STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RPJMN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019 PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Disampaikan oleh: Boby Ali Azhari, ST, M.Sc Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan

“Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program “Slum Allevation” pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017”

dalam acara

Jakarta, 23 Mei 2017

OUTLINE 1. Latar Belakang

2. Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan 3. Capaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 2015 - 2019

4. Lesson Learned

5. Strategi Penanganan ke Depan

1. Latar Belakang Amanat UU No. 17/2007 (RPJPN) Kota Tanpa Permukiman Kumuh RPJMN 1 2004-2009

RPJMN 2 2010-2014

RPJMN 3 2015-2019

RPJMN 4 2020-2024

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Amanat UU No. 1 / 2011 (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Amanat Internasional: • Agenda Habitat • Rio + 20 • MDG's • SDG's Isu Permukiman Kumuh

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

Kemampuan Pendanaan (APBN/APBD/PHLN, dll.) DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Aspirasi Daerah/ Masyarakat

3

1. Latar Belakang

Lingkup Permukiman Perkotaan Standar Pelayanan Perkotaan & Kota Layak Huni INDIKATOR SPP & KOTA LAYAK HUNI Pelayanan air bersih perpipaan, Pelayanan pengolahan air kotor, Drainase dan pengendalian banjir Pemadam Kebakaran Fasilitas Kesehatan, Proteksi Keamanan Masyarakat, Sistem Transportasi terintegrasi, Ruang Terbuka Hijau Fasilitas Sosial Budaya (sarana pendukung pendidikan) Pengelolaan Persampahan Penyediaan Energi Listrik Penyediaan Gas Telekomunikasi Perkotaan Informasi Pusat Perdagangan Modern Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana Fasilitas Rekreasi Fasilitas Olahraga

LINGKUP CIPTA KARYA DALAM PEMENUHAN SPP & KOTA LAYAK HUNI • • • • • • •

Pelayanan air bersih perpipaan, Pelayanan pengolahan air kotor, Drainase dan pengendalian banjir Pemadam Kebakaran Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Persampahan Penanggulangan bencana

4

1. Latar Belakang RPJPN 2005-2025

RPJPN 2025-2045

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI

KOTA BERKELANJUTAN 100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota

100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota

2015

2025

2035

2045

Path to the Future Cities

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni

2

Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana

3

Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing

5

1. Latar Belakang PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM PP No.14/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

ARAHAN PENGEMBANGAN KP Dilakukan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional.

PEMBANGUNAN (Pasal 74)

PERENCANAAN

LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN (Pasal 76)

2. 3. 4. 5. 6. 7.

peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan; peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan; pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas; peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkunan hunian perkotaan; pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pengembangan permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

1. 2. 3. 4.

5.

PENGENDALIAN

LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HUNIAN BARU PERKOTAAN (Pasal 76 ayat (4))

PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN (Pasal 76 ayat (3)) 1.

PEMANFAATAN

penyediaan lokasi permukiman perkotaan; penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; pembangunan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung pembangunan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas; pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana; dan Pembangunan permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

PEMBANGUNAN KEMBALI LINGKUNGAN HUNIAN BARU PERKOTAAN (Pasal 76 ayat (5))

1. rehabilitasi; 2. rekonstruksi; atau 3. peremajaan

6

1. Latar Belakang PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN

• Terselenggaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembanganpermukiman di 507 kab/kota

PERMUKIMAN PERKOTAAN

•Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh (KOTAKU), peningkatan kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan. •Perintisan inkubasi di 10 kota baru •Fasilitasi kota dan kws perkotaan dalam pengembangan Kota Layak Huni di 18 kota otonomi sedang, 12 kawasan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan.

PERMUKIMAN PERDESAAN

• Meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 H

PERMUKIMAN KHUSUS

• Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus

PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 7

1. Latar Belakang

Gap

168,6 T

8

2. Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 ASPEK DAN KRITERIA KEKUMUHAN Bangunan Gedung

Jalan Lingkungan Penyediaan Air Minum

Drainase Lingkungan Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Pengamanan Kebakaran

• ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk • kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang • ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan • kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman • lebar jalan yang tidak ideal • kelengkapan jalan yang tidak ideal • ketidaktersediaan akses air minum • tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu • tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan • • • • • • • • • • • •

ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan drainase tidak terawat/rusak tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku tercemarnya lingkungan sekitar ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

9

2. Strategi Penanganan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

Luas Layanan

PENGHITUNGAN CAPAIAN

Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase

Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Peningkatan Kualitas Jalan

Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase yang dilakukan belum mampu melayani seluruh kawasan kumuh, karena masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum di tingkatkan kualitasnya. Dari luas kawasan 4.46 Ha, baru melayani kawasan seluas 2.66 Ha

Pembangunan Drainase Luas Layanan 10


Luas Layanan


Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan

Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Pembangunan TPS 3R

Untuk skala lingkungan, TPS 3R mampu melayani permasalahan persampahan ± 200 Unit Rumah. Di kawasan berikut 1 lokasi TPS 3R mampu melayani seluruh kawasan.

Luas Layanan

11


Luas Layanan


Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah

Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Pembangunan MCK Luas Layanan

Pada kawasan tersebut kebutuhan pembangunan MCK 2 unit sudah mampu melayani seluruh kawasan tersebut.

12


Luas Layanan


Peningkatan Kualitas Proteksi Kebakaran

Legenda : Deliniasi Kawasan Kumuh Pembangunan Hidrant

Menurut Standar Pelayanan Minimal untuk skala lingkungan, Hidrant Utama mampu melayani permasalahan kebakaran ± 200m dari titik hidrant. Di kawasan berikut membutuhkan 4 hidrant untuk melayani kawasan tersebut.

Luas Layanan

13

Show SIMCITY

3. Capaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 2015 - 2019

Target & Capaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 2015-2019

38.431 Ha 2015 TARGET RENSTRA PK 2015

2016 TARGET

: 2.680 Ha : 2.680 Ha

RENSTRA PK 2016

: 9.300 Ha : 2.358 Ha

REALISASI

REALISASI : 3.140 Ha KUMULATIF : 3.140 Ha DEVIASI : 460 Ha

REALISASI : 2462,74 Ha KUMULATIF : 5602,74 Ha DEVIASI : - 6837,26 Ha

32.828,26 Ha

(Renstra PUPR dan RPJMN 2015-2019)

2017 TARGET

REALISASI

SISA TARGET PENANGANAN HINGGA 2019

Target Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

RENSTRA PK 2017

2018

2019 TARGET

TARGET : 9.500 Ha : 1.161 Ha

RENSTRA PK 2018

: 8.900 Ha :-

RENSTRA PK 2019

: 8.051 Ha :-

Penanganan total tahun 2016 (2.462,74 Ha) melalui: Satker PKP

Satker PKP

Satker PIP

Strategis

Provinsi

Kab/Kota NUSP-2

25,93 Ha

1.579,57 Ha

857,24 Ha 15

4. Lesson Learned

a. SK Kumuh b. Delineasi kawasan kumuh c. Pengisian database numerik d. Kesesuaian implementasi dengan dokumen perencanaan

16

a. Lesson Learned: SK Kumuh Contoh Penetapan Luasan Kumuh melalui SK C on t o h Pe ne t ap a n S K L u as an K u mu h d i W i la y a h S u ma t e r a

SK 2014

SK 2016

26 kawasan dgn luas kumuh 266,54 Ha

67 kawasan dgn luas kumuh 3.300,40 Ha

C on t o h Pe ne t ap a n S K L u as an K u mu h d i W i la y a h B a nu s t r a ma p a

SK 2013

SK 2015



17

a. Lesson Learned: SK Kumuh

Status Tanggal 13 Februari 2017

85.880,32 Ha

(luasan dalam 358 kab/kota sesuai dengan penetapan SK kumuh) . . . Hanya 233 kab/kota yg memiliki dokumen perencanaan

38.431 Ha

Sk Bupati /Walikota

Target RPJMN 2015-2019

18

a. Lesson Learned: SK Kumuh PROVINSI

TARGET PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN TIAP PROVINSI

TARGET (HA)

JAWA TENGAH

4,183.86

JAWA BARAT

3,485.64

SUMATERA SELATAN

2,624.65

SULAWESI SELATAN

2,154.61

LAMPUNG

1,833.70

JAWA TIMUR

1,777.01

4,000.00

KALIMANTAN SELATAN

1,653.62

3,500.00

NAD

1,469.94 1,291.29

3,000.00

SULAWESI TENGGARA JAMBI

1,258.20

BANTEN

1,186.80

2,000.00

KALIMANTAN TIMUR

1,089.73

1,500.00

SUMATERA UTARA

1,088.83 1,024.52

1,000.00

DKI JAKARTA NTB

1,013.36 983.08

SUMATERA BARAT

977.51

SULAWESI TENGAH

976.39

RIAU

823.39

KEPULAUAN RIAU

816.13

PAPUA

809.60

MALUKU UTARA

736.53

NTT

691.11

SULAWESI UTARA

574.83

PAPUA BARAT

536.91

BENGKULU

536.46

BALI

484.72

BANGKA BELITUNG

482.97

DIY

406.04

KALIMANTAN BARAT

358.18

KALIMANTAN UTARA

317.13

MALUKU

301.39

GORONTALO

258.88

SULAWESI BARAT

224.77

TOTAL

38,431.77

4,500.00

2,500.00

500.00 JAWA TENGAH JAWA BARAT SUMATERA SELATAN SULAWESI SELATAN LAMPUNG JAWA TIMUR KALIMANTAN SELATAN NAD SULAWESI TENGGARA JAMBI BANTEN KALIMANTAN TIMUR SUMATERA UTARA DKI JAKARTA NTB KALIMANTAN TENGAH SUMATERA BARAT SULAWESI TENGAH RIAU KEPULAUAN RIAU PAPUA MALUKU UTARA NTT SULAWESI UTARA PAPUA BARAT BENGKULU BALI BANGKA BELITUNG DIY KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU GORONTALO SULAWESI BARAT

KALIMANTAN TENGAH

Target Penanganan Tiap Provinsi (Ha)

TERTINGGI PROVINSI

TERENDAH TARGET (HA)

JAWA TENGAH

4.183,86

JAWA BARAT

3.485.64

SUMSEL

2.624,65

Status data per 13 Februari 2017

PROVINSI

TARGET (HA)

MALUKU

301,39

GORONTALO

258,88

SULBAR

224,77 19

b. Lesson Learned: Delineasi kawasan kumuh Permasalahan Penentuan Deliniasi Deliniasi kumuh di Pulau Papua

Deliniasi kumuh di Pulau Kalimantan

Deliniasi kumuh di Pulau Sumatera

Deliniasi mencakup area sungai dan kebun Deliniasi mencakup area danau

Deliniasi mencakup area lokasi perkantoran, zona perkebunan/RTH20

c. Lesson Learned: Pengisian database numerik SANDINGAN PENGISIAN DATA NUMERIK PADA BEBERAPA CONTOH KAWASAN

Perhitungan penanganan pada 5 contoh lokasi prioritas terhadap 7 aspek 21 Yogyakarta, Medan, Palembang, Mataram, Palu

d. Lesson Learned: Kesesuaian implementasi dengan dokumen perencanaan C on t o h D e li n e as i Ka w a sa n d i K aw as an J aw a

Kebutuhan Penanganan

Penanganan yg Dilakukan

Aspek kondisi jalan lingkungan  Kualitas permukiman jalan lingkungan 4,86 Ha

 Perbaikan jalan lingkungan 3.338 m¹ (4,88 Ha)

Aspek pengelolaan air limbah  Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tdk sesuai dgn persyaratan teknis

 Pembangunan saluran air limbah 506 unit

Kondisi proteksi kebakaran  Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 8,68 Ha  Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 8,68 Ha

  Hidran kering 2 unit (2,17 Ha)

22

d. Lesson Learned: Kesesuaian implementasi dengan dokumen perencanaan

Kebutuhan Penanganan C on t o h D e li n e as i Ka w a sa n d i K aw as an S u ma t e r a


Aspek kondisi jalan lingkungan  Cakupan pelayanan jalan lingkungan 7,27 Ha  Kualitas permukaan jalan lingkungan 12,76 Ha

 Pembangunan ruas jalan baru 1 m¹ (0,33 Ha)  Perbaikan/peningkatan ruas jalan 2.430,96 m¹ (12,76 Ha)

Aspek kondisi drainase lingkungan  Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 24,91 Ha  Ketidaktersediaan drainase 18,24 Ha  Ketidakterhubungan dgn sistem drainase perkotaan 16,64 Ha  Tidak terpeliharanya drainase 9,06 Ha  Kualitas konstruksi drainase 9,06 Ha

  Pembangunan saluran drainase 1.394 m¹ (24,91 Ha)    -

23


Kebutuhan Penanganan C on t o h D e li n e as i Ka w a sa n d i K aw as an S u ma t e r a



  Perbaikan/peningkatan ruas jalan 2.825 m² (12,70 Ha)

Aspek kondisi drainase lingkungan  Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 5 Ha  Ketidaktersediaan drainase 3,37 Ha  Ketidakterhubungan dgn sistem drainase perkotaan 0 Ha  Tidak terpeliharanya drainase 40,72 Ha  Kualitas konstruksi drainase 21,80 Ha

    Pemeliharaan drainase 706 m² (20 Ha)  -

24




Aspek kondisi jalan lingkungan C on t o h D e li n e as i Ka w a sa n d i K aw as an B a nu st r a ma p a

 Cakupan pelayanan jalan lingkungan 0 Ha  Kualitas permukaan jalan lingkungan 3,74 Ha


Aspek kondisi drainase lingkungan  Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 0 Ha  Ketidaktersediaan drainase 0 Ha  Ketidakterhubungan dgn sistem drainase perkotaan 0 Ha  Tidak terpeliharanya drainase 0 Ha  Kualitas konstruksi drainase 0 Ha

    Pembangunan drainase 4 m²  Pembangunan drainase 4 m² 25


C on t o h D e li n e as i Ka w a sa n d i K aw as an S u la w es i





26

5. Strategi Penanganan ke Depan 1. KOLABORASI

KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH • • • • •

•

MASYARAKAT • Pengadaan rumah • Pelaksana pembangunan fisik kawasan (prasarana dan rumah)

• • • •

PEMERINTAH PUSAT Pengadaan prasarana bingkai kawasan Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengadaan komponen fisik utama kawasan Pengadaan Rumah Susun Bantuan teknis (technical assistance) dalam pendampingan proses penanganan permukiman kumuh

SWASTA • Pengadaan rumah (khususnya bagi kawasan dengan karakter status tanah pemerintah dan NEL tinggi, dimana swasta dapat berkontribusi dalam pengadan rumah degan skema kerjasama (sewa dll) • Pengelolaan lahan untuk kegiatan komersial pendukung pembiayaan pembenahan kawasan melalui mekanisme land sharing. • Pengadaan prasarana dan rumah untuk pemanfaatan dan pengelolaan sebagian lahan kawasan

• • • •

PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Infrastruktur dan prasarana sarana dasar lingkungan maupun prasarana utama kawasan Pengadaan rumah (dalam kawasan permukiman kumuh dengan status tanah milik pemerintah) Penataan ulang dan pembenahan lahan kawasan Melalui instansi terlibat melakukan proses pemastian status tanah Penataan kembali kawasan untuk non permukiman yang telah digunakan sebagai permukiman, seperti bantaran sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengamanan dan pendukung penataan kembali kawasan non permukiman seperti bantaran sungai dan RTH dengan jalan inspeksi dan normalisasi sungai Pengadaan uji coba (pilot project) untuk pengadaan rumah dan prasarana pendukung Pengadaan dan penyiapan lahan untuk lokasi tujuan relokasi Pengadaan dan penyiapan lahan untuk lokasi Rumah Susun Kegiatan supervisi fisik pelaksanaan (implementasi) program 27


CONTOH PELAKSANAAN KEMITRAAN DGN PROGRAM CSR

Bantuan sebanyak 90 buah tong sampah dari Comdev (Community Development) Centre Telkom Kalsel

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa Penanaman Pohon oleh PT. Pindad (Persero)

28


CONTOH PELAKSANAAN KEMITRAAN DGN PROGRAM CSR

Bantuan Pembuatan Taman AKADEMIA oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK

Bantuan CSR untuk Pembenahan Keindahan Fasilitas Keindahan Kota Trenggalek oleh PT. Bank Mandiri (Persero) TBK 29


Contoh Keterpaduan Pelaksanaan Penanganan Kumuh di Kota Malang

30


Contoh Keterpaduan Pelaksanaan Penanganan Kumuh di Kota Malang

31 31

5. Strategi Penanganan ke Depan C on t o h Ke t er p ad u an Pe la k sa na a n Pen a ng a n an K um u h di Ko t a M a la ng

1. KOLABORASI

Inovasi Transformasi Kampung

32 32

5. Strategi Penanganan ke Depan C on t o h Ke t er p ad u an Pe la k sa na a n Pen a ng a n an K um u h di Ko t a M a la ng

1. KOLABORASI

Penyediaan RTH publik melalui pendanaan CSR

33 33

5. Strategi Penanganan ke Depan 2. SINGLE DATABASE

34

5. Strategi Penanganan ke Depan 3. PENDANAAN

STRATEGI PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan APBN

38%

38%

• Usulan PHLN

45,64 T

APBD Provinsi

43,1

20%

APBD Kab/Kota

53,9

25%

Masyarakat

Masyarakat

21,6

10%

CSR

CSR/sumber pembiayaan lainnya

15,2

7%

215,7

100%

APBN (RM + PHLN) APBD Kab/Kota

20%

81,9 36,26 T

APBD Provinsi

25%

Persentase Pembiayaan

• APBN dalam Renstra

7% 10%

Kebutuhan Biaya (Rp Triliun)

TOTAL

Perkiraan ketersediaan Anggaran APBN 2015-2019 sebesar Rp 36,26 triliun

2015-2019

35

5. Strategi Penanganan ke Depan 4. Perubahan Wajah Kawasan KAMPUNG WONOSARI/KAMPUNG PELANGI, SEMARANG, JAWA TENGAH

36


37


38

5. Strategi Penanganan ke Depan 4. Perubahan Wajah Kawasan KAMPUNG GLINTUNG, KOTA MALANG JAWA TIMUR

BEFORE AFTER 39

5. Strategi Penanganan ke Depan 5. FOKUS PENANGANAN KAWASAN KUMUH

• Pelaksanaan kegiatan fisik dalam penanganan kawasan kumuh difokuskan pada kawasan yg didukung dengan komitmen pemerintah

daerah

• Pekerjaan fisik harus dilakukan sesuai

dengan kebutuhan penanganan pada masing-masing aspek dan kriteria kekumuhan

40

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MARI BERSAMA BERKOLABORASI dan WUJUDKAN KETERPADUAN untuk PENCAPAIAN 0% KUMUH di 2019

TERIMA KASIH 41

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RPJMN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Recommend Documents