REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KALABAHU

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KALABAHU 2015 - 2019

Jl. Soekarno-Hatta Batunirwala Kalabahi Telp. (0386)2222537 Fax. (0386)2222537 Kalabahi - Nusa Tenggara Timur Kode Pos : 85817 e-mail : [email protected]

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kalabahi 2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kalabahi ini dengan baik. Pengadilan Agama Kalabahi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung. Penyusunan reviu rencana

strategis adalah merupakan amanat Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada UndangUndang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan rencana strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan reviu rencana strategis ini mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga ( RENSTRA K/L) 2015-2019, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan reviu rencana strategis ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan diwilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi.

Kalabahi, 03 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Kalabahi

Drs. H. Taufik, MH. Nip. 19630609 199403 1 004

i


DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar .................................................................................................................... i Daftar isi.............................................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum ........................................................................................................ 1 1.2. Potensi dan Permasalahan ....................................................................................... 1 BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. Visi Pengadilan Agama Kalabahi ........................................................................... 3 2.2. Misi Pengadilan Agama Kalabahi ........................................................................... 3 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................................. 3 2.4. Indikator Kinerja Utama ......................................................................................... 4 2.5. Program dan Kegiatan ............................................................................................. 5 BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 3.1. Peningkatan Kinerja ................................................................................................ 7 3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .................................................................. 7 BAB IV P E N U T U P ...................................................................................................... 8 LAMPIRAN

ii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Kalabahi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Kalabahi merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik lndonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kalabahi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik lndonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Pertama. Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kalabahi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Kalabahi baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis Pengadian Agama Kalabahi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik lndonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lndonesia. 1.2. Potensi dan Pemasalahan. A. Kekuatan (Strength). Kekuatan Pengadilan Agama Kalabahi mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) diwilayah propinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Pengadilan Agama Kalabahi masuk dalam unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Alor. 3. Pengadilan Agama Kalabahi merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi.

1


4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B. Kelemahan (Weaknesa). 1. Kurangnya tenaga aparatur sipil negara pada lingkungan Pengadilan Agama Kalabahi baik dibagian kesekretariatan maupun di bagian kepaniteraan sehingga terjadi rangkap jabatan. 2. Kurangnya sarana prasarana fasilitas perkantoran yang menunjang kegiatan operasional perkantoran baik di bagian kesekretariatan maupun dibagian kepaniteraan. 3. Ketersediaan anggaran DIPA terutama pada belanja barang dan belanja modal belum sesuai dengan usulan kebutuhan dan rencana kerja yang diajukan. 4. Belum adanya sistem manajemen perkara berbasisi teknologi informasi. C. Peluang (Oppurtunities). Peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kalabahi adalah sebagai berikut: 1. Aspek Proses Peradilan. 

Adanya website Pengadilan Agama Kalabahi yang memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama Kalabahi.

2


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi Pengadilan Agama Kalabahi. Adapun visi Pengadilan Agama Kalabahi adalah sebagai berikut : “Terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang Agung (Peradilan Indonesia yang Modern, Bertanggung Jawab dan Kredibel)”. Visi Pengadilan Agama Kalabahi tersebut diatas merupakan rumusan dari visi dan misi mahkamah agung yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang Agung. 2.2. Misi Pengadilan Agama Kalabahi. Adapun misi Pengadilan Agama Kalabahi adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan pada peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Misi Pengadilan Agama Kalabahi tersebut diatas merupakan rumusan dari visi dan misi mahkamah agung yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kalabahi melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama secara profesional, efisien dan akuntable. 2. Melaksanakan Administrasi Kesekretariatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tiahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kalabahi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama sanggau adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dibawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas. 3


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kalabahi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 2.4. Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jaangka waktu 5 bulan.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim.

Persentase perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum:  Banding.  Kasasi.  Peninjauan kembali.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. c. Ratio majelis hakim terhadap perkara. d. Persentase penyampaian 4


pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akte cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. f. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase amar putusan (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.5. Program dan Kegiatan. Dua belas sasaran strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kalabahi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan. Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kalabahi adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kalabahi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 5


1. Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Khusus. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Khusus. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kalabahi dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kalabahi dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama kalabahi dengan harapan agar tercipta suasana ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga akan membawa kearah peningkataan kinerja dan pemberian layanan yang maksimal (prima) kepada para pihak pencari keadilan.

6


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka rnewujudkan visi dan rnisi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kalabahi menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 3.1. Peningkatan Kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara dengan proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalag sebagai berikut : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.



Pengawasan eksternal dan internal untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

7


BAB. IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Kalabahi harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kalabahi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kalabahi dapat terwujud dengan baik.

8

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI NOMOR : W23-A4/ 93 /OT.01.1/ SK / XII /2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KALABAHI 2015 - 2019 KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun dengan mengacu pada Visi, Misi dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014- 2019, maka Pengadilan Agama Kalabahi perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.; 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 6. Peraturan Presiden Mahkamah Agung;

tentang

Kedudukan,

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung;

Kepaniteraan

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Rencana

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Kesatu

: Nama- nama pegawai dan jabatan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kalabahi 2015 – 2019.

Kedua

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk: a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kalabahi Pada tanggal : 30 Desember 2016 Ketua,

Drs. H. TAUFIK ,MH. NIP. 19630609 199403 1 004

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang; 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: Surat Keputusan Ketua Anggaran Pengadilan Agama Kalabahi. : W23-A4/ 93 /OT.01.1/SK/ XII /2016 : 30 Desember 2016. : Penetapan Tim Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Agama Kalabahi 2015– 2019.

NO

NAMA / NIP

1

2

JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL 3

JABATAN DALAM TIM 4

1.

Muridun, S.Ag. Nip.19691231 199403 1 023

Panitera

Ketua

2.

Dra. Rahmatiah Djou, M.Ag. Nip. 19680403 200312 2 001

Sekretaris

Sekretaris

3.

H.Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,MH. Nip.19721213 200112 ² 001

Wakil Panitera

Anggota

4.

Muhammad Faisyal Mustafa, A.Md. Nip.19840319 200604 1 008

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Anggota

Ditetapkan di : Kalabahi Pada tanggal : 30 Desember 2016 Ketua,


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 Instansi Visi Misi

: Pengadilan Agama Kalabahi : Terwujudnya Pengadilan Agama Kalabahi yang bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum 1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan

2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan 3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. SASARAN

TUJUAN Uraian

Uraian

Indikator

1

2

3

1. Terciptanya peradilan yang cepat, jujur, bersih bersih, berwibawa. yang mandiri dan independen

Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran Target 4

Kebijakan

2015 80 Pkr

2016 2017 85 Pkr 90 Pkr

2018 95 Pkr

5 2019 115 Pkr Transparansi peradilan

3 Pkr

4 Pkr

95 Pkr

115 Pkr Waktu penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 bulan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Peningkatan penyelesaian upaya mediasi

Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

2 Pkr

2 Pkr

Peningkatan penyelesaian perkara

Prosentase perkara yang diselesaikan/diputus

80 Pkr

85 Pkr 90 Pkr

3 Pkr

menyediakan mediator yang telah bersertifikat

Ket

Program 6 * Publikasi putusan melalui Direktori Putusan MA RI * Publikasi Panjar Biaya Perkara melalui Website * Publikasi Laporan Keuangan Perkara * Kerja sama dengan BP4 Kabupaten Alor * Kerjasama dengan Mediator\ berserifikat yang memenuhi aturan Mahkamah Agung * Mengoptimalkan penggunaan SIADPA PLUS * Percepatan proses persidangan tepaat waktu

7

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

2. Terciptanya akses layanan hukum

- Peningkatan Prosentase perkara dan penyelesain pembebasan biaya perkara perkara, pem- yang ditangani bebasan biaya biaya bagi masyarakat miskin/ terpinggirkan - Peningkatan Pos layanan Hukum

3.

Terciptanya kualitas input eksternal pada proses peradilan.

- Peningkatan tertib administrasi perkara

100%

100%

100%

100%

100% Meminimalkan sisa perkara di akhir tahun

* Mengoptimalkan penggunaan IT (portal, Tabayyun, amail) untuk mempercepat pemanggilan dan pemberitahuan * Penundaan persidangan yang lebih cepat

6 Pkr

10 Pkr 12 Pkr

20 Pkr

25 Pkr

Penyederahaan prosedur layanan pembebasan biaya perkara

* Menyediakan anggaran untuk layanan pembebasan biaya perkara * Mempermudah persyaratan layanan pembebasan biaya perkara

Prosentase jumlah pihak yang dilayani oleh Pas Layanan Hukum

32 Pkr

36 Pkr 39 Pkr

42 Pkr

45 Pkr

Penyederahaan prosedur layanan Pos layanan Hukum

* Menyediakan anggaran untuk Pos layanan Hukum * Mempermudah persyaratan Pos layanan Hukum

- Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

2 Pkr

2 Pkr

2 Pkr

2 Pkr

Tertib administrasi

* Pengiriman berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

- Prosentase berkas yang diregister dan siap disi dangkan ke meja majelis

80 Pkr

85 Pkr 90 Pkr

95 Pkr

115 Pkr

2 Pkr

* Optimalisasi pencatatan di buku register

4. Terwujudnya institusi peradilan yang efisien efektif dan berkualitas

5. Terciptanya aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparn

- Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

80 Pkr

85 Pkr 90 Pkr

95 Pkr

115 Pkr

* Penundaan persidangan yang lebih cepat

- Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu

70 Pkr

75 Pkr 80 Pkr

90 Pkr

95 Pkr

* Optimalisasi penggunaan IT (portal, tabayyun dan email)

- Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

1 Pkr

1 Pkr

2 Pkr

2 Pkr

* Melakukan penyitaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Peningkatan kua - - Prosentase pegawai yang tas sumber daya lulus diklat teknis manusia - Prosentase pegawai yang lulus diklat non teknis

8 Peg

10 Peg 13 Peg

15 Peg

18 Peg

7 Peg

9 Peg

14 Peg

16 Peg

Peningkatan kua - - Prosentase pengaduan malitas pengawasan syarakat yang ditindaklanjuti - Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

1 aduan 1 aduan 1 aduan 2 aduan 2 aduan Layanan pengaduan

* Pengaduan online * Pengaduan langsung

20 temuan20 temuan 20 temuan20 temuan20 temuanMenindaklanjuti hasil pemeriksaan

* Menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi

2 Pkr

11 Peg

Pendidkan dan pelatihan * Menugaskan pegawai untuk bagi pegawai mengikuti diklat * Mengadakan DDTK

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KALABAHI 2015 – 2019 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. b. c. d.

2.

Peningkatan aksesipibilitas hakim.

Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali

3.

4.

putusan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase mediasi yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang pengelolaan penyelesaian disampaikan secara lengkap. perkara. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. masyarakat terhadap b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara peradilan (acces to sidang keliling. justice) peningkatan c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

100% 100% 95% 100%

100% 100% 95% 100%

100% 100% 98% 100%

100% 100% 98% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 0%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

penyelesaian perkara.

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti.

100%

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 100% b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 100% ditindaklanjuti.

90%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

Ditetapkan di : Kalabahi Pada tanggal : 30 Desember 2016 Ketua,


REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KALABAHU

Recommend Documents