukan Selatan Tenggara 7. Tabukan Tengah 8. Manganitu 9. Tahuna 10. Tahuna Timur 11. Tahuna Barat 12. Tabukan Utara 13. Nusa Tabukan 14. Kepulauan Marore 15. Kendahe Hal. 1 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019


2. Kabupaten Kepulauan Talaud, yang terdiri dari 19 Kecamatan berdasarkan sumber (www.talaudkab.bps.go.id) Yaitu : 1. Kabaruan 2. Damau 3. Lirung 4. Salibabu 5. Kalongan 6. Moronge 7. Melonguane 8. Melonguane Timur 9. Beo 10. Beo Utara 11. Beo Selatan 12. Rainis 13. Tampan'Amma 14. Pulutan 15. Essang 16. Essang selatan 17. Gemeh 18. Nanusa 19. Miangas 3. Kabupaten Siau, Tagulandang dan Biaro (SITARO), yang terdiri dari 10 kecamatan berdasarkan sumber (www.sitarokab.bps.go.id) yaitu : 1. Kecamatan Biaro 2. Kecamatan Siau Barat 3. Kecamatan Siau Barat Selatan 4. Kecamatan Siau Barat Utara 5. Kecamatan Siau Tengah 6. Kecamatan Siau Timur 7. Kecamatan Siau Timur Selatan 8. Kecamatan Tagulandang 9. Kecamatan Tagulandang Selatan 10. Kecamatan Tagulandang Utara

Untuk bisa sampai ke Pengadilan Agama Tahuna dapat ditempuh dengan 2 jalur, yakni jalur laut maupun jalur udara.

Apabila ditempuh

dengan menggunakan jalur laut, membutuhkan waktu ± 7 s/d 10 jam perjalanan. Sedangkan menggunakan jalur udara, hanya membutuhkan waktu ± 60 menit dari Ibu Kota Propindi Sulawesi Utara, Manado.

Dalam hal pelaksanaan tugas pelayanan public di Wilayah Kabupaten Talaud, penggunaan transportasi menuju Kabupaten Talaud baik via Laut maupun via Udara sangat paling efektif dari segi waktu meskipun tidak Hal. 2 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung efisien dari segi anggaran, dari Tahuna harus ke Manado, selanjutnya dari Manado langsung ke Kabupaten Talaud. Mengapa demikian ? Realita yang ada, tidak ada transportasi baik kapal maupun pesawat yang langsung berangkat dari Tahuna ke Kabupaten Talaud. Meskipun ada, itu hanyalah

transportasi

pemberangkatannya

kapal

tidak

perintis

terjadwal

yang

dan

jadwal

terkadang

dan

tujuan

berubah-ubah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pelayanan ke Kabupaten SITARO tidak terlalu bermasalah, karena transportasi menuju Kabupaten SITARO setiap hari ada dan jaraknya hanya berkisar ± 2,5 jam perjalanan. Adapun kendala utamanya, apabila alam tidak bersahabat yang berimplikasi kepada tingginya gelombang air laut hingga mencapai ± 6 s.d. 10 meter, yang

berakibat

kapal

tidak

bisa

berlayar

sampai

keadaan

alam

bersahabat kembali.

Pengadilan Agama Tahuna disamping melaksanakan tugas pokoknya juga

bertugas

menyelengarakan administrasi

pengadilan,

yang

meliputi administrasi perkara dan administrasi umum.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015-2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan

program

dan

kegiatan

dalam

konteks

kewenangan

Pengadilan Agama Tahuna.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Tahuna agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama Hal. 3 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Tahuna memuat dua pilar utama program Pengadilan Agama Tahuna di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni : pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yudisial, sedangkan program kerja

di

bidang

pengelolaan

prasarana

dan

sarana

penyelenggara

pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yudisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Agama

Tahuna

yang

berhubungan

langsung

dengan

kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung

bersentuhan

dengan

kepentingan

masyarakat

dalam

memperoleh keadilan, sementara program kerja dibidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dari kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan Hal. 4 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, sehingga dapat mengarahkan Pengadilan Agama Tahuna dalam pengambilan keputusan tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A.

Kekuatan yang dimiliki (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Tahuna mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan voorpost (kawal depan) mahkamah agung di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan SITARO; 2. Memiliki

kewenangan

khusus

dalam

menyelesaikan

sengketa/perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam; 3. Memiliki hak meminta pejabat/pegawai untuk bertugas di Pengadilan

Agama

Tahuna

maupun

mengusulkan

pejabat/pegawai Pengadilan Agama Tahuna kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk promosi dan mutasi kejenjang karir yang lebih baik; 4. Memiliki kewenangan mengatur dan penegakan disiplin untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tahuna. 5. Memiliki sifat independen, lepas dari pengaruh dan kekuasaan lembaga lain/orang/golongan tertentu; 6. Putusan Pengadilan Agama Tahuna dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat; 7. Telah disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP); 8. Memiliki kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai DIPA Pengadilan Agama Tahuna 2015.

B.

Kelemahan

Hal. 5 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Tahuna dirinci dalam beberapa aspek : 1. Sumber Daya a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor jauh dari standar Mahkamah Agung dan belum Prototype; b. Fasilitas pengadilan masih sangat kurang memadai; b. Sarana pendukung ruang kerja Hakim, Pejabat dan Pegawai sangat jauh dari memadai; c. Prasarana lingkungan gedung kantor belum memadai; d. Sarana kendaraan dinas yang masih kekurangan dan kendaraan dinas pimpinan yang harus diperbaharui; e. Belum terisi Jabatan Ketua selaku Pimpinan Pengadilan f.

Belum adanya Pejabat Panitera Muda Permohonan dan Panitera/Pengganti

. 2. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara) a. Hakim belum ada yang memiliki sertifikat ekonomi syariah b. Belum

maksimalnya

pelaksanaan

system

manajemen

perkara berbasis teknologi informasi

3. Kepuasan Pengguna Pengadilan a. Pengadilan belum

memiliki mekanisme evaluasi yang

dapat mengukur kepuasan masyarakat. b. Belum adanya fasilitas lain, seperti tempat bermain anak, ruangan khusus menyusui anak dan fasilitas lain-lain yang seharusnya ada di Pengadilan.

4. Keterjangkauan Pengadilan a. Pengadilan Agama Tahuna berada di daerah kepulauan yang

wilayah-wilayah yurisdiksinya dibatasi

sehingga

untuk

melakukan

pelayanan

oleh laut kepada

masyarakat terpinggirkan sangat membutuhkan komitmen yang kuat dan dukungan anggaran yang cukup besar dalam rangka melaksanakan persidangan secara prodeo dan sidang keliling.

5. Kepercayaan Publik •

Fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan


Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung •

Penegakan disiplin/kode etik perlu dilaksanakan dengan baik.

•

Belum terlaksananya evaluasi penilaian kinerja secara efektif

•

Belum dimanfaatkan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara maksimal

C.

Peluang yang dimiliki Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok baik dari internal maupun eksternal.

Berikut untuk

adalah

peluang-peluang

yang

dimanfaatkan

melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan a. Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang

sudah

terlaksana

agar

setiap

Hakim

dan

Pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Agama Tahuna

dapat

lebih

efektif

dalam

mencapai

tujuannya. b. Pengadilan Agama Tahuna adalah salah satu satuan kerja

pelaksana

sehingga

kebijakan

menjadi

kawal

dibidang depan

Keuangan, Mahkamah

Agung dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan . 2. Area

Perencanaan

dan

Kebijakan

Pengadilan

(Internal) a. Meningkatkan Pengadilan

proses Agama

sosialisasi Tahuna

kebijakan

yang

sudah

terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Agama Tahuna memiliki pemahaman dan informasi yang sama. b. Dalam hal penyusunan perencanaan anggaran telah melibatkan semua Hakim dan Pegawai sehingga penyusunan anggaran tersebut diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik. Hal. 7 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019


3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan )

a. Penghasilan Hakim dan Pegawai yang telah meningkat. b. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tahuna dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat

dalam

menduduki

suatu

jabatan,

agar

kinerja Pengadilan Agama Tahuna menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

4. Area Proses Peradilan

a. Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Tahuna dan seluruh

jajarannya

untuk

berubah

menuju

perkembangan dunia peradilan b. Berupaya

memperoleh

peningkatan

dukungan

anggaran lebih baik dan memadai. c. Meningkatnya keterbukaan informasi. d. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan beberapa pihak

perlu

pelayanan

lebih

ditingkatkan,

kepada

masyarakat

agar lebih

kwalitas

efektif

dan

profesional.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

a. Tersedianya

peraturan

yang

berkaitan

dengan

keadilan dan pelayanan publik perlu dipahami lebih baik oleh setiap apatur Pengadilan Agama Tahuna. b. Perlu Media dalam menampung kritik dan saran yang ada

perlu

lebih

dimaksimalkan,

agar

para

pihak/masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan informasi sehingga Pengadilan Agama Tahuna dapat

lebih

terarah

dalam

melakukan

pembenahan terhadap jajarannya. c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang Hal. 8 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung jujur (transparan).

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

a. Biaya

prodeo

dan

Sidang

Keliling

yang

sudah

ditanggung negara pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahuna, harus dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kena sasaran serta akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. b. Dalam

hal

keputusan

penempatan dalam

Agama

akses

Tahuna

pelaksanaan

pengambilan

menentukan

sidang/pengadilan kemudahan

atau

perlu bagi

letak

ruang

dipertimbangkan

masyarakat,

harus

selalu

pembangunan

gedung

Pengadilan mengawasi kantor

dan

pemilihan lokasi gedung kantor Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Agama Tahuna. d. Sistem

informasi

mempertimbangkan

yang

dimiliki

kemudahan

saat

ini

akses

perlu bagi

masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe b. Sosialisasi mengenai Tupoksi Pengadilan Agama secara khusus dan tentang hukum secara umum saat ini masih sangat diperlukan, agar Pemerintah Daerah itu sendiri dan masyarakat lebih mendalam memahami tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama serta pemahaman mengenai hukum menjadi lebih baik. c. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar

masyarakat dapat dengan mudah

mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D.

Tantangan yang dihadapi



Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal.

Berikut

adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Area Manajemen dan Kepemimpinan a. Visi dan misi yang merupakan faktor penggerak utama dari pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai

acuan

dalam

melakukan

kegiatan

sesuai

dengan keadaan yang ada atau dihadapi. b. Sosialisasi visi dan misi ke pengadilan agama dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang

telah

ditetapkan

ke

seluruh

bagian

agar

pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan Internal a. Perencanaan kebutuhan. anggaran,

yang

Ditandai

masih

belum

dengan

disebabkan

sesuai

seringkali

perencanaan

dengan

terjadi pada

revisi tahun

sebelumnya sering tidak mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Perencanaan yang dilakukan adalah

modifikasi/adaptasi

dari

perencanaan

dan

kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan

yang

cenderung

kaku

dan

bersifat

normatif

sehingga tidak dapat diimplementasikankan langsung di lapangan.

3. Area

Manajemen

Sumberdaya

(

Manusia,

Material,

Keuangan ), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah :

a. Kurangnya

sarana

kemampuan/kompetensi dalam

menghadapi

untuk para

aparat

perubahan.

meningkatkan pengadilan Peningkatan


Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung kemampuan

atau

kompetensi

dibutuhkan

oleh

aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada

dan

tuntutan

perkembangan lembaga

masyarakat,

zaman.

peradilan

serta

Nantinya

memiliki

mengikuti

diharapkan

agar

sumberdaya

yang

mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi. b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Tahuna diperlukan suatu sistem yang

mampu

calon-calon

menyaring

hakim

dan

untuk

staf

mendapatkan

pengadilan

yang

berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar peradilan memiliki

sumberdaya

manusia

yang

kompeten

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. c. Meningkatnya remunerasi pegawai di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan, dengan konsekwensi harus meningkat pula rasa tanggung jawab dan profesional kerja dari aparat peradilan itu sendiri. d. Kurangnya jumlah Staf, saat ini Pengadilan Agama Tahuna memiliki staf murni sebanyak 1 orang yang nota bene masih berstatus CPNS, hal ini dirasa sangat kurang dan

perlu

penambahan

karena dengan

jumlah yang memadai diharapkan dapat melaksanakan tugas secara optimal dan tidak terjadi penumpukan tugas. e. Adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan

punishment bertujuan

kinerja

dari

mereka

para

dapat

untuk dapat mengontrol

aparat lebih

peradilan,

bertanggung

sehingga jawab

dan

termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya seharihari, serta meningkatkan kinerjanya. f. Perlu adanya Tim Pembina dan pengawas yang dapat

mengawasi

pengawas

ini

kinerja

setiap

aparat.

Badan

dibutuhkan untuk dapat meningkatkan

kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya

tim

penerapan

pembina remunerasi,

dan

pengawas

reward

dan

diharapkan punishment

pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif Hal. 11 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dan efisien.

4. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan a. Kurang

maksimalnya

pemanfaatan

media

yang

dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat lembaga peradilan

diharapkan

mampu menindaklanjuti apa yang

menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. b. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan

untuk

lembaga

mengetahui

peradilan

kepuasan

kepada

sejauh

mampu

masyarakat.

mana

memberikan

Diharapkan

dengan

adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki

data/masukan

yang

dapat

dijadikan

sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri. c. Kurangnya

sarana

dan

prasarana.

Sarana

dan

prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Tahuna pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk

digunakan,

dan

juga

perawatan

yang

dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tahuna belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal

dengan

memadai

dipercaya

kinerja

aparat

kepuasan

kebutuhan.

Pada

ada

prasarana

mampu

mampu

pengguna

yang

oleh

dan

dapat

serta

para

Anggaran

diterima

sarana

jasa

tidak

saat

Pengadilan

ini

meningkatkan meningkatkan pengadilan.

sesuai

dengan

anggaran

Agama

yang

Tahuna


yang dan

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung Pengadilan Agama se Sumatera Barat tidak dapat mendukung

setiap

kegiatan,

sarana

dan

prasarana dari lembaga peradilan. Maka diharapkan nantinya

adanya

dukungan

anggaran

mampu memenuhi kebutuhan dari Agama Tahuna.

untuk

Pengadilan

Beberapa Sarana pendukung yang

masih dibutuhkan adalah ruang kerja hakim belum memadai, Prasarana

Sarana

air

lingkungan

bersih

gedung

belum

kantor

ada,

belum

ada,

Sarana rumah dinas hakim belum tersedia, Sarana kendaraan

dinas

yang

masih

kekurangan

dan

kendaraan dinas pimpinan yang harus diperbaharui.

5. Area Pengadilan yang Terjangkau a. Kurang tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang

dapat

dengan

masyarakat.

Pada

mudah

saat

ini

dijangkau

masyarakat

oleh masih

merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai

suatu

lembaga

peradilan

sudah

seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat

dipercaya.

Dengan

diberikannya

akses

informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dari

dapat

terpenuhi

masyarakat

sehingga

kepercayaan

terhadap lembaga peradilan itu

sendiri dapat meningkat. b. Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Khusus dibeberapa tempat yang sangat terisolir, untuk mengikuti harus jauh,

proses

menempuh dan

banyak

persidangan

masyarakat

masih

perjalanan

dengan

jarak

yang

tantangan

apalagi

masyarakat

yang diluar daratan yang sangat kesulitan dikala alam tidak bersahabat. Oleh karena itu pelaksanaan sidang keliling akan sangat membantu masyarakat.

6. Area Kepercayaan Masyarakat a. Kurangnya

sosialisasi

mengenai

hukum

masyarakat. Hal. 13 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

kepada

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung Sosialisasi

hukum

memberikan kepada

yang

dimaksud

pengetahuan

masyarakat.

Hal

adalah

mengenai ini

perlu

hukum dilakukan

mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal yang

hukum.

mengerti

Andaipun

hukum,

ada

namun

masyarakat

persepsi

dan

pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi

ini

agar

masyarakat

umum

memiliki

pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan penyuluhan hukum harus dilaksanakan

agar masyarakat mengetahui

fungsi dan peranan pengadilan agama, sehingga perlu kerjasama yang baik dengan instansi terkait tentang pelaksanaan penyuluhan hukum ini. b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, Iain-Iain.

Transparansi

mengingat

hal

ini

ini

biaya perkara, dan sangat

mampu

dibutuhkan

meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Diantaranya memiliki

banyak

informasi

masyarakat bahwa

yang

adanya

tidak

kegiatan

penyelesaian perkara prodeo di setiap pengadilan agama

untuk

masyarakat

dapat

miskin

untuk

memfasilitasi beracara

di

kebutuhan pengadilan

agama, maka informasi ini perlu dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga progam justice for the poor dan justice for all dapat terwujud.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

R

encana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 20152019

merupakan

menetapkan

terencana

dan

penertiban, kebijakan

dan

kinerja

terprogram

perbaikan

komitmen dengan

secara

pengkajian,

peraturan

bersama

dalam

tahapan-tahapan

slstematis

melalui

pengelolaan

perundangan-undangan

yang

penataan,

terhadap untuk

sistem

mencapai

efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tahuna diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program

dan

kegiatan

Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tahuna. Visi Pengadilan Agama Tahuna mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA

PENGADILAN

AGAMA

TAHUNA YANG AGUNG "

Penjelasan a.

Pengadilan Agama Tahuna

menunjukkan Salah satu Badan

Peradilan di bawah Mahkamah Agung b.

Tahuna, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan ;

c.

Agung

menunjukkan

suatu

keadaan/sifat

kehormatan,

kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Tahuna Hal. 15 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagai sebuah instansi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

2.2. MISI

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tahuna; 2. Memberikan

pelayanan

hukum

yang

berkeadilan

kepada

pencari keadilan; 3. Meningkatkan

kualitas

kepemimplnan

di

Lingkungan

Pengadilan Agama Tahuna; 4. Meningkatkan

kredibilitas

dan

transparansi

di

Pengadilan

Agama Tahuna ;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tahuna. Adapun Tujuan

yang

hendak

dicapai Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut :

1.

Pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasannya

terpenuhi 2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tahuna memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan (acces

aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan

to justice)


Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

7.

Peningkatan kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : 1.

Indikator Sasaran Ad.1 : Meningkatnya penyelesaian perkara -

Persentase sisa perkara yang belum diselesaikan

-

Persentase perkara yang diselesaikan

-

Persentase

perkara

yang

diselesaikan

dalam

Jangka

waktu

maksimal 5 bulan -

2.

Persentase penurunan tunggakkan perkara

Indikator

Sasaran

Ad.2 : Peningkatan

akseptabilitas

putusan Hakim -

Persentase

penurunan

upaya

hukum

kasasi

dan

peninjauan

kembali 3.

Indikator

Sasaran

Ad.3:

Peningkatan

efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara -

Persentase berkas yang diajukan banding

yang disampaikan

secara lengkap -

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

4.

Indikator

Sasaran

Ad.4

:

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). -

Persentase amar putusan perkara

yang dapat

diakses secara

online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus. 5.

Indikator

Sasaran

Ad.5 : Peningkatan

kepatuhan

terhadap putusan pengadilan -

Persentase

putusan

pengadilan

perkara

yang

mempunyai

kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi -

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu ratarata penyampaian


Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 6.

7.

Indikator Sasaran Ad.6 : Peningkatan kualitas pengawasan -

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

-

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Indikator Sasaran Ad.7 : Peningkatan

kualitas Sumber

Daya Manusia -

Persentase hakim yang mengikuti bimbingan teknis ekonomi syariah

-

Persentase hakim dan pegawai yang ikut bimbingan

teknis

yudisial dan non yudisial

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuh

sasaran

strategis

Pengadilan Agama

tersebut

Tahuna

untuk

merupakan

mewujudkan visi

arahan

bagi

dan

yang

misi

telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Program

Agama. Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara,

tertib

administrasi

perkara,

dan

aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan

Pengadilan

Agama

Tahuna

dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Perkara 2. Penyelesaian Sisa Perkara 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :


Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 1. Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini

adalah

Pengadilan

pengadaan Agama

sarana

Tahuna.

dan

Sarana

prasarana pendukung

di

lingkungan

yang

masih

dibutuhkan adalah luas tanah sesuai standard atau gedung kantor

yang

sesuai

dengan

prototype,

penambahan

sarana

kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas pimpinan yang baru.



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TAHUNA

D

alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tahuna menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai

berikut:

1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga

masyarakat pencari

keadilan

dapat

memperoleh

kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Dengan

ditetapkannya

Pengadilan

Agama

sebagai

satu-

satunya Pengadilan yang mengadili masalah ekonomi syariah masih ditemui banyak masalah yaitu masih kurangnya hakim yang memiliki

sertifikat

pelatihan

ekonomi

syariah

maka

untuk

mengatasi hal tersebut perlu dilakukan berbagai langkah. a.

meningkatkan kualitas hakim dengan tradisi baca-tulis. Selama ini kita mengenai adagium ius curia novit (hakim dianggap tahu undang-undang). Memang jika asas itu diterapkan dalam peradilan. Hakim sebagai figur "Yang Mulia" memang dituntut menjadi "manusia setengah dewa" yang serba tahu. Jalan satu-satunya untuk mencapai tingkatan tersebut adalah dengan membaca. Selain membaca, menulis juga merupakan salah satu media terbaik untuk memperluas wawasan hukum. Untuk menulis, pasti dibutuhkan membaca. Itu kuncinya. Dalam konteks ini pantas kita rujuk sebuah kata bijak: "hakim yang baik adalah hakim yang tidak bisa berhenti membaca. Sedangkan hakim yang jauh lebih baik adalah hakim yang tidak bisa berhenti membaca dan menulis". Jika kedua kegiatan ini telah


Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung membudaya dalam kehidupan hakim, maka yakinlah tidak akan ada persoalan berarti dalam menangani sengketa perbankan

syari'ah.

Peningkatan

perpustakaan,

peningkatan sarana web jurnalis, sarana IT. Ada reward untuk tulisan teraktif di web tentang ekonomi syariah, pengkodifikasi tulisan dalam bentuk buku bulletin. b.

meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

pelatihan

ekonomi

syari'ah. Sejatinya, Peradilan Agama telah lama mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pelimpahan kewenangan penuh ini. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •

Sistem

karir

merupakan

perbaikan

dalam

mekanisme

promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi •

Pengawasan disebutkan

eksternal untuk

dan

menjamin

internal.

Hal

berjalannya

ini

proses

penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. •

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•

Disamping

itu,

perlu

adanya

dukungan

sarana

prasarana dan teknologi informasi yang memadai

dan untuk

meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata. Kebijakan yang akan ditempuh adalah menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009

tentang

Pelayanan

Publik

dapat

segera

dilaksanakan

dengan efektif. Dalam Undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban

penyelenggaraan

pelayanan

maupun

layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme

penerima penanganan

pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan,

maka

harapan

agar

pemerintah


dapat

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera

diwujudkan.

Sejalan

hal

tersebut,

untuk

meningkatkan

kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Di

samping

kebijakan

berbagai

lainnya

kebijakan

juga

akan

tersebut

di

diambil

atas,

beberapa

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. Pedoman

65

Penyusunan

mengamanatkan

setiap

Tahun

dan

2005

Penerapan

tentang

SPM,

kementerian/lembaga

juga

menyusun

standar pelayanan minimal untuk urusan masing-masing. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar K/L belum menyusun SPM untuk urusannya masing-masing. Untuk itu diperlukan upaya fasilitasi

untuk

mempercepat

proses

penyusunan

SPM

oleh

berbagai K/L. Dalam

upaya

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : •

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan

jelas

hak

dan

kewajiban

penyelenggaraan

pelayanan maupun penerima layanan. •

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.



BAB IV PENUTUP

R

encana strategis Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik

yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana

stretegis

Pengadilan

Agama

Tahuna

harus

terus

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan

Renstra

ini

pula,

diharapkan

pejabat

dan

pegawai

dilingkungan Pengadilan Agama Tahuna memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tahuna dapat terwujud dengan baik.



Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015 - 2019



MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TAHUNA 2015 – 2019

TUJUAN

:

1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tahuna memenuhi butir 1 dan 2 di atas

TARGET KINERJA NO

1.

SASARAN

Meningkatnya perkara

INDIKATOR KINERJA

(%) 2015

2016

2017

2018

2019

10

12

14

16

18

b. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan

10

12

14

16

18

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100

100

100

100

100

d. Persentase perkara yang diselesaikan

100

100

100

100

100

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

penyelesaiana. Persentase mediasi yang diselesaikan

waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan putusan Hakim

akseptabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:



3.

Peningkatan pengelolaan

- Verzet

100

100

100

100

100

- Banding

100

100

100

100

100

- Kasasi

100

100

100

100

100

- Peninjauan Kembali

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

siap

100

100

100

100

100

isi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 : 25

1 : 30

1 : 35

1 : 40

1 : 45

100

100

100

100

100

7

9

12

15

17

16

18

20

22

24

100

100

100

100

100

efektifitasa. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang penyelesaian disampaikan secara lengkap

perkara

b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap c. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

didistribusikan ke Majelis d. Persentase

penyampaian

relaas

pemberitahuan

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan 4.

Peningkatan

aksesibilitasa. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat terhadap peradilanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara (acces to justice) 5.

Meningkatnya

sidang keliling kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

terhadap putusan pengadilan.

tertentu

yang

berkekuatan

hukum


tetap

yang

Pengadilan Agama Tahuna Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya pengawasan

kualitasa. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

REVIU RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents