Penjaringan Aspirasi MAsyarakat Rancangan Teknokratik RPJMN M. Hermayani Putera WWF-Indonesia Region Kalimantan

Penjaringan Aspirasi MAsyarakat

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

M. Hermayani Putera WWF-Indonesia Region Kalimantan

Latar Belakang

•

•

•

•

•

Alokasi luas perkebunan : 3,5 juta Ha, untuk perkebunan sawit 1,5 juta Ha. Realisasi 683.108 Ha (Disbun Kalbar) Luas HPH: 1.267.620 Ha (Baplan Kemenhut, 2012) Luas HTI : 2.429.807 ha + Pencadangan 827.614 ha total = 3. 257.421 Ha (BP2HP Wil X dan SK 3803 tahun 2012) Kawasan konservasi dan HL : 3.952.634 Ha (Baplan Kemenhut, 2012) Pertambangan (no record)

Total : 11.977.675 Ha Luas Kalbar : 14,6 juta Ha

Pendekatan Pembangunan • • • • • • • •

Kerjasama antar-wilayah, antar-sektor, antar aktor (pemerintah, swasta, masyarakat) dengan pendekatan lansekap; Penguatan Strategi Ketahanan (resilience) secara sosial-ekonomi-ekologi yang tidak saja memberikan manfaat terhadap kualitas sumber daya keragaman hayati itu sendiri, tetapi juga memastikan “keberlanjutan ekonomi” bagi masyarakat dan investasi swasta. Pembangunan berbasis pemenuhan hak-hak dasar (right based approach), terutama dalam hak ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOC Right), untuk mengimbangi pemenuhan hak-hak sipil & politik yang sudah lebih siap infrastrukturnya. Mengoptimalkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa sebagai momentum penegasan pemenuhan hak-hak konstitusi kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan: Memperkuat sentra-sentra pembangunan sosial-ekonomi berbasis desa, untuk mengurangi beban pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan yang harus dibayar mahal oleh kemacetan, polusi, dan penyakit sosial yang semakin akut (kriminalitas, human trafficking, dsb). Memperkuat tatakelola lahan (land governance), tidak dilihat sebagai business as usual (BAU), yang mempertimbangkan dinamika demografi, potensi daerah, pengembangan infrastruktur, dan mengakomodasi agregasi target setiap sektor. Menjadikan dokumen-dokumen strategis sebagai referensi utama seperti SRAP REDD+, RAD GRK, RPPLH, KLHS bagi pengembangan kebijakan setiap sektor dan sebagai “instrumen pemaksa” bagi harmonisasi kebijakan antar-sektor. Proyeksi perubahan lahan akibat kebutuhan setiap sektor perlu diinformasikan dan dikomunikasikan dengan memadai kepada para pemangku kepentingan kunci.

Infrastruktur Dasar •

• •

•

Dengan pilihan kebijakan dan struktur ekonomi seperti ini, di sektor sawit, misalnya, tidak banyak industri berbasis sawit selain CPO yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya, ada dorongan ekspansi lahan sawit yang terus menerus, dan membutuhkan lahan yang semakin massif. Produktivitas sawit Indonesia juga tertatih bersaing di tingkat global, karena pengembangan industri hilir (downstream industry) masih belum menjadi prioritas. Isu pemerataan pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah, pemberantasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur yang pro terhadap masyarakat yang jauh, terutama infrastruktur energi. Selama ini yang menjadi ukuran adalah investasi biaya/kwh, sehingga pusat pembangkit listrik lebih banyak dibangun dengan skala besar dan di daerah perkotaan. Strategi pembangunan ketahanan energi harus berbeda, perlu ada aksi afirmatif (affirmative action), mempertimbangkan jenis energi apa yang harus dibangun.

Tabel isu prioritas Isu Prioritas

Ruang lingkup/komponen isu

Opsi Peran Masy Sipil

Tambang

Izin pinjam pakai

Advokasi kpd kementerian terkait agar lebih selektif dan ketat dalam mengeluarkan izin baru serta meninjau izin2 lama

Reklamasi pasca tambang (dan transparansi dana jaminan reklamasi)

Mendorong perumusan kriteria indikator reklamasi pasca tambang

Belum ada panduan tentang responsible mining

Mendorong adanya kriteria kajian nilai konservasi tinggi/NKT (HCV)

Menjamurnya tambang skala kecil

Mendorong adanya kriteria kajian nilai konservasi tinggi/NKT (HCV)

konversi kawasan mangrove untuk kepentingan tambak, pemberian izin konsesi (IUPHH) dan pembuatan arang, dan jalur pipa migas

Mendorong valuasi ekonomi dari kawasan mangrove

SD Laut yang semakin menipis karena over-eksploitasi dan IUU (illegal, unregulated and unreported) fishing

BMP aquaculture (ASC); BMP ikan tangkap (MSC); EBM ikan tangkap (ecosystem-based management) Enforcement kuota EBM, Mendorong terbentuknya KKPD/MPA di kabupaten/kota yg belum memiliki MPA dan efektivitas pengelolaan MPA;

Ekosistem Pesisir dan Sumber Daya Laut




Air dan Pengelolaan DAS

Institusi pengelolaan DAS tidak/kurang efektif

Mendorong sinergi/integrasi dalam kelembagaan pengelolaan DAS, efektivitas pengelolaan kawasan RAMSAR (Danau Sentarum)

Air (masih) dianggap sebagai sumberdaya yang gratis diperoleh

- Mendorong kebijakan jasa lingkungan (PES) di level nasional dan keuangan/anggaran antar daerah; - Mengintensifkan kampanye air sbg sumberdaya vital hajat hidup orang banyak, dikelola dengan asas keadilan inter dan antar generasi, bukan dengan pilihan swastanisasi.

Penurunan kualitas air karena rusaknya daerah tangkapan air di hulu, sempadan sungai, dan danau

- Advokasi penegakan hukum atas fungsi lindung daerah tangkapan air, sempadan sungai, dan danau; - Advokasi kasus mulai diseminasi informasi sampai pada ‘bantuan hukum’ kepada penyidik/ penuntut; - Mendorong restorasi daerah tangkapan kunci; - Pemantauan kualitas ekosistem




PerbatasanTransboundary

Pengelolaan kawasan konservasi lintas batas belum efektif:

Memfasilitasi kerjasama antara otoritas konservasi Indonesia & Malaysia (Betung Kerihun NP-Danau Sentarum NP & Batang Ai NP-Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary)

Tekanan membuka akses daerah terpencil di perbatasan semakin tinggi

-

-

-

-

Konservasi Spesies Kunci (flagship species)

Advokasi penggunaan jalan yang sudah ada dan peningkatan kualitasnya; Intensifikasi angkutan sungai dan udara, dan terintegrasi dengan angkutan darat yang sudah ada; Advokasi implementasi KSN HOB dan tata ruang melalui sinkronisasi kepentingan pertahanan dan pembangunan berkelanjutan; Kajian jasa ekosistem untuk keutuhan natural capital/asset

Potensi konflik sosial akibat pembukaan akses:

Membantu strategi antisipasi konflik sosial

Fragmentasi dan degradasi habitat beberapa species kunci (orangutan, bekantan, penyu, pesut dll)

Advokasi tata ruang untuk mengintegrasikan habitat species kunci ke dalam pembangunan wilayah (kab/kota, prov, pulau)

Tekanan dan ancaman terhadap populasi (perburuan, perdagangan, dll)

Penegakan hukum, intensitas kampanye, penyediaan alternatif sumber penghidupan bagi masyarakat.

Isu Prioritas Isu Prioritas



Tata Ruang

Belum sinkronnya tata ruang KSN, provinsi dan kabupaten/kota

Optimalisasi peran aliansi masy sipil untuk tata ruang berkeadilan dan berkelanjutan dalam koordinasi dgn BKPRN/BKPRD, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan para konsultan tata ruang dalam implementasi tata ruang hingga level paling bawah/desa

Pembangunan koridor ekologis dan sabuk hijau

Mengawal implementasi pembangunan koridor ekologis: TNBK-TNDS, Muller-Schwaner, TNBK-TNKM, Rongapa-Arabela; serta sabuk hijau (mangrove) di sepanjang pesisir Pulau Kalimantan

Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan perencanaan penataan ruang

Memfasilitasi perencanaan tata ruang perdesaan; Promosi penataan ruang berbasis kearifan mays adat/lokal adat yang masih ada

Pemekaran wilayah (provinsi dan kabupaten baru: Kapuas Raya, Banua Lanjak)

Advokasi mengkritisi proses pemekaran wilayah dengan daya dukung lingkungan

Isu Prioritas

Isu Prioritas


Opsi Peran WWF

Ketahanan Pangan

Pengabaian terhadap ruang pertanian tradisional

Kajian dan advokasi nilai penting pertanian tradisional dan skala rakyat terhadap ekologi Kalimantan, sebagai upaya mengimbangi dominasi peran pelaku bisnis besar dalam MP3EI

Distribusi dan pemasaran

- Advokasi kebijakan subsidi barang/produk terutama untuk daerah yang sulit dijangkau; - Adanya insentif dan aksi afirmatif bagi pemasaran produk lokal; - Advokasi intensifikasi angkutan sungai yang terintegrasi dengan skema distribusi dan pemasaran.

Konversi lahan gambut

Kajian dan advokasi nilai penting kawasan gambut sebagai sistem penyangga kehidupan bagi Ekologi Kalimantan

Produktivitas

- Advokasi ketersedian air bagi keberlanjutan fungsi ekosistem & strategi pemenuhan pangan bagi rakyat Kalimantan; - Kajian kekayaan keanekaragaman hayatiuntuk budidaya tanaman pangan (mis. bank benih padi lokal); - Merancang strategi adaptasi & mitigasi bagi rakyat Kalimantan dlm membangun kemandirian dan kedaulatan pangan




Revitalisasi (hukum dan lembaga) adat dan penguatan masyarakat madani

Perlindungan HAKI

Memperkuat semangat Protokol ABS (access and benefit sharing) bagi masyarakat dalam Protokol Nagoya

Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan SDA

-

Tata Kelola Pemerintahan yang baik (pro-lingkungan, pro equity, pro-growth)

Transparansi anggaran, green budgeting

-

-

Pengarusutamaan kebijakan pro-gender, pro-poor, pro-environment

Advokasi isu lingkungan oleh masyarakat; Pemantauan kasus-kasus SDA secara partifipatif oleh masyarakat; Transformasi konflik tenurial (melalui mediasi dll); promosi prakarsa lokal dalam praktekpraktet terbaik pengelolaan SDA. Penguatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBN/APBD; Memperkuat pelibatan dalam berbagai Pokja dan pilot strategis (SRAP REDD+, RAD GRK, RPJMD)

Penguatan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBN/APBD




Konversi Hutan

HPH/HTI, Sawit, Pembalakan

Adopsi KNKT/HCVF ke dalam kebijakan tata ruang, Sertifikasi (RSPO, ISPO, FSC), optimalisasi pemanfaatan lahan kritis , promosi KPH

Ketahanan Energi

Energi terbarukan

Kajian dan advokasi potensi energi terbarukan kepada pemerintah, swasta dan lembaga internasional

Efisiensi energy

Massifikasi Kampanye Earth Hour menjadi agenda publik

Intensifikasi potensi SD Energi di Kalimantan

Mendorong keadilan distribusi pemanfataan/daya dukung energi untuk pembangunan wilayah Kalimantan

Ekspektasi terhadap Peran dan Posisi Masyarakat Sipil ke Depan • •

• • • • •

Secara umum peran masyarakat sipil sudah cukup diakui dan diapresiasi oleh berbagai pihak melalui beragam pendekatan. Keterlibatan dalam perumusan dokumen-dokumen strategis (KLHS, Visi dan Misi Pemimpin Daerah/RPJM, Musrenbang, REDD+, RAD GRK) Diperlukan intervensi program yang lebih komprehensif (advokasi kebijakan, pendidikan lingkungan, peningkatan kapasitas, penguatan aliansi masyarakat sipil, penguatan kelompokkelompok rentan seperti kaum perempuan dan anak-anak dalam penyediaan sumber penghidupan Menerjemahkan lebih konkret terminologi Ekonomi Hijau ke dalam berbagai sektor (ekowisata, skema jasa lingkungan pengelolaan air, bentang lahan, energi terbarukan, promosi hasil hutan bukan kayu, hasil laut bukan ikan) Mempromosikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan praktek bisnis yang lebih baik (mis. sertifikasi), dan prakarsa lokal dalam pengelolaan kawasan dan SDA sebagai sebuah strategi kebudayaan Memperluas skala dari keberhasilan satu inisiatif kepada wilayah dan sektor lainnya melalui pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) Investasi bagi para pemimpin (sekarang dan masa depan) dengan berbagai pihak secara lebih inklusif (pemerintah, penegak hukum, pelaku bisnis, masyarakat sipil, media, masyarakat adat/lokal)

Terima Kasih Biodiversity and Livelihood in West Kalimantan Sugeng Hendratno © WWF-Indonesia/Doc. Photovoices

Penjaringan Aspirasi MAsyarakat Rancangan Teknokratik RPJMN M. Hermayani Putera WWF-Indonesia Region Kalimantan

Recommend Documents