Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Sarana dan Prasarana
Oleh: Senator Nur Bahagia Pusat Pengkajian Logistik dan Sistem Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung Pontianak, 20 Februari 2014 D e Ds ea sD ae s a
D eD s e a s D e a Ds ea D s e Da s e a s a
K o t Ka o / t K a a K / ob Kt a a b/ K a b
Anta r Pula u
An tar Pul au An tar Pul au
Hub Pelabuha nInterna Hubsional Pelabuha AFRIKA n RIKA Internasi onal Indonesia Hub Pelabuha n Internasi onal AUSTR ALIA
Hub Pelabuh an Internasi onal Hub EROPA Pelabuha n Internasi Hub onal Pelabuha nASIA Internasi onal AMERI KA
Kerangka Pembahasan Implementasi RPJMN
Input
Output
RPJMN • • • • • •
Sasaran Strategi Kebijakan Program Rencana Aksi Proyek
Outcome
UU
Issue Strat. Nasional
MP3EI
Issue Strat. Reg&Global
RPJP 2004-2025
Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Impact
• Competitiveness • Social Welfare Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur
Hakekat dan Tujuan Pembangunan Nasional •
Sesuai dengan UU No 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025: – Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. – Maksud dan Tujuan Pembangunan Nasional adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
•
Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: – RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
• •
Pembangunan Nasional bukan hanya urusannya Pemerintah tetapi juga dunia usaha dan masyarakat, Rancangan RPJMN perlu diintegrasikan oleh Pemerintah sebagai regulator dan tidak dibedakan antara Pemerintah dan Non Pemerintah (masyarakat, dan dunia usaha), walaupun pelaksanaan dan pendanaannya perlu pemilahan mana yang oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan KPS Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional 1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera 3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan 4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri 5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 6. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional
Perubahan Paradigma dan Arah Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
MP3EI Misi Ekon omi In donesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”
MP3EI
Koridor Ekonomi
Konektivitas
Sistem Logistik Nasional Meningkatkan Daya Saing
IPTEKS Transportasi Laut - Senator Nur Bahagi@
Meningkatkan Kesejahteraan
Perubahan Paradigma & Arah NKRI Sebagai Archipelago yang dipisahkan oleh Lautan
NKRI Sebagai a Piece of Land yang saling terhubungkan oleh lautan menjadi satu kesatuan
Kawasan Barat Indonesia & Kawasan Timur Indonesia
Wilayah Depan (Foreland) & Wilayah Dalam (Hinterland)
Koridor Ekonomi Berbasis Daratan (Landway Corridor)
Koridor Ekonomi Berbasis Lautan dan Daratan (Seaway & Landway Corridor)
The Trade Follow The Ship
The Ship Promote The Trade & The Ship Follow The Trade
Pembangunan Urban Neolib Vs Kerakyatan
Pembangunan Rural Urban Sinergi Neolib -Kerakyatan
Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam NKRI terdiri atas beribu pulau yang dihubungkan dengan laut dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Integrated piece of land, Sea and Air)
Wilayah Dalam merupakan teritori yang menjadi kedaulatan penuh RI Kegiatan Ekonomi, Transportasi dan Perikanan Asing, dll Dilakukan di Wilayah Depan RI
Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan perikanan di Wilayah Dalam dikuasai oleh Pemerintah RI
Pelabuhan Import Pada Wilayah Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN Depan 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Inter Island Transportation
Wilayah Depan dan Wilayah Dalam
ZEE: batas wilayah perairan Indonesia adalah 12 mil laut dari wilayah daratan terluar, dan ditambah dengan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil. Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Rural Sebagai Fokus Pembangunan Hub Pelabuhan Internasional AFRIKA RIKA
Desa
Antar Pulau Desa
Kota/ Kab
Desa
Desa Kota/ Kab
Desa
Hub Pelabuhan Internasional EROPA
Antar Pulau
Hub Pelabuhan Internasional Indonesia
Hub Pelabuhan Internasional ASIA
Desa
Desa
Desa
Kota/ Kab
Antar Pulau Desa
Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional
Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Hub Pelabuhan Internasional AUSTRALIA
Hub Pelabuhan Internasional AMERIKA
Koneksi Jaringan Global
Infrastruktur • Jenis Inftrastruktur – – – – – – – – –
Transportasi Distribusi ICT (Informasi, Tilpon) Listrik Gas Air Sanitasi Permukiman Penyedia Jasa Infrastruktur
• Pembangunan Infrastruktur bukan hanya Prasarana tapi juga Sarana dan Penyedia Jasa Infrastruktur Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Moda Transportasi Moda Jalan Kereta Api Sungai Penyeberangan Laut Udara
Angkutan Penumpang juta orang/th % 2,021.08 84.13% 175.90 7.32% 10.31 0.43% 116.03 4.83% 42.34 1.76% 36.54 1.52%
Angkutan Barang Ribu ton/th % 2,514.51 90.34% 17.25 0.62% 28.00 1.01% 27.40 0.98% 194.81 7.00% 1.37 0.05%
Biaya Transpotasi Tahun
Darat
Air
Udara
Rel
Jasa Penunjang
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
66,71% 74,24% 71,76% 75,63% 78,13% 69,51% 70,96% 70,70% 72,21%
21,58% 17,02% 20,27% 16,99% 14,81% 22,59% 22,01% 22,04% 19,66%
0,77% 0,74% 0,75% 0,85% 1,58% 1,78% 2,31% 2,70% 1,44%
0,62% 0,59% 0,49% 0,43% 0,41% 0,58% 0,46% 0,51% 0,51%
10,32% 7,40% 6,73% 6,11% 5,07% 5,54% 4,26% 4,06% 6,19%
Perubahan Pangsa Moda Transportasi Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Transportasi Laut Sebagai Backbone Logistik Maritim
Konektivitas:
Legend: Pusat Distribusi Provinsi
By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi Nasional Short Sea Shipping
Pelabuhan Pengumpan Disetiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuhan Pengumpul pada setiap Propinsi, Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul tertentu yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayah Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia Timur Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Kriteria Kinerja
Accessibility Cost
Serviceaibility
Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Indikator Kinerja Infrastruktur Indikator Ketersediaan
Sub.Indikator •Tingkat ketersediaan prasarana
•Tingkat ketersediaan sarana
Kecukupan
•Tingkat Kecukupan prasarana •Tingkat Kecukupan sarana
Keterjangkauan
•Aksesibilitas Pelayanan
Waktu
•Waktu Pelayanan •Kecepatan Tempuh •Tingkat Kongesti
Biaya
•Tarif Pelayanan
Bahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
Arah Pengembangan Faktor Geografis Realitas
Arah Kedepan
• Indonesia sebagai negara kepulauan dimana lebih dari 60% terdiri dari air/laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.845 pulau, dan hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. • Indonesia sebagai negara kepulauan namun yang lebih dikembangkan transportasi darat yang bukan bersifat massal
• Perlu konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam yang merupakan perwujudan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh laut, dan bukan sebaliknya, • Perlu mengembangkan transportasi air/ laut sebagai backbone transportasi nasional disamping transportasi darat yang bersifat massal • Terjadi ketimpangan (inbalance) • Perlu dikembangkan prinsip “ship muatan barat dan timur, terisolasinya promote the trade” disampaing “ship daerah pedalaman dan perbatasan follow the trade” Transportasi Laut - Senator Nur Bahagi@
Arah Pengembangan Faktor Kedaulatan Realitas
Arah Kedepan
• Sejak dideklarasikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada 21 Maret 1980, masih sering terjadi pemanfaatan peraian oleh negara lain secara tidak legal
• Dengan globalisasi khususnya AFTA 2015 dan WTO 2020 wilayah NKRI menjadi semakin terbuka • Dengan diberlakukannya UU Otonomi daerah maka sebagian kedaulatan diserahkan ke Pemda, namun bukan berarti bahwa Pemda memiliki kewenangan penuh.
• Wilayah Dalam merupakan teritori yang menjadi kedaulatan penuh RI, dimana pelayaran atau penerbangan asing diperbolehkan sepanjang ALKI (+/-25 mil) atau atas ijin pemerintah RI • Perlu adanya penataan pintu masuk (sea port dan airport) bagi pelayaran dan penerbangan asing yang tidak merugikan kepentingan nasional • Pemerintah Pusat berperan untuk mengarahkan dan menyusun masterplan nasional, sedangkan implemntasinya oleh Pemda
Transportasi Laut - Senator Nur Bahagi@
Arah Pengembangan Faktor Ketahanan Ekonomi Realitas Arah Kedepan • Term of Trade: FOB (jual) dan CIF(beli), • Term of Trade: FOB (beli) dan sehingga jasa tranportasi bukan CIF(jual), sehingga jasa tranportasi dinikmati pengusaha nasional dinikmati pengusaha nasional • Dengan globalisasi wilayah NKRI • Membuat hambatan non tarif (non menjadi pasar bagi produk asing tarif barrier) untuk membantu semakin terbuka, sehingga merugikan produsen nasional yang berdaya produk nasional yang belum mampu saing rendah bersaing • Pelabuhan masuk/impor komoditas • Pelabuhan masuk/impor pada pokok dan strategis berada pada lokasi lokasi wilayah depan akan berdekatan dengan konsumen yang memberikan insentif pada populasi penduduknya padat sehingga produsen nasional, pelaku dan produk impor menjadi lebih mudah penyedia jasa logistik laut dalam akses pasar domestik dengan domestik. biaya yang relatif lebih rendah daripada produsen domestik Transportasi Laut - Senator Nur Bahagi@
Arah Pengembangan Faktor Sosial Politik & Regulasi Realitas Arah Kedepan • Terjadi disparitas sosial antara perkotaan dan pedesaan, antara barat dan timur • Terdapat kerawanan sosial didaerah pedesaan, perbatasan dan pedalaman • Belum adanya national policy yang terintegrasi di sektor transportasi dan logistik, regulasi dan kebijakan masih bersifat parsial dan sektoral, berakibat rendahnya koordinasi lintas sektoral
• Pemerataan infrastruktur diwilayah NKRI, khususnya diwilyah pedesaan dan timur • Pengembangan sistem transportasi dan logistik pedesaan • Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan, pusat dan daerah, serta antar kementrian dan lembaga.
Transportasi Laut - Senator Nur Bahagi@
TERIMA KASIH Thank You Wass. Wr. Wb Contact may be directed via: • email to
[email protected] Rancangan Teknokratik RPJMN • Telp/Fax : +62222504 189 Bahasan 2015-2019 Senator Nur Bahagi@
