BAB V BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAB V BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan permukiman, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur juga berperan dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan nasional. Peran infrastruktur dalam bidang sosial budaya maupun lainnya berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh penjuru dunia, sementara peran jaringan komunikasi dan informatika memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time) menembus batas ruang dan waktu. Peran keduanya sangat penting dan saling melengkapi baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. GAMBAR 5.1 KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA
RKP 2012
II.5-1
Dalam lima tahun terakhir, prioritas pembangunan nasional diarahkan pada pengembangan infrastruktur di koridor-koridor utama ekonomi yang memiliki daya dukung dan daya gerak yang efektif dan memiliki manfaat yang tinggi serta berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk dapat memenuhi ketersediaan infrastruktur (infrastructure stock) yang memadai agar meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan pengembangan wilayah yang sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah. Prioritas pembangunan juga ditujukan pada pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Untuk mempercepat pelaksanaan pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan upaya pemanfaatan potensi unik dan mengantasi perkembangan ekonomi dunia, pada tahun 2012 perlu dilakukan re-focusing kegiatan pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung konektivitas nasional dalam mendukung sistem logistik nasional, penyediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan potensi unik masing-masing koridor utama ekonomi, penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat (rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah di perdesaan, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat).
5.1. Kondisi Umum Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, telah dilakukan upaya percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur penunjang pembangunan, seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, energi dan listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi, serta komunikasi dan informatika. Pada sisi lain, upaya perbaikan iklim investasi dan iklim usaha peningkatan investasi dilakukan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan infrastruktur pada koridor-koridor utama ekonomi. Penciptaan kepastian hukum dilakukan melalui reformasi dan harmonisasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi dan kerangka kelembagaan yang bekerja secara sinergis sebagai dasar dari penciptaan iklim investasi yang kondusif. Selama tahun 2010, fokus dari berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah untuk penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam upaya untuk peningkatan daya saing sektor riil, serta mendukung pemerataan dan pengembangan wilayah (aksesibilitas). Berbagai inisiatif dan terobosan baru dilakukan untuk meningkatkan percepatan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral terutama untuk pembangunan 6 koridor ekonomi di seluruh Indonesia. Implementasi pembangunan wilayah koridor menuntut ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai basis percepatan pembangunan wilayah koridor yang didukung dengan data spasial yang rinci dan informasi II.5-2
RKP 2012
geospasial yang terpetakan secara terpadu dan sistematis meliputi perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) nusantara. Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar serta untuk mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), pemerintah telah membangunan 89 Twin Blok (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); melakukan penataan lingkungan permukiman kumuh sebanyak 30 Ha; fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 1.472 desa yang didukung dengan peningkatan dan rehabilitasi sarana/prasarana air baku kapasitas 6,31 m3/det dan 3,76 m3/det; fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem off-site dan on-site di 38 kawasan di 27 kab/kota; pembangunan infrastruktur persampahan (TPA sanitary landfill) di 55 kab/kota; serta penyediaan prasarana persampahan terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di 49 lokasi. Pada tahun 2011, diperkirakan dapat dicapai pembangunan rusunawa sebanyak 170 TB; penataan lingkungan permukiman kumuh sebanyak 1.000 Ha dan 112 kawasan; fasilitasi pembangunan SPAM di 1.283 desa, yang didukung melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana/prasarana air baku sebesar 13,92 m3/det dan 7,30 m3/det; fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem off-site dan on-site di 93 kawasan; serta penyediaan prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R di 77 lokasi. Selain itu, dukungan infrastruktur dasar dalam pencapaian MDG’s dan program ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui pembangunan irigasi dan rawa selama tahun 2010, telah diwujudkan melalui: (1) peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 115 ribu hektar; (2) rehabilitasi 293,04 ribu hektar jaringan irigasi; dan (3) peningkatan 8,08 ribu hektar dan rehabilitasi 79,4 ribu hektar jaringan rawa; (4) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah untuk mengairi lahan seluas 11,13 ribu hektar; serta (5) pembangunan 45 embung dan rehabilitasi 12 waduk dan 21 embung. Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai peningkatan 56,78 ribu hektar jaringan irigasi dan 56,3 ribu hektar jaringan rawa, rehabilitasi 172 ribu hektar jaringan irigasi dan 171,3 ribu hektar jaringan rawa dan; serta pembangunan 60 embung dan rehabilitasi 39 waduk dan 50 embung. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan. Pembangunan prasarana jalan telah menghasilkan capaian preservasi jalan nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada lintas utama yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain itu, bidang transportas laut melaksanakan Pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, dan Belawan. Dalam rangka mendukung pemerataan dan pengembangan wilayah, infrastruktur transportasi lainnya terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity). Capaian pembangunan perkeretaapian antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA baru 244,80 km; dimulainya pembangunan MRT Jakarta; melanjutkan pembangunan double double track Manggarai-Cikarang, serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3) 168 unit, KRD/KRDI 46 unit, dan KRL 108 unit. Sementara itu, capaian pembangunan RKP 2012
II.5-3
transportasi lainnya diantaranya: pengembangan 26 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 179 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru; rehabilitasi, peningkatan, pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan laut di 146 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan dermaga penyeberangan sebanyak 6 unit dan dermaga danau sebanyak 36 unit; pembangunan dan pemasangan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan telekomunikasi pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terutama di wilayah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Lombok; serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan sebanyak 31 paket dan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 116 paket. Sejalan dengan prioritas mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim, dukungan infrastruktur dalam usaha pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pokok, meliputi: (1) diselesaikannya konstruksi utama Kanal Banjir Timur Jakarta paket 22-29; (2) pembangunan 321 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 25 km bangunan pengaman pantai serta rehabilitasi 171 km sarana/prasarana pengendali banjir; (3) perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hilir untuk pengamanan Kota Cepu; serta (4) pengadaan 2 unit pompa untuk penanganan banjir di Sub DAS Kali Madiun. Pada tahun 2011 diharapkan dapat dibangun 225 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 37 km pengaman pantai, serta direhabilitasi 77 km sarana/prasarana pengendali banjir dan 3 km pengaman pantai, serta penyelesaian Waduk Gonggang di Magetan Jawa Timur untuk mengurangi dampak banjir di DAS Bengawan Solo. Sementara itu, untuk pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 telah dicapai diantaranya: (a) penyediaan layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota (kpclk); (b) beroperasinya akses telekomunikasi di 27.670 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan; (c) dimulainya pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar; (d) pembangunan 15 Desa Informasi; (e) beroperasinya pemancar TVRI di 30 lokasi (on air); (f) pembangunan pemancar TV digital di Jakarta, Surabaya, dan Batam; (g) dimulainya penyediaan jasa akses internet melalui community access point di 222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten; dan (h) meningkatnya teledensitas total akses telekomunikasi menjadi 95,47 persen(Q3/2010). Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai : (a) penyediaan layanan pos PSO di 2.515 kcplk; (b) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet di 33.187 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan; (c) penyelesaian pembentukan dan dimulainya pemanfaatan Information and Communications Technology (ICT) Fund; (d) selesainya pembangunan jaringan backbone serat optik link Mataram-Kupang; (e) pengesahan RPP UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (f) penyelesaian penyusunan Rencana Induk (Master Plan) e-Government Nasional; serta (g) selesainya pengembangan sistem e-pendidikan di 240 sekolah di provinsi DIY sehingga menjadi 350 dari target 500 sekolah. Untuk mendukung kemandirian energi dan memenuhi pasokan listrik nasional, selama tahun 2010 telah dibangun jaringan transmisi tenaga listrik dengan total panjang 38.825 kms. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar 127 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi menjadi 1.189 MW, dan kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 32.864 MW. Upaya tersebut II.5-4
RKP 2012
menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 67,20 persen dan rasio listrik perdesaan menjadi 92,5 persen. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di kota Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo. Pada tahun 2011 pembangunan energi dan ketenagalistrikan diperkirakan dapat dicapai: (a) lanjutan pembangunan transmisi gas ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan transJawa, serta beberapa wilayah distribusi yang dekat dengan ruas transmisi eksisting (Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya); (b) pengembangan jaringan gas kota di kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Sidoarjo, dan Bekasi; (c) berkembangnya pemanfaatan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah perdesaan termasuk kegiatan diseminasi dan capacity building guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME); (d) terlaksananya persiapan dan pengembangan infrastruktur gas untuk transportasi; (e) terlaksananya pengaturan BBM bersubsidi; (f) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi sekitar 95,59 persen; (g) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 70,4 persen. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan peran pemerintah dan swasta, beberapa investasi proyek KPS telah digulirkan selama tahun 2010 dengan perkiraan total investasi mencapai Rp. 120,75 triliun, diantaranya adalah proyek jalan tol telah mulai dilakukan pembebasan lahan untuk 4 ruas proyek jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai, serta ruas Batu Ampar-Muka KuningBandara Hang Nadim dan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta siap untuk ditawarkan. Selain itu, sebanyak 5 proyek Pelabuhan, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya, serta 1 proyek yang telah masuk tahap pelelangan yaitu: Tanah Ampo Cruise Terminal, Karang Asem dengan total investasi sebesar Rp. 500,0 milyar. Di samping itu, terdapat 6 proyek bandara di Jawa, Bali, dan di Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya; dan terdapat 3 proyek terminal terpadu di Sumatera dan Jawa yang telah siapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jabodetabek, telah diupayakan kelanjutan penyelesaian proyek monorail Jakarta serta pembangunan kereta api Bandara Soekarno-hatta yang telah masuk pada tahap transaksi. Di samping upaya tersebut di atas, pemerintah juga telah mengupayakan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan percepatan penyelesaian relokasi infrastruktur akibat dari luapan lumpur Sidoarjo. Selama tahun 2010 telah dicapai: (1) dipertahankannya tanggul penahan lumpur sesuai Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007; (2) terjaganya fungsi Kali Porong sebagai wahana pengalir lumpur ke laut; (3) dilaksanakannya pembayaran Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tahap III untuk 3 desa (Pejarakan, Besuki, Kedungcangkring) diluar Peta Area Terdampak (PAT); dan (4) terealisasinya pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan warga mencapai 78.54% dari total 123.77 ha luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan relokasi infrastruktur. Pada tahun 2011 diharapkan dapat diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007, dilanjutkannya pembayaran Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tahap IV, penyelesaian sisa ganti rugi tanah dan bangunan warga melalui alternatif konsinyasi sehingga pelaksanaan relokasi infrastruktur dapat dipercepat, dan pembangunan relokasi jalan arteri Siring-Porong.
RKP 2012
II.5-5
5.2. Permasalahan dan Sasaran Kondisi wilayah geografis Indonesia yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada wilayah perdesaan, daerah pedalaman dan terpencil merupakan sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah, seperti listrik yang murah, transportasi, telekomunikasi, irigasi, serta perumahan dan permukiman. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pencapaian target MDG’s pada tahun 2015, yakni untuk mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta pengurangan separuh penduduk miskin yang menghuni permukiman kumuh. Untuk itu dibutuhkan peningkatan pelayanan air minum layak bagi 60,15 juta jiwa penduduk dan peningkatan pelayanan sanitasi layak bagi 40,8 juta jiwa penduduk. Disamping itu, tingginya jumlah kekurangan rumah (backlog) pada tahun 2009 hingga mencapai 7,4 juta, diperkirakan akan mengalami stagnansi yang disebabkan oleh kemampuan penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Pada sisi lain, kurangnya dukungan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antarwilayah (domestic connectivity), teknologi dan sistim informasi handal mengakibatkan sistem logistik nasional berjalan kurang efisien dan efektif. Hal tersebut menyebabkan tingginya disparitas harga antarwilayah dan masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan koridor-koridor utama ekonomi yang berdaya saing, terutama di kawasan timur Indonesia. Selain tantangan sistem transportasi nasional yang handal dan efisien, perkembangan informasi dan teknologi telekomunikasi yang pesat, yang diyakini sebagai bentuk ekonomi baru, belum diimbangi dengan pengembangan infrastruktur broadband nasional, karena saat ini masih didominasi wireless broadband dan jangkauannya baru mencapai dua persen. Sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diperlukan untuk transaksi ekonomi yang dapat menembus batas wilayah bahkan batas negara secara real time. Dengan kenaikan 10 persen tingkat penetrasi broadband sebagai infrastruktur komunikasi dan informatika masa depan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen di negara berkembang. Pada kenyataannya, penetrasi broadband nasional saat ini masih kurang dari 2 persen. Selain itu, untuk mendukung kegiatan perekonomian, TIK diperlukan untuk memperkuat sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah, tetapi saat ini sistem tersebut sebagian besar tidak saling terhubung sehingga menyulitkan dalam pertukaran dan validasi data/informasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, permasalahan lain yang harus dihadapi adalah meningkatnya kejahatan dunia maya (cyber crime) dan penyalahgunaan (abuse dan misuse) TIK, seperti penipuan dan pencurian identitas elektronik, terorisme, dan pornografi. Oleh karena itu, peningkatan keamanan jaringan dan pemanfaatan TIK untuk hal yang produktif merupakan tantangan ke depan. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah menurunnya tingkat pelayanan infrastruktur yang ditandai oleh menurunnya mobilitas penumpang dan barang akibat kemacetan massif yang masih belum terpecahkan. Kondisi kerawanan banjir di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, perkotaan, industri, dan kawasan permukiman terus meningkat, terutama akibat anomali
II.5-6
RKP 2012
iklim, penurunan kualitas serta daya dukung lingkungan maupun kualitas/ketersediaan prasarana sebagai upaya mitigasinya. Sebagai infrastruktur pendukung ketahanan pangan nasional, permasalahan dalam pembangunan jaringan irigasi nasional adalah laju pembangunan jaringan irigasi yang melambat di bawah laju perubahan lahan yang mencapai lebih dari 500.000 Ha dalam kurun waktu 5 tahun. Jaringan irigasi yang ada juga belum berfungsi secara optimal dan memerlukan peningkatan/rehabilitasi terutama di daerah-daerah irigasi besar yang mendukung pusat-pusat lahan pertanian untuk ketahanan pangan, antara lain Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci Aceh, DI Komering Sumatera Selatan, DI Jatiluhur Jawa Barat, dan DI Sampean Jawa Timur. Dalam hal penyediaan air baku bagi keperluan masyarakat, perkotaan dan industri, permasalahan yang dihadapi adalah masih minimnya kapasitas penyediaan air baku di beberapa daerah seperti di Jambi, Batam, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu pelaksanaan pembangunan infrastruktur utama Sumber Daya Air belum berjalan lancar sesuai rencana seperti pembangunan Waduk Jatigede yang masih terkendala proses pembebasan lahan serta penanganan masalah sosialnya. Untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi di seluruh wilayah Indonesia, sistem ketenagalistrikan nasional juga masih mempunyai kendala belum mampu memberikan pelayanan memadai dan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah terpencil dan perdalaman. Tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 67,2 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,5%. Kendala lain yang masih dihadapi di antaranya adalah : (1) reformasi birokrasi; (2) bauran energi (energy mix) yang belum optimal; (3) terbatasnya pasokan energi (jumlah, kualitas, dan keandalan); (4) dominasi asing atas teknologi dan pendanaan; (5) regulasi yang masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan; (6)kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat; (7) efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik; dan (8) kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi. Terkait penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo, belum tuntasnya pemulihan infrastruktur jalan dan kereta api, serta belum tuntasnya proses pembelian, pembebasan lahan dan bangunan yang berbentuk pembagian peran pemerintah-swasta menyebabkan berlanjutnya gejolak masyarakat Sidoarjo. Memperhatikan kondisi di atas, sasaran umum pembangunan infrastruktur tahun 2012 adalah : (1) meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; (3) percepatan penyediaan air baku di wilayah timur Indonesia; (4) pemulihan dan penanggulangan banjir di lokasi rawan bencana; (5) meningkatkan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan 6 koridor ekonomi nasional; (6) memperkuat virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected); (7) mengurangi backlog penyediaan perumahan yang didukung dengan program penyediaan rumah murah dan sangat rumah; (8) meningkatkan ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik murah; serta (9) meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).
RKP 2012
II.5-7
Secara lebih terinci sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2012 adalah sebagai berikut: No
1.
Sasaran
Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2012 Sumber Daya Air
Dukungan terhadap pencapaian Prioritas Ketahanan Pangan Nasional
2.
Dukungan terhadap prioritas nasional Infrastruktur
Peningkatan 79,34 ribu ha layanan irigasi dan 23,75 ribu ha layanan rawa di luar target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014; Percepatan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air seperti Waduk Jatigede, Waduk Rajui, Waduk Jatibarang dan waduk-waduk lainnya; Peningkatan kualitas dan kuantitas tampungan air melalui pembangunan 9 Waduk dan 87 embung/situ, serta rehabilitasi 24 waduk dan 62 embung/situ. Penyelesaian pembangunan Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage sebagai salah satu instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir; Pembangunan 142,35 km dan rehabilitasi 163,4 km sarana/prasarana pengendali banjir antara lain di DKI Jakarta, Citarum Jawa Barat, Kota Palembang; dan Kota Mataram. Pembangunan pengamanan pantai sepanjang 29,06 km yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Teluk Amurang di Sulawesi Utara, Pantai Jala dan Lakey di NTB dan beberapa kawasan pesisir lain. Penanganan pasca bencana Merapi dan Wasior
3.
Dukungan Penyediaan Air Baku untuk pencapaian tujuan MDGs
Peningkatan dan rehabilitasi sarana/prasarana air baku dengan kapasitas masing-masing sebesar 14,76 m3/detik dan 3,92 m3/detik.
4.
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
II.5-8
penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga3 desa (Pejarakan, Besuki, Kedungcangkring) Perpres 48/2008 diluar Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah; penyelesaian relokasi pipa PDAM Kota RKP 2012
No
1
Sasaran
Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2012 Surabaya.
Transportasi Meningkatnya kapasitas sarana dan a. kondisi mantap jalan nasional menjadi 90,5 prasarana transportasi untuk persen; mengurangi backlog maupun b. bertambahnya jumlah lajur-Km jalan bottleneck kapasitas prasarana menjadi sepanjang 98.318 Km pada jalan transportasi dan sarana transportasi nasional; antarmoda dan antarpulau yang c. pangsa armada pelayaran nasional untuk terintegrasi sesuai dengan sistem angkutan laut domestik menjadi 100 persen transportasi nasional dan cetak biru dan angkutan ekspor impor menjadi 11 transportasi multimoda persen; d. pangsa angkutan KA barang menjadi 3 persen dan angkutan penumpang 10 persen melalui jalur ganda kereta api Lintas Semarang-Surabaya; e. pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 9,78 persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 12,3 persen/tahun; f. meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan; g. meningkatnya keterpaduan transportasi dengan tata ruang.
2
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
3
meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
RKP 2012
a.
terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang juga didorong melalui transportasi perintis dan DAK bidang transportasi perdesaan; b. meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, terisolir, dan pelayanan transportasi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui skema PSO; c. meningkatnya keterjangkauan terhadap jasa transportasi bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, berpendapatan rendah, dan lanjut usia. menurunnya tingkat kecelakaan transportasi pada tahun 2012 turun 20 % persen dari kondisi eksisting tahun 2010 II.5-9
No 4 5
1.
2.
Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2012 Restrukturisasi kelembagaan Selesainya peraturan turunan dari undangundang bidang transportasi Adaptasi dan mitigasi perubahan a. berkurangnya emisi kendaraan bermotor; iklim pada transportasi b. terbangunnya pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan (eco port dan eco airport) c. terbangunnya transportasi umum massal berbasis bus di perkotaan; d. penggunaan energi yang ramah lingkungan. Perumahan dan Permukiman Meningkatkan akses bagi rumah a. Tersedianya akses bagi masyarakat tangga terhadap rumah dan terhadap perumahan baik perumahan baru lingkungan permukiman yang layak, maupun peningkatan kualitas perumahan aman, terjangkau dan didukung oleh dan lingkungan permukiman serta prasarana dan sarana dasar serta kepastian hukum bagi 322.316 rumah utilitas yang memadai tangga, 150 Ha permukiman kumuh dan 313 kawasan permukiman; b. Peningkatan pelayanan air minum melalui penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 894 desa, 249 kawasan MBR perkotaan, dan 124 SPAM IKK serta 140 kawasan khusus, dan 3 kawasan regional. c. Penyediaan infrastruktur air limbah di 51 kab/kota, peningkatan pengelolaan sampah perkotaan melalui peningkatan/pembangunan TPA di 70 kab/kota dan penyediaan infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R di 143 kawasan dan penanganan drainase perkotaan di 34 kab/kota. Energi dan Ketenagalistrikan Tercapainya komposisi bauran Persentase pemanfaatan energi baru energi yang sehat dengan terbarukan dalam bauran energi nasional menurunnya persentase sebesar 19,53 persen. pemanfaatan energi fosil dan Pangsa energi primer pembangkitan meningkatnya persentase energi menjadi : Batubara 56 persen, BBM 10 baru terbarukan (EBT) serta persen, Panas bumi 2 persen, Gas bumi 26 meningkatnya efesiensi pemanfaatan persen, EBT 6 persen. energi Elastisitas energi menjadi sebesar 1,56 Penyusunan dan penyempurnaan Tersusunnya regulasi dan kebijakan regulasi dan kebijakan bidang pemanfaatan energi baru terbarukan serta pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan konservasi dan efisiensi energi pengembangan konservasi dan serta ketenagalistrikan.
II.5-10
Sasaran
RKP 2012
No
3.
Sasaran
Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2012
efisiensi energi serta ketenagalistrikan Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik dan komitmen ekspor
4.
Peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan
5.
Peningkatan efektifitas subsidi pemerintah Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional
6.
1.
2.
Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16. 000 sambungan rumah. Dimulainya pelaksanaan FEED dan DEDC di beberapa kota. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusinya.
Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 73,6 persen di tahun 2012 Meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 96,7 persen di tahun 2012 Terlaksananya pembangunan listrik murah dan hemat baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan. Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang berhak menerima (benefeciaries)
Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan ketenagalistrikan Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan yang ada Komunikasi dan Informatika Tersedianya infrastruktur dan a. Jangkauan layanan pos universal mencapai layanan komunikasi dan informatika 100 persen di wilayah PSO; di seluruh desa, daerah perbatasan b. Jangkauan layanan akses telekomunikasi negara, pulau terluar, daerah universal dan akses internet mencapai 100 terpencil, dan wilayah non komersial persen di wilayah USO; lain untuk mengurangi daerah blank c. Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap spot populasi masing-masing mencapai 75 persen dan 85 persen. Tersedianya akses dan layanan a. Tingkat penetrasi pengguna internet komunikasi dan informatika yang sekurang-kurangnya 40 persen; modern b. Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 10 persen; c. Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi sekurang-kurangnya 20 persen; d. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai 76 persen dari total ibukota kabupaten/kota.
RKP 2012
II.5-11
No 3. 4.
5.
Sasaran Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK
Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2012 Tingkat e-literasi 40 persen. Nilai rata-rata (indeks) e-government instansi pemerintah sekurang-kurangnya 2,5. a.
b.
Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri mencapai 20 persen; Prosentase TKDN set top box TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30 persen.
5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2010-2014 dan ralam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2012, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada: (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (2) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2012 diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastrukur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui : 1.
Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap : a.
pelayanan transportasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan keberlanjutannya melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; pelayanan transportasi perintis di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan dan public service obligation (PSO) untuk angkutan penumpang kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut;
b.
penyediaan data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, dengan: (1) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarseluruh pemangku kepentingan (stakeholders); (2) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data antarseluruh stakeholders dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan dan penyebaran data dan informasi; dan (3) melakukan collecting, updating dan sinkronisasi data serta informasi secara rutin dari instansi/lembaga terkait.
c.
kelistrikan desa termasuk daerah tertinggal dan terpencil serta pengembangan jaringan gas kota melalui peningkatan pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan
II.5-12
RKP 2012
d.
(1) hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak melalui penyediaan perangkat peraturan, memastikan ketersediaan air baku air minum; meningkatkan kinerja manajemen penyelenggara penyedia/operator; mengembangkan alternatif sumber pendanaan; dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta; (3) penyediaan air minum layak sesuai target MDG’s melalui: (a) pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (b) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan dan saluran pembawa air baku; (c) prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
e.
menutup wilayah blank spot informasi melalui pemerataan penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika; serta peningkatan jangkauan dan mempertahankan keberlanjutan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perbatasan, perdesaan, terpencil, dan wilayah non komersial lain.
2.
Penyediaan dan penambahan fasilitas keselamatan transportasi yang memenuhi standar keselamatan internasional, guna mendukung penurunan tingkat fatalitas kecelakaan sebesar 50 persen dari kondisi saat ini, yang didorong melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta peralatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dalam operasi penanganan kecelakaan transportasi dan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.
3.
Mendukung pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, melalui pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
4.
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan dan pengelolaan infrastruktur melalui : (1) pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis SDM tentang pelayanan operasional infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan dan energi, dan sumber daya air, serta sertifikasi berstandar internasional di bidang TIK: (2) mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan pedoman teknis lainnya sebagai turunan UU bidang transportasi dan UU di bidang Sumber Daya Air; (3) mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi peralatan, kewajiban sertifikasi laik operasi, sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik, dan sertifikasi bagi badan usaha serta penerapan standar baku mutu lingkungan; (4) meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (5) melanjutkan proses peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan peningkatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; (6) mempercepat penyelesaian rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang berbasiskan wilayah sungai dan lingkungan yang terpadu antarsektor dan tata guna lahan, dan pengembangan wilayahnya, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten.
RKP 2012
II.5-13
5.
Mendorong penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga di Peta Area Terdampak (PAT) lumpur Sidoarjo yang menjadi tanggung jawab Pemerintah; serta mempertahankan dan memelihara infrastruktur pengaman dan pengalir luapan lumpur untuk meminimalisasi potensi bahaya di area terdampak.
Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional, yang dilakukan melalui: 1.
Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada 6 koridor utama pengembangan ekonomi serta yang mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian, energi, dan industri;
2.
Pengembangan transportasi umum massal di wilayah perkotaan yang dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, efisien, lebih ramah lingkungan, dan harga terjangkau sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan;
3.
Peningkatan keterpaduan sarana dan prasarana penghubung antar-pulau dan antarmoda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda;
4.
Memenuhi tuntuan kompatibilitas global yang memperkuat daya saing nasional dengan menempatkan jaringan transportasi nasional sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dapat memenuhi standar internasional.
5.
Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, serta penataan jaringan dan ijin trayek yang terpadu serta akuntabel.
6.
Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui: (1) percepatan pelaksanaan penanganan DAS Bengawan Solo secara terpadu; (2) rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir untuk pemulihan pasca bencana; (3) mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir; (4) meningkatkan pembangunan dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; (5) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (6) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
7.
Pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan kepada: (a) memperkuat konektivitas nasional secara virtual (virtual domestic connectivity) melalui pengembangan infrastruktur broadband nasional baik jaringan backbone maupun lasemile termasuk mendorong penetrasi broadband sebagai bentuk universal service melalui pemanfaatan ICT Fund dan mempercepat penetrasi siaran TV digital; (b) memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi pemerintah melalui pengembangan e-government secara nasional; (c) meningkatkan e-literasi melalui
II.5-14
RKP 2012
peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah; dan (d) mendukung pengembangan industri manufaktur TIK dalam negeri. 8.
Pembangunan energi dan ketenagalistrikan yang diarahkan pada: (a) diversifikasi energi serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi yang diarahkan guna penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional dan nasional termasuk upaya menjamin ketersediaan pasokan domestik dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan rendah emisi dan ramah lingkungan; (b) kebijakan harga energi yang menitikberatkan pada nilai keekonomian agar tercipta efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat: (c) kebijakan dan pelaksanaan listrik yang murah dan hemat serta dalam rangka mengelaborasi master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia; (d) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan serta; (e) restrukturisasi kelembagaan termasuk penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasikan perkembangan sektor energi dan ketenagalistrikan.
9.
Mempercepat upaya pemulihan daerah Porong-Sidoarjo sebagai urat nadi perekonomian Provinsi Jawa Timur melalui percepatan penyelesaian pembangunan relokasi infrastuktur dan pengembangan pulau lumpur yang selain berfungsi sebagai pengendali tahap akhir alur sedimen ke Selat Madura juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik sosial, lingkungan maupun ekonomi.
Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di masing-masing sub bidang adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, (c) melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan (d) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN. Strategi yang akan ditempuh adalah: (a) membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds; (c) mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat; (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik. RKP 2012
II.5-15
Mempertimbangkan ruang lingkup infrastruktur yang cukup luas, arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan KPS diuraikan sebagai berikut : 1.
Pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan, untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan saluran pembawa air baku yang didukung melalui penetapan hak guna air, peningkatan jaminan atas resiko oleh pemerintah, dan peningkatan willingness to pay bagi penerima manfaat. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah: (a) menyusun peraturan perundangan yang menjamin swasta untuk dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur sumber daya air; (b) mengembangkan inovasi sumber pendanaan termasuk penyediaan dukungan pemerintah; (c) mengembangkan kegiatan yang terpadu antara sumber penyediaan air baku dengan sistem penyediaan air minum pada kawasan komersial (termasuk water conveyance).
2.
Pembangunan transportasi berkelanjutan melalui: (a) reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, (b) melakukan bundling dan unbundling proyek KPS sektor transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik untuk swasta dalam KPS. Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) melibatkan berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi termasuk dana pembiayaan infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan obligasi, baik domestik maupun internasional; (b) penerapan tarif yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tarif berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosioekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, dan penerapan manajemen resiko yang tepat; (c) pemberdayaan Simpul KPS (s) dan peningkatan kapasitas fungsi regulator ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sektor transportasi sebagai operator sepenuhnya (bukan sebagai regulator); dan (d) mengembangkan bundling dan unbundling pembangunan infrastruktur transportasi, yakni bundling dengan pengembangan pusat kegiatan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, atau sektor infrastruktur lainnya, dan unbundling melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dari APBN/APBD dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk penyediaan prasarana non komersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta digunakan untuk membiayai infrastruktur komersial.
3.
Penyediaan air minum dengan mengembangkan inovasi pendanaan yang disesuaikan dengan modalitas proyek. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah mengembangkan bundling untuk sistem penyediaan air minum, seperti instalasi pengolahan air (IPA), transmisi, dan distribusi khususnya dalam skala kawasan komersial, dan unbundling untuk penyediaan air minum yang paling komersial, seperti water meter.
4.
Pembangunan persampahan yang berkelanjutan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelolaan. Strategi yang ditempuh antara lain: (a) pengurangan timbulan sampah melalui penerapan prinsip 3R (reuse, reduce and recycle), dan mendorong pengunaan kemasan pembungkus yang ramah lingkungan; (b) pengelolaan persampahan secara profesional, melalui pemasaran bisnis persampahan pada masyarakat dan swasta; (c) perkuatan lembaga pengelolaan sampah untuk peningkatan pelayanan persampahan dalam satu wilayah; (d) pemberian jaminan kepastian hukum kerjasama pengelolaan sampah antarpemda
II.5-16
RKP 2012
dalam pengelolaan akhir sampah bersama dan antara pemda dengan swasta; (e) mengembangkan sistem tarif (tipping fee) yang mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan APBD dan masyarakat di daerah; serta (f) mengembangkan bundling untuk sistem pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir sampah, khususnya dalam skala kawasan komersial, serta pentahapan (unbundling) untuk sistem pengelolaan persampahan yang paling komersial, sehingga menarik bagi masyarakat dan swasta. 5.
Pembangunan komunikasi dan informatika melalui: (a) pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika termasuk di wilayah nonkomersial; (b) penyederhanaan perizinan, antara lain melalui penerapan unified access licensing; (c) pengembangan skema KPS dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika selain skema perizinan (licensing) dengan memperhatikan pengelolaan risiko antara pemerintah dan badan usaha berdasarkan prinsip pengalokasian risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko; serta (d) pemberian insentif/stimulus bagi penyelenggara untuk pembangunan di wilayah nonkomersial.
6.
Pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dengan meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan upaya mitigasi perubahan iklim (climate change) dan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang akan diterapkan adalah: (1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; (2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; (3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik secara terintegrasi maupun secara terpisah.
Di samping itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dalan RPJM periode 2010-2014 yang sekaligus mendukung pengembangan pada 6 koridor utama ekonomi dan program kluster-4 meliputi program : rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, serta listrik murah dan hemat, maka pada RKP 2012 diupayakan beberapa inisiatif baru yaitu percepatan pembangunan beberapa pelabuhan di 6 (enam) koridor utama ekonomi dan percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Jawa.
RKP 2012
II.5-17
