Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh

2015, Kementerian PU Targetkan 8% Kawasan Kumuh

14

Edisi 10/Tahun XII/Oktober 2014

Modul SIKIPAS: Yang Muda Yang Berprestasi

24

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Hari Habitat Dunia 2014

Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh

LENSA CK • Audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dalam rangka Peringatan Hari Habitat Dunia 2014

daftar isi

Edisi 104Tahun XII4OKtober 2014

Berita Utama Habitat Dunia 2014 4 Hari Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh

Changer 6 City Dukung Tercapainya Target 100-0-100

Siap menjadi 7 Indonesia Pemimpin Penanganan

Kawasan Kumuh di Asia Pasifik

8 Generasi Muda Ambil

Bagian Tangani Kawasan Kumuh

4

9 PU Gandeng Masyarakat Tata Kampung Habitat Pejagalan

11 Lomba Lari Sambil Selfie

17

di Habitat Day Fun Run 5K 2014

12 Semarak Gaung

Hari Habitat Dunia 2014 di Berbagai Daerah di Indonesia

liputan khusus Kementerian PU 14 2015, Targetkan 8% Kawasan

19 27

Kumuh

info baru Saham 17 Komposisi SPV SPAM Jatiluhur Telah Disepakati

Perda Bangunan 18 Banyak Gedung Belum Jalankan Amanat UUBG

PU 19 Menteri Resmikan Rusunawa Rempoa untuk Pegawai PU

inovasi Antar Instansi 21 Sinergitas Pemerintah

dalam Upaya Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Persampahan

SIKIPAS: 24 Modul Yang Muda Yang Berprestasi

Sampah 27 Penanganan di Ruangan Kantor Penerapan SPM Sub

Cipta Karya di 29 Bidang Daerah

2

24 29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti. Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, [email protected] Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 twitter Email @ditjenck [email protected]

Cover : Warga RT 04 RW 09 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara menyuarakan aspirasi melalui mural (Foto : Niko) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh Tahukah Anda perbedaan slum dan squatter? Dua-duanya merupakan kawasan kumuh permukiman. Tapi untuk memudahkan penyebutan selanjutnya, slums kita anggap sebagai kawasan permukiman kumuh dan squatter sebagai permukiman liar. Disebut demikian karena squatter dibangun di tanah yang bukan peruntukan atau terlarang bagi permukiman seperti di bantaran sungai, danau, pantai, ruang terbuka hijau, kawasan konservasi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permasalahan kumuh selalu menjadi perhatian pemerintah Indonesia, bahkan dunia. UN Habitat bahkan mengangkatnya sebagai tema utama peringatan Hari Habitat Dunia 2014, yaitu ‘Voices from Slums’ atau Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh. Indonesia pun melakukan serangkaian kegiatan untuk merangkum suara dan solusi semua elemen untuk menangani kawasan permukiman kumuh. Mengapa bukan ‘Voices from Squatter’? Redaksi tidak dalam kapasitas menjustifikasi perlakuan terhadap masyarakat di kawasan permukiman liar yang terkesan dianak­ tirikan oleh tema ini. Namun karena mereka adalah sekumpulan manusia yang me­ ngelompok dalam masyarakat tetap memiliki hak akan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Di samping menyangkut humanisme, pemerintah dan semua pihak juga harus secara tegas mengatakan bahwa squatter seharusnya tidak ada lagi di wajah kota. Dengan demikian sudah tepat jika kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melakukan tiga pola dalam menangani permukiman kumuh. Pertama dengan pemugaran, yaitu perbaikan dan pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni. Kedua, peremajaan, yaitu mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Ketiga, pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang atau manusia. Penghuni squatter lebih tepat dengan pola pe­ nanganan yang terakhir. Dalam menjalankan ketiga pola tersebut, pemerintah tidak berjalan sendirian. Memberdayakan masyarakat dan menyerap aspirasi mereka sudah menjadi kewajiban. Baik masyarakat di slums maupun di squatters memiliki aspirasi yang perlu diwujudkan bersama. Perbaikan di kawasan slums cenderung lebih mudah karena masyarakat merasa memilikinya, sedangkan di kawasan squatter kemungkinan akan sulit me­ lakukan perbaikan dan penataan karena mereka tidak berdiri di atas tanah mereka. Kesadaran akan direlokasi setiap saat mendukung asumsi ini. Jadi, semua suara tetap perlu diserap dan dicarikan solusinya bukan? (Teks : Buchori) Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

3

berita utama

Hari Habitat Dunia 2014

Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia (HHD), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya mengadakan serangkaian kegiatan di tingkat nasional serta provinsi dan kabupaten/kota, dengan puncak peringatannya pada (2-3/10/2014) di Jakarta.

S

aat ini 12% penduduk perkotaan tinggal di kawasan permukiman kumuh akibat pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat dimana lebih dari 50% pen­ duduk tinggal di perkotaan. Pertumbuhan ka­wasan kumuh menjadi salah satu penghambat pem­ ba­ ngunan berkelanjutan karena kurang dari separuh pen­ duduk perkotaan memiliki akses aman air minum, dan kurang dari se­ pertiganya yang menikmati akses layak sanitasi.

4

Sebagai bagian dari agenda global pembangunan ber­ ke­ lanjutan, dalam Rencana Jangka Panjang 2005-2015, peme­ rintah telah menetapkan Kota Tanpa Kawasan Kumuh, di mana akses aman air minum dan sanitasi harus terpenuhi pada 2020. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per­ mukiman mengamanatkan peningkatan peran serta semua stakeholder. Melalui peringatan Hari Habitat Dunia 2014, Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Stakeholder’s

berita utama Forum & Exhibition yang bertema ‘Voices from Slums’ atau Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh. Tema nasional tahun ini, yaitu “Aspirasi Masyarakat Per­mu­ kiman Kumuh”, diangkat dengan maksud untuk mening­katkan kepedulian semua pihak terhadap permasalahan permukiman kumuh, serta memikirkan solusi yang berkelanjutan bagi pening­ katan kondisi hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dalam kerangka pembangunan perkotaan di Indonesia. “Peringatan Hari Habitat Dunia 2014 diharapkan dapat meningkatkan kepedulian kita bersama dalam mewujudkan perumahan dan permukiman ke depan yang layak huni dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat”, tutur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Hari Habitat Dunia setiap tahun diperingati pada Senin per­

ini akan menjadi fokus dari Kementerian PU dalam menangani kawasan kumuh hingga tahun 2019. Pada kawasan kumuh ter­ sebut akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses aman air minum menjadi 100% dan akses sanitasi layak 100% sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0% pada 2019,” kata Imam. Capaian akses aman air minum di Indonesia pada 2014 akan mencapai 70% dan akses sanitasi mencapai 62,4%. Dalam event ini juga, panitia menyelenggarakan pameran yang diikuti oleh para peserta yang mewakili semua elemen, antara lain 5 Kementerian/Lembaga, 13 pemerintah kabupaten/ kota, Habitat Indonesia, 14 anggota Kemitraan Agenda Habitat

tama di bulan Oktober sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak untuk se­ mua lapisan masyarakat. Tahun 2014, peringatan HHD dirayakan dengan mengangkat tema global “Voices from Slums” yang dimaksudkan untuk mengangkat kondisi permukiman kumuh dan memberikan dukungan kepada masyarakat di kawasan tersebut dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sementara Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi menjelaskan, Cipta Karya mencanangkan program penanganan kawasan kumuh 100-0-100, dengan mengundang ide-ide kreatif dalam menangani kawasan kumuh yang berasal dari Pemerintah Daerah, komunitas, praktisi, dan dunia usaha yang dapat mewujudkan cita-cita kota tanpa kawasan kumuh pada tahun 2019. “Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya, pada tahun 2014 terdapat 3.201 kawasan kumuh seluas 34.374 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan tersebut. Kawasan

Indonesia (HAPI), 4 pihak swasta dan BUMN, serta sejumlah Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya. Peserta pameran menampilkan informasi sesuai dengan tema Hari Habitat 2014 dan 6 tema utama National Report yang terdiri dari Urban Demographic, Land and Urban Planning, Environment and Urbanization, Urban Governance and Legislation, Urban Economy, dan Housing and Basic Services. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menampilkan informasi terkait program pena­ nganan kumuh di daerahnya. (Teks : Ari Iswanti/Bramanti Nawang Sari)

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

5

berita utama

City Changer Dukung Tercapainya Target 100-0-100 “Saya berharap, mudah-mudahan dengan peran City Changer dapat mendukung tercapainya visi 100-0-100 dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan,” harap Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi pada acara Martikulasi Calon Penggiat Permukiman Berkelanjutan di Jakarta, Senin (29/09/2014).

C

ity Changer merupakan sebuah gerakan global berbagai prakarsa individu, publik, dan badan usaha untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman/ kota dan merupakan kampanye untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan isu permukiman/per­ kotaan untuk mencapai kota yang lebih baik. Imam mengungkapkan ada beberapa yang harus dilakukan untuk menuju pengembangan kota yang berkelanjutan, yaitu pertama, A Resilient City yaitu menyiapkan kota untuk ber­ubah, mengelola keberagaman, berketahanan, dan bertindak me­ngu­ rangi resiko, kedua, A Green City yaitu membangun kota yang ra­ mah lingkungan dan efisien karbon. Kota hijau mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui lingkungan binaan yang efisien karbon. Ketiga, A Safe and Healthy City yakni membuat permukiman/ kota yang lebih aman dan lebih sehat. Sebuah permukiman/kota yang mampu menjawab berbagai tantangan dampak urbanisasi, sekaligus harus layak huni agar mampu mendayagunakan potensipotensi untuk solusi yang berkelanjutan. Keempat, An Inclusive City yaitu membangun kawasan permukiman/kota yang inklusif secara sosial, aksesibel, pro-poor, dan sensitif gender. Lebih lanjut Imam menjelaskan, kelima, A Planned City ada­ lah merencanakan kota yang menjamin proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Keenam, A Productive City yaitu mewujudkan kawasan permukiman/kota yang efisien dan tem­ pat yang layak untuk berusaha produktif. Serta ketujuh, An

6

Imageable City yaitu mewujudkan kawasan permukiman/kota yang memiliki jati diri serta berkearifan lokal. Pembangunan ka­ wasan permukiman/kota yang menghargai nilai2 aset budaya bangsa, aspek kesejarahan atau pusaka (heritage), baik yang terukur maupun yang tidak terukur, seperti kawasan kota lama, permukiman tradisional, dan banguna/ kawasan bersejarah. Imam menegaskan, disanalah peran City Changer dapat di­ jalankan, antara lain sebagai motivator, yakni mendorong ma­ sya­rakat, pemerintah daerah, dunia usaha dan pemangku ke­ pentingan lainnya untuk peduli dan mau terlibat aktif dalam kolaborasi mewujudkan permukiman yang layak huni dan ber­ kelanjutan, peran sebagai inovator, yakni mampu mene­mukan gagasan-gagasan baru atau gagasan yang belum dipikirkan oleh masyarakat saat ini untuk kemudian mewujudkan gaga­ san tersebut secara riil di lingkungan permukimannya, dan peran sebagai fasilitator, yakni melakukan berbagai kegiatan pendampingan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainya dalam rangka peningkatan kapasitas dan penyadaran sehingga dengan ke­sa­ daran mau terlibat aktif dan bersinergi dalam berbagai ke­gia­ tan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan ber­ kelanjutan. (Teks: Galih/bns)

berita utama

Indonesia Siap menjadi Pemimpin Penanganan Kawasan Kumuh di Asia Pasifik “Selamat memperingati Hari Habitat Dunia, terus berupaya, berusaha dan bekerja sekuat tenaga untuk membangun serta memajukan kawasan permukiman dan lingkungan di Indonesia,” tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada arahan yang disampaikan di Istana Negara saat Audiensi Hari Habitat Dunia, Jumat (03/10/2014).

ran serta secara aktif dalam menciptakan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,” kata Presiden SBY. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 telah teridentifikasi 3.201 ka­ wasan kumuh yang mencakup luas 34.374 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. Kawasan ini akan men­jadi fokus dari Pemerintah dalam menangani kawasan kumuh tahun 2015-2019. “Saya mendukung pencanangan yang dilakukan oleh Kementerian PU untuk mewujudkan program “100-0-100” yang ditujukan untuk mencapai akses pelayanan air minum 100%, me­ngurangi permukiman kumuh hingga menjadi 0%, serta me­ ning­katkan akses pelayanan sanitasi hingga 100%,” ungkap Susilo Bambang Yudhoyono. Peringatan Hari Habitat Dunia 2014 dijadikan momentum strategis bagi Pemerintah untuk mengajak seluruh stakeholder terkait untuk berpartisipasi dalam upaya nyata mengurangi luasan kawasan kumuh di Indonesia. Untuk itu pada hari Habitat 2015 dilaksanakan berbagai kegiatan untuk menghimpun gagasan dan inisiatif penanganan kumuh serta melibatkan stakeholder be­ ragam dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, NGO, praktisi, akademisi dan generasi muda. “Terimakasih juga saya ucapkan atas upaya yang telah dilakukan sehingga Indonesia dipercaya di tingkat dunia untuk menjadi Pemimpin di kawasan Asia Pasifik dalam rangka menangani per­ mukiman kumuh,” tutup Susilo Bambang Yudhoyono. (Teks : datin ck)

I

ndonesia, melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mencita-citakan terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh di tahun 2019, bersamaan dengan target mencapai akses universal 100% air minum dan sa­ nitasi. Untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh, maka dibutuhkan penanganan yang memperhatikan karakter lokal masing-masing kawasan kumuh dan aspirasi warga yang tinggal didalamnya. Selain itu, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan memerlukan kemitraan seluruh pihak. Hal ini men­ jadi komitmen bersama untuk mencapai cita-cita kota tanpa kawasan kumuh. “Saya menghimbau semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpe­

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

7

berita utama

Generasi Muda Ambil Bagian Tangani Kawasan Kumuh “Saya amat optimis dengan dukungan generasi muda dari berbagai disiplin ilmu dan bidang pekerjaan akan memperkuat usaha Pemerintah untuk mewujudkan Kota Tanpa Kawasan Kumuh,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat membuka acara Youth Forum On Habitat di Jakarta, Senin (06/10/2014).

H

ari Habitat Dunia merupakan peringatan yang dicanangkan oleh PBB yang jatuh pada hari Senin pertama di bulan Oktober. Tema Hari habitat dunia 2014 adalah “Voices From Slums” yang mencoba menggali pengalaman dan pendapat warga me­ ngenai penanganan kawasan kumuh. Indonesia, melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mencita-citakan terwujudnya kota tan­pa kawasan kumuh di tahun 2019, bersamaan dengan target mencapai akses universal 100% air minum dan sanitasi. Untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh, maka dibutuhkan penanganan yang memperhatikan karakter lokal masing-masing ka­wasan kumuh dan aspirasi warga yang tinggal didalamnya. Selain itu, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan memerlukan kemitraan seluruh pihak. Hal ini menjadi komitmen ber­sama untuk mencapai cita-cita kota tanpa kawasan kumuh. Peringatan Hari Habitat Dunia 2014 dijadikan momentum strategis bagi Pemerintah untuk mengajak seluruh stakeholder terkait untuk berpartisipasi dalam upaya nyata men gurangi luasan kawasan kumuh di Indonesia. Untuk itu pada hari Habitat 2014 dilaksanakan berbagai kegiatan untuk menghimpun gagasan dan inisiatif penanganan kumuh serta melibatkan stakeholder beragam dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, NGO, praktisi, akademisi dan generasi muda. Kegiatan Youth Habitat Forum berusaha menghimpun ide dan potensi generasi muda untuk berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Pada forum ini generasi muda dari berbagai organisasi dan institusi akan berembug dan bertukar pengetahuan mengenai pengalaman-pengalaman nyata program penanganan kawasan kumuh. Keluaran yang dihasilkan dari penyelenggaraan The Youth Forum on Habitat pada peringatan Hari Habitat Dunia 2014 ini

8

meliputi peningkatan pemahaman terkait esensi peran generasi muda dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, layak huni, dan berkelanjutan; dan pengembangan ide kreatif dan inovatif, aspirasi, dan kolaborasi dalam jejaring generasi mudadalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, layak huni, dan berkelanjutan. Djoko mengungkapkan, ide-ide inovatif dan pengalaman positif penanganan kawasan kumuh yang berasal dari Generasi Muda akan menambah ragam program kreatif yang dilaksanakan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan kumuh. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 telah teridentifikasi 3.201 kawasan kumuh yang mencakup luas 34.374 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. “Saya amat mendukung kehadiran kegiatan ini sebagai bentuk nyata merekam kiprah generasi muda serta kolaborasinya dengan Pemerintah dalam mengatasi persoalan kawasan kumuh di tahun yang akan datang,” ungkap Djoko. (Teks : Datin CK)

berita utama

PU Gandeng Masyarakat Tata Kampung Habitat Pejagalan Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah nyata yang dihadapi oleh seluruh kota di Indonesia.

S

udah banyak program dan upaya dalam menangani per­ masalahan permukiman kumuh, akan tetapi per­ masalahan permukiman kumuh merupakan per­ masalahan yang sangat kompleks yang mem­ butuhkan sinergi seluruh pemangku ke­ pentingan dalam mengatasi permasalahan tersebut, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tema Hari Habitat Dunia 2014, Voices from Slums, adalah merupakan perhatian secara global ter­hadap isu permukiman kumuh dan masyarakat yang tinggal di ka­wasan tersebut. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia 2014 dengan menyerap aspirasi masyarakat permukiman kumuh dan me­lakukan aksi nyata menata kawasan kumuh. Kegiatan tersebut bernama Penataan Kampung Habitat dengan menyasar RT 03 dan

04 RW 09 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada pencanangan Penataan Kampung Habitat di Kelurahan Pejagalan, Sabtu (11/10), Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi mengharapkan komitmen warga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kampungnya. Pernyataan tersebut dijawab dengan dukungan warga yang siap menjaga kampungnya tetap bersih dan layak huni. “Kampung Habitat ini akan menjadi contoh penataan lingkungan yang menyerap aspirasi masyarakat kampung kumuh di Pejagalan ini. Gaungnya akan mendunia karena diberitakan di situs berita UN Habitat. Jadi diharapkan para warga merencanakan program lima tahun ke depan agar semakin baik lagi,” ujar Imam di hadapan warga setempat. Pencanangan ini juga dihadiri Kadis Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Jonathan Pasodung, anggota Kemitraan Habitat Indonesia seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), swasta, jajaran

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

9

berita utama Ditjen Cipta Karya, Dinas Perumahan DKI Jakarta, Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara, dan undangan lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Imam menjelaskan, Penataan Kampung Habitat salah satunya bertujuan untuk memberikan contoh melalui kisah nyata bagi para pengambil keputusan bahwa program penanganan kumuh dapat mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Dalam kegiatan tersebut telah dilakukan berbagai sosialisa­ si yang melibatkan tim Fasilitator Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan warga setempat. Sosialisasi bertujuan untuk mendengarkan aspirasi kebutuhan warga yang tinggal di permukiman kumuh tersebut, khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur per­mu­ kiman. Hal ini sesuai dengan tema perayaan Hari Habitat Dunia tahun 2014 “Voices from Slums” atau Aspirasi Masyarakat Per­ mukiman Kumuh. Berdasarkan aspirasi warga setempat, berbagai kegiatan yang sedang dan akan dilakukan antara lain perbaikan jalan lingkungan menggunakan rabat beton, perbaikan saluran gorong-gorong, perbaikan pintu air pengendali banjir, penataan dan penanaman vegetasi menggunakan elemen bambu serta perbaikan fasade bangunan melalui pengecatan massal. Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi mengungkapkan penataan kampung menjadi bagian dari upaya penangan kawasan permukiman kumuh di Indonesia yang ditargetkan berkurang hingga 0% bersamaan dengan target meningkatnya akses aman air minum menjadi 100% dan akses sanitasi layak 100% pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah akan terus mendorong dan memfasilitasi dalam sinergi program dan kegia­ tan yang telah dilakukan kelompok atau komunitas masyarakat kam­pung yang secara mandiri aktif mendukung program da­

10

lam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, khususnya untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan men­ciptakan lingkungan sehat dan berseri. (Teks : Datin CK)

berita utama

Lomba Lari Sambil Selfie di Habitat Day Fun Run 5K 2014 Sekitar 2.200 orang berseragam Habitat Day Fun Run 5K menyemut di lapangan Silang Monas Timur Jakarta pada Minggu (12/10/2014).

T

api jangan salah, mereka berkumpul tidak untuk demonstrasi, tetapi mengikuti lomba lari santai berjarak lima kilometer dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia 2014. Lomba lari ini sekaligus mengkampanyekan tema Hari Habitat Dunia 2014 “Voices from Slums” atau Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh dengan melibatkan masyarakat umum. Para peserta diajak untuk berbagi keceriaan berlari dengan mengunggah foto selfie selama acara berlangsung ke akun sosial media Twitter @habitatfunrun dengan menyebutkan hashtag #habitatdayfunrun2014 untuk mendapatkan hadiah menarik yang disediakan panitia. Peserta mengambil start dari Silang Timur Monas menuju Gedung Sarinah dan kembali lagi hingga finish di Silang Timur Monas. Selama perjalanan, peserta dapat bergaya dengan mengikuti lomba Best Costume dengan menggunakan atributatribut unik saat acara berlangsung. Panitia akan menilai langsung dan diumumkan di panggung Habitat Day Fun Run 5K bersamaan dengan pengumuman doorprize. Peserta lari juga dihibur dengan penampilan Koes Plus di pang­gung Habitat Day Fun Run 5K. Pada kesempatan yang sama, panitia juga menggelar lomba mewarnai yang diikuti oleh siswasiswi TK dan SD kelas 2 di Jakarta, serta lomba kreasi botol bekas untuk menunjukkan kepedulian warga dalam mendaur ulang sam­pah dengan prinsip Reduce, Reuse, dan Recyle (3R). Ketua Peringatan Hari Habitat 2014 Dadan Krisnandar men­ jelaskan, dengan diadakannya lomba lari ini diharapkan dapat

menyebarkan virus kesadaran kepada masyarakat luas untuk me­ wujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan dimulai dari lingkungan mereka sendiri. Lomba lari santai digelar oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk meng­gaung­ kan kesadaran kepada semua pihak akan permukiman kotakota di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat yang diindikasikan oleh proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan yang diprediksi mencapai 67.5% pada tahun 2025. Salah satu akibat negatif dari cepatnya perkembangan kota tanpa diimbangi penyediaan layanan infrastruktur yang memadai adalah timbulnya kantong-kantong kawasan kumuh di berbagai kota mulai dari pinggir rel kereta api, bantaran sungai, pesisir pantai dan lokasi-lokasi lainnya. “Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya pada tahun 2014 telah teridentifikasi 3.201 kawasan kumuh yang mencakup luas 34.374 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. Kawasan ini akan menjadi fokus dari Kementerian Pekerjaan umum dalam menangani kawasan kumuh tahun 2015-2019,” kata Dadan. (Teks : Datin CK)

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

11

berita utama

Semarak Gaung Hari Habitat Dunia 2014 di Berbagai Daerah di Indonesia Gaung Hari Habitat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini serlihat dari semaraknya peringatan Hari Habitat Dunia di daerah yang bertema Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dwi Sugiyanto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Dwi mengatakan, tema Aspirasi Dari Permukiman Kumuh merupakan gerakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermukim di permukiman kumuh, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak agar terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan untuk meningkatkan komitmen serta upaya bersama mengurangi luas permukiman kumuh di perkotaan.

Hari Habitat Dunia 2014 di Provinsi Sumatera Selatan

S

eperti halnya di daerah Bali, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali beserta Satker Bidang Cipta Karya Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan mem­peringati Hari Habitat Dunia, di kawasan kumuh Desa Dauh Sema, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, beberapa waktu lalu. Dengan bertemakan “Voices From Slums” atau Aspirasi Ma­ syarakat Permukiman Kumuh yang berarti mengenali ke­hidupan di permukiman kumuh, memberikan suara untuk peng­huni kawasan kumuh, mendengarkan aspirasi dari masya­ rakat permukiman kumuh dan untuk meningkatkan kualitas kondisi hidup di daerah permukiman kumuh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Astawa Riadi menyampaikan dalam rangka mewujudkan program permukiman yang layak huni dan berkelanjutan 100-0-100 di tahun 2019 yaitu 100% pelayanan akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi, tidak cukup di Ketua RT dan RW beserta tokoh masyarakat saja masalah permukiman kumuh ini akan selesai. Tidak kalah menariknya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memperingati Hari Habitat Dunia tahun 2014 dengan tema “Voices From Slums” atau Aspirasi dari permukiman kumuh. Berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain, senam dan kerja bakti di lingkungan kantor, Jumat (17/10/2014).

12

Hari Habitat Dunia 2014 di Provinsi Bali

Sedangkan puncak acara peringatan dilaksanakan di Kelurahan Oesapa yang merupakan salah satu lokasi permukiman kumuh yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rangkaian acara antara lain talk show bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pembangunan Jehalu Andreas, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Hironimus Bana Fanu dari Fraksi PDIP dan Walikota Kupang, Johanes Salean.

berita utama Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon bakau/ mangroove, pungut sampah di sepanjang pesisir pantai, dan di akhri dengan ramah tama bersama seluruh jajaran SKPD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jajaran SKPD Kota Kupang dan seluruh masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Oesapa Kupang. Sementara, di Kawasan 3-4 Ulu Kota Palembang, Jumat (10/10/2014), acara Hari Habitat Sedunia 2014 di Kota Palembang diselenggarakan. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Palembang. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel Eddy Hermanto menyampaikan dalam rangka mewujudkan program permukiman

Hari Habitat Dunia 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Melalui peringatan hari habitat dunia tahun ini diharapkan dapat menjadi momen untuk meningkatkan komitmen dan upaya bersama untuk mengurangi luas permukiman kumuh, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan seluruh masyarakat indonesia.

Hari Habitat Dunia 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang layak huni dan berkelanjutan 100-0-100 di tahun 2019 yaitu 100% pelayanan akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi, tidak cukup di Ketua RT dan RW beserta tokoh masyarakat saja masalah permukiman kumuh ini akan selesai, namun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota beserta masyarakat dan semua pihak terkait harus membantu mencapai target ter­ sebut. Untuk Peringatan Hari Habitat Dunia 2014 di Sulawesi Selatan, berbagai macam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan diantaranya penanaman pohon, aksi pungut sampah, pembuatan lubang biopori dan senam bersama di lapangan olahraga Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2014). Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni me­ nyam­paikan setiap tahun Habitat menetapkan tema peringatan ha­ri habitat, dan untuk tahun ini tema yang di tetapkan ada­­lah “ Voices From Slums” atau Aspirasi Dari Permukiman Kumuh. Tema ini sebagai gerakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyara­ kat yang bermukim di permukiman kumuh, dengan memberikan kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menyalurkan hak dan aspirasinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tema tersebut sejalan dengan sasaran pokok dalam RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan

Hari Habitat Dunia 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan

hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnnya bagi se­ luruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Melalui peringatan hari habitat dunia tahun ini diharapkan dapat menjadi momen untuk meningkatkan komitmen dan upaya bersama untuk mengurangi luas permukiman kumuh, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan seluruh masyarakat indonesia. (Teks : Bramanti Nawang Sari/Ari Iswanti)

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

13

liputan khusus

2015, Kementerian PU Targetkan 8% Kawasan Kumuh Kawasan permukiman kumuh di Indonesia akan tersisa 8% pada tahun 2015 atau sekitar 30.407 Ha. Untuk itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp35 triliun pada satu tahun anggaran, padahal kemampuan APBN 2015 di sektor ini hanya di kisaran Rp3,8 triliun. Butuh strategi khusus untuk menghilangkan gap pendanaan tersebut.

14

H

al itu dipaparkan Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, kepada Menteri Pekerjaan Umum di Denpasar, Selasa (14/10) pada Rapat Kerja Percepatan Pelaksanaan Program 2014, Evaluasi Pen­­capaian Renstra 2010-2014, dan Persiapan Pro­

gram 2015. Imam menjelaskan, proporsi kota tanpa permukiman kumuh adalah arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-3 (RPJMN) yang memilik tema besar competitiveness (daya saing) yang mensyaratkan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman seperti air minum dan sanitasi. “Kami memiliki indikator 100-0-100, yaitu 100% akses aman air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi. Ketiganya dihadapkan pada gap pendanaan yang besar, maka perlu strategi yang tepat,” kata Imam. Pada 2014 ini pemerintah yakin dengan

liputan khusus capaian 70% akses aman air minum, 10% sisa kawasan kumuh, dan 62% akses sanitasi layak. Sedangkan pada 2015, ketiga indikator tersebut ditargetkan mencapai 76% akses aman air minum, 8% kawasan kumuh, dan 70% akses sanitasi. Padahal menurut Imam, dengan pagu 2015 yang dimiliki Ditjen Cipta Karya sebesar Rp14,4 triliun hanya dapat mencapai angka 73% akses aman air minum, 9,6% kawasan kumuh, dan 64% akses air minum. Salah satu terobosan yang harus dilakukan lima tahun ke depan adalah pemanfaatan baseline data kawasan permukiman kumuh untuk memback up data kinerja penanganan kawasan kumuh. Dengan berbasis Geographic Information System (GIS) akan memetakan ketersediaan infrastruktur di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Misalnya peta jaringan pelayanan air minum, air limbah, dan peta wilayah penanganan drainase dan permukiman kumuh. “Peta tersebut harus dimiliki semua Satuan Kerja di provinsi dan harus hafal di luar kepala tentang angka baseline 2014 dari semua bidang Cipta Karya di semua provinsi dan kabupaten/kota,” lanjut Imam. Dari total 505 kabupaten/kota di Indonesia, baru 100 ka­ bupaten/kota yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Ka­wasan Permukiman Kumuh. SK Kumuh menjadi bukti kese­riusan Pemda untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menuntaskan kawasan permukiman kumuh. “Sudah bukan masanya Pemerintah memberikan program kepada daerah sebagai hadiah. Perlu diikat dengan MoU agar

akhir Oktober 2014, namun Cipta Karya optimistis penyerapan akhir 2014 sebesar 95,97% dapat dicapai. Hingga 13 Oktober 2014 ini, Ditjen Cipta Karya telah meram­ pungkan 965 paket kontrak senilai Rp1,25 trilun dari sebanyak 4.043 paket kontraktual senilai Rp9 triliun. Sisanya sebanyak 3.078 paket dengan nilai Rp7,8 triliun sedang terus dikejar pe­ nyerapannya. Keterlambatan terjadi pada program-program pemberdayaan

Dari total 505 kabupaten/kota di Indonesia, baru 100 kabupaten/kota yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Kawasan Permukiman Kumuh.

ada take and give agar terbangun kesadaran Pemda untuk memenuhi Standar Pelayanan Minum dan bagi Pemerintah untuk kepentingan nasional,” jelas Imam. Optimistis Serap 95,97% Keuangan TA 2014 Sampai dengan pertengahan Semester II Tahun Anggaran 2014, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyerap anggaran sebanyak 47,83% atau Rp6,89 triliun dari total pagu Rp14,4 triliun. Meskipun tidak sesuai target yang direncanakan yaitu 62,43% di

yang identik penyebab keterlambatan penyerapan Ditjen Cipta Karya. Status hari ini, tujuh program pemberdayaan baru me­ nyerap 10,68% dari pagu senilai Rp3,25 triliun. “Semua proses pemberdayaan sudah selesai tinggal dilakukan pencairannya selama Oktober-Desember. Ini diharapkan dapat mendongkrak penyerapan keuangan Ditjen Cipta Karya,” ujar Plt. Direktur Bina Program Antonius Budiono saat memimpin Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program 2014 serta Persiapan Pe­ laksanaan Kegiatan 2015 Ditjen Cipta Karya, Senin (13/10) di Sanur, Denpasar. Capaian Renstra 2010-2014 Selain melaporkan pelaksanaan kegiatan TA 2014, Antonius juga

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

15

liputan khusus

mengungkapkan capaian Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Cipta Karya 2010-2014 dimana hampir semua indikator kinerja telah melampuai target yang ditetapkan. Indikator utama yang dimaksud seperti Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian Target MDGs), Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Ma­ sya­rakat), dan Meningatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan. Pembangunan Rusunawa menjadi satu-satunya kegiatan yang masih memiliki gap sebanyak 20 Twin Block (TB) yang

16

disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran. Namun 20 TB Rusunawa tersebut sedang dilaksanakan pada 2014 ini dan akan selesai pada 2015. Target Renstra 2010-2014 menyebutkan sebanyak 250 TB harus dibangun sampai 2014, namun saat ini baru terbangun sebanyak 230 TB. “Dalam laporan pelaksanaan Renstra memang dianggap tidak tercapai, namun 20 TB Rusunawa tersebut akan selesai dibangun pada 2015 karena sifatnya multiyears contract,” jelas Antonius. (Teks : bcr)

info baru

Komposisi Saham SPV SPAM Jatiluhur Telah Disepakati Sebanyak empat perusahaan konsursium yang akan menangani proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur telah sepakati Komposisi Sahamnya.

K

omposisinya pertama Perum Jasa Tirta II sebesar 10 persen,PT.Pembangunan Jaya (DKI) 51 persen, PT.Tirta Gemah Ripah 25 persen dan PT.Wijaya Karya sebesar 14 persen” kata Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sitem Penyedian Air Minum (BBPSPAM) Tamin Zakaria (Jumát, 24/10) di Jakarta. Menurutnya, SPV (Special Purpose Vehicle) merupakan Lem­ baga Pengelola yang akan membangun dan mengelola SPAM Jatiluhur dalam tahap I dengan investasi sebesar Rp. 1,642 trilyun dengan kapasitas 5000 liter/detik. Dikatakan, Kesepakatan Bersama telah dilakukan 4 September 2014 lalu dan 28 Oktober mendatang direksi perusahaan akan bertemu untuk membentuk SPV di notaris. ”Diharapkan bisa dilakukan financial close dalam 3 sampai 6 bulan mendatang “ujar Tamin. Perlu diketahui bersama kata Tamin, rencana pembangunan SPAM Jatiluhur ini kapasitas 5000 liter/detik, merupakan terbesar dibangun dalam sejarah terbesar di Indonesia. Dalam tahap pertama 5000 ltr/dtk dari rencana 15000 ltr/dtk yang akan dibangun dalam masa 2015-2019. Untuk tahap pertama 5000 ltr/dtk maka air curahnya akan dikirim ke Kab Karawang 350 ltr/dtk, Kab Bekasi 350 ltr/dt, kota Bekasi 300 ltr/dtk dan dki Jakarta sebanyak 4000 ltr/dtk. Menurutnya, lingkup pekerjaan dalam tahap I meliputi pem­ bangunan intake di Cibeet dan Bekasi,pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Cibeet (550 ltr/dtk), dan di Bekasi ( 4.450 ltr/dtk), dan jaringan distribusi utama air minum dan IPA ke resarvoir penerima di Karawang, Tegalgede, Tambun,Bekasi Timur, Jatimening dan Sentra Timur. Sehingga nantinya dapat meningkatkann pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan sebanyak 320 ribu sam­ bungan rumah (SR) atau setara dengan 1.600.000 jiwa. Ditambahkan oleh Tamin bahwa pembangunan SPAM ini dimaksudkan untuk menjawan permasalahan yang dihadapai oleh DKI Jakarta masih banyak warga yang belum mendapatkan la­yanan air minum serta jumlah kebutuhan air minum yang terus me­ ningkat akibat peningkatkan jumlah penduduk yang terus bertambah. Sebagai gambaran bahwa 2012 penduduk DKI Jakarta yang terlayani air minum melalui perpipaan sebesar 60,3 per­ sen, perusahaan PAM Jaya menargetkan cakupan air minum

Dalam tahap pertama 5000 ltr/dtk dari rencana 15000 ltr/dtk yang akan dibangun dalam masa 2015-2019.

menargetkan meningkat 2015 diproyeksikan 80 persen atau 8,3 juta jiwa yang dapat dilayani dengan PAM Jaya. Dengan target tersebut tandas Tamin, ditargetkan defisit pa­ sokan air minum sebesar 8,8 meter kubik per detik. Hal itu me­ rupakan permasalah utama yang dihadapi DKI Jakarta untuk me­ menuhi kebutuhan air minum dan pasokan air baku. (Teks : Jons)

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

17

info baru

Banyak Perda Bangunan Gedung Belum Jalankan Amanat UUBG Dalam 12 tahun sejak Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), baru 233 kabupaten/ kota yang menerbitkan Peraturan Daerah Bangunan Gedung (Perda BG).

N

amun dari jumlah itu belum semua meng­ imple­ mentasikan amanat dari UUBG, misalnya sosialiasi, menetapkan kelembagaan, menye­leng­garakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melak­sanakan pen­da­ taan BG, dan tujuh amanah lainnya. Hal tersebut disampaikan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Adjar Prajudi, di Medan (16/10) pada Workshop Monitoring dan Evaluasi Perda BG. Workshop serupa di dua lokasi lainnya, yaitu Jakarta (Jawa, Kalimantan, Bali), dan Makassar (Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB). “Pemerintah mentargetkan pada 2019 semua kabupaten/kota telah menerbitkan Perda BG. Sampai September 2014 masih 46% atau 233 kabupaten/kota yang sudah terbitkan Perda BG, itupun masih banyak yang belum mengimplementasikan amanat UUBG,” ujar Adjar. Adjar menjelaskan, dari hasil evaluasi dan monitoring, selain empat hal di atas masih ada beberapa amanah UUBG yang belum dilaksanakan antara lain, melaksanakan pemeriksaan ber­ kala, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi BG yang akan dimanfaatkan, serta menyiapkan dan menetapkan Tim Ahli Ba­ ngunan Gedung (TABG) di daerah. Selain itu, UUBG juga mengamanatkan daerah untuk mene­ tapkan dan melakukan pelestarian BG, melakukan penga­wasan terhadap penyelenggaraan BG di daerah, melakukan penegakan hukum dalam penyelenggaraan BG, dan mening­katkan peran ma­ syarakat dalam penyelenggaraannya. Adjar menyatakan Pemerintah sebagai pembina dalam pe­ nyelenggaraan BG perlu menindaklanjuti melalui kegiatan moni­ toring dan evaluasi impelementasi Peraturan Daerah Ba­ngunan Gedung untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk segera meng­implementasikan amanat tersebut dalam penye­leng­gara­an Bangunan Gedung di Kabupaten/kota. “Ditjen Cipta Karya memberikan perhatian penuh terhadap penyusunan dan penerbitan Perda BG sebagai payung dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Pemerintah akan memfasi­

18

Selain itu, UUBG juga mengamanatkan daerah untuk menetapkan dan melakukan pelestarian BG, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan BG di daerah, melakukan penegakan hukum dalam penyelenggaraan BG, dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraannya.

litasi dan mengawal kesesuaian substansi melalui penyusunan model perda bangunan gedung, hingga monitoring dan evaluasi implementasi perda bangunan gedung yang telah diterbitkan,” tegas Adjar. Pemerintah menurut Adjar telah menyusun Model Perda Bangunan Gedung yang merupakan acuan dan contoh, tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan setiap norma pengaturan untuk sama persis. Namun model ini untuk memu­ dahkan dan mempercepat proses penyusunan di daerah yang pada proses penyusunannya perlu penajaman berbagai muatan lokal yang ada dan berlaku di setiap daerah agar dapat lebih implementatif. (Teks : bcr)

info baru

Menteri PU Resmikan Rusunawa Rempoa untuk Pegawai PU Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk PNS Kementerian PU di Rempoa, Tangerang Selatan, Senin (6/10).

R

usunawa yang terdiri dari 234 unit tersebut dibangun melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp. 62 miliar. “Hunian vertikal merupakan pilihan yang cukup bijaksana dalam mengatasi kebutuhan tempat ting­ gal bagi warga masyarakat yang tinggal di kota besar dan metro­ politan seperti di Jakarta ini,” ujar Djoko. Hingga Tahun 2012, Kementerian PU telah membangun lebih dari 350 twin blok Rusunawa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PU adalah bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan permukiman di wilayahnya, khususnya penanganan permukiman kumuh. Sejak 2003, baru kali ini Kementerian PU mempunyai kesem­

Edisi 094Tahun XII4September 2014

19

info baru

Rusunawa Kementerian PU di Rempoa tersebut dirancang untuk kenyamanan dengan memperhatikan aspek keamanan yang optimal bagi penghuninya. Untuk keberlanjutan pemanfaatannya tetap dibutuhkan pengelolaan yang baik pula.

patan untuk membangun Rusunawa Kementerian PU yang dibangun di atas tanah milik Kementerian PU sendiri dan digu­ nakan untuk Pegawai Negeri Sipil Kementerian PU yang mem­ butuhkan. Rusunawa Kementerian PU di Rempoa tersebut diran­cang un­ tuk kenyamanan dengan memperhatikan aspek keamanan ya­ng op­timal bagi penghuninya. Untuk keberlanjutan pemanfaatan­nya te­tap dibutuhkan pengelolaan yang baik pula. “Saat ini telah di seleksi sejumlah PNS Kementerian PU yang

20

memenuhi syarat sebagai penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa ini. Mereka harus lebih giat bekerja dan berprestasi, serta tunduk pada peraturan dan tata tertib yang berlaku,” kata Djoko. Sementara, Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi menambahkan Rusunawa ini terdiri atas sepuluh lantai dengan dua jenis tipe rumah, yaitu tipe 24 untuk single dan tipe 36 untuk yang telah berkeluarga. “Penempatan Rusunawa sifatnya tidak lama, paling satu sampai tiga tahun dan bergantian,” kata Imam. (Teks : Datin CK)

inovasi

Sinergitas Antar Instansi Pemerintah dalam Upaya Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Persampahan Yustika Aristya Widyasari dan Roselina *)

Penanganan sampah yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum diprioritaskan untuk penanganan sampah perkotaan.

P

rioritas penanganan ini dikarenakan berbagai per­ masalahan yang timbul di daerah perkotaan, se­perti tingginya tingkat kepadatan penduduk di suatu kawasan, keterbatasan lahan untuk penanga­ nan sam­ pah, dan keterbatasan tingkat pengangku­ t­ an sam­­pah yang belum memadai. Hal itu menyebabkan masyarakat per­­kotaan mengambil jalan pintas dengan membuang sampah di sungai atau disembarang tempat secara ilegal. Permasalahan tersebutlah yang mendasari pentingnya pe­ ran serta Pemerintah dalam penanganan sampah di kawa­san perkotaan. Sinergitas antar instansi pemerintah untuk pena­nga­ nan sampah diharapkan dapat menjadi jawaban atas kendala pe­ nanganan sampah yang ada di Indonesia. Penanganan Sampah Pada Kota atau Kabupaten di Indonesia Sistem penanganan sampah termasuk jenis pelayanan publik bidang Pekerjaan Umum yang mendasar dan mutlak untuk pe­ layanan terhadap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pe­ raturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 ten­ tang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tercantum 3 kriteria dalam penanganan sampah melalui pengurangan sampah, pengangkutan sampah, dan peng­ operasian TPA sampah. Direktorat Jenderal Cipta Karya mentargetkan pencapaian 100% akses aman air minum, 0% jumlah kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak (air limbah-per­sam­

pahan-limpasan air hujan) pada 2019 yang dikenal sebagai pro­ gram 100-0-100. Pencapaian akses persampahan berdasarkan data tahun 2012 sebesar 57,09 %, demi mewujudkan 100% akses sanitasi layak, maka dalam setiap tahunnya wajib melakukan upaya peningkatan sebesar 8-9%. Dalam aspek 100% akses terhadap sistem pe­ nanganan sampah, maka peran serta Pemerintah dimulai me­lalui sitem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sam­ pah secara tuntas. Sinergitas Antara Instansi Pemerintah dalam Sistem Penanganan Sampah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait sektor per­sampahan, baik yang terkait stimulasi piranti lunak (mem­ bangun kesadaran masyarakat) ataupun stimulasi piranti keras

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

21

inovasi

(pembangunan infrastruktur). Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi pengurangan sampah di sekolah melalui bantuan pejuang sanitasi cilik atau duta sanitasi, sosialisasi melalui masya­ rakat dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), menggalakkan partisipasi masyarakat agar lebih peduli lingkungan melalui sistem pengurangan sampah di sumber dengan program Reduce-Reuse-Recycle (3R) dan serta adanya program Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) untuk me­ ningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan program di bi­ dang keciptakaryaan. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penanganan B3, Limbah B3, dan Sampah telah me­ laksanakanan berbagai kegiatan diantaranya pencanangan tanggal 21 Februari sebagai peringatan Hari Peduli Sampah untuk pe­nanganan sampah yang lebih baik, program Adipura untuk mem­bantu memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam me­ ning­katkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pe­ngen­ dalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan telah melak­sa­nakan penguatan komitmen dalam pelaksanaan Program Sani­tasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mendukung ak­ses universal sanitasi dan terciptanya komitmen Pemerintah Dae­rah dan lintas kementerian. Terkait masih adanya kendala dalam hal keterbatasan ang­ ga­ ran, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki andil dalam membantu melakukan proses pencarian dana hibah, pinjaman luar negeri, maupun ker­jasama dengan pihak swasta. Berbagai bantuan pendanaan ini diha­ rapkan dapat membantu Anggaran Pendapatan Belanja Negara ­ (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun infrastruktur yang terkait sektor penanganan per­­ sam­pahan untuk lingkungan yang lebih baik. Secara spesifik pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, juga terdapat kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terkait konversi gas bio yang dihasilkan dari proses lahan urug, melalui mekanisme

22

kerjasama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Kebijakan pengembangan ini diharapkan dapat membantu sistem penanganan gas bio pada khususnya, dan sistem pena­ nganan TPA sampah pada umumnya. Penanganan gas bio dalam skala kecil direkomendasikan untuk dibakar (flaring). Se­dangkan dalam skala besar yang lebih ekonomis, diharapkan gas bio dapat dikonversi menjadi energi listrik yang pemanfaatannya jauh lebih banyak. Pemanfaatan gasbio pada TPA sampah dapat membantu mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor persampahan yang dicanangkan sebesar 0,048 Gton CO₂(eq) pada tahun 2020. TPA sampah Aer Tembaga di Kota Bitung juga termasuk salah satu TPA sampah yang sudah melakukan pengelolaan gas, pemanfaatan gas bio untuk memasak pada daerah permukiman pemulung di sekitar TPA sampah. Pembangunan percontohan konversi gasbio menjadi listrik juga coba dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam Tahun anggaran 2014 pada TPA sampah Air Dingin, Kota Padang. Direncanakan mampu mengkonversi gasbio menjadi energi listrik sampai 120 kW untuk dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik bagi penerangan TPA sampah. Rencana kedepannya akan dikerjasamakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat berkembang sampai 500 kW, sehing­­ ga dimungkinkan untuk dijual kepada PLN. Kerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga terus dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui pendataan TPA yang berpotensi untuk dikelola gasbio menjadi listrik. Dalam satu hektar TPA sampah, yang diasumsikan dikelola dalam 15 tahun dan mencapai ketinggian 15 meter akan menghasilkan 4,324 x 10-5 GtonCO2(eq). GasCH4 yang memiliki daya rusak 21 kali dari pada CO2 dan Lower Heating Value sebesar 50,01 MJ/kg CH4, akan menghasilkan 4.119.191,674 MJ/tahun atau setara dengan 0,130 MW. Jika kon­ versi dengan mesin pembangkit listrik berbahan bakar gas

inovasi memiliki efisiensi sebesar 18%, maka setiap hektar unit pengolahan sampah dapat menghasilkan 23,4 kW energi listrik. Terkait hal tersebut, maka TPA sampah yang dapat menghasilkan energi listrik dari gas bio, adalah TPA sampah dengan luas unit pengolahan sampah minimal sebesar 6 hektar, sehingga akan menghasilkan energi minimal sebesar 120 kW. Kerjasama ini juga diharapkan dapat dikembangkan bersama

dengan pihak swasta demi tercapainya pengelolaan sampah dan pengurangan emisi GRK. Program yang Telah Dilaksanakan dalam Penanganan Sampah Kegiatan pengurangan sampah telah berhasil dilakukan di Kota Surabaya. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan dorongan oleh Walikota Surabaya Ibu Tri Risma Harini, telah berhasil mengurangi sampah dari sumbernya. Pada awalnya jumlah sampah yang masuk ke TPA sampah Kota Surabaya pada Tahun 2010 adalah 1.242 m³ dan pada Tahun 2012 berkurang menjadi 1.149 m³ (sumber: Data DKP Kota Surabaya &DISPENDUKCAPIL tahun 2013). Ini membuktikan bahwa tidak ada hal tidak mungkin jika Pemerintah

kota dan masyarakat saling bersinergi untuk mengurangi sampah di sumbernya. Pelayanan pengangkutan juga dilaksanakan dengan baik oleh pe­merintah Kota Balikpapan. Demi tercapainya target pelayanan 91% pelayanan, maka Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan pengadaan alat angkut, sehingga total armada mencapai 66 buah. Perbaikan pelayanan persampahan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari merupakan contoh kota yang ber­ko­ mit­men dalam penanganan persampahan. Terkait dengan perihal tersebut sebuah landfill compactor dihadiahkan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui PKPD-PU kepada Pemerintah Kota Kendari untuk mem­bantu pe­ ngelolaan TPA sampah Puuwatu agar semakin baik. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman te­lah mem­ ba­ngun TPA sampah sebanyak 203 buah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Pembangunan ini bertujuan untuk penanganan sampah yang terkendali dan tidak mencemari lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang no 18 tahun 2008 dan pembangunan TPA sampah berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 03 tahun 2013. Melalui Bappenas, berbagai jalur pendanaan diupayakan untuk membantu penanganan persampahan di kawasan percontohan di 6 Kabupaten/Kota. Salah satu program yang dilakukan adalah VIMSWa (Vertically Integrated Municipal Solid Waste NAMA in Indonesia), dengan lokasi kawasan yang ditangani adalah kawasan kumuh yang masuk dalam program keterpaduan, sebagaimana telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu kabupaten/ kota yang terpilih untuk meningkatkan kinerja penanganan sam­ pah di kabupaten/kota tersebut. *) Staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.Kontak dengan penulis: [email protected]

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

23

inovasi

Modul SIKIPAS:

Yang Muda Yang Berprestasi Sandhi Eko Bramono *)

“Berikan aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang saja pemuda, yang bersemangat, yang menggelora cinta dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara, maka akan kujungkirbalikkan dunia”.

24

K

alimat tersebut merupakan salah satu wejangan Bung Karno, salah seorang Bapak Bangsa negeri ini, yang nilainya masih relevan hingga saat ini. Wejangan tersebut terngiang di telinga pada malam tanggal 25 September 2014, dimana pada malam tersebut, telah lahir secercah harapan baru bagi para generasi muda, atas perjuangan keras tanpa mengenal lelah, bagi sektor persampahan Indonesia. Pada tanggal tersebut, Modul SIKIPAS (SIstem Komunal Ins­ talasi Pengolahan Anaerobik Sampah) yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman,

inovasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, memperoleh penghargaan juara kedua, dalam Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2014, untuk kategori Teknologi Tepat Guna, yang diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dr (HC). Djoko Kirmanto, di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta. Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2014 Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan konstruksi Indonesia, yang digelar setiap tahunnya semenjak tahun 2003, dimana penghargaannya diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Sebagai ajang karya konstruksi yang tertinggi di Indonesia, tidak heran jika diberikan oleh instansi di tingkat nasional yang memiliki kewenangan dan kompetensi terkait sektor konstruksi di Indonesia, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Konstruksi Indonesia merupakan suatu ajang yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam teknologi konstruksi di Indonesia, serta memberikan unjuk gigi atas kemampuan dan kompetensi pelaku konstruksi Indonesia. Adapun tema yang diusung pada tahun 2014 ini adalah “Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Pengembangan Kearifan Lokal untuk Peningkatan Mutu dan Daya Saing Karya Konstruksi Nasional”. Dalam kesempatan ini pada tahun 2014, Modul SIKIPAS merupakan satu-satunya proposal yang dikirimkan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, di antara sejumlah pengaju proposal dari berbagai satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, kontraktor, konsultan, akademisi, dan masyarakat. Secara spesifik, Modul SIKIPAS diajukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun judul karya yang diajukan adalah “Modul SIKIPAS (SIstem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik

Piagam Penghargaan Ajang Karya Konstruksi Nasional 2014

Sampah): Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah Karya Generasi Muda Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum”. Jika mengacu pada judul proposal yang diajukan, jelas Modul SIKIPAS bukan hanya menjadi representasi dari generasi muda Indonesia di lingkungan Direktorat Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Permukiman saja, atau di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya saja, namun secara berani serta tegas menyatakan sebagai inovasi dari kalangan generasi muda Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun para juri yang menilai usulan proposal berasal dari berbagai kalangan, yaitu dari internal Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, akademisi, dan praktisi, yang berkecimpung dalam dunia konstruksi dan arsitektur. Pesan Moral Para generasi muda yang terlibat dalam pengembangan Modul SIKIPAS, akan mengetahui dengan baik dan rinci, bagaimana

pergulatan untuk menghasilkan teknologi tersebut dapat ter­ capai. Berawal dari arahan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada saat itu (Ir. Muhammad Sjukrul Amien, M.M.) dan Direktur Jenderal Cipta Karya pada saat itu (Ir. Budi Yuwono, Dipl. SE.), pada September 2011, untuk me­ ngembangkan inovasi dalam teknologi pengolahan sampah. Nama Modul SIKIPAS belum ada pada saat itu, namun lebih pada arahan teknologi pengolahan sampah organik secara biologis-anaerobik, yang mampu menghasilkan gas bio sebagai salah satu produk samping. Hal tersebut merupakan sebuah ino­ vasi, karena pada kurun waktu tersebut, teknologi pengolahan sam­pah organik yang umumnya dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah proses biologis yang menghasilkan kom­ pos padat saja (proses aerobik). Namun proses anaerobik da­pat menghasilkan juga kompos cair dan gas bio, selain kompos padat, yang merupakan salah satu nilai tambah produk samping. Tugas non kontraktual, non swakelola, namun semata-mata melaksanakan arahan dan perintah pimpinan, merupakan suatu amanah yang diemban dengan segenap cita-cita, menjadikan proses anaerobik fase ganda (yang sekarang diterapkan pada Modul SIKIPAS) sebagai ciri khasnya, dapat terlaksana dan berhasil. Banyak kalangan yang semula meragukan proses anaerobik fase ganda, karena riset dan aplikasinya di Indonesia, bahkan di

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

25

inovasi memuncakkan harapan, bahwa generasi muda Indonesia tidaklah kalah dengan generasi muda dari luar negeri. Melalui Modul SIKIPAS ini pulalah, generasi muda Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dapat mengusungnya dengan motto “yang muda yang berprestasi”. Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2014 ! *) Kepala Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: [email protected]

dunia, masih sangat langka dan merupakan teknologi terbaru dalam proses pengolahan sampah organik secara anaerobik. Namun ketajaman pemikiran, kecermatan asa, dan keinginan untuk mendobrak hal yang sifatnya statis, mengalahkan semua tantangan tersebut menjadi peluang. Bahkan Modul SIKIPAS juga berani menjawab tantangan zaman, yaitu mampu mengolah sampah organik dengan laju olah tinggi dan kebutuhan luas lahan yang sempit. Hal ini merupakan jawaban atas keputusasaan, bahwa keterbatasan lahan di perkotaan, menjadi salah satu penghambat dalam inovasi teknologi pengolahan sampah. Kini Modul SIKIPAS telah lahir dan menunggu polesan lebih lanjut, untuk dapat direplikasikan secara cepat, tepat, terukur, dan andal. Modul SIKIPAS merupakan suatu bukti, bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang berkompetensi, unggul, dan berdaya saing. Kerja keras bersama siang dan malam, semakin

26

inovasi

Penanganan Sampah di Ruangan Kantor Guntur Irawan *)

Bertambahnya timbulan sampah di berbagai kota, tidak lepas dari bertambahnya penduduk yang didukung dengan perubahan pola hidup masyarakatnya.

P

ola hidup dimasyarakat yang semakin konsumtif terutama di perkotaan, juga semakin memperbesar laju timbulan sampah yang berasal dari berbagai sumber, seperti permukiman, perkantoran, perto­ koan, sekolah, dan lain-lain. Terkait hal tersebut, sampah yang cukup dominan jumlahnya, berasal dari kawasan perkantoran. Karakteristik Sampah Perkantoran Sampah kertas dan sampah plastik, merupakan jenis sampah yang umumnya diperoleh dari kawasan perkantoran. Proporsi sampah kertas dan sampah plastik dari total sampah yang dihasilkan di lingkungan kantor pada umumnya adalah sebesar 5,72 % untuk sampah kertas dan 45,86 % untuk sampah plastik. Dengan proporsi yang tinggi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan yang baik dalam mengurangi laju timbulan sampah pada kawasan perkantoran, yang berdampak pada berkurangnya kuantitas sampah secara total yang harus diangkut dan diolah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Diasumsikan laju timbulan sampah di lingkungan kantor 0,75 liter/orang/hari. Kita dapat mengambil contoh, terkait sistem penanganan sampah di lingkungan kantor kita sendiri, yaitu di Kementerian Pekerjaan Umum. Di tingkat ruangan kantor, sebagian besar

pegawai masih belum sepenuhnya melakukan pemilahan sampah dan menerapkan pola Reduce-Reuse-Recycle (3R). Dalam melaksanakan penanganan sampah berbasis 3R ter­ sebut, maka setiap pegawai sangat diharapkan dapat ber­par­ tisipasi untuk mengurangi, menggunakan, dan memilah sam­pah dengan memasukkan ke wadah sampah sesuai per­untuk­kannya secara sadar dan sukarela. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pegawai di lingkungan kantor dalam mereduksi sampah yang dihasilkan, di antaranya dengan menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan serta fotokopi, menggunakan kertas apabila masih

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

27

inovasi

diperlukan, menggunakan kembali map atau file box bekas, dan lain sebagainya. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis yang menangani pembinaan persampahan di tingkat nasional, telah menyusun Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur Penanganan Persampahan di Lingkungan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam penerapan dari Pedoman dan Petunjuk Teknis yang telah dibuat, dapat mulai dilaksanakan di lingkup paling kecil, minimal setingkat eselon 3 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang Telah Dilaksanakan di Subdirektorat Persampahan Subdirektorat Persampahan pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagai salah satu satminkal eselon 3 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, telah memulai kegiatan pena­ nganan sampah di lingkungan ruangan kantor. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Subdirektorat Persampa­han

dalam mereduksi jumlah sampah di ruangan kantor, contohnya melakukan persuratan internal dan pendisposisian surat tugas dari Kepala Seksi melalui fasilitas surat elektronik atau e-mail, sehingga dapat menekan jumlah penggunaan kertas. Penggunaan fasilitas e-mail selain menekan jumlah

28

penggunan kertas dan mempercepat proses kerja di kantor karena kemudahan dalam pengoperasiannya, juga dapat menjadi bukti yang dapat terekam secara elektronik yang tidak mudah hilang dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama dibandingkan penggunaan kertas fisik. Meskipun demikian, penggunaan kertas secara fisik merupa­ kan hal yang tidak dapat kita hindari dalam pekerjaan sehari-hari kita di lingkungan kantor, karena ada beberapa dokumen yang harus disimpan dalam bentuk hardcopy, terutama dokumendokumen yang bersifat rahasia ataupun laporan penting lainnya. Namun upaya untuk menguranginya harus terus diupayakan, sehingga tidak diperlukan banyak kertas, sekaligus akan menekan jumlah sampah kertas yang ditimbulkan. Dalam hal penyimpanan

dokumen atau laporan pada Subdirektorat Persampahan, sudah dalam bentuk softcopy, baik yang memiliki wujud asal sebagai softcopy maupun bentuk scan dari dokumen hardcopy. Pewadahan yang dilakukan pun sudah dibedakan menjadi 3 wadah berbeda, yaitu wadah untuk sampah kertas, sampah plastik, sampah logam, dan sampah kaca, wadah untuk sampah karet, sampah tekstil dan sampah lain-lain, serta wadah untuk sampah makanan, sampah daun dan sampah tissue. Setiap harinya pada sore hari, sampah yang telah terkumpul di wadah-wadah tersebut dikumpulkan untuk kemudian diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum, untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sejumlah tantangan yang masih ditemukan, adalah upaya untuk terus memupuk kesadaran dari diri tiap individu, untuk secara disiplin, tegas, dan konsisten, agar berkontribusi secara positif dalam hal penanganan sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kuat dari pimpinan di lingkungan kantor untuk menjalankan sistem penanganan sampah sesuai dengan pedoman pelaksanaan, dengan mengedepankan mekanisme “reward & punishment”. Dengan tersedianya dukungan dari semua pihak, maka upaya untuk mereduksi sampah di lingkungan perkantoran dapat tercapai, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut dan diolah di TPA sampah, serta berujung pada meningkatnya umur teknis TPA sampah. *) Staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis : [email protected]

inovasi

Penerapan SPM Sub Bidang Cipta Karya di Daerah Sunarjo *)

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang PU dan Penataan Ruang di empat wilayah regional, mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur (Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua).

S

osialisasi ini bertujuan untuk melakukan pendataan capaian pelayanan infrastruktur bidang cipta karya di daerah sampai saat ini. Termasuk pendataan rencana pencapaian standar pelayanan minimal pada lima tahun ke depan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Konsepsi dari SPM diharapkan dapat memberikan kerangka atau acuan bagi daerah untuk memiliki standar baku pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, daerah memiliki kejelasan tolok ukur program yang akan disusun dan harus dicapai, kepastian sumber dan alokasi pembiayaannya, serta tahapan pelaksanaan dan progresnya. SPM juga dapat mewujudkan transparansi, efisiensi, akun­ tabilitas dan untuk kepentingan strategis nasional yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan serta kesejahteraan bangsa. Tabel berikut ini merupakan jenis pelayanan dasar, indikator, dan target dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Cipta Karya berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014 sebagai berikut :

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

29

inovasi No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

Satuan

Target Tahun 2019

1

2

3

4

5

SPM Kabupaten/Kota 1

Penyediaan air minum

persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

% Penduduk

81,77%

2

Penyediaan sanitasi

persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

% Penduduk

60%

persentase pengurangan sampah di perkotaan

% Penduduk

20%

persentase pengangkutan sampah

% Penduduk

70%

persentase pengoperasian TPA

% pengoperasian TPA

70%

% penduduk

50%

% pengurangan genangan

50%

persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun 3

Penataan Bangunan dan Lingkungan

persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

IMB

60%

4

PenangananPemukiman Kumuh Perkotaan

persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Ha

10%

Rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dapat diintegrasikan dan disenergikan di dalam tahapan proses dokumen perencanaan pembangunan daerah.

SPM seharusnya bersifat feksibel dan dinamis, sehingga dalam kurun waktu tertentu dapat diubah untuk ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan daerah, serta tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Peme­ rintahan Daerah yang telah direvisi, SPM merupakan urusan pemerintah bersama (konkuren) yang sifatnya wajib bagi pe­ merintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun rencana ca­ paian penerapan SPM. Berdasarkan ukuran-ukuran atau target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerapan SPM di daerah, khususnya untuk Bidang Cipta karya diharapkan dapat menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggarannya wajib memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan SPM. Prinsip-

30

prinsip dimaksud adalah sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Penerapan SPM di daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena menyangkut kewenangan concurrent (kewenangan bersama) dan kemampuan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah ka­ bupaten dan kota wajib menyusun rencana pencapaian penerapan SPM sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh masingmasing kementerian/lembaga. Rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dapat diintegrasikan dan disenergikan di dalam tahapan proses dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setidaknya ada lima manfaat dari penerapan SPM di daerah.

inovasi Pertama, lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Kedua, bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakanpelayanan publik. Ketiga, menjadi landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan. Keempat, membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Kelima, menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik. Berikut merupakan tabel isian kebutuhan data capaian penerapan SPM Sub Bidang Cipta Karya dari tahun 2010-2014 yang harus dipenuhi oleh daerah baik kabupaten/kota dan cara pengisiannya dapat dilihat pada Lampiran II Permen PU No. 01/ PRT/M/2014 : Ada beberapa permasalahan/hambatan di daerah yang timbul

Tabel Kebutuhan Data SPM Sub Bidang Cipta Karya No.

1

Jenis Pelayanan Dasar

Sasaran

Indikator

Satuan

2010

Penyediaan air minum

Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan

persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

% penduduk

Penyediaan sanitasi

Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan

persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

% penduduk

persentase pengurangan sampah perkotaan

% penduduk

persentase pengangkutan sampah

% penduduk

persentase pengoperasian TPA

% pengoperasian TPA

2

persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

2011

2012

2013

2014

% penduduk

% pengurangan genangan

3

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung

persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IM) yang diterbitkan

IMB

4

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan

persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Ha

dalam menyusun rencana penerapan pencapaian SPM Sub Bidang Cipta karya. Secara umum permasalahan tersebut yaitu minimnya ketersediaan baseline data capaian SPM di daerah, kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan SPM di daerah, cepatnya dina­ mika/mutasi pejabat di daerah, dan sulitnya koordinasi antar SKPD terkait dengan data yang dibutuhkan. Mengingat permasalahan tersebut, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder lainnya dapat lebih bersinergi, khususnya dalam menyusun program guna mencapai target-target SPM yang telah ditetapkan. *) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

31

lensa ck

Audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dalam rangka Peringatan Hari Habitat Dunia 2014

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Penataan Kampung Habitat RW 09 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dalam rangka Peringatan Hari Habitat Dunia 2014

Foto-foto : Manti dan Aji

Edisi 104Tahun XII4Oktober 2014

33

seputar kita

Cipta Karya Sosialisasikan Permen PU Terkait Bantuan Hukum Biro Hukum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Tentang Bantuan Hukum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (15/10/2014). Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Eddy Sofyan mengingatkan perlunya kesadaran hukum dalam melaksakan tugas dan bekal pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum khususnya yang berkaitan dengan dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Cipta Karya terutama terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. “Kegiatan ini digelar untuk meningkatan kesadaran hukum bagi para pelaksana kegiatan penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya, dan untuk menciptakan aparat yang taat hukum dalam pencapaian penyelanggaraan pemerintahan yang baik,” ungkap Eddy.

Komandan Pusdikpassus Lantik 182 Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya seluruh Angkatan telah selesai mengikuti latihan gabungan pendidikan mental dan fisik di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus), di Situ Lembang, Jawa Barat. Upacara penutupan dipimpin oleh Komandan Pusdikpasus Kolonel Iwan Setiawan, Kamis (30/10/2014). “Para peserta upacara sekalian saya selaku pimpinan dan atas nama seluruh warga Pusdikpassus mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara dalam menempuh latihan gabungan dan simulasi Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014. Dengan selesainya latihan ini berarti saudara telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dari sebelumnya,” kata Iwan. Iwan mengungkapkan meskipun waktu latihan sangat singkat namun ilmu yang telah diperoleh selama latihan di Situ Lembang diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan dan kete­ rampilan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pegawai Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Cipta Karya Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kegiatan 2015 Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapatkan pengakuan sebagai kementerian yang dapat menyediakan data hasil pembangunan paling lengkap, terperinci dan terkini diban­ dingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan yang berakibat belum sinkronnya proses pelelangan (e-procurement) dengan pela­ poran dan pemantauan secara elekornik (e-monitoring). “Dari hasil pemantauan, dalam proses pelaporan progres kegiatan tahun 2014 terindikasi bahwa masih terdapat Kepala Satker yang tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap data e-Monitoring yang diunggah ke dalam sistem online, sehingga berpengaruh pada seluruh data progres kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” ungkap Plt. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, saat membuka So­ sia­ lisasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015, di Jakarta (20/10).

34

Segenap Pimpinan dan Staf Ditjen Cipta Karya mengucapkan

Selamat Bekerja Bapak Basuki Hadimoeljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan R akyat K abinet Kerja 2014-2019

serta Terima K asih Bapak Djoko Kirmanto

Menteri Pekerjaan Umum Periode K abinet Indonesia Bersatu I dan II (2004-2009 dan 2009-2014)